Hasil pencarian

PADA 1 Desember 1961, nama Niew Guinea diubah menjadi Papua, diikuti dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Lagu Hai Tanahku Papua mengiringi prosesi upacara itu. Hari itu, elite lokal Papua yang dibentuk pemerintah Belanda mendeklarasikan Negara Papua. Di Perserikatan Bang-Bangsa, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns berkomitmen akan menyokong dekolonisasi Papua sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat per tahun hingga rakyat Papua mandiri. Kejadian itu membuat Presiden Sukarno berang. “Dia meledak,” kata Howard Jones, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam “Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII, Southeast Asia . ”Jones melanjutkan laporannya bahwa Sukarno mengumpat: “Luns, Luns, Luns. Dia bajingan! Pemerintah Uni Soviet harus memberitahu dia agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.” Sukarno kemudian mengumandangkan Trikora pada 19 Desember 1961. Joseph Luns adalah tokoh penting di balik lamanya kekuasaan Belanda di Papua. Joseph Marie Antoine Hubert Luns lahir pada 28 Agustus 1911 di Rotterdam. Dia menjabat Menteri Luar Negeri Belanda sejak 1952 dari Partai Katolik yang mengusung kebijakan mempertahankan Papua. Luns pernah mempengaruhi Presiden John F. Kennedy agar berpihak kepada Belanda dalam sengketa Papua. Kepada Kennedy, Luns menyatakan, bahwa setelah Papua, Sukarno berambisi terhadap bagian timur wilayah itu (Papua Nugini) yang dikuasai Australia. Tidak heran jika Joseph Luns adalah representasi orang Belanda yang menjadi musuh publik Indonesia. Setelah campur tangan Amerika Serikat, sengketa Papua selesai pada1963 dengan kemenangan bagi Indonesia. Perlahan, hubungan antara Indonesia dan Belanda dinormalisasi kembali sejak terputus pada 17 Agustus 1960. Sama halnya dengan hubungan Luns dan Sukarno yang mulai mencair. Luns mengunjungi Indonesia pada pertengahan tahun 1964. Sukarno menerimanya di istana. Mereka saling bercengkrama, seakan konflik Indonesia dan Belanda telah luput dari ingatan. Dalam Joseph Luns-Biografie karangan Rene Steenhorst dan Frits Huis yang dikutip Rosihan Anwar dalam Petitte Historie Jilid 1 , menceritakan pertemuan antara Sukarno dan Menteri Luar Negeri Belanda itu. “Saya punya sebuah koleksi seni yang diperoleh lewat bantuan beberapa orang saja. Saya bersedia memperlihatkannya kepada anda. Apakah anda bersedia?” tanya Sukarno. “Apakah saya mau, Tuan Presiden? Itu adalah keinginan hidup saya. Cuma saya tidak berani menanyakannya,” jawab Luns. Sukarno kemudian memperlihatkan lukisan wanita telanjang yang menjadi koleksi seni kegemarannya. “Itu benar-benar payudara yang montok ( weelderige boezems ), bukankah begitu Meneer Luns? Dan yang satu ini benar-benar untuk digigit.” Luns menanggapi, “Ya, tapi jangan dilakukan terlalu sering, he… he… he...” Di hari kunjungannya yang terakhir, Sukarno menceritakan kondisi kesehatannya kepada Luns. Sukarno pada saat itu akan menjalani operasi prostat. Sambil bercanda, Sukarno bertanya kepada Luns, apakah “kemampuannya” nanti akan berkurang. Dengan diplomatis Luns menjawab, “saya tidak belajar ilmu kedokteran, Tuan Presiden.” Setelah mengakhiri kiprah sebagai Menteri Luar Negeri Belanda pada 1971, Luns berkecimpung dalam dunia politik internasional sebagai Sekretaris Jenderal NATO (North Atlantic Treaty Orgnization). Joseph Luns meninggal di Belgia pada 17 Juli 2002.*

BEN MBOI (1935-2015), salah satu dari ratusan anggota DPRGR/MPRS yang memberhentikan Sukarno sebagai presiden dan melantik Soeharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Namun, kemudian dia merasa menyesal setelah sebuah pengalaman menyentaknya ketika bertemu dengan orang-orang Afrika. Ben menceritakan pengalamannya itu dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Pada 1971, dia mengambil gelar Master in Public Health di Belgia. Di sana, dia bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah, antara lain Tanzania, Uganda, Kongo, Kamerun, Nigeria, Mesir, Irak, Iran, dan Kuwait. Mereka bertanya, “Anda dari mana?” Ben menjawab dari Indonesia. “Oh Indonesia Sukarno?” “Tidak,” kata Ben. “Indonesia Soeharto!” “Di mana Sukarno?” “Sukarno sudah disingkirkan dan sudah meninggal.” “Kenapa dia disingkirkan?” Ben menjawab seperti mode pada saat itu, “Sukarno bersimpati terhadap komunisme.” “Apa? Karena bersimpati pada komunis kamu singkirkan dia? Dia yang membawa kamu jadi merdeka, kamu singkirkan hanya karena dia bersimpati pada komunis? Astaga, kamu lebih pentingkan komunisme daripada kemerdekaan? Kamu tidak tahu terimakasih!” “Supaya Anda tahu, kami orang Afrika merdeka oleh getaran yang digerakkan oleh Sukarno, yang membangkitkan harga diri Afrika dan orang Afrika. Aneh, dia yang bawa kamu ke pintu gerbang kemerdekaan malah kamu singkirkan!” “Saya tidak dapat menjawab. Betapa pentingnya makna kemerdekaan itu. Betapa pentingnya seorang Bapak Bangsa itu, yang membawa kita ke pintu gerbang kemerdekaan,” kata Ben Mboi yang kemudian menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Salah satu getaran yang digerakkan Sukarno adalah Konferensi Asia Afrika pada 1955. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, terutama yang belum merdeka, memenuhi undangan Sukarno untuk menghadiri Konferensi Bandung itu, untuk menuntut kemerdekaannya. Pada akhir 2005, Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki memberikan penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo kepada Sukarno. Penghargaan itu diterima oleh Megawati Sukarnoputri di kantor kepresidenan Union Buildings, Pretoria. Penghargaan diberikan kepada Sukarno karena dianggap memajukan dan mengembangkan solidaritas internasional untuk melawan penjajahan dan penindasan. Sukarno disebut sebagai pemimpin kharismatis yang menumbuhkan semangat nasionalis. Ironisnya, di dalam negeri masih ada yang menuduh Sukarno terkait peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965 (G30S). “Kok dibilang beliau mau membantu parpol yang mau meng-kup. Yang mau di-kup kan dia,” kata Megawati, dikutip dalam Kisah Istimewa Bung Karno . Ben mengakui bahwa memang masih ada kelompok yang menuduh Sukarno mengetahui, terlibat, bahkan dalang peristiwa G30S. “Malahan kita ketahui Bung Karno tidak suka pakai istilah G30S. Dia memilih memakai istilah Gerakan 1 Oktober atau Gestok,” kata Ben yang tidak yakin Sukarno bagian dari gerakan itu. Mengapa Sukarno memilih istilah Gestok? Menurut sejarawan Onghokham, G30S yang diberi akronim Gestapu (Gerakan September 30) adalah istilah Orde Baru, sedangkan Sukarno sendiri lebih senang menyebutnya Gerakan Satu Oktober (Gestok). Apabila dilihat dari sudut ketepatan sejarah memang istilah Gestok lebih tepat, sedangkan istilah Gestapu bernada politis dan hina bagi gerakan tersebut –Gestapu dihomonimkan dengan Gestapo, polisi rahasia atau alat teror fasisme Hitler. “Akan tetapi mau dikata apa, toh golongan yang memakai istilah Gestapu ini pemenangnya,” tulis Onghokham dalam Sukarno: Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965 . Akhirnya, Ben Mboi pun menyadari bahwa “oleh bangsa-bangsa Afrika Sukarno disamakan dengan Musa yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kita, orang Indonesia, mencampakan dia dari ingatan sejarah. Mohon maaf, Bung Karno!"*

SUKARNO lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, di bawah bintang Gemini. Lambang anak kembar ini, bagi Sukarno, mencerminkan dua sisi karakternya: lembut dan keras. “Aku seorang yang suka memaafkan, akan tetapi aku pun seorang yang keras kepala,” kata Sukarno dalam otobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. “Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke balik jeruji penjara, namun aku tidak tega membiarkan burung terkurung di dalam sangkar.” Hal itu karena Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengajari anaknya, Sukarno, untuk menyayangi binatang. Dia pernah memarahi, bahkan memukul pantat Sukarno kecil pakai rotan, karena menjatuhkan sarang burung. “Kukira aku sudah mengajarimu agar menyayangi binatang,” bentak Raden Sukemi. “Masih ingatkah kau arti kata-kata: Tat Twan Asi, Tat Twan Asi ?” Raden Sukemi menjawab sendiri. “Artinya: ‘Dia adalah aku dan aku adalah dia; engkah adalah aku dan aku adalah engkau’ . Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini memiliki arti khusus?” Tat Twan Asi adalah ajaran Hindu tentang kesusilaan tanpa batas. “Ya, Pak. Maksudnya, Tuhan berada di diri kita semua,” jawab Sukarno. Raden Sukemi bertanya lagi, “Bukankah engkau sudah diperintahkan untuk melindungi makhluk Tuhan? Dan coba katakan padaku apa sebenarnya burung dan telur itu?” “Mereka adalah ciptaan Tuhan,” jawab Sukarno. Menurut Guntur Sukarnoputra, ayahnya adalah orang yang halus perasaannya. Cinta dan sayangnya pada binatang-binatang bisa dijadikan bukti. “Sewaktu di kompleks Istana ada seekor burung yang dikurung, Bung Karno marah besar kepada pengawal. Kemudian burung itu dilepaskan. Kepada seekor nyamuk pun Bung Karno tidak pernah tega membunuhnya. Nyamuk-nyamuk itu cukup dihalaunya saja keluar dari kelambunya,” kata Guntur dalam Wartawan Bertanya, Guntur Sukarno Menjawab . Sewaktu menjalani pembuangan di Bengkulu, Sukarno membeli 50 ekor burung gelatik dengan harga sangat murah, dan sepasang burung barau-barau atau cucakrawa. Dia beli sangkar yang besar. Dengan memelihara burung, kata Sukarno, “aku mencoba mengalihkan pikiran dari persoalan pribadi.” Namun, malah membuatnya tidak tenang. “Aku harus melepaskan hewan-hewan ini. Aku tidak tega melihat sesuatu dikurung dalam sangkar,” kata Sukarno. Tak hanya melepaskan burung dari sangkar, Sukarno juga melepaskan monyet dan kanguru. “Pernah di Sumatra aku diberi seekor monyet. Hewan itu diikat dengan rantai. Aku tidak tahan melihatnya. Aku lepaskan monyet itu kedalam hutan. Ketika Irian Barat dikembalikan kedalam kekuasaan kami, aku mendapat hadiah seekor kanguru. Hewan itu dikerangkeng. Kuminta agar dia dibawa ke tempat asalnya dan dilepaskan,” katanya.   Selain melepaskannya, Sukarno juga menunjukkan kesayangannya terhadap binatang dengan cara memeliharanya. Dia pernah memelihara anjing, kucing, dan rusa di Istana Bogor, yang semula hanya sembilan rusa jantan dan 48 betina. “Aku menyayangi mereka, memberi mereka pisang dari tanganku dan mereka berbiak,” kata Sukarno. “Adakah presiden lain yang memiliki 700 ekor rusa yang lepas berkeliaran di halaman rumputnya? Hewan-hewan ini sekarang menjadi bagian dari keluarga kami.” Ternyata, kata Guntur, ajaran bapaknya di kala Sukarno kecil untuk menghafal dan menghayati Tat Twam Asi sampai beliau mempunyai anak, belum juga luntur. Dan ajaran ini pun diajarkannya kepada Guntur dan adik-adiknya. “Kalau aku sampai ketahuan menembak binatang, uh , jangan tanya Bapak akan marah setinggi langit,” kata Guntur.*

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kritikan dari berbagai pihak karena pernyataannya soal wacana lokalisasi prostitusi. Menurutnya, prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Dia menganalogikan prostitusi dengan sampah. “Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi),” kata Ahok (24 April 2015), dikutip CNN Indonesia . Wacana Ahok ini mengingatkan kita pada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) yang berusaha menyelesaikan masalah prostitusi dengan melokalisasinya. Di pengujung masa jabatan periode pertamanya (1966-1971), Ali membuat kebijakan kontroversial dalam menangani pelacuran di ibukota. Awalnya ketika dia meninjau langsung tempat pelacuran di sepanjang Kramat Raya dan Senen. “Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak kecil yang masih belasan tahun umurnya. Ada pula yang disebut ‘becak komplit’ karena kendaraan roda tiga itu membawa keliling wanita ‘P’. Seketika itu juga saya kemukakan secara terbuka, kita harus berdaya upaya agar keadaan yang mencolok itu ditertibkan,” kata Ali dalam Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi , karya Ramadhan KH. Ali mendapat ide melokalisasi wanita tuna susial ketika berkunjung ke Bangkok, Thailand. Seorang dari kedutaan besar Indonesia di Thailand, menuntun Ali ke tempat lokalisasi itu. “Hal ini menimbulkan pikiran pada saya, untuk menerapkan apa yang saya lihat itu di Jakarta,” kata Ali. Rencana Ali ditentang keras. Ali dituding “memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita, dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar.” Namun Ali tetap yakin jalan menanggulangi pelacuran adalah dengan melokalisasi mereka. “Melokalisasi berarti mempersempit ruang gerak mereka dan dengan demikian mereka akan terbina,” kata Ali. Ali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab. SK ini diikuti dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK dan instruksi gubernur, SK walikota Jakarta Utara, SK kepala dinas sosial dan lain sebagainya. Menurut Endang R. Sedyaningsih dan Mamahit dalam Perempuan-perempuan Kramat Tunggak , dengan SK Gubernur No. Ca.7/1/39/71, pejabat-pejabat lokal diinstruksikan untuk menutup dan memindahkan praktik-praktik pelacuran di wilayah Jakarta Utara, Angke dan Jelambar di Jakarta Barat, Rawa Bangke di Jakarta Timur; ke Kramat Tunggak di Jalan Kramat Raya Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kramat Tunggak telah menjadi tempat pelacuran sejak 1950-an, ketika itu masih bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Selain itu, tempat pelacuran di Jakarta Utara berada di Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, dan Penjaringan. Di wilayah kota Jakarta lain juga terdapat lokasi semacam itu. “Para germo dari wilayah yang ditutup diminta segera mendaftarkan diri ke Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, dan para pelacurnya agar segera mengikuti germo-germo yang telah berada di lokalisasi,” tulis Endang dan Mamahit. Kramat Tunggak yang berdiri di atas tanah seluas 11,5 hektar dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi bagi pelacur dan germo, sehingga salahsatu syarat utamanya mereka sudah pernah menjalankan usaha pelacuran di tempat lain. Oleh karena itu, umumnya para germo di Kramat Tunggak pernah mempunyai bordil di tempat lain. Mereka pindah karena penggusuran untuk pembangunan atau ditutup pemerintah daerah. Di Kramat Tunggak, para germo –yang disebut ibu asuh atau bapak asuh serta pelacurnya disebut anak asuh– rata-rata mempekerjakan 5-10 pelacur, paling banyak mencapai 60 pelacur. Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila, unit pelaksana teknis dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi (rehab dan resos) di Kramat Tunggak. Panti ini mengklaim program rehab dan resos dari 1972 sampai 1993, berhasil mengirimkan 11.624 pelacur kembali ke kehidupan normal: 2.795 orang menikah, 6.229 kembali ke keluarganya, dan 1.420 mencari pekerjaan yang lebih layak. Kendati demikian, waktu dibuka Kramat Tunggak hanya terdapat 300-an dengan 76 germo, jumlah mereka meningkat pada 1980-an dan 1990-an mencapai 2.000 pelacur dan 228 germo. Lokalisasi-lokalisasi pelacuran yang ditutup berangsur hidup dan marak kembali. Pada 1997, di kota Jakarta kurang lebih sepuluh lokasi pelacuran tidak resmi, yang sewaktu-waktu hilang karena razia atau penggerebekan, tidak lama kemudian muncul kembali seperti di Rawa Malang, Kali Jodo, dan Boker. Ali Sadikin pun menyadari bahwa soal pelacuran sudah berada di tengah dunia sekian ratus tahun kalau tidak sekian ribu tahun. “Memang, tidak mudah menyelesaikan masalah wanita tuna susila itu. Lebih gampang membicarakannya daripada menolong mereka,” kata Ali. Kramat Tunggak akhirnya ditutup pada Desember 1999. Di sini kemudian dibangun Jakarta Islamic Center, lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta.*

PEKIK merdeka menggema di auditorium Museum Nasional, Jakarta Pusat, 1 Oktober 2014. Maulwi Saelan (88 tahun), mantan wakil komandan pasukan pengawal presiden, Tjakrabirawa, mengumandangkannya sesaat sebelum memberi sambutan acara peluncuran dan diskusi biografinya, Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno . Sebagai saksi dan pelaku sejarah, Maulwi merasa terpanggil memberi kesaksian dari sebagian kecil sejarah Indonesia, khususnya mengenai Sukarno. Penodaan terhadap nama baik presiden pertama Indonesia itu begitu besar dan terus berlanjut hingga kini akibat sejarah monoversi yang dipaksakan penguasa Orde Baru. “Saya bersedia dan terpanggil untuk menyatakan hitam dan putihnya sejarah, khususnya yang terkait dengan Sukarno,” ujarnya. Kedekatannya dengan Sukarno bermula ketika Maulwi menjadi wakil komandan Tjakrabirawa pada 1962. Semenjak itu, kata Maulwi, “saya berada sangat dekat dengan presiden Sukarno, baik pada situasi penting dan genting, juga pada hal-hal yang kecil, remeh-temeh, hingga berkelakar.” Salah satu informasi terpenting adalah detik-detik di sekitar peristiwa G30S. Kala itu, Maulwi mendampingi dan berada dekat dengan Sukarno. Menurutnya, pernyataan Kolonel KKO Bambang Widjanarko bahwa Sukarno terlibat dan menginstruksikan Letkol Untung untuk menindak para jenderal tidak loyal adalah tidak benar. Pada 4 Agustus 1965 pagi di serambi belakang Istana Merdeka, Sukarno menderita sakit, sehingga tidak mungkin ada pertemuan dengan Untung. Lagipula, Untung hanyalah komandan batalion. “Tidak mungkin dia bisa begitu saja bertemu presiden,” ujarnya. Sejarawan Anhar Gonggong menanggapi perbedaan keterangan dua orang terdekat Sukarno itu. Persoalan yang mesti diingat, menurutnya, adalah tentang rasio dan background ketika keterangan itu diberikan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipahami ketika keduanya memberi keterangan. “Saya khawatir bahwa Widjanarko berada dalam tekanan, sebab kondisinya tidak memungkinkanya untuk tidak mengatakan itu. Bila dia tidak mengatakan itu (keterangan yang diinginkan rezim Orde Baru – red ), boleh jadi dia dipenjara. Faktor itulah yang harus diperhitungkan,” ujar Anhar. Faktor psikis pula yang menjadi sorotan Bonnie Triyana, sejarawan sekaligus penulis biografi Maulwi Saelan. Menurut pemimpin redaksi majalah Historia ini, Bambang Widjanarko, Maulwi Saelan, dan Moh. Sabur (komandan Tjakrabirawa) sama-sama diinterogasi Team Pemeriksa Pusat (Teperpu). Perbedaan faktor psikologi di antara ketiganya dan down mental akibat interogasi dan paksaan menghasilkan keterangan yang berbeda. Widjanarko memberikan keterangan yang sesuai keinginan penguasa, yakni menyatakan Sukarno mengetahui dan merestui penculikan para jenderal. Sedangkan Maulwi memberikan keterangan yang jelas tak dikehendaki penguasa sehingga dia dipenjara. Selepas bebas dari penjara, Maulwi sempat mengajak bertemu Bambang Widjanarko guna mengoreksi cerita keterlibatan Sukarno pada peristiwa G30S. Namun, hingga akhir hayatnya, Bambang tak pernah memenuhi janjinya untuk bertemu Maulwi. Sejarawan Asvi Warman Adam berpendapat, Maulwi menepis anggapan miring bahkan tuduhan keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S. Selain mengkonfirmasi dan membantah adanya pertemuan pada 4 Agustus 1965, Maulwi juga membantah informasi adanya penyerahan secarik kertas dari Untung kepada Sukarno yang dibawa Sogol, anggota Tjakrabirawa bagian hygiene, di malam 30 September dan dibaca Sukarno di toilet. Bantahan-bantahan itu membuat “Maulwi tak hanya menjaga fisik Bung Karno, tetapi juga menjaga nama baik Sukarno dalam urusan sejarah,” ujar Asvi. Asvi melanjutkan, peran Maulwi sebagai “penjaga” telah berjalan sejak Indonesia berdiri. Dia seorang penjaga revolusi karena ikut dalam perang kemerdekaan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, hingga Yogyakarta. Saat perhelatan Olimpiade Melbourne 1956, dia tampil sebagai penjaga gawang sekaligus kapten timnas Indonesia saat mengadapi Uni Soviet. Peran penjaga itu berlanjut ketika dia menjaga presiden Sukarno saat bertugas di Resimen Tjakrabirawa. Dan terakhir, dia aktif sebagai penjaga pendidikan dengan mendirikan sekolah al-Azhar Syifa Budi.*

TRI Rismaharini, walikota Surabaya, Jawa Timur, menutup kawasan prostitusi Dolly pada 18 Juni 2014. Penutupan bertumpu pada tiga alasan utama: Peraturan Daerah No 7/1999, harkat dan martabat perempuan, dan anak-anak. Menyikapi penutupan tersebut, sikap warga terbelah dua: mendukung atau menolak. Ini lumrah dalam polemik prostitusi di pelbagai zaman. Prostitusi pernah mendapat ruang hidup secara legal dalam masyarakat kolonial. Saat Hindia Belanda Timur berada dalam kuasa Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (menjabat 1808-1811) mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Kaisar Napoleon ikut membidani lahirnya aturan itu. Dia melihat daya tempur tentara Prancis mengendor akibat penyakit kelamin. Sumber penyakit kelamin berasal dari penularan lelaki durjana kepada perempuan pekerja seks. Tapi, Napoleon justru membebankan kewajiban pemeriksaan kesehatan hanya kepada perempuan pekerja seks. Mereka mengikuti pemeriksaan medis secara rutin. “Ini berarti bahwa prostitusi dibolehkan,” tulis Liesbeth Hesselink, “Prostitution: A Necessary Evil,” termuat dalam Indonesian Women in Focus suntingan Elsbeth Locher Scholten dan Anke Borkent-Niehof. Aturan itu berumur pendek karena Prancis hengkang dari Hindia Belanda Timur pada 1813. Prostitusi pun merebak tanpa kendali. Terusik maraknya sebaran penyakit kelamin dan prostitusi ilegal, sekelompok masyarakat mendesak pemerintah kolonial mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Menurut mereka, prostitusi sudah jadi kebutuhan alamiah laki-laki. Orang mustahil menolak prostitusi sebab mereka membutuhkannya. Muncullah sebutan untuk prostitusi: “kejahatan yang dibutuhkan.”  Pemerintah kolonial berpihak pada kelompok pendukung prostitusi. Mereka mengeluarkan Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloejen (Aturan untuk melawan dampak buruk prostitusi) pada 1852. Ini berarti prostitusi kembali menemukan pijakan legal. Berdasarkan aturan 1852, para perempuan pekerja seks wajib mendaftarkan diri ke polisi. Pemerintah kolonial berharap pendaftaran itu bisa menekan prostitusi ilegal. Perempuan pekerja seks juga harus memeriksakan kesehatannya saban minggu ke dokter. “Jika seorang perempuan pekerja seks terinfeksi penyakit kelamin, dia harus masuk rumahsakit dan tidak boleh pergi hingga sembuh,” tulis Liesbeth. Harapan pemerintah kolonial meleset. Sebaran penyakit kelamin dan prostitusi liar tetap semarak. Penentang prostitusi pun bersuara keras. Kata mereka, aturan 1852 sangat konyol. Tidak ada cukup polisi dan dokter untuk mengurus prostitusi. Argumen lain mereka ialah soal moralitas dan dosa agama. “Secara bertahap, suara para penentang aturan prostitusi menguat. Dan sampai puncaknya pada 1 September 1913 ketika pemerintah kolonial memberlakukan Undang-Undang Kesusilaan Publik,” tulis Liesbeth. Maka, rumah bordil dan pergermoan jadi ilegal. Menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda , Polisi Susila Hindia Belanda lekas bergerak memberantas prostitusi begitu UU itu berlaku. Tapi prostitusi tak lantas mati. Para pelakunya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan malam menyediakan jasa seks berbayar terselubung. Catatan RDGPH Simons, ahli demartologi Batavia, bahkan menyebut prostitusi di Surabaya berkembang menjadi delapan jenis pada 1939. “Yang ditemukan di warung-warung kopi kecil di dekat pelabuhan dan kota pelabuhan tua; prostitusi jalanan dari kampung setempat; rumah-rumah bordil di pusat kota; rumah bordil kampung di pinggiran kota; pelayanan berbeda dari pelayan wanita pribumi; pelayanan yang lebih beragam dari pelayan wanita Belanda; prostitusi Eropa di rumah bordil yang terorganisasi; dan terakhir prostitusi homoseksual dan waria,” tulis John Ingleson, “Prostitusi di Kolonial Jawa,” termuat dalam Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial .*

ERA penjajahan Jepang (1942-1945) dikenang bangsa Indonesia sebagai masa-masa penuh kesengsaraan. Selain merampas bahan-bahan sandang seperti tekstil dan bahan pangan utama rakyat seperti beras, tentara Jepang pun tak segan-segan melakukan tindakan keras kepada rakyat yang dianggap tak patuh kepada peraturan mereka. “Paling ringan kalau tidak menurut, kita digampar oleh mereka,” ujar Atma (92) kepada Historia . Atma salah seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang saat itu tinggal di Bogor. Main tangan yang dilakukan militer Jepang itu tak saja dialami oleh rakyat kecil. Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno juga ternyata pernah mendapatkan gamparan dari seorang perwira Kenpeitai (Polisi Militer Angkatan Darat Jepang) berpangkat kapten. Ceritanya suatu malam, seperti biasa sirene tanda bahaya berbunyi. Bung Karno yang saat itu sudah tinggal di Jakarta terlambat memadamkan lampu seperti yang sudah diwajibkan pemerintah militer Jepang jika rakyat mendengar suara sirene. “Secercah kecil cahaya selama satu detik tampak bersinar dari luar yang gelap,” ujar Sukarno seperti dituturkannya kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Begitu Bung Karno mematikannya, tak lama kemudian terdengar derap sepatu lars tentara Jepang di halaman rumahnya. Tak lama kemudian terdengar pintu digedor-gedor secara keras dan secara cepat pula dibuka oleh isteri Bung Karno saat itu, Inggit Garnasih. “Ada apa?” tanya Inggit dengan suara gemetar. “Siapa pemilik rumah ini!?” tanya seorang kapten Kenpeitai dalam nada menggertak. “Saya,” jawab Inggit pelan. “Bukan, yang kami maksud siapa kepala keluarga di rumah ini?! Di mana suami Nyonya?” Khawatir terjadi sesuatu dengan Inggit, Bung Karno lantas keluar dari kamarnya. Saat melihat kemunculan Bung Karno, perwira itu langsung mendekat dan plak! Plak! Plak! Tanpa basa-basi dan seraya diiringi bentakan kasar, ia lalu menampar wajah, pipi kanan dan kiri pemimpin rakyat Indonesia tersebut secara keras. Demi melihat sang suami diperlakukan demikian, Inggit menjerit dan spontan jatuh berlutut. “Jangan! Jangan pukul dia. Sayalah yang harus bertanggungjawab, bukan dia! Ini bukanlah kesalahan dia! Mohon dia dimaafkan. Sayalah yang melakukannya,” teriak Inggit. Alih-alih menghentikan aksinya, perwira Jepang itu malah semakin brutal memukuli Bung Karno. Akibatnya, darah mengalir dari hidung dan bibir Sukarno. Kendati dalam situasi demikian, Sukarno tetap berdiri tenang. “Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak berusaha membela diriku sendiri. Biarlah kesakitan ini menjadi kerikil di jalan menuju kemerdekaan. Hatiku berkata: langkahilah dia. Kalau engkau jatuh karenanya, berdirilah dan terus berjalan,” ujar Bung Karno. Penganiayan perwira Kenpeitai itu selanjutnya diprotes keras oleh Sukarno dan kawan-kawannya langsung kepada Gunseikanbu (pemerintah sipil yang dibentuk militer Jepang di Indonesia). Menurut Mr. Sudjono, sebagian kecil orang Indonesia yang menjadi perwira dalam ketentaraan Jepang saat itu, dirinya tak diam saja mendengar Bung Karno diperlakukan secara kasar. “Meskipun mereka tak dapat mencegahnya, namun secara resmi pihak Gunseikanbu meminta maaf atas terjadinya peristiwa itu,” tulis Mr. Sudjono dalam buku Mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten 1942. Secara pribadi, Kepala bagian Pemerintahan militer Jepang, Kolonel Nakayama meminta maaf langsung kepada Sukarno. Ia berdalih bahwa sang kapten Kenpeitai tidak tahu apa-apa dan tidak paham siapa Sukarno sebenarnya. “Segera akan diambil tindakan terhadap orang itu,” demikian janji Kolonel Nakayama kepada Bung Karno. Lantas dihukumkah kapten Kenpeitai tersebut? Tak ada pernah kejelasan soal itu hingga sekarang.*

MENILIK sejarah, Partai Golkar beberapa kali mengalami konflik internal dan perebutan pengaruh. Golkar semula dengan nama Sekber Golkar, berdiri pada 20 Oktober 1964. Ia disokong 97 organisasi kekaryaan, lalu mengembang hingga 201 organisasi. Pilar utamanya adalah Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) –dikenal dengan sebutan Trikarya. Golkar ikut Pemilu 1971 dan menang, sehingga melegitimasi kuasa Soeharto. Andil terbesar untuk kemenangan Golkar berasal dari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), Pertahanan dan Keamanan (Hankam), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga pemikir kebijakan yang berkantor di Tanah Abang. Namun, usai pemilu 1971, mereka malah tak akur. David Reeve, sejarawan asal Australia, menduga ada persaingan antarkelompok di Golkar. “Mungkin saja terjadi persaingan antara kelompok Ali Moertopo dan aliansi Hankam-Korpri; gesekan antara Hankam dan Korpri; persaingan antarsejumlah jenderal senior dari masing-masing kelompok ini, di mana semua jenderal menikmati akses sangat dekat dengan presiden; dan ketegangan sipil militer pada semua tingkatan,” tulis David dalam Golkar: Sejarah yang Hilang . Ali Moertopo, asisten pribadi Presiden Soeharto, lekat peranannya dalam pembentukan dan eksistensi CSIS. Menurut Leo Suryadinata, sejarawan National University of Singapore, persaingan dan saling berebut pengaruh dalam Golkar tercermin dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 1973. Munas membicarakan beberapa hal tentang ciri Golkar, antara lain kekuasaan di Jakarta, dominasi militer, dan perebutan kekuasaan di berbagai kelompok. Trikarya dan Korpri menginginkan kursi ketua umum, sedangkan Hankam dan CSIS saling sikut untuk membatasi pengaruh satu sama lain. Konflik Hankam dan CSIS bahkan muncul secara tersirat dalam pertunjukan sandiwara di sela-sela Munas. Berlakon “Raden Wijaya, Raja Majapahit”, sandiwara mengisahkan kemenangan Raden Wijaya atas tentara Khubilai Khan. “Mungkin ini dipersiapkan oleh kelompok Hankam yang mencoba mempermalukan kelompok Tanah Abang untuk memperlihatkan bahwa Hankam mempunyai pengaruh yang besar di Golkar,” tulis Leo dalam Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Hankam berhasil menghambat kelompok CSIS-Ali Moertopo yang sebelumnya mendominasi Golkar dengan terpilihnya Mayjen Soekowati sebagai ketua umum. Soekowati wafat pada tahun yang sama, dan posisinya diganti Kolonel Amir Murtono. Pada saat bersamaan, Rahman Tolleng, seorang tokoh muda Golkar, menggagas Golkar agar menjadi partai modern. Dia berpendapat Golkar harus lepas dari militer dan birokrasi. Bagi dia, militer dan birokrasi ibarat alat bantu peluncur untuk satelit. “Saat satelit sudah berada di orbit, alat bantu itu harus dilepaskan,” kata Rahman, dikutip dw.de . Gagasan Tolleng jadi polemik. Dia mendapat serangan dari kelompok Hankam dan Korpri. “Dalam tubuh Golkar sendiri banyak yang mencurigai Tolleng sebagai orang PSI. Apalagi korannya di Bandung senantiasa mengkritik pemerintah,” tulis Francois Raillon dalam Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia . PSI adalah singkatan dari Partai Sosialis Indonesia. Sepakterjang Tolleng di Golkar berakhir setelah Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Golkar menganggapnya terlibat Malari sehingga memecatnya.*

BADAN ruang angkasa Amerika Serikat (NASA) menyiapkan dua wahana luar angkasa, Voyager 1 dan Voyager2 , dengan tujuan awal mempelajari planet Jupiter dan Saturnus. Namun, para peneliti juga mempertimbangkan potensi Voyager sebagai wahana penjelajah sistem tata surya yang belum diketahui; yang mungkin akan menjadi kontak pertama manusia dengan kehidupan di luar bumi. Karena itu, sembilan bulan sebelum peluncuran Voyager , NASA meminta Carl Sagan, astronom kenamaan Universitas Cornell, menyusun tim khusus yang bertugas menyiapkan agar wahana Voyager juga berfungsi sebagai “pembawa pesan untuk peradaban ekstraterestrial.” Tim memutuskan Voyager akan membawa musik terbaik, galeri foto, dan suara-suara kehidupan baik alami maupun artifisial. Semuanya direkam dalam piringan suara yang terbuat dari emas, VoyagerGolden Record . Sagan dan timnya menuliskan pengalaman mereka sebagai para pembuat keputusan seleksi dalam buku Murmurs of Earth , terbit tahun 1978. Dalam proses seleksi tersebut, musik gamelan dari Jawa muncul sebagai salah satu usulan. Judulnya Puspawarna , yang liriknya dibuat oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV dari Surakarta (1853-1881), untuk mengenang istri dan selirnya. Puspawarna terkenal di Jawa Tengah dan biasanya dimainkan untuk menyambut pangeran masuk ke istana. Penggagasnya adalah Robert E. Brown, seorang etnomusikolog asal Amerika yang pernah merekam musik Puspawarna secara langsung pada 1971 di keraton Paku Alaman. “ Puspawarna (beragam warna bunga) merujuk pada simbol selera Hinduisme orang-orang Jawa. Namun layaknya bunga, ia juga simbol yang dapat diinterpretasikan sebagai mekarnya dua wujud krusial dalam pembentukan materi tata surya di masa awal penciptaan; bintang-bintang dan galaksi,” tulis David Darling dalam Deep Time . Puspawarna dimainkan Tjokrowasito (K.P.H. Notoprojo), maestro gamelan Indonesia di masanya. Lahir 17 Maret 1909 di Yogyakarta, kariernya sebagai musisi gamelan naik ketika ditunjuk sebagai pemimpin gamelan Paku Alaman tahun 1962. Tahun 1971, dia pindah ke California untuk mengajar gamelan di Institut Seni California dan mencetak generasi-generasi pertama musisi gamelan di Amerika. Dia meninggal dunia di usia 98 tahun di Yogyakarta, pada 2007. “Lou Harrison menghormati jasa-jasa Pak Cokro dengan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya. Juga mengusulkan sebuah bintang untuk dinamai dari nama Pak Cokro,” tulis Elon Brinner dalam Music in Central Java: Experiencing Music, Expressing Culture . Lou Harrison adalah komposer kenamaan Amerika yang juga salah satu murid Tjokrowasito. Pada 1983, sebuah bintang baru di rasi Andromeda dinamakan “Wasitodiningrat”, merujuk nama Tjokrowasito ketika dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung oleh Paku Alaman. “Ini bukan hanya satu-satunya hubungan antara Pak Cokro dan luar angkasa. Ketawang Puspawarna yang dimainkan atas arahannya terpilih menjadi salah satu musik yang dikirim ke luar angkasa dalam wahana Voyager tahun 1977 yang mewakili peradaban manusia di jagat raya,” tambah Brinner. Puspawarna yang berdurasi 4 menit 43 detik dicantumkan bersama karya musisi dari berbagai benua di Timur dan Barat. Ia bersanding dengan karya-karya klasik gubahan Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Total durasi musik adalah 90 menit. Piringan emas juga memuat pesan-pesan sapaan dari 55 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia: “Selamat malam, hadirin sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di lain waktu.” Pengisi suaranya bernama Ilyas Harun. Kedua wahana Voyager diluncurkan pada 1977. Keduanya memuat piringan emas dengan konten yang sama. Saat ini, Voyager 1 menjadi benda buatan manusia yang terjauh. Posisinya sekarang ada di wilayah interstellar , yang merupakan sebuah ruangan luas di antara sistem tata surya dan bintang-bintang. Jaraknya sejauh 19 miliar kilometer dari Bumi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan wahana Voyager ditemukan makhluk asing dari peradaban luar bumi. Karena itu, Voyager lebih sering dianggap sebagai kapsul waktu yang mungkin akan ditemukan kembali oleh peradaban manusia di masa depan.

PADA 6 Januari 2016, Kota Tanjungpinang berusia 232 tahun. Penetapan hari jadi tersebut pada 1989. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa sejarah kemenangan Raja Haji Fisabilillah atas Belanda di Pulau Penyengat pada 6 Januari 1784. Opu Daeng Celak alias Engku Haji adalah bangsawan Bugis yang bermigrasi ke Riau dan memperoleh gelar Yang Dipertuan Agung (pembantu sultan dalam urusan pemerintahan) Kerajaan Riau-Johor. Ketika dia wafat tahun 1744, anaknya, Raja Haji yang berusia 19 tahun diangkat menjadi Engku Kelana. Tugasnya mengatur pemerintahan dan menjaga keamanan seluruh wilayah Kerajaan Riau-Johor. Dia juga teribat dalam pertempuran melawan Belanda dalam Perang Linggi (1756-1758). Menurut buku Jejak Pahlawan dalam Aksara yang diterbitkan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia, sejak Raja Haji menjadi Yang Dipertuan Muda IV tahun 1777, Kerajaan Riau-Johor mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, pertahanan, sosial-budaya, dan spiritual. Raja Haji mengadakan perjanjian dengan Belanda. Salah satu isinya mengenai kapal asing yang disita Belanda atau Kerajaan Riau-Johor harus dibagi dua. Perjanjian tersebut dilanggar Belanda. Usaha Raja Haji mengadakan pembicaraan dengan Gubernur Belanda di Malaka mengalami kegagalan. Pada 6 Januari 1784, pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat. Pasukan Raja Haji berhasil mengalahkannya sehingga pasukan Belanda ditarik ke Malaka pada 27 Januari 1784. Raja Haji dibantu pasukan Sultan Selangor, menyerang Belanda di Malaka pada 13 Februari 1784. Dalam situasi kritis, pasukan Belanda mendapat bantuan dari armada yang dipimpin oleh Jacob Pieter van Braam, yang sedianya akan berlayar ke Maluku. “Pertempuran meletus pada 18 Juni 1784, Raja Haji gugur dalam pertempuran tersebut bersama kurang lebih 500 orang pasukannya,” demikian tertulis dalam Jejak Pahlawan dalam Aksara . Makam Raja Haji Fisabililah di Pulau Penyengat. (Wikimedia Commons). Muhammad Sani, walikota Tanjungpinang (1985-1993) mengatakan bahwa Raja Haji telah ditetapkan sebagai Pahlawan Maritim Nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, namun pengusulan sebagai Pahlawan Nasional sempat terhenti. Setelah menjabat Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Sani mendapat tugas dari Wakil Gubernur Riau, Rustam S. Abrus, untuk mengurus kembali pengajuan Raja Haji sebagai Pahlawan Nasional. Sani kemudian mengadakan seminar kepahlawanan Raja Haji. Untuk keperluan seminar itu, dibuatlah lukisan Raja Haji oleh Arius. “Saya selaku penanggung jawab seminar memberikan contoh gambar. Saya lupa di mana gambar itu saya kutip. Gambar tersebut saya serahkan kepada Arius,” kata Sani dalam memoarnya, Untung Sabut . Gambar yang diserahkan Sani tidak berkumis. Tetapi, terjadi kejutan saat pembukaan seminar. Waktu selubung penutup lukisan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Riau, Baharuddin Yusuf, wajah Raja Haji berubah. Ada kumis melintang di wajahnya. “Semua orang terkejut. Termasuk saya. Karena semua orang tahu gambar yang saya berikan tidak berkumis,” ujar Sani. Baharuddin Yusuf tak kehilangan akal. Dia berusaha meredakan keterkejutan para peserta seminar, dengan mengatakan, “Inilah gunanya seminar, untuk mencari mana yang betul, wajah Raja Haji berkumis atau tidak berkumis.” Peserta pun tertawa. Pemerintah menetapkan Raja Haji Fisabilillah sebagai Pahlawan Nasional pada 1997. Cucunya, yaitu Raja Ali Haji, yang disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia, juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2004.*

BUKTI-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah banyak terungkap. Komisi Nasional HAM pada 2012 yang lalu juga telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran berat HAM peristiwa 1965 ke Kejaksaan Agung. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah atas tragedi kemanusiaan itu. Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden berjanji akan “menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu termasuk 1965.” Tapi harapan menipis saat Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember lalu, menyatakan pemerintah tak akan meminta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu. “Dari pertimbangan tersebut, saat diskusi film Jagal bersama Joshua Oppenheimer di Den Haag pada 22 Maret 2013, kami bersepakat akan memberikan tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, koordinator sekretariat International People’s Tribunal 1965 (IPT 65), pada peluncuran situs 1965tribunal.org , di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta (17/12). Tekanan internasional itu berupa Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965), yang akan dilaksanakan pada Oktober 2015 di Den Haag, Belanda, bertepatan dengan setengah abad peristiwa 1965. Untuk sampai ke sana, sekretariat IPT 65 bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyintas, pegiat HAM, akademisi, peneliti, seniman, jurnalis, mahasiswa, dan berbagai tokoh masyarakat serta aktivis prodemokrasi nasional dan internasional. Sekretariat IPT 65 di Indonesia dan Belanda akan mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen masa lalu, materi audiovisual, pernyataan para saksi atau testimoni dan alat bukti lain yang akan dipresentasikan dalam sidang. “Segala macam testimoni terkait masalah 65 dapat dikirim pada situs IPT, dan nanti akan ada tim yang mengolah,” ujar Saskia Eleonora Wierenga, koordinator peneliti IPT 65,  yang juga penulis buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Prosedur IPT 1965 berupa sidang HAM formal, bukan sidang kriminal yang menuntut seseorang atas dakwaan melakukan perbuatan pidana. Melainkan penuntut akan mendakwa negara Indonesia agar bertanggungjawab secara moral dan hukum berdasarkan bukti-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersebar luas dan sistematis pasca 1965-1966. Majelis hakim akan melakukan penghakiman dengan menguji bukti-bukti dan membangun rekam sejarah yang akurat dan sahih sebagai dasar untuk memberikan putusannya. Pembacaan putusannya akan dilaksanakan pada 2016 di Jenewa, Swiss. Menurut Nursyahbani, yang telah bersedia menjadi hakim adalah Elizabeth Odio Bonito, mantan ketua majelis hakim pengadilan internasional Yugoslavia, dan Helen Jarvis, mantan hakim pengadilan internasional Kamboja. IPT 65 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sepanjang 2015 yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan para penyintas serta keluarganya. Pengadilan Rakyat Internasional 1965 pada akhirnya akan menciptakan iklim politik di Indonesia, dimana HAM diakui dan dihormati.*

KAKEK berusia 75 tahun itu sabar menunggu. Wajahnya sudah banyak berubah sejak pertemuan terakhir sekira satu setengah tahun silam. Senyum lepas menyungging di bibirnya yang kini tak ditemani gigi ketika dia akhirnya kedatangan tamu yang ditunggunya. Selain sibuk di organisasi Ratu Adil (Rakyat Bersatu Bertindak berdasarkan Agama dan Ilmu), Efendi Saleh, kakek tadi, dan keluarganya sedang aktif menuntut ganti-rugi kepada Yayasan Saint Carolus. Menurutnya, sebagian lahan RS Carolus di jalan Salemba merupakan lahan rumah neneknya, Nyi Metrasari Raden Sukaesih, di mana dulu dia ikut tinggal, yang diambil paksa penguasa Orde Baru. “Kita lagi sedang berperkara,” katanya sambil tertawa kecil. Kisah persengketaan keluarganya dengan Yayasan Saint Carolus menyeruak tak lama setelah Prahara 1965. Pada masa pemerintahan Sukarno, Yayasan Saint Carolus meminati lahan tempat tinggal neneknya yang terletak persis di samping RS Saint Carolus. Yayasan lalu melakukan berbagai upaya. Setelah upaya membeli tak berhasil, yayasan pernah berusaha menukar guling lahan milik neneknya dengan lahan di Jalan Raden Saleh, Jakarta. “Itu sudah ada surat-suratnya, mau dikasih,” ujar Efendi. Tapi upaya yayasan itu selalu bertepuk sebelah tangan. Sukaesih tak pernah tertarik melepas lahannya. Meski tak jelas apa alasannya, penolakan yang memercikkan bibit api dalam sekam itu sangat mungkin terkait dengan faktor historis lahan itu yang kisahnya membentang 40 tahun ke belakang dari saat itu. Pada 1926, bersama adiknya yang bernama Poeradisastra (ayah sastrawan Saleh Iskandar Poeradisastra atau lebih dikenal dengan Buyung Saleh), Sukaesih ikut ambil bagian dalam pemberontakan petani melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Cilegon. “Dia (Poeradisastra, red .)yang mendapat tugas mengorganisasi orang dari Ciamis ke Banten,” kata Saleh. Suami ketiga Sukaesih, seorang tentara Belanda bernama Johannes Hermanus Philippo, diam-diam ikut bersumbangsih dengan memberi bantuan. Tapi dia ketahuan dan dipecat sementara Sukaesih di-Digul-kan. Peran itulah yang membuat pemerintah republik kemudian membalas jasa Sukaesih dengan penghargaan sebagai perintis pergerakan kemerdekaan. Selain itu, negara memberinya sebidang tanah di Jalan Minangkabau. Sementara itu, tanah di Jalan Salemba Raya 35 merupakan hibah dari seorang pegawai Departemen Pekerjaan Umum. Oleh Sukaesih tanah di Manggarai dijadikan usaha toko bahan bangunan, sementara yang di Salemba seluas 800-an meter persegi untuk tempat tinggal. Tanah yang bentuknya memanjang ke belakang itu berdampingan dengan kantor dan gudang milik BAT (British American Tobacco) di sebelah kanan dan RS Saint Carolus di sebelah kirinya. Efendi dan orangtuanya ikut tinggal di situ. Kamar Efendi menempati bagian belakang bungalo yang terletak paling belakang. Teman-temannya biasa main ke situ. Efendi aktif membantu perguruan silat yang didirikan ayahnya. Perguruan silat yang didirikan Adang Saleh (ayah Efendi) itu bernaung di bawah Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Mereka biasa berlatih di halaman rumah atau lapangan di belakang Perguruan Rakyat yang terletak di samping gudang BAT. Perguruan Rakyat menjadi tempat Efendi sekolah dan Sukaesih bekerja sebagai bendahara. Menurut Ruth McVey dalam Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution , para pemimpin PNI Batavia mendirikan perguruan itu pada 1928. Tanah itulah, termasuk milik Sukaesih, yang diminati Yayasan Saint Carolus. Yayasan kemungkinan membutuhkannya untuk memperluas rumahsakit. “Carolus punya rencana banyak, sejak lama itu. Tapi kebentur sama kita,” ujarnya. G30S, yang diikuti oleh perubahan peta politik nasional, ikut mengubah keadaan di daerah itu. Semua yang “berbau” kiri dan Sukarnois mulai “diburu” dan “digebuk”. Mahasiswa antikomunis, antara lain dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menjadi aktor terpenting. Tentara memasok segala kebutuhan mahasiswa. Pihak-pihak antikomunis ikut mendukung. “Nasi bungkus untuk mahasiswa itu keluar dari dapurnya Saint Carolus. Karena saya bersebelahan, saya tahu keluarnya nasi bungkus itu,” kata Efendi. Sekira 1966, anak-anak KAMI menggerebek rumah Sukaesih dan memasangi sebuah plang bertuliskan: Ikut Gerwani Djakarta Raja. “Plang itu dirobohin sama anak-anak,” kata Efendi. Efendi sendiri selamat karena sebelumnya sudah diberitahu akan adanya aksi oleh salah seorang anggota KAMI yang sering nongkrong di rumahnya. “Waktu adik saya mau dibawa sama mereka, yang bela anak-anak GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, red .).” Rumah dan isinya pun menjadi acak-acakan dan banyak yang hilang. “Semua ijazah, semua keterangan saya habis dibakar anak-anak KAMI itu,” katanya. Bukan hanya itu, kamar Efendi pun digali. “Katanya saya menimbun senjata.” Efendi terpaksa melarikan diri hingga ke Bali. Sempat bergonta-ganti pekerjaan dalam pelariannya, dia akhirnya tertangkap sekitar tahun 1969. Ayahnya juga kena tahan lima tahun. “Padahal PKI juga bukan, dia justru PNI,” kata Efendi. Berita tentang rumah neneknya sudah tak diketahuinya lagi. Selepas dari tahanan rezim Orde Baru pada 1979, Efendi hanya tahu neneknya sudah meninggal dan sebelumnya pindah ke Cipinang. Lahan rumah neneknya telah menjadi bagian RS Carolus. Bagaimana ceritanya lahan Carolus membesar bahkan hingga ke lahan Perguruan Rakyat, dia tak tahu. “Perguruan Rakyat itu yang sekarang jadi kamar mayatnya Saint Carolus; asrama perawat itu dulunya lapangan di depan rumah saya,” ujarnya. Efendi hanya tahu sedikit dari teman-temannya, “habis Laskar Arief Rahman Hakim menggerebek itu diserahkan kepada PMKRI.” Kini, keluarga Efendi menuntut haknya. "Kenapa yang lain dapat ganti rugi, keluarga saya tidak?” ujarnya. Tapi Yayasan Carolus bersikukuh sudah membeli tanah itu dari sebuah yayasan yang beralamat di Jalan Salemba Raya 35. Sengketa itu pun beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Ada panggilan kepala desa, lurah. Penduduk setempat yang tua-tua tau bahwa memang kita pernah tinggal di situ. Saksi-saksi banyak,” jelasnya. “Semua diambil sama Carolus. Itu negara yang ngasih, negara juga yang ngambil, atas nama negara tapi sebenarnya bukan negara,” tutupnya.*