DARI putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lalu Mahkamah Agung (MA), bola panas soal polemik ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berada di parlemen. Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR, meski dalam hitungan jam kemudian, Wapres Gibran disebutkan memilih mundur dari jabatannya. Sebelumnya, 10 September 2026, aktivis hukum yang juga mantan wakil menteri Hukum dan HAM (2011-2014) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan soal keabsahan ijazah Wapres Gibran ke MK. Setelah serangkaian persidangan, pada 6 Oktober 2026 MK mengeluarkan Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang hasilnya tidak bisa menerima gugatan Denny Indrayana cs., namun MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wapres Gibran memiliki ijazah yang bisa jadi dasar penyetaraan pendidikan tamat SMA atau sederajat. Lantas pada 30 Oktober 2026, MA mengeluarkan Putusan 742 K/PTUN/2026 yang mengabulkan kasasi atas pengajuan dari H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen). Subhan Palal mengajukan kasasi atas gugatannya yang ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 21 Mei 2026. MA dalam putusannya membatalkan putusan PTUN dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wapres Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, di tengah masih berkobarnya kebakaran hutan di berbagai tempat dan unjuk rasa mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, isu soal ijazah Wapres Gibran terkesan masih landai dibicarakan parlemen. “Kobarannya” baru tampak tak lama pasca-gegernya kasus penyadapan oleh beberapa jenderal polisi, termasuk eks-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terhadap sekitar 6.000 nomor telepon, termasuk Presiden Prabowo. Tepat di Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan soal kabar bahwa Wapres Gibran menyatakan niatnya untuk mundur kepada presiden. Di hari yang sama pasca-rapat paripurna DPR, muncul pendapat anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yanuar Arif Wibowo yang disuarakan lewat poster, “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”. Akan tetapi tak lama setelah delapan fraksi “berjamaah” menyampaikan HMP, Wapres Gibran memutuskan mundur. Pada Kamis (12/11/2026) pagi, Wapres Gibran pergi ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah ada satupun wapres yang di-impeach atau dimakzulkan. Satu-satunya wapres yang pernah mundur adalah Mohammad Hatta, pada 1 Desember 1956 pasca-perbedaan pandangan politik dengan Presiden Sukarno dan penolakannya terhadap gagasan Demokrasi Terpimpin. Namun, tidak dengan negara-negara lain. Di negara seperti Amerika Serikat (AS) yang demokrasinya besar, parlemen permah beberapa kali megajukan pemakzulan terhadap wapres. Namun belum ada satupun wapres yang berhasil dimakzulkan atau dipaksa mundur dari jabatannya. Berikut beberapa wapres AS yang pernah coba dimakzulkan. Wapres AS Andrew Johnson (kiri) duduk di sebelah Presiden AS Abraham Lincoln jelang pelantikan. (loc.gov). Andrew Johnson Lahir di Raleigh, North Carolina pada 29 Desember 1808, Johnson menapaki karier politiknya dari Negara Bagian Tennessee dan kemudian ke DPR-nya AS. Namanya muncul jadi cawapres presiden petahana Abraham Lincoln untuk periode keduanya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 1864 setelah wapres sebelumnya, Hannibal Hamlin, terkendala masalah kesehatan. Pasangan Lincoln-Johnson menang mudah dari lawannya, George B. McClellan-George H. Pendleton di saat Lincoln dan pasukan Serikat sudah berada di atas angin dari pasukan Konfederasi di Perang Saudara AS (1861-1865). Namun, tak lama setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 4 Maret 1865, Senator Negara Bagian Massachusetts Charles Sumner mencoba membujuk para anggota DPR untuk mengajukan pemakzulan terhadap Johnson. Alasan moral jadi dasarnya, Wapres Johnson dianggap mabuk saat pelantikan presiden dan wapres. “Siang itu Andrew Johnson memasuki ruang Senat di Gedung Capitol untuk dilantik sebagai wapres. Setelah wapres terdahulu, Hamlin, pidato, giliran Johnson mendapat mimbar. Ia tak mampu mengontrol diri hingga membuat hadirin cemas. Ucapannya tak terdengar jelas, pesan yang disampaikan terbata-bata dengan nada suara serak dan melantur. Orang-orang yang menyaksikan menyimpulkan bahwa wapres mereka mungkin sedang sakit, mabuk, atau bahkan keduanya,” tulis Chester G. Hearn dalam The Impeachment of Andrew Johnson. Johnson memang sedang sakit beberapa hari sebelum dilantik. Ia banyak menenggak minuman brandy untuk penenang sepanjang perjalanannya ke Washington jelang dilantik. Presiden Lincoln pun merasa malu dan menginstruksikan para bawahannya agar tidak membiarkan Wapres Johnson bicara di luar ruangan supaya tak terekspos media massa kendati kemudian tetap bocor juga ke khalayak. “Charles Sumner begitu marah sampai ia mengusulkan agar wapres segera dimakzulkan. Tetapi karena DPR sedang tidak dalam sesi, ia beralih mengumpulkan kaukus Senat Fraksi Republik untuk membahas resolusi menggugat agar Johnson mundur. Para koleganya tak setuju. Mosi Sumner memang gagal namun kalangan Radikal (di Partai Republik) tak membuat Johnson lupa akan insiden itu,” tambahnya. Kelak ketika Johnson sudah menggantikan mendiang Lincoln sebagai presiden, pada 1868 Johnson justru dimakzulkan. Dia dianggap melanggar Undang-Undang Masa Jabatan dengan memecat Menteri Perang Edwin M. Stanton tanpa persetujuan Senat AS. Pun begitu pada pengambilan suara di Sidang Pemakzulan Presiden Johnson, 26 Mei 1868, hasilnya 35 suara menyatakan bersalah dan 19 tidak bersalah. Hasilnya kurang satu suara saja untuk mendongkel Johnson dari kursi AS 1 karena butuh 36 suara bersalah. Wapres AS Schuyler Colfax Jr. yang sempat tersangkut skandal suap. (loc.gov). Schuyler Colfax Dari jurnalis ke politikus. Colfax yang lahir di New York pada 23 Maret 1823 masuk ke politik dari Partai Whig. Ia kemudian beralih ke Partai Republik sebagai anggota DPR dari Negara Bagian Indiana. Pada Pilpres AS 1868, Colfax maju jadi cawapres mendampingi capres Jenderal Ulysses S. Grant dan menang mudah lantaran Jenderal Grant adalah pahlawan Perang Saudara AS. Namun, dalam Skandal Crédit Mobilier, sebuah kasus korupsi, suap, dan penipuan kontrak pembangunan proyek jalur kereta api transkontinental (1864-1867), nama Colfax turut muncul hingga diduga terlibat. Namanya terkuak dalam penyidikan bersama tiga nama anggota DPR dan lima anggota Senat. “Fernando Wood anggota DPR dari Partai Demokrat yang mewakili New York, pada 1873 mulai membahas pengajuan resolusi pemakzulan kepada Komite Yudisial terhadap Wapres Colfax, terutama dengan terungkapnya deposit misterius lain kepadanya,” ungkap David Haward Bain dalam Empire Express: Building the First Transcontinental Railroad. DPR AS kemudian sampai menindaklanjutinya kasusnya. Namun dalam pengambilan suara soal potensi apakah kemudian akan diajukan pemakzulan ke Senat, hanya 105 yang setuju sementara 109 lainnya menolak. Selain karena proses pengajuan pemakzulannya hanya berjarak beberapa pekan sebelum masa jabatan wapresnya habis, pihak-pihak yang menolak punya alasan lain. “Wapres Schuyler Colfax, terungkap ikut terlibat dalam skandal suap Credit Mobilier, tetapi ia lolos (dari pemakzulan) karena keterlibatannya terjadi sebelum ia menjadi wapres,” tulis David E. Kyvig dalam The Age of Impeachment: American Constitutional Culture Since 1960. Richard Bruce "Dick" Cheney yang menjabat Wapres AS ke-46. (NARA). Dick Cheney Richard Bruce ‘Dick’ Cheney yang lahir di Lincoln, Nebraska pada 30 Januari 1941, mulai masuk ke politik praktis sebagai anggota DPR pada 1978 dengan kendaraan Partai Republik. Satu dekade berselang, ia masuk ke eksekutif sebagai menteri pertahanan di kabinet Presiden George H.W. Bush. Ia mendampingi capres George W. Bush sebagai cawapres di Pilpres AS 2000 dan menang tipis dari lawannya, pasangan Al Gore-Joe Lieberman dari Partai Demokrat. Sekitar enam tahun pasca-Peristiwa 9/11 dan dimulainya Perang Terorisme Global (2001-2021) di Irak dan Afghanistan, anggota DPR dari Partai Demokrat Dennis Kucinich mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Wapres Cheney. Anggota DPR dari Negara Bagian Ohio itu menyematkan tiga poin utama dalam resolusinya: manipulasi ancaman senjata pemusnah massal di Irak sebagai justifikasi invasi, manipulasi relasi antara Irak dan kelompok Al-Qaeda, dan ancaman agresi terhadap Iran. Ketika pengajuan resolusinya diabaikan mayoritas anggota DPR, Kucinich mengajukannya lagi pada 6 November 2007. Meski kemudian resolusinya diterima oleh ketua Komite Yudisial John Conyers, resolusinya tak jua diajukan ke rapat-rapat DPR. Wapres Cheney yang mendengar itu hanya menertawakan dan mencemooh Kucinich. “Belakangan saya dengar bahwa Komite Yudisial ingin mengajukan resolusi dari bedebah Dennis Kucinich terhadap saya. Memangnya mereka siapa? Tidakkah orang-orang parlemen itu sadar bahwa pada akhirnya mereka bekerja untuk saya? Mungkin saya harus mengerjai Kucinich untuk memeriksa detail pajaknya atau mengirimnya dengan tiket satu arah ke Gitmo (Penjara Guantanamo, red.). Itu bisa jadi peringatan buat Conyers dan yang lain soal pemakzulan ini,” cela Cheney dalam catatan harian pribadinya yang dikutip Stuart Kresiman dalam Dick Cheney’s Diary. Resolusi Kucinich memang kemudian didukung 27 anggota Kongres (DPR dan Senat). Namun kemudian hanya diajukan ke Komite Yudisial lalu dipetieskan. “Bahkan beberapa dukungan dari anggota (partai) Republik di Kongres terhadap lawan partisan mereka gagal mendapatkan perolehan suara yang cukup untuk membawa resolusi itu ke sidang pemakzulan; justru resolusinya dikirim ke Komite Yudisial, di mana Conyers ketuanya menyimpannya agar tidak keluar lagi,” sambung Kyvig. Kamala Devi Harris, Wapres AS perempuan berdarah Afrika dan Asia. (kamalaharris.com). Kamala Harris Tampil sebagai wapres perempuan berdarah Afrika dan Asia pertama, sosok kelahiran Oakland, California pada 20 Oktober 1964 ini maju jadi cawapres dari Partai Demokrat mendampingi capres Joe Biden dalam Pilpres 2020. Lawannya, petahana Donald-Trump-Mike Pence, kalah dan Harris dilantik jadi wapres AS ke-49. Namun baru setahun menjabat, Harris diterpa pengajuan resolusi pemakzulan dari anggota DPR dari Partai Republik Lauren Boebert pada 24 September 2021. Salah satu poin resolusi pemakzulannya adalah karena dukungan Wapres Harris terhadap penarikan pasukan AS dari Afghanistan. “Politikus sayap kanan Lauren Boebert dari (negara bagian) Colorado, mendesak resolusi memakzulkan Wapres Kamala Harris karena mendukung keputusan Presiden Joe Biden untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, namun resolusinya gagal. Resolusinya hanya disalurkan ke Komite Yudisial di hari yang sama tanpa tindak lanjut,” ungkap William K. Bolt dan Scoff Kaufman dalam Impeachment in U.S. History. Dua tahun berselang, Boebert bersama Mary Miller turut mendukung resolusi lain yang diajukan anggota DPR dari koleganya di Partai Demokrat, Andy Ogles. Poin utama resolusi yang diajukan Ogles pada 12 Juni 2023 itu soal masalah keamanan di perbatasan AS-Meksiko. “Akan tetapi pengajuannya kandas ketika delapan kolega Partai Republiknya justru bergabung dengan semua anggota DPR Partai Demokrat untuk menolak pengajuannya. Pengajuan (resolusi) berikutnya pada 2024 juga gagal. Pada resolusi 2024, Ogles memasukkan poin baru karena dianggap gagal menjalankan Amandemen ke-25 dan oleh karenanya dianggap melukai kepercayaan publik karena sudah sangat jelas bahwa (Presiden) Joe Biden secara mental dan fisik sudah tidak lagi laik menjabat presiden,” tandas Bolt dan Kaufman.*

LAUT kerap hadir dalam sejarah Indonesia sebagai jalur perdagangan, medan peperangan, dan ruang persaingan kekuasaan. Di sisi lain, laut juga menjadi ruang tempat manusia berpindah, berdagang, membangun hubungan antarkelompok, bahkan membentuk kehidupan. Jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk, berbagai komunitas telah menjadikan perairan Nusantara sebagai lingkungan hidup sekaligus jalur penghubung antarpulau. Di antara komunitas tersebut terdapat Orang Laut, masyarakat yang kehidupan sosial dan kebudayaannya berhubungan erat dengan laut. Kehidupan mereka menyimpan kisah tentang cara manusia beradaptasi dengan lingkungan perairan, membangun jaringan sosial, dan mempertahankan pengetahuan maritim dari generasi ke generasi. Namun, sejarah mereka kurang mendapat tempat dalam penulisan sejarah Indonesia. Narasi sejarah maritim lebih banyak menyoroti kerajaan, pelabuhan, perdagangan, dan tokoh-tokoh besar, sementara masyarakat yang hidup di laut hanya sebagai catatan tambahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejarah Orang Laut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar pameran “Kembali ke Laut: Nomaden Laut dalam Arsip, Manuskrip, dan Literatur” (Return to the Sea: The Sea Nomad in Archives, Manuscripts, and Literature) pada November 2026. Pameran ini bagian dari rangkaian 11th MOWCAP General Meeting dan seminar internasional UNESCO bertajuk The World of Water: Sea Nomads, Documentary Heritage, and Memory of the World. “Pameran ini terselenggara berkat kolaborasi antara Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan Komunitas Sea Nomads,” ujar R. Suryagung Sudibyo Putro, Ketua Tim Pameran dan Diorama Arsip. Melalui arsip tekstual dan dokumentasi fotografi, pameran menghadirkan kehidupan masyarakat laut sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Arsip-arsip itu memperlihatkan bahwa sejarah Nusantara tidak hanya dibentuk oleh mereka yang tinggal di darat, tetapi juga oleh komunitas yang menjadikan laut sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan. Kehidupan Orang Laut Istilah Orang Laut digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang terikat kuat dengan kehidupan perairan. Dalam berbagai sumber, mereka juga dikenal dengan sebutan Bajau, Bajo, atau Badjo. Sebutan-sebutan tersebut tidak selalu berasal dari identitas yang digunakan oleh komunitas itu sendiri. Menurut sejarawan maritim Adrian B. Lapian dalam kajiannya tentang kawasan Laut Sulawesi, sejumlah kelompok yang disebut Bajau atau Bajo dalam sumber luar mengenali diri mereka sebagai Orang Sama. Komunitas ini tersebar di berbagai wilayah perairan Nusantara. Mereka memiliki pola kehidupan yang beragam, mulai dari tinggal di perahu, berpindah mengikuti sumber penghidupan, hingga menetap di permukiman pesisir atau rumah-rumah di atas air. Oleh karena itu, kehidupan Orang Laut tidak dapat dipahami melalui satu pola tunggal. Setiap komunitas memiliki pengalaman sejarah, lingkungan, dan hubungan sosial yang berbeda. Laut bagi mereka bukanlah ruang kosong yang memisahkan satu pulau dengan pulau lain. Laut justru menjadi ruang yang membentuk hubungan antarkelompok. Pengetahuan mengenai arus, musim, angin, lokasi penangkapan ikan, dan jalur pelayaran menjadi keterampilan hidup yang diwariskan. Pengetahuan tersebut memungkinkan masyarakat laut bertahan sekaligus berinteraksi dengan komunitas pesisir, pedagang, dan kekuasaan politik di sekitar perairan mereka. Sejarah Orang Laut memperlihatkan bahwa mobilitas merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Perpindahan melalui laut tidak berarti meninggalkan tempat tinggal. Bagi komunitas laut, bergerak ke wilayah perairan lain merupakan cara mempertahankan kehidupan dan membangun hubungan sosial. Orang Laut dalam Arsip Pameran “Kembali ke Laut” menampilkan keberagaman arsip koleksi ANRI. Dokumentasi fotografi memperlihatkan kehidupan masyarakat laut secara lebih konkret, sementara arsip tekstual menggambarkan bagaimana mereka dicatat dan dipahami oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia. Sejumlah foto memperlihatkan perahu-perahu masyarakat Bajo di Sumbawa, rumah perahu Orang Laut di Jambi dan Riau, serta permukiman masyarakat di atas air. Salah satunya foto Perahu Bajo di Pantai Kampung Nelayan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tahun 1930. Ada pula dokumentasi rumah perahu Orang Laut di Kuala Tungkal, Jambi, dan permukiman masyarakat laut di Sumatra bagian selatan. Foto-foto tersebut memperlihatkan bahwa perahu memiliki fungsi lebih dari alat transportasi. Perahu merupakan ruang domestik sekaligus tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, batas antara ruang tinggal dan ruang pelayaran lebih cair dibandingkan kehidupan masyarakat di daratan. Dokumentasi lain menampilkan potret orang laut di Indragiri, Riau, serta aktivitas nelayan di Kampung Bojo, Kabaena, Sulawesi Selatan. Ada pula foto orang sedang menebarkan jala di laut. Rangkaian foto tersebut mengenai hubungan masyarakat dengan perairan, mulai dari tempat tinggal hingga kegiatan ekonomi. Arsip foto memiliki arti penting karena menghadirkan aspek kehidupan yang tidak ditemukan dalam laporan tertulis. Melalui gambar, pengunjung dapat mengamati bentuk perahu, konstruksi permukiman, pakaian, aktivitas menangkap ikan, dan lingkungan tempat masyarakat laut hidup. Selain foto, pameran juga menampilkan arsip tekstual yang mencatat masyarakat laut dalam administrasi kolonial. Salah satunya Laporan I. van den Boogart kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg mengenai pengambilalihan Bangka pada 1803. Dokumen tersebut memuat keterangan tentang komunitas maritim yang tinggal di perahu dengan penghidupan menangkap ikan. Di dalamnya juga terdapat informasi mengenai kepemimpinan komunitas maritim dan hubungan dengan Kesultanan Palembang. Arsip lain berupa Memorie Padt Brugge tahun 1862, memuat keterangan mengenai kelompok Bajau, Badjoes, Wadjoes, atau Bwadjoes. Dokumen tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang memiliki keterampilan pelayaran dan menjalin hubungan dengan penduduk di kawasan pesisir. “Salah satu arsip yang menarik perhatian dalam pameran ini adalah Memorie Padt Brugge tahun 1862, yang memuat catatan mengenai keberadaan masyarakat Badjoes atau Bajoe. Kelompok ini digambarkan sebagai komunitas pelaut yang aktif menjelajahi sejumlah wilayah perairan, mulai dari Manado, Gorontalo, Kepulauan Togian, Makassar, Bone, Filipina, hingga Bungku. Catatan ini memperlihatkan luasnya jangkauan mobilitas masyarakat Bajau pada abad ke-19. Laut menjadi ruang yang menghubungkan berbagai kawasan, memungkinkan mereka membangun jaringan pelayaran dan interaksi dengan masyarakat pesisir di berbagai wilayah,” jelas Suryagung. Selain itu, pameran ini menghadirkan catatan mengenai Kampung Baroe tahun 1861 yang menyinggung kunjungan pejabat kolonial, keberadaan pemimpin adat, serta rencana pembangunan tempat penyimpanan batu bara. Catatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat laut tidak terpisah dari perkembangan administrasi dan kepentingan ekonomi kolonial. Mereka berada dalam hubungan yang terus berubah dengan kekuasaan yang berusaha mengatur wilayah perairan. Sementara itu, surat dari Acting Governor Sunda Kecil kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kematian sejumlah orang Bajau di Sagu pada 15 Juli 1952 memperlihatkan sisi lain kehidupan masyarakat laut. Dokumen tersebut mencatat persoalan kesehatan dan kesulitan hidup, termasuk malaria, kudis, dan kelaparan. Arsip ini penting karena menunjukkan bahwa sejarah masyarakat laut juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan, kerentanan sosial, dan hubungan mereka dengan kebijakan pemerintah. Perahu Bajo di Pantai di pantai kampung nelayan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tahun 1930. (ANRI). Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut Adrian B. Lapian dalam Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, menguraikan hubungan antara masyarakat laut, aktivitas pelayaran, dan dinamika kekuasaan di kawasan perairan. Lapian mengingatkan bahwa istilah Orang Laut, bajak laut, dan raja laut perlu dipahami secara hati-hati. Ketiganya tidak dapat disamakan karena masing-masing merujuk pada kedudukan dan aktivitas yang berbeda dalam kehidupan maritim. Orang Laut merujuk pada komunitas yang kehidupannya berpusat pada laut. Sementara itu, bajak laut berkaitan dengan aktivitas perompakan di perairan. Adapun raja laut berhubungan dengan kekuasaan atau pengaruh politik atas wilayah perairan tertentu. Sekitar abad ke-19, ketiga istilah tersebut memperlihatkan kompleksitas dunia maritim, yang tidak hanya berisi aktivitas perdagangan dan pelayaran, tetapi juga persaingan kekuasaan, keamanan, dan penguasaan jalur laut. “Bajak laut pada abad ke-19 juga dirangkul oleh sejumlah kerajaan dan raja laut untuk membantu menjaga keamanan wilayah perairan dari ancaman kolonialisme Barat,” jelas Suryagung. Pembedaan ini penting karena sumber-sumber kolonial menggunakan istilah yang tidak selalu menggambarkan identitas maupun kehidupan masyarakat secara utuh. Komunitas yang memiliki kemampuan berlayar dan bergerak di laut, misalnya, dipandang dengan kecurigaan oleh penguasa kolonial, terutama ketika mobilitas mereka sulit diawasi. Padahal, kemampuan berlayar dan pengetahuan mengenai wilayah perairan merupakan keterampilan hidup masyarakat maritim. Mobilitas Orang Laut tidak dengan sendirinya menunjukkan aktivitas perompakan. “Bajak laut sangat bergantung pada siapa yang melihat dan dari sudut pandang mana ia dinilai. Orang yang dianggap bajak laut oleh Belanda bisa jadi merupakan pahlawan bagi kerajaan pribumi karena membantu melawan kekuatan kolonial. Jadi, label bajak laut tidak selalu menggambarkan tindakan kriminal semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan pada zamannya,” tegas Suryagung. Pandangan Lapian membantu menempatkan Orang Laut dalam konteks sejarah yang lebih luas. Mereka bukan sekadar kelompok yang berpindah-pindah di perairan, melainkan bagian dari dunia maritim yang memiliki sistem pengetahuan, hubungan sosial, dan dinamika kekuasaan. Membicarakan sejarah Orang Laut berarti memperluas cara memahami sejarah Indonesia sebagai negara kepulauan. Sejarah nasional sering kali disusun dengan menjadikan kota, kerajaan, pelabuhan, dan pusat pemerintahan sebagai titik utama pembahasan. Padahal, kehidupan masyarakat yang bergerak di antara pusat-pusat tersebut turut membentuk jaringan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Orang Laut memperlihatkan bahwa laut merupakan ruang hidup yang membentuk pengetahuan, identitas, dan hubungan antarmanusia. Melalui pengalaman komunitas ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Nusantara membaca perubahan musim, mengenali jalur pelayaran, memanfaatkan sumber daya laut, serta membangun hubungan dengan kelompok lain. Sejarah mereka juga penting untuk melihat bagaimana masyarakat maritim berhadapan dengan perubahan politik dan ekonomi. Sejak masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan administrasi, pengawasan wilayah, dan pengelolaan sumber daya memengaruhi kehidupan komunitas laut. Arsip mengenai hubungan Orang Laut dengan Kesultanan Palembang, catatan pejabat kolonial, hingga laporan mengenai kematian masyarakat Bajau pada 1952 memperlihatkan perubahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Pembahasan Orang Laut juga berkaitan dengan upaya memahami keragaman identitas masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan dalam arsip belum tentu sama dengan sebutan yang digunakan oleh komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sejarah perlu memperhatikan asal-usul istilah, konteks pencatatan, serta suara masyarakat yang menjadi subjek sejarah. Pameran ANRI memberikan kesempatan untuk melakukan pembacaan semacam itu. Arsip tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif masa lalu, tetapi juga sumber untuk merekonstruksi pengalaman kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan ruang dalam narasi sejarah. Tentu saja, arsip kolonial memiliki keterbatasan. Sebagian besar dokumen dibuat oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan administrasi, pengawasan, atau pelaporan. Oleh karena itu, kehidupan Orang Laut yang terekam di dalamnya telah melalui sudut pandang pembuat arsip. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, dokumen-dokumen tersebut perlu dibandingkan dengan manuskrip, literatur, penelitian antropologi, dan pengetahuan yang diwariskan oleh komunitas itu. Melalui arsip-arsip tersebut, pengunjung diajak melihat bahwa sejarah maritim tidak hanya berbicara tentang kapal besar, perdagangan antarpulau, atau kerajaan yang menguasai jalur pelayaran. Ada pula sejarah masyarakat yang menjadikan perahu sebagai rumah, laut sebagai halaman, dan pengetahuan pelayaran sebagai bekal untuk mempertahankan keberlangsungan hidup komunitasnya.*

HAMPIR seratus kader Partai Komunis Indonesia (PKI) mendatangi Kotagede, Yogyakarta pada 11 Desember 1924. Mereka hendak menghadiri Kongres III PKI yang dihelat 11-17 Desember 1924. Kongres itu jelas tak luput dari pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Kendati digelar tertutup, beberapa poin kesepakatan kongres bocor dan jadi perhatian penguasa. Bahkan, turut tersebar di berbagai media massa sebelum kongres itu rampung. “Meskipun agenda kongres itu dirahasiakan, akan tetapi turut diketahui fokus utama pembahasannya adalah tentang bagaimana para komunis menyebarkan pengaruh yang lebih besar terhadap serikat-serikat buruh pribumi...sebuah konferensi besar yang melibatkan semua serikat buruh di Hindia Belanda dijadwalkan digelar Jumat depan, yang juga diperkirakan akan berjalan selama beberapa hari,” kata artikel “Het P.K.I.-Congres te Djokja” di suratkabar Bataviaasch Nieuwsblad edisi 15 Desember 1924.

INSTITUSI Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah terguncang. Sejumlah jenderal polisi atas perintah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, petinggi partai politik, pengusaha, pemimpin media massa, hingga aktivis. Selain diberhentikan secara tidak hormat, para jenderal polisi pelaku penyadapan terancam pidana makar dengan hukuman maksimal hukuman mati. Kasus penyadapan pernah bikin heboh pada masa Presiden Habibie. Ketika Habibie menggantikan Soeharto, muncul desakan kuat untuk mengadili Soeharto. Untuk itulah Habibie menugaskan Jaksa Agung Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad Ghalib mengusut perkara Soeharto. “Di era Presiden B.J. Habibie, masalah Pak Harto memang terus menerus mencuat ke permukaan. Menjadi bulan-bulanan opini publik. Pelbagai pemeriksaan dilakukan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Pemeriksaan sudah berlangsung terus-menerus, namun hasil penyelidikannya belum juga rampung sementara berkembang pemikiran untuk menyelesaikan kasus Pak Harto,” sebut Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage dalam Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang: Percik Pengkhianatan dan Hujatan. Pada 9 Desember 1998, Ghalib menginterogasi Soeharto selama tiga jam. Celakanya, entah dari mana, pembicaraan telepon antara Ghalib kepada Habibie yang melaporkan soal pemeriksaan Soeharto bocor ke publik. Isi transkripnya dimuat oleh Majalah Panji Masyarakat, Edisi 17 Februari 1999. Berikut ini cuplikan kutipan pembicaraannya. “Kalau Bapaknya [Soeharto] berapa jam?” Habibie menanyakan durasi pemeriksaan Soeharto kepada Ghalib. “Tiga jam lebih,” jawab Galib. “Ya udah, cukup,” kata Habibie. “Iya, tapi kan kalau cuma dua jam juga nanti orang, wah, sandiwara apa lagi nih,” kata Ghalib. Setelah rilis ke media massa, transkrip percakapan Habibie-Ghalib itu menggemparkan publik. Rekaman pembicaraan itu beredar dalam bentuk kaset. Dari pembicaraan itu, orang menyimpulkan bahwa Habibie telah disadap. Selain itu, Habibie disebut setengah hati menyelesaikan proses hukum terhadap Soeharto. Kecaman bertubi-tubi pun dialamatkan kepada pemerintahan Habibie. “Memang, penyadapan telepon itu menjadi delik aduan dan tidak dibenarkan hukum. Tetapi, di situlah ada hikmah yang bisa diketahui masyarakat luas, kalau selama ini masyarakat menganggap pemeriksaan Soeharto bohong-bohongan, sekarang terkonfirmasi,” kata Amien Rais, tokoh Reformasi yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Bali Post, 22 Februari 1999. Habibie dan Ghalib membantah pemberitaan Panji Masyarakat maupun kaset rekaman suaranya yang beredar luas. Namun, Habibie dalam beberapa kesempatan memperlihatkan sikap mendua, tidak membenarkan tetapi tidak menampik. Menurutnya, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh intelijen ABRI atas seizin dari Panglima ABRI. Di luar itu, penyadapan adalah perbuatan melanggar hukum yang tak bisa ditoleransi. “Bagaimana kita melaksanakan demokrasi, bagaimana kita melaksanakan reformasi, bagaimana bisa meningkatkan kualitas yang esensial, kalau yang begini kita toleransi,” kata Habibie di depan Keluarga Besar Korps Pembangunan Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Bali Post, 24 Februari 1999. Berita tentang sanggahan Presiden Habibie atas kasus penyadapan yang melanda dirinya. (Bali Post, 24 Februari 1999). Sementara itu, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menolak tegas bila ABRI dikaitkan dengan isu penyadapan Presiden Habibie. Menurutnya, kemampuan sadap-menyadap bukan hanya dimiliki lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun ABRI. Wiranto memastikan alat-alat penyadapan dijual bebas di Singapura dan Hong Kong. Badan Intelijen ABRI (BIA) tidak pernah diinstruksikan untuk menyadap percakapan pejabat negara. “BIA tidak ada instruksi, tekad atau itikad sama sekali untuk mengadakan penyadapan terhadap pejabat negara. Ini supaya ada klarifikasi karena ada kecenderungan seakan-akan tuduhan bahwa intelijen ABRI-lah yang perlu dicurigai,” tandas Wiranto. DPR menuntut klarifikasi Habibie. Meskipun kasus penyadapan ini dianggap sebagai skandal, beberapa anggota fraksi memberikan dukungan moral kepada Habibie. Andi Mattalatta, ketua Fraksi Karya Pembangunan, mengatakan bahwa pemanggilan Habibie ke DPR belum diperlukan. Alasannya, dalam pembicaraan itu tidak terlontar ucapan atau perintah dari Presiden Habibie kepada Jaksa Agung Andi Ghalib untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Soeharto. “Penyadapan ini pasti ada tujuan politisnya, yakni ingin menjatuhkan Habibie. Kan tidak fair kalau begitu caranya dan sangat berbahaya jika para penyadap ini nanti jadi presiden. Bisa jadi, semua gerak-gerik rakyat akan diinteli, sehingga kita tidak punya kebebasan lagi,” ujar Andi Mattalatta dalam Majalah Parlementaria, No. 26, 1999. Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Penguasa menyebut penyadapan ini semakin membuktikan bahwa upaya Habibie untuk menyelidiki kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Soeharto betul-betul sandiwara belaka. Bantahan Habibie tidak punya makna apa-apa, terlebih setelah terbukti bahwa suara dalam rekaman tersebut memang suara Habibie dan Ghalib. “Pihak-pihak tertentu tatkala itu mendesak supaya DPR segera meng-impeach Habibie karena pelanggaran TAP MPR yang dilakukannya,” tulis Tjipta Lesmana. Soeharto sendiri tidak tersentuh proses hukum atas kasus-kasus yang menjeratnya. Faktor kesehatan menjadi alasan ditangguhkannya pemeriksaan terhadap Soeharto. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terbit pada 11 Oktober 1999. Soeharto urung dimajukan ke pengadilan. “Rekaman pembicaraan telepon yang diduga antara Habibie dan Ghalib, tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh akan penyelidikan tersebut, dan bahwa Soeharto malah mendorong agar mencegah kemungkinan orang lain main hakim sendiri. Dan tak heran pula jika penyelidikan Ghalib tidak menghasilkan bukti bahwa Soeharto memperoleh kekayaan lewat cara-cara yang tidak benar,” sebut sejarawan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik. Penyadapan terhadap Habibie dilakukan dengan cara menyembunyikan mikrofon kecil yang dipasang di ruang kerja kepresidenan. Hingga Habibie lengser dari jabatan presiden, pelaku penyadapan tidak terungkap. Sementara itu, skandal penyadapan Habibie membuat Panji Masyarakat diburu pembeli. Setelah terbit, majalah ini diborong habis sehingga harus dicetak ulang. Kabarnya, Wakil Pemimpin Umum Panji Masyarakat Uni Zulfiani Lubis sampai dijemput paksa ke Mabes Polri. Namun, siapa narasumber yang membocorkan rekaman percakapan itu tak pernah dibeberkan. “Saya tidak bisa memberitahukannya, sebab ini berkaitan dengan kode etik jurnalistik,” katanya seperti dikutip Bali Post, 22 Februari 1999. Kasus penyadapan Habibie masih misteri. Siapa pelakunya, sampai saat ini tidak terungkap. Hingga 27 tahun berselang, kasus penyadapan terjadi lagi terhadap Presiden Prabowo yang dilakukan oleh petinggi Polri.*

TIGA jenderal polisi “kena gebuk” Presiden Prabowo Subianto karena tersangkut penyadapan terhadap berbagai pihak, termasuk presiden. Para jenderal itu kini sudah dijadikan tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya dijerat tiga pasal berlapis yang berkaitan dengan penyadapan atau akses ilegal terhadap sistem elektronik, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 32 UU ITE. Listyo juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden –posisinya untuk sementara dipercayakan kepada Letjen TNI Ariyo Windutomo. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, bisa saja pasal tentang makar turut ditambahkan seandainya dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan indikasinya. Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan ada tindakan yang mengarah ke sana.

MEGAWATI Soekarnoputri dianugerahi gelar profesor kehormatan oleh Fakultas Strategi Pertahanan jurusan Ilmu Pertahanan di bidang Kepemimpinan Strategis Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta pada 11 Juni 2021. Penganugerahan ini melengkapi sembilan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) yang disandang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. Dengan pengukuhan itu, Megawati menjadi salah satu tokoh yang menyandang gelar terbanyak. Namun, jauh sebelumnya, ada seorang tokoh yang memiliki gelar lebih banyak, yakni Moestopo yang memiliki 18 gelar. “Kalau kita meminta dia menulis namanya secara lengkap maka tanpa ragu-ragu dia akan menulis: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan), Profesor, Doktor, OS, ORTH, OPDENT, PROSTH, PEDO/DHE/BIOL./PANC., Bapak Publistik Ilmu Komunikasi, Bapak Ilmu Kedokteran Gigi Indonesia, Bapal Ilmu Bedah Rahang Indonesia, Penyandang Maha Putera Utama dan Pengawal Pancasila,” tulis Pikiran Rakyat, 20 Februari 1986.

PASANGAN capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir di acara Mata Najwa. Anies blak-blakan menceritakan di balik pertemuan yang menggagalkan Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat, sebagai calon presiden. “Nama itu tidak ditolak tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu,” kata Anies. Puncaknya pada hari Selasa sore. Pertemuan berakhir dengan Demokrat dipersilakan bila mau melakukan opsi-opsi lain. Sudah selesai tidak ada kesepakatan. “Di situ Tim 8 terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras bahkan sampai gebrak meja,” kata Anies. Politik memang keras hingga gebrak meja. Karena intrik politik pula Jenderal TNI M. Jusuf pernah menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto.

SETAHUN lebih Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto diburu polisi. Dia buron setelah namanya santer diberitakan terlibat dalam kasus teror bom dan pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, yang menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp30 miliar kepadanya dalam kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Kematian Syafiuddin membuat publik terhenyak. Dia ditembak di siang bolong pada Juli 2001. Pelaku yang mengendarai sepeda motor mengaku diberi perintah oleh Tommy. Dua orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Marguerite S. Robinson mencatat dalam The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia, kedua pelaku mendapatkan senjata dari Tommy Soeharto dan dibayar masing-masing 10.500 dolar atau sekitar Rp100 juta. Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob menuduh Tommy sebagai dalang pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Dia mengerahkan anak buahnya, yang juga dibantu Markas Besar Kepolisian Indonesia, untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap Pangeran Cendana itu.

KABAR duka datang dari dunia hiburan. Aktris senior Nani Widjaja meninggal dunia di RS Fatmawati, Jakarta, pada 16 Maret 2023. Beberapa hari lalu ia dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas. Aktris berusia 78 tahun itu sempat menjalani perawatan di ruang ICU. Nani Widjaja dikenal sebagai aktris peran yang bermain dalam banyak film dan sinetron. Wanita kelahiran Cirebon, 10 November 1944 ini kian tersohor saat berperan sebagai tokoh emak dalam sitkom (sinetron komedi) Bajaj Bajuri beberapa tahun silam. Ia beradu akting dengan tokoh utama Mat Solar (Bajuri) dan Rieke Diah Pitaloka (Oneng). Debut Nani dimulai dalam film Linda (1958). “Ketika duduk di bangku SMP, ia diterima jadi pemain pembantu dalam Darah Tinggi (1960). Setahun kemudian mendapat peran utama dalam Di Balik Dinding Sekolah,” sebut Apa Siapa Orang Film Indonesia. Film garapan Rd. Ariffien (sutradara) dan Kotot Sukardi (penulis naskah) ini berkisah tentang kehidupan anak-anak dari keluarga miskin yang harus sekolah sambil kerja dan berhasil.

SUATU hari pada Mei 1957, Sumitro Djojohadikusumo menemui Sutan Sjahrir, ketua umum Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan mantan perdana menteri, di kediamannya di Jalan Jawa, Jakarta. Dia mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan gerakan di daerah. Saat itu, dia giat mendorong otonomi daerah. Sejak menjadi menteri keuangan (1952–1953), dia telah merasakan adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sewaktu ditugaskan menyusun anggaran pertama Republik Indonesia, Sumitro mengeluhkan kecilnya anggaran untuk daerah. Dia memperjuangkan supaya ada undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah agar lebih banyak dana yang disalurkan ke daerah. Namun, birokrasi dan kepentingan pusat menghalangi. “Dalam hati Sumitro mengeluh, ‘mereka berkuasa, dan hendak menguasai daerah melalui anggaran’,” tulis Hendra Esmara dan Heru Cahyono dalam biografi resmi Sumitro Djojohadikusumo, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang.

KAMIS, 8 November 1945. Surat kedua dari Komandan Divisi ke-5 India Jenderal Mayor E.C. Mansergh itu datang begitu tiba-tiba dan langsung dibaca oleh Gubernur Jawa Timur, R.M.T.A. Soerjo. Isinya Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28–30 Oktober 1945. Tak lupa dia mengumbar lagi ancaman bahwa kota Surabaya yang telah dikuasai oleh para perampok (looters) secepatnya akan diduduki oleh militer Inggris. “Pada akhir surat, sang jenderal meminta Gubernur Soerjo datang ke kantornya pada 9 November 1945,” ungkap sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Pertempuran Surabaya.

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Kali ini, dalam pidato pembukaan pertemuan Puncak Bisnis Asia Afrika di Jakarta Convention Center, 23 April 2015, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Jokowi menandaskan, “Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh berpaling dari penderitan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka.” Sehari sebelumnya, Jokowi bertemu Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, yang menyebut Jokowi sebagai sahabat bangsa Palestina. Rami tersanjung dengan dukungan bangsa Indonesia dan komitmen Presiden Jokowi, yang sejak kampanyenya telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina.