Hasil pencarian

Jakob Oetama masih bekerja di majalah Penabur , mingguan berhaluan Katolik, ketika pertama kali jumpa dengan Petrus Kanisius Ojong. Perkenalan mereka terjadi pada 1958. Jakob mengenal Ojong sebagai pemimpin redaksi majalah bermutu dan populer Star Weekly . Jakob datang berguru kepada Ojong. “Ketika terbetik berita Star Weekly akan ditutup, ia mendekati saya, apakah bersedia meneruskannya. Ia sempat ke Yogya, kami bersama menyaksikan Sendratari Ramayana di Prambanan,” tutur Jakob dalam Kompas , 2 Juni 1980. Jakob saat itu sedang menyelesaikan studi tahun terakhir pada Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Ojong lebih tua 11 tahun dari Jakob. Namun, mereka nyambung dalam bertukar pikiran karena sama-sama berlatar belakang sebagai guru. Pada awal 1960, Ojong sering bertemu dengan Jakob dalam gerakan asimilasi. Kemudian, mereka juga duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia.  Pada 1963, Ojong dan Jakob mendirikan majalah ilmu pengetahuan Intisari . Dua tahun kemudian bermodalkan uang Rp100.000 (sebagian dari keuntungan  Intisari)  pada 26 Juni 1965 lahirlah harian Kompas . Dalam susunan redaksi, Jakob Oetama menjadi pimpinan sedangkan nama Ojong tidak tercantum. Nama Ojong tabu untuk periode politik saat itu lantaran kurang disukai pemerintah. Awak redaksi Kompas mula-mula hanya berjumlah tujuh orang dan masih belum berpengalaman. Di tangan mereka, Kompas mengusung slogan “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Baca juga:  Cara Orba Kuasai Berita Dalam menjalankan Kompas , Jakob memusatkan perhatiannya dalam redaksional. Sementara itu, Ojong mengurusi bidang tata usaha. Kendati demikian, Ojong aktif menulis opini dalam kolom “Kompasiana” rubrik yang sangat digemari pembaca. “Ojong dan saya sebenarnya sama-sama tidak suka tampil. Setelah 1966, kami melakukan pembagian kerja. Sebagai pemimpin redaksi, mau tidak mau saya yang kebagian untuk tampil,” kata Jakob seperti dikutip Helen Iswara dalam Hidup Berpikir Mulia: P.K. Ojong Satu dari Dua Pendiri Kompas Gramedia. Pada 1968, tiras Kompas melampaui Sinar Harapan sehingga menduduki peringkat kedua. Sementara di peringkat pertama bertengger Berita Yudha , suratkabar yang berafiliasi dengan ABRI. Memasuki dekade 1970, tiras Kompas melampaui koran lain di Indonesia dengan jumlah mendekati 100.000 eksemplar per hari. Dari Jalan Pintu Besar Selatan, markas Kompas pindah ke Jalan Palmerah Selatan lengkap dengan percetakan sendiri. Mesti diakui Ojong begitu gigih membangun citra dan reputasi Kompas . Baginya nama baik dan konsistensi tidak dapat ditawar. Untuk itu, kesejahteraan para wartawan maupun karyawan lainnya amat diperhatikan. Namun, Ojong bisa menjadi sangat tegas bahkan keras dalam menyikapi kelalaian. Jakob yang lebih kalem biasanya menjadi penyejuk. “Kalau bukan karena Jakob, sejak awal saya sudah berhenti,” kata P. Swantoro kepada Helen Iswara. Swantoro merupakan wakil pemimpin redaksi dan menjadi orang ketiga dalam jajaran Kompas . Baca juga:  Indonesia Raya , Independensi yang Memihak Badai datang pada 1978. Pada 19-20 Januari, Kompas menulis tajuk tentang gerakan mahasiswa yang menginginkan agar Soeharto jangan lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Pada 21 Januari, Kompas terkena bredel alias dilarang terbit oleh pemerintah. Selain Kompas , koran yang kerap bersuara kritis seperti Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis dan Pedoman pimpinan Rosihan Anwar juga ikut dibredel. Pemerintah kemudian menawarkan pengampunan dengan serangkaian syarat yang patut dituruti. Ojong yang saklek ragu-ragu menerima tawaran pemerintah. Adalah Jakob Utama yang pasang badan menandatangani “pengampunan” itu. Akhirnya, pada 6 Februari 1978, Kompas diperkenankan terbit kembali. Beberapa wartawan Indonesia Raya dan Pedoman masuk ke Kompas setelah koran mereka dipaku mati rezim Soeharto. Menurut Jakob, dengan masih hidup, Kompas masih bisa bergulat; masih bisa bergerilya menegakkan demokrasi. Asalkan tidak menggadaikan suara hati saja. Meski terlihat pragmatis, pertimbangan Jakob pun dilandasi rasa kemanusiaan. Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama, pendiri harian Kompas.  (Jitet/Wikimedia Commons). Seperti diungkap St. Sularto dalam Syukur Tiada Akhir: Jejak Langkah Jakob Oetama , Kompas saat itu mempekerjakan sebanyak 2.000-an orang karyawan. Mereka terancam kehilangan pekerjaan apabila koran ini dibredel. Belum lagi orang-orang yang memperoleh berkah dari produk Kompas secara tidak langsung. Penutupan akan menjadi bencana bagi mata pencaharian dan mengakibatkan masalah yang beranak pinak. Ojong kemudian menghormati keputusan itu. Setelah luput dari badai bredel, keluarga besar Kompas dirundung duka. P.K. Ojong wafat pada 31 Mei 1980. Di depan jenazah Ojong, Jakob berkata, “Engkau terlalu pagi meninggalkan kami,” katanya. Meski demikian, mendiang Ojong sempat merumuskan cetak biru Kompas yang kemudian disempurnakan menjadi falsafah perusahaan. Baca juga:  Aksi Koran Indonesia Raya Bikin Kejutan April Mop Sepeninggal Ojong, tiras Kompas telah mencapai 312.589 eksemplar dan pada Desember 1980 mencapai 325.485 eksemplar. Selain itu, Kompas juga telah memancangkan tonggak di sektor bisnis lain. Orang tentu mengenal toko buku Gramedia, radio Sonora dan hotel Santika. Itu semua merupakan diversifikasi produk bisnis yang bernaung di bawah grup Kompas . Tanggung jawab redaksi dan bisnis selanjutnya beralih kepada Jakob Oetama. Dengan fondasi kokoh yang dibangun bersama Ojong, Jakob kemudian membawa Kompas merajai industri media di Indonesia. Namun, Jakob menakhodai Kompas dengan siasat main aman khususnya dalam berhadapan dengan penguasa. Ibarat kepiting, ada saatnya maju, ada saatnya menyamping ( mlipir ), ada saatnya menarik mundur. Maka tidak heran, Kompas di bawah pimpinan Jakob identik dengan istilah "jurnalisme kepiting". Julukan itu setidaknya bertahan hingga rezim Orde Baru tumbang. "Cara ini sulit dan makan hati, sebab dengan gampang dicap pengecut, sehingga tagline bisnis Kompas mata hati kata hati  pun pernah dipelesetkan tinggal Kompas hati-hati ," tulis Sularto. Baca juga:  Pers Mahasiswa Menggugat Orde Baru Hati-hati. Ya, dengan kata itulah Jakob bisa membesarkan Kompas jadi media raksasa. Ketika banyak koran terpuruk dan gulung tikar, Kompas kian tak tertandingi. Dengan oplah rata-rata 500 ribu eksemplar perhari, Kompas merupakan koran dengan sirkulasi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menempati peringkat lima dalam jajaran suratkabar papan atas dunia. Di luar media cetak, Jakob Oetama melebarkan sayap bisnis Kompas ke berbagai lini usaha di bawah bendera Kompas Gramedia Grup. Media televisi dirambah dengan kehadiran Kompas TV dan sektor pendidikan dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Sektor lainnya seperti properti, jaringan hotel yang tersebar di berbagai kota, lembaga bahasa asing, sampai tisu juga menggeliat. Bila ditotal, semuanya berjumlah 400 jaringan usaha. Baca juga:  Komik Strip Panji Koming Merekam Zaman Kendati demikian, Jakob Oetama bukanlah pribadi yang tanpa cela. P. Swantoro –wafat pada 11 Agustus 2019– yang tergolong orang dekat Jakob mengungkapnya dalam pengantar biografi Jakob yang disusun St. Sularto. Selama bertahun-tahun mendampingi Jakob, Swantoro mendapati bahwa dia kadang kurang tegas, dan kebapakannya sering disalahgunakan oleh anak buah. Orang luar barangkali melihat Jakob hidup enak, serba cukup dan terhormat. “Namun saya yang puluhan tahun menjadi pendampingnya mengetahui betapa berat hidup seorang Jakob,” ujar Swantoro. Terlepas dari betapa berpeluh dirinya, Jakob menganggap keberhasilan Kompas perpaduan dari kerja sama, keberuntungan, dan rahmat Sang Khalik. Untuk yang terakhir itu, Jakob suka menyebutnya dalam bahasa latin Providentia dei (penyelenggaraan ilahi). Hingga sepuhnya, Jakob masih aktif di harian Kompas sebagai pemimpin umum. Dunia jurnalistik memang menjadi panggilan hidupnya. Dari hari ke hari Jakob kian renta. Setelah setengah abad lebih membangun dan memimpin Kompas, Jakob akhirnya beristirahat dari semua jerih lelah kehidupan. Menyusul para sahabatnya Ojong dan Swantoro yang telah mendahului. Jakob Oetama wafat pada 9 September 2020 dalam usia 88 tahun.

Pada 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia resmi berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Presiden dan wakil presiden, beserta jajaran menteri, membawa serta keluarga mereka ke sana. Pemerintahan Indonesia pun seluruhnya dijalankan di kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut. Turut hadir di Yogyakarta, meski sudah tidak menjabat menteri, Ahmad Subardjo. Mantan Menteri Luar Negeri pertama RI itu datang terpisah dari rombongan presiden. Dia tinggal bersama istri dan keempat anaknya di dalam benteng keraton, di tempat kerabatnya. Subardjo ketika itu menjabat penasihat Sutan Sjahrir di departemen luar negeri. Namanya pun ada dalam daftar hitam pemerintah Belanda. Suatu waktu di tahun 1949, Rohman, putra Subardjo menderita sakit pencernaan. Subardjo pun segera membawanya ke dokter Sim Ki Ay, kawannya ketika menjadi mahasiswa di Belanda. Oleh sang dokter Subardjo disarankan merujuk putranya ke rumah sakit di Jalan Gondokusuman. Putranya itu harus segera menjalankan operasi pengangkatan usus buntu. Dia pun segera membawa putranya ke sana. Namun berhubung jarak dari rumah ke Gondokusuman jauh, juga karena namanya masuk dalam daftar polisi Belanda, Subardjo memutuskan membawa semua keluarganya tinggal di rumah sakit. Itu dilakukan agar dia dan keluarganya tidak mondar-mandir di jalanan yang dijaga ketat polisi Belanda. “Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rohman berhasil dioperasi perutnya dengan selamat. Di rumah sakit itu banyak ruangan yang kosong, tempo-tempo mendengar suara senapan dan mitraliur karena ada pertempuran di Jalan Gondokusuma itu,” tulis Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi . Pada satu hari, saat sedang menunggu putranya, Subardjo izin mencari udara segar kepada istrinya. Dia pun memilih pergi ke perpustakaan dekat rumah sakit. Belum sempat menyelesaikan satu judul buku di tangannya, seorang polisi Belanda berpakaian sipil masuk ke ruangan tempat Subardjo duduk. Dia pun dengan sopan mendekat. “Apakah anda saudara Subardjo?” tanya dia dalam bahasa Belanda. “Betul saya adalah Subardjo,” jawab Subardjo yang sudah menduga pria di depannya seorang polisi. Rupanya informasi tentang keberadaan Subardjo di perpustakaan itu terendus oleh badan intelijen Belanda. Polisi pun segera bergerak untuk menangkapnya. Subardjo kemudian dipersilahkan naik mobil. Dia dibawa ke kantor polisi militer Belanda. Si polisi juga mengatakan kalau Subardjo akan ditahan sampai waktu yang tidak ditentukan. “Kalau begitu bawalah saya ke tempat kediaman keluarga saya dulu,” kata Subardjo. Permintaan itu dikabulkan. Subardjo dibawa ke rumah sakit, tempat keluarganya berada. Dia lalu menceritakan tentang penangkapan itu kepada istrinya. Istrinya berusaha tegar dan membantu mempersiapkan segala kebutuhan suaminya. Sambil menenangkan anak-anaknya yang menangis mengetahu ayahnya dibawa pihak Belanda, Subardjo meminta keluarganya tetap berada di tempat aman dan tenang dalam menunggu kepulangannya. Di kantor polisi militer, Subardjo dimasukkan ke sebuah kamar. Di sana rupanya sudah cukup banyak orang Indonesia ditahan, salah satunya kenalan Subardjo, Pangeran Prodjokusumo. Sekira sepuluh hari berada di kantor polisi militer, Subardjo dan tahanan lain dibawa ke Ambarawa. Mereka dimasukkan ke sebuah benteng. Di sana ada lebih banyak lagi orang Indonesia yang ditahan, antara lain Adam Malik. Setelah hampir enam bulan ditahan di Amabarawa, Subardjo mendapat kabar bahwa para tahanan akan dibebaskan. Berdasar resolusi PBB, semua tahanan politik akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Subardjo bersama beberapa kawan dinaikkan ke sebuah truk menuju Yogyakarta. Setiba di depan Hotel Merdeka, mereka disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. “Saudara-saudara! Sekarang pertikaian dengan Belanda telah berakhir dan saya menyampaikan selamat atas kebeabasan saudara-saudara,” ucap Sri Sultan.

Menjelang akhir 2010, asa pendukung tim nasional sepakbola Indonesia melambung. Dalam helatan piala AFF 2010, Timnas Garuda tampil memikat di bawah asuhan Alfred Riedl. Serangannya bagai badai tornado dan pertahanannya menjadi serapat beton. Kuku Garuda benar-benar bikin Laos porak poranda, Malaysia hancur lebur, dan Thailand minta ampun di babak penyisihan. Filipina, sang kuda hitam, ngos-ngosan tak kuasa melawan kuku Garuda di semifinal. Ekspresi Alfred Riedl saat memimpin latihan timnas Indonesia di Jakarta. (Fernando Randy/Historia.id). Nama Alfred Riedl pun dielu-elukan. Fans timnas menaruh harapan besar padanya untuk membantu Indonesia merengkuh gelar Piala AFF untuk kali pertama. Tapi menjelang pertandingan final melawan Malaysia, fans dikejutkan oleh keputusan Riedl mencoret salah satu bintang Timnas, Boaz Solossa. Alfred Riedl pelatih yang memimpin timnas Indonesia selama tiga periode. (Fernando Randy/ Historia.id ). Riedl mengatakan Boaz telah berbuat indisipliner. Dia tak peduli Boaz seorang bintang. Hukum adalah hukum. Harus ditegakkan biarpun bumi runtuh. Siapa yang melanggar, harus dihukum. Banyak orang menuding keputusan itu sebagai sebab kekalahan timnas di final Piala AFF 2010. Riedl mengatakan kekalahan Timnas tidaklah ditentukan oleh satu atau dua orang. Tapi dia mengakui, kekalahan timnas adalah tanggung jawabnya.  Kiri: Boaz Solossa sosok yang pernah dicoret Riedl. Kanan: Riedl memimpin latihan timnas Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ). Disiplin dan tegas adalah ciri khas dari Alfred Riedl. (Fernando Randy/ Historia.id ). Itulah Riedl. Sosok pelatih berambut putih asal Austria. Dia dikenal bertanggung jawab dan sangat tegas pada siapapun. Bahkan terkesan dingin. Tapi cukup menyenangkan dalam memberikan informasi kepada para jurnalis. Pernah suatu hari, saya sebagai fotografer dan seorang kawan reporter mewawancarainya pada 2012. Kami menghubungi Riedl via email untuk membuat janji. Riedl sepakat menerima kami di Hotel Kempinski, Jakarta. Kami parkir motor di lantai bawah tanah. Jauh dari tempat pertemuan. Akibatnya, kami terlambat lima menit. Riedl pun menyemprot kami. "Kalian terlambat lima menit. Sebagai wartawan, kalian harus lebih menghargai waktu," katanya saat kali pertama bertemu kami. Untungnya, dia mau mengerti alasan kami. Wawancara pun berjalan lancar. Alfred Riedl saat menjalani sesi wawancara khusus. (Fernando Randy/ Historia.id ). Jurnalis lain dari bolalob.id yang juga rekan saya, Kukuh Wahyudi, punya kesan yang sama terhadap Riedl. Dia sering berinteraksi dengan Riedl. “Riedl sosok yang menyenangkan bagi jurnalis. Komentarnya selalu tegas, tak sekadar normatif. Sangat membantu dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada pembaca,” kata Kukuh. Riedl saat memimpin latihan Irfan Bachdim dan Ruben Sanadi. (Fernando Randy/ Historia.id ). Alfred Riedl saat memimpin latihan timnas Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ). Riedl sang juru taktik dari Austria. (Fernando Randy/ Historia.id ). Riedl tercatat menangani timnas dalam tiga helatan Piala AFF: 2010, 2014, dan 2016. Hasilnya, dua kali masuk final dan sekali tersungkur di babak penyisihan. Sebagai pelatih yang telah beberapa kali menangani timnas, dia hafal luar dalam kelemahan dan kelebihan pemain timnas. Kelemahan mendasarnya ketahanan fisik. Sedangkan untuk kelebihannya, dia melihat pada kemampuan individual para pemain. Riedl dan asistennya Wolfgang Pikal. (Fernando Randy/ Historia.id ). Hansamu Yama saat mencetak gol di semifinal Piala AFF 2016 kontra Vietnam. (Fernando Randy/ Historia.id ). Riedl menyalami M. Ridwan dan Hariono usai bertanding melawan Suriah di Jakarta. (Fernando Randy/ Historia.id ). Setelah menangani timnas, Riedl pulang kampung ke Austria. Kabarnya tak banyak terdengar lagi. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Alfred Riedl meninggal dunia dalam usia 70 tahun di Austria pada 8 September 2020. Persatuan sepakbola Palestina, Vietnam, dan Laos menyatakan berduka cita. Di sanalah Riedl pernah pula memberikan jasanya selain pada Indonesia. Pemain timnas seperti Evan Dimas, Irfan Bachdim, Ahmad Bustomi, dan Boaz Solossa tak ketinggalan ikut menyatakan duka. Riedl saat berjalan menuju lapangan untuk memulai latihan. (Fernando Randy/ Historia.id ). Alfred Riedl memang belum pernah memberikan gelar juara pada Indonesia. Tapi namanya akan terus dikenang dalam sejarah sepakbola Indonesia. Selamat jalan, Alfred Riedl. Ekspresi Alfred Riedl saat di lapangan latihan timnas Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ).

Semangat bersepeda menjalar ke kota-kota besar di Indonesia selama pandemi Covid-19. Permintaan sepeda melonjak. Pabrik sepeda kewalahan menyediakan sepeda. Rakyat jelata, selebritas, politikus, dan tokoh masyarakat gemar berfoto dengan sepeda dan mengunggah ke media sosial. Bersepeda memang menyenangkan. Para pendiri bangsa pun punya cerita tentang sepeda. Mulai dari Sukarno. Dia pernah gandrung dengan sepeda. Saat itu dia masih menjadi siswa HBS (setingkat sekolah menengah atas) di Surabaya pada akhir tahun 1910-an. Jarak rumah kosnya dengan sekolah sekira satu kilometer. Dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau membonceng sepeda temannya. “Setiap anak mepunyai sepeda. Aku sendiri yang tidak,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sukarno kepingin juga punya sepeda seperti teman-temannya. Tapi uang di kantongnya tak cukup. Maka dia mulai menabung hari demi hari. Akhirnya dia berhasil membeli sepeda seharga delapan rupiah. “Kubeli fongers yang hitam mengkilat, sepeda keluaran Negeri Belanda,” lanjut Sukarno. Dia bangga sekali dengan sepedanya. Baca juga:  Budaya Sepeda Orang Indonesia Fongers salah satu sepeda sohor masa Hindia Belanda. Sepeda buatan Belanda lainnya berjenama Batavus, Sparta, dan Gazelle. Sepeda dari Inggris juga ada. Antara lain Raleigh, Humber, dan Phillips. Secara kualitas, semuanya hampir mirip. Harganya tak beda jauh. Sangat mahal bagi kebanyakan orang. “Hampir sama dengan 1 ons emas. Oleh karena itu, masyarakat biasa hanya mampu membeli sepeda bekas atau menunggu harga sepeda turun,” sebut Hermanu dalam Seri Lawasan Piet Onthel .    Dari semua merk tadi, Fongers memegang penjualan terbaik di Hindia Belanda. “Sangat digandrungi orang setelah sepeda merk Raleigh keluaran Inggris,” ungkap Hasyim Ning dalam Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Baca juga:  Aturan Bersepeda pada Masa Lampau Sukarno merawat sepeda Fongers hasil menabung itu sepenuh hati. Dia merawatnya bagai seorang ibu menyayangi anaknya. “Ia ku gosok-gosok. Ku pegang-pegang. Ku belai-belai,” kata Sukarno. Karena itu, Fongers miliknya selalu tampak kinclong dan memikat orang sekitar. Salah satunya Harsono, anak H.O.S. Tjokroaminoto, pemilik rumah kos. Harsono berusia 7 tahun, 10 tahun lebih muda dari Sukarno. Dia menggunakan Fongers diam-diam. Tapi nahas, dia kurang mahir bersepeda sehingga menabrak pohon. Fongers itu pun rusak. Sukarno marah besar mengetahui sepeda kesayangannya rusak parah. Sukarno menyepak pantat Harsono sampai membuatnya menangis. Tapi setelah itu, Sukarno justru merasa bersalah. Dia menabung lagi dan membelikan sepeda jenama lain seharga 8 rupiah untuk Harsono. Sepeda pertama milik Mohammad Hatta dipajang di Museum Kelahiran Bung Hatta. ( indonesiakaya.com ). Mohammad Hatta Tokoh penggemar sepeda lainnya ialah Mohammad Hatta. Dia gemar bersepeda sejak kecil. Sebuah foto dalam otobiografinya, Memoir , menampilkan Hatta ketika berusia 7 tahun memegang sepeda dengan diapit dua orang penunggang kerbau di kanan dan kirinya. Semasa bersekolah di Jakarta, Hatta kerap pergi kesana-kemari dengan sepeda. Padahal dia pemuda rantau. Kebanyakan pemuda rantau susah memperoleh sepeda. Uang mereka habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah pula harga sepeda mahal untuk ukuran mereka. Tapi Hatta cukup beruntung. “Di Jakarta Hatta banyak mempunyai kaum keluarga yang menyayangi dan membantunya. Oleh karena itu tidak heran kalau ia mempunyai sepeda yang merupakan kendaraan yang penting dan terhormat waktu itu,” tulis Bahder Djohan dalam Bahder Djohan Pengabdi Kemanusiaan. Baca juga:  Sejarah Lajur Khusus Sepeda di Indonesia Bahder Djohan adalah anak rantau dari Sumatra sekaligus pelajar Stovia (Sekolah Dokter Bumiputra). Dia sahabatan dengan Hatta di Jakarta. Mereka sering pergi menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah mengantarnya pulang, Hatta pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Kebiasaan Hatta bersepeda masih bertahan ketika dia sudah menjadi wakil presiden. “Di Yogya dan di Jakarta tiap pagi setelah sembahyang subuh, Bung Hatta berkeliling kota naik sepeda, sambil melihat keadaan kota dan untuk sport ,” beber Yus Sudarso dalam Pribadi Manusia Hatta: Hatta dan Sumpahnya . Haji Agus Salim Selain Sukarno dan Hatta, Haji Agus Salim juga punya cerita menarik yang berhubungan dengan fungsi dan hakikat sepeda. Dia adalah mentor bagi banyak pemuda pada masa pergerakan nasional seperti Mohamad Roem dan Kasman Singodimedjo. Suatu hari pada masa pergerakan nasional, Haji Agus Salim mendapat kunjungan dari para pemuda. Beberapa di antaranya menggunakan sepeda. Rumah Haji Agus Salim terletak di Tanah Tinggi, Batavia. Bila hujan tiba, tanah itu lembek dan debel (tanah lengket habis hujan). Itu membuat ban sepeda tak bisa berputar. Sehingga, Kasman Singodimedjo harus membopong sepedanyahingga ke hadapan Haji Agus Salim. Baca juga:  Soeharto dan Sepeda Turangga “Saya ditunggangi sepeda,” kata Kasman seperti diceritakan kepada Mohamad Roem dalam “Memimpin Adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim”, termuat di Manusia dalam Kemelut Sejarah. Beberapa hari kemudian, Kasman dan kawan-kawannya datang bertamu lagi ke rumah Haji Agus Salim. Kali ini tanahnya kering. Dia bersepeda seperti biasa dan mudah melewati tanah tersebut hingga ke rumah Haji Agus Salim. Menyambut kedatangan mereka, Haji Agus Salim berkata, “Hari ini Anda datang secara biasa. Kemarin peranan sepeda dan manusia terbalik.” Cerita Haji Agus Salim masih relevan pada masa sekarang. Ketika orang-orang justru banyak “ditunggangi” sepeda dan mengubah fungsi serta hakikat sepeda. Orang-orang membelanjakan apa saja demi sepedanya. Sehingga benda justru memperbudak manusia. Bukan sebaliknya.

Pertempuran Ambarawa dan Pertempuran Lima Hari Semarang memakan banyak korban dari kalangan pemuda-pelajar. Tenaga potensial bangsa itu meregang nyawa sia-sia karena tak memiliki pengetahuan memadai tentang militer. Hal itu membuat Jenderal Mayor –sebelum diturunkan menjadi kolonel dalam Re-Ra–  Djatikusumo prihatin. “Beliau berpendapat bahwa sangat disayangkan para pelajar yang memiliki kemampuan yang potensial dan merupakan harapan bangsa yang baru memproklamasikan kemerdekaannya itu banyak menjadi korban dalam pertempuran karena hanya berbekal semangat berjuang yang besar,” tulis Himpunan Pas T Ronggolawe dalam Pasukan “T” Ronggolawe: Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang . Kenyataan pahit tersebut meyakinkan Djati akan perlunya memberi pendidikan militer kepada mereka. Dengan persetujuan Kepala Staf Markas Besar Oemoem (MBO) Letjen Urip Sumohardjo, Djati lalu mendirikan Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) pada 1946 di Salatiga. SOT anggotanya merupakan pelajar dan guru di wilayah kekuasaan Divisi IV yang dipimpin Djati. Diharapkannya, setelah mengikuti pendidikan selama 18 bulan para taruna diharapkan dapat menjadi opsir sampai tingkat pemimpin kompi. Mereka akan disatukan dalam korps opsir cadangan. Oleh karena itu, para taruna diasramakan selama mengikuti pendidikan SOT. Mereka hanya diperbolehkan keluar asrama pada Sabto sore-Minggu. Pendidikan di SOT memadukan pendidikan dasar militer dan pendidikan umum SMP dan SMT. Pendidikan umum diberikan setelah para taruna selesai mengikuti pendidikan SOT tiap harinya. Kurikulumnya dibuat oleh Darsono (kepala Staf Intelijen yang mantan kepala Sekolah Guru), Soemarso (staf pribadi Djati), dan Sukamto (eks Peta) atas perintah Djati. Djati terjun langsung memegang pejaran-pelajaran khusus militer. Materi yang diberikan selain pelatihan beragam keterampilan adalah pengenalan senjata, ilmu persenjataan, taktik, dan strategi. Mengenai dua yang terakhir, Djati antara lain mendasarkan pengajaran pada buku karya Jenderal Prusia Carl von Clausewitz Vom Kriege (On War). Djati amat keras dalam mengajarkan disiplin. Suatu ketika, saat para taruna mengikuti latihan Operasi Kompi Kawal Depan, Djati sampai memarahi Peppy Adiwoso lantaran kedapatan mencuri buah coklat karena kehausan. Namun, pengalaman-pengalaman di SOT tak hanya melulu kedisiplinan, ketegangan ataupun hukuman. Pengalaman-pengalaman lucu pun menjadi bagian keseharian selama pendidikan. Seperti saat para taruna menjalani latihan pertempuran malam, misalnya. Lantaran menggunakan peluru hampa, mereka merasa tidak puas karena dianggap kurang seru. Maka, sebelum latihan dimulai mereka buru-buru membuat peluru mereka yang dapat bersuara layaknya peluru sungguhan dengan mengganti pelor ( bullet ) dengan sumbatan dari kertas koran. Alhasil, suara tembakan selama latihan pun terdengar seperti tembakan dalam pertempuran sungguhan. Namun ketika latihan usai, kelompok pasukan pertahanan tak juga melepaskan tawanan dari kelompok pasukan penyerang. Samudono, salah satu tawanan, bahkan di- bully kawan-kawannya dari pasukan pertahanan. Entah siapa yang melontarkan perkataan “tembak saja!”, Samudono pun kemudian ditembak bagian pantatnya sampai berteriak kesakitan. Celana dan celana dalamnya pun bolong terkena tembakan itu. Setelah semuanya dilepas, ternyata pantat Samudono berdarah. Pengalaman sial juga dialami Entjung Sadjadi saat mengikuti latihan penyerangan objek vital yang dilakukan pada malam. Dia ditugaskan sebagai komandan pasukan penyerang. Maka ketika telah memerintahkan anak buahnya menyerang, dia “beraksi” bak komandan sungguhan yang hilir-mudik mengawasi jalannya operasi sambil menenteng tongkatnya. Saat itulah dia melihat di kejauhan seorang peserta berjongkok di tepi jalan membuang air kecil. Entjung langsung mendatanginya sambil menepuk bahu orang itu menggunakan tongkat. “ Nguyuhbae (Kencing aja),” kata Entjung. Lelaki yang ditepuk Entjung pun kaget dan terbengong melihat orang yang menepuknya. Dalam kegelapan malam itu Entjung tak memperhatikan serius lelaki itu, dia terus berjalan dengan gagah. Dia tak sadar bila orang yang ditepuknya merupakan Jenderal Djati.

DI tengah makin gawatnya persoalan pandemi virus corona , isu politik tentang Sumatera Barat (Sumbar) menyembul di publik. Setelah perkara pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani soal provinsi itu bikin heboh, muncul isu anggota DPR RI dan politikus PDIP Arteria Dahlan yang disebut punya kakek pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumbar. Isu bermula dari penjelasan budayawan Minang Hasril Chaniago dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (8/9/2020) terkait demokrasi di tanah Minang. Hasril memaparkan bahwa meski orang Minang berbeda ideologi politik, hubungan personal dan silaturahimnya tak putus. Seperti di keluarga Arteria, contohnya. Keluarganya Masyumi namun ada Bachtaruddin Said, kakek Arteria, yang PKI. Arteria membantah pernyataan Hasril. Walau sama-sama asal Maninjau, Sumbar, Arteria mengaku tak punya hubungan darah dengan Bachtaruddin. “Tidak benar saya cucu tokoh PKI. Kakek-nenek, orangtua saya berasal dari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar. Memang ada tokoh PKI dari Maninjau bernama Bachtaruddin. (Tetapi) tidak ada hubungan kekeluargaan antara Bachtaruddin dengan kakek-nenek saya,” aku Arteria   dalam keterangan tertulis kepada Historia . Dalam silsilah keluarganya, Arteria menguraikan bahwa kakek dari pihak ibu, H. Wahab Syarif, seorang pedagang tekstil di Tanah Abang sejak 1950. Neneknya, Hj. Lamsiar, ibu rumahtangga semata. Ibunya, Hj. Wasniar, seorang guru di Perguruan Cikini. Adapun dari pihak ayah, kakeknya bernama H. Dahlan bin Ali, juga pedagang. Sedangkan neneknya, Hj. Dahniar Yahya, tokoh Masyumi. Pernyataan Hasril, menurut sejarawan asal Minang Profesor Asvi Warman Adam, bisa berbuntut urusan hukum. “Ternyata kan Arteria sudah membantah itu. Bahkan diklarifikasi ibunya bahwa nenek dan kakeknya (Arteria) dari pihak ibu dan ayahnya bukan Bachtarudin. Artinya kalau tidak benar, Arteria kan bisa menuntut itu Hasril bahwa dia menuduh, dan ternyata kakek Arteria bukan Bachtarudin itu,” ujar Asvi kepada Historia. Satu Suku Satu Keluarga Bachtarudin merupakan saudara tiri –satu ayah lain ibu– akvitis perempuan yang pada 1974 digelari pahlawan nasional, HR. Rasuna Said. Bedanya, Rasuna Said sejak kecil diberi pendidikan secara Islam, sementara Bachtarudin menerima pendidikan Barat. “Bachtarudin sekolahnya di HIS dan MULO di Jakarta. Lalu bekerja di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di zaman Jepang, bekerja sebagai polisi Jepang,” sambung Asvi. Pasca-kemerdekaan, Bachtaruddin keluar dari kepolisian untuk terjun ke politik sebagai eksponen kiri. Menurut sejarawan Fikrul Hanif Sufyan, keputusan itu dipengaruhi ketokohan Datuk Haji Batuah, pentolan Sarekat Rakyat di Padang Panjang yang ditahan pemerintah kolonial di Boven Digul. “Sebelumnya, hampir semua pentolan PKI di Indonesia, termasuk Sarekat Rakyat Padang Panjang, umumnya masih diasingkan di Australia. Artinya ada semacam benang merah yang terputus soal perkembangan komunis setelah mereka di-Digul-kan. Lalu ada perkembangan pemerintah kolonial mengurangi interniran yang dianggap sudah tak berbahaya ke kampung halamannya, termasuk Haji Datuk Batuah,” tutur Fikrul, penulis buku Menuju Lentera Merah: Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949, saat dihubungi Historia. Sementara itu, PKI di Sumbar sudah kembali berdiri pada Oktober 1945 setelah keluar Maklumat Nomor X tahun 1945 tentang berdirinya partai-partai. Bachtaruddin memanfaatkan momen tersebut dengan mendirikan partai. “Di zaman kemerdekaan, (Bachtaruddin, red .) membentuk PKI dengan tiga orang kawannya di Sumatera Tengah,” kata Asvi. PKI jadi partai politik pertama yang eksis di Tanah Minang dan ketuanya adalah Bachtaruddin. “Setelah Haji Datuk Batuah dipulangkan dari Australia, tampuk kepemimpinan (PKI) dikembalikan Bachtaruddin kepada Haji Datuk Batuah. Jadi ada peralihan kepemimpinan di sini, walau Bachtaruddin tetap menjadi kader PKI,” sambung Fikrul. Haji Datuk Batuah (kedua dari kanan) (Foto: Repro "Menuju Lentera Merah") Pada 1946, mengutip buku Propinsi Sumatera Tengah terbitan Departemen Penerangan tahun 1953, Bachtaruddin sebagai perwakilan PKI turut dalam Dewan Perwakilan Sumatera (DPS) yang dibentuk pemerintah pusat pada 17 April 1946. Bachtaruddin termasuk anggota DPS untuk Sumatera Barat bersama sejumlah tokoh politik Minang lain seperti Chatib Sulaeman, Aziz Chan, dan saudara tirinya, Hj. Rangkayo Rasuna Said. “Menariknya, sosok Bachtaruddin ketika ada pergolakan (pemberontakan, red .) di Madiun pada 1948, waktu itu Muso meminta PKI cabang Sumbar untuk menyatukan visi mereka di Madiun yang membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) dan ingin mendirikan negara Soviet. Muso meminta Bachtaruddin melakukan hal yang sama di Sumatera Barat. Namun Bachtaruddin menolak permintaan Muso,” tambah Fikrul. “Alasannya, karena menurut Bachtaruddin apa yang dilakukan Muso sudah di luar jalur. Di sisi lain, setelah penolakan itu, sebelum PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) berdiri, Bachtaruddin juga turut memimpin revolusi kemerdekaan di Pasukan Temi, pasukan laskar para eks-Sarekat Rakyat Padang Panjang. Bersama Natar Zainuddin, Bachtaruddin di pasukan Temi ikut gabung dengan beberapa laskar lain di Front Pertahanan Nasional (FPN).” FPN dibentuk dari sejumlah laskar onderbouw partai-partai yang ada atas permintaan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembentukan itu bertujuan membangun sinergi kekuatan bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk menghadapi Agresi Militer Belanda. FPN yang dalam rapat musyawarahnya dipimpin Haji Datuk Batuah, mengambil keputusan mendaulat Datuk Indomo Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka dari Masyumi sebagai ketuanya. Selepas masa revolusi fisik, Bachtaruddin masuk DPR sebagai Wakil Ketua I Fraksi PKI lewat Pemilu 1955. Namun, dia hanya menjabat setahun lantaran pada 1956 wafat pada 24 Juni. Namanya kemudian diabadikan oleh partai menjadi Akademi Ilmu Politik Bachtaruddin. Kakek Arteria Dahlan? Benarkah Arteria Dahlan tak punya hubungan keluarga dengan Bachtiaruddin? Baik Asvi maupun Fikrul tak bisa memastikan kebenaran pernyataan Hasril maupun sanggahan Arteria. “Kemungkinan Arteria punya versi sendiri, juga Bang Hasril. Kalau dalam perspektifnya Arteria, barangkali dia mengambil langsung silsilah keluarganya ke atas tanpa melihat silsilah yang lainnya. Tapi dalam budaya Minang (silsilah keluarga) itu bersifat komunal,” jelas Fikrul. “Di Minang itu kalau di dalam sebuah suku (marga, red. ) ada dua orang bergelar Datuk, dia dianggap masih dalam satu keturunan. Misalnya suku Chaniago, di mana di dalam nagari ada dua orang datuk. Nah di dalam silsilahnya orang Minang, dia tidak hanya mengakui hanya pada satu jalur datuknya saja tapi kepada jalur datuk yang lain,” lanjutnya. Klarifikasinya Hasril Chaniago di Youtube Hersubeno Point , Kamis (10/9/2020), senada dengannya. Menurut Hasril, ketika ia mewawancarai Fauzi Makruf, paman Arteria, disebutkan ia masih punya hubungan kekerabatan dengan Bachtaruddin. “Dia (Fauzi) menanggapi wawancara kita sebelumnya. Dikatakan dia, jadi kami (Fauzi) itu sebenarnya masih punya hubungan dengan Bachtaruddin. Begitulah uniknya. Pak Fauzi itu tokoh masyarakat Minang asal Maninjau di Jakarta dengan gelar Datuk Gunuang Ameh. Katanya, beliau dari keluarga Masyumi tapi Bachtaruddin dari PKI dan secara pribadi hubungan mereka biasa-biasa saja,” ujar Hasril. Anggota DPR RI Arteria Dahlan membantah Bachtaruddin, tokoh PKI Sumbar adalah kakeknya (Foto: dpr.go.id ) Ketika bersua Fauzi, Hasril mengingat bahwa mereka membicarakan Arteria yang dianggapnya kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Utamanya kala anggota DPR RI dapil Jawa Timur itu membentak sambil menunjuk-nunjuk Profesor Emil Salim di talkshow Mata Najwa, 10 Oktober 2019. “Saya bilang Pak Fauzi karena beliau tokoh Minang asal Maninjau juga. Tolong diajari dia. Katanya, ‘Oh, dia keponakan saya.’ Kalau begitu tepat betul untuk mengingatkan dia. Di Minang tidak ada stratifikasi sosial, tidak ada pangkat, jabatan. Orang hanya menghormati karena umur. Yang muda harus santun pada yang tua. Dia jadi kontroversial karena menunjuk-nunjuk Pak Emil Salim. Itu tidak sopan bagi adat Minang,” sambungnya. Hasril memberi contoh bahwa di masa republik masih bayi, Hatta sebagai orang Minang yang lebih muda selalu menghormati Tan Malaka yang lebih tua dan lebih dulu memperjuangkan kemerdekaan, meski Tan seorang oposan. “Ketika di ILC (Selasa, 8 September 2020), Arteria datang. Ketika rehat, dia saya panggil untuk mengingatkan hal itu. Saya puji dia karena hebat sebagai orang Minang tapi tak berebut 14 kursi (DPR) dari dapil Sumbar. Lalu saya sebut, saya berteman dengan Fauzi Makruf. Katanya, ‘Oh, dia ungku saya.’ Ungku itu mamak atau paman yang sudah bergelar Datuk.” Jika dilihat generasi itu, sambung Hasril, Bachtarudin adalah generasi kakek Arteria dari segi umur. Seandainya Hasril asal bicara dalam forum ILC itu, mestinya Arteria sudah langsung membantah. Pasalnya, Hasril menguraikan maksudnya itu bukan dalam hubungan biologis, melainkan komunal seperti yang juga diterangkan Fikrul di atas. “Kalau dia merasa saya tuduh, pastinya dia bantah saat itu juga. Apalagi dia pengacara hebat. Cuma setelah itu muncul isunya di medsos karena mungkin ada yang nggak suka sama Arteria. Dari medsos masuk media mainstream . Padahal sistem kekerabatan Minang itu terlalu luas. Saya juga saat itu sedang menjelaskan, inilah contoh berdemokrasi di Minangkabau,” tandas Hasril.

Suasana hutan Tumpak Kepuh (terletak di kawasan Desa Sumberdadi, Blitar Selatan) masih remang-remang. Pagi baru saja tiba, ketika seorang lelaki hampir paruh baya melintasi jalan setapak hutan tersebut. Langkahnya yang terburu-buru dan cepat mengundang perhatian Peltu Jatimin dan beberapa anak buahnya  dari Kompi C Batalyon 521 Kodam Brawijaya. Tanpa pikir panjang Jatimin berteriak memerintahkan lelaki itu untuk menghentikan langkahnya. Alih-alih dituruti, yang diperintah malah menjalankan langkah seribu. Tembakan peringatan pun dilontarkan tiga kali. Tetap tak digubris. Sebagai jalan terakhir, Kopral Dua Soepono terpaksa mengarahkan senapannya. Dor! Dor! Dor! Terjungkallah lelaki itu seketika. Saat didekati, nampak pangkal pahanya nyaris putus. Namun lelaki itu masih hidup. Dalam kondisi sakratul maut, dia masih menyebut namanya sebagai “Gunawan”. Beberapa detik kemudian nyawanya pun lepas.  Ketika memeriksa tas hitam yang yang dibawanya, nampaklah sehelai sarung usang berwarna hijau. Kain itu membalut sebuah radio transistor kecil dan sebuah buku berjudul Kaum Buruh Sedunia Bersatulah!  karya pemimpin komunis Tiongkok, Mao Zedong. Dua hari kemudian yakni pada 17 Juli 1968, Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Trisula (operasi khusus memburu sisa-sisa anggota PKI di wilayah Blitar Selatan) Letnan Kolonel Sasmito membuat pengumuman yang mengejutkan: lelaki itu ternyata adalah Ir. Surachman, Menteri Irigasi Kabinet Dwikora II sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sejak Februari 1966 menjadi buronan karena dituduh sebagai anggota PKI. Demikian pernyataan Sasmito dalam buku Operasi Trisula Kodam VIII Brawijaya karya Semdam VIII Brawijaya. Hampir setahun kemudian, peran politik Surachman sebagai “orang PKI yang diselusupkan” ke tubuh PNI dikuatkan oleh Kusnun alias Abdullah, anggota verfikasi CC PKI urusan Kalimantan. Dalam sidang hari ke-4 pengadilan subversi terhadap terdakwa Sardjono dan Florentinus Suharto pada 30 Mei 1969, Kusnun menyebut  bahwa Ir. Surachman (PNI) dan Karim DP merupakan para infiltran PKI. Tetapi ketika ditanya tentang bukti administratif mengenai keberadaan para anggota PKI yang berada di partai-partai lain itu, Kusnun menjawab soal tersebut sulit dihadirkan di pengadilan. “Karena untuk kepentingan security , maka bukti-bukti itu biasanya dimusnahkan,” kata Kusnun seperti dikutip oleh Abadi , 31 Mei 1969. Pendapat Surachman sebagai orang komunis yang menyelundup di tubuh PNI semakin kuat ketika Profesor Soenarjo S.H (salah seorang pendiri PNI) menyebut dalam bukunya Banteng Segitiga ,  Surachman sebagai anggota PNI yang lebih pandai mengekor PKI. Namun benarkah semua tuduhan itu? Satya Graha, mantan wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia (koran milik PNI), menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tuduhan itu. Sebagai seorang yang pernah mengenal insinyur pertanian lulusan UGM itu (1961), dia tidak yakin bahwa tokoh muda PNI tersebut sebagai orang PKI. “Saya kira karena dia loyalis Bung Karno yang sangat radikal, lantas musuh-musuh politik Bung Karno mem-PKI-kan-nya setelah Peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober),” ungkap Satya. Keyakinan Satya Graha berkelindan dengan pendapat ahli sejarah politik Indonesia J. Eliseo Rocamora. Dalam bukunya, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965 , Rocamora menyebut tuduhan itu tidak memiliki dasar sama sekali. “Tulisan-tulisan panjangnya di koran PNI Suluh Indonesia tidak menyingkapkan sedikit pun gaya penulisan atau pemikiran PKI,” ungkapnya. Jikalau pendiriannya terlihat lebih cenderung kepada hal-hal yang dikeluarkan oleh PKI (soal pembentukan Angkatan Kelima misalnya) dan sikap-sikapnya terkesan mendua terhadap insiden-insiden aksi sepihak yang dilakukan oleh banyak kader PKI, itu bisa dimaklumi. Sebagai seorang loyalis Sukarno, Surachman tentunya akan mengacu kepada sikap junjungannya itu yang menurut Rocamora sikapnya terhadap kedua isu tersebut juga mendua. Rocamora pun bisa memahami jika di tengah “ketidakpastian” dan aksi Letnan Jenderal Soeharto menangkapi menteri-menteri-nya Sukarno pasca Gerakan 30 September 1965, Surachman jadi berpaling kepada musuh Soeharto yakni PKI. Ketika sisa-sisa PKI melancarkan aksi gerilya di Blitar Selatan, Surachman membuat keputusan cepat untuk bergabung dengan para pemberontak. Terlebih baginya Malang Selatan dan Blitar Selatan adalah dua tempat yang tidak asing,  mengingat sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) pada era Perang Kemerdekaan (1946-1949), dia pernah bergerilya melawan Belanda di wilayah tersebut. Namun upaya cari selamat itu ternyata tak berbanding lurus dengan suratan takdirnya. Gegara tembakan seorang kopral, pelariannya itu malah mempercepat kematiannya. Maka berakhirlah hidup sang menteri dengan membawa sejumlah misteri yang tak pernah terjawab pasti hingga kini.

Aristokrat dari Sulawesi yang getol menyerang Belanda. Enggan bekerja sama dengan penjajah hingga akhir hayat.

Sebagai salah seorang pemikir militer Indonesia, Kolonel Djatikusumo sejak awal memiliki konsep tentang bagaimana organisasi militer semestinya dibangun. Salah satu faktor terpenting dari konsepnya ialah, harus ada pendidikan militer profesional. Bertolak dari kosenp itulah Djati kemudian menggagas berdirinya Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) di Salatiga. “Keputusan mengadakan Sekolah Opsir Tjadangan didasarkan atas prakarsa Jenderal Mayor Djatikusumo, untuk membentuk satu korps opsir (perwira) cadangan, yang anggotanya dibentuk dari guru-guru dan pelajar pejuang yang kebetulan sudah berada di dalam jajaran komandonya. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan ketika pertempuran-pertempuran di front Ambarawa dan Semarang, banyak anak pelajar yang gugur,” tulis Himpunan Pas T Ronggolawe dalam Pasukan “T” Ronggolawe: Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang . Kepedulian pada pendidikan itu membuat Djati terjun langsung dalam pengajaran maupun ujian. Selain itu, Djati biasa menyertakan para taruna ke dalam pertempuran sungguhan meski sering ditentang banyak perwira senior. “Ia justru berpendapat bahwa para kadet ini perlu ikut berperang secara aktif, sebab perang ini merupakan kesempatan yang bagus bagi para calon perwira untuk memperoleh pengalaman bertempur dalam arti yang sebenarnya. Suatu kesempatan yang belum tentu bisa diperoleh di masa-masa mendatang. Kalau toh nanti jatuh korban, itu risiko,” kata Moehkardi dalam buku Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 . Meski berat, para taruna tak pernah mengeluhkan konsep pendidikan seperti itu. Para taruna sama seriusnya seperti personil-personil lain dalam operasi militer. Seperti yang dialami Mardihadi, anggota Pasukan Tjadangan Ronggolawe yang ditempatkan di Bungah, Kawedanan Sedayu (Front Ronggolawe I: Surabaya Barat dan Utara) untuk mengawasi gerak-gerik musuh dan mata-mata musuh. “Di kota Bungah ini, makan sehari-hari hanya telur bebek diceplok, diolesi petis sedikit lombok dan gereh (ikan asin). Memang adanya hanya itu-itu saja. Hiburan hampir tidak ada, satu-satunya hiburan sebagai selingan adalan nonton gadis-gadis yang andi di Bengawan Solo, sekadar untuk menghilangkan kejenuhan yang berkepanjangan (istilah Pasukan T: nonton gitar kecemplung),” Himpunan Pas T Ronggolawe. Jauh setelah itu, penerjunan langsung ke dalam pertempuran juga dirasakan manfaatnya oleh taruna Atekad Try Sutrisno (kelak menjadi wakil presiden) saat diikutsertakan Djati dalam menangani PRRI. “Praktik lapangan yang paling berkesan adalah pelibatan para taruna Atekad dalam tugas operasi Sumatera Barat. Dari situ kami para taruna dapat menerapkan ilmu dan seni kepemimpinan prajurit, maupun merasakan dan menghayati secara langsung dinamika pelaksanaan operasi, dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya. Penugasan operasi semasa taruna di dalam periode kepemimpinan Pak Djati merupakan pengalaman langka dan sangat berharga,” kata Try dalam testimoni berjudul “Pak Jati di Mata Saya”. GPH Haryo Mataram (kelak menjadi rektor pertama Universitas Negeri Surakarta), adik tiri Djati (satu ayah beda ibu), juga amat merasakan manfaat pola pendidikan yang diterapkan Djati sejak awal kemerdekaan. Dia menyadari kemudian bahwa pendidikan oleh Djati sebagai motivasi tak langsung kepada para taruna. Namun, Haryo ingat Djati amat profesional dalam pekerjaannya. Alih-alih mendapat keistimewaan, Haryo justru mendapat perlakuan lebih keras dibanding yang diterima teman-temannya dari Djati. Itu dialaminya saat ujian terakhir di Akademi Militer Yogyakarta dengan mata pelajaran taktik. Djati yang turun langsung menguji bersama Letkol Ismail, justru membebankan Haryo dengan ujian lebih berat. “Justru pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah yang paling sulit, dan kepada saya dikejar terus dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan,” kata Haryo dalam testimoninya di biografi Djati berjudul GPH Djatikusumo, Prajurit-Pejuang dari Kraton Surakarta . Ketagasan Djati dirasakan Haryo sejak awal, ketika Haryo dan sejumlah taruna diperbantukan ke Divisi Ronggolawe yang dipimpin Djati sebelum Agresi Pertama. Ketika Haryo melaporkan kedatangan pasukannya, Djati menolak. Upaya itu terjadi hingga beberapa kali. “Mengapa ditolak? Karena ternyata kancing baju saya dan beberapa teman taruna Akademi Militer tidak tertutup (terbuka). Sehingga hanya karena kurang rapi saja laporan saya ditolak,” kata Haryo.

Diterapkannya aturan sakoku (politik isolasi dari bangsa asing) selama kurun 1639-1853 pada era Tokugawa (1603-1867) berdampak besar pada perkembangan ilmu pengatahuan dan kebudayaan di Jepang. Selama lebih dari 200 tahun, sangat sedikit informasi tentang dunia Barat yang bisa diterima publik Negeri Sakura. Segala akses diatur penguasa militer (shogun) Jepang yang begitu kuat bekuasa. Politik isolasi membuat Jepang tidak bisa sembarang dikunjungi bangsa asing. Pengajar Program Studi Jepang Universitas Indonesia Bambang Wibawarta dalam “Dejima: VOC dan Rangaku ” dimuat Wacana Oktober 2008, mencatat hanya ada dua bangsa yang bisa menjalin hubungan dengan pemerintahan Tokugawa: Cina dan Belanda. Baca juga:  Jepang dari Isolasi hingga Industri Belanda diketahui masuk ke Jepang sekitar tahun 1600 –sebelum Tokugawa Ieyasu mendirikan dinasti Tokugawa dan sakoku diterapkan. Ketika itu, kapal Belanda De Liefde yang mengangkut 24 orang awaknya dihantam badai. Kapal terdampar di sekitar Teluk Usuki, Kyushu. Mereka lalu diselamatkan dan diterima oleh daimyo (tuan tanah) Kyushu Otomo Yoshimune. Sebagian dari mereka bahkan dijadikan penasihat perdagangan luar negeri, serta penasihat pembuatan peta dan kapal. “Sebenarnya tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengadakan hubungan dagang dengan Asia Timur setelah mendengar keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman ke Jawa dan Sumatera,” tulis Wibawarta. Hasil eksperimen para  rangakusha.  (Wikimedia Commons). Selama era isolasi itu Belanda diberi kebebasan berdagang dan berinteraksi dengan rakyat Jepang. Hal itu menyebabkan rasa ingin tahu rakyat akan dunia luar semakin besar. Belanda pun menjadi jembatan pengetahuan Barat bagi Jepang. Orang-orang Jepang lantas menyebutnya Oranda gaku (disingkat rangaku ). Oranda artinya Belanda, dan gaku bermakna ilmu pengetahuan. Jadi rangaku adalah ilmu pengetahuan dari Belanda. Pada masa itu sebenarnya pengetahuan Barat yang masuk ke Jepang tidak hanya berasal dari Belanda saja. Menurut Bambang Wibawarta ada juga nambangaku , yakni ilmu pengetahuan Barat yang disebarkan melalui Siam, Luzon, dan Jawa oleh orang-orang Portugis, Spanyol, dan Italia ke Jepang. Baca juga:  Kiprah VOC di Pulau Dejima “Namun karena perdagangan selama era sakoku hanya diizinkan dengan Belanda, semua pengatahuan dan tekniknya berasal dari sana. Sehingga tidak mengherankan jika rangaku menjadi sebutan umum untuk semua pembelajaran Barat,” tulis de Theodore dalam Sources of Japanese Tradition, Abridged: 1600 to 1868 . Meski istilah rangaku mengacu pada bangsa Belanda, pengetahuan yang dibagikan orang-orang Negeri Kincir Angin itu adalah pengetahuan Barat secara umum. Menurut Grant K. Goodman dalam Japan and the Dutch 1600-1853, bidang-bidang keilmuan seperti kedokteran, farmasi, fisika, kimia, astronomi, geografi, dan kesenian, berperan besar dalam perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan alam di Jepang. “Sedangkan penelitian di bidang lain seperti hukum, sejarah, sastra, dan agama pada awalnya dilarang karena dikhawatirkan akan menjadi media masuknya kembali agama Kristen yang dianggap dapat mengganggu otoritas penguasa,” tulis Wibawarta. Pusat pengetahuan Barat di Jepang berada di Pulau Dejima. Sejak ditempati orang-orang Belanda pada 1641, untuk keperluan perdagangan, pulau di Nagasaki itu ramai dikunjungi orang-orang Jepang yang ditunjuk penguasa untuk mempelajari berbagai macam bidang pengetahuan. Mereka dikenal sebagai rangakusha . Baca juga:  Nasib Orang Indonesia di Jepang Pasca Perang Diceritakan Jean Piere Lehmann dalam The Roots of Modern Japan , para intelektual baru Jepang itu datang dari berbagai daerah, seperti Sendai, Kagoshima, Edo, Osaka, Kanazawa, Nagasaki, dan sebagainya. Mereka belajar bersama dan muncul sebagai elit intelektual yang dikenal di seluruh penjuru negeri. Para rangakusha merupakan kelompok campuran, termasuk di dalamnya para dokter, ahli astronomi, ronin (samurai tak bertuan), kelompok intelektual lama, dan beberapa daimyo (penguasa tanah). “Dengan cara ini, hubungan kebudayaan dan kecendekiaan antar orang Jepang dan orang Belanda lebih menarik perhatian dan penting daripada pertukaran perdagangan yang rada sederhana di Nagasaki,” tulis sejarawan C.R. Boxer dalam Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799 . Kitab anatomi tubuh manusia pertama di Jepang. (Wikimedia Commons). Para pengajar rangaku datang dari kalangan pejabat VOC. Nama-nama seperti Engelbert Kaempfer (penulis The History of Japan ), Carl Peter Thunberg (penulis Flora Japanica ), dan Issac Titsingh, bukan pejabat VOC biasa. Mereka dikenal sebagai intelektual Barat, yang memang ikut di kapal VOC sebagai ilmuwan. Selain ketiga orang itu masih banyak pejabat VOC yang sejak di Barat telah berprofesi sebagai tenaga pendidikan. Baca juga:  Sebelum Pearl Harbor, Pesawat AL Jepang Pernah Tenggelamkan Kapal AL AS. Sistem rangaku mencapai puncaknya pada era pemerintahan Shogun Tokugawa Yoshimune (1684-1751). Dia berperan besar dalam perkembangan elit intelektual di Jepang. Baginya keberadaan rangaku dapat memberi kontribusi pada kemajuan negerinya di masa mendatang. Shogun Yoshimune mendukung pembukaan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Dia juga berperan dalam menghapus larangan pembatasan penerjemahan buku-buku berbahasa Belanda. Sugita Genpaku, perintis ilmu kedokteran Barat di Jepang. (Wikimedia Commons). Dari sistem rangaku ini lahir sejumlah tokoh besar, yang perannya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jepang selama abad ke-18. Bambang Wibawarta mencatat beberapa di antaranya: Asada Goryu (1743-1799), ahli astronomi yang membuat sistem penanggalan kalender zaman Kansei; Aoki Konyo (1698-1769), menerbitkan kamus Jepang-Belanda; Ajima Naonobu (1739-1798), ahli matematika yang memperkenalkan penggunaan integral, logaritma, dan kalkulus; Hiraga Gennai (1728-1779), peneliti bidang listrik dan botani; dan Shiba Kokan (1747-1818), pelopor bidang etsa lempeng tembaga, serta mempopulerkan astronomi Copernicus dan Kepler, serta kartografi Eropa. Salah seorang rangakusha di bidang ilmu kedokteran yang amat tersohor adalah Sugita Genpaku (1733-1817). Dia menjadi pelopor bidang kedokteran Barat di Jepang. Gempaku mempelajari ilmu bedah melalui dokter-dokter Belanda di Dejima. Dia menulis sebuah buku berjudul Yoyka Taisei, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang ilmu kedokteran Barat, antara lain cara penghentian pendarahan, pengangkatan tumor di dada, dan sebagainya. Dia berambisi menciptakan ilmu bedah yang memadukan metode pengobatan Jepang, Cina, dan Belanda. “… rangaku yang masuk bersama pedagang VOC ke Jepang lambat laun menyebar luas, baik secara bidang ilmu maupun daerah penyebaran, khususnya di kalangan cendekiawan … rangaku menjadi kekuatan bagi VOC agar dapat diterima dan eksis, juga merupakan alat untuk mengurangi tekanan dan penyeimbang kekuasaan pemerintah bakufu (pemerintahan militer),” tulis Wibawarta.

UNTUK kesekian kalinya sentimen terkait Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat mengorbit lagi. Disebutkan budayawan Minang Edy Utama yang dikutip BBC News Indonesia , Selasa (8/9/2020), luka lama itu menganga setelah Presiden Sukarno memerintahkan pasifikasi militer lewat “Operasi 17 Agustus”. Implikasinya hingga sekarang merembet kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), parpol penguasa pemerintahan saat ini yang dianggap representasi dari Sukarno. Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengarahan pasangan calon Pilkada, 2 September 2020, masih mempertanyakan mengapa rakyat Sumbar (Sumatera Barat) belum menyukai PDIP. Namun, kerunyaman muncul setelah muncul pernyataan Ketua DPP PDIP yang merangkap Ketua DPR RI Puan Maharani di hari yang sama. “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan. Sontak sejumlah nada sumbang dari para aktivis dan politisi Minang menerjang PDIP. Hal tersebut membuat PDIP Sumbar memutuskan urung terjun ke pertarungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar. Pernyataan Puan jadi bola liar lantaran tak disusul klarifikasi langsung. Ia membangkitkan lagi trauma PRRI yang disebutkan Edy berawal dari operasi militer yang dikerahkan Sukarno. Pernyataan Edy mendorong kita pada pertanyaan, benarkah luka lama PRRI itu gara-gara operasi militer perintah Sukarno? Baca juga: Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran Sejarawan cum peneliti senior LIPI Profesor Asvi Warman Adam mempertanyakan fakta yang terkesan memojokkan Sukarno tersebut saat dihubungi Historia . “Saya ingin mempertanyakan kenapa semua kesalahan ditimpakan pada Sukarno? Mereka kan ditangkap itu dengan surat penangkapan dari (Jenderal AH) Nasution. Di sini ada PKI yang membuat (permainan politik) dan ada Angkatan Darat juga. Jadi jangan semua ditimpakan bahwa Hamka ditangkap Sukarno. Ada juga pihak-pihak yang bermain di bawahnya, kekuatan politik lain seperti Angkatan Darat dan PKI,” ujar Asvi . Pernyataan Asvi menunjukkan detail-detail dalam politik nasional era 1950-an tidak banyak diketahui publik saat ini. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat cenderung “pukul rata” bahwa semua kesalahan ada di pundak Sukarno. “Tapi memang mereka bersikap negatif terhadap Sukarno. Memang PRRI berdampak sampai ketika orang-orang Sumbar tak punya kesempatan memimpin di Sumbar. Menimbulkan trauma bagi orang di Sumbar dan jelas kemarahan terhadap pemerintah pusat diidentikkan dengan Sukarno. Saat kecil, saya juga merasakan hal itu, bahkan dikatakan Jawa dan Sukarno adalah pemerintah pusat yang menghancurkan PRRI,” imbuh Asvi yang kelahiran Bukittinggi 65 tahun lampau itu. Kolonel Ahmad Husein (pojok kiri) dengan para petinggi Dewan Banteng, Desember 1956 (Foto: nationaalarchief.nl ) Senada dengan Asvi, George McTurnan Kahin dalam Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia menyatakan, keputusan mengerahkan kekuatan bersenjata untuk meredam PRRI di bawah Kolonel Achmad Husein sejatinya adalah hasil dari percampuran permainan politik pihak-pihak di sekitar Sukarno. Keputusan memilih opsi penggunaan militer sebagai solusi non-kompromis terhadap PRRI adalah buah dari tekanan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution dan Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja. “Sukarno berada di bawah tekanan dari beberapa penasihat terdekatnya dan dari para pemimpin PKI untuk tak mengambil jalan kompromi. Baik PM Djuanda dan KSAD Nasution juga meninggalkan cara-cara untuk rekonsiliasi dan mendesak aksi militer terhadap PRRI,” ungkap Kahin. Baca juga: Utusan Presiden RI Dikerjai Kala Berupaya Ambil Hati Pemimpin PRRI Kesaksian bahwa opsi militer dalam penyelesaian PRRI tidak pernah dikeluarkan Sukarno juga dikatakan pengusaha asal Minang Hasjim Ning. Hasjim, yang merupakan keponakan Bung Hatta sekaligus sahabat Sukarno, dua kali diutus Sukarno ke Padang untuk menemui Ahmad Husein. Namun dua upayanya itu semua gagal. Oleh karena itu, sehari sebelum memulai safari luar negerinya pada Februari 1958, Bung Karno menyempatkan mampir ke rumah Bung Hatta untuk mendiskusikan penyelesaian kasus PRRI. Menurut Hasjim, Hatta menyarankan agar penyelesaian PRRI hendaknya tidak dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan itu dituruti Sukarno. “Pada hari keberangkatannya, Bung Karno menyampaikan pidato agar sepeninggalnya tidak ada tindakan kekerasan dilakukan, harus diupayakan agar tidak ada pertumpahan darah,” kata Hasjim dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang. PM Djuanda, yang dituntut mundur kabinetnya oleh PRRI, mengambil tanggung jawab aksi militer setelah upaya damai pemerintah pusat berbalas proklamasi berdirinya PRRI pada 15 Februari 1958, sebagai perwujudan ultimatum dalam Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Ultimatum berisi: pemerintah pusat didesak dalam lima hari sejak 10 Februari agar PM Djuanda mengembalikan mandat kabinetnya kepada Sukarno dan agar Sukarno membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang bersih dari unsur-unsur anti-Tuhan. Ultimatum itu, lanjut Kahin, seolah jadi penolakan menohok bagi upaya-upaya Sukarno mendinginkan persoalan lewat cara persuasif. Dikatakan PM Djuanda kepada Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones, ultimatum itu sebagai penolakan PRRI menjadikan Sukarno pasrah menyetujui langkah represif sebagaimana desakan pihak-pihak di sekitarnya. Baca juga: Pesawat CIA dalam PRRI/Permesta Di sisi lain, manuver PRRI di Sumatera juga dibekingi Amerika Serikat. Oleh KSAD Nasution, fakta tersebut dicap sebagai pemberontakan, bukan sekadar gejolak daerah yang menuntut otonomi lebih luas. “Ada ultimatum, ada pergerakan bersenjata. Bahwa gerakan besenjata itu ada ditambah bantuan asing dari Amerika, itu jelas pemberontakan, tidak bisa dibantah lagi. Di situ juga ada perwira militer, ada Achmad Husein, ada Dahlan Djambek juga dan dibentuk Dewan Banteng. Jadi bahwa ada juga persoalan antara pimpinannya tentara di daerah dengan di pusat,” sambung Asvi. Nasihat Ninik-Mamak Tak Didengar Ultimatum PRRI membuat KSAD mengerahkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk memadamkan pergolakan tersebut pada 17 April 1958 lewat “Operasi 17 Agustus” yang dikomandani Kolonel Ahmad Yani. Klimaks perang saudara di Sumatera Tengah itu disesalkan banyak tokoh pendiri bangsa asal Minang seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta. Sjahrir sempat mengingatkan Sumitro Djojohadikusumo agar tak keliru mengambil sikap dalam mendukung PRRI. Sementara, Hatta sejak awal menentang opsi pasifikasi secara militer. Hal itu diwanti-wantinya kepada Jenderal Nasution. “Saya tidak setuju, bahwa tentara bisa melancarkan serangan terhadap para pemberontak. Itu adalah langkah yang salah,” kata Hatta, dikutip Dubes Howard Jones dalam bukunya, Indonesia, The Possible Dream. Hatta sendiri dua kali mengirim utusan untuk membujuk Husein agar tidak melanjutkan gerakannya itu. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Husein adalah keliru. “Tindakan Husein itu sama dengan putsch militer. Itu sangat berbahaya bagi negara dan demokrasi. Penyelesaiannya mesti dengan penyelesaian politik. Bukan militer,” kata Hatta sebagaimana dikutip Hasjim Ning yang meminta masukan sesaat sebelum berangkat ke Padang diutus Presiden Sukarno menemui Husein. Pasukan Angkatan Perang Repubik Indonesia (APRI) dalam pasifikasi militer terhadap PRRI (Foto: Perpusnas RI) Sebagaimana Hasjim yang dua kali gagal membujuk Husein, dua utusan Hatta –yakni Baharudin Datuk Bagindo dan Bujung Djalil– pun semua gagal. Djalil bahkan sempat ditahan pasukan Husein. Sementara, Bachtar Lubis yang diutus KSAD Nasution justru berbalik mendukung PRRI. Akibatnya, pemerintahan Djuanda-KSAD Nasution memilih opsi militer dalam penyelesaian soal PRRI. “Orang Minangkabau, biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada ninik - mamak (nenek-ibu). Tetapi apa yang dilakukan Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat mamak sendiri tidak didengar, tetapi justru mamak Sumitro, mamak Syafruddin (Prawiranegara, PM PRRI), mamak (Kolonel Zulkifli) Lubis dan mamak (Kolonel Maluddin) Simbolon yang didengar. Inilah akibatnya,” kata Hatta menyesali penggunaan aksi militer untuk menumpas PRRI, dalam suratnya kepada Wakil KSAD Jenderal Gatot Subroto, dikutip Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik. Baca juga: Kesaksian Hasjim Ning tentang Penyelesaian PRRI Surat Hatta tertanggal 2 Mei 1962 itu turut menggambarkan situasi, stigma, dan trauma yang melekat di masyarakat Minang sebagai imbas berdirinya PRRI dan aksi militer penumpasannya. Selain mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh yang dianggap terlibat, penguasa militer di Sumbar mengetatkan aturan militer. Bahkan, ekses dari penumpasan PRRI menimpa orang-orang Minang di perantauan seperti yang dialami Hasjim. “Perang yang berlangsung di tanah kelahiranku menimbulkan banyak ekses yang macam-macam terhadap putra daerah Minangkabau yang menetap di Jakarta. Banyak di antara mereka yang ditahan dan diperiksa karena ada sangkaan bahwa mereka pendukung PRRI. Ada tindakan itu yang mempunyai dasar. Tapi banyak juga karena alasan dendam pribadi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan juga berbagai persoalan bagiku. Banyak di antara mereka atau keluarga mereka yang datang mengadu kepadaku agar mengupayakan perlindungan. Sebaliknya, aku terkena juga oleh ejekan dan senda gurau yang memerahkan telingaku. Teman-teman yang bersimpati pada PRRI datang membawa ejekan,” kata Hasjim. Walau kemudian aturan-aturan militer itu perlahan hilang, sentimen dan trauma yang dialami orang Minang tidak seketika musnah. Sentimen dan trauma yang mengendap itu, menurut Asvi, kemudian ditimpakan kepada Sukarno dan di masa kini kepada PDIP sebagai representasi Sukarno. Solusi Menurut Asvi, jasa-jasa besar orang Minang terhadap berdirinya republik menjadi sejarah tersendiri yang tak bisa ditawar. Tan Malaka, misalnya, sudah menerbitkan buku tentang republik meski sedang terasing di luar negeri. Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta turut membidani kelahiran republik dan merawatnya ketika masih bayi lewat partisipasinya dalam kabinet dan parlemen. Namun, jalannya sejarah itu kemudian berubah. “Titik baliknya memang sejak 1956 ketika Hatta mundur sebagai wakil presiden dan dua tahun kemudian meletus PRRI. Mereka kemudian lebih banyak di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Ketika Prabowo menjadi calon presiden (capres) tahun 2014 dan 2019, trauma PRRI itu dibangkitkan lagi. Prabowo anak Profesor Sumitro, tokoh PRRI. Dua kali orang Minang di Sumbar itu kalah. Kalau terantuk di lubang jangan sampai dua kali,” sambung Asvi. Baca juga: Meriam PRRI yang “Bikin Ngeri” A. Yani Solusinya, kata Asvi, orang Minang mesti terlibat di pemerintahan dan harus melepas stigma dan trauma PRRI itu. “Penting untuk menghilangkan trauma PRRI ketimbang memelihara atau bahkan menghidupkan kembali seperti kasus Prabowo waktu ikut Pilpres dua kali berturut-turut. Saya sendiri melakukan otokritik sebagai orang Minang yang tak berdomisili di Sumbar. Kenapa dua kali kalah dengan menggunakan sentimen PRRI?” paparnya. “Ketika Hatta mundur, praktis orang-orang Minang keluar dari pemerintahan. Mestinya orang Minang masuk kembali, jangan hanya jadi pemilik rumah makan (Padang). Jadi harus ikut kembali di pemerintahan, di partai politik yang besar. Jangan di luar yang bisanya hanya mencemooh,” tandas Asvi.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, upaya pencarian identitas kebangsaan menjadi isu penting di banyak sektor. Kaum perempuan juga tak luput dari tugas-tugas “revolusioner” itu. Pakaian menjadi salah satu senjatanya. Sejarawan University of Michigan Charley Sullivan menjelaskan mengenai dinamika perempuan Indonesia dalam berpakaian tersebut dalam dialog sejarah “Pakaian Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube   Historia.id , Selasa 8 September 2020. Pada masa awal Indonesia berdiri, terang Charley, muncul pertanyaan bagi kaum wanita tentang bagaimana menjadi modern tetapi tetap menjadi bangsa Indonesia yang “timur”. Dari pertanyaan itu, mode kemudian membentuk sejarahnya sendiri. Charley menyebut, sejarah mode bukan hanya tentang busana dan make up atau bahkan bukan karena pilihan perempuan itu sendiri. Tetapi, terkait pula dengan makna sosial yang lebih umum dan posisi serta tingkat sosial wanita sebagai kaum. “Dan in relationship to the state . In relationship ke negaranya,” jelas Charley. Dalam disertasinya, Years of Dressing Dangerously: Modern Women, National Identity and Moral Crisis in Sukarno’s Indonesia, 1945-1966 , Charley menyebut bahwa majalah-majalah perempuan saat itu memiliki peranan penting dalam hal ini. Wacana mengenai pakaian apa yang pantas serta mewakili citra Indonesia menjadi diskusi terbuka di media-media tersebut. Diskusi tersebut misalnya, penggunaan kain batik pada era Sukarno terus dikonstruksi media sebagai simbol modernitas, kebanggaan kulturil dan sumber berkembangnya ekonomi nasional. Batik dan kemudian kebaya selain dianggap modern juga menjadi negasi dari gaya busana Barat. Charley menyebut, saat itu perempuan memiliki tugas berat yang beriringan dengan politik anti-kolonialisme dan imperialisme Sukarno serta era konfrontasi yang memuncak di tahun 1960-an. Pakaian perempuan menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya Barat, khususnya Amerika Serikat. “Dalam hal-hal mode pakaian, kecantikan ini, (perempuan) sudah punya duty . Satu pekerjaan yang sangat keras dan yang sangat sulit pada kaum wanita,” kata Charley. Tetapi memasuki era Orde Baru, makna-makna itu berubah. Cara berpakaian tidak lagi terkait dengan hal-hal revolusioner. Rezim Soeharto cenderung mengembalikan peran perempuan ke ranah domestik. Gaya berpakaian kemudian diatur dalam kerangka stabilitas negara. Aktivis gerakan perempuan Tunggal Pawestri menyebut bahwa Orde Baru, meski berbeda visi, juga menjadikan tubuh perempuan sebagai arena pertarungan ideologi. Contohnya adalah pelarangan penggunaan jilbab di Indonesia. “ Ada pelarangan jilbab dengan alasan katanya membatasi pengaruh fundamentalisme Islam dan gelombang arabisasi. Dan juga ada stereotype negatif yang dibangun bahwa, dan ini jelas klaim Barat juga, penggunaan jilbab itu sebagai salah satu ciri dari ekstremisme,” jelas Tunggal. Meski cukup berhasil, sambungnya, pelarangan itu juga memunculkan perlawanan. Di era 1980-an, menggunakan jilbab merupakan satu bentuk perlawanan terhadap Orde Baru. Senada dengan Tunggal, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Neng Dara Affiah menyebut bahwa tiap ada pelarangan, muncul pula perlawanan. Pada masa Orde Baru, memakai jilbab adalah protes terhadap narasi tunggal tentang identitas kebangsaan. Namun hal ini berbalik pasca-reformasi ketika pemakai jilbab mendominasi. “Pemakaian kebaya sekarang ini justru protes dan pengimbangan terhadap dominasi orang-orang yang memakai jilbab,” kata Neng. Zaman dulu dapat dilihat dengan jelas bagaimana orang berpakaian menunjukkan identitasnya. Misal, dari kalangan santri memakai jilbab, sedangkan di luar santri ada yang tidak berjilbab dan ada yang berkerudung terbuka. Namun, sambung Neng Dara, hal itu kini berubah. Jilbab tidak lagi hanya menunjukkan identitas keagamaan. Jilbab juga telah dipakai untuk kepentingan politik praktis. “Bahkan pola masyarakat yang tadinya dijuluki abangan, priyayi dan santri, sekarang itu sudah sumir sekali perbedaannya,” jelas Neng Dara. Neng Dara menyebut bahwa perubahan cara berpakaian di dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi selalu berubah-ubah. Perubahan itu berkaitan dengan banyak hal, baik perubahan sosial di masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik tingkat nasional maupun global. “Ada dinamika sosial yang tidak stagnan. Dia berubah-ubah, tentang pakaian dan identitas atau makna di saat kaum perempuan berpakaian itu. Makna dalam kaitan identitas keberagamaan, makna dalam identitas kebangsaan atau jati diri bangsa,” katanya. Dinamika tersebut, menurut Tunggal, kemudian menjadi faktor munculnya permasalahan baru di masa kini. Dari tahun ke tahun semakin banyak peraturan daerah (perda) yang diskrimintaif terkait pakaian perempuan. Hingga 2012, ada 342 perda diskriminatif dan 72 di antaranya mengatur pakaian perempuan. Angka terus naik di tahun 2019 menjadi 421 perda diskrimintaif, termasuk di dalamnya peraturan tentang cara berpakaian perempuan. Perda-perda tersebut selain mengatur cara berpakaian juga mengatur hal-hal terkait aktivitas perempuan. Semua peraturan tersebut dibuat berbasis interpretasi tunggal ajaran agama. “Hal menarik juga belakangan selain ada state yang mencoba mengatur cara berpakaian perempuan, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang mencoba melakukan pengaturan cara berpakaian perempuan,” jelas Tunggal.