Hasil pencarian

TAK jauh dari pusat kota Medan, tepatnya di Jalan Veteran (dulu Jalan Bali), berdiri sebuah gedung tua yang menyimpan cerita masa lalu. Di pinggir gedung, terukir prasasti epos zaman revolusi. Isinya: “Markas NICA di Gedung Pension Wilhelmina Jalan Bali ini, tanggal 13 Oktober 1945, digempur pemuda pejuang Kota Medan karena seorang tentara NICA mencopot lencana Merah Putih dari baju seorang anak remaja yang liwat di muka markas tersebut dan menginjak-injaknya. 7 orang pemuda gugur, 7 orang NICA tewas, dan 96 orang NICA lainnya luka-luka” “ Itulah starting point perang kemerdekaan di Sumatera Utara,” kata Muhammad Tok Wan Hari (82 tahun), eks Tentara Pelajar Indonesia yang disambangi Historia di kediamannya (23/10/2015). Tentara Sekutu dalam kontingen Alied Forcers Netherlands East Indies (AFNEI) tiba di Medan sejak 9 Oktober 1945. Di bawah pimpinan Brigadir Jendral T.E.D. Kelly dari Inggris, misi AFNEI adalah melucuti dan memulangkan pasukan Jepang. Selain itu, mereka juga bertugas membebaskan tentara Sekutu yang tertawan saat Perang Dunia II. Dalam AFNEI, ikut pula tentara sipil Belanda dalam kesatuanNetherlands Indies Civil Administration (NICA). Di Medan, tentara NICA membentuk Medan Batalion yang bermarkas di Pension (penginapan) Wilhelmina di Jalan Bali, dekat pusat pasar. Letnan Raymond Westerling menjadi komandan batalion ini. “Mereka itu (tentara NICA) anak buahnya Westerling yang mau mengembalikan kekuasaan Belanda di Sumatera Utara,” ujar Muhammad Tok Wan Hari, mantan wartawan senior kota Medan. Kejadian bermula ketika seorang anak remaja tengah melintas di depan Pension Wilhelmina. Anak itu hanya seorang pedagang pakaian bekas namun dia mengenakan lencana Merah Putih di dadanya. Tentara penjaga markas memanggil anak itu, melucuti lencana dari bajunya. Setelah menginjak-injak lencana Merah Putih, tentara NICA memaksa anak itu menelan lencananya. Anak itu melawan tapi kena gampar tentara NICA. Anak yang teraniaya itu melarikan diri dan memberitahu masyarakat akan perlakuan tentara NICA. Berita langsung menyeruak ke penjuru kota. Kemarahan rakyat Medan membuncah. Para pemuda berbondong-bondong ke Jalan Bali. Selain anak-anak muda nasionalis, turut pula bandit atau para jago kota Medan. Selamat Ginting dan Timur Pane adalah pimpinan laskar-laskar pemuda. Penyerbuan ke markas NICA terjadi pada 13 Oktober 1945. “Senjata yang paling banyak digunakan dalam perkelahian disana adalah parang sehingga bacok-membacok sangat ramai,” dalam Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara yang diterbitkan Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando Sumatera (1979). Korban jatuh di kedua belah pihak. Masing-masing tujuh orang meninggal. Gedung Pension Wilhelmina berhasil diambilalih para pemuda. Sebanyak 132 tentara NICA mengalami luka-luka. Mereka diangkut ke markas pemuda pimpinan Selamat Ginting, tak jauh dari Jalan Bali. Setelah dipukuli, mereka dikirim ke rumah sakit, ada juga yang dibunuh. Pada 18 Oktober 1945, Inggris mengumumkan agar orang-orang Indonesia menyerahkan senjatanya. Tuntutan itu dijawab dengan giatnya pembentukan laskar-laskar di Medan dan sekitarnya, seperti Berastagi dan Pematang Siantar. Anggota laskar bahkan mencari senjata yang dibuang Jepang ke dasar laut, dekat pelabuhan Belawan. Pertempuran demi pertempuran meluas, menandai dimulainya perang kemerdekaan di Sumatera Utara.

SENIN, 9 November 2015, lapangan Karebosi Makassar sudah padat sejak pagi. Beberapa pejabat pemerintah terlihat menggunakan pakaian adat. Ada gubernur Sulawesi Selatan, walikota Makassar, hingga pelajar. Hari itu seribuan orang, berkumpul dalam rangka peringatan hari jadi Kota Makassar yang ke-408 tahun. Usia kota ini didasarkan pada peristiwa salat Jumat bersama di masjid Tallo, pada 9 November 1607, di masa pemerintahan Raja Gowa ke XIV, I Mangngarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenaga ri Gaukanna. Kesepakatan ini, dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000, tentang Penetapan Hari Jadi Kota Makassar. Sebelumnya hingga tahun 1999, Hari Jadi kota ini disepakati pada 1 April 1906 yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg, setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal, dan menjadikan Makassar sebagai gemeente (daerah otonom) yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Pemberlakuan daerah otonom ini didasarkan pada Undang-undang Decentralisatiewet tahun 1903 juncto Algemenee Matregel van Bestuur tahun 1903. Dimana selain Makassar, status gemeente ini juga diberlakukan untuk Batavia (sekarang Jakarta), Medan, Semarang, dan Surabaya. Tahun 1906 pula dibentuk Dewan Kota ( gemeenteraad ) yang beranggotakan 13 orang, masing-masing terdiri delapan orang Belanda, tiga orang pribumi dan dua orang perwakilan Timur Asing. Dewan ini dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah Afdeling Makassar ( Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van de Afdeling Makassar ). Dan tahun 1911, dewan kota diperbesar dengan penambahan dua orang Belanda. Pada 1918, Makassar akhirnya memperoleh walikota ( Burgemeester ) pertamanya dan sekaligus bertindak sebagai ketua dewan kota. Dua puluh tahun kemudian di tahun 1938, status kota berubah menjadi Kotapraja ( Stadsgemeente ) dan menambahkan dua orang pribumi kedalam anggota dewan kota yang menjadi 17 orang. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan Bouw en Woonverordening voor de Gemeente (aturan yang digunakan untuk mengatur pendirian bangunan secara tak langsung dalam mekanisme zonasi tempat tinggal). Aturan ini kemudian disempurnakan pada 1942 dan 1952. Perkembangan kota inilah yang kemudian dikatakan, sejarawan Universitas Hasanuddin, Dias Pradadimara sebagai awal mula perkembangan kota Makassar secara modern. “Ingat, perkembangan awal kota Makassar yang kita kenal saat ini bertumbuh di wilayah sekitar Benteng Rotterdam akhir abad 17,” katanya. Untuk itu, kata Dias, menarik garis sejarah pembentukan kota seperti saat ini, maka pengaruh kolonial sangatlah penting. “Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah tinggalan masa penjajah. Sikap anti barat, tentu tidaklah beralasan,” katanya. Lalu kemudian apa makna peristiwa 9 November yang dirayakan sebagai hari jadi kota? “Itu adalah serangkaian peristiwa-peristiwa simbolik yang terjadi pada masa kejayaan kerajaan Gowa Tallo. Dan ingat, pusat kerajaan pada masa itu ada Kabupaten Gowa saat ini. Itu tidak ada hubungan dengan kota yang kita kenal sekarang,” kata Dias. “Kalau pemerintah tetap menggunakan peristiwa simbolik pada 9 November, saya kira ini akan mengganggu data sejarah masa depan.” Alasan yang sama dikemukakan sejarawan Universitas Negeri Makassar, Taufik Ahmad. Menurut dia, penentuan hari jadi kota, dilakukan secara politik, maka sebaiknya dipandang juga secara politik pembentukan. “Saya kira kita tak bicara soal entitas etnis Makassar. Jadi cikal bakal kota tentu dimulai pada pembentukan kota secara modern, ya tahun 1906 itu,” katanya. Sementara itu, menurut Sejarawan Universitas Hasanuddin, Edward Poelinggomang penetapan 9 November merupakan peristiwa atau momentum kebesaran di mana berkumpul banyak orang dari berbagai etnis yang melakukan salat bersama. “Saya kira itu momentum untuk melihat betapa kosmopoltannya Makassar masa lalu,” katanya.

SEJARAH militer Indonesia tak pernah sepi dari insiden bentrokan antara sesama kesatuan. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus) pernah bentrok dengan kesatuan elite Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL, kini Marinir) pada 1964 di Kwini dan Pasukan Gerak Tjepat Angkatan Udara (PGT) pada 1965 di Halim Perdanakusumah. Namun, tak banyak orang tahu bahwa RPKAD pun pernah bentrok dengan Menpor (Resimen Pelopor, sekarang Brimob). Dalam Resimen Pelopor, Pasukan Elit yang Terlupakan, Anton Agus Setiyawan dan Andi M. Darlis mengungkap bentrokan yang terjadi pada pertengahan 1968 itu. Insiden diawali oleh datangnya seorang sopir oplet ke asrama Menpor di Kelapa Dua, Depok pada suatu siang. Dia menyerahkan jasad seorang prajurit Menpor. Sebelum pingsan, sopir itu mengatakan kepada petugas pos jaga bahwa prajurit Menpor itu tewas ditembak dari jarak dekat oleh personel RPKAD. Setelah melakukan identifikasi, prajurit Menpor tersebut adalah anggota Kompi F yang baru saja lulus pendidikan. Menerima laporan tersebut, Wakil Komandan Menpor AKBP Soetrisno sontak menjadi berang. Alih-alih menenangkan prajuritnya, dia malah memerintahkan tiga kompi Menpor (Kompi A, Kompi B dan Kompi D) untuk menyiapkan perlengkapan tempur dan mengisi senjata AR 15 dengan lima magasin peluru tajam. “Mereka diperintahkan untuk menduduki Cijantung yang merupakan markas sekaligus asrama RPKAD. Sementara kompi lain diperintahkan bersiaga mengantisipasi serangan balasan,” tulis Anton dan Andi. Tiga kompi ini dipecah kedalam beberapa peleton dan berjalan kaki menuju Cijantung. Peleton pertama yang tiba di Cijantung berhasil menyusup dengan cara memotong pagar kawat di belakang markas RPKAD. Hanya dalam hitungan menit, dua kompi masuk ke markas RPKAD, satu kompi di luar untuk mengantisipasi perangkap RPKAD. Setelah melakukan penyisiran, ternyata asrama sudah dikosongkan. Prajurit Menpor menduduki markas RPKAD hingga pukul 06.00 pagi. Beberapa saat kemudian, datanglah sepasukan tentara dipimpin langsung oleh Pangdam V Jaya Mayjen. Amir Machmud. Dari atas tank, dia berseru agar prajurit Menpor segera meninggalkan Cijantung atau akan dianggap pasukan liar dan diambil tindakan keras. Prajurit-prajurit tidak gentar dan malah mengarahkan senjatanya kepada Pangdam Jaya. Seorang prajurit bertanya kepada AKBP Soetrisno, “Bagaimana, Pak Tris? Pangdam Jaya ditembak, tidak?” Soetrisno memberi perintah untuk menunggu. Tak lama kemudian, Kombes Polisi Anton Soedjarwo, komandan Menpor, yang tidak mengetahui penyerbuan anak buahnya ke markas RPKAD, memerintahkan mereka untuk membubarkan diri. Barulah para prajurit Menpor mengundurkan diri dari Cijantung. Seminggu setelah kejadian itu, pasukan Menpor memakai pakaian sipil dengan menggunakan truk yang diganti pelat nomornya menculik prajurit RPKAD yang pulang cuti. Prajurit RPKAD malang itu ditusuk dengan pisau komando dan mayatnya dibuang di jalan. Pada pekan berikutnya, aksi ini didukung Batalion 530 Brawijaya yang tengah bertugas di Jakarta. “Pasukan ini memberi dukungan berupa tank yang digunakan untuk berkeliling menculik para prajurit RPKAD,” tulis Anton dan Andi. Para petinggi TNI dan Polri segera melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikannya tidak pernah diumumkan kepada publik. Menpor dan RPKAD didamaikan dengan cara apel dan kegiatan bersama.

KETIKA menjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (dua periode, 1978-1988), Ben Mboi dihubungi Kepala Staf Angkatan Udara, Ashadi Tjahyadi, terkait pengganti Bupati Sumba Barat, Letkol (TNI AU) Pandago yang meninggal.  Ashadi meminta pengganti Pandago berasal dari Angkatan Udara. Ben Mboi menolak. “Marsekal, jangan! Kita jangan bikin  NTT menjadi kapling-kapling ABRI, dan sekaligus tempat arisan bupati. Penetapan bupati di bawah pimpinan saya adalah mission type oriented, artinya rakyat membutuhkan leadership macam apa,” jelas Ben Mboi kepada Ashadi, tertulis dalam Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Ashadi menerima alasan Ben Mboi. Namun, tak lama kemudian, Kasospol Kodam Udayana, Kolonel Siregar menemui Ben Mboi di kantornya.  Dia meminta agar bupati Sumba Barat diambil kalangan Angkatan Darat. Dia beralasan Sumba Barat masih rawan PKI dan Gerakan 30 September (G30S), maka pimpinan harus dipegang oleh tentara. Ben Mboi menyangkal alasan Siregar dengan mengatakan, “Ah kamu bercanda, rawan G30S, yang benar saja. Tulang-tulang orang PKI sudah hancur semua, you masih bilang rawan G30S. Tidak ada  rawan G30S. Tidak ada laporan sospol bahwa masih ada unsur PKI di Sumba Barat. Yang ada rawan kelaparan, kemiskinan. Saya ada calon bupati dari kalangan sipil Sumba Barat!” Mendengar penolakan Ben Mboi, Siregar mengeluarkan ancaman. “Tapi panglima (Udayana) pesan, kalau bupati Sumba Barat bukan dari kalangan AD, besok lusa kalau ada masalah di sana panglima tidak bertanggung jawab,” kata Siregar. Merasa diancam, Ben Mboi memanggil Sekretaris Daerah, Drs. Daud ke ruangannya. Ben Mboi memerintahkan Daud untuk mencatat kata-kata ancaman Siregar lalu mengirimkannya via telegram kepada Presiden Soeharto. Siregar melompat dari tempat duduknya. “Minta ampun, Pak Gubernur. Bukan itu maksudnya.” “Eh, Siregar, kau tentara. Kau lupa saya juga tentara. Yang kau bilang besok lusa kalau ada masalah itu, kau yang akan bikin masalah, sehingga hipotesismu terbukti!” tegas Ben Mboi. “Jadi beritahu panglima, prinsip saya mencari pemimpin rakyat itu adalah orang yang sedekat mungkin secara sosial, politik, kultural kepada rakyat yang dipimpin itu.” Ben Mboi kemudian memilih Drs. Umbu Djima sebagai bupati Sumba Barat yang menjabat selama dua periode (1985-1995). Setelah itu, Umbu Djima menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar (1997-1999). Apakah panglima Udayana gembira atau tidak, bagi Mboi “rakyat harus memperoleh pemimpin seperti kata Joseph de Maistre: Toute nation a le gouvernement qu’elle merite (setiap bangsa/kelompok masyarakat berhak mempunyai pemerintah yang pantas untuk mereka.”

BERITA dan foto di harian de Volkskrant edisi Jumat 16 Oktober tentang eksekusi di Indonesia pada zaman perang kemerdekaan dulu, diteruskan oleh televisi dan radio Belanda yang lebih lanjut mengupas foto-foto itu. Memang hanya foto dan slides yang ditemukan di Verzetsmuseum (Museum Perlawanan) Gouda, penjelasan lain tidak ada. Kepada NPO-Radio 1, radio publik Belanda, sejarawan Louis Zweers, spesialis foto-foto dekolonisasi Indonesia, menyatakan penemuan terakhir itu tidak menyertakan konteksnya. Itu berarti, demikian Zweers, tidak ada informasi mengenai di mana, kapan, siapa dan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal informasi semacam itu, termasuk siapa yang berada di belakang kamera, esensial bagi foto-foto sejarah. Memang, segera setelah foto tersebar, termasuk di media sosial, publik langsung bereaksi dengan melontarkan pelbagai pertanyaan, seperti siapa saja korban eksekusi itu? Di mana dan kapan eskekusi ini terjadi? Mengapa bagian bawah tubuh korban tidak berpakaian dan hanya ditutupi jerami atau rumput? Tidak semua pertanyaan dikupas oleh televisi dan radio Belanda. Salah satunya adalah kenyataan bahwa enam orang yang dieksekusi itu dalam keadaan setengah telanjang, bagian bawah tubuh mereka tidak berpakaian. Dalam foto bagian itu ditutupi jerami atau rumput. Mengapa demikian? Inikah bentuk pelecehan seksual terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini tidak dilontarkan dalam pengupasan lebih lanjut oleh media elektronika Belanda. Mungkin karena orang tidak tahu jawabannya. Mungkin pula karena orang risih untuk berbicara tentang sesuatu yang jelas-jelas berkaitan dengan moral dan susila. Tiadanya pembahasan jelas memungkinkan spekulasi. Apalagi karena masih ada foto telanjang lain.  Foto inilah yang tampaknya bisa memberi penjelasan. Pada foto yang lebih gelap ini terlihat tiga orang. Dua orang Indonesia tidak berpakaian, mereka hanya membawa pakaian. Sedangkan orang lain yang juga berwajah Indonesia mengenakan seragam militer dan membawa senapan. Menariknya di bawah foto ini tertera kalimat bahasa Belanda: “ Voor een verhoor of onderzoek moesten Indonesiërs zich soms geheel ontkleden ”, artinya untuk interogasi atau penyidikan orang-orang Indonesia kadang-kadang harus sepenuhnya melepas busana. Kalimat seperti itu menggiring kita pada kesimpulan bahwa sebelum dieksekusi enam orang tersebut terlebih dahulu telah diinterogasi dan pada saat itu mereka harus melepas pakaian, sepenuhnya telanjang. Mungkin ini untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa senjata, jadi tidak berbahaya bagi para interogator. Selain itu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa telanjang merupakan penghinaan serta pelecehan seksual tidak langsung. Louis Zweers, dalam wawancara dengan NPO-Radio 1 mengungkap perihal kapan dan di mana foto-foto ini diambil. Menurutnya foto itu diambil di Bandung pada awal tahun 1946. Walaupun dalam wawancara dengan Radio 1 itu, Zweers tidak menjelaskan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu, tetapi dengan melihat foto-foto lain yang ada, Bandung adalah kesimpulan yang masuk akal. Dalam berita harian de Volkskrant edisi Jumat 16 Oktober juga diungkap foto parade militer di depan hotel Savoy Homann di Bandung. Maka bisa dipastikan foto-foto lain yang ada dalam himpunan itu juga diambil di Bandung dan sekitarnya. Lebih lanjut Zweers menegaskan bahwa pada waktu itu situasi Bandung kacau balau. Dalam kekacauan itu paling sedikit ada pasukan Inggris-India (Gurkha) dan satuan-satuan KNIL, keduanya bersama-sama menghadapi para pemuda Indonesia yang berupaya mempertahankan kemerdekaan, menyusul proklamasi 17 Agustus 1945. Zweers yakin enam orang Indonesia yang dieksekusi merupakan dampak bentrokan antara pasukan KNIL dengan para pemuda Indonesia. Yang penting bagi pakar foto dekolonisasi Indonesia ini adalah prajurit Belanda belum tiba. “Mereka baru tiba di Jawa pada bulan Maret 1946,” demikian Zweers. Dengan begitu yang bertanggung jawab bagi eksekusi itu adalah pasukan KNIL yang biasanya terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri, orang-orang Ambon, Minahasa dan juga orang Jawa. Foto-foto yang ditemukan di Gouda itu, demikian Zweers, merupakan fase awal upaya Belanda merebut kembali Indonesia. Periode awal menjelang kedatangan pasukan Belanda ini memang sudah diwarnai kekerasan. Korbannya juga termasuk warga sipil, bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga warga sipil Belanda, termasuk kalangan Indo yang berdarah campuran Indonesia Belanda. “Periode Bersiap” demikian julukan orang Belanda terhadap periode ini. Ditemukannya foto-foto di Gouda ini semakin memperkeras seruan supaya dilakukan penelitian menyeluruh terhadap perang kolonial Belanda. Termasuk apa yang disebut Periode Bersiap yang merupakan masa-masa penuh trauma bagi kalangan Indo-Belanda.

BANGUNAN di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta lebih ramai dari biasanya pada Selasa siang, 27 Oktober 2015. Pengunjungnya murid sekolah, wartawan, dan umum. Tiga ibu-ibu dari instansi pemerintahan asik berfoto di ruang tamu. Tuan rumah sibuk berbenah untuk memperingati Sumpah Pemuda dengan pameran bertajuk “Kisah Perjuangan SM Amin.” Sekira 89 tahun silam, bangunan bergaya Eropa itu juga kedatangan banyak orang. Para pemuda dari berbagai daerah hadir mengikuti Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Sejak 1925, rumah itu sudah ramai. Pemiliknya, Sie Kong Liang, menjadikannya tempat indekos mahasiswa. “Awalnya Jong Java, baru tahun 1927-an dari berbagai daerah. Mohammad Yamin, A.K. Gani kos di sini,” ujar Dwi Nurdadi, pekerja dan pemandu Museum Sumpah Pemuda. Dengan biaya sekira f.7,50 per bulan, mereka menempati kamar-kamar di bagian belakang. Para anggota Jong Java yang kebanyakan mahasiswa STOVIA mendirikan grup kesenian Jawa Langen Siswo. Rumah itu menjadi markas dan tempat latihan menari Jawa. Sehabis makan malam bersama, mereka berdiskusi mengenai hal-hal di lingkungan masyarakat. Mereka kemudian mendiskusikan masalah politik dan pergerakan. Seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa yang kos di rumah itu bertambah. Mereka berasal dari berbagai daerah dan perguruan tinggi. Di antara mereka, sebagaimana dicatat dalam Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan Sumpah Pemuda , terdapat Moh. Yamin, Amir Sjarifuddin, Surjadi (Surabaya), Surjadi (Jakarta), Asaat, Abu Hanifah, AK Gani, Hidajat, F Lumban Tobing, Sunarko, Kuntjoro, Amir, Rusmali, Tamzil, Sumanang, Sambudjo, Urip, Mokoginta, dan Hasan. Di rumah Kramat 106, mereka semakin aktif mendiskusikan masalah sosial-kemasyarakatan, politik dan pergerakan nasional. Pada 1928, mereka namakan rumah itu Indonesische Clubgebouw (IC) –nama populer lain, Indonesische Clubhuis. Banyak pemuda-pelajar tertarik. Mereka bukan hanya mendapat banyak kawan dan wawasan, tapi juga ajang untuk mengasah diri. Amir Sjarifuddin salah satunya. “Seluruh aktivisme ekstra-kurikuler Amir berkembang dari Sekolah Hukum melalui Kramat 106, di mana para mahasiswa hukum dan kedokteran paling progresif tinggal,” tulis Gerry van Klinken dalam Lima Penggerak Bangsa yang Terlupakan: Nasionalisme Minoritas Kristen . Selain studi dan mengurus IC, kesibukan Amir antara lain adalah mengedit jurnal Indonesia Raja milik PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dan mengajar di Universitas Rakjat di Gang Kenari. Syarat menjadi pimpinan IC tidak mudah, yaitu harus berprestasi baik dalam studinya dan wajib mendekati rakyat. IC berjejaring dengan tempat lain yang menjadi basis pemuda pergerakan, seperti gedung milik Husni Thamrin di Gang Kenari dan Gedung Perguruan Rakyat di Salemba. Merekalah yang menggerakkan terselenggaranya Kongres Pemuda II pada 1928. Persiapan matangnya sering berlangsung di rumah itu. Kramat 106 pula yang menjadi tempat sidang ketiga Kongres Pemuda II, di mana untuk kali pertama W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya menggunakan biolanya. Biola itu dipajang di rak kaca yang berada di sebelah kiri museum. “Yang kita punya asli, itu biola WR Supratman. Jadi koleksi kita yang paling penting ya gedung sama biolanya,” ujar Dwi. Kisah di Kramat 106 harus berhenti pada 1934 karena IC tidak mampu membayar sewa kepada Sie Kong Liang. Setelah mendapatkan pernyataan bersalah yang ditandatangani Roesmali, ketua IC, Sie Kong Liang membawa masalah itu ke pengadilan. IC menang berkat pembelaan Moh. Yamin dan Amir Sjarifuddin. Kong Liang naik banding. Atas saran Yamin dan Amir, para pengurus IC tak menghadiri sidang dan melarikan diri. Mereka pindah ke Kramat Raya 156 dan membalik nama IC menjadi CI dengan ketua AK Gani untuk menghindari endusan pemerintah kolonial. Sepeninggal IC, rumah itu bergonta-ganti penghuni sebelum akhirnya jadi bangunan cagar budaya dan Museum Sumpah Pemuda.

KETIKA Sultan Alaudin, raja Gowa XIV, menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan, seluruh kerajaan taklukannya di Sulawesi Selatan pun harus ikut. Namun, persekutuan kerajaan dalam ikrar tellu bocco , yakni Bone, Soppeng dan Wajo tidak menerima begitu saja. Ajakan masuk Islam oleh Gowa dianggap sebagai upaya menanamkan kekuasaan di wilayah kerajaan itu. Akhirnya, selama empat tahun, Gowa menyerang tiga kerajaan itu. Perang ini dikenal dengan nama Musu Selleng (Peperangan Islam). Sidenreng dan Soppeng diislamkan pada 1690, Wajo pada 1610 dan Bone pada 1611. Perkembangan Islam di Bone begitu pesat. Raja Bone XIII, La Maddaremeng Matinroe ri Bukaka (periode1631-1640), menerapkan aturan-aturan Islam dengan ketat, tak hanya dalam wilayahnya melainkan ke kerajaan tetangga seperti Soppeng dan Wajo. La Madderemeng, mengeluarkan perintah untuk tidak lagi mempekerjakan ata (budak). Menurutnya, semua umat Islam adalah orang yang merdeka. Bila seseorang mempekerjakannya maka harus memperoleh nafkah sewajarnya. Selain pembebasan budak, La Madderemeng juga menghancurkan berhala dan tidak mengijinkan kepercayaan leluhur yang tidak sesuai syariat Islam. Namun, tindakan itu tak begitu disenangi rakyat dan kalangan istana, bahkan ibunya sendiri, We Tenrisoloreng Datu Pattiro. Kerajaan tetangga yang merasa tertekan dengan aturan La Maddaremmeng secara perlahan menggalang kekuatan dengan kerajaan Gowa. Pada 1640, tulis Mattulada dalam Menuyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah , mengatakan bila We Tenrisoloreng Datu Pattiro ibunda sang raja melakukan perjalanan dan menuju Makassar untuk meminta perlindungan pada Sultan Malikussaid, raja Gowa XV (periode 1639-1653) pengganti Sultan Alaudin yang mangkat. Dalam lontara’ kerajaan Gowa Tallo, beberapa kali utusan kerajaan Gowa menuju Bone untuk meminta penghentian aturan tersebut, namun tak pernah digubris La Madderemeng. Akhirnya, perang pun kembali berkobar. Gowa didukung Wajo, Soppeng dan Sidenreng menghimpun pasukan dalam jumlah besar dan menyerang Bone. Pada 1644, Bone ditaklukkan. La Maddaremeng ditangkap dan ditawan di Makassar. Sementara adiknya La Tenriaja yang mendukung segala aturan La Madderemeng, melarikan diri. Kekalahan inilah yang kemudian dalam lontara’ Bone dituliskan, “Naripoatana Bone seppulo pitu taung ittana.” (maka diperbudaklah (Bone) tujuh belas tahun lamanya). Kekosongan takhta di kerajaan Bone saat itu, menunjuk Karaeng Patingaloang sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa sekaligus paman dari Sultan Malikussaid menjadi raja. Namun, permintaan tersebut ditolak. Dan akhirnya Sultan Malikussaid menjadi raja Bone sekaligus Gowa. Beberapa tahun kemudian, La Tenriaja muncul dan menghimpun kekuatan. Dewan adat Bone mengangkat La Tenriaja sebagai raja tanpa sepengetahuan Gowa. Sultan Malikussaid bersama Karaeng Patingalloang memimpin pasukan untuk memerangi Bone. Bone kalah dan ratusan orang Bone menjadi tawanan termasuk La Tenriaja. Sekutu kerajaan Gowa, kemudian meminta pembagian rata tawanan dari Bone untuk dijadikan budak. Di Gowa, praktik dan sistem perbudakan berlangsung sejak lama. Sejarawan Universitas Hasanuddin Edwar Poelinggomang dalam Makassar Abad XIX , mengutip ikrar Tunipalangga, raja Gowa X (periode 1546-1565) yang berbunyi “ Makkanama na mammio (aku bertitah dan kamu menaati).” Di Makassar penduduk-penduduk taklukan dijadikan budak. Digunakan oleh pedagang atau pemilik tanah sebagai pendayung, pengangkut beban, dan pekerja di lahan pertanian. Maka tak heran, sistem budak ini menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan budak, baik dari Kalimantan, Timor, Manggarai, Solor, dan Tanimbar.

SELINTAS lubang besar di dinding tanah merah laiknya terowongan pertahanan gerilyawan Viet Cong. Saat menuruni tangganya yang berjumlah 132, situasi rapat dan terlindungi sangat terasa. Begitu rapatnya hingga saat memasuki lebih dalam, bau lembab tanah yang mendominasi udara pengap pun menyeruak tajam di rongga hidung. Menurut pemandu Jefry (45), di goa yang panjangnya 1470 meter tersebut –sisanya 4730 meter belum tereksplorasi– ribuan pekerja paksa ( romusha ) mati menggenaskan. Bukti kisah horor tersebut terekam dari banyaknya ruangan mirip penjara yang difungsikan sebagai tempat penyiksaan. Dengan rongga berbentuk setengah lingkaran yang rata-rata tingginya dua meter – kecuali beberapa rongga memaksa para pengunjung membungkuk– goa ini ditujukan untuk pertempuran gerilya panjang melawan Sekutu. “Lihat saja dari bentuk arsitekturnya, goa ini sengaja diciptakan oleh tentara Jepang dengan ujung-ujung terowongan rahasia yang menembus punggung lain dari bukit itu,” ungkap Jefry.  Tujuannya saat musuh masuk lewat pintu utama, para serdadu Jepang bisa cepat keluar dari ujung-ujung goa itu, untuk berbalik mengepung musuh yang terjebak di dalam. Jadi, selain sebagai benteng pertahanan, goa ini juga berfungsi sebagai penjebak musuh. Laiknya benteng pertahanan, goa ini terbagi dalam beberapa ruang untuk rapat, sidang, makan, tahanan, enam ruang amunisi, 12 ruang tidur, 12 barak militer, dan dua ruang tidur romusha . Untuk ventilasi, lorong gua memiliki beberapa saluran lubang ke atas tanah. Di beberapa sudut, terdapat lorong yang menembus bukit ke arah jalan raya untuk menangkap penduduk yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil panen. “Selain merampas hasil tani penduduk, para tentara Jepang itu menangkapi orang-orang setempat untuk menambah jumlah romusha di goa itu,” ujar Jefry. Kekejaman serdadu Jepang terhadap para romusha dibuktikan lewat sebuah lubang yang mengarah ke bibir jurang Ngarai Sianok. Fungsi lubang tersebut, kata Jefry, sebagai pembuangan mayat romusha yang melawan. Sebelum menjadi mayat, biasanya korban diisolasi terlebih dahulu dalam tempat sempit dalam goa tanpa diberi makan dan minum. ”Di sini mereka buang mayatnya,” kata Jefry sambil menunjuk sebuah lubang seukuran tubuh manusia yang saat ini sudah ditutup oleh semen. Sejak didirikan tahun 1942, goa ini tetap menjadi rahasia. Hingga pada sekitar September 1946, sekelompok pencari kayu bakar menemukan goa ini di balik semak belukar yang lebat. Ketika ditelusuri lebih lanjut memang tak ada yang tersisa di goa itu, kecuali beberapa pucuk pistol dan batok-batok kelapa –tempat makan dan minum romusha – yang berserakan. Menurut Sukidi, beberapa senjata yang ditemukan tersebut, diabadikan di Museum Tri Daya Ekadarma. “Sepertinya sebelum meninggalkan goa ini, tentara Jepang sempat mengangkut amunisi mereka,” ungkap pegawai museum yang terletak berhadapan dengan Taman Wisata Panorama Ngarai Sianok. Pada 11 Maret 1986, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan meresmikan goa peninggalan tentara Jepang itu sebagai tempat wisata sejarah di Bukittinggi. Sejak resmi menjadi tempat wisata inilah, Goa Jepang mengalami berbagai renovasi. Dinding-dindingnya yang semula asli dari cadas, kemudian ditempeli semen. Menurut Jefry, hal tersebut terpaksa dilakukan sebagai antisipasi pengurangan kadar kelembaban dan mencegah dirusaknya dinding goa oleh tangan-tangan jahil. Tentu saja, upaya itu banyak menimbulkan protes, terutama dari kalangan peneliti dan pecinta sejarah. Mereka menyebut penyemenan itu sebagai suatu kecerobohan karena menghancurkan kondisi asli Goa Jepang Bukittinggi.

TAHUN 2013, di kawasan pesisir pantai losari Makassar, berdiri gedung serba guna. Namanya Celebes Convention Center . Gedung ini dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kebanggaan. “Inilah yang saya bilang, kenapa tak menggunakan bahasa Indonesia saja. Kenapa harus memasukkan bahasa asing,” kata Guru Besar Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin, Muhammad Darwis. “Mulai ibukota negara sampai ke ibukota provinsi, bahkan pada ibukota kabupaten kita menyaksikan bahasa Inggris berkibar-kibar sebagai nama gedung dan badan usaha,” lanjut Darwis. Fenomena ini, kata Darwis, menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia tak memiliki prestise oleh penuturnya sendiri. Dianggap bahasa kelas dua dan tidak menjanjikan kemajuan ataupun kemodernan. Padahal, dekade awal tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia secara intens. Di beberapa ruas jalan terpasang plang peringatan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sekolah-sekolah pun diwajibkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun apakah itu cukup? Darwis dalam pengamatannya mengatakan, semua itu seolah tak memiliki dampak. Pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dan contoh dalam berbahasa, dianggap lalai. “Kalau dengar pidato sambutan pejabat dalam beberapa acara, maka yang terdengar adalah bahasa Indonesia berbumbu bahasa asing (Inggris),” katanya. “Bahkan di kota besar, seperti Jakarta, atau juga Makassar, beberapa keluarga kini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan. Saya kira ini sangat ironis,” lanjutnya. Bagaimana dengan bahasa daerah? Indonesia yang memiliki 1.128 etnik dan sekitar 729 ragam bahasa asli, setiap tahun memiliki penurunan jumlah penutur. “Bahasa Indonesia saja dianggap kelas dua, apalagi bahasa daerah” kata Darwis. Di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis merupakan penutur mayoritas. Namun dalam kajian Darwis, di beberapa tempat seperti Bone akan lebih cepat mengalami kepunahan dibanding wilayah Sidrap. “Di Bone, bahasa Bugis memiliki strata sosial. Penggunaan bahasa berbeda bersama kalangan bangsawan dan masyarakat biasa. Sementara di Sidrap tak mengenal itu, jadi akan lebih lama bertahan,” katanya. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Alwi Rachman mengatakan, kehilangan bahasa daerah diibaratkannya seperti bencana kebudayaan. “Hilangnya bahasa daerah akan menghilangkan pengetahuan atas etnik dan kekayaan budaya itu,” katanya beberapa waktu lalu. Dia mencotohkan, bagaimana kata silussureng (ungkapan untuk menunjukkan saudara kandung, atau pengangkatan ikatan persaudaraan, ikatan darah, dalam satu lubang rahim kelahiran) menjadi begitu sakral bagi masyarakat penutur Bugis. “Bayangkan kata itu diganti dengan saudara, atau saudara angkat. Tentu tidak sesakral bahasa aslinya. Dan tidak merangkup pengetahuan dalam etnis itu,” katanya.

Pada 5 Oktober 1951 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun TNI lahirlah Sapta Marga TNI. Kode etik prajurit ini dianggap penemuan penting dalam rangka konsolidasi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Menurut TB Simatupang, kepala staf APRI (menjabat 1950-1953) dalam Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos , latarbelakang lahirnya Sapta Marga adalah untuk menghindari perpecahaan dalam tubuh TNI oleh tarikan dari ekstrem kanan dan kiri. Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakkan Negara Kesatuan RI menyebutkan bahwa tim perumus Sapta Marga diketuai oleh Kolonel Bambang Supeno dengan Sekretaris Mayor Guritno. Rumusan Sapta Marga ini disusun bersama oleh para pemikir di lingkungan TNI dan para pemikir bangsa seperti Husen Djajadiningrat, Supomo, Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Yamin. Tim perumus tersebut dibentuk oleh gabungan kepala staf APRI. Menurut Simatupang, mereka bekerja keras bahkan rupanya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam suasana mendekati mistik, dan akhirnya mereka melaporkan hasil pekerjaannya kepada gabungan kepala staf. “Hasil pekerjaan mereka oleh gabungan kepala staf kemudian diperbaiki, disempurnakan, kata-katanya diperjelas dan diadakan sistematik yang nyata, sehingga seluruh pekerjaan itu dapat dirumuskan dalam 7 pokok,” kata Simatupang. Mengenai nama tujuh pokok itu, Simatupang lebih suka istilah sederhana, yaitu pedoman prajurit. Tetapi, hampir semua hadirin dalam rapat itu menolaknya. Mereka menghendaki nama yang mentereng. Mereka mencontohkan Pancasila, andaikata disebut lima pokok atau lima prinsip maka daya tariknya tidak akan pernah besar. Sedangkan nama Pancasila menimbulkan dimensi-dimensi yang membangkitkan imajinasi, “sehingga dengan nama Pancasila menjadikan lima prinsip itu menjadi pedoman yang mempunyai daya tarik dan daya pikat yang sangat besar.” Oleh karena itu, kata Simatupang, mereka menghendaki untuk pedoman prajurit juga dirumuskan suatu nama yang dapat membangkitkan dimensi kesetiaan, imajinasi, dan daya tarik yang besar. Simatupang pun bertanya, ada usul untuk nama itu, mereka menyebut Sapta Marga. “Reaksi saya yang pertama ialah marga apa itu?” Sebagai orang Batak, Simatupang mungkin menghubungkan marga sebagai “kelompok kekerabatan,” padahal marga yang dimaksud adalah “pegangan hidup.” “Tetapi kemudian memang saya menyadari bahwa masalah ini tidak dapat dihadapi secara rasional belaka, dan oleh sebab itu saya menyetujui usul agar kepada pedoman prajurit diberikan nama Sapta Marga,” kata Simatupang.

FOTO-foto yang memuat kekejaman tentara Belanda semasa agresi militernya di Indonesia kembali ditemukan di Belanda. Pada Jumat, 16 Oktober kemarin harian terkemuka Belanda de Volkskrant memuat berita penemuan tersebut. Secara keseluruhan terdapat 179 foto dan slides yang sebelumnja tidak pernah diumumkan di manapun juga.  Pada salah satu foto terlihat jenazah enam pria Indonesia yang  telah dieksekusi. Gambar-gambar itu ditemukan di dalam sebuah kamar penyimpan barang berharga yang terletak dalam sebuah bangunan bekas bank di Gouda (Belanda tengah). Bangunan tersebut sekarang merupakan gedung Museum Perlawanan di propinsi Zuid-Holland (Holland selatan). Joost Lamboo yang bertanggung jawab bagi gambar-gambar koleksi museum, menegaskan, “Semua foto ini langsung mengingatkan saya pada foto-foto eksekusi yang pernah diumumkan oleh harian  de Volkskrant pada bulan Juli 2012. Pria-pria yang dieksekusi berdiri di pinggir sebuah lubang dangkal. Foto-foto ini dibuat dari jarak yang sanget dekat dan itu luar biasa. Dua dari enam pria itu sebenarnya gampang sekali diidentifikasi siapa mereka.”   Sebagaimana ditulis oleh wartawan de Volkskrant Lidy Nicolasen, di antara kumpulan foto itu juga bisa dilihat kampung yang dibakar habis, aksi pembersihan, interogasi orang-orang Indonesia yang ditelanjangi. Ada slide beberapa pejuang Indonesia yang sudah dipenggal kepala mereka dan ada pula slide orang Indonesia yang menunjukkan sebuah piagam, piagam itu merupakan bukti kesetiaan pemegangnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Piagam itu mungkin pemberian Kerajaan Belanda karena Perang Aceh (1873-1914). Secara kebetulan Joost Lamboo menemukan foto-foto tersebut. Di dalam kamar berpintu besi itu juga terdapat laci-laci sarat barang-barang yang mengingatkan orang pada Perang Dunia II. Misalnya medali Nazi, emblem SS untuk dibalutken pada lengan atas, atau bintang Yahudi, juga tidak ketinggalan barang-barang sekutu. Sekarang barang-barang seperti itu sudah berharga mahal. Di dalam laci-laci itu Joost Lamboo juga mendapati banyak kotak buatan pabrik sabun Inggris Bromley. Cuma sabunnya sudah diganti dengan slides , yang tidak berkaitan dengan Perang Dunia II. Semua slides itu ternyata berkaitan dengan aksi polisi di Hindia.  Slides itu dibungkus dalam koran, kebanyakan sudah ditempatkan di dalam kaca yang dilekatkan dengan karton. Slides yang lain bisa diangkat menggunakan kayu atawa bakelit. Di sebelah kotak sabun itu masih ada dus yang sedikit lebih besar, di situlah ditemukan foto-foto perang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana semua gambar ini bisa sampai di Museum Perlawanan Gouda tidaklah jelas dan tak bisa dicari lagi kejelasannya. Juga tidak bisa diketahui lagi siapa pula yang menyerahkan semua itu kepada museum. Siapa pemotretnya juga tidak jelas. Lamboo adalah orang pertama yang berusaha melihat gambar dalam slides . Perhatiannya segera terpaku pada foto jenazah enam pria Indonesia dalam lubang dangkal. Bagian bawah tubuh mereka yang tidak tertutup sehelai benangpun ditutupi jerami atau rumput kering. Menurut de Volkskrant, banyak slides yang sudah termakan zaman, jadi kebanyakan cahaya lantaran gelatin yang melapisinya sudah lenyap. Keaslian slides ini sudah dipastiken oleh Pusat Dokumentasi Perang Belanda, NIOD. Sejumlah besar foto dalam keadaan baik, jauh lebih baik ketimbang foto yang biasanya diambil oleh prajurit-prajurit Belanda. Aksi militer, latihan perang, patroli dan material baik milik prajurit Belanda maupun para pewajib militer dan KNIL selalu didaftar dengen teliti. Lantaran itu Joost Lamboo semakin dan semakin yakin bahwa pembuat foto-foto itu ikut dalam dinas militer Belanda. Joost Lamboo berupaya mati-matian menemukan tanda-tanda yang bisa mengarah kepada siapa pembuat foto-foto ini. Baginya aneh juga kalau dalam tumpukan foto ini cuma ada satu foto dinas seorang prajurit. “Itu foto seorang kapten yang mengenakan seragam militer Inggris. Pada baretnya terpampang sebuah emblem resimen parasit. Angkatan pertama komando Belanda memang dilatih di Inggris. Mungkin dialah fotografnya. Kalau tidak mengapa fotonya ada di dalam tumpukan foto ini?” Pada foto lain terbaca coretan “ you talk of Freedom and Justice ” pada dinding sebuah bangunan yang sudah terbakar. Juga terlihat parade militer di depan Hotel Savoy Homann di Bandung, yang sampai sekarang tetap merupakan hotel. Pada bendera terlihat gambar anjing, simbol batalyon kelima KNIL. Kemudian berkali-kali terlihat emblem tentara Belanda, yaitu De Watermannen dan Batalyon Zeeuws . Foto-foto ini merupakan bahan pameran bertajuk Indië in oorlog – oorlog in Indië (Hindia dilanda perang – Perang di Hindia) yang diselenggarakan oleh Museum Perlawanan di Gouda sampai akhir bulan ini.

TAK ada orang Cianjur yang tak mengenal bangunan tua di Jalan Mohammad Ali itu. Kendati masih artistik, namun kondisinya terlihat usang, cat terkelupas di sana-sini, ditambah sampah plastik di sekitar jalan yang melintasinya. “Para pembeli makanan dari penjual-penjual bergerobak di depan gedung yang biasanya membuang seenaknya sampah-sampah itu,” kata Encun (64), penduduk di sekitar bangunan tersebut. Terletak di pusat kemacetan kota tauco, Gedung Wisma Karya itu dibangun sekitar tahun 1950-an oleh Tjung Hwa Tjung Hwee, perkumpulan orang-orang Tionghoa di Cianjur yang berafiliasi kepada Badan Permusjawaratan Warganegara Indonesia (BAPERKI). BAPERKI adalah organisasi orang-orang Tionghoa yang didirikan oleh jurnalis Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawanya pada 13 Maret 1954 di Jakarta. Tujuannya mengakomodir sekaligus merepresentasikan setiap aspirasi kepentingan masyarakat Tionghoa di Indonesia, terutama terkait dengan pendidikan dan sosial politik. Pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S), pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto memberangus organisasi ini karena dituduh terkait dengan Republik Rakyat Tiongkok, negara yang dituduh mendukung  G30S. Tahun 1966, Gedung Wisma Karya digeruduk demonstran KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia). Semua isinya dikeluarkan dan dibakar, temboknya dicoret-coret dengan tulisan penuh kecaman terhadap Tionghoa. Tak seorang pun anggota BAPERKI setempat  yang berani melawan aksi vandal itu. “Rata-rata kalau tidak sembunyi, mereka diam saja,” kata Dadang Djuanda (67), mantan aktivis KAPI Cianjur. Sejak itu, KAPI menjadikan Wisma Karya sebagai salah satu markas besarnya selain Eng Tjun Kong Hui (sekarang Gedung Dewan Kesenian Cianjur) di Jalan Soeroso. “Hampir tiap hari kami bolak-balik ke gedung-gedung itu. Ibaratnya Wisma Karya itu seperti rumah kedua kami,” kata Agus Thosin (65), mantan aktivis KAPI Cianjur. Selain digunakan sebagai sekolah, sejak era 1960-an, Wisma Karya pun sering dipakai untuk menyelenggarakan berbagai perhelatan, termasuk acara musik yang mengundang artis-artis terkenal ibukota. Salah satu artis itu adalah Alfian Harahap. Lelaki kelahiran Binjai, Sumatera Utara tersebut pernah disambut luar biasa oleh anak muda Cianjur pada malam sekitar pertengahan 1960-an. Dalam aksi-aksinya, Alfian sering meniru gaya Elvis Presley dan Pat Bone.  Konon, saat manggung di Wisma Karya, Alfian berkenalan dan digosipkan jatuh cinta dengan mojang Cianjur keturunan Tionghoa-Sunda. “Namanya Leni, orang Pasar Suuk,” ujar Tresnawati (69), penduduk Cianjur yang mengalami peristiwa itu. Gosip panas itu cepat menyebar luas ke khalayak. Menurut Tresnawati, para remaja Cianjur zaman itu rata-rata mengetahui cerita cinta sang biduan. “Ya kalau istilah sekarang mah, jadinya hebohlah,” ujar Tresnawati. Ditelusuri ke Pasar Suuk, hampir tak ada orang yang mengenal lagi nama Leni. Hanya seorang sepuh, Mamat (70), sayup-sayup ingat nama Leni. “Iya saya tahu si  Enci  (panggilan untuk orang Tionghoa di Cianjur) itu, tapi dia sudah lama sekali ikut keluarganya pindah. Entah ke Bandung atau ke Jakarta, saya kurang tahu,” katanya. Gosip biduan Alfian jatuh cinta kepada gadis Cianjur semakin menguat dan dipercaya, saat beberapa waktu setelah manggung di Wisma Karya, dia muncul dalam lagu berjudul “Semalam di Tjiandjoer.” Kan/kuingat di dalam hatiku/Betapa indah semalam di Cianjur/Janji kasih yang t’lah kau ucapkan/Penuh kenangan yang tak kan terlupakan. Tapi, sayang, hanya semalam / Berat rasa perpisahan / Namun ku telah berjanji / Di suatu waktu kita bertemu lagi .