Hasil pencarian

Petani Jawa, 1910. (KITLV). KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Purnomo, mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai tersangka kasus pajak BCA pada 21 April 2014. Saat menjabat Direktur Jenderal Pajak pada 2002-2004, Hadi menerima keberatan pembayaran pajak yang diajukan BCA sehingga merugikan keuangan negara sekira Rp375 milyar. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak pernah tercatat beberapa kali dalam sejarah Indonesia. Pada masa Mataram Kuno, orang menyebut pejabat pajak sebagai mangilala drawya haji . “Kelompok petugas ini pertama kali disebut dalam sumber prasasti pada awal abad ke-9 (Garung/Pengging, 741 Saka/819 Masehi),” tulis Supratikno Raharjo dalam Peradaban Jawa . Mangilala drawya haji mengumpulkan pajak dari penduduk terkena pajak (wargga kilalan) semisal petani, pedagang, dan orang asing. Tiap wargga kilalan punya bentuk pajak berbeda. Pajak petani berupa sebagian hasil sawah, sedangkan pajak pedagang dan orang asing bisa berupa kain, uang emas, atau perak. Besaran pajaknya juga berbeda. Petani paling sering jadi sasaran ulah menyeleweng mangilala drawya haji . Sebab, “Milik golongan ini adalah tanah yang tidak bisa dilarikan dan hasilnya sukar disembunyikan,” tulis Onghokham, “Tahun Pajak 1980-an dalam Perspektif Sejarah,” termuat dalam Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong . Nayaka , petugas pemungut pajak di desa, beberapa kali lalai menghitung luas sawah petani dan jumlah pajak yang harus dibayar. Kesalahan hitung bisa merugikan petani. Bisa-bisa petani wajib membayar pajak lebih tinggi. Sedangkan Nayaka dan mangilala drawya haji berpotensi menggelapkan selisih pajak itu untuk kepentingan pribadi. Tapi ulah mereka tak selalu berjalan mulus. Prasasti Luitan (823 S/901 M) menerangkan sejumlah perwakilan petani keberatan atas perhitungan nayaka . “Mereka itu mohon agar sawah mereka diukur kembali,” tulis Boechari, “Ulah Para Pemungut Pajak di Jawa Kuno,” termuat dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti . Nayaka menghitung sawah petani seluas 1 tampah (6.750-7.860 meter persegi). Padahal sawah petani hanya seluas 2/3 tampah . Penguasa Mataram menerima keberatan itu sehingga petani tak harus membayar pajak lebih tinggi. Kasus hampir serupa termaktub dalam Prasasti Palepangan (828 S/906 M). Perwakilan petani berselisih paham dengan nayaka . Pangkalnya nayaka menghitung sawah petani seluas 2 lamwit (setara dengan 40 tampah ) dan pajak mereka sebesar 6 dharana perak. Karuan petani kalang-kabut. Mereka tak punya perak sebanyak itu. Lagipula mereka yakin sawah mereka tak seluas perhitungan nayaka . Petani mohon kepada penguasa untuk meninjau ulang keputusan nayaka . Penguasa pun menyuruh nayaka mengukur ulang luas sawah petani. Hasilnya sawah petani hanya seluas 1 lamwit dan 7,5 tampah . Jumlah pajak petani pun turun. Mereka cuma membayar sebesar 5 kati (1 kati=32 dharana ) dan 5 dharana perak. Boechari berkesimpulan dua kasus itu menunjukkan adanya penyelewengan dalam penetapan pajak. Sayangnya, tak ada catatan sanksi atau hukuman untuk para pejabat pajak yang menyeleweng.*

Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2013 di Jakarta. (Micha Rainer Pali/Historia). PERINGATAN Hari Buruh 1 Mei 1948 berlangsung meriah. Sebanyak 200-300 ribu buruh, petani, dan pemuda membanjiri alun-alun Yogyakarta. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Panglima Besar Jenderal Soedirman menghadiri rapat raksasa tersebut. Peringatan Hari Buruh kala itu terasa istimewa. Pasalnya, pada 20 April 1948, pemerintah telah menetapkan UU No 12/1948 tentang Kerja. UU ini dianggap pencapaian tertinggi bagi gerakan buruh. UU ini juga dinilai progresif karena memberikan perlindungan dan jaminan yang besar bagi buruh, melebihi apa yang mungkin didapat buruh di Eropa. UU ini antara lain berisi larangan mempekerjakan anak; larangan buruh perempuan bekerja di pertambangan dan tempat lain yang membahayakan keamanan, kesehatan, dan moralitas; serta bekerja di malam hari (kecuali yang bekerja di sektor publik seperti bidan atau perawat); pemberian waktu bagi ibu menyusui anaknya; serta cuti melahirkan dan cuti haid. Ketentuan mengenai cuti haid terbilang luas biasa karena menurut Susan Blackburn dalam Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern , “hanya beberapa negara pernah mengundang-undangkannya.” UU Kerja juga menetapkan “pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja.” 1 Mei dianggap sebagai momentum bagi gerakan buruh internasional. Ini bermula dari tuntutan bekerja “delapan jam sehari” yang disuarakan kaum buruh di Amerika Serikat (AS) sejak 1884. Lalu, pada 1 Mei 1886, puluhan ribu buruh di Chicago turun ke jalan. Polisi menghadapinya dengan tembakan; empat orang tewas dan banyak yang luka-luka. Tindakan represif itu menimbulkan aksi buruh lebih besar lagi. Simpati juga datang dari penjuru dunia. Puncaknya, Kongres Sosialis Internasional II di Paris pada Juli 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari libur para buruh. Ironisnya, AS justru memilih hari Senen pertama di bulan September sebagai hari buruh nasional. Peringatan Hari Buruh sudah diperingati di Hindia Belanda pada 1918. Sementara di alam kemerdekaan, kaum buruh Indonesia merayakan hari buruh kali pertama pada 1 Mei 1946. Penguasa Orde Baru meniadakan Hari Buruh secara perlahan namun sistematis. Mula-mula, Awaloedin Djamin, menteri tenaga kerja pertama era Orde Baru, memutuskan 1 Mei 1966 tetap diperingati sebagai hari buruh. “Keputusan ini diambil agar tidak disalahmengetikan bahwa Orde Baru adalah antiburuh, padahal yang benar kita adalah antikomunis Indonesia,” kata Awaloedin dalam Awaloedin Djamin, Pengalaman Seorang Perwira Polri . Kemudian, “tahun berikutnya langsung saya hapuskan.” Pemerintah kemudian menetapkan 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional, merujuk pada hari lahir Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 20 Februari 1973. Peringatan Hari Buruh dilarang. Serikat buruh dibonsai. Pemogokan dihadapi dengan represi. Pegiatnya ditangkap, bahkan dibunuh seperti dialami Marsinah, buruh PT Catur Putera Surya di Sidoarjo, pada Mei 1993. Untuk kali pertama di masa Orde Baru, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 1995 dengan menggelar aksi di Jakarta dan Semarang. Lima orang ditangkap di Jakarta dan 16 orang di Semarang. “Waktu itu aparat memang sangat represif,” kenang Lukman Hakim, ketua departemen pengembangan organisasi PPBI Pusat yang ditangkap dalam aksi di Semarang, kepada Historia . Setelah Soeharto lengser hingga hari ini, Hari Buruh dirayakan saban tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional saat Hari Buruh 2013 dan mulai berlaku 1 Mei 2014.*

Perempuan bermain dakon atau congklak, 1910. (KITLV). BU BEI menimang angannya kembali ke masa kanak-kanak. Ketika tengah gandrung bermain congklak dengan menggunakan biji sawo kecik, keasyikan itu terhenti. Ibunya berpikiran lain. “Kamu tidak pantas main congklak. Kamu sudah gede,” kata sang ibu yang ingin mempersiapkan anaknya menjadi seorang priyayi. Begitulah Arswendo Atmowiloto dalam novel Canting memotret kehidupan keluarga priayi Jawa. Salah satunya kebiasaan bermain congklak. Congklak atau dakon merupakan permainan tradisional yang populer di Jawa. Ia dimainkan segala umur, lelaki maupun perempuan. Menurut A.J. Resink-Wilkens dalam Het Dakonspel (Permainan Dakon), permainan dakon biasa dimainkan anak-anak perempuan dari kalangan bangsawan. Menurut James Dananjaya dalam Folklor Indonesia , permainan ini tersebar luas di Asia dan Afrika, yang terkena pengaruh kebudayaan Islam. Di Srilanka namanya canka , di Semenanjung Melayu disebut conkak , di Filipina cunkayon , dan di Afrika mankala . Sementara dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia , Dennys Lombard menyebut permainan ini sama dengan mangala yang terdapat di berbagai tempat lain di Samudera Hindia, Madagaskar, dan Turki, setidaknya sejak abad ke-17. Dakon, menurut Lombard, berasal dari kata daku atau saya , yang mengesankan penonjolan ego. Ia merupakan contoh terbaik dari permainan tradisional yang nonkompetitif. Tujuannya untuk menghibur melalui hubungan timbal-balik yang menenangkan daripada merangsang sebuah persaingan ilusi. Ketika orang Eropa memainkannya untuk kali pertama, dengan terkejut mereka menyadari bahwa permainan ini berbeda dari “dam-daman” (catur Jawa); tujuan permainan tersebut bukanlah untuk “menang.” “Peraturannya memang dibuat demikian rupa sehingga permainan dapat berlangsung berjam-jam dan hanya sekali-kali terhenti karena kekalahan (yaitu habisnya biji di dalam lubang tertentu) salah satu pemain,” tulis Lombard. Bukti arkeologis mengenai permainan ini ditemukan dalam ekskavasi di Panjunan, Banten, pada 1983 yakni berupa Bidak Congklak Terakota. Pada masanya situs ini merupakan pabrik tembikar. Bidak Congklak Terakota yang terbuat dari tanah liat tersebut kini menjadi koleksi Museum Nasional. “Artefak tanah liat yang dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder antara lain berupa barang permainan seperti congklak… , ” tulis Heriyanti Ongkodharma dalam Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522-1684 . Tinggalan arkeologis pada masa prasejarah (megalitikum) berupa batu monolit juga disebut batu dakon, mengambil sebutan dari bidak permainan dakon karena kemiripannya. Batu Dakon biasanya berdampingan dengan menhir. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, ada dua pandangan mengenai fungsi Batu Dakon. Kalangan ahli prasejarah beranggapan lubang di batu itu berfungsi sebagai altar sesajian seperti kembang-kembangan atau biji-bijian. Kalangan lainnya beranggapan fungsinya sebagai proyeksi peta bintang seperti di dataran tinggi India. “Apakah Batu Dakon punya pertalian dengan permainan dakon tentu harus dilakukan penelitian lebih lanjut,” katanya kepada Historia.*

Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Subic, Filipina. ( subicbayliving.com ). PEMERINTAH Filipina dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan peningkatan kerja sama militer, 28 April 2014. Kerja sama ini muncul menyusul sengketa antara Filipina dan China terkait kepemilikan pulau karang di Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini memungkinkan militer Amerika memiliki akses ke sejumlah pangkalan militer, pelabuhan, dan lapangan udara hingga sepuluh tahun ke depan. Namun, Amerika tak diperkenankan membangun pangkalan militer secara permanen. Kesepakatan ini menuai protes dari sebagian rakyat Filipina yang berdemonstrasi di kedutaan besar Amerika di Manila. Kehadiran militer Amerika di Filipina sudah lebih dari seabad. Pada 1898, setelah mengalahkan Spanyol, Amerika menguasai Filipina sesuai Perjanjian Paris. Rakyat Filipina di bawah Emilio Aguinaldo, yang memimpin perjuangan kemerdekaan FIlipina dari tangan Spanyol, melancarkan perlawanan hingga 1902. Tapi militer Amerika terlalu besar untuk dikalahkan. “Hal itu (kolonialisme Amerika di Filipina) berlangsung hingga Jepang menguasai Filipina dalam Perang Dunia II,” tulis Glenn P. Hastedt dalam Encyclopedia of American Foreign Policy . Amerika kembali menggenggam Filipina ketika Perang Dunia hampir berakhir. Tapi gerakan kemerdekaan rakyat Filipina tak pernah berhenti. Melalui Perjanjian Manila, Amerika akhirnya memberi kemerdekaan kepada Filipina pada 4 Juli 1946. Tapi cengkeraman Amerika terus berlanjut melalui Perjanjian Pangkalan Militer yang ditandatangani kedua negara pada 14 Maret 1947. Maka, Amerika pun membangun Pangkalan Angkatan Laut Teluk Subic dan Pangkalan Angkatan Udara Clark. Sebagai imbalannya, Amerika memberikan pelatihan dan peralatan militer terbatas kepada militer Filipina. Bagi Amerika, Filipina merupakan tembok terdepan di sebelah utara Asia Tenggara dari gempuran komunisme, terutama dari China. Apabila Filipina jatuh ke tangan komunis, menurut teori domino yang dianut Amerika, wilayah-wilayah di selatannya bakal mengikuti. Filipina juga merupakan garis pelindung Amerika di Pasifik dari serangan negara lain. Peran yang tak kalah penting adalah sebagai penjamin kepentingan ekonomi Amerika. Sejak awal, tentangan muncul. Senator Tomas Confesor, misalnya, mengecam perjanjian pangkalan militer dengan Amerika karena tak memberi banyak maslahat buat rakyat Filipina. “Kita berada dalam orbit ekspansi imperium Amerika. Imperialisme belum mati,” ujarnya, sebagaimana disitir Stephen R. Shalom, profesor ilmu politik dari William Paterson University, New Jersey, Amerika Serikat, dalam “Securing the US-Philippine Military Bases Agreement of 1947”, dimuat wpunj.edu . Namun kuatnya kaki tangan Amerika di jajaran elite pemerintahan Filipina, terutama semasa pemerintahan Ferdinand Marcos, membuat upaya penghapusan pangkalan militer Amerika seolah berjalan di tempat. Baru setelah Presiden Qorazon Aquino naik ke tampuk kekuasaan pada 1986, upaya tersebut mendapat angin segar. Kaum kiri menjadi penggerak utamanya. Pada 1991, melalui voting, Senat sepakat menutup Pangkalan Angkatan Laut Teluk Subic dan Pangkalan Angkatan Udara Clark.*

IDRIS Sardi wafat pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB di rumah sakit Meilia Cibubur, Depok. Pemain biola terbaik Indonesia itu menderita sakit lambung sejak Desember 2013. Almarhum dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Kalangan musisi menyebutnya maestro, meski yang bersangkutan enggan kata “maestro” itu dialamatkan padanya. Perlambang kerendahan hati. “Dia termasuk orang pertama di Indonesia yang menggarap musik orkestra,” kata pengamat musik Bens Leo kepada Historia . Dan ternyata, Idris Sardi-lah yang menularkan semangat bermusik kepada Addie MS, pemimpin Twilite Orchestra. “Setelah mendapat bekal dari Idris Sardi, Addie memberanikan diri terbang ke Amerika untuk belajar musik. Kursus singkat delapan bulan. Dan jadilah Addie MS yang sekarang. Idris Sardi itu gurunya Addie MS,” ujar Bens Leo. Ayah aktor Lukman Sardi itu tak hanya piawai memainkan tangga nada. Dia juga pandai bercerita dan melawak. Bila para musisi berkumpul, Idris selalu tampil dengan ceritanya. “Ceritanya ada saja. Tak ada habis-habisnya. Dia pandai membuat suasana menjadi ceria,” ujar Theodore KS, sahabat Idris Sardi, kepada Historia . “Orangnya lucu. Suka bercanda. Tapi kalau sudah bicara musik, dia serius.” Pria yang kerap berkain sarung itu lahir di Batavia, 7 Juni 1938. Ayahnya, Pak Sardi, seorang pemain biola di studio Radio Republik Indonesia ( RRI ) sekaligus pembuat ilustrasi musik untuk film. Dari ayahnya inilah Idris mengenal biola. “Saya sering disuruh bangun pagi oleh ayah. Lalu berlatih biola. Waktu itu umur saya 6 tahun,” Idris mengurai lakon hidupnya kepada Historia dalam wawancara di studio Musica, Pancoran, Jakarta Selatan, 18 April 2012. Melihat keseriusan Idris, ayahnya menyerahkan Idris berguru kepada dua pemain biola asal Hongaria, Frank Sabo dan Hendrik Tordasi. “Ayah menyuruh saya ke tempat mereka jalan kaki.” Pada 1953, ayahnya meninggal dunia. Idris yang kala itu berusia 16 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Dia menerima tawaran RRI menggantikan posisi ayahnya sebagai pemain biola. Di RRI , Idris berkenalan dengan Bing Slamet. “Kami sering berdiskusi soal musik. Bahkan di atas becak,” kata Idris. Bersama Bing Slamet, Idris membentuk Eka Sapta pada 1963. Mereka mengajak sejumlah musisi seperti Ireng Maulana (gitar pengiring), Itje Kumaunang (gitar melodi), Benny Mustafa (drum), Darmono ( vibraphone ), dan Kamid alias Mulyono (konga). Latar belakangnya dari jazz hingga keroncong. Presiden Sukarno pernah mengundang Eka Sapta main di Istana Bogor. Kelompok ini kerap mengiringi penyanyi terkenal masa itu. Satu di antaranya Ernie Djohan. Kelompok musik ini berhasil mendirikan studio rekaman sendiri, Metropolitan, pada 1970. Usai itu, mereka jalan sendiri-sendiri tanpa menyatakan bubar. Idris meneruskan lakon ayahnya sebagai pembuat ilustrasi musik film. Alhasil, sederet Piala Citra memenuhi rumahnya. “Di Indonesia, barangkali, barulah Idris Sardi yang benar-benar dapat kita kategorikan sebagai komposer musik film yang sebenarnya,” tulis Suka Harjana, “Musik Film Belum Dianggap Penting” termuat dalam Musik antara Kritik dan Apresiasi.

Kampanye Partai Rakyat Indonesia pada Pemilu 1955. (Repro Bung Tomo Suamiku ). SIAPA tak kenal Sutomo alias Bung Tomo? Dia dikenang dengan aksi heroiknya dalam Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Setelah Indonesia merdeka, dia tertarik mendirikan partai politik. Maka, pada 20 Mei 1950, berdirilah Partai Rakyat Indonesia (PRI). Kantor pusatnya di Jalan Gondangdia Lama 18 Jakarta. Menurut Sulistina Soetomo, istri Bung Tomo, PRI adalah perubahan wajah dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), yang didirikan dan dipimpin Bung Tomo selama masa revolusi. “Inilah satu-satunya partai di saat itu yang berlandaskan Pancasila. Lambangnya adalah pohon kelapa,” ujarnya dalam Bung Tomo Suamiku .  Sejarawan AB Lapian menyebut, PRI didirikan karena adanya pertentangan di antara berbagai kepercayaan agama, aliran golongan, dan gejala-gejala lain yang membahayakan keselamatan rakyat dan negara. “Dengan maksud menghentikan gejala-gejala tersebut, maka para pejuang ‘45 menyatukan diri dalam suatu organisasi yang diberi nama Partai Rakyat Indonesia (PRI). PRI berdasarkan Pancasila dan bertujuan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan RI,” tulis Lapian dalam Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959 . Untuk membesarkan partai, Bung Tomo kerap bolak-balik Malang-Jakarta. “Bung Tomo sibuk bukan main dengan partainya. Jarang di rumah,” kata Sulistina. Dalam Menembus Kabut Gelap: Bung Tomo Menggugat , Bung Tomo mengklaim partainya mendapat sambutan hangat dari rakyat. “Dalam waktu singkat kita berkembang di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Bandaneira (Maluku). Cabang-cabangnya tumbuh dengan pesatnya, beribu-ribu ranting timbul secara spontan.” Ketika Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) terbentuk, Bung Tomo ditunjuk sebagai menteri negara. Kabinet Burhanuddin merupakan kabinet koalisi dari berbagai partai. Namun karena wakil dari Masyumi mendominasi, banyak yang menyebutnya sebagai Kabinet Masyumi. Keikutsertaan PRI dalam Kabinet Burhanuddin malah merugikan. Ia kerap mendapat serangan dari partai oposisi: PNI dan PKI. Dampaknya terasa di Bali. Made Geria dan Oka Dewangkara, pemuka PRI, memperhitungkan Bali akan menyumbang tiga kursi untuk DPR. Namun, PNI dan PKI menebar kampanye negatif bahwa Bung Tomo sudah dipimpin orang Masyumi dan hendak mengislamkan rakyat Bali. “Rakyat yang semula sudah berketetapan untuk memilih ‘pohon kelapa’ ternyata lalu meninggalkannya,” kata Bung Tomo. Pada pemilu parlemen 1955, PRI meraih suara 206.161 (0,55%) dan hanya berhak atas dua kursi di DPR –salah satunya untuk Bung Tomo. Dalam pemilihan anggota Konstituante, PRI meraih suara 134.011 (0,35%) dan beroleh dua kursi untuk Purboningrat dan Basuki Resobowo. Dalam evaluasinya, Bung Tomo menyebut beberapa faktor penyebab kegagalan partainya: anasir-anasir infiltrasi yang menggerogoti partai, kawan-kawan seperjuangan yang tak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kepartaian dan perkembangan masyarakat, tidak adanya “organisasi-organisasi imbangan” (organisasi sayap), tidak adanya pendidikan kader, dan tidak adanya alat-alat penerangan partai (corong partai seperti media massa).  Daya hidup PRI kian melemah setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 diberlakukan kembali. DPR dan Konstituante dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuklah MPRS dan DPR Gotong Royong, yang anggotanya ditunjuk atau ditetapkan presiden. PRI tidak dilibatkan dalam DPR Gotong Royong. Bung Tomo pun menggugat Presiden Sukarno ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 24 Agustus 1960. Hakim Rochjani Su’ud memutuskan pembubaran DPR oleh Presiden Sukarno itu merupakan soal politik, sehingga gugatan Bung Tomo ditolak. Setelah Dekrit Presiden, muncul pula aturan baru kepartaian. Tak semua partai bisa meneruskan kegiatannya; hanya partai-partai yang disahkan presiden setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. PRI termasuk partai yang tak diakui, sehingga tulis Lapian, “PRI hilang dari gelanggang partai politik.” Tamatlah riwayat partai berlambang pohon kelapa.*

Gaya rambut pria Thai pertengahan abad ke-19 sebagaimana dipakai oleh para petinggi. Gaya rambut kaum wanita Thai ditunjukkan oleh ratu King Mongkut (Raja Siam) dari dinasti Chakri abad ke-18. (Repro Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 ). INILAH tren gaya rambut pria tahun 2014: tipis di bagian samping namun membiarkan lebat di bagian tengah dan menyisirnya ke belakang menjauhi muka. Gaya klasik ini disebut Pompadour, merujuk Madame de Pompadour, selir King Louis XV. Meski ada banyak variasi gaya ini, konsep dasarnya sama: rambut menyapu ke atas menjauhi wajah, terkadang bagian sisi dan belakang juga disisir ke atas. Pernah tren di kalangan perempuan modis pada abad ke-18, gaya ini dihidupkan kembali sebagai bagian dari tampilan Gibson Girl –istilah untuk kecantikan ideal seorang perempuan– pada 1890 dan terus bertahan sampai Perang Dunia I. Gaya ini sekali lagi menjadi mode bagi perempuan pada 1940-an. Versi pria dipopulerkan bintang rock and roll Elvis Presley pada akhir 1950-an. Variasi gaya ini terus dipakai lelaki dan perempuan pada abad ke-21. Gaya rambut Pompadour dikenal lebih awal di Siam (Thailand) dan Kamboja. Sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 , menyebutnya gaya rambut “sapu”: memotong rambut sekira tiga sentimeter dan mencukur rata kedua sisi pelipis. Orang Siam memakai gaya ini karena pengaruh Khmer. Orang Siam lalu memberi pengaruh kepada orang Kamboja. Ada beberapa cerita di balik gaya rambut sapu. Di Siam, Chiengmai Chronical , kronik kerajaan Chiengmai , menyebutkan pada abad ke-15 seorang mata-mata Chiengmai harus memotong pendek rambutnya agar tak menarik perhatian orang di Kerajaan Ayutthaya. Sebuah hikayat Melayu merujuk gaya rambut sapu perempuan dengan seorang raja Siam yang marah besar karena menemukan sehelai rambut panjang di nasinya. Cerita lainnya menyebut gaya rambut sapu perempuan di Siam dipakai untuk menipu orang Birma (sekarang Myanmar) yang menyerang supaya beranggapan bahwa kaum wanita di garis belakang pertempuran adalah juga serdadu pria. Anthony Reid menyimpulkan, rambut pendek model sapu pada mulanya dipaksakan penguasa Siam kepada orang Kamboja dan Thai sebagai tanda kerendahan status; yang kemudian mereka menjadi penduduk Siam pada 1590-an. Asosiasi rambut pendek dengan status budak masih berlaku di Birma sekira 1700. “Raja-raja Siam berikutnya agaknya telah menerima gaya itu sebagai ‘gaya nasional’,” tulis Reid. “Gaya sapu khas ini digemari di kedua negeri (Kamboja dan Siam) sampai abad ke-19.”*

Kiri-kanan: Ismail Marzuki, Mochtar Embut, dan Nortier Simanungkalit. MENJELANG pemilu pertama tahun 1955 diadakan sayembara lagu pemilu. Pemenangnya adalah lagu “Pemilihan Umum” hasil karya bersama Marius Ramis Dajoh (penulis lirik), Ismail Marzuki (melodi dan aransemen), dan GWR Tjok Sinsu (penggubah). “Setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini, lagu tersebut diumumkan secara resmi sebagai lagu pemilihan umum pada 11 April 1953 di Studio RRI Jakarta,” tulis Teguh Esha dalam Ismail Marzuki: Musik, Tanah Air, dan Cinta. Liriknya: Pemilihan Umum/Kesana beramai/Marilah, marilah saudara-saudara/Memilih bersama para wakil kita/Menurut pilihan, bebas rahasia/Itu hak semua warga senegara/Njusun kehidupan adil sedjahtera. Selain lagu tersebut, menurut Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an Kenangan Semasa Remaja , waktu itu populer pula sebuah lagu yang iramanya diambil dari soundtrack film Anna yang dinyanyikan Silvana Mangano namun liriknya diganti dengan tema pemilu. Anak-anak suka menyanyikannya. “Yang masih saya ingat baitnya ialah Bulan bintang Masyumi/Palu arit PKI/Kepala banteng itu adalah PNI...dst, ” kata Firman Lubis. Pada pemilu kedua atau pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1971, Mochtar Embut, komponis dan penulis lagu, membuat lagu “Pemilihan Umum” baru. Lagu ini kerap diputar menjelang dan sesudah siaran berita RRI . Liriknya: Pemilihan umum telah memanggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya/Pengemban ampera yang setia/Di bawah Undang-Undang Dasar ’45/Kita menuju ke pemilihan umum. Lagu tersebut meraih penghargaan dari Departemen Dalam Negeri, dan digunakan selama enam kali pemilu di masa Orde Baru. Baru pada pemilu 1999, lagu itu diganti. Menurut majalah Gamma , Vol. 1, 1999, komponis dan penulis lagu Nortier Simanungkalit, diminta Lembaga Pemilihan Umum untuk menggubah lagu pemilu yang baru sebagai pengganti lagu karya Mochtar Embut. “Tawaran itu saya terima, karena saya yakin pemilu merupakan jalan keluar terbaik dari semua problem kita sekarang,” kata Simanungkalit. Apalagi, dia menganggap syair yang ditulis Embut, seperti Pemilihan umum telah memangggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira , terlalu sloganistis. Dia pun menuliskan lirik baru yang lebih tegas, seperti Pilih wakil dalam MPR dan DPR/D pusat dan daerah . “Dan yang paling pokok, jangan ada lagi tipu-menipu seperti dulu,” kata mantan anggota MPR periode 1987-1992 itu. Kendati diberi waktu sebulan untuk merampungkan lagu baru, hanya dalam waktu sepekan Simanungkalit menyelesaikan lagunya berjudul “Mars Pemilihan Umum” dengan aransemen Vicky Sianipar. Lagu ini kemudian dipakai sebagai mars untuk empat kali pemilu di era Reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014). Liriknya: Pemilihan umum kini menyapa kita/Ayo songsong dengan gempita/Kita pilih wakil rakyat anggota DPD, DPR dan DPRD/Mari mengamalkan Pancasila/Undang-Undang Dasar ‘45. Memilih presiden dan wakil presiden/Tegakkan reformasi Indonesia/Laksanakan dengan jujur adil dan cermat/Pilih dengan hati gembira/Langsung umum bebas rahasia/Dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.*

Mohammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. SEJAK mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menjadi warga negara biasa dan menjadi tumpuan bagi berbagai kalangan yang menginginkan demokrasi, kebebasan, dan hak berpolitik. Terlebih Presiden Sukarno semakin berkuasa dengan Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu, Bung Hatta kerap mengadakan pertemuan dengan para pemuda dari organisasi Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Dari sekian hal yang dirundingkan, tercetus ide mendirikan partai politik Islam. Menurut Deliar Noer, mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI (1953-1955) yang rutin menghadiri pertemuan itu, Bung Hatta membenarkan perlunya partai Islam yang akan memberi contoh penerapan ajaran Islam dalam berpolitik. “Maka disepakatilah secara bersama-sama rancangan anggaran dasar Partai Demokrasi Islam Indonesia, disingkat PDII,” tulis Deliar Noer, “Hatta dan Partai Islam,” dimuat dalam Mengapa Partai Islam Kalah? Rancangan anggaran dasarnya disusun Bung Hatta dengan usulan dari para pemuda. Setelah disusun, konsep itu dibicarakan bersama lagi dengan yang lain. Ini dilakukan berkali-kali. Dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jan S. Aritonang mencatat bahwa ide pendirian PDII berasal dari desakan para tokoh HMI dan PII kepada Bung Hatta untuk mendirikan suatu partai politik bercorak Islam. “Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah meletusnya G30S/PKI,” tulis Aritonang. “Mohammad Hatta setuju, namun meminta mereka tidak terburu-buru sebelum dimulainya pembentukan kader.” Pada 11 Januari 1967, Bung Hatta mengirim surat kepada Jenderal Soeharto tentang niatnya mendirikan PDII. Dalam surat balasan tanggal 17 Mei 1967, pemerintah Orde Baru tidak memberikan izin pendirian PDII. “Presiden Soeharto menjelaskan kepada saya waktu itu, bahwa walaupun maksudnya baik, tetapi MPRS telah memutuskan penyederhanaan kepartaian di Indonesia, dan karena itu tidak dapat menyetujui pembentukan partai baru itu. Bagi kita tentunya tidak lain harus menerima keputusan itu,” kata Bung Hatta dalam Bung Hatta Menjawab . Padahal, persiapan pembukaan cabang PDII sudah dilakukan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Palembang, Sulawesi Selatan ,dan di kota-kota di Jawa. Beberapa tokoh Islam di Jakarta, seperti KH Abdullah Syafei dan Ustadz Jamalulail menyatakan siap bergabung dengan PDII. Pemimpin dan kader-kader HMI, seperti Deliar Noer, Sulastomo, Norman Razak, dan Ismail Hasan Matareum, memilih bergabung dengan PDII karena “PDII telah mencita-citakan dirinya sebagai partai kader. Sehingga sesungguhnya lebih sesuai dengan cita-cita HMI,” tulis Sulastomo, Ketua Umum HMI 1960-1966, dalam Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Sementara itu, pemerintah Orde Baru kemudian mengizinkan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai Islam yang diinisiasi eks Masyumi. Pada 1980, Deliar Noer bersama Nurcholish Madjid berada di Chicago, Amerika Serikat. Suatu waktu, sambil menikmati pemandangan kota itu, Cak Nur berujar, “Kalau sekiranya Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipimpin Hatta jadi berdiri, keadaan di Tanah Air agaknya tidak separah yang kita hadapi.”*

KALA ditugaskan sebagai letnan gubernur di Jawa pada 1811, Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) harus mengatasi perbudakan yang merajalela. Ia menentang perbudakan atas dasar Slave Trade Act 1807, peraturan yang disahkan parlemen Inggris pada 25 Maret 1807 untuk menghapus perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Pada masa itu, memiliki budak merupakan lambang kekayaan dan status sosial. Para budak biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar dengan harga yang beragam.  “Harga seorang budak laki-laki berkisar antara 10 sampai 30 dollar Spanyol, dan budak wanitanya antara 50 sampai 100,” tulis Raffles, mengomentari perbudakan di Bali, dalam The History of Java, Volume 2 . Pada masa Raffles berkuasa, jumlah penduduk di Batavia dan sekitarnya berkisar 300.000 orang, 18.972 di antaranya budak, yang kebanyakan datang dari Sulawesi dan Bali. Mereka yang terlibat dalam perdagangan budak tidak hanya orang Eropa, namun juga orang Tionghoa, Arab, dan pribumi. Raffles melakukan tiga langkah untuk menghapus perbudakan di Batavia pada 1812. Ia mengharuskan pemilik budak mendaftarkan budak-budaknya, mengenakan pajak khusus sebesar satu dollar Spanyol kepada pemilik budak untuk setiap budak berusia di atas delapan tahun, meneken aturan larangan mengimpor budak ke Pulau Jawa sejak 1813. Kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang biasa memasok budak ke Batavia sejak masa VOC, protes. Armada Inggris juga kerap bentrok dengan pelaut-pelaut Makassar yang menyetor budak melalui perompakan. Ironisnya, menurut Tim Hannigan dalam Raffles and The British Invasion of Java, Raffles sendiri memiliki delapan budak di rumah peristirahatannya di Buitenzorg (Bogor). ​​​​​​​ Sikap pragmatis Raffles lainnya adalah ketika ia tak bisa menolak pengiriman ribuan budak dari Jawa ke Banjarmasin atas permintaan koleganya, Alexander Hare, yang baru menerima tanah luas dari Sultan Banjarmasin. Hare mendirikan kerajaan kecil di tanah itu yang ia namakan Maluka (lengkap dengan haremnya) dan budak-budak kiriman Raffles sebagai tenaga kerja. Di Inggris, skandal ini terkenal sebagai The Banjarmasin Enormity (Kekejian di Banjarmasin). Upaya menghapus perbudakan jauh dari kata berhasil. Tapi gagasan Raffles menjelma menjadi titik awal menuju ke arah sana. Beberapa saat sebelum lengser pada 1816, ia mendirikan The Java Benevolent Society (Perkumpulan Kebajikan Jawa) pada 8 Januari 1816. ​​​​​​​ Dalam laporannya, Statement of the Services of Sir Stamford Raffles (terbit 1824), Raffles mencatat, “Koloni-koloni Belanda akan dikembalikan tanpa syarat (kepada Belanda, red ), dan tanpa adanya kondisi yang menguntungkan kelas sosial yang tidak beruntung ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mendirikan komunitas, the Java Benevolent Society, dengan harapan akan menarik perhatian penerus kita terhadap masalah (perbudakan) ini.” Java Benevolent Society berpusat di Batavia. Ia menjadi corong kaum antiperbudakan di Hindia Belanda, yang akhirnya baru resmi dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda per 1 Januari 1860.* ​​​​​​

Makam Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419). (M.J. (Marius) van Benthem Jutting/Tropenmuseum). SEBUAH naskah berisi ajaran Islam awal yang diajarkan kepada penduduk Nusantara tersimpan selama lebih kurang tiga abad di perpustakaan umum Marquis Cristino, Ferrara, Italia. Naskah kuna tersebut ditulis dalam aksara Jawa Kuna di atas lontar yang berjumlah 23 lembar, masing-masing berukuran 40 x 3.5 cm. Sebelum menjadi milik perpustakaan Marquis Cristino, naskah itu merupakan koleksi seseorang yang tak tertulis datanya. “Ketika buku ini ditulis, orang Islam di Jawa masih minoritas. Ini dapat dirujuk pada keterangan musafir Portugis, Tome Pires, yang mengunjungi Sedayu, tempat ditemukannya buku itu pada tahun 1515,” kata Abdul Hadi WM, guru besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, dalam seminar “Islam Indonesia dan Kebudayaan” yang dihelat di Universitas Paramadina, Jakarta, (19/6). Karena itu, ajaran fikih, tasawuf, dan ilmu kalam dalam buku itu tidak mendalam, serta etika yang diajarkan bersifat praktis. Naskah itu dibawa para pelaut Belanda dari pelabuhan Sedayu dekat Tuban menuju Eropa pada 1585. Beberapa sumber menyebut berbeda. Dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa , Hasanu Simon menduga naskah itu dibawa para pelayar Italia atau rombongan misi Katolik Roma. Beberapa tahun sebelum masa Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), antara 1598-1599, misionaris Katolik Roma pernah berkunjung secara teratur ke Pasuruan. Pada 1962, fotokopi naskah itu dikirim ke Leiden, Belanda. Harapannya ada ahli bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno yang mampu mengidentifikasi dokumen berharga itu. Akhirnya pada 1978, naskah itu diterbitkan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Martinus Nijhoff, Den Haag, dengan judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics, oleh GJH Drewes. Buku tersebut diterjemahkan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Alfikr Surabaya pada 2002 dengan judul Perdebatan Wali Songo: Seputar Makrifatullah . “Kropak Ferrara ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan mereka yang masih di luar Islam,” tulis Hasanu Simon. Menurut Abdul Hadi, Drewes menisbahkan isi buku itu sebagai ajaran Maulana Malik Ibrahim (w. 1414). Sebab, pengarang buku menyebut dirinya khalifah , sebutan lazim di Jawa untuk ulama, pemimpin spiritual dan sekaligus imam masjid agung. Maulana Malik Ibrahim adalah imam masjid agung, sekaligus ulama dan pemimpin kerohanian. Judul risalah yang dimuat dalam naskah ini sama dengan judul risalah Imam al-Ghazali, Bidayat al-Hidayah (Menjelang Hidayah). Tetapi versi Maulana Malik Ibrahim adalah ringkasan dan tak semua yang diajarkan Imam al-Ghazali dikemukakan. Hal menarik lain, lanjut Abdul Hadi, dalam risalah pendek ini dijumpai 122 kata serapan dari bahasa Arab dan Persia. Terdapat pula beberapa perkataan yang diserap dari bahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa pada awal abad ke-15 islamisasi bahasa dan kebudayaan Jawa sudah berlangsung serta menyentuh persoalan pandangan hidup, gambaran dunia, sistem nilai, etika, etos kerja, dan sebagainya. Di saat bersamaan banyak istilah keagamaan dan spiritualitas Islam dialibahasakan ke bahasa Jawa. Maulana Malik Ibrahim membuka risalahnya dengan kalimat: “Pada akhir zaman, ketika hari kiamat akan tiba, ulama sejati dan orang taat pada ajaran agama akan lenyap dan diganti orang yang suka berbuat bidaah yang menyebabnya rancunya ajaran Islam bercampur dengan ajaran keliru dan sesat.” “Inikah yang sedang terjadi di Indonesia?” kata Abdul Hadi.*

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi khatib dalam salat Jumat (24/4) siang tadi. Dia membacakan naskah khotbah dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris dan Arab di hadapan para pemimpin negara delegasi KAA yang melaksanakan salat Jumat bersejarah itu. Pada saat KAA, hari Jumat jatuh pada 22 April 1955. Salat Jumat dilakukan di masjid yang sama, Masjid Agung Bandung yang kini namanya menjadi Masjid Raya Bandung. Enampuluh tahun lalu Masjid Agung Bandung lebih meriah dari biasanya. Maklum, para delegasi peserta KAA yang beragama Islam turut beribadah disana, ditambah masyarakat Bandung sendiri yang menyemut disekitar masjid. Sebelum pukul 12.00, tampak Ali Sastroamidjojo beserta rombongan turun dari mobil Mercury, disusul delegasi dari Lebanon. Kemudian berturut-turut delegasi Syiria, dan Sudan tiba di masjid yang terletak Alun-alun Bandung itu. Kemudian tampak pula Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang kedatangannya disambut sorak-sorai jamaah salat Jumat. Lalu muncul pula mufti El Hussaini dari Palestina dan delegasi Turki beserta Irak. Bertindak sebagai khatib salat Jumat saat itu adalah Menteri Urusan Wakaf Mesir Ahmad Hassan El Bakoury. Dalam khotbah berbahasa Arab itu dia menekankan arti keadilan, keselamatan dan kemerdekaan. “Surat wal‘asri menjadi pokok acara pidatonya. Zaman akan merugikan manusia jika manusia tidak mempergunakan masa itu,” tulis majalah Merdeka , 30 April 1955. Pada khotbah kedua, khatib dadakan itu lebih banyak mendoakan negara-negara peserta untuk menjaga perdamaian. Yang menarik adalah kehadiran dua delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok, yang beragama Islam pada salat Jumat tersebut. Kehadiran mereka seperti menegaskan pidato Zhou Enlai, ketua delegasi Tiongkok pada sidang hari kedua tentang kebebasan beragama di negerinya. Pada Selasa, 19 April 1955, Zhou berpidato dalam bahasa Tiongkok dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tentang jaminan kebebasan menjalankan praktik ibadah agama di negaranya. “Kami kaum komunis adalah atheis, tetapi kami menghormati semua mereka yang beragama. Di Tiongkok, selain hidup tujuh juta kaum komunis, juga hidup puluhan juta kaum Muslimin, Budha, Kristen dan Katholik. Dalam delegasi RRT terdapat pula seorang ulama Islam. Masa hasut-menghasut pertentangan agama haruslah lenyap, sebab yang beruntung bukanlah kita!,” kata Zhou Enlai seperti dikutip Roeslan Abdulgani dalam The Bandung Connection .*