Hasil pencarian

DI depan corong radio London, Ratu Belanda Wilhelmina berpidato. Bukan dalam bahasa Belanda, Sri Ratu menyampaikan sabdanya lewat bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti sebab keberadaan Ratu Wilhelmina di Inggris dalam status pelarian setelah negerinya diduduki oleh tentara Jerman. Dalam pidatonya, Wilhelmina mengenang betapa kejinya serangan Jepang terhadap Amerika Serikat (AS) setahun silam. Sang Ratu menekankan peran Belanda yang tanpa ragu ikut ke kancah perang berada bersama AS sebagai sekutu. Pidato tersebut disiarkan pada 7 Desember 1942 dan harian Inggris, Time ikut pula memuatnya. Yang menarik, Wilhelmina juga menyanjung jasa negeri koloninya, Hindia Belanda. Wilhelmina menyampaikan rasa terimakasih kepada Hindia Belanda karena telah mempertahankan diri dari serbuan pasukan Jepang dengan heroik. Dan pada kesempatan itulah untuk kali pertama, Sang Ratu menyebut nama Indonesia dalam pidato resminya. Indonesia –bersama dengan Suriname dan Curacao– kata Wilhelmina akan dilibatkan dalam satu konferensi yang setara dengan Kerajaan Belanda. Ratu Belanda itu menjanjikan bentuk pemerintahan baru bagi negeri koloninya untuk bebas sesuai dengan spirit Piagam Atlantik. Wilhelmina bersedia memenuhi janjinya untuk duduk berembuk bersama Indonesia setelah perang berakhir. Sekilas terdengar seperti angin sejuk, namun pidato Wilhelmina itu mengandung muatan politis cukup besar. Di tengah deru Perang Dunia II yang masih berlangsung, Belanda tengah menarik simpati para sekutunya. Belanda sejatinya masih memiliki kepentingan terhadap negeri koloni. “Tanpa memandang apakah pernyataan tersebut jujur atau hanya basa-basi, pernyataan Ratu Wilhelmina tersebut berhasil menimbulkan akibat yang diharapkan,” ujar sejarawan Universitas Amsterdam Belanda Frances Gouda dan peneliti militer Thijs Brocadees Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?   Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia, 1920-1949. Menurut Gouda dan Zaalberg, pemerintah Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina ingin menggiring opini guna menarik dukungan AS. Di balik pidato itu, tersebutlah peran Hubertus van Mook, pamong praja Belanda yang berpengalaman sekaligus progresif. Van Mook kelak menjadi penguasa Belanda yang terakhir dan sangat berpengaruh bagi negeri tersebut selama revolusi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Memang terbukti, sepanjang Perang Dunia II, Presiden AS, Franklin Roosevelt memakai janji Wilhelmina sebagai contoh untuk ditiru Inggris dan Prancis. Pernyataan Roosevelt kepada Duta Besar Australia di Washington pada akhir 1944 menjadi bukti keberpihakan AS kepada Belanda. Roosevelt percaya Belanda akan menepati janji memberikan demokrasi dan status persemakmuran kepada koloninya di Asia Tenggara. Keganjilan dalam pidato Ratu Wilhelmina juga disampaikan oleh sejarawan Belanda lainnya, Cees Fasseur. Menurut guru besar sejarah Universitas Leiden ini mengapa pidato sepenting itu baru diucapkan di masa perang. Ketika pemerintah Belanda berada dalam pengasingan dan wilayah negeri Belanda diduduki Jerman. “Pendudukan Jerman atas Nederland telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah berpemerintahan kolonial tanpa negeri induk,” tulis Fasseur seperti dikutip M. Adnan Kamal dalam Kepulauan Rempah-Rempah . Di Hindia Belanda sendiri, komitmen Ratu Wilhelmina itu kurang begitu bergaung. Orang-orang Indonesia menyambut dingin pidato Sri Ratu. Menurut sejarawan Ongokham dalam Runtuhnya Hindia Belanda , peluang besar Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda kandas setelah penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Ketika ancaman pendudukan Jepang datang, ajakan Ratu Wilhelmina mempertahankan Hindia hanya seruan yang melempem. Dan ketika perang usai, janji Wilhelmina pun tidak pernah benar-benar ditunaikan. Sabda Sri Ratu tidak lebih dari janji politik yang dijadikan alat oleh para politisinya belaka. Alih-alih diwujudkan, Belanda malah melakukan dua agresi militer-nya untuk kembali menguasai Hindia yang telah memerdekakan diri sebagai Republik Indonesia.*

Berita mengejutkan meluncur dari Presiden Joko Widodo hari Senin, 2 Maret 2020. Ditemani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jokowi mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia positif terkena Corona. Jokowi mengungkapkan bahwa dua orang tersebut tertular oleh warga Jepang. Sontak berita tersebut membuat kepanikan, tak terkecuali di Jakarta. Dua pasien Korona itu sehari-hari berdomisili di Depok, Jawa Barat. Jarak Depok ke Jakarta dekat. Bahkan selang beberapa hari pemerintah kembali mengumumkan bahwa bertambah dua orang lagi warga Indonesia yang positif virus tersebut.  Banyak pekerja di Jakarta berasal dari Depok. Keadaan kian gaduh. Orang-orang memborong barang kebutuhan pokok.  Panic buying.  Padahal itu tidak perlu. Sejarah wabah flu mematikan sebenarnya cukup lekat dengan Indonesia. Jauh sebelum Corona, Flu Spanyol juga pernah masuk ke Indonesia. Flu Spanyol merupakan wabah flu yang memiliki dampak luas dari segi sebaran dan korbannya.  Flu Spanyol mulai masuk ke Jawa pada Juli 1918. Penyebaran awalnya diperkirakan melalui para awak kapal laut atau kapal kargo dari Sumatra Utara. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat tidak menyadari datangnya virus ini karena lebih terfokus pada penyakit berbahaya lainya. Korban mulai berjatuhan. Rumah sakit sontak mendadak penuh. Bahkan beberapa sampai menolak pasien. Jumlah korban Flu Spanyol tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut Colin Brown dalam “The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia”, korban Flu Spanyol di Hindia Belanda mencapai 1,5 juta jiwa. Angka sangat besar untuk Hindia Belanda kala itu.  Sejumlah warga Jakarta menggunakan masker di halte busway . (Fernando Randy/Historia). Seorang pengguna MRT bermasker saat membeli tiket di loket MRT Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Sejumlah warga Jakarta menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan terhadap virus Corona. (Fernando Randy/Historia). Dua warga menggunakan masker saat berjalan di trotoar kawasan Sudirman Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Seorang warga menggunakan masker di kawasan Blora, Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Seorang pekerja saat menggunakan gel pembersih tangan di stasiun MRT Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Para pekerja melintas di jembatan penyeberangan Jakarta dengan menggunakan masker. (Fernando Randy/Historia). Sejumlah warga menggunakan masker saat jam pulang kantor di Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Pihak keamanan pun turut serta menggunakan masker untuk mencegah virus Corona. (Fernando Randy/Historia). Seorang pria bermasker saat membeli tisu di kawasan Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Pihak MRT mengukur suhu tubuh setiap pengguna MRT sebagai tindakan pencegahan Corona. (Fernando Randy/Historia). Kembali ke masa kini, Indonesia tengah berjuang melawan wabah virus. Ditemukan pertama kali di Wuhan China, Corona atau Covid-19 saat ini telah semakin meluas dan menjangkiti ribuan orang. Tanpa vaksin yang tak kunjung ditemukan, orang-orang mulai cemas. Pemerintah telah membuat sejumlah pedoman untuk mengatasi kecemasan. Misalnya mengajak warga menggunakan masker ketika sakit.  Wajah-wajah bermasker bermunculan di mana-mana. Masyarakat dan pemerintah pun menjadi lebih peka dengan kesehatan. Terlihat dari disediakannya banyak pembersih tangan di angkutan-angkutan umum. Semua tentu berharap virus ini cepat berlalu dan kebiasaan sehat warga Jakarta tetap dipelihara. Karena tentunya kesehatan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia.  Para pengguna Transjakarta menggunakan masker untuk mencegah Corona. (Fernando Randy/Historia). Para pekerja melintas di Blora dan menggunakan masker untuk mencegah Corona. (Fernando Randy/Historia).

SETELAH Belanda hengkang, Indonesia berusaha membenahi sistem tata kesehatan masyarakat. Dengan kembalinya dokter Eropa ke negeri masing-masing, jumlah dokter di negara baru ini pun amat minim, pun layanan kesehatan ibu dan anak. Untuk mengatasi minimnya jumlah dokter, pemerintah meminta bidan, mantri, bahkan perawat bertindak sebagai pemimpin layanan kesehatan di pedalaman. Mereka harus memberi layanan kesehatan umum, layanan persalinan dan postpartum, cek kesehatan, Keluarga Berencana, vaksinasi, dan konsultasi kesehatan warga. Sebagai ujung tombak dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak khususnya di pedalaman, para bidan lulusan RS Budi Kemulyaan berkumpul pada 15 September 1950  untuk merumuskan tujuan bersama. Mereka sepakat membentuk perkumpulan yang bertujuan menghidupkan rasa persaudaraan sesama bidan dan perempuan pada umumnya dan menyokong kerjasama dengan pemerintah dalam menjaga kesehatan rakyat. Lantaran perkumpulan itu bersifat amat lokal, para bidan kembali berkumpul pada 24 Juni 1951. Kali ini bidan dari berbagai daerah hadir. Selain Suleki Soemardjan, bidan lulusan kebidanan RS Jebres Solo yang merupakan istri sosiolog kondang Selo Soemardjan, hadir pula Bidan Fatimah Muin, Sri Mulyani, Sukaesih, dan kawan-kawan. Pertemuan ini menyempurnakan hasil musyawarah sebelumnya dan melahirkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Fatiman Muin terpilih sebagai ketuanya. Pertemuan itu juga membahas langkah IBI dalam mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diluncurkan pemerintah pada 1951. Dalam upaya meningkatkan KIA, pemerintah berencana membangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di desa-desa. Untuk merealisasikannya, Kementerian Kesehatan mengadakan Kursus Tambahan Bidan (KTB) pada 1953. Sebagai koordinator para bidan, peran IBI dilakukan dengan mendata ketersediaan bidan di daerah. Ruang lingkup dan tugas bidan pun meluas pasca-mendapat KTB. Bidan tak hanya melayani pengawasan kehamilan, pertolongan kehamilan, dan perawatan ibu nifas. Lebih jauh, mereka yang sudah menjalani KTB ditugasan untuk memberikan layanan kesehatan secara umum di masyarakat. Dikutip dari Bidan Sebuah Perjalanan Karier, Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, penasehat Ikatan Bidan Indonesia, mengatakan layanan KIA berkaitan dengan kelangsungan hidup, di mana tingkat kesehatan yang optimal sangat menentukan keselamatan bangsa. Pernyataan Sarwono sejalan dengan buku Pedoman dan Berita yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 1966. Disebutkan  buku itu bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat, ibu, bayi, dan anak dilakukan dalam rangka mempertinggi (meningkatkan) ketahanan revolusi. Model layanan kesehatan di era kolonial yang hanya bisa diakses segelintir orang pun ditinggalkan. Akses kesehatan pasca-kemerdekaan diharapkan dapat diakses semua rakyat dan “mencari sistem baru yang sesuai dengan sosialisme Indonesia.” Para bidan yang bertugas memimpin BKIA menjadi garda tedepan dalam penyediaan layanan pemeriksaan pra dan pasca-persalinan, pemeriksaan bayi dan anak, termasuk pemberian vaksinasi, imunisasi, serta penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan. Masalah gizi anak dan pelayanan Keluarga Berencana pun jadi urusan para bidan yang bertugas di BKIA. Selain bertugas di BKIA, para bidan juga bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan di lingkungan tugasnya. Mereka tak jarang melalukan kunjungan ke rumah warga yang sakit untuk memberikan penyuluhan tentang perawatan kesehatan. Pengawasan kesehatan anak prasekolah di Taman Kanak-Kanak pun menjadi tugas para bidan. Pada Kongres IBI 1955, Suleki terpilih sebagai ketua IBI menggantikan Ruth Soh Sanu yang menjadi ketua sejak 1953. Dalam Bidan Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diterbitkan bertepatan dengan 50 tahun IBI, Mustika mencatat bahwa kala kondisi politik sedang tak menentu akibat pemilu 1955, IBI berusaha melakukan konsolidasi agar persatuan para bidan tak terpengaruh polarisasi politik dan tetap teguh pada tugas kemanusiaan. Sosialisasi program KIA pun terus dilakukan. Suleki bahkan menyumbangkan rumahnya di Jalan Johar Baru Jakarta Pusat pada IBI untuk dipakai sebagai BKIA. Pada perkembangan selanjutnya, pelayanan KIA terintegrasi dengan layanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas. Bidan tetap mengepalai BKIA, sementara manajerial Puskesmas tetap dipegang oleh kepala Puskesmas yang seringnya dijabat dokter umum. Keberhasilan program BKIA pun bisa ditilik dari menurunnya masalah kurang gizi, Angka Kematian Ibu, atau Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan data statistik 1950-an, jumlah angka kematian ibu mencapai 55.000 sementara AKB mencapai 600.000 karena kurang perawatan. Angka ini terus menurun. Pada 1960, AKB yaitu 216 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada akhir 1980 AKB menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup.*

SEKALI waktu Mayor Jenderal (tituler) Tengku Daud Beureueh berkunjung ke Tanah Karo. Daud Beureueh merupakan gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Selama tiga hari, Daud Beureueh menginspeksi pasukan Resimen I Divisi X Sumatra yang dipimpin Letkol Djamin Gintings. Selain itu, ulama kharismatik asal Aceh itu berceramah untuk meningkatkan moral pasukan menghadapi Belanda. Pada hari ketiga, 28 Januari 1948, rombongan Daud Beureueh tiba di Kutabaluhberteng. Komandan front setempat, Kapten Rimrim Ginting menjadi perwira yang bertugas mempersiapkan penyambutan dan pelayanan. Kepada para rombongan, Kapten Rimrim memberitahukan bahwa makanan berupa nasi bungkus sudah tersedia. “Tiap bungkus berisi nasi beserta dua buah cabai merah dan sedikit garam. Tidak ada lauk yang lain,” tutur Djamin Gintings dalam catatan hariannya yang pada 1964 dibukukan dengan judul Bukit Kadir . Sambil tersenyum masam Daud Beureueh dan para perwira pengiringnya terpaksa memakan isi nasi bungkus yang disajikan. Apa boleh buat, perut mereka sudah keroncongan. Walau sudah barang tentu tidak sesuai selera, mereka melahap saja nasi garam-cabe itu daripada kelaparan. Letkol Djamin Gintings sang komandan resimen beserta staf nya agak keheranan menyaksikan menu makanan yang memprihatinkan itu. Pasalnya, biaya makanan untuk menyambut gubernur militer sudah diberikan. Biaya yang dianggarkan bahkan cukup untuk menyembelih seekor sapi atau kerbau. Setelah selesai makan, gunjingan pun bermunculan. Mayor Minggu mengoceh kepada sesama perwira. “Komandan apa ini, biaya telah diberikan, tapi makanan cuma dengan cabai," katanya dalam nada ketus. Alih-alih merasa malu, komandan front Kapten Rimrim Ginting malah menjadi tersinggung. Dengan muka merah ia lalu menimpali omelan atasannya itu, “Saya harap Mayor jangan bicara lagi seperti itu, sebab Mayor belum tahu maksud saya.” Daud Beureueh memanggil Kapten Rimrim Ginting. Sambil tersenyum kecut, dia menanyakan riwayat hidup sang komandan front. Setelah rombongan Daud Beureueh berangkat meninggalkan Kutabuluhberteng, barulah makanan yang enak-enak disuguhkan. Kapten Rimrim menginstruksikan pasukannya untuk menyantap makanan itu. Mereka pun bersantap ria diiringi rasa terkejut dan sedikit keanehan.   “Mengapa Komandan berbuat demikian?” tanya salah seorang prajurit. “Maksud saya menunjukkan kepada rombongan Gubernur Militer,” kata Kapten Rimrim. “Bahwa kita setiap harinya makan nasi hanya dengan cabai dan garam di front ini. Kalau para pembesar datang baru diberi ektramakanan.” Rupanya Kapten Rimrim ingin memberikan pelajaran agar pasukannya juga diperhatikan dengan diberikan asupan makanan yang cukup. Duh, berani-beraninya ya.*

HUBUNGAN India dan Pakistan kerap kali dirundung konflik. Namun bagi Indonesia, kedua negara itu merupakan sahabat lama. Hubungan baik dengan kedua negara setidaknya sudah terjejaki pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Dalam otobiografinya, Sukarno mengenang orang-orang India yang punya jasa di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. “Orang India suka menolong. Selama pertempuran (di) Surabaya, 600 orang (India) menyeberang memihak kepada kami,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat . Ketika India dilanda bencana kelaparan, Indonesia membalas budi dengan mengirimkan bantuan 500 ribu ton beras pada April 1946. Saling sokong antara India dan Indonesia terjalin karena kedekatan pemimpin masing-masing: Sukarno dan Pandit Jawaharlal Nehru. Saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, Nehru yang memimpin Partai Kongres Nasional India menyatakan dukungan dan simpati. Nehru bahkan mengajukan protes kepada Inggris yang cenderung memihak Belanda. “Ia (Nehru) pun minta kepada Pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan serdadu Gurkha (maksudnya India) guna melawan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jawa,” tulis Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1: 1945. Pada September 1946, Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri India yang pertama. Sukarno lantas mengirimkan kawat ucapan selamat. Sehubungan dengan terpilihnya Nehru, Sukarno mengungkapkan perasaan sukacita bangsa Indonesia terhadap saudara-saudaranya bangsa India. Dalam surat balasan kepada Sukarno, Nehru menyatakan “India dan Indonesia di tahun terakhir ini makin dekat-mendekati. Di India banyak simpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.” Pada 1947, gerakan pemisahan terjadi di India karena segregasi agama Hindu dan Islam. Pemimpin Liga Muslim India, Muhammad Ali Jinnah menginisiasi pembentukan negara Pakistan sekaligus menjadi presiden pertama Republik Islam Pakistan. Bagaimana Sukarno memandang Pakistan? Menurut Sigit Aris Prasetyo dalam Dunia dalam Genggaman Bung Karno , Sukarno memiliki hubungan erat dengan sederatan pemimpin besar Pakistan. Mereka antara lain: Muhammad Ali Jinnah, Presiden Iskander Mirza (1956-58), dan Ayub Khan (1958-69). Pergaulan Sukarno dan pemimpin Pakistan dilatari pengalaman sejarah masa revolusi. Kenyataan bahwa banyak serdadu Pakistan yang tergabung dalam resimen tentara Sekutu melakukan desersi di Indonesia. Mereka menolak berperang melawan pejuang dan rakyat Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai saudara seiman. Sukarno dalam otobiografinya mengaku cukup mengenal Ayub Khan yang gemar bermain golf. Kedekatan Sukarno dan Ayub Khan dapat diketahui karena keduanya sering saling mengunjungi. Ketika berkunjung ke Pakistan pada Juni 1963, Sukarno disambut bagaikan tamu agung. Sukarno dan Ayub Khan diarak dengan kereta kuda berikut kawalan pasukan tradisional mengelilingi jalan protokol di Karachi. “Di Pakistan, hubungan yang hangat dan akrab antara Presiden Ayub Khan dengan Presiden Sukarno ditandai dengan satu pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama ini Presiden Ayub Khan menyatakan sokongannya terhadap penyelenggaraan Conefo,” ujar juru bicara Departmen Luar Negeri Ganis Harsono dalam memoarnya Cakrawala Politik Era Sukarno . Dilema melanda tatkala India dan Pakistan terlibat sengketa wilayah Kashmir pada 1965. Dalam perang India-Pakistan tersebut, Sukarno mengambil sikap: mendukung Pakistan. Indonesia secara terang-terangan sekubu dengan Ayub Khan ketimbang Nehru. Dukungan Sukarno bukan sekedar orasi simbolis. Sukarno pernah mengirimkan kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) ke Pakistan sebagai sinyal kepada pihak India agar tidak menyerang Pakistan. Keberpihakan Sukarno terhadap Pakistan yang dipimpin Ayub Khan bukannya tanpa sebab dan alasan kuat. Dalam berbagai isu politik global Sukarno dan Ayub Khan merupakan kompatriot. Dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia misalnya, Ayub Khan membela posisi Sukarno dengan bersikap “netral”. Netralitas Ayub Khan ini terbilang janggal sebab Pakistan terikat solidaritas persemakmuran negara-negara “ Commonwealth ” dimana Inggris, India dan Federasi Malaysia ada didalamnya. Manuver Ayub Khan demikian sungguh diharapkan Sukarno yang sedang getol-getolnya melancarkan kampanye ganyang Malaysia. “Sikap Ayub Khan ini juga berseberangan dengan India yang cenderung mendukung  terbentuknya Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris,” tulis Sigit Aris Prasetyo. Kecendrungan Sukarno terhadap Pakistan agaknya mempengaruhi hubungan dengan India. Sukarno dan Nehru secara ideologi politik mulai bersebrangan. Itu ditandai dengan penolakan Nehru bergabung dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) II yang digagas Sukarno. Agenda Sukarno untuk unjuk gigi pada KAA II yang sedianya diselenggarakan di Aljazair  itu pun urung terlaksana. Meski demikian, Sukarno tetap menjunjung hormat figur Nehru secara pribadi. Di bagian akhir otobiografinya, Sukarno mendaku sahabat India nya itu dengan rasa takzim: “Teman akrabku, Pandit Jawaharlal Nehru”.*

Periode 1919 hingga awal dekade 1920-an, terjadi pemogokan buruh pabrik di berbagai daerah di Jawa. Zaman ini kemudian dikenal sebagai zaman mogok. Salah satu organisatornya adalah seorang anak bangsawan keraton yang memilih turun ke pergerakan. Ia adalah Soerjopranoto yang terkenal dengan julukan Raja Mogok. R.M. Soerjopranoto lahir pada 1871 sebagai anak bangsawan. Ayahnya adalah Pangeran Soerjaningrat dari Keraton Pakualaman. Ia juga merupakan kakak dari Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Soerjopranoto lulus dari OSVIA Magelang dan Sekolah Pertanian di Buitenzorg (Bogor). Ia kemudian bekerja di Dinas Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Wonosobo pada 1914. Suatu ketika, Asisten Wedana Temanggung dipecat karena menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Soerjopranoto kemudian melabrak Asisten Residen Banyumas. Namun, setelah adu debat, Sorjopranoto sadar bahwa sia-sia berdebat dengan aparat kolonial. Soerjopranoto kemudian mengeluarkan surat pengangkatan jabatan dan surat ijazah dari Middelbare Landbouwschool dan menyobek-nyobeknya di hadapan pembesar kolonial. "Sejak detik ini aku tidak sudi lagi bekerja untuk pemerintah Belanda!" ujar Soerjopranoto dikutip dari Raja Mogok, R.M. Soerjopranoto: Sebuah Buku Kenangan. Pendirian Soerjopranoto begitu kuat. Meski pada 1918, rekan-rekannya seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis  menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat), ia tetap keras menolak jabatan yang sama. Di Yogyakartaa, Soerjopranoto mendirikan koperasi petani dan bekel. Karena usaha ini gagal, ia lalu aktif di Boedi Oetomo Yogyakarta. Bersamaan dengan peristiwa kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan, Yogyakarta, pada Agustus 1918, Soerjopranoto mendirikan Arbeidsleger  (tentara buruh) sebagai cabang dari Adhi Dharma, sebuah perkumpulan para pangeran. Adhi Dharma sendiri awalnya hanya membantu buruh-buruh yang dipecat untuk memperoleh pekerjaan baru dan membantu keuangan mereka selagi mencari kerja. Takashi Shiraishi  dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, menyebut pada masa ini dimulailah zaman mogok. Kala itu, kaum buruh pabrik gula resah karena penurunan upah terus-menerus. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Soerjopranoto beserta pasukan buruhnya. Ia kemudian mengumumkan berdirinya Personeel Fabrieks Bond (PFB) pada November 1918. "Sekarang adalah zaman demokrasi, zaman volksregering (pemerintahan rakyat). Raja tidak (boleh lebih lama lagi) memerintah semaunya, tapi rakyat sendiri harus bersuara, turut serta dalam membuat aturan-aturan dan tidak boleh hanya diperintah," sebutnya dalam surat edaran pertama PFB. "Tetapi," lanjutnya, "kami, rakyat, siap menaati hukum yang kami nilai sah. Semua buruh harus memiliki kebebasan dan persamaan (di muka hukum), dan mereka berhak bersuara tentang segala tindakan yang diambil kaum kapitalis sehubungan dengan dirinya." Dalam edaran ini, Soerjopranoto secara tegas mengatakan bahwa buruh adalah kunci kehancuran kapitalisme. "Kami tahu persis bahwa kapitalisme akan hancur jika tidak ada buruh. Kami juga tahu benar bahwa modal hanya hasil akumulasi keluhan dan erangan kaum buruh," jelasnya. PFB kemudian mengorganisir tukang, juru ukur, teknisi, juru tulis, dan pemegang buku yang menjadi pekerja tetap. Awalnya perkembangan PFB agak lambat. Pada Maret 1919 anggotanya hanya 750 orang dan terbatas di Yogyakarta. Tetapi, musim panen dan penggilingan tahun 1919 menjadi masa jaya PFB. Anggotanya menjamur di semua tanah perkebunan gula di Jawa. Sejak itu, di berbagai pabrik gula terjadi pemogokan buruh atas inisiatif sendiri untuk menuntut kenaikan upah, persamaan hak antara buruh Belanda dan bumiputra, perbaikan kondisi kerja, delapan jam kerja sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu serta tambahan bayaran untuk kerja lembur. Untuk melancarkan pemogokan, para buruh meminta pemimpin pusat PFB agar organisasi itu mengirim propagandis untuk memimpin pemogokan. Wakil-wakil PFB kemudian dikirim dan mendirikan afdeling  (cabang) PFB di daerah. "Karena sikap netral pemerintah, banyak pemogokan yang berhasil dengan suskes. Merasa mendapat angin, afdeling-afdeling  PFB menuntut lebih banyak dari pabrik dan lagi-lagi dengan sukses mengorganisir pemogokan," tulis Takashi Shiraishi. Pemogokan meluas, PFB pun berkembang pesat. Pada Juni 1919, jumlah anggota PFB mencapai seribu orang. PFB juga mulai menerbitkan surat kabar Boeroeh Bergerak  dengan Soerjopranoto, Soemodihardjo, dan Hadisoebroto sebagai editor. Pada akhir 1919, PFB menjadi serikat buruh yang paling besar dan militan di Hindia Belanda dengan sembilan puluh afdeling.  Anggota dan calon anggotanya mencapai angka sepuluh ribu di seluruh Jawa. Soerjopranoto sendiri kemudian dikenal sebagai propagandis serikat buruh terkemuka dengan Sarekat Islam Yogyakarta sebagai pusat pergerakan baru. Zaalberg, redaktur Bataviaasch Nieuwsblad  menjulukinya " de Javaanse Edelman met een otembare wil " yang artinya "bangsawan Jawa dengan tekadnya yang tak terjinakkan". Soerjopranoto kemudian juga memimpin Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Dari kantor PPKB, Soerjopranoto mengkoordinasi pemimpin-pemimpin pemogokan dengan rapi. Hingga 1920, PPKB membawahi 22 sarekat buruh dengan jumlah anggota 72.000 orang. "Soerjopranoto secara bergilir mendatangi tempat-tempat pemogokan untuk memimpin sendiri dan mengobarkan semangat. Dan karena aksinya itulah maka pers Belanda memberi gelar kepadanya sebagai De Stakingskoning  atau Si Raja Pemogokan," ungkap Bambang Sukawati dalam Raja Mogok, R.M. Soerjopranoto: Sebuah Buku Kenangan.   Atas aksi-aksinya, Soerjopranoto tiga kali kena delik dan masuk penjara. Pertama ia dipenjara di Malang selama tiga bulan pada 1923. Kemudian pada 1926, ia dipenjara di Semarang selama 6 bulan. Sementara di Bandung, ia dibui di Sukamiskin selama 16 bulan. Sejak 1950, Soerjopranoto menghentikan kegiatan politik praktisnya. Ia lebih aktif di dunia pendidikan dan kepenulisan hingga akhir hayatnya. Pada 15 Oktober 1959, Si Raja Mogok meninggal dunia dalam usia 88 tahun di Bandung. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta.

SEJAK pengumuman kasus positif corona di Depok, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3/2020), pemberitaan virus corona mendominasi pemberitaan nasional. Kasus corona bahkan memicu kepanikan masyarakat dengan memborong masker dan sembako. Virus corona yang sebelumnya bernama “Flu Wuhan”, pernah diprediksi Dean Koontz dalam novelnya terbitan 1981, The Eyes of Darkness . Konon virus itu merupakan buah pikiran para ilmuwan China untuk kemudian dijadikan senjata biologis. Dalam novelnya, Koontz mengisahkan virus itu bernama “Wuhan-400” lantaran dikembangkan sebagai senjata yang sempurna di laboratorium dekat kota Wuhan. Kengerian itu lalu dibocorkan seorang ilmuwan China. “Seorang ilmuwan China melarikan diri ke Amerika membawa rekaman dalam disket tentang senjata biologis baru paling penting dan berbahaya dalam satu dekade terakhir. Mereka menyebutnya ‘Wuhan-400’ dan itu senjata yang sempurna,” kata Dombey, salah satu karakter di novel itu. “Prediksi” Koontz itu jadi heboh di jagat maya setelah penulis Nick Hinton mengunggah salah satu bagian novel itu di akun Twitter-nya, @NickHintonn , pada 16 Februari 2020. Sebulan sebelumnya, eks perwira intelijen Israel, Dany Shoham meyakini COVID-19 alias virus corona serupa dengan garis besar kisah novel itu – berupa senjata biologis yang dikembangkan China. “Lab-lab tertentu di institut (Wuhan Institute of Virology) mungkin terlibat, dalam hal riset dan pengembangan senjata biologis di China, setidaknya secara kolateral,” ungkapnya kepada The Washington Times , 26 Januari 2020. Ilustrasi COVID-19 atau virus corona (Foto: pcma.org ) Pernyataan Shoham itu kemudian dibantah beberapa ilmuwan Amerika. Di antaranya Richard Ebright, profesor biologi-kimiawi di Universitas Rutgers. Ebright tak melihat virus corona sebagai wabah buatan manusia. “Berdasarkan genome virusnya dan unsur-unsurnya, tidak ada indikasi apapun yang mengungkapkan bahwa virus itu adalah buatan (manusia),” sanggahnya. Terlebih jika merujuk pada karakteristik virus Wuhan-400 yang ada dalam novel dan virus corona di dunia nyata, keduanya berbeda bak langit dan bumi. Mengutip Reuters , 28 Februari 2020, berdasarkan data WHO, virus corona berinkubasi dalam tubuh manusia dalam kurun 1-14 hari. Gejalanya berupa batuk-batuk, pilek, hingga sesak nafas. Angka kematiannya di Wuhan sebagai ground-zero berada di 2-7 persen dan di luar Wuhan 0,7 persen dari total penderita. Namun menurut The Eyes of Darkness , thriller fiksi yang lazim punya dramatisasi ekstrem, virus Wuhan-400 disebut lebih mematikan dari virus ebola. Masa inkubasi di tubuh manusia hanya empat jam dan dipastikan angka kematian para penderitanya 100 persen. Gejala virus Wuhan-400 biasanya memangsa jaringan otak yang melumpuhkan fungsi organ tubuh. Mula Senjata Biologis Senjata biologis adalah senjata yang dipakai satu pihak untuk meracuni tubuh pasukan lawan menggunakan bisa serangga, racun jamur, tanaman beracun, bakteri, hingga virus agar dapat dikalahkan. Ia termasuk senjata pemusnah massal. Mengutip Albert J. Mauroni dalam Chemical and Biological Warfare: A Reference Handbook , sepanjang sejarah, penggunaan senjata biologis terbagi pada dua periode. Pertama, periode sebelum abad ke-20, metode lazimnya adalah meracuni makanan dan air dengan racun biologis atau bakteri dari hewan dan tanaman busuk. Kedua, periode abad ke-20. Seiring perkembangan teknologi, agen-agen biologisnya sudah berupa bakteri ( anthrax , brucella , tularemia ), virus (cacar, virus hemoragis), serta racun ( botulium , ricin , dll). Meski penggunaan senjata biologis kemungkinan telah dilakukan jauh sebelumnya, penggunaannya dalam peperangan sudah terjadi pada Perang Troya (1260-1180 SM). Epos Iliad dan Odyssey karya Homer pada abad ke-8 SM mendeskripsikan pasukan Yunani yang dipimpin Raja Sparta Menelaus menggunakan anak panah dan tombak yang dilumuri bisa ular. Dampaknya, musuh yang termangsa bakal mengeluarkan darah yang menghitam. “Detail-detail dalam karya Homer itu menjadi penanda awal penggunaan racun dari ular berbisa. Dalam Odyssey, Homer menggambarkan pahlawan Yunani Odysseus juga menggunakan ekstrak tanaman beracun untuk anak panahnya. Menurut legenda kuno, sayangnya Odysseus sendiri terbunuh oleh senjata beracun –tombak yang dilumuri racun dari ikan pari, spesies yang banyak ditemukan di Mediterania,” ungkap Philip Wexler dalam History of Toxicology and Enviromental Health: Toxicology in Antiquity II . Ilustrasi Odysseus yang menggunakan panah beracun dalam Perang Troya Namun, bukti tertulis itu masih berbalut mitos. Catatan pertama non-mitos baru muncul pada abad keenam SM, tepatnya pada Perang Cirraean (595-585 SM) atau pengepungan kota Cirrha oleh pasukan Yunani dari koalisi Amphictyonic League. Mereka menggunakan ekstrak racun dari tanaman helleborus untuk meracuni persediaan air kota Cirrha hingga kota itu akhirnya dihancurkan. Pada Abad Pertengahan (Abad ke-5 hingga Abad ke-15), tren penggunaan senjata biologis dalam peperangan paling kondang adalah menyebar wabah penyakit via mayat maupun bangkai hewan yang membusuk. Itu dilakukan antara lain oleh pasukan Mongol di abad ke-13, pasukan Tartar (abad ke-14), dan pasukan Inggris pada 1340 kala mengepung kota Thun-l’Évêque di awal Perang 100 Tahun. Penggunaan senjata biologis tertutup oleh penggunaan senjata konvensional dan senjata kimia seiring perkembangan senjata konvensional pada abad ke-20. Meski sejumlah negara tetap punya program senjata biologis, hanya ada sedikit catatan tentang penggunaan senjata biologis. Antara lain, penggunaan senjata biologis untuk misi-misi sabotase di Perang Dunia I (1914-1918). “Di era modern, Jerman adalah negara terdepan dalam studi bakteriologi dan memulai pengunaan agen biologis. Antara 1915 dan 1917 sabotase biologis dilancarkan di Argentina, Rumania, Skandinavia, Spanyol, dan Amerika. Tujuannya mengganggu suplai hewan bagi musuh dengan menginfeksi kuda-kuda serta keledai-keledai militer, hingga hewan-hewan ternak,” tulis D. B. Rao dalam Biological Warfare. Infeksi biasanya dilakukan dengan menularkan bakteri anthrax ( bacillus anthracis ) dan glanders ( burkholderia mallei ). Penggunaan bakteri-bakteri itu, terutama anthrax, masih tetap digunakan di masa Perang Dunia II (1939-1945). “Di Perang Dunia II Inggris mengujicobakan efektivitas bacillus anthracis di udara terbuka dengan domba-domba mereka di Kepulauan Gruinard, serta memproduksi kue-kue yang terkontaminasi spora-spora anthrax. Mereka bermaksud menggunakannya sebagai langkah balasan jika Jerman menginvasi Inggris,” sambung Rao. Senjata biologis sedikit-banyak masih digunakan dalam Perang Dunia I (Foto: winstonchurchill.hillsdale.edu ) Jepang, lanjut Rao, juga diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri anthrax serta ratusan bakteri glanders. Di tengah berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang mengembangkan bom-bom yang mengandung bakteri anthrax yang sudah diujicobakan dampaknya terhadap manusia. Konon, Jepang memanfaatkan sejumlah tawanan perang sebagai “kelinci percobaannya”. Usai Perang Dunia II, pengembangan senjata biologis tetap eksis di negara-negara pemenang perang meski bergulir di bawah bayang-bayang pengembangan nuklir. Roda pengembangan teknologi senjata biologis dari waktu ke waktu makin mengerikan. Hal itu menyadarkan mereka untuk mengrem pengembangannya mengingat makin intensnya situasi Perang Dingin. Inggris dan Uni Soviet mulai menyadarinya pada 1969. Lewat “mediasi” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dihelatlah Konvensi Senjata Biologis pada 10 April 1972 sebagai perjanjian multilateral pertama untuk menghentikan produksi dan pelarangan penggunaan senjata biologis. Dari 183 negara yang mengikuti konvensi hanya 109 yang meneken perjanjian dan hanya 22 di antaranya yang meratifikasinya. Faktanya, hingga milenium berganti penggunaan senjata biologis tetap tak pernah sirna. Setelah di Perang Kemerdekaan Zimbabwe (1964-1979) dengan bakteri kolera, penggunaan senjata biologis berlanjut di Perang Teluk (1990-1991), lalu di serangan terorisme (serangan anthrax) atas Washington DC, West Palm Beach, dan New York pada September-Oktober 2001.

Tanggal 2 Maret adalah hari lahir Multatuli. Hari ini, 2 Maret 2020, Multatuli genap 200 tahun. Peringatan hari lahirnya Multatuli sebaiknya dijadikan tradisi yang akan terus diulang pada setiap tahunnya. Ada orang bertanya: mengapa? Multatuli penting sebagai pengarang, pengarang besar yang secara kebetulan berkebangsaan Belanda. Negeri kecil tempat ia lahir. Mengapa Multatuli harus diperingati. Mengapa tidak memperingati Liebig, Moliere, Schiller, Goethe, Heine, Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Scialoja, Smith, Shakespeare, Byron, Vondel… Jawabannya, karena di samping kebesarannya sebagai pengarang, Multatuli besar pula sebagai seorang humanis. Multatuli yang menuntut keadilan bagi rakyat Indonesia. Dialah orang pertama yang mengatakan, bahwa orang Indonesia pun sama manusianya dengan orang kulit putih, manusia dengan segala sifat-sifat dan konsekuensi-konsekuensinya. Multatuli yang pertama kali berteriak bahwa “Orang Jawa diperlakukan dengan buruk!”, “Orang Jawa dieksploitasi secara berlebihan!” Multatuli menuntut hak dan keadilan bagi “orang Jawa” bagi bangsa Indonesia. Multatuli melakukan hal tersebut dengan gagah dan penuh keberanian. Ia mengorbankan kedudukan dan kariernya untuk memasuki kehidupan yang bahkan hingga kematiannya penuh kepahitan, kemelaratan, dan penderitaan. Multatuli jelas menentang pengisapan dan penindasan. Multatuli menuntut kasih sayang, perikemanusiaan, dan pengertian. Meskipun belum kepada terhapusnya penjajahan. Akan tetapi, Multatuli telah berupaya untuk membuka mata dan pikiran dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia serta memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Kepada Multatuli, bangsa Indonesia berutang budi. Karena itu kalau ada pengarang Belanda yang paling dikenal di Indonesia dialah Multatuli. R.A Kartini dan Sukarno mendapat pengaruh Multatuli. Juga para pemimpin lainnya. Lalu, apakah sebenarnya yang diperjuangkan Multatuli? Apakah yang digugat oleh Multatuli? Multatuli menggugat tanam paksa yang memberi keuntungan berlimpah kepada kaum penjajah. Ia menggugat liberalisme yang saat itu sedang dipropagandakan. Ia menggugat rodi, menggugat permintaan paksa, dan korupsi dengan menggunakan jabatan. Multatuli memiliki arti politik penting ke arah timbulnya perubahan-perubahan cara pemerintahan di Indonesia. Meskipun seberapa besar dan jauh pengaruhnya masih dapat diperdebatkan. Tapi di antara kita, bukankah masih ingat kepada pidato Havelaar di hadapan para pemimpin Lebak, juga petikan-petikan kisah Saidjah dan Adinda. Itulah sedikit di antara yang memengaruhi hati dan pikiran kita. Bukankah kesadaran di hati dan pikiran kita timbul dari Multatuli? Masihkah ada pertanyaan mengapa kita memperingati Multatuli? Kita tidak perlu lagi bertanya: mengapa? Multatuli lahir di Amsterdam, 2 Maret 1820, dan meninggal di Ingelheim, Jerman, 19 Februari 1887. Multatuli telah memberikan landasan bagi sosialisme di Belanda sebagaimana yang ditempuh oleh Pieter Jelles Troelstra, pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Dia juga telah menjadi dasar bagi pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda, yang membuka kesempatan pendidikan bagi warga bumiputera. Setelah menempuh berbagai penugasan di Manado dan Natal, Sumatera Utara, Eduard Douwes Dekker mulai bertugas sebagai asisten residen di Rangkasbitung, Lebak, Januari 1856. Tiga bulan bertugas di Lebak, dia mendapat laporan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Bupati Lebak Adipati Karta Natanagara. Laporan Dekker kepada Residen Banten Brest van Kempen tidak ditanggapi malah menyebabkan pemecatannya sebagai asisten residen Lebak. Ketika kembali ke Eropa, pada 1859 Dekker mengurung dirinya dalam sebuah kamar hotel di Brussel, Belgia, menuliskan riwayat pengalamannya semasa bertugas di Hindia Belanda. Di bawah nama pena Multatuli (berarti “aku yang banyak menderita”), dia mengungkapkan bagaimana pemerintah kolonial menjalankan sistem penidasan bagi rakyat Jawa. Novel Max Havelaar atau Persekutuan Lelang Dagang Kopi di Hindia Belanda terbit perdana pada 1860, dianggap sebagai pembuka aib penjajahan Belanda di Indonesia, sekaligus tonggak kesusasteraan modern di Belanda. Ronald van Raak, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis (SP), menghargai jasa Multatuli dalam membongkar praktik-praktik menyimpang yang terjadi di Hindia Belanda. Menurutnya, Multatuli adalah raja diraja dari semua pembongkar kejahatan. “Apa yang telah dia lakukan telah membawa dampak yang berharga: sebuah undang-undang kerajaan yang telah disahkan untuk melindungi para pembongkar kejahatan. Tidaklah sia-sia baginya mempersembahkan karyanya, Max Havelaar , kepada Raja Willem III dengan harapan agar raja bisa menyelesaikan masalah penyelewengan yang terjadi di Hindia Belanda,” ujar Ronald seperti dikutip dari historia.id. Pada kenyataannya memang tak ada yang dilakukan oleh Raja Willem III untuk menyelesaikan persoalan di negeri jajahannya. Dampak politis dari penerbitan roman Max Havelaar baru terasa menjelang akhir abad ke-19, di saat kaum liberal seperti Van Deventer, mempertanyakan apa yang telah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas warga jajahannya. Muncul pula kesan kalau roman Max Havelaar lebih menyerupai sebuah gugatan atas ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda ketimbang novel biasa. “Ini bukan sekadar roman biasa, melainkan sebuah gugatan,” kata Winnie Sordrager, ketua Perhimpunan Multatuli yang juga pernah menjabat menteri kehakiman Belanda periode 1994-1998. Winnie adalah cicit kemenakan dari Eduard Douwes Dekker. Mengutip kalimat pengarang novel Bumi Manusia , Pramoedya Ananta Toer(dalam Andre Vltchek & Rossie Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian , KPG, 2006, hlm. 15) yang menempatkan Multatuli sebagai sosok penting dalam sejarah Indonesia dengan alasan: “Saya masih berpendapat bahwa Multatuli besar jasanya kepada bangsa Indonesia, karena dialah yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa mereka dijajah. Sebelumnya, di bawah pengaruh Jawaisme, kebanyakan orang Indonesia bahkan tidak merasa bahwa mereka dijajah.” Itulah penghormatan Pram terhadap Multatuli yang disebutnya sebagai penyadar rakyat Indonesia; bahwa sebenarnya mereka tengah dirantai oleh belenggu penjajahan –terlepas dari status si penulis sebagai orang Belanda.

PADA 1987, tepat pada seratus tahun kematiannya, sebagai wartawan lepas dari sebuah stasiun radio di Belanda, saya dan seorang kawan menelusuri perjalanan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli yang pernah bertugas sebagai asisten residen Lebak mulai Januari sampai April 1856. Berbekal roman Max Havelaar yang saya baca sejak masa sekolah di Belanda, saya melihat kembali apa yang pernah Multatuli lihat pada seratus tahun sebelumnya. Medio 1987 kami tiba di Rangkasbitung setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta melalui Serang dan Pandeglang. Sama seperti Max Havelaar yang datang ke Serang terlebih dahulu untuk melaporkan diri kepada Residen Banten Brest van Kempen, kami berangkat dari Jakarta langsung menuju Serang menggunakan mobil melalui rute sama dengan yang Multatuli tempuh menggunakan kereta kudanya pada awal 1856. Saat itu belum ada jalan tol yang menghubungkan Jakarta ke Serang. Tiba di Serang siang, kami mengunjungi kembali alun-alun Serang di mana rumah dinas residen Banten berada tak jauh dari sana. Rumah tersebut sempat beralih fungsi menjadi kantor gubernur Banten dan kini tak lagi digunakan. Dalam kisahnya, Max Havelaar sempat menginap satu malam di rumah Residen Banten Brest van Kempen sebelum melanjutkan perjalanan ke Rangkasbitung pada pagi keesokan harinya. Dalam roman Max Havelaar , Multatuli menulis kisah perjalanan itu di Bab V. “Pagi-pagi jam sepuluh ada keramaian yang tidak lazim di jalan besar yang menghubungkan daerah Pandeglang dengan Lebak. 'Jalan besar' mungkin terlalu hebat untuk jalan kecil yang demi menghormati dan karena tidak ada yang lebih baik, disebut jalan; tapi jika kita, dengan kereta empat kuda berangkat dari Serang, ibu kota Bantam, dengan maksud untuk pergi ke Rangkasbetung, ibu kota baru daerah Lebak, maka bolehlah dipastikan bahwa kita akan sampai ke tempat itu sesudah beberapa waktu. Jadi, memang itu jalan. Saban sebentar kereta masuk ke dalam lumpur, yang di tanah rendah Bantam itu padat, liat dan kental…” Lumpur memang tak lagi kami temukan dalam perjalanan dari Serang menuju ke Rangkasbitung. Jalanan aspal menghubungkan Serang ke Rangkasbitung melalui Pandeglang saat itu jelas lebih baik ketimbang yang dilintasi oleh Multatuli ketika datang untuk pertama kalinya ke Rangkasbitung. Perjalanan menempuh waktu nyaris seharian, sejak pagi hingga sore, mulai dari Jakarta sampai ke Rangkasbitung. Jalanan berlumpur baru kami temukan ketika menempuh perjalanan dari Rangkasbitung ke Badur, desa di mana Saidjah dan Adinda berasal. Dua kilometer ke arah luar kota menuju Cileles, mobil yang kami tumpangi terjebak lumpur. Ban selip terbenam di dalam lumpur tanah liat kental, sehingga mobil tak beranjak jalan. Tanpa bantuan penduduk yang berkumpul di sepajang jalan berlumpur itu mungkin saya tak pernah sampai ke desa Badur. Pengalaman itu mengingatkan saya kembali kepada apa yang ditulis Multatuli di dalam novelnya. “...Setiap kali terpaksa diminta bantuan dari penduduk di desa-desa dekat situ, – meskipun tidak terlalu dekat, sebab desa-desa itu tidak banyak di daerah itu – , tetapi apabila kita akhirnya berhasil mengumpulkan dua puluh petani dari sekitar situ, maka biasanya tidak lama kemudian kuda-kuda dan kereta sudah berada di tanah keras lagi… Demikian perjalanan diteruskan beberapa waktu tergoncang-goncang, sampai datang lagi saat yang menyedihkan, kereta masuk lagi sampai ke-asnya kedalam lumpur,” demikian tulis Multatuli.  Bukan hanya lumpur yang jadi penghalang perjalanan kami saat itu, tapi juga jembatan kayu yang bobrok, tak layak lagi digunakan menghampar di hadapan seakan menyambut kami memasuki Cileles. Mungkin jembatan itu sudah puluhan tahun tak pernah diperbaiki. Balok kayu yang tersusun di atas jembatan tak lagi terikat rapi dan ajeg menyisakan celah longgar, membuat ban mobil truk angkutan kelapa yang berada di depan mobil saya terperosok ke dalamnya. Untuk beberapa jam lamanya perjalanan tertunda. Kami turun dari mobil dan ikut membantu menurunkan semua kelapa dari bak mobil tersebut untuk membuat beban mobil ringan dan bisa melaju lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan dan tiba di Cileles menjelang magrib. Seorang lurah berbaik hati memberi tumpangan menginap pada sebuah pondok tanpa listrik. Pelita yang menerangi kegelapan malam itu hanya terpancar dari sebuah lentera dengan sumbu berlumur minyak kelapa.       Mungkin cara yang sama untuk menerangi malam juga digunakan oleh penduduk pada abad di saat Multatuli masih tinggal di Lebak. Padahal saat itu sudah seabad Multatuli pergi meninggalkan daerah yang membuatnya senang ditugaskan kesana. Beberapa hal agaknya memang belum banyak berubah saat itu. Diam-diam saya mulai sedikit percaya kalau Multatuli tak sekadar menulis fiksi. Perjalanan kami lanjutkan pada pagi hari, menuju ke desa Badur, tempat Saidjah dan Adinda berasal. Saya penasaran ingin menyaksikan langsung kondisi warga desa yang pernah digambarkan oleh Multatuli hidup dalam kemiskinan, tertindas dan penuh ketakutan. Mereka, kata Multatuli, tak bisa memanen padi yang ditanamnya sendiri dan memilih meninggalkan desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Ada yang mujur, namun lebih banyak yang berujung nahas: tewas di ujung senapan serdadu karena melancarkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial. Tiba di Badur menjelang siang. Matahari bersinar terang menyengat kulit, membuat keringat terus menerus mengucur membasahi kemeja. Padi terlihat mulai menguning, sementara ilalang yang mengering bergoyang-goyang diterpa angin. Desa Badur terlihat sepi. Tak banyak penduduk di luar rumah. Sekelompok anak kecil bermain bersama seekor kerbau yang sedang digembala. Dua anak kecil di antaranya terlihat sedang menungganginya. Pada sudut lain desa, dua anak perempuan bercengkerama. Salah satunya tampak merapikan rambut gadis kecil yang ada di hadapannya. Apa yang diceritakan Multatuli sulit untuk saya bantah. Kondisi desa terlihat jauh dari kata sejahtera. Sebagian warga Badur masih memilih untuk meninggalkan desa, seperti seabad sebelumnya, merantau ke kota lain mengadu nasib. Kami sempat memfilmkan situasi itu: mendokumentasikan anak-anak kecil yang bermain dengan seekor kerbau, situasi desa dan semua yang kami temui di Badur. Setelah berkeliling desa, dengan buku Max Havelaar di tangan, kami kembali ke Rangkasbitung melalui rute yang berbeda. Menghindari jalan berlumpur dan jembatan rusak yang kami lalui sehari sebelumnya. Di Rangkasbitung, kami menginap pada sebuah hotel yang sederhana, berada di sebelah bioskop dan berseberangan dengan terminal. Kami punya kesempatan untuk melacak jejak Multatuli lebih leluasa sepulangnya dari Badur. Tempat pertama yang kami tuju adalah sebuah rumah yang pernah dihuni oleh Multatuli ketika dia bertugas jadi asisten residen. Rumah itu terletak di belakang rumah sakit yang kala saya mengunjunginya pada 1987 masih berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Ketika saya tiba di sana, sebagian rumah telah berganti rupa menjadi bangunan yang lebih modern. Rupanya rumah asli telah hancur dan mungkin dipugar. Namun sisa-sisanya masih dapat bisa dilihat, terutama lantai ubin kuno motif persegi lima berwarna hitam dan putih. Rupanya bekas rumah asisten residen tersebut sedang diperbaiki, menambahkan bangunan lain yang baru di tempat yang sama. Pembangunan agaknya tak mengindahkan aspek pelestarian atau mungkin tak banyak yang tahu kalau rumah tersebut bangunan sejarah yang pernah ditinggali oleh penulis yang karyanya sempat menggemparkan negeri kolonial. Dari kejauhan saya lihat tukang bangunan membuang begitu saja ubin kuno yang berasal dari bangunan rumah. Saya memutuskan untuk memungut dua ubin dari tempat sampah: satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna abu-abu keputihan. Dua ubin itu saya simpan dan kemudian hari saya bawa pulang ke Belanda. Pengalaman kunjungan ke Lebak seratus tahun setelah kematian Multatuli itu sangat membekas dalam benak saya. Ketika sedang mendokumentasikan situasi kota Rangkasbitung di tahun 1987 itu, seorang aparat militer mendekati kami. Menegur untuk tidak merekam film sembarangan. Kami digelandang ke kantor Dinas Sosial Politik yang berada tak jauh dari alun-alun. Diminta untuk menjawab pertanyaan dari pejabat kantor dan mengikuti seluruh proses administratif, termasuk menunggu keluarnya surat izin selama tiga jam lebih. Setelah memenuhi permintaan untuk membayar 30 ribu rupiah, kami bisa keluar tenang dengan surat izin di tangan. Di Lebak, saat itu, saya melihat kondisi telah berubah namun sisa-sisa bayangan masa lalu yang kelam masih tertinggal di sana. Bayangan itu kemudian saya temukan kembali saat saya pergi ke Lebak 32 tahun kemudian setelah kunjungan pertama saya pada 1987. Di tahun 2019 saya pergi mengunjungi Museum Multatuli yang setahun sebelumnya sudah diresmikan. Sebuah kebetulan jika salah satu dari dua ubin yang sempat saya selamatkan dari tong sampah pada 1987 ternyata bisa menjadi koleksi tetap museum. Ubin tersebut menjadi salah satu benda yang diserahkan oleh Multatuli Huis, Amsterdam kepada Bupati Lebak Iti Octavia dalam kunjungannya ke Belanda April 2016. Ubin hitam, simbol kelam kekejaman kolonial tetap menjadi koleksi Multatuli Huis, Amsterdam, sementara yang abu-abu keputihan, simbol perdamaian atas masa lalu yang suram, diserahkan kepada bupati Lebak. Pada 2019, saya dan beberapa kawan memutuskan untuk membuat sebuah film dokumenter menggunakan dokumentasi yang pernah saya bikin dari tahun 1987. Lagi-lagi saya kembali mengunjungi desa Badur. Berbekal rekaman film buatan 32 tahun lalu, saya mencari anak-anak kecil yang pernah saya rekam. Saya merasa beruntung karena masih bisa menemukan dua orang anak, Rasti dan Jumar, yang kini telah dewasa dan menikah. Saya penasaran apa yang terjadi pada hidup mereka selama 32 tahun terakhir. Rasti, gadis kecil yang terlihat sedang merapikan rambut adiknya pada dokumentasi film saya di tahun 1987, kini berusia 37 tahun, sudah menikah dan dikaruniai seorang anak. Apa yang terjadi padanya 30 tahun terakhir sejak dia difilmkan? Rasti hanya sekolah sampai Madrasah Ibtidaiyah (sekolah Islam setara Sekolah Dasar). Dalam usia 12 tahun dia harus bekerja jadi pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga di Jakarta demi menghidupi ibunya yang telah menjanda dan seorang adiknya. Sementara itu, Jumar, anak angon kerbau yang juga sempat terdokumentasikan oleh saya, nasibnya tak jauh berbeda dari Rasti. Jumar hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Islam. Melanjutkan pendidikannya ke pesantren namun tak pernah menyelesaikannya karena memutuskan untuk menikah pada usia remaja. Setelah empat kali menikah, Jumar kini membuka usaha bengkel las sendiri di desa Badur. Setelah melihat data statistik tentang indeks rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak tahun 2018, saya bisa paham mengapa Rasti dan Jumar tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Data itu memperlihatkan kenyataan kepada saya bahwa rata-rata kesempatan anak untuk sekolah hanya mencapai 6,7 tahun. Artinya mereka hanya mengeyam pendidikan sampai kelas enam sekolah dasar dan sempat mencicipi tujuh bulan di bangku sekolah menengah tanpa pernah bisa meneruskan lagi pendidikannya.  Buat saya, Rasti dan Jumar seperti gambaran Saidjah dan Adinda di masa kini. Mereka terpaksa bertarung untuk nasib yang lebih baik di tengah himpitan kondisi yang serba tak menentu. Dua abad lebih setelah roman Max Havelaar terbit ternyata jauh lebih banyak melibatkan para intelektual untuk berdebat di seputar soal apakah karya Multatuli itu fiksi atau fakta? Namun, mereka mungkin tak pernah berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana nasib rakyat Lebak sesungguhnya yang sampai hari ini tak banyak beranjak dari kenyataan getir untuk hidup dalam ironi “tak bisa memanen padi yang ditanamnya sendiri.”

SERPONG pada tahun 1970 masih terhitung daerah pedalaman. Jalan masih tanah berbatu, listrik tak ada, wilayahnya pun masih didominasi kebun. “Dulu waktu Papa dinas di Tangerang, tahun 70-an ya, main paling jauh ke selatan ya Serpong. (Pohon, red .) Karet semua. Sering nembak rusa, berburu,” ujar Eddy Hidayat, wiraswastawan di Bogor, kepada Historia  mengisahkan masa kecilnya ketika sering diajak berburu oleh ayahnya yang tentara. Di wilayah itu, jumlah petugas medis terbatas. Pasca-kemerdekaan hingga 1970-an, hanya ada satu dokter yang menangani seluruh wilayah Tangerang. Dialah dr. Kimar Wiramihardja. Saking jarangnya dokter, pada 1950 Kementerian Kesehatan berupaya mendatangkan sekira 200 dokter dari India dan Eropa barat, seperti dimuat dalam Antara , Sabtu 1 November 1950. Maka ketika dr. Firman Lubis, yang juga dosen Fakultas Kedokteran UI, akan mengadakan proyek penelitian kesehatan di Serpong (Proyek Serpong) pada 1970, dr. Kimar amat senang. Ada juga dokter yang akan meringankan beban kerjanya. Lantaran Serpong belum teraliri listrik, Firman pun harus mencari kulkas berbahan bakar minyak untuk menyimpan obat-obatan. Dalam bukunya Jakarta 1970-an, Firman menceritakan, lampu teplok dan pompa air jadi teman akrabnya kala Proyek Serpong. Dalam mengerjakan proyek itu, Firman dibantu beberapa peneliti dan dokter dari Indonesia dan Belanda, salah satunya sosiolog Anke Borken Niehof. Bantuan dari sosiolog dan antropolog itu memungkinkan pengerjaan dilakukan dengan pendekatan antropologi-medis. Dalam temuan timnya, hubungan sosial antara dukun beranak dan pasiennya terjalin erat dan kekeluargaan. Hubungan ini terbangun lantaran hampir semua dukun bayi memberikan pertolongan tambahan seperti memandikan bayi, mengobati demam, dan pegal linu. Pertolongan semacam ini, tambahnya, bersifat sosial-psikologis yang mendekatkan hubungan dukun-pasien sekaligus membuat para dukun beranak sangat dipercaya oleh masyarakat. Imbasnya, dukun bayi dianggap sebagai pemimin informal. Meski di beberapa kampung terdapat bidan atau mantri, kebanyakan penduduk masih lebih suka lari ke dukun jika menemui keluhan kesehatan. Beberapa alasan yang disebutkan Firman ialah, ketidaktahuan mereka akan tenaga medis atau kekhawatiran kalau-kalau mereka tak akan sanggup membayar. Perkara melahirkan misalnya. Dalam catatan Firman hingga 1970-an, hanya 20% peralinan tercatat ditangani oleh tenaga medis, sisanya lebih memilih meminta bantuan dukun bersalin. Kedekatan hubungan ini tentu menyulitkan tim peneliti Proyek Serpong. Salah-salah bukan menanggulangi masalah kesehatan malah buyar. Ia pun paham kalau model pelarangan pada para dukun hanya akan menimbulkan konflik sosial. Maka, alih-alih menyingkirkan para dukun, ia menggunakan cara yang jauh lebih halus, yakni melatih para dukun tentang hiegenitas dan kebidanan dasar. “Kita ingin berusaha agar dalam waktu yang akan datang bayi yang baru lahir tidak akan meninggal karna penyakit tetanus lagi,” kata Firman dalam laporannya. Temuan dalam laporan Proyek Serpong menyebut bahwa penyebab utama kematian bayi kebanyakan ialah tetanus. Para bayi bisa terjangkit lantaran setelah lahir, tali pusat mereka dibubuhi abu agar cepat kering bukan alkohol dan iodium. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Pada 1950 misalnya, angka kematian bayi mencapai 600.000 dalam setahun sementara angka kematian ibu mencapai 55.000. Cara-cara seperti inilah yang kemudian dibenahi. Penggunaan bambu ( welad ) dianggap berbahaya sehingga para dukun dibekali tetang ilmu kebidanan dasar, hieginitas, dan medical kit . Isinya gunting, klem, dan alkohol. Kala itu, ada dua orang dukun beranak yang diajar Firman dan para bidan, yakni Mak Kancas dan Mak Icot. Keduanya sudah berusia senja dan buta huruf. Namun dengan penyampaian materi yang lucu dan santai, mereka bisa lekas paham. Firman bahkan mengadakan arisan di setiap pertemuan untuk mendekatkan tim medis dengan para dukun. Alhasil, suasana akrablah yang terjadi. Tidak ada intimidasi, pandangan merendahkan, atau penyingkiran. Lantaran cukup berhasil, proyek serupa dilakukan pula di Yogyakarta. Bidan Nunik Endang Sunarsih, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia menceritakan pada Historia pengalamannya mendampingi dukun beranak pada 1980-an. Tiap selapan (lima minggu) Nunik membuka pelatihan kebidanan pada para dukun beranak di Yogyakarta. Misinya ialah mengurangi risiko kematian bayi akibat tetanus dengan mengajari para dukun tentang hiegenitas dan melarang mereka menggunakan sembarang ramuan untuk membungkus tali pusat bayi. Dalam tiap pertemuan, Nunik akan meminta para dukun untuk menceritakan proses persalinan yang mereka tangani selama lima minggu sebelumnya. Ia juga memeriksa medical kit  yang ia berikan. “Kalau rusak ya diganti. Tapi kadang ada yang takut kalau ketahuan rusak. Padahal ya tidak akan saya marahi,” kata Nunik sambil terkekeh.