Hasil pencarian

SAYA tiba ke negeri ini ketika daun-daun mulai menguning dan berguguran. Cuaca mulai dingin dan awan mendung mulai bergelayut di langit, seperti menahan berkantung-kantung air yang siap tumpah membasahi bumi. Belanda memasuki musim gugur. Tak ada yang lebih syahdu dari musim gugur; ketika matahari mulai meredup di siang hari, tak seperti musim panas yang telah berlalu. Pada Jumat 2 Oktober pekan lalu, sebuah simposium mengenai peristiwa 1965-1966 diselenggarakan di International Institute voor Social Geschiedenis atau Institut Internasional untuk Sejarah Sosial di Amsterdam. Sehari sebelumnya, di Ketelhuis, Amsterdam, diselenggarakan pemutaran film Living of Years Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson, sebuah film yang berlatarbelakang kejadian politik menjelang kejatuhan Sukarno. Yang menarik adalah diputarnya film dokumenter dari seorang jurnalis Belanda yang bekunjung ke Indonesia pada 1969. Jurnalis TV tersebut mewawancarai Menteri Penerangan Budiardjo dan wartawan Nono Anwar Makarim. Reportase itu, saya duga, dilakukan karena sebelumnya telah ada berita mengenai pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yang diungkap oleh Poncke Princen. Poncke datang ke Purwodadi pada pertengahan Februari 1969 disertai dua wartawan Belanda Henk Kolb dan Cees van Caspel dari harian De Haagsche. Setelah mendapat keterangan mengenai pembunuhan massal di Purwodadi dari seorang pastor setempat, berita menyebar kemana-mana. Namun kisah tersebut tak jadi ekslusif milik De Haagsche karena Poncke keburu membocorkan kejadian itu pada Harian KAMI, yang dipimpin oleh Nono Anwar Makarim, narasumber dalam dokumenter tersebut. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang “flawless,” demikian istilah yang digunakan Aboeprijadi Santoso, wartawan senior yang bermukim di Amsterdam, Nono menceritakan dialah wartawan pertama yang berhasil pergi ke Purwodadi untuk melihat situasi. Paling tidak demikian versinya. Kendati sebelum dia, jelas Poncke, Henk Colb dan Cees van Caspel adalah rombongan wartawan pertama yang tiba ke ibukota Kabupaten Grobogan tersebut sebelum Nono datang. Simposium mengenai peristiwa 1965 pun tak kalah menariknya. Menampilkan lebih dari sepuluh sejarawan ahli Indonesia, yang datang dari berbagai negeri. Mereka mengungkapkan apa yang selama ini tidak pernah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Atau kalau pun tahu, menyimpan hal itu sebagai rahasia. Pada 1 Oktober yang lalu berbagai media di Belanda menurunkan tulisan tentang peristiwa tersebut. Mulai Volkskrant sampai  NRC Handelsblad bahkan NPO, salah satu stasiun televisi Belanda pun menyiarkan film Senyap karya Joshua Oppenheimer dan sebelumnya menyiarkan pula tentang peran Pater Beek di era awal berdirinya Orde Baru. Beek dikenal sebagai pastor katolik anti-komunis berdarah Belanda yang banyak memberikan pelatihan kepada para mahasiswa dan pemuda Katolik untuk menghadapi kekuatan PKI. Beek pernah mengirim surat terbuka kepada Presiden Sukarno, menyatakan keberatan terhadap kebijakan Sukarno memberi PKI ruang terlalu luas dalam panggung politik nasional. Pada musim dedaunan mulai meranggas ini, 50 tahun peristiwa 1965 diperingati secara utuh. Tak hanya mengenang sepuluh pahlawan revolusi yang tewas pada 1 Oktober 1965 (terdiri dari enam jenderal AD, dua perwira menengah di Yogyakarta, satu perwira pertama di Jakarta dan Ade Irma Suryani) tapi juga mengenang ratusan ribu nyawa lainnya yang tewas sepanjang tahun 1965-1966. Karena sejarah adalah guru kehidupan maka kepadanyalah kita belajar tentang hari ini dan masa depan. Semoga peristiwa yang kelam itu tak pernah lagi terulang.

PADA 22 Juni 1962, pukul 14.00, Letnan Satu dr. Ben Mboi tiba-tiba dibangunkan dari tidur siang di baraknya. Komandan Datasemen Kesehatan Pasukan Khusus (Dandenkes Pasus) itu, menerima panggilan tugas bertempur di Irian Barat (sekarang Papua). Di markas RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) Cijantung, Ben Mboi menghadap komandan yang akan memimpin operasi militernya, Kapten Benny Moerdani. “Operasi ini, Operasi Naga namanya. Kita akan diterjunkan di Irian Barat bagian selatan. Persisnya dimana, nanti akan dijelaskan,” demikian instruksi Benny dalam Ben Mboi: Memoar Sorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja . “Pergi menuju perang riil seperti Operasi Naga, seolah kita tidak tahu hendak pergi kemana meski pertempurannya pasti,” kenang Ben Mboi melukiskan perasaannya saat itu. “Kita tidak tahu apakah akan terluka atau tidak, akan hidup atau tidak, akan pulang atau tidak. Siapa yang tidak takut?” Sasaran Operasi Naga adalah menduduki kota Merauke untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda yang dipusatkan di Pulau Biak. Operasi ini diminta langsung oleh Kepala Staf KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Mayor Jenderal Achmad Yani untuk menambah bobot di medan diplomasi. Rencananya, apabila Belanda tetap mempertahakan Irian Barat, Pulau Biak akan diinvasi oleh pasukan gabungan TNI dalam Operasi Jayawijaya yang dipimpin langsung oleh Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Benny memperkirakan, “kalau Merauke bisa diserbu, ada anak istri Belanda yang bisa kita sandera. Mereka pasti harus mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk menyelamatkan. Berarti, pertahanan di bagian lain Irian akan terbuka lebar atau setidaknya pertahanannya akan kacau- balau,” tulis Julius Pour dalam Benny Murdani: Profil Prajurit Negarawan . Operasi Naga menjadi operasi penerjunan terbesar dari kampanye Trikora. Melibatkan 215 personel, terdiri dari 55 pasukan RPKAD dan 160 pasukan dari Batalyon 530/Brawijaya. Persiapan yang serba cepat membuat operasi ini tidak diperhitungkan dengan cermat. Penerjunan dilakukan pukul 00.00, 24 Juni 1962. Disinilah awal petaka bagi pasukan Operasi Naga. Cuaca yang gelap ditambah lebatnya hutan Papua, membuat titik pendaratan terlihat samar-samar oleh pilot dan navigator. Pasukan kesasar sejauh 30 km lebih ke utara dari rencana droping zone , Sungai Merauke. “Sungai yang disangka Sungai Merauke, ternyata Sungai Kumbai,” tulis Pour. Benny merencanakan, seminggu setelah menjejakan kaki di Papua, seluruh pasukan sudah bisa terkonsolidasi. Namun, pasukan terpencar lebih lama dari yang diduga. Musuh terbesar mereka bukan tentara Belanda, melainkan alam Papua. Para penerjun disambut pohon-pohon yang menjulang 20 hingga 30 meter. “Beberapa orang tewas seketika karena mendarat di atas rawa. Belum adanya pengalaman melakukan terjun malam, ditambah beban ransel seberat 30 kg, menyebabkan mereka yang mendarat langsung tenggelam,” tulis Pour. Selama sebulan, pasukan menyusuri sungai dan hutan belantara menuju Merauke. Ben Mboi menuturkan, mulai dari daun bluntas dan buah nipah, gabus sungai, hingga biawak jadi santapan mereka demi bertahan hidup. Kontak senjata dengan tentara Belanda terjadi pada 6 Juli 1962. Pasukan Benny yang sedang berisitirahat diserang mendadak dari satu peleton Marinir Belanda. Benny nyaris tewas karena kepalanya diterjang peluru oleh penembak jitu. Beruntung, peluru itu menyambar topi rimba Benny. Benny bersama pasukannya dibawa tentara Belanda ke markas Marinir di Merauke. Mereka dijamu makan dengan status tertawan. ”Karena kesal tidak pernah bisa meringkus Benny, jaket tempurnya ditempel di dinding markas, dijadikan sasaran latihan lempar pisau oleh tentara Belanda,” tulis Pour. “Beberapa pasukan bahkan tercecer hingga sampai ke Papua Nugini dan ditangkap tentara Australia,” tulis Ben Mboi. Mereka di antaranya Rumasukun, Ismail, dan Sutiyono, rekan Ben Mboi. “Setelah gencatan senjata, seorang pasukan Indonesia bernama Serma Teguh Sutamin tersesat masuk ke kampung Papua dan di bunuh oleh orang kampung situ,” lanjut Ben Mboi. Sumber-sumber Belanda yang diteliti P.J. Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas menyatakan bahwa upaya penyusupan ini belum menjadi bahaya bagi posisi Belanda. Kelemahan terbesar mereka adalah droping tidak baik, tidak mendapat bantuan penduduk, dan pemerintah pusat Indonesia tidak membekali mereka dengan cukup. Sedangkan menurut M. Cholil dalam Sedjarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat yang diterbitkan Pusat Sejarah TNI, Operasi Naga mencapai hasil yang memuaskan. “Berkat kegiatan-kegiatan gerilya pasukan-pasukan ini, maka Belanda terpaksa memperbesar kekuatannya di Merauke yang semula hanya dua kompi menjadi dua batalion,” tulis Cholil. Pasukan Indonesia yang gugur dalam Operasi Naga berjumlah 36 orang dan 20 orang hilang. Sementara korban di pihak Belanda sebanyak 10 orang. Setelah kampanye Trikora usai, diketahui bahwa wilayah selatan Papua bukanlah medan penerjunan yang mudah ditaklukkan. “Bahkan tentara Jepang yang paling berani sekalipun tidak akan berani melakukan pendaratan di sana pada pagi buta seperti yang kalian lakukan,” kata seorang pilot Hercules Amerika kepada Ben Mboi. “Memang benar, itulah patriotisme. Patriotisme dapat mendorong kita ke bibir tebing ketololan dan kegilaan. Here I am !” kata Ben Mboi.

SEPANJANG tahun 1971-1972 udara di kamp pengasingan Moncongloe Sulawesi Selatan begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Kemarau panjang. A.M. Hustin, tapol (tahanan politik) dari Barru seorang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat, menceritakan kisah itu melalui cerita pendek, sepanjang sembilan halaman. Menulis dengan tangannya sendiri dengan tinta hitam. Judulnya Pesta Laron di Malam Natal. “Dan memang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami sebagai orang tahanan yang serba krisis dan tak berpunya untuk suatu pesta yang mewah. Sudah setahun lamanya kami tak mendapat sayur dan ikan dari dapur umum,” tulisnya. Hustin, menulis kisah ini pada 1972, usai melakukan perayaan Natal di gereja dalam kawasan kamp. Dia menggambarkan, kondisi para tahanan ketika kembali ke barak. Semua tak bisa tertidur. Tahanan-tahanan itu melamun, membuat kelompok-kelompok kecil dan mulai bercerita pengalaman masa lalu. Para tapol, mengingat gulai ayam, makanan yang lezat, serta kegembiraan malam Natal. Tapi, di kamp semua hanya hayalan. “Kami hanya mendapat beras satu belek susu untuk satu hari dan garam satu belek susu untuk satu bulan.” “Rumput yang biasa kami gunakan sebagai sayur dari hutan seperti sentrium dan lempuyang dan daun-daun ubi di kebun, seluruhnya belum bertunas akibat kemarau yang sangat panjang di tahun ini.” “Sayur yang dibawa oleh para kelontong dari kota, tak mampu kami beli, kami miskin melarat. Ya! Nasib tahanan.” Akhirnya dengan rasa lapar, para tahanan baik yang beragama Nasrani dan Muslim, menjadikan laron sebagai hiburan. Laron-laron yang mengerubungi lampu stromking dikumpulkan. “Semua alat-alat seperti rantang, ember, panci,  digunakan dan demikianlah peristiwa ini kami lalui dengan gembira. Sehingga tanpa disadari lonceng dipukul oleh kawan-kawan petugas jaga malam berbunyi empat kali sebagai pertanda bahwa subuh sudah tiba,” tulis Hustin. Sementara pembentukan koperasi dalam kamp, untuk meningkatkan kesejahteraan para tapol ditukarkan dengan gula, sabun, ataupun pasta gigi. Namun, hasil penjualan bambu, kayu dan batu gunung diserahkan pada petugas kamp. Keberadaan koperasi ini digambar oleh Munir, salah seorang tapol, melalui surat-surat pribadinya ke orang tua. Taufik dalam Kamp Pengasingan Moncongloe mengutip isi surat tersebut, “Sedikit saya memberikan bayangan sebagai salah satu cara untuk meringankan saya ialah bahwa di sana (Moncongloe) kami ada mempunyai koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tapol semua dari pelaksananya (pengurusnya) dari tapol juga tapi akan pengawasan pertugas (CPM). Dari berbagai sektor kegiatannya telah berlangsung kira-kira tiga tahun ini, antara lain menerima uang titipan (simpanan) dari anggota dengan punya imbalan jasa (bunga) 5 persen sebulan. Sangat menarik perhatian saya kehidupan sebagian teman-teman saya telah menempuh jalan ini, dimana mereka telah boleh mengatur hidupnya walaupun sederhana mungkin dengan uang hasil titipan mereka di koperasi.” “Dengan maksud inilah, mendorong saya mendatangi ayah bunda lewat surat ini kiranya restu dan sekaligus layanan cinta kasih dari ibu bapak untuk meringankan kesehatan dan fisik saya yang semakin hari semakin buruk. Kiranya hak itu termakan di hati ayah bunda dan tidak akan terlalu menyulitkan pengusahaannya maka anakda mengincar-incar kalau ada Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) berarti sudah mendapat imbalan Rp1000 (seribu rupiah) setiap bulan.” “Seribu tiap bulan ini akan menolong kehidupan saya dalam arti semuanya mungkin, tetapi yang pasti sebaiknya kontinyu (tidak terputus) daripada kiriman yang insidentil walapun mungkin dalam jumlah banyak, tetapi sulit diatur (direncanakan).” Pembangunan kamp Moncongloe untuk menempatkan tapol bagi masyarakat yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun organisasi di bawah naungan partai di tempatkan di salah satu kawasan terpencil bernama Mocongloe –yang saat ini masuk dalam kawasan Kabupaten Gowa. Kamp ini pertama kali dirintis tahun 1969. Pola pemanfaatannya dinyatakan sebagai program transmigrasi lokal. Pada Maret 1969, 11 orang tapol dari Makassar diberangkatkan ke Moncongloe, masing-masing tujuh orang laki-laki dan empat orang perempuan. Beberapa bulan kemudian tapol lain didatangkan sebanyak 44 orang. Dan pada akhir 1969, fasilitas kamp sudah selesai. Dimana terdapat barak laki-laki ukuran 6 x 20 meter sebanyak empat buah, barak wanita 1 buah, tempat piket, 1 buah poliklinik, masjid ukuran 7 x 10 meter, gereja ukuran 7 x 10 meter, aula 6 x 20 meter, koperasi, dan lapangan upacara. Dengan luas keseluruhan kamp adalah 150 meter persegi. Hingga akhir tahun 1971, jumlah tapol yang menghuni Kamp Mocongloe mencapai 911 orang, terdiri dari 52 perempuan dan 859 laki-laki. Rinciannya sebanyak 250 tapol dari penjara Makassar, dan selebihnya saat mejelang pemilihan umum tahun 1971 didatangkan dari Majene, Polewali Mamasa, Pinrang, Tana Toraja, Palopo, Pinrang, Pare-pare, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu mengusulkan pembubaran IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ahok mengkritik mekanisme perekrutan mahasiswa dan gaya militer di IPDN. Menurut Ahok, IPDN hanya memberikan pembekalan kesatuan korps. Menilik sejarah, pendidikan untuk kaum birokrat dimulai pada mula abad ke-20. Penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera tak lepas dari perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Setelah penerapan liberalisme ekonomi pada 1870, ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat. Pabrik dan perkebunan berdiri. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Pemodal menginginkan tenaga kerja terampil, tapi murah. Pemerintah kolonial menyediakan jalan untuk kepentingan pemodal. Mereka membuka pendidikan untuk bumiputera. “Singkatnya, tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga kerja murah,” tulis Sumarsono dalam Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial mengubah tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera. Menurut Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 , desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menuntut pemerintah kolonial mempekerjakan sejumlah besar orang Jawa terpelajar. “Hanya orang-orang Jawa dari kalangan pembesar yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi,” tulis Akira. Kepentingan ini kemudian sejalan dengan kebijakan politik etis Belanda pada awal abad 20. Pendidikan menjadi sarana penting bagi pemerintah Belanda untuk membayar utang budinya kepada negeri koloni. Maka pada 1900, pemerintah kolonial mendirikan OSVIA (Opleiding Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera) –setingkat perguruan tinggi– di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. OSVIA menerapkan pendidikan bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bumiputera boleh melanjutkan pendidikan ke OSVIA asalkan sudah mengecap pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa (Europeesche Lagere Schoolen). Ini berarti OSVIA hanya boleh dimasuki anak-anak kaum bangsawan. Sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan pendekatan elitis dalam proses perekrutan birokrat. Gagasan ini berasal dari direktur pendidikan etis yang pertama, J.H. Abendanon. Menurut M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 , pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputera yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputera yang mampu mengambilalih pekerjaan pegawai pemerintah Belanda. “Sehingga tercipta elite baru yang tahu berterimakasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan fanatisme ‘Islam’, dan akhirnya menjadi teladan yang akan dijiwai masyarakat pribumi golongan bawah,” tulis Ricklefs. OSVIA kemudian berubah jadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren) pada 1927. MOSVIA menerima lulusan bumiputera dari sekolah lanjutan khusus Bumiputera, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) –setingkat sekolah menengah pertama–untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputera. Setelah menjalani masa pendidikan, lulusan sekolah pemerintahan bentukan Belanda ini diangkat sebagai birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan. Menurut Akira Nagazumi kalangan priayi rendah sangat berambisi mencapai posisi birokrat. Bagi priayi, status sosial sebagai pejabat pemerintah akan memberikan kedudukan terhormat sekaligus memutus penghambaan mereka kepada pembesar pribumi (raja dan bupati). Singkatnya, “sekolah hanya dipandang perlu bagi mereka yang ingin menjadi pejabat,” tulis Akira mengutip Mas Ngabehi Dwidjosewojo yang menggambarkan pendidikan priayi di zaman kolonial. Meski telah berhasil menjadi birokrat, bumiputera tak dapat menembus statifikasi rasial yang yang diciptakan dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bumiputera tetaplah bumiputera. Biasanya bumiputera lulusan sekolah pegawai pemerintah menjabat sebagai juru tulis ataupun mantri. Ini jabatan terendah dalam hierarki pemerintahan kolonial. Menurut R.Z Leirissa dalam Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950 , sistem pendidikan kolonial menghasilkan dua kelompok bumiputera. Pertama, kaum birokrat. Mereka penjaga kelangsungan sistem pemerintahan kolonial dan cenderung menjauh dari rakyat kebanyakan. Kedua, kaum pergerakan. Disebut juga sebagai anak haram politik etis karena menentang sistem kolonial. Contohnya Tjokroaminoto dan R. Goenawan. “Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda. Membentuk kesadaran nasional, berbagi gagasan dan pengalaman hingga menjadi sebuah embrio bangsa,” tulis Takashi Siraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 .

KORBAN pembantaian massal pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya anggota dan simpatisan PKI. Tetapi juga orang-orang nasionalis atau Sukarnois seperti Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Sutedja, yang dihilangkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. “Ayah saya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor 351 tahun 1989 yang menyatakan tidak terlibat Gerakan 30 September,” kata Anak Agung Gede Agung Bagus Sutedja, anak sang gubernur, dalam bedah buku Nasib Para Soekarnois: Penculikan Gubernur Bali Sutedja, 1966 di LBH Jakarta, 1 Oktober 2015. Bagus Suteja menyebut ayahnya yang lahir tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942 sehingga tercatat sebagai veteran sejak 29 Juli 1964. Menurut Aju, penulis buku, menghilangnya Gubernur Sutedja berlatar belakang konflik Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bali. Sutedja yang dekat dengan Sukarno dituduh masuk PKI. “Ada perseteruan internal di tubuh PNI antara kubu Sutedja dan kubu I Nyoman Mantik serta Wedastera Sujasa,” kata Aju. Dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, sejarawan Geoffrey Robinson menyebutkan bahwa Nyoman Mantik adalah seorang antikomunis yang kukuh. Sudah sejak tahun 1957 dia melancarkan serangan gencar terhadap PKI, mengingatkan bahaya kudeta komunis, dan menyerukan kepada Presiden Sukarno agar melarang partai ini. Pada 1958, ketika upayanya untuk menjadi gubernur dimentahkan oleh pilihan Sukarno kepada Sutedja, Mantik mulai menuduh Sutedja sebagai simpatisan komunis. Dalam kampanyenya, Mantik dibantu oleh sosok antikomunis yang ganas, Wedastera Suyasa. “Lebih daripada tokoh PNI lokal manapun, kedua eks pemuda inilah –Mantik dan Wedastera– yang bertanggung jawab atas meningkatnya polarisasi politik di Bali sesudah tahun 1958. Sesudah kudeta 1965, Mantik bekerja keras untuk ′meng-Golkar-kan′ PNI Bali, yang pada hakikatnya berarti membersihkan organisasi elemen-elemen Sukarnois yang berafilias dengan PNI,” tulis Geoffrey Robinson. Setelah G30S konflik semakin berkembang, apalagi setelah Sutedja pergi ke Jakarta. “Pada 9 Desember 1965, Anak Agung diisukan oleh lawan-lawan politik melarikan diri ke Jakarta. Itu tidak benar, karena ada undangan resmi dari ketua MPRS Chairul Saleh untuk hadir di Bandung dalam rangka sidang gabungan ke-10 MPRS. Juga menghadiri sidang-sidang akhir tahun dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45,” kata Bagus Sutedja. Selain itu, Bagus Sutedja mengatakan bahwa ayahnya dipanggil oleh Presiden Sukarno ke Istana Negara pada 10 Desember 1965. Presiden membutuhkan bantuannya. Sukarno pun mempercayai bahwa dia tidak terlibat G30S. Setelah pertemuan itu, dia tinggal di Jakarta. “Kemudian pada tanggal 29 Juli 1966, saksinya adik saya yang perempuan bersama almarhumah ibu saya, didatangi empat orang militer berseragam membawa senjata laras panjang dan pistol, membawa mobil Nissan warna abu-abu. Sejak saat itu, tidak tahu lagi bagaimana nasib Gubernur Sutedja,” kata Bagus Sutedja. Nursjahbani Kartjasungkana, aktivis hak asasi manusia yang mendorong Internasional People’s Tribunal 1965 menegaskan bahwa setelah G30S banyak orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan PKI dibunuh atau ditahan atas tuduhan ikut terlibat dalam pemberontakan. Padahal, mungkin hanya karena dendam pribadi yang akhirnya mengakibatkan pembantaian. “Pemerintah tidak boleh melihat konflik 1965 semata-mata konflik ideologis. Ini ada aspek kemanusian. Paling tidak, bahwa pernah terjadi kejahatan HAM serius, as bad as genocide, ” kata Nursjahbani. Ketua Komnas HAM Bidang Internal, M. Imdadun Rahmat, menyambut baik hadirnya buku tentang G30S dari perspektif di luar pemerintah. “Masyarakat bisa menggunakan nalarnya untuk mencari kebenaran masing-masing,” katanya. Selain Gubernur Bagus Sutedja, buku ini juga menceritakan kisah enam kepala daerah lainnya yang dituduh terlibat G30S: Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI Oeloeng Sitepu, Gubernur Sumatera Selatan Pagar Alam, Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, Gubernur Jakarta Henk Ngantung, Gubernur Kalimantan Barat Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, serta Gubernur Jawa Tengah Mochtar.

KONGSI Dagang Belanda (VOC) tak ingin mengulangi kesalahan Spanyol di Minahasa. Akibat sewenang-wenang, Spanyol diusir penguasa setempat. Belanda memilih jalur persahabatan. Simon Cos merintis persahabatan itu pada 1655, setelah armada kecilnya berlabuh di Sungai Monango Labo. “Dengan diplomasi ‘topi di tangan’ serta ‘tepukan bahu’, mulailah Kompeni merayu dan membujuk penduduk,” tulis Bert Supit dalam Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua . Persahabatan itu membuahkan bantuan pendirian Benteng Nederlandsche Vastigheyt di Manado. Bagi Cos, Manado amat strategis sebagai pos terdepan Maluku dan penghasil beras, komoditas yang amat diperlukan Belanda. Pendirian benteng tersebut diprotes Makassar dan Spanyol, mitra niaga beras Tondano (sekarang ibukota Kabupaten Minahasa). Orang-orang Tondano pun menolak berhubungan dengan tamu barunya itu. Cos menaksir kekuatan Tondano sebesar 1.400 pria dewasa. Didukung serdadu Ternate dan Bolaang plus memanfaatkan alam, Cos menyerang Tondano pada Juni 1661. Setelah menutup Sungai Temberan yang menggenangi Tondano, Cos memimpin pasukan dengan empat perahu besar untuk menaklukkan Tondano. Rakyat Tondano telah siap bertempur dengan mempersiapkan peralatan perang, logistik, ribuan perahu untuk medan berawa. Pertempuran berjalan sengit. Perahu-perahu Tondano yang dilengkapi meriam mampu menyaingi kora-kora pasukan Belanda. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Cos segera insyaf bahwa taktiknya salah. Rumah-rumah Tondano dibangun di atas air menggunakan kayu. Penduduknya tak masalah dengan genangan air, meski yang kebanjiran menyingkir ke Toulour. “Belanda sama sekali tidak menduga bahwa rakyat tani primitif yang merumah di atas air ini dapat menyiapkan persediaan-persediaan perang yang demikian lengkap,” tulis Giroth Wuntu dalam Perang Tondano, 1661-1809 . Kegigihan Tondano menyulitkan pasukan Belanda, yang sama sekali tak bisa melakukan serangan darat akibat taktik genangan air, dan gagal dalam serangan air. Cos menghentikan ofensifnya untuk memilih taktik baru berupa pengepungan. Sambil mengepung, pasukan Belanda mengultimatum: meminta penduduk Tondano meninggalkan rumahnya di atas air dan pindah ke daratan di tepi danau, menyerahkan pemimpin-pemimpin perlawanan, dan membayar denda 50-60 budak. Ultimatum itu tidak diindahkan. Dengan tertunduk malu, Cos mengakhiri “petualangannya” dan membawa pulang pasukannya ke Manado. Sementara itu, jesuit Spanyol, Pater de Miedes memberi angin segar kepada Tondano. Dia mengorganisir kekuatan melawan Belanda dan menyuplai mesiu serta keperluan lain untuk serangan balasan. Pada 1663, Tondano dengan bantuan Spanyol dan berkekuatan lima kapal menyerang Belanda di Manado. Perlawanan mereka tak berlangsung lama karena Spanyol harus mengatasi bajak laut Tionghoa. Pada 2 Juni 1663, Spanyol menarik diri untuk konsentrasi ke Manila. Kepergian Spanyol membuat Tondano kehilangan sekutu politik, militer, dan mitra niaga. Seiring perjalanan waktu, para pemimpin Tondano akhirnya memutuskan mendekat ke Belanda karena beras menumpuk. Mereka terpaksa mematuhi poin pertama ultimatum Cos. Belanda menyambut baik keputusan itu. Jacob Geel, utusan Gubernur Antoni van Voorst ke Manado, mencatat penyerahan itu: “Akhirnya orang Tondano serta lain-lain yang jahat itu menjadi patuh pada Kompeni, dan telah membakar perkampungan mereka di atas air dan telah mulai membangun kembali satu perkampungan baru di daratan, di tempat yang ditunjuk oleh komandan kita.” “Dengan demikian berakhirlah Perang Tondano,” tulis Supit.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel . Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 , sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang. “Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Van den Bosch berhasil mengerahkan para Bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutannya. Dia hanya memerlukan sejumlah kecil pegawai administrasi Belanda untuk mengawasi kelancaran seluruh sistem,” tulis Lombard. Dalam praktiknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budidaya menjadi tanam paksa. “Kesetiaan penguasa lokal kepada penguasa Belanda diimbangi dengan pembayaran gaji yang besar dan hadiah persentase dihitung dari panen tanaman dagang yang dihasilkan kabupaten masing-masing,” tulis Robert van Niel dalam Sistem Tanam Paksa di Jawa. “Kerja yang dituntut dari kaum tani diperlakukan sama seperti corvee (rodi atau kerja paksa).” Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan lebih dari lima persen. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Niel mencatat, beberapa daerah melibatkan 90 persen keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Tidak pelak lagi, petanilah yang harus memanggul derita tanam paksa. “Terlalu banyak waktu dicurahkan untuk penanaman pemerintah sehingga menelantarkan tanaman padi. Apabila terjadi gagal panen selama setahun atau dua tahun maka terjadilah bencana kelaparan, muncul wabah penyakit, dan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain,” tulis Van Niel. Sementara itu, Lombard mencatat, selama empat dekade diterapkan, sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda. Roman Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat desa sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertalian feodal mengikat petani sebagai kawula yang harus tunduk terhadap bupati. “Orang Jawa dianiaya!” kata Multatuli yang bernama asli Eduard Douwes Dekker. “Orang merasa biasa, bahwa beratus-ratus keluarga mendapat panggilan dari tempat jauh, untuk tanpa bayaran mengerjakan ladang-ladang milik bupati. Orang merasa hal biasa, bahwa mereka memberikan tanpa bayaran barang makanan untuk keperluan rumah tangga bupati. Dan jika bupati berkenan menyenangi seekor kuda, seekor kerbau, seorang anak gadis, seorang istri orang biasa, maka dianggap luar biasa atau mustahil jika orang itu tidak mau menyerahkan tanpa syarat apapun.” Kaum liberal Belanda menentang sistem tanam paksa dan secara bertahap dihapuskan pada 1870. Penolakan ini juga datang dari kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dan potensi usaha di Jawa. Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur kepemilikan tanah negara seraya memberikan peluang masuknya modal swasta.

TERINSPIRASI oleh penerbang bunuh diri Kamikaze, Jepang membentuk barisan bunuh diri (Jibakutai) di Indonesia pada 8 Desember 1944. Jibaku kemudian diserap sebagai kata Indonesia yang artinya “menyerang musuh dengan jalan menubrukkan dirinya (yang sudah dipersenjatai dengan bom atau alat peledak lainnya) pada musuh; bertindak nekat.” Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai mencapai 50.000 orang. Ia didirikan di beberapa daerah. Di Bali misalnya, Jibakutai disebut juga Bo’ei Teisin Tai. Pada Desember 1944, pihak berwenang Jepang melaporkan bahwa orang Bali “minta bagian dalam menghajar musuh” dengan ikut Bo’ei Teisin Tai. “Mereka mencatat bahwa para intelektual, kebanyakan guru sekolah, redaktur media massa dan sebagainya merupakan mayoritas nama-nama yang terdaftar. Kesatuan Bo’ei Teisin Tai pertama berdiri pada Maret 1945, dan pada Juni 1945, grup kedua bertolak dari Buleleng ke Gianyar untuk latihan,” tulis sejarawan Geoffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata. Kendati namanya sebagai pasukan berani mati, namun Jibakutai seperti barisan semimiliter lain bentukan Jepang (Peta atau Pembela Tanah Air dan Heiho), dipersiapkan hanya sebagai pendukung tentara Jepang. “Haruslah diperhatikan bahwa satuan-satuan ini dipersenjatai dan dilatih hanya dengan bambu runcing…Tujuan melatih kelompok-kelompok ini adalah saling kerja sama dan mendukung kepada perang, bukanlah ikut serta secara militer sebagai satuan-satuan tempur,” tulis sejarawan Joyce C. Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang . Bahkan, sejarawan Nugroho Notosusanto, menegaskan bahwa Jibakutai tidak pernah mempunyai eksistensi yang nyata sebagai organisasi monolitis seperti yang lain-lain. “Barisan itu lebih merupakan ungkapan daripada tekad pemuda Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya terhadap musuh,” tulisnya dalam Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia . Setelah Indonesia merdeka, Peta dan Heiho menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Bagaimana dengan Jibakutai? Mantan pejuang kemerdekaan, Asmadi mengungkapkan kesaksiannya bahwa segera setalah Proklamasi kemerdekaan, Jibakutai mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati (BBM), tetapi umumnya orang menganggap namanya terlalu muluk. Mereka baru menunjukkan aksinya ketika perang melawan Sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. “Berjenis-jenis kendaraan lapis baja seperti brencarrier , panser dan tank banyak yang meledak karena ulah mereka,” tulis Asmadi dalam Pelajar Pejuang. Anggota BBM beroperasi dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing menjinjing sebuah bom, kemudian membenturkan diri ke kendaraan perang musuh yang menghancurkan benteng-benteng berjalan itu. Tindakan yang kelewat berani ini sangat menonjol pada hari ketiga perang. Keberanian mereka menimbulkan kekaguman di kalangan pejuang dan keterkejutan di pihak lawan. Tentara Inggris terperanjat dan menuding Indonesia menggunakan orang-orang Jepang untuk melakukan bunuh diri, karena mereka menganggap hanya orang Jepang yang berani berbuat nekat seperti itu. “Anggota BBM telah membuktikan bahwa cemooh yang diperolehnya selama ini adalah tidak benar, bahwa keberanian bukan milik bangsa Jepang saja yang dengan Kamikaze-nya berani menumbukkan pesawat terbang ke kapal perang Sekutu,” tulis Atmaji.

MOCHTAR Lubis, wartawan dan sastrawan, menyampaikan pidato kebudayaan tentang manusia Indonesia pada 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Isi pidatonya menyebutkan ciri-ciri atau watak masyarakat Indonesia. Menurutnya, ada limabelas ciri atau watak manusia Indonesia antara lain munafik, segan dan enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, artistik karya seninya bernilai tinggi, karakter yang kurang kuat, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, kurang sabar, cepat cemburu dan dengki, manusia sok, tukang tiru, malas-malasan, kurang peduli nasib orang lain, dan berhati lembut. Pidato Mochtar Lubis mendorong Ali Akbar, arkeolog sekaligus dosen di Universitas Indonesia, melakukan riset lebih lanjut. Dia menjadikan pidato itu sebagai hipotesis penelitiannya. Salah satu pertanyaan yang dia tanyakan kepada responden adalah sebutkan sepuluh ciri manusia Indonesia. Hasilnya, sepuluh ciri manusia Indonesia antara lain ramah terhadap orang asing, malas, korupsi, tidak disiplin, emosional, boros, suka meniru, rendah diri, individualis, dan percaya takhayul. Menurut Ali, ciri negatif manusia Indonesia bisa berdampak buruk pada pengembangan ekonomi. “Masalah perekonomian bukan hanya masalah ekonomi, persoalan mendasar justru pada manusia Indonesia sendiri,” kata Ali dalam Seminar Penguatan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kualitas Manusia di Hotel Pullman, Jakarta, 20 Agustus 2015. Begitu juga menurut Nirwan A. Arsuka, budayawan dari Freedom Institute, bahwa permasalahan ciri negatif manusia Indonesia harus segera diatasi. “Jangan-jangan itu adalah efek dari situasi ruang dan waktu. Jika diubah, mungkin ciri-cirinya bisa hilang,” kata Nirwan. Bagi Nirwan, perlambatan ekonomi adalah masalah kecil, dan kebudayaan menjadi masalah yang lebih besar. “Kebudayaan berurusan dengan hari depan sebuah bangsa,” kata Nirwan. Komaruddin Hidayat, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa mengambil beberapa nilai yang ditanamkan oleh Tionghoa. Nilai-nilai tersebut mampu mengantarkan mereka menuju kesuksesan, terutama dalam berbisnis. Dia mencontohkan cerita dan nasihat yang berkembang di kalangan Tionghoa, yaitu orangtua yang membelah gunung. Alkisah, ada satu keluarga hidup di desa yang terisolasi dari desa lain karena terhalang gunung. Mereka harus melewati gunung untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa lain. Terkadang, dia harus bermalam di jalan karena kelelahan. Akhirnya, orangtua itu mengajak anaknya membelah gunung penghalang itu. Dia dicemooh karena mencoba membelah gunung. Jika ditanya akankah pekerjaan itu selesai? Orangtua itu menjawab, jika dia tidak berhasil, anak cucunya yang akan meneruskan. Akhirnya, gunung itu terbelah setelah beberapa generasi. Akses keluar masuk desa menjadi mudah sehingga desa tersebut menjadi maju. “Hikmahnya, bahwa Tionghoa itu punya visi yang jauh sekali, lintas generasi. Makanya kalau kita lihat The Great Wall (Tembok Besar China) dibangun ratusan tahun,” kata Komaruddin. Komaruddin mengajak setiap manusia Indonesia agar memiliki visi yang jauh kedepan. “Kita tidak boleh berpikir jangka pendek, tetapi jangka panjang. Dengan begitu, manusia Indonesia tidak lagi didominasi oleh ciri negatif.”

SPANYOL dan Portugis pasang badan begitu Belanda menjejak Banten pada 1596. Mereka jelas tidak mau berbagi pengaruh komersial apa pun dengan Belanda di Nusantara. Terlebih Spanyol yang tengah menghadapi perang kemerdekaan Belanda di Eropa. Belanda membangun pos dagang pertamanya di Banten pada 1603. Benteng Victoria milik Portugis di Ambon direbut pada 1605 dan VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) mendirikan pusat dagangnya di sana. Bahkan pada 1609, armada Belanda mengepung Manila, kota dagang utama Spanyol di Timur Jauh. Peta persaingan itu diperhatikan oleh Gubernur Spanyol di Filipina, Juan de Silva. Dia bertekad mengusir Belanda untuk selamanya dengan menyerang pos-pos dagang Belanda di Jawa dan Maluku menggunakan armada besar, gabungan Spanyol dan Portugis. Saat itu, takhta Spanyol dan Portugis sudah bersatu sejak 1580, di bawah kekuasaan Philip II. Tahun 1611 di Manila, de Silva membangun armadanya. “Sang gubernur mengerahkan tenaga kerja dan menaikkan pajak rakyat Filipina, bahkan meminta dana, orang, dan amunisi tambahan dari New Spain (Meksiko) untuk membiayai ambisi militernya ini,” tulis Peter Borschberg dalam The Singapore and Malaka Straits: Violence, Security and Diplomacy in the 17th Century . Awal 1615, de Silva juga mengirim utusan ke Goa di India, pusat pemerintahan Portugis untuk urusan dagang di Timur Jauh. De Silva berhasil membujuk Gubernur Portugis, Jeronimo de Azevedo. Empat kapal galleon milik Portugis dari Goa dijadwalkan akan tiba di Manila sekitar Juni 1615. Namun, armada Portugis tak kunjung tiba pada Juli 1615, ketika de Silva sudah bersiap dengan armadanya. De Silva menghimpun armada Eropa terbesar yang pernah dilihat di kawasan itu, terdiri dari 10 galleon , 4 galley , 1 patache dan 3 frigate . Dia membawa 5.000 orang, 2.000 di antaranya tentara Spanyol, juga 500 tentara bayaran Jepang. Armada itu dipersenjatai 300 meriam dan 56 ton bubuk mesiu. “Kapal utamanya adalah La Salvadora (2.000 ton); San Marcos (1.700 ton); San Juan Bautista dan Espiritu Santo (masing-masing 1.300 ton); San Miguel dan San Felipe (800 ton); Nuestra Senora de Guadalupe dan Santiago (700 ton); San Andres (500 ton); dan yang paling kecil, San Lorenco (400 ton),” tercantum dalam laporan Juan de Rivera dan Valerio de Ledesma, dimuat di The Philippine Islands1493-1898: Volume XIX, 1620-1621 suntingan Emma Helen Blair. De Silva memutuskan berangkat. Tujuannya tidak langsung ke Jawa atau Maluku, tetapi Malaka, berharap untuk bertemu armada Portugis yang tak ada kabarnya. Ke Manakah Armada Portugis? Ternyata, s udah hancur lebur di Malaka. Satu kapal hancur ketika armada itu tak sengaja bertemu dengan pasukan Aceh yang tengah menyerbu Malaka pada September 1615. Sisanya diserang mendadak oleh pasukan Belanda; satu kapal direbut, dan dua sisanya dibakar oleh awaknya sendiri. Pada 25 Februari 1616, de Silva tiba di Malaka. Barulah dia mengetahui bahwa armada Portugis yang dinantinya sudah binasa. De Silva, yang tengah sakit keras, dan armadanya pun luntang-lantung. Dia akhirnya meninggal pada 19 April 1616. Tanpa pemimpin, armada itu memutuskan pulang ke Manila. Pun setibanya di sana, banyak dari awaknya yang tewas karena wabah penyakit. Ekspedisi itu berakhir dengan tangan hampa. “Armada Spanyol dan Portugis tidak pernah bertemu. Armada Spanyol yang dibanggakan itu tidak pernah pula bertempur dengan musuh. Penyakit merongrong awaknya tiap hari. Beberapa sumber menyebut korbannya ratusan, menyalahkan cuaca buruk dan air yang tidak bersih sebagai penyebabnya,” tulis Peter Borschberg. Setelahnya, Belanda kian menantang dominasi Spanyol-Portugis. Selain berhasil menguasai Maluku dari Portugis, Belanda juga sempat mengepung Manila kembali. Pengaruh dagang Spanyol-Portugis di Nusantara pun kian terkikis, sebelum akhirnya benar-benar lenyap dan digantikan oleh Belanda di abad ke-18 dan 19.

PADA 3 Juli 1945, Prof. dr. Achmad Mochtar, direktur Indonesia pertama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dieksekusi mati Jepang. Dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ilmuwan-ilmuwan lembaga Eijkman yang ditahan Kempeitei (polisi rahasia Jepang) atas tuduhan sabotase vaksin TCD (Typhus Cholera Dysentery) buatan Eijkman dengan kuman tetanus. Naas bermula ketika ratusan romusha (pekerja paksa) di Klender, Jakarta Timur, tewas mendadak setelah petugas kesehatan Jepang menyuntik mereka dengan vaksin tersebut. Achmad Mochtar dituduh sebagai pelakunya, dan dia memutuskan mengaku untuk menyelamatkan nyawa kolega-koleganya di Lembaga Eijkman yang juga diancam hukuman mati. Achmad Mochtar kemudian dihukum pancung oleh Jepang. Pada 2010 makam Achmad Mochtar ditemukan, dan penyelidikan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Buku mengenai Achmad Mochtar, War Crimes in Japan-Occupied Indonesia: A Case by Medicine karya J. Kevin Baird dan Sangkot Marzuki, yang mengulas kejadian di atas, diluncurkan sore tadi (3/7) di kawasan Ereveld, Ancol, Jakarta Utara, bertepatan dengan peringatan 70 tahun kematiannya. “Kisah tentang Prof. Achmad Mochtar merupakan drama kemanusiaan yang terjadi dalam kurun waktu yang amat bersejarah untuk Indonesia, dan terjalin dari berbagai peristiwa militer dan politik pada periode 1942-1945,” ujar Sangkot Marzuki. Acara dibuka oleh sambutan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Budhi M. Suyitno. Dilanjutkan pengantar oleh Sangkot Marzuki. Pembacaan pertama buku dilakukan oleh J. Kevin Baird dan Ratna Mulia Darmawan. Ditambah pula pentingnya refleksi sejarah para ilmuwan oleh JJ Rizal. AIPI mendukung diungkapnya kisah mengenai pengorbanan Achmad Mochtar untuk meluruskan sejarah perang dan merehabilitasi para korban. Pasalnya, penggunaan senjata biologis seperti virus, bakteri, atau vaksin dalam perang bisa menimbulkan dampak yang kompleks. “Selama 70 tahun ini belum pernah terungkap.  Kita harus mengakui bahwa ada korban yang sekian lama tersia-sia, yaitu 900 romusha dan ilmuwan terkemuka pada zamannya,” ujar Suyitno. Sejarah mengenai Achmad Mochtar harus diungkap. Terlebih karena tuduhan terhadap Achmad Mochtar menjadikan romusha di Klender sebagai kelinci percobaan dinilainya sangat keji. “Padahal sebenarnya dia tidak pernah terlibat, melainkan seorang dokter dengan prestasi intelektual cemerlang dan bagian dari barisan pejuang,” tutur Rizal.

HENDRIK Freerk Tillema, seorang apoteker Belanda, tiba di Semarang pada awal abad ke-20. Dia bekerja pada Samarangsche Apotheek. Tiga tahun kemudian, dia berkesempatan keliling Semarang demi memenuhi hasratnya terhadap perbaikan kesehatan. Dia kaget melihat keadaan kampung-kampung di Semarang. “Banyak yang perlu dikerjakan di kota Indonesia. Semuanya benar-benar masih harus diperbaiki, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, penerangan kampung, sanitasi, penataan daerah padat, perbaikan perumahan umumnya, saluran tanah, pembuangan kotoran, pengawasan kebersihan makanan, tidak ada satupun yang layak,” tulis Tillema dalam Kromoblanda: On the Question of Living Condition in Kromo’s Vast Country , dikutip Amir Karamoy dalam “Program Perbaikan Kampung : Antara Harapan dan Kenyataan” termuat di Prisma , No. 6, 1984. Menurut James L. Coban, kampung berbeda dari desa. “Desa berupa wilayah dengan pertanian dan lahan kosong, sedangkan kampung sebuah permukiman tanpa pertanian dan lahan kosong yang biasa berada di sekitar pinggiran atau dalam kota,” tulis Coban dalam “Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang (1905-1940)” termuat di Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1974. Kemunculan kampung di kota bermula dari Regeeringsreglements 1854. Isi peraturan berupa pemisahan ras menjadi tiga, sesuai dengan tingkatannya: Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Segregasi berdampak pada kebijakan pemukiman penduduk kota. “Segregasi ras secara fisik diterapkan dalam permukiman mereka yang sengaja dipisah-pisah dan tidak boleh membaur,” tulis Purnawan Basundoro dalam Pengantar Sejarah Kota . Hak-hak istimewa Gubernur Jenderal ( exorbitante rechten ) memperkuat kebijakan memukimkan penduduk berdasarkan ras. Orang Eropa dan sejumlah Timur Asing mukim di wilayah sehat dengan limpahan fasilitas seperti pagar, sanitasi, jalan, dan rumah permanen. Sebaliknya, Bumiputera menempati wilayah rawan penyakit. Tanpa fasilitas penunjang pula. Misalnya di Batavia, mereka bermukim di kota Inten. Memasuki awal abad ke-20, kepadatan penduduk kampung-kampung di kota mulai bertambah. “Migrasi urban mengubah banyak hal di kampung-kampung. Mereka menjadi daerah padat dan meluas,” tulis WF Wertheim dan The Siauw Giap dalam “Social Change in Java, 1900-1930” termuat di Jurnal Pacific Affairs Vol. 35, No. 3. Para migran di Semarang, Surabaya, dan Batavia memilih tinggal di kampung-kampung dekat dari pelabuhan. Mereka memandang pelabuhan sebagai tempat bekerja paling pas untuk mereka : dekat, tak mensyaratkan pendidikan tinggi, dan tak perlu keluar ongkos transportasi. Kondisi lingkungan bukan prioritas mereka. “Mereka tak mempersoalkan lingkungan tak higienis dan justru menerimanya sebagai fakta kehidupan,” tulis Freek Colombijn dalam Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indonesia 1930-1960 . Sebagian besar penduduk kampung berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Mereka hanya berpikir bagaimanya menyambung hidup. Tanpa merasa ada diskriminasi kebijakan pemukiman oleh pemerintah kolonial. Akibatnya pemerintah kolonial berada di atas angin dan makin mengabaikan lingkungan mereka. “Semua faktor itu berhubungan dengan kurangnya kekuatan penghuni kampung pada masa kolonial. Kekuatan terletak pada pemilik modal keuangan, sosial, dan politik,” tulis Freek Colombijn. Di mata pemerintah kolonial dan orang Eropa, kampung perwujudan dari bumiputera : miskin, terbelakang, dan tak beradab. Kampung menjadi penegas gagasan hegemonik kolonial bahwa orang Eropa kuat, sedangkan bumiputera lemah. Uniknya, gagasan ini menjadi mentah ketika ada orang Eropa tinggal di kampung. Orang Eropa menyebut mereka afglijden naar de kampong (terpeleset ke kampung), sedangkan Bumiputera memanggil mereka Belanda Kesasar . Mengetahui ada sejumlah orang Eropa bermukim di kampung, pemerintah kolonial resah. Mereka mulai berusaha memperbaiki kondisi kampung. Dan muncul pula seorang tokoh bumiputera bernama Hoesni Thamrin. Dia anggota Voolksraad (Dewan Rakyat) dan Gemeente Raad (Dewan Kota). Dia memperjuangkan perbaikan kampung. Akhirnya pada 1920, pemerintah kolonial membuat kebijakan kampongverbetering untuk mengubah wajah kampung agar tak lagi kumuh dan sumpek.