SEPEKAN lagi Jakarta dan Palembang akan menggelar pesta olahraga berlabel “Energy of Asia”, Asian Games XVIII. Spanduk-spanduknya sudah terpajang di hampir semua sudut ibukota. Beragam produk souvenir pun sudah dipasarkan, utamanya yang melekatkan figur maskot: Bhin Bhin, Atung dan Kaka. Meski Asian Games sudah mencapai edisi ke-18, ketiga maskot itu merupakan maskot ke-10. Menilik catatan sejarahnya, maskot pertama baru hadir pada Asian Games IX 1982 di New Delhi, India. Sejak itu, maskot jadi pelengkap wajib tiap gelaran Asian Games. Berikut ulasannya: Asian Games 1982: Appu Butuh delapan Asian Games sebelum akhirnya maskot pertama dimunculkan. Maskotnya berupa gajah Asia ( Elephas Maximus ) balita yang dinamai Appu. Menurut Mithlesh K. Singh Sisodia dalam “India and the Asian Games: From Infancy to Maturity” yang tertuang di  Sport, Nationalism and Orientalism: The Asian Games , maskot Appu bagi masyarakat India ibarat simbol keberuntungan dan kekuatan dalam mitos dan cerita rakyat di India. Namun, maskot Appu tiada desainernya lantaran merupakan satu-satunya maskot yang diadaptasi dari hewan sungguhan. Namun karena terjadi sengketa antara pihak Sirkus Apollo yang melatih Appu dengan Panitia Pelaksana Asian Games 1982, Appu batal dihadirkan pada upacara pembukaan di Stadion Jawaharlal Nehru, New Delhi, 19 November 1982. Figur Appu sekadar dimunculkan dalam bentuk balon udara raksasa dan rangkaian bunga yang dibentuk gajah. Asian Games 1986: Hodori Maskotnya berupa anak harimau Amur ( Panthera Tigris Tigris ) atau harimau Siberia nan lucu yang mengenakan topi Sangmo, topi tradisional penghias seni tari dan musik Pungmul (budaya petani Korea). Di topinya, menjuntai pita berbentuk huruf “S”, inisial kota penyelenggara, Seoul. Harimau yang sangat dekat dengan legenda dan cerita-cerita rakyat itu hasil karya Yang Seung-choon dari Departemen Desain Industri Universitas Nasional Seoul yang dipilih sejak 1984. Nama Hodori berasal dari ejaan bahasa Korea: Ho kependekan kata Horangi yang berarti harimau dan Dori berarti anak kecil atau bocah. Selain untuk maskot Asian Games 1986 Seoul, Korea Selatan, Hodori juga jadi maskot Olimpiade 1988 di kota yang sama. Sebagaimana Appu, sempat ada sengketa terkait figur Hodori. “ Hodori sangat mirip dengan Tony the Tiger, karakter yang dihakciptakan Kellogg’s, perusahaan sereal Amerika Serikat. Kellogg’s sempat meminta Panitia Olimpiade Seoul mengganti maskot, atau mereka akan dituntut secara hukum,” ungkap James F. Larson dan Park Heung-soo dalam Global Television and the Politics of the Seoul Olympics . Kellogg’s menganggap Hodori jiplakan Tony the Tiger yang sudah jadi ikon produk-produk Kellog’s sejak 1952. Kellogg’s khawatir Hodori akan jadi sumber uang yang hanya menguntungkan Panitia Olimpiade Seoul, terutama jika Hodori digunakan pabrikan sereal rival Kellogg’s. “Sengketa itu diselesaikan delegasi senior SLOOC yang bertemu perwakilan senior urusan hukum Kellogg’s di Chicago (Amerika). Keputusannya, SLOOC berjanji takkan menjual hak komersial Hodori ke pesaing-pesaing sereal Kellogg’s tanpa persetujuan Kellogg’s,” ujar Larson dan Park. Hodori dalam 86 jenis merchandise, mulai dari penghapus pensil seharga USD12 hingga peralatan teh berbanderol USD480, booming sejak 1985. Tak hanya di dalam negeri, produk-produk Hodori juga diekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika. Asian Games 1990: Pan Pan Selain hewan mitos naga, panda selalu jadi fauna yang intim dengan kebudayaan China. Untuk perhelatan Asian Games 1990 Beijing, Tiongkok menghadirkan ikon panda raksasa ( Ailuropoda Melanoleuca ) sebagai maskot utama dan dinamai Pan Pan. Karakter Pan Pan digambarkan sebagai panda periang yang sedang berlari dengan memegang sekeping medali di tangan kiri dan acungan jempol di tangan kanannya. Maskot ini terinspirasi dari salahsatu panda raksasa betina langka bernama Basi. Ia hidup sampai usia 37 tahun atau 100 tahun kalau dibandingkan usia manusia. Basi tutup usia di Fuzhou, 13 September 2017. Jasadnya diawetkan untuk di- display di Basi Museum, Fuzhou. Dihadirkannya Pan Pan tak lepas dari makna politis, setahun sebelum Asian Games terjadi demonstrasi mahasiswa di Tiananmen Square yang berujung pada Pembantaian Tiananmen, 3-4 Juni 1989. “Pan Pan menjadi upaya utama pemerintah menciptakan citra Beijing yang stabil dan normal. Nama Pan Pan sendiri bisa diartikan harapan atau menantikan kerinduan– yang menjadi ekspersi dari optimism pemerintah terkait masa depan negara,” ungkap James A. R. Miles dalam The Legacy of Tiananmen: China in Disarray . Asian Games 1994: Poppo dan Cuccu Hiroshima, kota pertama yang mengalami kehancuran akibat bom atom, mengangkat tema perdamaian dan harmoni untuk Asian Games 1994. Maka, maskot Asian Games ke-12 itu berupa dua merpati jantan dan betina yang dinamai Poppo dan Cuccu . Poppo dan Cuccu mirip karakter Donald dan Daisy Duck milik Walt Disney. Beruntung, tak pernah ada komplain dari pihak Disney. Nama Poppo dan Cuccu sendiri asal katanya dari tiruan suara merpati menurut lidah dan pendengaran orang Jepang. “Senyum Poppo dan Cuccu yang mengenakan kaus biru dan pink menghiasi setiap sudut Hiroshima. Dari reklame di atap mobil taksi hingga body belakang bus-bus yang beroperasi,” tulis The Strait Times , 2 Oktober 1994.

KETIKA FH Bauer dan WM Smit, dua orang dokter di Hindia Belanda, ditugasi meneliti kondisi kesehatan jiwa di negara jajahan, bukan hanya keduanya yang mendapatkan hal baru. Seluruh jajaran pemerintahan Hindia Belanda jadi tahu kondisi kesehatan jiwa di Jawa lewat hasil penelitian Bauer-Smit yang dirilis pada 1868. Penelitian itu menemukan ada sekira 550 orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Kondisi mayoritas mereka begitu memprihatinkan. Ada yang dipasung, ditelantarkan, ada pula yang dirawat di rumahsakit militer yang tidak dikhususkan untuk perawatan jiwa. Oleh pemerintah, hasil penelitian Bauer-Smit dijadikan dasar pembentukan layanan kesehatan mental di Hindia Belanda. Pada 1881, pemerintah membuka Rumahsakit Jiwa (RSJ) pertama di Bogor dengan nama Hetkrankzinnigengestich Buitenzorg (kini Rumah Sakit dr. H Marzoeki Mahdi). RSJ kedua menyusul dibuka di Lawang, Malang pada 1902 (kini RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat), diikuti pembukaan Krankzinningengesticht Kramat (RSJ Prof. Dr. Soerojo) di Magelang pada 1912, dan di Sabang pada 1922 (kini RS TNI Angkatan Laut). RSJ-RSJ tersebut awalnya hanya untuk keluarga Eropa yang kerabatnya terkena gangguan jiwa. Sejak 1830-an, pemerintah mulai berpikir untuk membangun fasilitas laiknya negeri sendiri lantaran pandangan bahwa negeri jajahan sebagai wilayah yang diperintah, bukan semata kongsi dagang yang hanya memiliki infrastuktur perdagangan seperti pelabuhan dan kantor perdagangan. Perawatan kesehatan mental yang dibangun, dibuat semirip mungkin dengan perawatan kesehatan mental di Eropa. “Belanda ingin menunjukkan diri sebagai bangsa yang beradab. Belanda juga mulanya hanya memikirkan kebutuhan mereka sendiri,” kata Sebastiaan Broere, yang meneliti tentang RSJ Magelang, sambil terkekeh kepada Historia . Namun, anggapan penyakit jiwa merupakan aib amat mengganggu pemerintah. “Memiliki orang Eropa yang kena gangguan jiwa bisa menurunkan citra Belanda. Akhirnya, pribumi juga bisa menjadi pasien,” sambungnya. Beberapa tahun kemudian, orang pribumi diperbolehkan menjadi pasien di RSJ. “Jadi, (pemerintah, red .) ingin menunjukkan yang bisa terkena gangguan jiwa bukan cuma orang Belanda.” Semangat itu membuat segregasi tetap hadir dalam layanan tersebut. Kondisi bangsal untuk pasien bumiputra jauh lebih buruk dari bangsal untuk pasien Eropa. Broere menjelaskan lebih lanjut, ketika gelombang kedatangan orang Eropa ke Hinida Belanda makin massif pada paruh akhir abad ke-19, isu kesehatan mental dan keamanan menjadi perhatian khusus pemerintah. Hai itu disebabkan oleh ketakutan para pendatang –yang semakin beragam dengan beragam tujuan pula; banyak yang datang untuk membuka usaha– sewaktu-waktu dibunuh oleh penderita gangguan jiwa yang terlantar, orang yang terserang amok, atau buruh yang mengamuk lantaran dipaksa melulu bekerja. Untuk mempertahankan kedamaian dan ketertiban ( rust en orde ), pemerintah memperbaiki sistem kepolisian. Eksesnya, penjara jadi makin penuh. Beberapa di antara penghuni penjara adalah penderita gangguan jiwa. Mereka dikurung setelah sebelumnya ditangkap karena mengacau. Baru ketika sipir menyadari ada yang ganjil, mereka dirawat di RSJ secara cuma-cuma. “Di Hindia Belanda, seperti di negeri jajahan lain, pintu masuk utama ke RSJ untuk rakyat pribumi memang melalui pengadilan dan penjara. Mereka tidak cukup menderita penyakit mental tapi juga perlu mengganggu tatanan sosial untuk bisa dirawat di RSJ,” tulis Hans Pols dalam artikel “The Psychiatrist as Administrator: The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies.” Pemerintah menjadikan biaya dari pasien Eropa, priyayi, atau Tionghoa kaya untuk mensubsidi seluruh operasional RSJ, termasuk membiayai para penderita gangguan jiwa yang ditangkap polisi. Semua pasien ditempatkan pada rumah sakit yang sama meski bangsal untuk pasien yang dirawat seacara gratis hanya terbuat dari bambu, bukan batu bata. Dari empat RSJ yang ada di Hindia Belanda, bisa ditampung 9000 pasien. Dibandingkan dengan negara jajahan lain, perawatan kesehatan mental di Hindia Belanda terhitung bagus. Indochina, misalnya, hanya memiliki satu RSJ berkapasitas 600 pasien, sementara Filipina juga hanya satu RSJ dengan 1.700 tempat tidur. Bahkan meski sempat terserang krisis, Hindia Belanda masih menjadi pemimpin dalam penelitian medis. Perawatan kesehatan mental sudah jauh lebih maju dibanding negara jajahan lain. “Ada persaingan internasional antara negara-negara kolonial untuk menjadi penjajah paling beradab. Semacam imperialisme yang layak. Dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik, misalnya. Itu membuktikan kalau Belanda penjajah yang baik, lebih mending dari Prancis di Indochina, misalnya. Tapi tetap saja, namanya juga penjajah,” kata Broere menutup pembicaraan.

KENDATI mentari di atas Alun-alun Kota Bekasi amat terik Minggu (5/8/2018) siang itu, beberapa muda-mudi asyik nongkrong. Tak jauh dari mereka, sekumpulan siswa SMA anggota pasukan pengibar bendera sedang berlatih untuk persiapan HUT RI ke-73. Para perantau asal Palembang yang sedang mengadakan gathering, menambah keramaian suasana di sekitar sebuah monumen yang tegak berdiri setinggi lima meter. Kondisi monumen begitu memprihatinkan. Coretan memenuhi tubuhnya. Sampah mulai dedaunan, bakas pembalut, hingga kondom bekas pakai menutupi areal di sekitar kaki monumen. Tak ada yang peduli keadaan monumen bernama Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi tersebut. Jangankan mereka yang hobi hang-out di sekitar alun-alun, pemerintah daerah setempat pun tutup mata. Sisi Belakang Monumen yang dinodai coret-coretan. Nampak di sudut kanan sekumpulan siswa SMA pun tiada peduli (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Namun di antara sikap masa bodoh itu, ada kepedulian dari dua pemuda: Beny Rusmawan dan Rochman Ahsan dari komunitas reka ulang dan penggiat sejarah Front Bekassi. “Awalnya enggak sengaja, sebetulnya. Beberapa hari lalu setelah pulang dari luar kota, ikut acara reka ulang sejarah juga di Jogja (Yogyakarta), saya ngeliat itu monumen kondisinya miris,” cetus Beny kepada Historia. Pemuda kerempeng yang sejatinya ber-KTP Jakarta itupun coba mem-viralkannya via Facebook . “Ya namanya punya banyak teman di Bekasi dan memang sering bersosialisasinya di Bekasi, apa salahnya untuk peduli. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?” imbuhnya. Dari posting -an Beny, muncul beragam reaksi simpati. Dia lalu mengajak beberapa kawannya membuat aksi bersih-bersih monumen secara swadaya. “Ya kita ngumpulin bareng-bareng aja . Ada juga dibantu satu-dua orang juga yang enggak mau disebut namanya. Cuma sekadar beli cat, thinner, dan kuas. Habis itu, pastinya kita bikin surat izin juga ke Polres (Polres Metro Bekasi Kota) sebelum kita bikin kegiatan ini,” lanjut Beny. Limbah-Limbah Domestik berserakan di Kaki Monumen (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Berbekal surat izin, tiga kaleng cat putih, sekaleng cat hitam, kuas, dan thinner , mereka memulai aksinya dengan membersihkan bagian dalam monumen yang dikelilingi pagar satu meter dari beragam sampah. Kala petang menjelang, pekerjaan remeh namun sangat bermakna itu pun rampung. Monumen kembali “tampan”. MuasalMonumen Ada cerita di balik pendirian monumen di sisi selatan alun-alun dan di seberang Polres Metro Bekasi Kota itu. Sebuah plakat di dekatnya menginformasikan: “Pembuatan monumen ini diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati HUT RI ke-10 dan HUT ke-5 Kabupaten Bekasi dan diresmikan pada 5 Juli 1955. Pembuatannya berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Bekasi, di antaranya peristiwa bulan Agustus dan peristiwa awal Februari 1950.” Coret-Coretan di Badan Monumen Mulai Ditutupi Cat Baru (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Namun, jangankan untuk generasi zaman now , informasi sesingkat itu untuk menjelaskan tiga peristiwa yang dimaksud kepada generasi yang lebih dulu pun amat kurang. Perlu usaha lebih untuk mendapatkan penjelasan lebih memadai. Beruntung, masih ada orang seperti Abdul Khoir, budayawan Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) Bhagasasi cum dosen di Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma), yang punya perhatian besar terhadap sejarah tanah tempat tinggalnya. Dari keterangannyalah diketahui bahwa monumen itu didirikan saat Bekasi belum lama mengubah nama dari Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi pada 1950. Sementara Pemerintah Kota (administratif) Bekasi baru lahir pada 1981 dan diresmikan setahun setelahnya. Abdul Khoir juga memaparkan bahwa sebelumnya pembahasan soal itu sudah disusunnya bersama Bambang Widyatmoko dan Ita Qonita dalam Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Bekasi . Pendirian monumen berbentuk segi lima sebagai perlambang Pancasila itu dilatarbelakangi tiga kisah historis. Pertama, peristiwa penyebaran kabar proklamasi 17 Agustus 1945 kepada penduduk Bekasi. Di alun-alun itulah kabar itu disebarluaskan oleh para pemuda Bekasi yang sebelumnya mendapat kabar dari Jakarta secara berantai. Plakat di Depan Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Awalnya, pada 16 Agustus 1945 para pemuda pelopor dari Jakarta datang ke Bekasi, mengabarkan bahwa tanggal 17 Agustus di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas) akan berlangsung rapat raksasa. Maka berangkatlah para pemuda Bekasi. Namun setibanya di Jakarta, mereka dapat kabar rapat di Ikada tak jadi dilaksanakan, hingga (proklamasi) dialihkan ke Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Setelah mereka kembali ke Bekasi, mereka menyebarluaskan berita itu kepada masyarakat,” ungkap Abdul Khoir. Peristiwa kedua , pertempuran antara serdadu Sekutu dan NICA (Belanda) melawan para pejuang di Alun-Alun Bekasi, medio Juni 1946. Pertempuran tak seimbang itu memaksa garis pertahanan laskar dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) mundur hingga bantaran timur Kali Bekasi. Pertahanan di Bekasi yang acap disebut “Gerbang Republik” di masa itu akhirnya jebol pada Agresi Militer I, 21 Juli 1947. Peristiwa ketiga berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Bekasi yang mandiri. Pendirian itu bermula dari rapat umum di Alun-Alun Bekasi yang dihadiri elemen tokoh dan masyarakat Bekasi, termasuk ulama-pejuang KH. Noer Ali. Rapat yang menghasilkan “Resolusi Rakyat Bekasi” itu dibawa Panitia Amanat Rakyat Bekasi ke Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) cum Wakil Presiden RI Mohammad Hatta. Pemerintah pusat mengabulkan permintaan warga Bekasi. Daerah Bekasi yang tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Jatinegara sejak itu berubah jadi Kabupaten Bekasi dengan “payung” Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950. Tanggal itu lalu dijadikan hari lahir Pemkab Bekasi. Kondisi Monumen yang Sedikit Lebih Baik setelah dibersihkan dan dicat seadanya untuk menutupi coretan-coretan vandalis (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Tiga peristiwa penting di balik alasan pendirian monumen itu jelas lebih dari cukup untuk membangkitkan kepedulian, terutama pemerintah kota, terhadapnya. “Itulah, perhatian pemerintah (kota) lebih sering ke pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya yang secara finansial lebih seksi ketimbang pemeliharaan monumen dan taman kota. Padahal Kota Bekasi menyantolkan ‘Patriot’ sebagai identitas kotanya. Yang bertanggungjawab tentu saja Pemerintah Kota Bekasi karena institusi itu yang dititipi anggaran oleh rakyatnya,” tandas Abdul Khoir.

Dimin kesal, lantas mengamuk. Dia hendak membakar rumah tetangganya. Ribut-ribut tak dapat dihindarkan. Akhirnya, Dimin ditangkap polisi lantaran dianggap pengacau dan mengancam keselamatan keluarga juga para tetangganya. Tak berapa lama dikurung di Penjara Rembang, petugas penjara menemukan ada yang ganjil pada Dimin. Seorang dokter kemudian dipanggil untuk memeriksanya. Rupanya, Dimin bukan seorang kriminal melainkan penderita gangguan kesehatan jiwa. Maka, Dimin dipindahkan ke Layanan Kesehatan Jiwa Magelang yang dibiayai pemerintah Belanda. “Dimin datang dari keluarga petani. Dia tidak harus membayar biaya pengobatan karena itu digratiskan,” kata Sebastiaan Broere yang meneliti tentang Rumah Sakit Jiwa di Magelang dan Yogyakarta pada Historia . Dimin termasuk penderita gangguan jiwa yang beruntung. Orang lain yang seperti Dimin ada yang dikurung, dipasung, bahkan dibunuh karena dinggap amat mengganggu dan membahayakan masyarakat. Mereka yang bernasib mujur, bertemu atau dilaporkan polisi, berakhir di layanan kesehatan pemerintah kolonial. Tapi mereka yang “kurang mengganggu dan mengancam” masyarakat tidak bisa mendapat layanan ini. Dari penelusuran Broere, sekira 30 persen pasien di Layanan Kesehatan Jiwa Magelang merupakan penderita gangguan jiwa yang menjadi gelandangan. Kebanyakan kasusnya seperti Dimin, mengamuk lantas ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara terlebih dulu. Mereka dirawat secara cuma-cuma dan menjadi tanggungan pemerintah Belanda. “Saya pikir mereka (orang Belanda) juga merasa takut. Mereka merasa tidak aman di Hindia. Saya kira mereka begitu ketakutan pada orang Indonesia yang menderita gangguan mental atau orang yang terserang amok, bisa membunuh mereka, makanya dibentuklah layanan kesehatan mental,” kata Broere. Jika Dimin masuk karena dianggap mengganggu, lain lagi dengan Raden Mas Hardjosentono yang masuk Layanan Kesehatan Jiwa Magelang diantar oleh salah satu anaknya. Sejak mengalami kesulitan finansial, Hardjisentono stres dan berujung depresi. Anaknya menyebut Hardjosentono bingung. Atas saran dari keluarga besar yang merupakan priyayi ini, anaknya mengantar Hardjosentono ke Magelang. Keluarga berharap Hardjosentono bisa sembuh dari gangguan jiwanya dan kembali seperti semula. Dimin dan Hardjosentono (keduanya nama rekaan dalam penelitian Broere) masuk pada 1930-an ketika pelayanan kesehatan mental Hindia-Belanda sudah cukup mapan. Layanan kesehatan jiwa di masa ini sudah terintegrasi dengan rumahsakit transit (sebelum masuk ke Magelang) dan jaringan perkebunan yang digunakan sebagai masa percobaan sebelum pasien dilepas kembali ke masyarakat. Pasien-pasien pada layanan kesehatan jiwa di Magelang datang dari kondisi seperti Dimin dan Hardjosentono. Namun ada pula yang dirawat sambil didampingi keluarga mereka meski pada akhirnya dititipkan di sana lantaran keluarga tak bisa seterusnya menunggui mereka. Hans Pols dalam artikelnya “The Development of Psychiatry in Indonesia: From Colonial to Modern Times” menyebut pasien pribumi sembuh lebih cepat dibanding pasien-pasien Eropa. Pols mengutip dokter Belanda, PMH Travaligno, yang menyelidiki gejala skizofrenia di Jawa, bahwa halusinasi lewat penglihatan dan pendengaran jarang terjadi di kalangan penderita skizofrenia Jawa. Penderita skizofrenia Jawa, menurut Travaglino, biasanya berperilaku agresif dengan mengamuk. Mereka juga bicara sendiri, berteriak, bernyanyi, dan memaki. Terkadang, mereka terlibat keributan karena mengganggu orang dengan merobek pakaian orang lain, merusak barang, atau memukul orang. Pasien-pasien ini mengalami disorientasi, kurang konsentrasi, sangat gelisah, dan histeris. Namun, kutip Pols, sebagian besar pasien pulih dalam waktu seminggu. Ketika pasien gangguan jiwa di Magelang dianggap sudah sembuh, petugas kesehatan akan megirimkan surat, memberi kabar kesembuhan pasien. Keluarga pasien juga bisa mengajukan pembebasan rehabilitasi. Mereka yang masuk karena ditangkap polisi akan dibebaskan dengan diberi keterampilan bertani. Namun bila pasien gangguan jiwa masih suka mengamuk dan berpotensi mengancam lingkungan sekitar, mereka tidak akan dilepaskan. Kehadiran layanan kesehatan mental di Magelang menjadi titik cerah untuk para penderita gangguan mental terhindar dari pasungan juga penelantaran. “Layanan kesehatan jiwa Magelang menjadi tempat aman bagi para pasien agar bisa pulih dari masalah mental dan menemukan jalan kembali ke masyarakat,” tulis Broere dalam penelitiannya,  In and Out of Magelang Asylum.

KETIKA berpidato membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta pengujung April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung banyaknya pembangunan yang dijalankan dengan perencaan tak matang. “Ada pelabuhan nggak ada jalannya. Banyak, ada 30 pelabuhan, ada pelabuhan nggak ada jalannya. Ini perencanaan nggak ada waduk, dan nggak ada irigasinya. Hati-hati yang namanya perencanaan. Ada museum di tengah hutan,” ungkap Presiden Jokowi. Museum di tengah hutan yang disebut Presiden Jokowi merujuk pada bangunan terlantar di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Berjarak 48 km dari kota Payakumbuh, lokasinya berada di rimba Aia Angek. Untuk mencapainya, pengunjung harus melintasi jalan kecil beraspal tipis terkelupas di sana-sini diselingi lubang menganga. Setibanya di lokasi, dari kejauhan tampak dua bangunan mirip Tongkonan –rumah adat suku Toraja. Keduanya masih berbentuk kerangka dirambati tumbuhan liar, berdiri di atas tanah merah, menyembul di antara lebat pepohonan. Tak jauh dari dua bangunan utama yang berlawanan kutub itu, dua barak pekerja kondisinya sudah lusuh. Di dalamnya serba berantakan. Berada di areal seluas 20 hektar hibah dari Zainir Datuak Pajuang, tokoh masyarakat setempat yang keluarganya turut dalam perjuangan PDRI, bangunan yang digadang-gadang sebagai situs kunjungan wisata sejarah itu kini terbengkalai. Kendati demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkukuh proyek pembangunan tersebut tidak mangkrak dengan argumen: “lemahnya komitmen penganggaran dari kementerian yang terlibat sejak awal.” Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan proyek pembangunan museum PDRI tidak bisa disebut mangkrak. “Tidak mangkrak, kita sudah lakukan pertemuan beberapa waktu, dengan hasil tahun ini dialokasikan Rp5 milyar. Selama ini dikelola oleh kabupaten (Limapuluh Kota), kita mau tarik ke provinsi dengan Dinas PUPR mengelola berikutnya, sehingga ada yang bertanggung jawab penuh. Kami berharap enam kementerian untuk bisa menyalurkan dana sesuai komitmen awal,” kata Nasrul Abit. Mengacu pada keputusan Menteri Pertahanan nomor: KEP/741/M/VIII/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Pembangunan Monumen Bela Negara, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180/723/Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460-15-2011 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara di tingkat Provinsi Sumatera Barat, sumber pembiayaan disepakati dari APBN yang dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial. Dari dokumen yang diterbitkan pemerintah provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi, estimasi anggaran yang dibutuhkan menyentuh angka Rp.553,5 miliar. Sementara, hingga saat ini realisasinya baru Rp49,5 milyar. Rinciannya anggaran yang telah dialokasikan berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp40,8 milyar. Anggaran tersebut dialokasikan secara bertahap dalam rentang 2012-2016. Informasi jumlah alokasi dana yang diperoleh dari dokumen Pemprov Sumbar berbeda dari keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid saat mengunjungi Koto Tinggi tahun lalu. Dia mengungkapkan, hingga 2016 pembangunan museum PDRI telah menelan anggaran Rp52,5 milyar. “Total anggaran pembangunan museum hingga 2019, akan menelan Rp80 miliar,” katanya. Tahun 2017, sama sekali tidak ada gelontoran dana dari Kemendikbud.  “Tidak berlanjut atau off pada tahun 2017. Tahun ini (anggaran 2018) mau masuk,” ujar Nasrul Abit. Sementara, Pemda Sumatera Barat telah menggelontorkan dana Rp6,5 milyar sejak 2012 sampai 2017. Lalu, Pemkab Limapuluh Kota mengucurkan dana APBD sebesar Rp2,2 milyar. Menurut Nasrul, anggaran dari Kemendikbud dipergunakan untuk pembangunan museum. Sementara APBD dari provinsi digunakan untuk pembukaan lajur jalan, termasuk jalan lingkungan. Sedangkan dana ABPD Kabupaten Limapuluh Kota ditujukan untuk pembangunan jalan dan pembebasan lahan. Berharap Rimba Jadi Kawasan Wisata Pola penganggaran semakin menampakkan semangat yang menaungi proyek ini. Cara pandang pemerintah Sumatera Barat, proyek ini mengerek pembangunan yang kurang menyentuh daerah di punggukan Bukit Barisan ini. Muaranya, keberadaan museum diharapkan memacu pariwisata, menggeliatkan ekonomi. Berhubung di level pusat Kemendikbud bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), sehingga turunannya, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Limapuluh Kota menjadi instansi yang didaulat mengurusi proyek ini di masa awal, sebelum diserahkan ke provinsi. Zulhikmi, kepala dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Limapuluh Kota di masa awal (2012), ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Zulhikmi menjelaskan, pada 2012, pembangunan museum baru sekadar penanda yakni peletakan batu pertama. Di tahun itu juga Dinas PU meneroka dan menapaki jalan lingkung. Setahun berikutnya, cerita Zulhikmi, Kemendikbud mencairkan dana Rp.20 miliar untuk pembangunan fisik museum. “Tidak terserap semua. Yang habis 16 miliar, sesuai nilai kontrak,” tukasnya. “Kegunaannya untuk pembangunan (yang terlihat sekarang). Tapi itu sudah bertambah. Sudah tiga tahun berjalan. Saya tahun pertama (sebagai KPA),” ujar Zulhikmi saat ditemui di kediamannya di sisi GOR Singa Harau, Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. Seturut yang dia ketahui, hingga tahun 2015 pembangunan masih berjalan. Dia juga menyebutkan, pada masa awal, proyek dikerjakan oleh kontraktor asal Bandung. Saat itu, Irjen juga melakukan pemeriksaan. Zulhikmi mengaku, membangun proyek menumental tersebut di lahan yang mesti diteroka teramatlah sulit. Terlebih, tanah merahnya pasti lembek jika hujan turun. “Tahun pertama, akses jalan susah. Hari penghujan. Susah alat berat masuk. Mobilisasi susah,” bebernya. Dia merasa, mangkraknya pembangunan museum lantaran lembaga yang terlibat tidak seayun. Dia mencontohkan, kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seakan-akan punya proyek tersendiri, padahal koordinator awalnya Kemenhan. Pada 24 April 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajjir Effendy dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid meninjau Aia Angek, Koto Tinggi. Kedatangan mereka untuk mengevaluasi kelayakan dan melihat berbagai sisi antara dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan dari proyek museum tersebut. “Ini perintah langsung Presiden Joko Widodo. Melihat proyek yang belum selesai,” ujar Muhajjir. Secara keseluruhan, Muhajjir mengatakan, terdapat 13 pembangunan museum yang akan dievaluasi, dan Museum PDRI merupakan salah satu yang turut ditinjau ulang. “Indikator evaluasi berupa besar alokasi dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat,” sebutnya. Sementara, Hilmar mengatakan, meski pembangunan Museum PDRI melibatkan inisiasi lima kementerian, hanya Kemendikbud yang menampakkan komitmennya. “Baru Kemendikbud yang menggelontorkan anggaran, sementara kementerian lain belum. Kita lihat langsung hasil tinjauan ini dan akan membawa langsung kepada kementerian-kementerian yang bersepakat itu. Nantinya, hasil ini akan dibawa ke rapat terbatas presiden,” ujar Himar. Mendikbud Muhajjir yang pasti menggarisbawahi alokasi anggaran untuk pembangunan Museum PDRI sudah dihentikan sejak tahun lalu, untuk menunggu keputusan dari evaluasi pembangunan museum tersebut. Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan tidak sepakat jika sengkarut anggaran musabab tidak berlanjutnya pembangunan Museum PDRI. Kondisi yang terhampar saat ini, menurutnya, bentuk ketidakseriusan pemerintah. Separuh hati menunaikan konpensasi atau penghargaan pada basis dan orang-orang PDRI. Sekretaris Yayasan Peduli Pejuang (YPP) PDRI tahun 1948-1949 Sumatera Barat itu menegaskan, mestinya pemerintah (pusat) membuka mata betapa basis (kantong) PDRI masih tertinggal, sehingga pembangunan Museum PDRI penting untuk menyulut percepatan pembangunan infrastruktur. “Mestinya konsep 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) memasukkan Koto Tinggi dan basis lain dengan membangun infrastruktur. Kemampuan YPP PDRI hanya seminar dan menerbitkan buku,” ujarnya. Baginya, pernyataan Mendikbud Muhajjir Effendy yang memberi sinyal bakal mengevaluasi atau tidak melanjutkan pembangunan ‘Monas’ (Museum) PDRI sebagai penghianatan terhadap sejarah. “Selaku putra daerah yang juga pengurus YPP-PDRI tahun 1948-1949, kami tentu keberatan mendengar sinyal Pak Mendikbud. Pak menteri seyogianya lebih memahami sejarah PDRI dan ikut mendorong melanjutkan proyek yang tengah mangkrak. Bahasanya jangan dihentikan, karena Pak Mendikbud bisa menghianati sejarah,” kata Ferizal. Ferizal mengaku akan sangat kecewa dan menyesalkan apabila pihak kementerian mengambil langkah penghentian pembangunan monumen PDRI di Kototinggi hanya karena alasan teknis pengerjaan oleh perusahaan pelaksana proyek. Karena, itu merupakan tanggung-jawab penuh perusahaan pelaksana proyek. “Tentu saja, banyak tokoh dan masyarakat di daerah kami akan dirugikan jika saja pembangunan monumen (PDRI) dihentikan. Karena tidak sedikit upaya yang sudah dilakukan guna memperjuangkan serta mengupayakan pelurusan sejarah bangsa ini. Jangan hanya karena muak melihat satu tikus, lalu lumbung dibakar,” tutur Ferizal. Dia mengharapkan Kementerian jangan hanya mempertimbangkan tata-letak koordinat atau masalah kegagalan teknisnya. “Tapi mendikbud kiranya perlu mempertimbangkan dan evaluasi atas kelanjutan anggaran atau kompensasi lainnya sesuai komitmen yang sudah dibuat,” tukas Ferizal. Ferizal mengajak mendikbud memahami sejarah tentang PDRI 1948-1949 yang menjadi mata rantai agenda nasional, yakni Bela Negara. “Harusnya, mendikbud bisa mengedukasi masyarakat melalui tupoksinya, bagaimana mengupayakan pemuatan sejarah PDRI di kurikulum pendidikan,” pungkas Ferizal. Penulis adalah kontributor Historia di Sumatra Barat.

SEMBILAN belas Desember tiga tahun setelah Indonesia merdeka, dalam Agresi Militer II, Sukarno dan Hatta ditawan Belanda. Tiga hari kemudian, Sjafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. Demi mengabadikan peristiwa bersejarah itu, pada 2012 pemerintah provinsi Sumatra Barat, Kementrian Pertahanan (Kemenhan), Kemendikbud, Kementrian Sosial (Kemensos), dan Universitas Pertahanan (Unhan) menyusun rencana pembangunan kawasan luas bernama Monumen dan Tugu Bela Negara di Koto Tinggi, Gunung Omeh, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Monumen itu dibuat sebagai penanda di kawasan tersebut pernah berdiri PDRI selama 1948-1949. Berbagai fasilitas akan dibangun di sana, terutama sebuah Museum PDRI yang megah. Namun, sejak digagas pada 2012 yang lampau kawasan seluas 50 hektare itu tak banyak mengalami perubahan dari kondisi semula. Padahal hingga 2017, demi membangun museum PDRI, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 44,03 milyar. Sebuah bangunan setengah rampung berdiri mencuat di tengahnya, jadi yang paling mencolok. Itulah gedung museum yang terlihat terbengkalai di tengah hutan Koto Tinggi. Pembangunan yang tak kunjung rampung menuai banyak kritik. Hingga kini Museum PDRI dicap khalayak sebagai proyek mangkrak. Bukan cuma itu, penentuan lokasi yang berjarak 80 km dari Kota Bukittinggi dan 250 km dari kota Padang itu pun dipermasalahkan. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harry Widianto menjelaskan, museum merupakan satu bagian dari pembangunan Kawasan Monumen dan Tugu Bela Negara. Pembukaan areal baru ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisata baru di Sumatra Barat. “Jadi sebenarnya pembukaan areal untuk PDRI ini tidak hanya ada museum di situ,” lanjut Harry, ketika ditemui Mei lalu di kantornya. Gagasan pembangunan Kawasan Monumen dan Tugu Bela Negara itu diawali dengan rapat koordinasi pada 2012 yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kemenhan, Kemendikbud, Kemensos, dan Universitas Pertahanan. “Museum ini dimulai dengan ide. Pada 2012 sudah dirapatkan, kami setuju dan ini merupakan kerja bersama kementrian dan lembaga lain,” katanya. Dari sana, Kemendikbud kebagian tugas untuk membangun Museum PDRI. Selain Kemendikbud, ada lima kementrian lain yang diberi tugas, yaitu Kemenhan, Kemensos, Kemen PUPR, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Museumnya dibuat oleh kemendikbud. Buka lahan oleh Kemen PUPR, pariwisata oleh Kemenpar, tentang historis oleh Kemenhan. Leading sector di Kemenhan. Kalau dibayangkan ini tuh kerja kolektif beberapa lembaga,” jelas Harry. Sayangnya, di antara semua kementrian itu, hingga kini hanya tinggal Kemendikbud yang masih melanjutkan tugasnya. Setiap tahun sejak 2012 pihaknya terus menganggarkan dana agar proyek itu segerta terselesaikan. Namun, kata Harry, karena mencolok sebagai satu-satunya bangunan besar di kawasan itu, Museum PDRI pun nampak seperti bangunan yang mangkrak di tengah antah-berantah. “Ketika dibawa ke rapat teras, presiden bilang kok Kemendikbud bangun museum di tengah hutan? itu kelihatannya sekarang, karena semua nggak gerak. Hanya Kemendikbud yang tetap pada kesepakatan 2012,” ucapnya. Soal lokasi, penetuannya pun bukan asal. Ini dilakukan melalui seminar yang dihadiri oleh para pakar. Dari seminar itu ditunjuk lokasi yang dianggap paling historis dalam PDRI. “Itu recommended, given dari pemerintah sana (Pemprov, Red.). Jatuhnya memang jadi jauh dari kota,” jelas Harry. Ia pun menjamin koleksi yang akan dipajang di museum nantinya sudah jelas. Dengan adanya tim ahli, pengisian koleksi di Museum PDRI sudah melalui kajian. Meski memang, sejauh ini keberadaan koleksi masih tersebar. Sebagian masih ada di perguruan tinggi, legiun veteran, dan masyarakat, terutama dari keturunan pelaku sejarah terkait PDRI. Walaupun dalam kajian sudah diamanatkan, koleksi belum berani dikumpulkan karena tempat belum siap. “Ketika bangunan jadi pasti sudah ada. Nggak ada kendala soal ini. Kalau nggak ada koleksi ngapain bikin museum?” ujar dia. Lalu kapan rampungnya? Kata Harry, itu tergantung dari dana yang tersedia. Hingga saat ini pihaknya membutuhkan dana sekira Rp 200-an milyar untuk menyelesaikan delapan museum, termasuk PDRI. Sementara anggaran untuk pembangunan museum per tahunnya tak mencukupi untuk menyelesaikan semuanya. “Semua museum per tahun, nggak bisa multiyear. Duit dibagi-bagi ke museum lain. Idealnya museum buatnya satu tahun selesai. Tapi kan nggak , kita sharing ,” terangnya. Misalnya, dalam suatu proyek dana yang dibutuhkan mencapai Rp 60 milyar. Dalam setahun dana yang turun hanya Rp 10 milyar. Akibatnya, proyek baru bisa terselesaikan dalam enam tahun. Untuk Museum PDRI, rencana anggarannya memang tak sedikit. Proyek ini mencapai Rp85 milyar. Artinya dengan rancangan anggaran sebesar itu dan banyaknya dana yang sudah digelontorkan masih butuh dana sekira Rp40,9 milyar lagi. Di samping lokasinya yang jauh, volume bangunannya juga besar. Sampai kini, pemerintah baru berhasil mewujudkan 50 persen bangunannya. “Museum PDRI tidak terlantar, diteruskan. Jadi bukan mangkrak,” lanjutnya. Namun, untuk mempercepat agar keseluruhan Kawasan Monuman dan Tugu Bela Negara terselesaikan sesuai cita-cita 2012 silam, menurutnya sangat dibutuhkan adanya Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini pula yang dinilai bisa mendorong kementrian lainnya untuk merealisasikan komitmen enam tahun lalu. “Ini kan jadinya kami yang paling kerja sendirian, kami yang kena getahnya. Kalau semua kementrian gerak ini daerah pasti sudah bagus,” ucap Harry.

HINGGA saat ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI membutuhkan dana hingga Rp200 miliar untuk merampungkan pembangunan delapan museum, termasuk Museum PDRI. Sejak digagas enam tahun lalu, museum di Koto Tinggi, Gunung Omeh, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat itu tak kunjung selesai dibangun. “Kalau dikasih 200 milyar pasti selesai. Kemarin ada pembahasan, alokasi 2017 sudah dikasih, belum ada jadwal menyelesaikan semua,” ujar Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widianto, ketika ditemui di kantornya. Ia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan museum per tahunnya tak mencukupi untuk menyelesaikan semuanya. Untuk Museum PDRI, rencana anggarannya memang tak sedikit. Rencana anggaran proyek ini mencapai Rp85 milyar. Di samping lokasinya yang jauh, volume bangunannya juga besar. Sampai kini, pemerintah baru berhasil mewujudkan 50 persen bangunannya. “Semua museum per tahun, nggak bisa multiyear . Dana dibagi-bagi ke museum lain. Idealnya museum buatnya satu tahun selesai. Tapi kan nggak, kita sharing,” terangnya. Terkait pengerjaan Museum PDRI, berdasarkan data Ditjen PCBM, pihaknya telah mengucurkan dana hingga Rp44 milyar. Pembangunannya dimulai sejak 2012, didahului dengan penyusunan rencana induk hingga seminar nasional, baik di Padang maupun di Jakarta, pada 2012. Setahun setelahnya, prosesnya diserahkan kepada Pemkab Lima Puluh Kota. Pekerjaan fisik museum dimulai pada 2013 dengan anggaran sebesar Rp20 milyar. Waktu itu yang dikerjakan adalah pematangan lahan, membuat auditorium, yaitu bagian pondasi, lantai, dan kolom setinggi 6 meter, membuat pondasi, lantai, kolom lantai untuk museumnya, serta pekerjaan turab. Dari web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Lima Puluh Kota, diketahui pekerjaan konstruksi dilakukan oleh PT. Delima Agung Utama. Pada 2014, pembangunan tahap kedua dilanjutkan dengan anggaran mencapai Rp10 milyar. Lelang pekerjaan konstruksi tahun ini dimenangkan oleh PT. Tasya Total Persada. Pekerjaan yang dilakukan melanjutkan pembangunan auditorium dan museum. Pembangunan museum masih berlanjut pada 2015, dengan anggaran sebesar Rp12,5 milyar. Pekerjaan konstruksinya dilakukan oleh PT. Betania Prima. Pada tahap ketiga pekerjaan ini, masih melanjutkan membangun bagian auditorium, rangka atap, dan penutup atap. Pada 2016 tidak ada pelaksanaan fisik karena terjadi penghematan (Self bloking) sebesar Rp 8,5 milyar. Pekerjaan yang dilakukan adalah meninjau kembali (review) detail engineering desaign (DED). Alasannya, perencanaan yang telah ada dinilai sangat umum. Beberapa pekerjaan tak dijabarkan detil. “Pekerjaan itu baru diserahterimakan pada 26 Oktober 2016, sehingga tidak cukup waktu untuk lelang dan pelaksanaan fisik,” tulis keterangan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) PCBM tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, lelang biasanya dilakukan di pertengahan tahun, sekira Juni-Juli oleh Pemkab. Dalam laporan itu dijelaskan pula keterlambatan pekerjaan perencanaan DED ini disebabkan terlambat datangnya dokumen konsep awal dari pemenang sayembara. “Masalah dokumen perencanaan, kami melakukan diskusi, rapat dengan pemenang sayembara dan PT. Hardja Moekti Consultant,” tulis laporan itu. Pada 2017, pekerjaan fisik tak dilakukan juga. Pemkab Lima Puluh Kota menyatakan diri tak sanggup melanjutkan pembangunan. Karenanya, anggaran sebesar Rp5 milyar dialihkan pada pembangunan museum lainnya. “Tiap tahun ada alokasi, kecuali 2017 kemarin dikembalikan lagi ke kami, karena (Pemkab, red. ) nggak sanggup. Nggak tau, ini ada masalah internal jadi dioper ke propinsi,” jelas Harry. Terakhir, pada 2018 berdasarkan publikasi laman Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Direktorat Perencanaan dan evaluasi pengadaan (Sirup LKPP), pembangunan fisik Museum PDRI dilanjutkan. Tercantum di sana dana sebesar Rp5 milyar telah dianggarkan oleh Kemendikbud. “Jadi, museum PDRI tidak terlantar. Diteruskan,” tegas Harry.

PEJABAT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Provinsi Sumatera Barat bersikukuh bahwa pembangunan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)  di Koto Tinggi bukan mangkrak namun hanya “membutuhkan dana dan komitmen besar” dari berbagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini. Untuk mewujudkan ide pembangunan museum yang digagas sejak 2012 itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kemendikbud, Kementrian Sosial (Kemensos), dan Universitas Pertahanan (Unhan).  Dana yang sudah digelontorkan pun fantastis jumlahnya: Rp44 milyar dari total kebutuhan sekitar Rp85 milyar.   Mengapa untuk membangun museum butuh dana sebesar itu? Ternyata lokasi bersejarah PDRI berada di tengah hutan rimba. Pemerintah mendesain kawasan seluas 50 hektar itu sebagai tujuan wisata baru yang diharapkan bisa membuka akses wilayah sekaligus membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar. Jadi tak hanya museum yang dibangun, melainkan pula fasilitas jalan raya untuk menembus hutan menuju lokasi. Dan memang ketika Mr. Sjafruddin Prawiranegara memutuskan mengambilalih tanggungjawab Sukarno sebagai pemimpin Republik Indonesia, dia harus berlindung di balik pepohonan lebat di tengah hutan itu. Sampai-sampai ada istilah guyonan waktu itu kalau pemerintah Republik Indonesia dikendalikan dari “Somewhere in the jungle”, sebuah tempat di hutan entah di mana. Kini, proyek pembangunan terhenti. Baiklah, bukan mangkrak. Berhenti karena dana yang tak kunjung mengalir dan komitmen yang kurang kuat di antara pelaksana gagasan besar itu. Pertanyaannya, apakah tidak sejak awal diperhitungkan segala risikonya? Bagaimana dengan animo masyarakat untuk berkunjung ke lokasi museum? Seyakin apa penggagas museum terhadap antusiasme warga untuk berkunjung ke sana dan meramaikan museum? Terakhir: apakah situs bersejarah yang penting artinya untuk republik ini harus selalu diwujudkan dengan museum megah? Historia.id memilih tema pembangunan Museum PDRI yang terhenti ini sebagai tema laporan khusus. Ini penting karena dari beberapa museum yang dibangun pemerintah sejak 2013, sebut semisal Museum Morotai dan Museum Api Abadi di Grobogan, Jawa Tengah, proses penyelesaiannya macet. Menyisakan sejumlah pertanyaan tentang manajemen proyek yang terkesan kurang perhitungan dan lagi-lagi keseriusan pengerjaannya. Selamat membaca. Berikut ini laporan khusus museum mangkrak: Jalan Panjang Menuju Museum PDRI Menanti Museum PDRI yang Tak Kunjung Berdiri Museum PDRI Riwayatmu Kini

HADIRNYA maskot dalam suatu gelaran olahraga akbar seakan sudah jadi hal wajib. Maskot tak ubahnya ikon jati diri serta pelengkap promosi negara tuan rumah. Untuk Asian Games XVIII Jakarta-Palembang 2018, Indonesia sebagai tuan rumah menghadirkan tiga figur maskot: burung cendrawasih bernama Bhin Bhin, rusa Bawean bernama Atung, dan badak bercula satu bernama Kaka. Tradisi maskot dalam pesta olahraga se-Asia ini baru mulai di Asian Games IX 1982 Delhi, India kendati event multi-cabang ini sudah eksis sejak 1951. Adalah seekor gajah Asia ( Elephas Maximus ) jantan yang diberi nama Appu sebagai maskot pertama itu. Beberapa pihak berhaluan politis menyebutkan pesta olahraga itu sebagai “Indira Gandhi Games” atau Asian Games-nya Indira Gandhi, perdana menteri India saat itu. Appu menjadi satu-satunya maskot yang merupakan hewan hidup. Asian Games berikutnya tak pernah lagi menggunakan hewan hidup sebagai maskot sebagaimana Appu bersanding dengan simbol Jantar Matar sebagai logo Asian Games 1982. Nasib Appu yang Berakhir Pilu Nama Appu, yang berarti lucu dalam bahasa India, baru diberikan setelah dijadikan maskot. Padahal gajah balita itu nama aslinya Kuttinarayanan. Ia dijadikan maskot setelah diambil dari Cagar Alam Seijusa, Negara Bagian Arunachal Pradesh. Sosok  Appu menjadi populer setelah stasiun televisi Doordashan menayangkan Indira Gandhi sedang membelai sang gajah balita Kuttinarayanan kala berkunjung ke cagar alam itu. “Asian Games merupakan panggung pencitraan pemerintah India kepada dunia dan televisi menjadi perantaranya. Appu, si gajah yang dijadikan maskot juga dijadikan simbol sebuah negara yang maju dan sejahtera,” singkap Boria Majumdar dan Nalin Mehta dalam India and the Olympics . Sebagai maskot, Appu dilatih di Sirkus Apollo jelang Asian Games. Appu dirawat, dilatih, diajarkan berbagai gerakan, termasuk gerakan salam Namaste . Hari yang dinantikan pun tiba. Tetapi sayangnya, Appu batal tampil karena sengketa dari pihak sirkus dengan pemerintah dan Komite Penyelenggara Asian Games (AGSOC) 1982. “Tidak ada Appu yang asli dalam program (upacara pembukaan) kami. Maskotnya hanya berupa simbolis saja yang akan diterbangkan ke udara,” ujar Letjen A.M. Sethna, wakil kepala Staf Angkatan Darat India yang menjadi penanggungjawab upacara pembukaan, kepada India Scope , 15 November 1982. Sosok Appu pada akhirnya memang hanya dihadirkan dalam bentuk balon gajah raksasa yang diterbangkan ke udara pada upacara pembukaan di Stadion Jawaharlal Nehru, 19 November 1982. “Maskot ‘Appu’ bagi (masyarakat) India dianggap simbol keberuntungan dan kekuatan dalam mitos dan cerita rakyat. Appu sebagai gajah kecil lucu dan ceria dengan mata berbinar-binar jadi ikon perwujudan semangat Asian Games,” tulis Mithlesh K. Singh Sisodia dalam “India and the Asian Games: From Infancy to Maturity” dalam literatur Sport, Nationalism and Orientalism: The Asian Games . Sayang, kemudian hidup Appu berakhir sendu. Setelah gelaran Asian Games, Appu diserahkan ke Sirkus Apollo. Suratkabar India Today , 15 Agustus 1988 mengungkap, berpindahtangannya Appu ke Sirkus Apollo berdasarkan surat permintaan salah satu bos sirkus, C. Shridharan, kepada Buta Singh, ketua AGSOC. Kondisi mengenaskan Appu, gajah maskot Asian Games 1982 setelah menderita demam tinggi akibat terjatuh ke lubang septic tank sebelum akhirnya tutup usia pada 2005/Foto: The Hindu 15 Mei 2005 Tak berapa lama setelah dieksploitasi Sirkus Apollo, pemerintah menuntut Appu dikembalikan. Appu akhirnya diasuh di Suaka Margasatwa Guruvayum Devaswam Aanathavalam, Punnathurkotta, Kerala, sampai tutup usia di umur 23 tahun, 14 Mei 2005. Appu meninggal gegara demam tinggi akibat peradangan sendi dan patah tulang kedua kaki depannya. Suratkabar The Telegraph edisi India, 15 Mei 2005 menyebutkan, Appu menderita demam dan patah kaki setelah jatuh ke lubang septic tank pasca-menjadi bintang dalam sebuah festival keagamaan di Palakkad, beberapa hari sebelumnya. Nama Appu lalu diabadikan sebagai nama taman hiburan di New Delhi yang berdiri tahun 1984: Appu Ghar.

OBOR untuk upacara pembukaan Asian Games 2018 telah dinyalakan. Gempita perhelatan event olahraga multicabang terbesar Asia mulai membahana. Namun, kemeriahan di ibukota itu tak sampai ke Desa Majakerta di pesisir Indramayu, Jawa Barat. Desa seluas 2,5 kilometer persegi itu memang tak populer. Namanya sempat jadi berita ketika terjadi bencana pada 1995.

OBOR Asian Games 2018 telah dinyalakan. Sumber apinya diambil dari api abadi di Stadion Nasional Dhyan Chand, New Delhi, India dan disatukan dengan api Mrapen, Jawa Tengah. Selama 35 hari, obor ini akan diarak sepanjang 18.000 km di 54 kota di 18 provinsi di Indonesia. Pejabat pemerintah, media massa, para atlet serta masyarakat menyambutnya dengan antusias. Pawai obor ini mengingatkan pada pawai obor Asian Games tahun 1962 yang juga diadakan di Indonesia.

PAPUA, 8 Oktober 1968. Tiga orang tentara menjemput Joel Boray di kediamannya. Salah satu dari mereka mengetuk pintu rumah. Yang lain berkata: “Pak Joel Boray, ikut kami sebentar, diperiksa sebentar nanti pulang.” Tidak kuasa melawan, Joel dan kawan-kawannya terpaksa ikut. Joel Boray kena tipu. Sesampainya di markas tentara setempat, dia ditahan. Tentara mengunci mereka dalam satu ruangan dilanjutkan dengan pemukulan hingga berdarah-darah. Penganiayaan itu terjadi karena Joel nekad mengadakan demonstrasi. Dalam aksinya, Joel bersama guru-guru di Biak menolak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akan diseleggarakan pemerintah Indonesia.   “Oh tidak bisa, kami harus memilih one man one vote karena itu yang paling bagus dengan New York Agreement (Perjanjian New York)” ujar Joel dalam “Koteka Lebih Baik dari Celana” termuat di kumpulan tulisan Bakti Pamong Praja Papua suntingan Leontinne Visser dan Amaponjos Marey. Joel adalah seorang pamong praja. Dia bekerja di kantor Kabupaten Biak sebagai anggota staf. Karena menentang Pepera, dia dikurung selama empat bulan di kompleks Angkatan Laut. “Kalau diadakan pemilihan satu orang satu suara, sudah jelas rakyat Papua senang memilih merdeka sendiri. Ah, itulah rahasianya,” kenang Joel. Satu Pilihan Polemik soal Pepera berkaitan erat dengan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 1962. Pasal 18 yang mengatur tentang "pemerintah Indonesia dan penentuan nasib sendiri manyatakan rakyat Papua diberi kesempatan kebebasan memilih bergabung dengan Indonesia atau merdeka". Sementara mekanisme pemungutan suara dilakukan seturut dengan ketentuan internasional. Dalam butir (d) disebutkan, “Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita yang merupakan penduduk pada waktu pendatanganan persetujuan dan pada waktu perwujudan penentuan nasib sendiri untuk ikut serta…” Dengan kata lain, jajak pendapat rakyat Papua seyogianya diperoleh lewat mekanisme satu orang satu suara. Namun dalam praktik, pemerintah Indonesia menerapkan metode delegasi. Cara ini dianggap tepat dengan kebudayaan Indonesia, disamping kesulitan biaya untuk penyelenggaraannya. Para pemilih diwakilkan lewat Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang dihimpun dari delapan kabupaten. Sekira 800.000 penduduk Papua saat itu diwakili oleh 1026 DMP. Siasat pemenangan Pepera yang demikian itu agaknya terjadi atas sepengetahuan dan inisiasi Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Dalam otobiografinya, Amir mengakui kementerian yang dipimpinnya paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pepera. Di sisi lain, Presiden Soeharto telah berpesan agar Pepera jangan sampai gagal. Ketika berkunjung ke Irian Barat untuk meninjau persiapan Pepera, Amir mendapati kenyataan yang menohok. Sebagian rakyat Papua tidak begitu memperlihatkan simpatinya kepada Republik Indonesia. Kemungkinan kalah dalam Pepera cukup terbuka. “Bagi saya, dan juga bagi pemerintah Orde Baru, tidak ada pilihan, Irian Barat harus tetap dalam pangkuan Ibu Pertiwi,” kata Amir dalam H. Amir Machmud: Prajurit Pejuang . Mengenai sikap antipati masyarakat Papua, Amir berdalih. Menurutnya propaganda Belanda yang menjajah mereka sekian lama masih mengakar kuat. Jadi, tidak mengherankan apabila sebagian penduduk enggan bergabung dengan Republik. “Bagi saya status Irian Barat telah jelas yaitu wilayah Republik Indonesia. Sebab itu tidak perlu diperdebatkan lagi dari segi hukum internasional,” demikian pengakuan sang menteri.  Indikasi Kecurangan Kesaksian pamong praja Papua dalam buku Bakti Pamong Praja Papua menyibak rupa-rupa penyimpangan yang terjadi. Jelang Pepera, tentara yang didatangkan dari luar Papua untuk operasi “pengamanan” kian masif. Tentara memobilisasi massa untuk berpihak kepada Indonesia. Mereka dikumpulkan dalam penampungan khusus serta harus menjalani masa pembinaan. Sebagian bahkan ada yang diboyong ke Jakarta untuk menerima indoktrinasi.   “Mereka dicatat dan dianggap sebagai pejuang, kemudian dipilih oleh orang Indonesia untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera dan ikut dalam Pepera pada tahun 1969.” ungkap Dolf Faidiban yang pada saat Pepera menjabat Kepala Pendidikan Pemerintah Daerah di Jayapura. Dirk Bernardus Urus, Kepala Pemerintah Setempat di Bentuni mengatakan hal serupa. Menurutnya pemerintah Indonesia tidak mengenal kompromi ataupun menanyakan pendapat masyarakat. Katanya lagi, jika tidak menggunakan kekerasan barangkali Indonesia tidak akan memenangkan Pepera. “Pemerintah sudah menetapkan satu pilihan saja: Harus berintegrasi dengan Indonesia! Tidak ada jawaban lain.”     Senada dengan kesaksian tadi, sejarawan Belanda Pieter Droogever dalam Tindakan Pilihan Bebas!: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri menguak pengakuan sejumlah peserta pemilih yang ditunjuk secara asal. Kebanyakan berasal dari Merauke, Wamena, Biak, dan Manokwari. Mereka dipaksa untuk mempelajari jawaban yang berkenan kepada Indonesia lalu membacakannya dengan ancaman mati.   Lebih lanjut, Drooglever mengungkapkan, anggota DMP yang terjaring kemudian dikarantina dalam barak atau gedung sekolah selama berminggu-minggu. Akses mereka untuk terhubung ke dunia luar ditutup. Selanjutnya, mereka diinformasikan secara panjang lebar mengenai apa yang harus dilakukan, memilih bergabung dengan Indonesia. “Untuk mengambil hati mereka, tulis Drooglever, “Semua memiliki transistor, sebuah lampu senter, pakaian, dan sedikit uang. Semua itu barang berharga yang sangat tinggi nilainya.”