Hasil pencarian

Panas menyengat Jalan Raya Ampera, Jakarta Selatan siang itu. Pada satu ruas trotoar, seorang lelaki tua tengah berjalan dengan kaki setengah pincang. Sementara bahu rentanya memikul seperangkat alat untuk mematri (anglo, air keras, solder tradisional dan lain-lain), tangan kanannya mengayunkan rangkaian lempengan logam yang mengeluarkan bunyi khas: krelek…krelek…krelek. Hamik, nama lelaki asal Cirebon itu. Kali pertama datang ke Jakarta pada 1970 dan langsung mengambil pematri sebagai profesinya. Ada beberapa alasan ia mengambil profesi tersebut. Selain mengikuti jejak sang ayah, juga (kala itu) banyak orang-orang yang memerlukan jasa tukang patri. Rata-rata langganan Hamik adallah ibu-ibu rumah tangga dan para pengelola warung tegal (warteg). Mereka kerap meminta tolong kepada Hamik untuk menambal panci, dandang dan kompor. Bahkan saking banyaknya, dalam satu hari ia bisa mengerjakan puluhan pematrian. “Sampai-sampai, lagi ngerjain di Cilandak eh dari Ragunan udah ada yang manggilin…” kata Hamik sambil tertawa. Sejatinya, situasi bisnis patri stabil terus saat itu. Namun pada 1989, Hamik sempat tergoda untuk pindah profesi. Ia kemudian banting setir: mencoba peruntungan lain dengan menjadi tukang cendol lalu tukang gorengan-gorengan. Namun bidang niaga kuliner itu ternyata tidak cocok dengan dirinya. Singkat cerita, Hamik pun memutuskan untuk kembali menjadi tukang patri hingga kini. “Ternyata pekerjaan yang membuat saya lebih nyaman ya jadi tukang patri kayak begini,” ungkap ayah dari enam anak itu. Kiamat kecil mulai mengunjungi hidup Hamik, ketika pada awal 2000-an ibu-ibu rumah tangga dan para pengelola warteg mulai meninggalkan kompor minyak tanah dan menggantikannya dengan kompor gas. Sejak itulah, ia banyak kehilangan pelanggan. Kendati ia sudah berupaya menyiasati dengan lebih menambah jangkauan jelajah, namun keuntungan tak jua kembali menghampirinya. “Di mana-mana orang sudah pakai kompor gas, terlebih zaman sekarang memasak nasi saja enggak pakai dandang lagi tapi langsung ada wadahnya yang dicolokin ke listrik,” keluh lelaki kelahiran tahun 1945 itu. Kini Hamik praktis mengandalkan rasa belas kasihan semata. Kendati ada satu-dua pedagang mie ayam minta dandang nya yang bocor dipatri atau pengendara sepeda motor yang kebetulan knalpotnya bolong lalu menggunakan jasa Hamik untuk menambalnya, namun pendapatan yang paling banyak justru didapat dari pemberian orang-orang di jalanan. Termasuk untuk makan , ada saja orang yang mengantarkan bungkusan nasi dan lauk pauk kepadanya setiap hari. “Saya ini sudah seperti setengah pengemislah istilahnya. Tapi ya gimana, jalan hidup saya harus begini, saya terima saja…” kata Hamik. Lantas kenapa Hamik tidak mencari profesi lain yang lebih kekinian? Selain pofesi sebagai pematri sudah menjadi panggilan hidup, ia pun merasa umur sudah tak muda lagi dan sering sakit-sakitan terutama di bagian kakinya. Kendati ia paham dunia telah banyak berubah, namun ia meyakini semua mahluk Tuhan pasti sudah memiliki rezekinya masing-masing. Itulah yang utama membuat ia setia dengan jalannya tersebut. Akibat perubahan zaman , bisa dikatakan kini hidup Hamik ada dalam jurang kemiskinan. Menurutnya dengan profesi sebagai tukang patri pada hari ini, sangatlah mustahil diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan salah satu anak lelakinya selama di Jakarta. “Kontrakan rumah saja sebulan 500 ribu, sedangkan keuntungan jadi tukang patri sebulan 100 ribu saja enggak ada,” ungkapnya. Kenyataan pahit yang melingkari hidupnya menjadikan Hamik tak lagi memiliki harapan untuk menurunkan ketrampilan mematri kepada anak-anaknya. Berbeda dengan ayahnya yang meyakini profesi ini akan memberi penghidupan sehingga mewariskan kepadanya, Hamik sangat sadar profesi pematri sebentar lagi akan mati. “Ya, kalau dunia tambah modern, siapa yang butuh lagi tukang patri?” tanyanya seolah kepada dirinya sendiri. Profesi tukang patri pernah menjadi bagian penting dalam masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Menurut antropolog S. Ann Dunham, meskipun bersifat usaha kecil namun patut dicatat bahwa pernah ada sejumlah pandai besi yang pekerjaan rutinnya adalah memperbaiki alat . “Mereka memang tidak dihitung oleh sensus industri…” tulis Dunham dalam Pendekar-Pendekar Besi Nusantara .

Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur. Ternyata, pemindahan ibukota sudah direncanakan sejak zaman kolonial. Dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels ingin memindahkan ibukota dari Batavia ke Surabaya. Achmad Sunjayadi, sejarawan Universitas Indonesia, mengatakan ada dua faktor yang membuat Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Pertama, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. “Batavia sempat dijuluki sebagai Koningin van den Oost (Ratu dari Timur), namun kemudian terkenal sebagai kuburan orang Belanda karena banyaknya penyakit malaria dan kolera,” kata Sunjayadi. Kematian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Coen karena penyakit kolera membuktikan betapa buruknya kawasan Batavia. Menurut Bernard HM Vlekke Daendels tahu bahwa Batavia tidak akan pernah bisa dipakai sebagai pusat utama pertahanan pulau Jawa. Istana tuanya dengan tembok-tembok yang rapuh dapat dihancurkan dari laut. Iklimnya bisa membunuh serdadu garnisun bahkan sebelum musuh menyentuh pantai. “Instruksi kepada Daendels memberinya hak untuk memindahkan ibukota ke daerah yang lebih sehat,” tulis Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia. Pendahulunya, lanjut Vlekke, Gubernur Jenderal Van Overstraten telah mengembangkan rencana untuk memindahkan kedudukan pemerintah ke pedalaman Jawa Tengah, tempat kekuatan gabungan Belanda dan raja-raja Jawa dapat melawan kekuatan yang lebih besar untuk waktu yang lama. “Daendels sendiri berpikir-pikir akan memindahkan ibukota ke Surabaya, yang dia reorganisasi sebagai basis yang lebih baik untuk operasi militer daripada Batavia,” tulis Vlekke. Purnawan Basundoro, sejarawan Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan sebenarnya Surabaya juga kota di tepi pantai, tapi di beberapa tempat lebih tinggi kawasannya dari Batavia dan mungkin diangggap lebih sehat. Selain itu, alasan Daendels memindahkan ibukota ke Surabaya karena mendapat ancaman dari Inggris. Untuk itu, dia menjadikan Surabaya sebagai pusat pertahanan dengan membangun pabrik senjata ( artillerie constructie winkel ), Rumah Sakit Militer, dan Benteng Lodewijk. Benteng Lodewijk merupakan benteng pertahanan militer yang berada di Pulau Mengare di sebelah utara Gresik. Nama benteng ini diambil dari Raja Belanda Lodewijk (Louis) Napoleon, saudara Kaisar Napoleon Bonaparte. Sedangkan artillerie constructie winkel merupakan pabrik senjata pertama di Indonesia. “Sebelumnya memang sudah ada pabrik senjata, namun kemudian dikembangkan oleh Daendels antara 1809-1810. Sejak dikembangkan itulah pabrik menjadi semakin besar,” jelas Purnawan. Menurut Purnawan, Rumah Sakit Militer yang dibangun Daendels merupakan rumah sakit terbesar dan dikenal juga sebagai Rumah Sakit Simpang. Letaknya agak jauh ke timur dari rumah dinas gubernur Jawa Timur. Sayangnya, Rumah Sakit Militer itu dirobohkan pada 1970-an dan berganti menjadi Mall Delta Plaza. Selain membangun infrastruktur militer, Daendels juga memperluas rumah dinas Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Menurutnya rumah dinas tersebut terlalu kecil untuk ditempati seorang penguasa. “Nampaknya dengan memperluas rumah dinas ini, ada indikasi bahwa Daendels ingin menjadikan Surabaya sebagai ibukota karena menurut dia seorang penguasa harus ditempatkan di istana,” jelas Purnawan. Menurut Purnawan Daendels gagal memindahkan ibukota ke Surabaya karena membutuh dana besar sedangkan Prancis dan Belanda lebih mengutamakan dananya untuk perang melawan Inggris. Sementara itu, Vlekke mencatat bahwa Daendels batal memindahkan ibukota ke Surabaya karena berbagai kesulitan memindahkan seluruh permukiman Batavia dengan gudang-gudang dan kapal-kapal barang berharga. Dia pun memutuskan untuk memindahkan bagian perumahan kota itu ke daerah yang lebih tinggi, Weltevreden. Sebelumnya, pada 1800 Gubernur Jenderal Van Overstraten telah memindahkan kantor-kantornya ke Weltevreden. “Maka ibukota pun berganti, dari kota pelabuhan menjadi kota garnisun. Tindakan ini dilakukan sepenuhnya semasa Daendels pada 1809,” tulis Leonard Blusse dalam Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC . Daendels kemudian memperluas kawasan Weltevreden (sekarang Lapangan Banteng, Jakarta) dan membangun gedung-gedung perkantoran. “Seperti yang sekarang ditempati Departemen Keuangan, itu gendung yang dibangun oleh Daendels,” kata Purnawan. Ketika Daendels ditarik ke Prancis pada 30 Juni 1811, penggantinya, Jan Willem Janssens sudah hadir di Batavia sejak 16 Mei 1811. “Pembatalan pindahnya ibukota karena kondisi Prancis tidak stabil dan berpengaruh pada kondisi di Batavia. Sehingga, saya kira Janssens tidak tertarik dengan ide untuk memindahkan kekuasaan ke Surabaya,” pungkas Purnawan.

SUDAH setengah abad lebih berkiprah, kariernya belum juga redup. Hingga kini, setidaknya sudah 80 judul film dan 30 judul sinetron telah dia bintangi. Mieke Wijaya, berusia 76 tahun, mulai dikenal ketika membintangi film drama musikal Tiga Dara (1956). Kariernya kian bersinar ketika meraih gelar aktris terbaik pada Pekan Apresiasi (Festival) Film Nasional berkat aktingnya dalam film Gadis Kerudung Putih (1967). Dia juga berhasil meraih dua Piala Citra: sebagai Aktris Pembantu Terbaik dalam film Ranjang Pengantin (1974) dan Pemeran Utama Wanita Terbaik lewat film Kembang Semusim (1980). Di layar kaca, perannya sebagai Bu Broto dalam sinetron Losmen (1987) mencuri hati masyarakat. Sinetron Antara Jakarta-Perth (1996) mengantarkannya menjadi Aktris Pemeran Pembantu Terbaik dalam ajang Asian Television Award. Kepada Historia , selain soal film, Mieke berbagai cerita mengenai perkenalannya dengan Bung Karno, proklamasi dan presiden pertama Indonesia, sosok yang dikaguminya. Kenapa mengaguminya? Saya kebetulan kenal Bapak; sebagai bapak bangsa, tegas terhadap penjajah. Saya juga kagum Bapak itu merakyat sekali. Jiwa seninya kan juga tinggi; suka lukisan dan lain-lain. Bagaimana bisa bertemu Bung Karno? Bapak kan suka mengundang artis-artis kalau ada acara. Di Istana Negara, Istana Bogor. Saya juga sering diundang. Ya sebagai rakyat saja. Saya bukan hanya kenal baik dengan Bapak. Saya juga kenal baik dengan Ibu Fatmawati, Mas Guntur, dan anak-anaknya yang lain. Apa sih yang paling diingat dari Bung Karno? Beliau ramah sekali. Ada pengalaman menarik dengan Bung Karno? Bapak itu suka menari. Tari lenso. Saya pasti diajak lenso sama Bapak. Terus kan kalau acara-acara begitu banyak duta dari mancanegara, saya suka dituntun sama beliau sambil bilang ke tamu: “ Beautiful lady …” (tertawa). Terus kalau acara duduk, saya datang terlambat, saya pasti disuruh duduk di kursi belakangnya. Tapi yang paling senang ya lenso itu. Saya sih ketemu Bapak cuma kalau ada acara. Bung Karno sudah tiada, bagaimana cara Anda mengenang beliau? Yang jelas berdoa selalu. Kita terus menjalankan apa yang sudah diperjuangkan. Saya sih ingin berbuat baik kepada sesama, sama seperti beliau.*

PADA akhir 1963 atau awal 1964, Horst Henry Geerken, wakil perusahaan telekomunikasi Jerman AEG-Telefunken, beberapa kali berdiskusi tentang stasiun pemancar gelombang pendek untuk Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dengan Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Martadinata. Mengingat Geerken dari Jerman, Martadinata memuji peran seorang pelaut Jerman bagi ALRI, yaitu Kapten August Friedrich Hermann Rosenow. Geerken pun penasaran dengan sosok Rosenow. Akhirnya, Geerken dapat bertatap muka dengan Rosenow di kapal Hamburg American Line HAPAG yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Acara jamuan makan malam itu dihadiri para perwira senior dari ALRI dan perwakilan sejumlah perusahaan Jerman. “Saya beruntung menjadi salah satu yang diundang. Rosenow berambut lurus, tubuhnya tinggi kekar dengan wajah lebar, dada bidang, gambaran seorang pelaut sejati. Dia orang yang menyenangkan dan para perwira Indonesia sangat menghormatinya. Petang itu saya mendengar banyak cerita mengenai kisah hidup dan petualangannya yang mengagumkan,” ungkap Geerken dalam bukunya, Jejak Hitler di Indonesia . Geerken mencatat bahwa Rosenow lahir di Usedom, sebuah pulau di Laut Baltik pada 1892. Dia menjadi perwira di kapal Hamburg American Line HAPAG. Saat pulang kampung pada 1926, dia menemukan jodohnya. Istrinya kemudian menemaninya berlayar sampai Hindia Belanda. Mereka dikaruniai dua putri. Ketika pecah Perang Dunia I, Rosenow ditahan Belanda di kamp Belawan, Sumatra Utara. Setelah perang berakhir, dia menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda dan mengambil kewarganegaraan Belanda. Dia bekerja sebagai nakhoda di perairan Indonesia sampai Perang Dunia II. Pada 1940, untuk menghindari masuk kamp interniran, Rosenow mengungsi ke Jepang, sekutu Jerman. Di Jepang, dia menjadi instruktur sekolah tinggi pelayaran milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang ( Kaigun ). Dua tahun berselang, dia kembali ke Indonesia bersama tentara Jepang. “Dalam kurun waktu itulah dia sempat bertemu Sukarno dan memberi nasihat dan bantuan. Rosenow antara lain menganjurkan agar Sukarno mendirikan sebuah akademi militer,” kata Geerken. Sukarno menerima usulannya dan akademi militer pertama dibuka di Sarangan, Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, Rosenow bergabung dengan pejuang kemerdekaan. Selama perang kemerdekaan, dia menjadi pelatih kadet-kadet di akademi militer. “Sukarno mengangkatnya menjadi perwira di ALRI. Ketika Sukarno menempati Istana Merdeka pada Desember 1949, dia teringat Kapten Rosenow dan mengangkatnya menjadi penasihat utama dalam urusan kemaritiman,” kata Geerken. Rosenow menyarankan kepada Sukarno agar Indonesia memiliki kapal latih yang dibangun di Jerman untuk mendidik para kadet Indonesia. Pada 1952, dia pergi ke Jerman untuk menjajaki kerjasama dengan H.C. St lcken & Sohn. Galangan kapal ini membangun kapal layar barquentine tiga tiang dengan bayaran karet dan kopra. Rosenow menjadi penyelia pembangunan kapal itu bersama Kapten Oentoro Koesmardjo, seorang perwira muda ALRI yang kemudian jadi menantunya. Kapal itu memulai pelayaran ke Indonesia pada Juli 1953 dengan nakhoda Rosenow dan Kapten A.F. Hottendorf sebagai mualim. Kapal itu menempuh perlayaran perdana dan berhasil sampai pangkalan ALRI di Surabaya pada 1 Oktober 1953. Kapal latih itu diberi nama KRI Dewa Ruci atas saran Oentoro Koesmardjo, menantu Rosenow. Upacara pemberian nama dipimpin oleh Laksamana R.S. Subijakto dan sebuah patuh setengah badan Dewa Ruci dipasang di haluan kapal. Pada kesempatan itu pula KRI Dewa Ruci diserah kepada kepada komandan pertamanya, Rosenow, yang pangkatnya dinaikkan menjadi letnan kolonel. Pada 1964, sebagai Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok, Rosenow bersama Presiden Sukarno melepaskan KRI Dewa Ruci untuk misi keliling dunia pertamanya. Rosenow melakukan tradisi seorang pelaut di atas geladak KRI Dewa Ruci. “Dia melukai ibu jari tangan kanannya dengan pisau lipat dan darah merah yang mengucur dioleskannya silang-menyilang tiga kali pada pangkal tiang tengah kapal. Sebuah ritual pribadi seorang pelaut sejati,” ungkap Letkol (Purn.) Cornelis Kowaas dalam Dewa Ruci: Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra. Dua tahun kemudian, Rosenow meninggal dunia. Jenazahnya dikremasi dan abunya dilarung di Selat Sunda. Pada papan nama kehormatan di KRI Dewa Ruci, Rosenow tertulis paling atas sebagai komandan kapal pertama. “Dia sangat dihormati di kalangan maritim Indonesia hingga sekarang,” tandas Geerken. KRI Dewa Ruci pensiun pada 2013 dan digantikan oleh KRI Bima Suci yang dibangun di galangan kapal Freire Shipyards, Vigo, Spanyol.

Di tengah peperangan, Vietnam menggelar Quoc Khanh Cup atau Vietnam National Day Tournament, kompetisi invitasi yang bergulir sejak 1961 sampai 1974. Kompetisi yang selalu digelar di Saigon ini tidak diadakan pada 1963, 1964, 1968, dan 1969. Tim nasional Indonesia berpartisipasi pada 1961, 1962 ( runner up ), dan 1970. Pada kompetisi tahun 1973, Indonesia diwakili oleh Persija Jakarta yang pulang membawa trofi setelah mengalahkan Malaysia 3-2. Pada kompetisi terakhir tahun 1974, Indonesia diwakili oleh Persipura Jayapura. Rombongan tim dipimpin oleh Gubernur Irian Jaya Brigjen TNI (Purn.) Acub Zainal. Untuk biayanya, dia meminjam sebesar Rp30 juta dari uang tanah ulayat masyarakat adat Suku Wadi, Bano, Merabano, Nasadit dan Sem. Acub memberangkatkan Persipura tanpa restu Menteri Dalam Negeri Amirmahmud. Persipura transit di Singapura sebelum ke Saigon untuk mengikuti turnamen yang digelar pada 1-10 November 1974. “Saya nekat dan ngawur. Waktu saya memimpin Irian, bola adalah alat untuk kebanggaan Irian. Suatu saat kita mau bawa ke Bangkok, saya minta izin pada Pak Menteri Amir Machmud. Jawabannya: ‘Ada apa nih, si Acub? Masak gubernur bawa (tim) bola ke Bangkok?’" kenang Acub dalam biografinya, Acub Zainal: I Love the Army . “Buat saya ini pertama kali membawa nama bangsa. Zonder (tanpa) izin dari Yang Mulia Menteri, saya berangkat. Saya berhenti dulu di Singapura satu malam, menyesuaikan diri,” imbuh Acub. Di Singapura, Acub bertemu dengan Jenderal TNI Surono Reksodimedjo, wakil panglima ABRI. Surono meminta kepada Acub agar Persipura mengalah. Bukan untuk uang melainkan atas nama solidaritas sesama bangsa Asia Tenggara yang tengah dilanda perang. “Keadaan Vietnam sedang gawat. Pak Soerono minta kalau bisa kesebelasan yang saya bawa jangan sampai menang. Berikan kesempatan pada mereka (Vietnam) untuk bergembira. Saya dapat perintah begitu,” ungkap Acub. Persipura datang dengan tim terbaik asuhan pelatih asal Singapura, Choi Song On, dengan kiper Suharsoyo yang diboyong dari Persema Malang. Persipura tak pernah kalah di babak penyisihan grup. Menang 3-1 melawan timnas Khmer (kini Kamboja) dan imbang 1-1 melawan timnas Thailand. Persipura jadi juara Grup B. Di semifinal pada 9 November 1974, Persipura mengalahkan timnas Taiwan 2-0. Di laga final, Persipura melawan tuan rumah timnas Vietnam Selatan pada 10 November. Acub teringat permintaan Surono agar tidak juara. “Di final akhirnya saya kalahkan. Kita cuma jadi juara dua, bukan juara pertama,” tandas mantan Panglima Kodam Cendrawasih Irian Jaya itu. Persipura harus rela menjadi runner up setelah kalah 0-2 dari Vietnam Selatan. Persipura urung menyamai Persija Jakarta yang menjuarai turnamen itu setahun sebelumnya. Inilah harga dari solidaritas antarbangsa Asia Tenggara.

Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, banyak melahirkan jago-jago rumput hijau yang bermain di berbagai klub, mulai PSMS Medan yang dulu tampil di kompetisi amatir, Perserikatan, hingga Pardedetex dan Mercu Buana di kompetisi semiprofesional, Galatama (Liga Sepakbola Utama). Sebut saja Bambang Nurdiansyah dan Djadjang Nurdjaman (Djanur) yang sekarang membesut Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Keduanya pernah merumput di Mercu Buana yang bermarkas di Stadion Teladan, Medan. Djanur berseragam Mercu Buana dengan posisi winger (pemain sayap) selama tiga tahun (1982-1985). Mercu Buana didirikan oleh Probosutedjo, adik Presiden Soeharto. Klub ini dinamai sesuai perusahaan yang didirikannya, PT Mercu Buana. Mercu Buana bermarkas di Medan karena Probo pernah menjadi guru di sana pada 1950-an dan beristri orang Pematang Siantar. Kelak, Probo juga mendirikan universitas bernama Mercu Buana pada 1985. Dalam memoarnya, Saya dan Mas Harto , Probo mengaku memiliki obsesi terhadap sepakbola, selain tenis. Dia terdorong membuat klub sepakbola karena melihat tim nasional kerap kedodoran. “Saya tertarik membuat klub sepakbola sendiri, nama Mercu Buana pun kemudian saya niatkan untuk menjadi nama klub,” kata Probosutedjo. Mercu Buana terbentuk setelah melewati proses yang cukup panjang untuk menyaring pemain-pemain potensial dan mencari pelatih yang unggul. “Saya danai program latihan mereka, termasuk menyediakan asrama, gaji, makanan yang sesuai kebutuhan olahragawan, sampai mendatangkan pelatih dari Inggris,” kata Probosutedjo. Mercu Buana tampil perdana di Galatama pada musim 1980-1982 setelah melalui turnamen play off seleksi Galatama pada 1980. Di seleksi play off itu, Mercu Buana nyaris tak terkalahkan. Melawan enam tim lainnya, Mercu Buana hanya sekali kalah dari klub Angkasa, 2-1 di laga pamungkas. Di klasemen akhir, Mercu Buana bercokol di posisi tiga di bawah UMS 80 dan Angkasa yang sukses jadi kampiunnya. Musim demi musim, Mercu Buana mencuat jadi salah satu tim kuat. Bahkan, di musim 1983-1984, Mercu Buana mencapai partai final. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Yanita Utama yang turut diperkuat Bambang Nurdiansyah, mantan pemain Mercu Buana. Namun, di musim berikutnya, prestasi Mercu Buana merosot. Di musim 1984-1985, mereka hanya menempati posisi tujuh klasemen dan menjadi kesempatan terakhir berlaga di Galatama. “Selama beberapa tahun klub ini berjalan cukup baik. Namun, lama-kelamaan saya melihat mulai muncul ketidakdisiplinan. Berbagai laporan kurang baik juga mampir ke telinga saya tentang betapa lemahnya semangat para pemain untuk berlatih. Saya masih mencoba mempertahankan sambil mengevaluasi diri karena saya juga kurang waktu untuk ikut memonitor,” kata Probosutedjo. Namun, suatu kali dalam sebuah pertandingan di Bogor, Probosutedjo melihat sesuatu yang mencurigakan dalam tim Mercu Buana. Bola dibiarkan masuk, sementara posisi kiper memungkinkan untuk menangkapnya. Akhirnya, Probosutedjo tak bisa lagi mempertahankan Mercu Buana. Dia kecewa berat karena para pemain Mercu Buana terlibat skandal suap. “Belakangan saya tahu bahwa pemain-pemain di klub saya sudah disuap dan mereka mau menerimanya. Bukan main kecewanya saya. Mercu Buana kemudian saya tutup. Tidak ada pentingnya mengembangkan klub yang sudah dikotori mental suap,” kata Probosutedjo. Skandal suap yang menimpa Mercu Buana juga dialami Perkesa 78. Bedanya, Perkesa 78 batal dibubarkan dan terus berlaga di Galatama dengan berpindah tempat menjadi Perkesa Sidoarjo lalu Perkesa Mataram. Sedangkan Mercu Buana dibubarkan untuk selamanya.

TURISME di Indonesia bermula dari akhir abad XIX. Itu ditandai dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan organisasi turisme sukarela di beberapa kota besar di Hindia Belanda. Perkembangan turisme di Hindia Belanda juga ditengarai dengan pergeseran istilah vreemdelingenverkeer (lalu lintas orang asing) ke toeristenverkeer (lalu lintas wisatawan) di Belanda dan Hindia Belanda. Dalam proses pergeseran istilah ini tergambar dinamika kegiatan dan perkembangan awal pariwisata modern di Hindia Belanda. Dinamika itu dibahas oleh Achmad Sunjayadi, pengajar pada Program Studi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang berkepala “Dari Vreemdelingenverkeer ke Toeristenverkeer : Dinamika Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942.” “Perubahan pandangan pemerintah Hindia Belanda dari ‘orang asing’ menjadi ‘wisatawan’ memperlihatkan sebuah proses perkembangan kegiatan pariwisata di Hindia,” demikian Achmad Sunjayadi saat mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor di FIB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 6 Juli 2017. Ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai pada akhir abad XIX adalah faktor penting yang mendukung bagi embrio pariwisata modern Hindia Belanda. Ketersediaan infrastruktur ini memudahkan vremdelingenverkeer atau petualang-petualang asing dari Eropa mengeksplorasi alam Hindia Belanda. Umumnya mereka adalah kalangan berpunya. Pada pertengahan hingga akhir abad XIX, objek-objek wisata di Hindia Belanda telah terbentuk. Objek-objek itu masih terbatas dikunjungi oleh petualang asing dengan izin khusus. Itu pun terbatas pada wilayah yang telah dikuasai Belanda, seperti Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, sebagian Sumatra dan Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Para petualang Eropa itu kemudian menulis catatan perjalanannya untuk publik. “Wilayah-wilayah itu kemudian dicatat, dibukukan, dan menjadi pegangan petualang berikutnya yang datang ke Hindia Belanda. Catatan-catatan itu juga dihimpun dan disusun kembali menjadi buku panduan wisata oleh jurnalis, praktisi perhotelan, dan pemerintah,” tutur Achmad. Lambat laun motif petualangan itu bergeser kepada motif pelesir untuk bersenang-senang. Pada tahun-tahun awal abad XX kunjungan itu semakin ramai. Pariwisata di Hindia Belanda semakin mapan dengan dibentuknya Vereeniging Toeristenverkeer (VTV) pada 13 April 1908 di Batavia. VTV adalah asosiasi resmi yang bertujuan mempromosikan turisme Hindia Belanda. “Meskipun telah memakai istilah toeristenverkeer, namun yang dimaksud turis tetap merujuk kepada orang asing. Pembentukan VTV pada akhirnya hanya mengubah istilah tanpa mengubah makna,” ujar Achmad. Segera terlihat bahwa istilah turis itu diskriminatif dan hanya berdimensi ekonomis. Saat itu, wisatawan pribumi belum mendapat perhatian yang memadai dari pemeritah Hindia Belanda. Achmad juga menjelaskan bahwa dalam industri pariwisata kolonial, peran orang-orang bumiputra juga relatif terbatas. Mereka umumnya menjadi jongos, porter, atau mandor di hotel-hotel. VTV gencar mempromosikan pariwisata Hindia Belanda melalui penerbitan buku panduan, peta, brosur, majalah, poster, dan film dokumenter. Namun, lagi-lagi sasaran utamanya adalah wisatawan dari kalangan berbahasa Inggris. Istilah turis yang hanya merujuk pada wisatawan asing mulai meluas pada 1920-an hingga 1940-an. Menurut Achmad, pergeseran makna itu dipicu oleh kondisi Perang Dunia II. Saat Indonesia diduduki Jepang jumlah wisatawan dari Barat mengalami penurunan. Karenanya, kini wisatawan lokal pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah yang berkuasa saat itu. “Kondisi perang di Eropa dan kedatangan Jepang mengubah kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Saat itulah makna turisme tidak hanya terbatas kepada ‘lalu lintas orang asing’ tetapi ‘lalu lintas wisatawan’ (baik asing maupun lokal),” katanya. Sejak itu, istilah turis merujuk secara umum kepada wisatawan, baik asing maupun lokal.

Cikal bakal pariwisata di Hindia Belanda yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan suatu perkumpulan olahraga dan gaya hidup (sepeda dan motor), perkumpulan sosial masyarakat dan komersial, serta perseorangan. Orang-orang yang menjadi perintis pariwisata di Hindia Belanda seperti pendeta Marius Buys, wartawan Karel Zaalberg, profesional bidang perhotelan Johan Martinus Gantvoort, pegawai negeri Louis Constant Westenenk, dan militer yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.B. van Heutsz. “Pariwisata di Hindia Belanda merupakan suatu gagasan dari para individu dan sekelompok individu yang diawali dengan kegiatan perjalanan mengunjungi tempat lain di luar tempat tinggalnya,” tulis Achmad Sunjayadi dalam disertasinya berjudul “Dari Vreemdelingenverkeer ke Toeristenverkeee : Dinamika Pariwisata Di Hindia-Belanda 1891-1942,” yang dipertahankan dalam sidang terbuka senat akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 6 Juli 2017. Mereka mencatat perjalanannya yang memuat tempat-tempat yang dikunjungi, objek-objek yang dilihat, dan tata cara dan kebiasaan hidup di Hindia Belanda. Catatan perjalanan ini kemudian menjadi panduan atau pedoman bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Hindia Belanda. Namun, ketika datang ke Hindia Belanda, mereka mengeluhkan keadaan pariwisata yang belum terorganisir, tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata, seperti pusat informasi dan akomodasi di wilayah yang memiliki objek wisata. Hal itu menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda, masyarakat, dan swasta, yang melihat ada kebutuhan terkait kegiatan pariwisata, terutama untuk menarik wisatawan datang ke Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta membentuk organisasi yang bergerak dalam menangani pariwisata. “Dalam proses mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah Hindia Belanda meniru Kihinkai (Welcome Society ) yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Perhimpunan pariwisata di Jepang yang mengatur kegiatan pariwisata,” tulis Achmad. Awalnya, Kihinkai belum melibatkan pemerintah sehingga perhimpunan tersebut bersifat nonpemerintah. Kihinkai didukung dan didanai dari sumbangan perusahaan kereta api dan pelayaran swasta, pemilik hotel dan penginapan. Pada 1907, Konsul Belanda di Kobe, Jepang, J. Barendrecht mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.B. van Heutsz mengusulkan agar pemerintah Hindia Belanda meniru Kihinkai dalam mengelola pariwisata. Sebelumnya, pada 1905, Karel Zaalberg, redaktur Bataviaasch Nieuwsblad menuliskan pendapatnya tentang pariwisata yang menurutnya jika dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pemasukan besar bagi pemerintah Hindia Belanda. J.M. Gantvoort, direktur Hotel des Indes, juga mengusulkan soal promosi pariwisata di Hindia Belanda. Akhirnya, pada 13 April 1908, didirikan Perhimpunan Pariwisata ( Vereeniging Toeristenverkeer atau VTV) di Batavia. Sebagai perhimpunan pertama di Hindia Belanda, pendirian VTV bertujuan untuk mengembangkan vreemdelingenverkeer (lalu lintas orang asing) di Hindia Belanda. Struktur organisasi VTV mirip dengan Kihinkai , khususnya dalam bentuk perhimpunan yang terdiri dari para pengusaha dan inisiatif pihak swasta. Seperti Kihinkai , para anggotanya terdiri dari pihak swasta, seperti perusahaan pelayaran, perhotelan, dan perbankan. Pemerintah menempatkan wakilnya dalam susunan pengurus VTV. Untuk mendukung kegiatannya, VTV memiliki jaringan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, VTV membuka kantor cabang di Surabaya, Semarang, Padang, dan Medan, serta perwakilan di Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Singapura, Amsterdam, Hongkong, dan Shanghai. Pada periode berikutnya, VTV juga memiliki perwakilan baru di Amerika, Australia, dan Afrika. Selain itu, upaya lain yang juga dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan organisasi sejenis dan lainnya di Belanda guna mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda. Kemunculan VTV turut mendorong menculnya berbagai organisasi pariwisata di tingkat lokal, seperti di Padang, Bandung, Magelang, Malang, Lawang, Yogyakarta, dan Batavia. Dengan demikian, menurut Achmad, para pelaku yang berperan sebagai penggerak pariwisata di Hindia Belanda adalah masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Pernahkah Anda bertanya siapa yang menggambar Walisongo atau sembilan wali penyebar Islam di Jawa? Gambar itu sangat terkenal karena dibuat posternya dan dijual. Gambar Kalijaga berbeda dengan delapan wali lainnya. Kalijaga digambarkan berkumis tanpa jenggot, memakai pakaian surjan, dan mengenakan blangkon. Sedangkan delapan wali lainnya mengenakan jubah dan sorban sebagai ikat kepala. Ternyata, ada dua gambar Kalijaga. Selain gambar di poster yang telah diketahui masyarakat luas, terdapat gambar Kalijaga yang lebih awal, sekitar tahun 1970-an. Cerita lahirnya gambar Kalijaga bermula ketika Suhadi, berusia 102 tahun dan tinggal sekitar 40 kilometer dari pusat Kota Demak, bermimpi didatangi orang yang diyakini Sunan Kalijaga. Berdasarkan mimpi itu dibuatlah lukisannya. Lukisan itu ditunjukkan kepada R. Akhmad Mulyadi, sesepuh (juru kunci) makam dan masjid Sunan Kalijaga. Dia terperanjat karena lukisan itu persis dengan orang yang hampir sepuluh kali datang dalam mimpinya. “Dilakukanlah kompromi apa yang dilihat mereka dalam mimpi adalah wajah Sunan Kalijaga. Kemudian diminta kepada salah seorang mahasiswa Akademi Seni Rupa Yogyakarta untuk membuatkan lukisannya berdasarkan hasil mimpi itu,” tulis Wasif Yafhisam dalam majalah Selecta , No. 780, 30 Agustus 1978. Setelah menyelesaikan lukisannya, pelukis bernama Joko itu bernasib malang. Dia tabrakan dan meninggal dunia. Lukisan asli Sunan kalijaga itu dipinjam oleh Bardosono, ketua umum PSSI (1975-1977). Sedangkan Akhmad Mulyadi hanya menyimpan duplikatnya. “Lukisan Sunan Kalijaga dipajang di sebuah ruangan dalam rumah sesepuh yang berada di desa Kadilangu,” tulis Wasif. “Ketika ingin mengambil foto tersebut, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Demak, yang menemani wartawan Selecta berulang kali membisikkan agar membaca bismillah .” Selain duplikat lukisan Sunan Kalijaga, Akhmad Mulyadi juga menyimpan beberapa peninggalan Sunan Kalijaga di antaranya dua buah tombak yang ujungnya terbuat dari emas bernama Kiyai Sirikan dan Kiyai Panatas.

SEJAK Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi partai paling kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta. PKI menguasai mayoritas kursi DPRD dari 1955 sampai 1965. Pada pemilu pertama itu, PKI meraih 10 dari 40 kursi DPRD. PKI merebut 14 kursi Pada pemilihan anggota DPRD untuk menggantikan DPRD Peralihan pada 1957. Menurut Julianto Ibrahim, pada kampanye Pemilu 1955, PKI aktif melakukan agitasi, infiltrasi, dan penggalangan massa di desa-desa melalui organisasi onderbouw -nya. PKI juga melakukan pengkaderan terhadap para buruh perkotaan, mahasiswa, pelajar, guru, bahkan militer. Selain itu, dalam upaya menguasai pemerintahan, PKI lebih suka berkerja sama dengan PNI. “Upaya melakukan penggalangan massa di desa maupun perkotaan dan bekerja sama dengan partai lain terbukti membawa hasil yang baik pada Pemilu 1955,” tulis Julianto, “Goncangan pada Keselarasan Hidup di Kesultanan,” termuat dalam Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal. Sementara itu, menurut Selo Soemardjan dalam Perubahan Sosial di Yogyakarta , salah satu faktor yang membuat PKI menarik minat banyak rakyat Yogyakarta adalah model kampanyenya yang berbeda. PKI melakukan pendekatan kepada rakyat dengan melakukan kunjungan langsung yang disebut Anjangsana. Untuk mencegah kejenuhan para calon pemilih, partai membuat sistem rolling kunjungan sehingga tiap kader mengunjungi tempat yang berbeda. Untuk melakukan kampanye ini, PKI membutuhkan kader yang loyal mengingat strategi ini sangat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Selain Anjangsana, PKI juga menyelenggarakan hiburan rakyat, misalnya pertunjukan ketoprak. Dalam pertunjukan diselipkan dialog yang mengandung nilai-nilai komunisme. Orang-orang berbondong-bondong datang ke balai desa untuk menonton pertunjukan tersebut, mengingat penduduk desa saat itu kekurangan hiburan. Model kampanye yang berbeda ini menjadi metode yang efektif untuk menarik simpati rakyat. Dominasi PKI di DPRD Yogyakarta berakhir pasca peristiwa 1 Oktober 1965. PKI dan semua organisasinya dilarang. Orang-orang PKI dibersihkan, mulai dari lembaga negara hingga rakyat biasa. DPRD Yogyakarta salah satu lembaga yang melakukan pembersihan terhadap anggotanya dari PKI. Sebelum peristiwa 1 Oktober 1965, DPRD Yogyakarta melakukan penyusunan ulang anggota pada 26 Januari 1965. Berdasarkan arsip DPRD Yogyakarta No. 1/K/DPRD-GR/1965 terdapat 42 orang yang duduk di DPRD Yogyakarta dengan 8 orang berasal dari PKI. Bersih-bersih lembaga negara dilakukan berdasarkan Pedoman Pemberantasan PKI dalam Tubuh Aparatur Negara yang ditandatangani Wakil Kepala Daerah Pakualam VIII tanggal 26 Juli 1966. Pedoman tersebut berdasar pada Instruksi Kogam No. 09/1966. Berdasarkan arsip tersebut, diinstruksikan bahwa pembersihan di tiap lembaga berdasarkan laporan kepala dinas di masing-masing instansi. Kepala dinas bertugas untuk melaporkan nama-nama bawahannya yang menjadi anggota PKI atau organisasi yang dekat dengan PKI tanpa perlu melakukan interogasi. Orang yang tidak terima dituduh PKI diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada kepala daerah selambatnya September 1966. Di tubuh DPRD Yogyakarta, terdapat 14 orang yang diberhentikan. Dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD DIY No. 14/Kt-DPRD-GR/1965 anggota Fraksi PKI yang dikeluarkan dari DPRD Yogyakarta adalah Sudjiono, Sudibjo, A.M. Hardjono, Djaetun Dirdjowijoto, Nyonya S. Partoarmodjo, Marlan, Suwarno, dan Alimu Hardjodisastro. Sedangkan enam orang lainnya adalah Nyonya Sumarni Effendi (Gerwani), D.D. Susanto (Angkatan ‘45), Sudjadi Tjokroatmodjo (seniman Lekra), S. Djojohutomo (Barisan Tani Indonesia), Nona Murwani (SOBSI), dan Ir. Munadji (cendekiawan). Dari 14 orang yang dikeluarkan, dua di antaranya anggota pengganti yang belum sempat dilantik. Dua orang tersebut adalah Nona Murwani, yang seharusnya menggantikan posisi Sutikno dan Ir. Munadji menggantikan Prof. Ir. S. Purbodiningrat. Purbodiningrat merupakan anggota DPRD Yogyakarta dari fraksi PKI sejak 1958 hingga 1961. Baru pada 1964, dia masuk sebagai golongan fungsional, khususnya cendekiawan. Setelah pembersihan selesai dilakukan, DPRD Yogyakarta melakukan pengangkatan anggota baru melalui Keputusan Kepala Daerah No. III/1966 tanggal 20 Oktober 1966. Sebanyak 13 orang diangkat untuk mewakili Golongan Politik. Mereka berasal dari PNI (6 orang), NU (2 orang), serta IPKI, PSII, Partai Katholik, Parkindo, Partindo (masing-masing 1 orang). Sedangkan wakil dari Golongan Karya diangkat sebanyak 17 orang, terdiri atas fraksi Angkatan Bersenjata (6 orang), rohaniawan (2 orang), pembangunan spiritual (5 orang), dan pembangunan materiil (4 orang). Baru berjalan enam hari, pengangkatan tersebut direvisi dengan mengadakan open-talk . Pertemuan pada 26 Oktober 1966 itu dipimpin oleh Komandan Korem 072/Pekuper Yogyakarta/Kedu. Hasil pertemuan mengubah jumlah wakil dari kedua golongan, yakni 27 orang wakil berasal dari Golongan Politik dan 21 orang berasal dari Golongan Karya.

Mayjen TNI (Purn.) Acub Zainal gila bola. Mantan Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cendrawasih yang juga mantan Gubernur Irian Jaya (1973-1975) itu mencari bibit-bibit pesepakbola dari Papua dan menampungnya dalam klub Perkesa 78. Klub ini menjadi peserta dalam Kompetisi Galatama (Liga Sepakbola Utama), kompetisi semiprofesional pertama di Indonesia yang dibentuk pada 17 Maret 1978. Berbeda dengan Kompetisi Perserikatan yang levelnya masih amatir, Galatama jadi kompetisi yang bisa dibilang cikal bakal kompetisi profesional Liga Indonesia sekarang. Sayangnya, Galatama tinggal kenangan karena berakhir pada 1994. Peserta-peserta Galatama musim pertama 1979-1980 belum mencakup seluruh daerah Indonesia. Dari Indonesia timur, pesertanya datang dari Bali, Makassar dan Palu. Belum ada Persipura Jayapura yang mewakili provinsi paling timur. Kendati begitu, bukan berarti Galatama tanpa para pemain Papua. Para pemain dari Papua bergabung dengan klub Perkesa 78 yang didirikan Acub Zainal. Namanya melejit di dunia olahraga dan sepakbola berkat kesuksesannya sebagai ketua pelaksana Pekan Olahraga Nasional VII tahun 1969 di Surabaya. Awalnya, Perkesa 78 hanya tim amatir di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama klubnya juga merupakan kependekan dari asal daerah itu: Persatuan Sepakbola Kebayoran dan Sekitarnya. Klub itu kemudian menjadi perseroan terbatas (PT) pada November 1978 untuk diikutkan dalam kompetisi Galatama pada musim pertama. Acub Zainal sebagai direktur utama, Martalegawa sebagai direktur pemasaran, R.A.S. Kartawidjaja sebagai direktur umum dan Wijatno Darman sebagai direktur keuangan. Harian Kompas, 7 November 1978, melaporkan Perkesa 78 diisi para pemain berprospek cerah dari Papua seperti Salim Alkatiri, Salim Permana, Saul Sibi, Fredrik Sibi, Tonny B, Alo T, Onny Mayor, Yulius Wolff, Bertus, Erren SP, Baco Ivac Dallon dan Jafeth Sibi sebagai kapten tim. Mereka dibawa dari Papua untuk kemudian ditempa di Cipaku, Bogor dengan suasana penuh optimisme. Meski dilatih keras dengan disiplin ala militer, bukan berarti Acub mengabaikan perasaan para pemainnya. Dilatih untuk menang, tapi pemain harus tetap senang. “ Boys , kamu semua main bukan buat Irian, bukan buat Bogor atau siapapun. Kamu main buat meningkatkan sepakbola Indonesia. Oke , everybody happy ?” kata Acub. Harapan Acub hancur karena para pemain Perkesa 78 menerima suap dari bandar judi. Terlebih perantara suap adalah sang kapten, Jafeth Sibi. Tempo , 14 Juli 1979, melaporkan para pilar Perkesa 78 melalui Jafeth Sibi disogok Rp1,5 juta dari JSG (Jeffry Suganda Gunawan) untuk mengalah dari tim Cahaya Kita dalam laga di Stadion Menteng, Jakarta pada 5 Juni 1979. Selain Jafeth, para pemain yang rata-rata menerima Rp80 ribu antara lain Fredrik Sibi, Saul Sibi, Baco Ivac Dallom, dan Yulius Wolff. Acub yang mengetahui dari seorang “Mister X” lewat sepucuk surat, bak tersambar petir. Setelah mericek laporan dari sepucuk surat tersebut, Acub membawa skandal suap ini ke pengurus Galatama. Tidak lama setelah rapat Komisi Galatama, Acub memutuskan membubarkan Perkesa 78. Kapten Jafeth Sibi dipecat dan para pemain yang menerima suap diganjar sanksi. “Bagaimana tidak sakit? Saya mencari pemain langsung ke Irian. Bukan mengambil orang yang sudah jadi, bukan! Tapi setengah jadi. Malah yang belum setengah jadi! Saya bawa ke sini. Saya didik di sini, sampai berkembang. Tetapi akhirnya kena suap juga. Bayangin gimana enggak sedih?” kata Acub dalam biografinya, Acub Zainal: I Love the Army . Masyarakat Papua geger dan berharap Perkesa 78 tidak dibubarkan. Banyaknya desakan dan saran dari berbagai kalangan, membuat Acub batal membubarkan Perkesa 78. Namun, klub harus berpindah-pindah tempat. Dari Bogor, klub pindah ke Sidoarjo menjadi Perkesa Sidoarjo pada 1980, kemudian pindah lagi ke Yogyakarta menjadi Perkesa Mataram pada 1987 hingga tamatnya Galatama pada 1994.

SABTU, 1 Juli 2017, pemerintah Malaysia merazia pekerja asing dari 15 negara termasuk Indonesia. Sekira tiga juta pekerja migran Indonesia tersebar di tiga sektor: industri, perkebunan dan pekerja rumah tangga. Setengahnya tanpa dokumen alias ilegal. Pemerintah Negeri Jiran menggelar operasi yustisi terkait habisnya masa program E-Kad atau dokumen legal sementara yang berjangka waktu 15 Februari-30 Juni 2017. Program tersebut ditujukan agar para pekerja migran nondokumen bisa melegalkan status mereka. “Dalam pelaksanaannya program ini gagal memenuhi target untuk memutihkan 600 ribu buruh migran tak berdokumen di Malaysia. Hingga tenggat waktu, hanya sekitar 23% (155.680 orang),” ungkap Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo kepada Historia. Dari jumlah itu, hanya 22 ribu pekerja migran yang ikut program pemutihan dan pelegalan status mereka. Namun, menurut Migrant Care, kebijakan pemerintah Malaysia merazia dengan cara-cara koersif dan represif dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Migrant Care mencatat bahwa razia-razia terhadap pekerja migran tidak jarang dilandaskan pada tendensi rasisme, xenophobia, hingga diskriminatif. “Seharusnya setiap upaya penegakan hukum keimigrasian harus berbasis pada standar HAM. Migrant Care juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka crisis center dan melakukan monitoring langsung ke basis-basis buruh migran Indonesia yang tak berdokumen,” lanjutnya. Untuk sementara ini, data Migrant Care menyebutkan 155 pekerja migran yang terjaring operasi. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan diplomasi dan mendorong kesepakatan dengan pemerintah Malaysia soal penegakan hukum berbasis HAM. Dengan berkaca pada sejarah, penyelesaian pekerja migran asal Indonesia bisa dilakukan dengan cara yang baik. Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah Malaysia pernah kekurangan tenaga pekerja dan meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan TKI. pada 1969, Malaysia dilanda huru-hara antara etnis Melayu dengan Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi. Akibatnya, roda perekonomian dan pembangunan negeri bekas jajahan Inggris itu terganggu. Untuk mengatasi masalah itu, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak diam-diam meminta bantuan kepada Presiden Soeharto. Agus Sudono, Ketum Gasbiindo (Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia) yang sedang mengikuti sidang ILO (International Labour Organization) di Jenewa, Swis, dipanggil pulang ke Jakarta. Asisten pribadi Soeharto, yaitu Sudjono Humardhani dan Ali Murtopo, menugaskan Agus untuk merekrut ribuan TKI yang diperlukan Malaysia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sana. “Sebagai negara muda, Malaysia membutuhkan tenaga kerja tingkat atas dan pimpinan. Dengan bertambahnya tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berkualifikasi pimpinan, Malaysia dapat menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara etnis Melayu dan Tionghoa,” kata Agus Sudono dalam biografinya, Pengabdian Agus Sudono . Syarat dan kualifikasi TKI antara lain berpendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, beragama Islam dan rajin salat lima waktu. “Syarat lain yang mesti saya pegang teguh, pengiriman TKI ke negara tetangga ini harus dijalankan dalam rangka silent operation (operasi senyap), tak bolah diketahui oleh rakyat Malaysia maupun Indonesia,” kata Agus. Pimpinan operasi senyap pengiriman TKI adalah Tan Sri Gazali dari pihak Malaysia dan Ahmad Yusuf, kepala intelijen Malaysia, serta Benny Moerdani, konsul jenderal Indonesia di Malaysia. “Dalam waktu cukup singkat saya dapat merekrut 1.500 TKI sesuai persyaratan, di antara mereka terdapat dosen lulusan Universitas Indonesia dan perguruan tinggi lainnya, karyawan GIA (Garuda Indonesian Airways), dan perusahaan-perusahaan negara,” kata Agus. Mereka diberangkatkan dengan kapal Bogowonto menuju Sabah, kemudian diteruskan ke Kuala Lumpur dan kota-kota lain di Malaysia. Operasi yang tersamar ini nyaris bocor karena sebuah koran di Sabah mempertanyakan mengapa para TKI itu berpendidikan tinggi. Perkelahian TKI dengan pekerja dari Filipina di Sandakan juga hampir membocorkan proyek itu. “Akhirnya proyek ini benar-benar sukses,” kata Agus. “Hampir tiga puluh tahun setelah pengiriman TKI, masih banyak di antara mereka yang menduduki jabatan penting di Malaysia, seperti di RTM (Radio dan Televisyen Malaysia), MAS (Malaysian Airways), sebagai guru agama, pengurus masjid dan sebagainya.” Alangkah baiknya bila pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan masalah pekerja migran nondokumen asal Indonesia menengok sejarah bahwa TKI pernah berjasa dalam pembangunan Malaysia saat usianya masih muda.*