Hasil pencarian

LEE Kuan Yew, sosok yang mentransformasi Singapura, negara kecil bersumber daya alam nyaris nol menjadi pemain besar ekonomi dunia tersebut, meninggal dunia pada usia 91 tahun. Perdana menteri Singapura, yang berkuasa dari tahun 1959 sampai 1990 tersebut meninggal karena penyakit pneumonia. Namun bagi sebagian orang, kematian Lee Kuan Yew adalah jalan menuju kebebasan dari tirani. Beberapa bersuara mengomentari kepemimpinan pragmatis, atau dalam istilah yang lebih keras, ‘kediktatoran terselubung’ Lee Kuan Yew selama dirinya berkuasa. Di balik menara pencakar langit dan kekuatan finansial Singapura, bentuk-bentuk otoriterianisme mewujud. “Dia akan selalu diingat sebagai diktator yang berhasil mempertahankan lapisan tipis demokrasi dan khayalan besar akan pemerintahan hukum sampai akhir hayatnya,” tulis Tan Wah Piow, seorang eksil Singapura sejak tahun 1976 yang bermukim di London kepada freemalaysiatoday.com (23/3). Sebelum jadi eksil di London, Tan adalah Presiden Serikat Mahasiswa Universitas Singapura (sekarang Universitas Nasional Singapura, NUS). Pada 1974, dia ditangkap dan diadili karena aktivitasnya menuntut demokrasi dan keadilan sosial yang transparan bagi kaum buruh dianggap mengganggu keamanan nasional. Kasusnya diyakini penuh rekayasa. Sempat dijatuhi hukuman setahun penjara, dia lalu pergi ke Inggris pada 1976 dan menjalani hidup dalam pengasingan. Pada 1987, Tan kembali jadi sosok antagonis ketika dia dituduh pemerintah sebagai otak konspirasi gerakan Marxis di Singapura melalui gereja Katolik. Sekali lagi, pemerintah Singapura melaksanakan operasi pengamanan dengan nama Operation Spectrum . " Operation Spectrum menangkap 22 orang di antara para pengacara, mahasiswa, dan para pekerja Gereja Katolik. Mereka dipenjarakan di bawah Internal Security Act (ISA) yang melenyapkan proses hukum dan hak mereka untuk membela diri di depan pengadilan," tulis Clement Mesenas dalam Dissident Voices: Personalities in Singapore’s Political History . Melalui ISA, pemerintah Singapura telah melakukan pembersihan terhadap kekuatan-kekuatan penentang pemerintahan yang telah dikuasai oleh partai yang didirikan Lee, People′s Action Party (PAP). Hak-hak sipil dan kebebasan pers kerap ditekan. ISA di Singapura awalnya diperkenalkan oleh Malaysia ketika Singapura bergabung pada 1963. Sejarawan Singapura dari Universitas Oxford, P.J. Thum, merujuk pada dokumen yang dikeluarkan pemerintah Inggris, mengemukakan bahwa alasan merger Malaya dan Singapura tahun 1963 adalah sebuah trik politik yang dirancang oleh Inggris, PAP, dan pemerintah Malaya untuk memberangus kaum komunis Singapura melalui ISA. Pada 2 Februari 1963, ISA diteken dan Operation Coldstore dilaksanakan. Targetnya adalah menangkapi orang-orang kiri Singapura, terutama rival dari PAP yang juga partai oposisi, Barisan Sosialis. Total 133 orang ditahan, beberapa menjalani hidup di pengasingan. Setelah Singapura berhasil dikuasai PAP dan Lee Kuan Yew berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara ‘bersih’, maka merger menjadi tidak ada artinya lagi. Singapura berpisah, dan laju politik Lee Kuan Yew tidak terhadang lagi sampai beberapa dekade setelahnya. “Jika alasan pembentukan Malaysia melalui merger antara Federasi Malaya dan PAP adalah untuk menetralkan oposisi politik di Singapura, lalu ketika oposisi itu sudah tidak ada, apa lagi alasan rasional bagi keduanya untuk tetap meneruskan merger tersebut?” ujar Thum mengomentari keluarnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, sebagaimana dikutip dari theonlinecitizen.com (23/3). Selama berkuasa, Lee Kuan Yew memang pragmatis. Kematian di hari tua yang tenang mungkin adalah salam terakhir dan hadiah yang pantas untuk sosok yang telah memberikan begitu banyak untuk negaranya. Setelah Lee Kuan Yew tiada, dunia kini bisa menilai warisan besarnya untuk Singapura dengan beragam sudut pandang. “Dengan kematian, kebenaran tentang dirinya akan terungkap. Beruntung orang yang sudah tiada tidak bisa lagi menuntut atas dasar pencemaran nama baik untuk membungkam kritik, seperti yang kerap dengan cepat dia lakukan semasa hidupnya,” tambah Tan yang saat ini tinggal di London, masih dalam statusnya sebagai eksil.*

DI bawah Lee Kuan Yew, Singapura membuat peraturan Internal Security Act (ISA), yang mengizinkan pemerintah menahan seseorang tanpa proses hukum dengan dalih keamanan nasional. Meski kemajuan ekonomi Singapura mencitrakan wajah liberal layaknya negara-negara dunia pertama, nyatanya Singapura masih menjunjung langkah represif dalam menghadapi aspirasi warganya sendiri. “Meskipun ada pemilu berkala yang dilaksanakan dengan jujur, dan peraturan pemilu yang masih mengizinkan semua partai untuk berpartisipasi (kecuali Partai Komunis), adanya penyitaan agenda sosial dan politis oleh elite pemimpin memiliki arti masyarakat telah disingkirkan secara efektif dari partisipasi politik,” tulis Stephen Mccarthy dalam The Political Theory of Tyranny in Singapore and Burma . Setidaknya telah dua kali ISA diteken dan meninggalkan trauma bagi mereka yang menjadi korbannya. Pertama pada tahun 1963 ( Operation Coldstore ), dan kedua tahun 1987 ( Operation Spectrum ). Pemerintah mengambil dalih pembersihan atas upaya-upaya subversif gerakan kiri dalam kedua kasus tersebut. Operation Coldstore secara efektif menumpas gerakan kiri, sekaligus rival-rival politik Lee dari Barisan Sosialis, beberapa bulan sebelum pemilihan umum 1963 dilaksanakan. Karena itulah para korban tersebut meyakini apa yang menimpa mereka adalah sebuah tindakan keji yang murni politis. “Nyatanya ada penahanan tanpa pengadilan melalui ISA, sistem hukum yang mengolok-olok konsep daripada sebuah hukum itu sendiri. ISA adalah hukum di luar hukum itu sendiri. Saat kamu ditahan di bawah ISA, kamu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun,” ujar Lim Hock Siew pada 2009, sembari mengingat ketika dia dipermainkan oleh petugas hukum kala meminta kejelasan soal penangkapannya di tahun 1963. Said Zahari, tahanan politik lainnya menceritakan bagaimana kondisi keras di dalam tahanan. Mulai dari kebingungan soal status tahanan mereka, aksi mogok makan untuk menolak kerja paksa, sampai depresi yang menyebabkan upaya bunuh diri Lim Chin Siong, rival utama Lee dalam berebut pengaruh politik di Singapura sebelum dia ditahan. “Kami menentang sistem berdasarkan prinsip. Kami, sebagai tahanan politik, seharusnya tidak diperlakukan layaknya kriminal biasa seperti ini,” tulis Said Zahari dalam otobiografinya The Long Nightmare: My 17 Years as a Political Prisoner . Salah satu korban lain dari gaya kepemimpinan Lee adalah Chia Thye Poh, yang mendekam di penjara selama 32 tahun. Pada 1966, saat sebagai anggota parlemen dari partai Barisan Sosialis menggelar aksi protes terhadap keputusan pemerintah untuk memisahkan diri dari Malaysia. Menurutnya PAP dan Lee Kuan Yew ada di belakang keputusan itu dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah menggunakan ISA untuk menangkap dia dan kawan politiknya. Chia dijebloskan ke penjara dan mendekam di sana sampai tahun 1998. Setelahnya, Barisan Sosialis tersingkir dari peta politik Singapura. Laju Lee dan PAP tak tertahankan. Pada tahun 1987 ketika ISA kembali dilaksanakan, Lee mendapat kecaman karena kembali dengan semena-mena menangkapi warganya sendiri. Pada 2010, Teo Soh Lung, salah satu korban penangkapan itu mengatakan Lee telah menciderai keadilan dengan menahan dirinya tanpa pengadilan. Dan sudah saatnya sejarah kelam itu diajarkan kepada anak muda. “Anak-anak muda penasaran tentang masa lalu Singapura dan mereka juga ingin tahu tentang apa yang terjadi pada 1987 dan 1988, yakni soal penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan 24 orang di bawah ISA, juga pengasingan dari banyak orang lainnya,” tuturnya dalam memoarnya Beyond the Blue Gate: Recollections of a Political Prisoner  seperti dikutip dari theonlinecitizen.com (24/3).*

MENILIK sejarah, Partai Golkar beberapa kali mengalami konflik internal dan perebutan pengaruh. Golkar semula dengan nama Sekber Golkar, berdiri pada 20 Oktober 1964. Ia disokong 97 organisasi kekaryaan, lalu mengembang hingga 201 organisasi. Pilar utamanya adalah Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) –dikenal dengan sebutan Trikarya. Golkar ikut Pemilu 1971 dan menang, sehingga melegitimasi kuasa Soeharto. Andil terbesar untuk kemenangan Golkar berasal dari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), Pertahanan dan Keamanan (Hankam), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga pemikir kebijakan yang berkantor di Tanah Abang. Namun, usai pemilu 1971, mereka malah tak akur. David Reeve, sejarawan asal Australia, menduga ada persaingan antarkelompok di Golkar. “Mungkin saja terjadi persaingan antara kelompok Ali Moertopo dan aliansi Hankam-Korpri; gesekan antara Hankam dan Korpri; persaingan antarsejumlah jenderal senior dari masing-masing kelompok ini, di mana semua jenderal menikmati akses sangat dekat dengan presiden; dan ketegangan sipil militer pada semua tingkatan,” tulis David dalam Golkar: Sejarah yang Hilang . Ali Moertopo, asisten pribadi Presiden Soeharto, lekat peranannya dalam pembentukan dan eksistensi CSIS. Menurut Leo Suryadinata, sejarawan National University of Singapore, persaingan dan saling berebut pengaruh dalam Golkar tercermin dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 1973. Munas membicarakan beberapa hal tentang ciri Golkar, antara lain kekuasaan di Jakarta, dominasi militer, dan perebutan kekuasaan di berbagai kelompok. Trikarya dan Korpri menginginkan kursi ketua umum, sedangkan Hankam dan CSIS saling sikut untuk membatasi pengaruh satu sama lain. Konflik Hankam dan CSIS bahkan muncul secara tersirat dalam pertunjukan sandiwara di sela-sela Munas. Berlakon “Raden Wijaya, Raja Majapahit”, sandiwara mengisahkan kemenangan Raden Wijaya atas tentara Khubilai Khan. “Mungkin ini dipersiapkan oleh kelompok Hankam yang mencoba mempermalukan kelompok Tanah Abang untuk memperlihatkan bahwa Hankam mempunyai pengaruh yang besar di Golkar,” tulis Leo dalam Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Hankam berhasil menghambat kelompok CSIS-Ali Moertopo yang sebelumnya mendominasi Golkar dengan terpilihnya Mayjen Soekowati sebagai ketua umum. Soekowati wafat pada tahun yang sama, dan posisinya diganti Kolonel Amir Murtono. Pada saat bersamaan, Rahman Tolleng, seorang tokoh muda Golkar, menggagas Golkar agar menjadi partai modern. Dia berpendapat Golkar harus lepas dari militer dan birokrasi. Bagi dia, militer dan birokrasi ibarat alat bantu peluncur untuk satelit. “Saat satelit sudah berada di orbit, alat bantu itu harus dilepaskan,” kata Rahman, dikutip dw.de . Gagasan Tolleng jadi polemik. Dia mendapat serangan dari kelompok Hankam dan Korpri. “Dalam tubuh Golkar sendiri banyak yang mencurigai Tolleng sebagai orang PSI. Apalagi korannya di Bandung senantiasa mengkritik pemerintah,” tulis Francois Raillon dalam Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia . PSI adalah singkatan dari Partai Sosialis Indonesia. Sepakterjang Tolleng di Golkar berakhir setelah Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Golkar menganggapnya terlibat Malari sehingga memecatnya.*

BADAN ruang angkasa Amerika Serikat (NASA) menyiapkan dua wahana luar angkasa, Voyager 1 dan Voyager2 , dengan tujuan awal mempelajari planet Jupiter dan Saturnus. Namun, para peneliti juga mempertimbangkan potensi Voyager sebagai wahana penjelajah sistem tata surya yang belum diketahui; yang mungkin akan menjadi kontak pertama manusia dengan kehidupan di luar bumi. Karena itu, sembilan bulan sebelum peluncuran Voyager , NASA meminta Carl Sagan, astronom kenamaan Universitas Cornell, menyusun tim khusus yang bertugas menyiapkan agar wahana Voyager juga berfungsi sebagai “pembawa pesan untuk peradaban ekstraterestrial.” Tim memutuskan Voyager akan membawa musik terbaik, galeri foto, dan suara-suara kehidupan baik alami maupun artifisial. Semuanya direkam dalam piringan suara yang terbuat dari emas, VoyagerGolden Record . Sagan dan timnya menuliskan pengalaman mereka sebagai para pembuat keputusan seleksi dalam buku Murmurs of Earth , terbit tahun 1978. Dalam proses seleksi tersebut, musik gamelan dari Jawa muncul sebagai salah satu usulan. Judulnya Puspawarna , yang liriknya dibuat oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV dari Surakarta (1853-1881), untuk mengenang istri dan selirnya. Puspawarna terkenal di Jawa Tengah dan biasanya dimainkan untuk menyambut pangeran masuk ke istana. Penggagasnya adalah Robert E. Brown, seorang etnomusikolog asal Amerika yang pernah merekam musik Puspawarna secara langsung pada 1971 di keraton Paku Alaman. “ Puspawarna (beragam warna bunga) merujuk pada simbol selera Hinduisme orang-orang Jawa. Namun layaknya bunga, ia juga simbol yang dapat diinterpretasikan sebagai mekarnya dua wujud krusial dalam pembentukan materi tata surya di masa awal penciptaan; bintang-bintang dan galaksi,” tulis David Darling dalam Deep Time . Puspawarna dimainkan Tjokrowasito (K.P.H. Notoprojo), maestro gamelan Indonesia di masanya. Lahir 17 Maret 1909 di Yogyakarta, kariernya sebagai musisi gamelan naik ketika ditunjuk sebagai pemimpin gamelan Paku Alaman tahun 1962. Tahun 1971, dia pindah ke California untuk mengajar gamelan di Institut Seni California dan mencetak generasi-generasi pertama musisi gamelan di Amerika. Dia meninggal dunia di usia 98 tahun di Yogyakarta, pada 2007. “Lou Harrison menghormati jasa-jasa Pak Cokro dengan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya. Juga mengusulkan sebuah bintang untuk dinamai dari nama Pak Cokro,” tulis Elon Brinner dalam Music in Central Java: Experiencing Music, Expressing Culture . Lou Harrison adalah komposer kenamaan Amerika yang juga salah satu murid Tjokrowasito. Pada 1983, sebuah bintang baru di rasi Andromeda dinamakan “Wasitodiningrat”, merujuk nama Tjokrowasito ketika dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung oleh Paku Alaman. “Ini bukan hanya satu-satunya hubungan antara Pak Cokro dan luar angkasa. Ketawang Puspawarna yang dimainkan atas arahannya terpilih menjadi salah satu musik yang dikirim ke luar angkasa dalam wahana Voyager tahun 1977 yang mewakili peradaban manusia di jagat raya,” tambah Brinner. Puspawarna yang berdurasi 4 menit 43 detik dicantumkan bersama karya musisi dari berbagai benua di Timur dan Barat. Ia bersanding dengan karya-karya klasik gubahan Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Total durasi musik adalah 90 menit. Piringan emas juga memuat pesan-pesan sapaan dari 55 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia: “Selamat malam, hadirin sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di lain waktu.” Pengisi suaranya bernama Ilyas Harun. Kedua wahana Voyager diluncurkan pada 1977. Keduanya memuat piringan emas dengan konten yang sama. Saat ini, Voyager 1 menjadi benda buatan manusia yang terjauh. Posisinya sekarang ada di wilayah interstellar , yang merupakan sebuah ruangan luas di antara sistem tata surya dan bintang-bintang. Jaraknya sejauh 19 miliar kilometer dari Bumi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan wahana Voyager ditemukan makhluk asing dari peradaban luar bumi. Karena itu, Voyager lebih sering dianggap sebagai kapsul waktu yang mungkin akan ditemukan kembali oleh peradaban manusia di masa depan.

BUKTI-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah banyak terungkap. Komisi Nasional HAM pada 2012 yang lalu juga telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran berat HAM peristiwa 1965 ke Kejaksaan Agung. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah atas tragedi kemanusiaan itu. Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden berjanji akan “menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu termasuk 1965.” Tapi harapan menipis saat Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember lalu, menyatakan pemerintah tak akan meminta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu. “Dari pertimbangan tersebut, saat diskusi film Jagal bersama Joshua Oppenheimer di Den Haag pada 22 Maret 2013, kami bersepakat akan memberikan tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, koordinator sekretariat International People’s Tribunal 1965 (IPT 65), pada peluncuran situs 1965tribunal.org , di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta (17/12). Tekanan internasional itu berupa Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965), yang akan dilaksanakan pada Oktober 2015 di Den Haag, Belanda, bertepatan dengan setengah abad peristiwa 1965. Untuk sampai ke sana, sekretariat IPT 65 bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyintas, pegiat HAM, akademisi, peneliti, seniman, jurnalis, mahasiswa, dan berbagai tokoh masyarakat serta aktivis prodemokrasi nasional dan internasional. Sekretariat IPT 65 di Indonesia dan Belanda akan mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen masa lalu, materi audiovisual, pernyataan para saksi atau testimoni dan alat bukti lain yang akan dipresentasikan dalam sidang. “Segala macam testimoni terkait masalah 65 dapat dikirim pada situs IPT, dan nanti akan ada tim yang mengolah,” ujar Saskia Eleonora Wierenga, koordinator peneliti IPT 65,  yang juga penulis buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Prosedur IPT 1965 berupa sidang HAM formal, bukan sidang kriminal yang menuntut seseorang atas dakwaan melakukan perbuatan pidana. Melainkan penuntut akan mendakwa negara Indonesia agar bertanggungjawab secara moral dan hukum berdasarkan bukti-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersebar luas dan sistematis pasca 1965-1966. Majelis hakim akan melakukan penghakiman dengan menguji bukti-bukti dan membangun rekam sejarah yang akurat dan sahih sebagai dasar untuk memberikan putusannya. Pembacaan putusannya akan dilaksanakan pada 2016 di Jenewa, Swiss. Menurut Nursyahbani, yang telah bersedia menjadi hakim adalah Elizabeth Odio Bonito, mantan ketua majelis hakim pengadilan internasional Yugoslavia, dan Helen Jarvis, mantan hakim pengadilan internasional Kamboja. IPT 65 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sepanjang 2015 yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan para penyintas serta keluarganya. Pengadilan Rakyat Internasional 1965 pada akhirnya akan menciptakan iklim politik di Indonesia, dimana HAM diakui dan dihormati.*

KAKEK berusia 75 tahun itu sabar menunggu. Wajahnya sudah banyak berubah sejak pertemuan terakhir sekira satu setengah tahun silam. Senyum lepas menyungging di bibirnya yang kini tak ditemani gigi ketika dia akhirnya kedatangan tamu yang ditunggunya. Selain sibuk di organisasi Ratu Adil (Rakyat Bersatu Bertindak berdasarkan Agama dan Ilmu), Efendi Saleh, kakek tadi, dan keluarganya sedang aktif menuntut ganti-rugi kepada Yayasan Saint Carolus. Menurutnya, sebagian lahan RS Carolus di jalan Salemba merupakan lahan rumah neneknya, Nyi Metrasari Raden Sukaesih, di mana dulu dia ikut tinggal, yang diambil paksa penguasa Orde Baru. “Kita lagi sedang berperkara,” katanya sambil tertawa kecil. Kisah persengketaan keluarganya dengan Yayasan Saint Carolus menyeruak tak lama setelah Prahara 1965. Pada masa pemerintahan Sukarno, Yayasan Saint Carolus meminati lahan tempat tinggal neneknya yang terletak persis di samping RS Saint Carolus. Yayasan lalu melakukan berbagai upaya. Setelah upaya membeli tak berhasil, yayasan pernah berusaha menukar guling lahan milik neneknya dengan lahan di Jalan Raden Saleh, Jakarta. “Itu sudah ada surat-suratnya, mau dikasih,” ujar Efendi. Tapi upaya yayasan itu selalu bertepuk sebelah tangan. Sukaesih tak pernah tertarik melepas lahannya. Meski tak jelas apa alasannya, penolakan yang memercikkan bibit api dalam sekam itu sangat mungkin terkait dengan faktor historis lahan itu yang kisahnya membentang 40 tahun ke belakang dari saat itu. Pada 1926, bersama adiknya yang bernama Poeradisastra (ayah sastrawan Saleh Iskandar Poeradisastra atau lebih dikenal dengan Buyung Saleh), Sukaesih ikut ambil bagian dalam pemberontakan petani melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Cilegon. “Dia (Poeradisastra, red .)yang mendapat tugas mengorganisasi orang dari Ciamis ke Banten,” kata Saleh. Suami ketiga Sukaesih, seorang tentara Belanda bernama Johannes Hermanus Philippo, diam-diam ikut bersumbangsih dengan memberi bantuan. Tapi dia ketahuan dan dipecat sementara Sukaesih di-Digul-kan. Peran itulah yang membuat pemerintah republik kemudian membalas jasa Sukaesih dengan penghargaan sebagai perintis pergerakan kemerdekaan. Selain itu, negara memberinya sebidang tanah di Jalan Minangkabau. Sementara itu, tanah di Jalan Salemba Raya 35 merupakan hibah dari seorang pegawai Departemen Pekerjaan Umum. Oleh Sukaesih tanah di Manggarai dijadikan usaha toko bahan bangunan, sementara yang di Salemba seluas 800-an meter persegi untuk tempat tinggal. Tanah yang bentuknya memanjang ke belakang itu berdampingan dengan kantor dan gudang milik BAT (British American Tobacco) di sebelah kanan dan RS Saint Carolus di sebelah kirinya. Efendi dan orangtuanya ikut tinggal di situ. Kamar Efendi menempati bagian belakang bungalo yang terletak paling belakang. Teman-temannya biasa main ke situ. Efendi aktif membantu perguruan silat yang didirikan ayahnya. Perguruan silat yang didirikan Adang Saleh (ayah Efendi) itu bernaung di bawah Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Mereka biasa berlatih di halaman rumah atau lapangan di belakang Perguruan Rakyat yang terletak di samping gudang BAT. Perguruan Rakyat menjadi tempat Efendi sekolah dan Sukaesih bekerja sebagai bendahara. Menurut Ruth McVey dalam Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution , para pemimpin PNI Batavia mendirikan perguruan itu pada 1928. Tanah itulah, termasuk milik Sukaesih, yang diminati Yayasan Saint Carolus. Yayasan kemungkinan membutuhkannya untuk memperluas rumahsakit. “Carolus punya rencana banyak, sejak lama itu. Tapi kebentur sama kita,” ujarnya. G30S, yang diikuti oleh perubahan peta politik nasional, ikut mengubah keadaan di daerah itu. Semua yang “berbau” kiri dan Sukarnois mulai “diburu” dan “digebuk”. Mahasiswa antikomunis, antara lain dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menjadi aktor terpenting. Tentara memasok segala kebutuhan mahasiswa. Pihak-pihak antikomunis ikut mendukung. “Nasi bungkus untuk mahasiswa itu keluar dari dapurnya Saint Carolus. Karena saya bersebelahan, saya tahu keluarnya nasi bungkus itu,” kata Efendi. Sekira 1966, anak-anak KAMI menggerebek rumah Sukaesih dan memasangi sebuah plang bertuliskan: Ikut Gerwani Djakarta Raja. “Plang itu dirobohin sama anak-anak,” kata Efendi. Efendi sendiri selamat karena sebelumnya sudah diberitahu akan adanya aksi oleh salah seorang anggota KAMI yang sering nongkrong di rumahnya. “Waktu adik saya mau dibawa sama mereka, yang bela anak-anak GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, red .).” Rumah dan isinya pun menjadi acak-acakan dan banyak yang hilang. “Semua ijazah, semua keterangan saya habis dibakar anak-anak KAMI itu,” katanya. Bukan hanya itu, kamar Efendi pun digali. “Katanya saya menimbun senjata.” Efendi terpaksa melarikan diri hingga ke Bali. Sempat bergonta-ganti pekerjaan dalam pelariannya, dia akhirnya tertangkap sekitar tahun 1969. Ayahnya juga kena tahan lima tahun. “Padahal PKI juga bukan, dia justru PNI,” kata Efendi. Berita tentang rumah neneknya sudah tak diketahuinya lagi. Selepas dari tahanan rezim Orde Baru pada 1979, Efendi hanya tahu neneknya sudah meninggal dan sebelumnya pindah ke Cipinang. Lahan rumah neneknya telah menjadi bagian RS Carolus. Bagaimana ceritanya lahan Carolus membesar bahkan hingga ke lahan Perguruan Rakyat, dia tak tahu. “Perguruan Rakyat itu yang sekarang jadi kamar mayatnya Saint Carolus; asrama perawat itu dulunya lapangan di depan rumah saya,” ujarnya. Efendi hanya tahu sedikit dari teman-temannya, “habis Laskar Arief Rahman Hakim menggerebek itu diserahkan kepada PMKRI.” Kini, keluarga Efendi menuntut haknya. "Kenapa yang lain dapat ganti rugi, keluarga saya tidak?” ujarnya. Tapi Yayasan Carolus bersikukuh sudah membeli tanah itu dari sebuah yayasan yang beralamat di Jalan Salemba Raya 35. Sengketa itu pun beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Ada panggilan kepala desa, lurah. Penduduk setempat yang tua-tua tau bahwa memang kita pernah tinggal di situ. Saksi-saksi banyak,” jelasnya. “Semua diambil sama Carolus. Itu negara yang ngasih, negara juga yang ngambil, atas nama negara tapi sebenarnya bukan negara,” tutupnya.*

SEPAK terjang Priyatna Abdurrasyid di dalam Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) akhirnya menghasilkan banyak musuh di kalangan Angkatan Darat. Banyak pejabat perusahaan negara dan militer berlindung di balik orang-orang kuat seperti Sukarno atau Jenderal Yani yang tak sadar dijadikan tameng oleh mereka. Sementara itu Operasi Budhi yang keras melawan korupsi pun mengusik perasaan presiden ketika Direktur Perusahaan Dagang Negara Harsono Reksoatmodjo diperiksa atas tuduhan menggunakan wewenangnya untuk mendirikan perusahaan pribadi. Orang dekat presiden itu dituduh telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Priyatna ingat suatu sore dia sampai harus meminta nasihat Menteri Pertama Djuanda ketika tugas mengharuskannya menangkap Harsono. Priyatna tak takut, tapi gamang lantaran tak ingin melukai hati sang presiden. “Waktu saya lapor (Djuanda, red. ), dia sambil tiduran baca koran bilang, ‘ya sudah tangkap saja!’,” kata Priyatna kepada Historia , meniru komentar Djuanda. “Katabelece” Djuanda, yang juga dikenal anti-korupsi itu jadi modal keberanian Priyatna menahan Harsono. Buntut dari penangkapan itu, Nasution dan wakilnya di Paran, Wiryono Prodjodikoro (Mahkamah Agung) dipanggil presiden ke Istana Bogor. Waperdam Soebandrio menceramahi keduanya bahwa apa yang diributkan itu sama sekali tak penting. Persaingan politik antara Angkatan Darat dan PKI di tingkat nasional ikut melemahkan Operasi Budhi/Paran. Lawan-lawan politik Nasution membisikkan kepada presiden bahwa Operasi Budhi merupakan tunggangan Nasution untuk menghimpun kekuatan guna menyaingi presiden. Tak lama berselang, Soebandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budhi pada Mei 1964. Presiden menggantikannya dengan lembaga baru, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar). Priyatna kembail fokus di Kejaksaan setelah bubarnya Operasi Budhi/Paran. Namun tekadnya membantu pemberantasan korupsi tak pernah surut. Ketika rezim berganti, dia kembali mendapat kepercayaan untuk itu dengan masuk ke dalam Tim Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut dibentuk pemerintahan Soeharto untuk merespon kritik skandal korupsi yang menghampiri pemerintahannya. Koran Indonesia Raya di bawah Mochtar Lubis mempelopori kritik itu dengan berita-berita mengenai kasus korupsi di Pertamina. “ Mark up biaya Pertamina waktu itu sudah keterlaluan,” ujar Priyatna. Menurutnya, selama memeriksa kasus korupsi di Pertamina itu dia sempat memeriksa Ibnu Sutowo dan Haji Taher. Priyatna sangat terbantu menjalankan tugasnya karena adanya kerjasama dari Indonesia Raya . Dari koran itulah TPK banyak mendapatkan informasi. Belakangan, oleh oknum-oknum di sekitar Presiden Soeharto bantuan Indonesia Raya itu justru diputarbalikkan dengan tuduhan bahwa Priyatna berusaha membocorkan pemeriksaan kepada media massa. Menurutnya, modus korupsi di Pertamina kala itu juga sangat beragam. Dia mendapati, pada 1968, oknum di Pertamina ketahuan melakukan penggelembungan harga ketika diminta Pertamina membeli rumah mantan PM Ali Sastroamidjojo seharga Rp35 juta. Oknum itu meminta Ali menandatangani kwitansi dengan harga yang sudah dilipatgandakan, sebagai bukti sah jual-beli. Ali Sastroamidjojo menolak.   Keterlibatannya memeriksa skandal Pertamina membuat Priyatna jadi musuh penguasa. Jaksa Agung Sugih Arto bilang kepadanya, “Pak Harto marah soal Pertamina,” ujarnya menjelaskan kejadian ketika dia diminta mendampingi jaksa agung menghadap presiden. Karena suap penguasa tak berhasil meluluhkan hatinya, teror akhirnya yang mendatanginya. Bentuknya beragam. Tapi yang paling diingat Priyatna, ketika suatu siang seorang jenderal pengusaha tiba-tiba memasuki ruangan kantornya sambil melempar pistol. “Darah saya naik. Ok, kita duel di luar kantor sebagai laki-laki,” ujarnya kepada Historia.id sambil mempraktikkan tangannya menarik laci untuk mengambil pistol simpanannya. “Lari dia, nggak berani,” sambungnya sambil terkekeh. Usai mendampingi Jaksa Agung Sugih Arto ke Bina Graha, Priyatna sadar dirinya sudah tak dikehendaki penguasa. Dia akhirnya mengundurkan diri dan memilih melanjutkan studi. “Saya langsung teringat akan ucapan Alamsyah Ratu Prawiranegara, komandan saya di Sumatera Selatan, yang menirukan ucapan Pak Harto, ‘Si Priyatna itu apaan, mau periksa-periksa orang’,” ujarnya dalam otobiografinya.*

SALAH satu memorabilia yang dipamerkan di Taman Tino Sidin di Yogyakarta adalah kuitansi pinjaman uang sebesar Rp7 juta untuk penyelesaian rumah. Jangka waktu pinjaman selama satu tahun tanpa bunga. Kuitansi tanggal 20 November 1981 itu ditandatangani penerima pinjaman: Tino Sidin. Yang menarik, pemberi pinjaman itu orang nomor satu Republik Indonesia: Presiden Soeharto. Tino tinggal di Yogyakarta, tetapi lebih banyak bekerja di Jakarta. “Belum punya rumah sendiri. Lucu ya! Padahal kenalan saya orang gede-gede,” kata Tino Sidin dalam Apa & Siapa  Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982. Tino berpetuah tentang hidup sederhana. “Jangan ngoyo cari duit, dulu kita lahir juga tidak membawa apa-apa.” Menurut arsitek Bambang Eryudhawan, cerita pinjaman itu berawal ketika Tino diundang ke Cendana (rumah Soeharto) mengantar Agus Prasetyo, siswa TK di Probolinggo yang menjadi juara melukis di Tokyo Jepang. “Saat berpisah, Pak Tino menyisipkan kertas ke Pak Harto dengan isi ingin jumpa pribadi. Pada November 1981 bisa jumpa pribadi. Lantas dapat pinjaman itu, untuk uang muka kredit rumah,” kata Bambang Eryudhawan kepada Historia . Tino Sidin lahir di Tebingtinggi, Sumatra Utara, 25 November 1925 dari orangtua keturunan Jawa. Sejak kecil dia berbakat menggambar. Ketika pendudukan Jepang, dia menjadi kepala bagian poster kantor penerangan Jepang di Tebingtinggi. Setelah Indonesia merdeka, selain sebagai anggota Polisi Tentara Divisi Gajah Dua Tebingtinggi, dia menjadi guru menggambar di SMP Negeri Tebingtinggi. Dia bersama Ismail Daulay mendirikan Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Medan pada 1945. Kuitansi pinjaman uang sebesar Rp7 juta dari Presiden Soeharto kepada Tino Sidin. (Dok. Bambang Eryudhawan). Bersama dua orang temannya, Nasjah Djamin dan Daoed Joesoef, Tino merantau ke Yogyakarta. Mereka bergabung dengan Seniman Indonesia Muda, membuat poster-poster perjuangan. Dia juga bekerja sebagai pegawai bagian kesenian di Kementerian Pembangunan Pemuda (1946-1948) dan bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade 17 (1946-1949). Tino kembali ke kampung halaman dan menetap di Binjai. Dia aktif di dunia pendidikan dan kesenian dengan menjadi guru Taman Siswa Tebingtinggi, ketua Palang Merah Remaja Kabupaten Langkat, dan ketua ASRI Binjai. Tino kemudian kembali ke Yogyakarta. Setelah belajar di ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Yogyakarta, dia mendirikan Pusat Latihan Lukis Anak-anak (1969-1977). Sementara itu, kawannya Daoed Joesoef menjadi menteri P&K (Pendidikan dan Kebudayaan). “Banyak orang yang naik, karena temannya naik. Saya mungkin begitu juga,” kata Tino. Tino pun mengisi acara Gemar Menggambar di TVRI pada 1978. Pekerjaannya sebagai pendidik “menggambar” menasional. Sejak 1980, dia menjadi penatar guru gambar tingkat TK dan SD seluruh Indonesia. Program ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan, bukunya Gemar Menggambar sebanyak 6 jilid disahkan menjadi buku pegangan guru SD seluruh Indonesia. Popularitas Tino melambung seantero negeri. “Ketika dia dibawa Daoed Joesoef meninjau ke Kalimantan Selatan (1979) masyarakat setempat mengelu-elukan Tino lebih dari sang menteri,” tulis Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982. “Anak-anak, pramuka, ibu-ibu berebutan mengeroyok. Petugas keamanan kewalahan.” Popularitas itulah yang membuatnya dilirik sutradara untuk membintangi film Nakalnya Anak-Anak (1980). “Pernah nama awak dipasang segede gajah di poster film, padahal awak hanya muncul lima menit di film itu,” kata Tino. Tino menikah dengan Nurhayati pada 1950 dan dikaruniai lima orang anak perempuan. Dia meninggal pada 29 Desember 1995.*

DI sudut ruang pamer Erasmus Huis, Jakarta, di mana sekira 60 foto orang Jawa-Suriname dipamerkan dari 20 September-15 November 2014, film pendek berjudul Javaanse Jongen: Its Way of Life diputar berulang-ulang. Soundtrack- nya lagu pop Jawa-Suriname berjudul “Lagu Tentrem”, dinyanyikan Stanlee Rabidin yang juga tokoh sentral film tersebut. Dalam pameran ini juga tersedia belasan buku mengenai Jawa-Suriname yang bisa dibaca pengunjung. Tahun 2015, genap 125 tahun migrasi orang Jawa ke Suriname, koloni Belanda. Mereka menjadi pekerja kontrak di perkebunan sebagai pengganti budak yang dilarang tahun 1863. Sebelum mereka, pekerja kontrak berasal dari India-Britania, yang banyak ulah dan menuntut upah besar. Gelombang pertama imigran dari Jawa datang pada 1890. Mereka, berjumlah seratus orang Jawa, ditempatkan di Marienburg, perkebunan tebu terbesar di Suriname. Periode 1890-1916, rerata orang Jawa datang ke Suriname berjumlah 700 orang per tahun. Jumlahnya berlipat pada 1916 setelah pekerja kontrak India-Britania tak lagi dipakai. Pekerja kontrak dari Jawa meneken kontrak kerja selama lima tahun. Gajinya 60 sen untuk pekerja pria dan 40 sen untuk pekerja perempuan. Setelah kontrak selesai, mereka diizinkan pulang ke Jawa. Jika ingin menetap, mereka diberi uang 100 gulden dan sepetak tanah. Kehidupan kuli kontrak mengenaskan. Pemerintah tak menyediakan sarana pendidikan. Pemerintah khawatir, jika mereka menjadi pandai, mereka keluar dari perkebunan dan bekerja di kota. Johannes Coenraad Kielstra, mantan wakil jaksa di Hindia Belanda yang jadi gubernur Suriname (1933-1944), membuat kebijakan baru terhadap pekerja kontrak. Dia ingin membuat Suriname menjadi lebih berasa Asia. Imigran yang datang tidak ditempatkan langsung di perkebunan, melainkan disiapkan desa-desa khusus. Di desa ini, para imigran, termasuk dari Jawa, berhak membuat aturan sipil sendiri dan mengembangkan budaya asli mereka. Hingga jelang Perang Dunia II, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30 ribu orang. Tercatat 7.684 orang kembali ke Jawa ketika perang berakhir. Gema kemerdekaan Indonesia sampai ke Suriname. Muncul keinginan kembali ke Jawa karena mereka merasa seperti di pengasingan. Namun mereka juga dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Pemerintah Belanda memberi waktu dua tahun kepada orang Jawa untuk memilih kewarganegaraan: warganegara Indonesia atau Belanda. Situasi politik Suriname pun mendukung hal ini. Partai politik bisa dibentuk berdasarkan etnis. Orang Jawa membentuk dua partai: Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) dan Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI). KTPI, dipimpin Iding Soemita, memiliki komitmen memperbaiki nasib orang Jawa di Suriname dan menganjurkan anggotanya menjadi warganegara Indonesia. Sementara PBIS, dengan pentolannya, Salikin Hardjo, menganjurkan pendukungnya memilih warganegara Belanda. Ketika Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949, Salikin ditunjuk sebagai wakil masyarakat Jawa di Suriname. Pendirian Salikin berubah setelah pengakuan kedaulatan. Dia mendirikan Jajasan ke Tanah Air (JTA) pada Mei 1951, yang mendorong orang Jawa Suriname kembali ke Jawa. Dalam waktu singkat dia berhasil menghimpun 2.000 keluarga. Pemerintah Indonesia menerima permintaan JTA dengan syarat repatriasi tidak ditujukan ke Jawa karena sudah padat. Pemerintah memberi lahan seluas 2.500 hektar di daerah Tongar, sebelah utara Pasaman, Sumatra Barat. Mereka tiba di Tongar dengan kapal Lengkoeas pada 1954 dan mendirikan desa. Asa membangun kehidupan yang lebih baik di negeri asal, buyar. Mereka menghadapi kesulitan keuangan. Tanah juga sulit diolah. Beberapa dari mereka akhirnya memilih kembali ke “tanah pengasingan”. “Hanya hutan. Tak ada rumah, tak ada tempat buang hajat. Hanya barak besar yang disediakan. Setiap keluarga diberi jatah 4x4 meter. Tahun 1959, kami pindah ke Padang, sebab keadaan di sana tidak aman. Dan bulan Oktober 1964, kami memutuskan pulang kembali ke Suriname,” ujar Roemdjinah Wagina Soenawi, seperti dikutip Yvette Kopijn dan Harriette Mingoen dalam Stille Passanten: Levensverhalen van Javaans-Surinaamse Ouderen in Nederland . Karena kesulitan itu, Salikin kena hujat. Orang Jawa di Suriname pun memutuskan tidak pulang ke Indonesia dan memilih menjadi warganegara Belanda.*

SANOESI Hardjadinata, gubernur Jawa Barat (1951-1957), rupanya ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan KAA. Demi kesuksesan hajatan bangsa-bangsa Asia-Afrika itu, Sanusi membentuk tim panitia lokal pun yang diketuai dirinya sendiri. Tim panitia lokal itu beranggotakan 14 orang dari lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat. Tugas tim panitia lokal KAA meliputi persiapan akomodasi, ruangan rapat, kendaraan, telekomunikasi, alat keperluan konferensi, hingga urusan konsumsi bagi para delegasi KAA. Ada 14 hotel, 15 tempat istirahat swasta, 8 gedung pemerintah dan 8 rumah milik Palang Merah Indonesia disediakan untuk menampung 1.300 peserta KAA. Pada setiap wisma penginapan peserta KAA juga telah disiagakan klinik pengobatan dengan dukungan 3 dokter, 3 juru rawat, 6 mobil ambulan.Tak hanya itu, 10 kamar khusus di rumah sakit St. Borromeus juga sudah dipesan, persiapan apabila sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Untuk membawa delegasi dari penginapan ke tempat konferensi, panitia lokal KAA menyiapkan 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, lengkap dengan sopirnya yang berjumlah 230 orang. Agar mobil tetap bisa berjalan, panitia lokal telah menimbun stok bahan bakar bensin sebanyak 175 ton liter. Bandung tak ingin gelap gulita saat perhelatan akbar itu dilangsungkan. Maka pasokan listrik ke kota Bandung pun ditambah, dengan membatasi pemakaian listrik di Jakarta dan Bogor. Generator-generator listrik cadangan sudah dipasangkan di gedung Merdeka, gedung Dwi Warna, kantor gubernur, gedung Swarga dan Hotel Orient. Bukan hanya delegasi pemerintahan dari Asia dan Afrika yang datang ke Bandung, wartawan mancanegara pun turut serta untuk meliput peristiwa bersejarah itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, panitia menyediakan press room di gedung Dwi Warna dengan 2 kamar besar dan 6 ruangan kecil. Ruangan pers lebih besar juga tersedia dia gedung Merdeka, lengkap dengan barnya. Kantor Pos Telepon dan Telekomunikasi (PTT) menyediakan 20 frekuensi pesawat Morse bagi kantor-kantor berita yang hadir. “Para delegasi dan wartawan akan dapat mengkawatkan 100.00-200.000 kata setiap hari dari kantor pos, telegraf dan telepon,” catat majalah Berita KAA , No. 2, April 1955. Berikut ini adalah susunan tim panitia lokal KAA di Bandung, Jawa Barat: Ketua: Sanoesi Hardjadinata Sekretaris: Rd. Djoekardi Seksi Penginapan dan Makanan: R.S. Wangsadikoesoemah Seksi Keamanan: Memet Tanumidjaja Seksi Rapat: R.A. Kartadibrata Seksi Bangunan dan Ruangan: Ir. S. Santosa Seksi PTT: Leiwakabessy Seksi Protokol: R. Kartasa Wargadiradja Seksi Hiburan: R.O. Martakoesoemah Seksi Pameran: R.A. Hirawan Wargahadibrata Seksi Wanita: Emma Soemanegara Seksi Listrik: H.A. Petrus Seksi Kesehatan: Dr. M.H.A. Patah Seksi Penerangan: Osa Maliki

MOMENTUM bersejarah seperti KAA adalah peristiwa berharga bagi jurufoto mana pun. Kehilangan momentum dapat berarti kehilangan kesempatan mengabadikan sejarah dalam lembaran foto yang mereka bikin. Tak aneh jika para pewarta foto sampai harus berdesakan dan saling berebut untuk mendapatkan posisi terbaiknya saat memotret para delegasi KAA di Bandung, 18 April 1955. Terlebih ketika pemimpin perhelatan akbar bangsa Asia Afrika itu adalah Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Kedatangan Sukarno selalu dinanti para pekerja media. Seperti diberitakan oleh majalah Berita KAA , no 3 April 1955, demi mendapat gambar terbaik, dua pewarta foto hampir saja terlibat baku pukul. Ceritanya bermula ketika seorang pewarta foto dari Republik Rakyat Tiongkok tak terima kena sikut seorang fotograper Amerika. Wartawan yang tak diketahui namanya itu sedang bersiap mengambil gambar Sukarno, namun wartawan Amerika yang tubuhnya lebih besar menyenggol dan menyikutnya. Tak terima kena sikut dan tergeser dari posisi terbaiknya, mereka pun beradu mulut bahkan nyaris saling jotos. “ You know, I come from Great United States of America ,” kata pewarta foto berkebangsaan Amerika yang bekerja untuk National Broadcasting Hongkong itu, berlagak sombong. Tak ingin kejadian berlarut-larut, Mohammad Sabur, pengawal Presiden Sukarno turun tangan melerai mereka. Tak lama setelah kejadian, seorang anggota seksi penerangan KAA membisiki pewarta foto Amerika itu kalau lawannya berasal Peking, Tiongkok. Dia pun meminta maaf dan bergegas pergi. Dua wartawan tadi merupakan bagian dari puluhan wartawan dari berbagai negara sudah tiba beberapa hari menjelang KAA. Sejak awal April 1955, untuk mempermudah urusan mereka, panitia lokal di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat Sanoesi Hardjadinata sudah menyediakan press room di gedung Dana Pensiun dengan dua kamar besar dan enam ruangan kecil. Sementara itu di gedung Concordia sudah disediakan ruangan pers lebih besar, lengkap dengan barnya. Untuk keperluan pengiriman berita, Kantor Pos Telepon dan Telekomunikasi (PTT) Bandung menyediakan 20 frekuensi pesawat morse bagi kantor-kantor berita yang hadir. “Para delegasi dan wartawan akan dapat mengkawatkan 100.00-200.000 kata setiap hari dari kantor pos, telegraf dan telepon,” catat majalah Berita KAA , no 2 April 1955.*

NATURALIS asal Inggris, Alfred Russel Wallace, menjejakkan kakinya di Makassar antara September-November 1856. Sebelum menyambangi mengumpulkan serangga atau burung –dan beberapa spesimen makhluk hidup lainnya– dia menuliskan kekagumannya akan kota itu. Makassar dalam gambaran Wallace adalah kota tercantik yang dibangun pemerintah Belanda di bagian timur Nusantara: rumah-rumah penduduk Eropa, Tionghoa dan pribumi ditata dengan elok; jalan-jalan disiram setiap sore hampir tak ada debu; sampah-sampah dikelola dengan baik. “Jalan-jalan dijaga agar bersih dari sampah, pipa-pipa bawah tanah membawa semua kotoran dan mengalirkan ke saluran penampungan terbuka. Air kotor akan masuk ke penampungan saat arus pasang dan hanyut saat surut,” tulis Wallace dalam The Malay of Archipelago. Dari mana Makassar dan kota ini bermula? Pada 1669, ketika Belanda menundukkan kerajaan Gowa dan memaksa Sultan Hasanuddin sebagai raja menandatangani perjanjian Bongaya, semua benteng dihancurkan. Kecuali benteng Ujung Pandang (saat ini dikenal sebagai Benteng Rotterdam) yang letaknya tepat di pesisir pantai Losari. Benteng Rotterdam menjadi pusat pemerintahan Belanda sekaligus titik utama pengembangan kota. Pada akhir abad ke-17, permukiman baru di sekitar benteng dibangun, seperti Vlaardingen dan Kampung Baru. Pada bagian selatan benteng, berkembang permukiman yang dihuni kelompok etnis, seperti Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa dan masyarakat dari daerah sekitar. Sejarawan Universitas Hasanuddin, Dias Pradadimara, dalam makalahnya “Penduduk Kota, Warga Kota, Dan Sejarah Kota: Kisah Makassar,” menyebutkan bahwa pada 1930 terdapat hampir 3.500 Eropa, lebih dari 15.000 Cina, dan lebih dari 65.000 bumiputra dari berbagai daerah di Hindia. Pada awal abad 20, Makassar dengan cepat menjadi kota kosmopolitan. Menurut Dias, Pasarstraat (sekarang Jalan Nusantara) menjadi tempat yang selalu sibuk. Di sana ada tiga toko pakaian besar: Hotchand Kemchand, Bombay Moerah, dan Liberty. Tak jauh dari lokasi itu, di Tempelstraat (sekarang Jalan Sulawesi), toko pakaian berbahasa Prancis, Au Bon Marche berdiri dengan megah. Bila kebutuhan akan pakaian sudah dapat dipenuhi, maka kebutuhan hasil-hasil peternakan bisa dihubungi boerderij Frisia di Goaweg (sekarang Stadion Matoanging) yang menyediakan susu segar dari sapi Australia maupun sapi dari Frisland di ujung utara Negeri Belanda. Sang pemilik seorang keturunan Eropa Timur, U. Hudoffsky, juga menyediakan yoghurt Bulgaria dan mentega. “Inilah sebuah kota kosmopolitan dengan segala fasilitasnya yang telah menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia,” tulis Dias. Namun demikian, berkembangnya permukiman di sekitar Benteng Rotterdam menandakan terputusnya garis sejarah dari pusat utama kerajaan Gowa di Somba Opu, yang pada awalnya menjadi pusat perdagangan. “Kota Makassar (yang kita kenal sekarang) adalah kota kolonial yang tidak hanya berbeda namun berhadap-hadapan dan bersaing dengan kota lama di sebelah selatannya yang menjadi simbol kekuasaan Gowa yang sudah memudar,” tulis Dias. Gelombang dan Migrasi Warga Kota Perkembangan kota Makassar secara pesat, dimulai setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh pemerintah Belanda tahun 1905-1906. Pada 1905, jumlah penduduk kota ini diperkirakan 26.000 orang. Dua puluh lima tahun kemudian, menurut hasil sensus tahun 1930, penduduknya menjadi tiga kali lipat mencapai lebih dari 84.000 orang. “Ini membuat Makassar menjadi kota besar kedua di luar Jawa setelah Palembang.” Survey yang dilakukan peneliti dari Universitas Hasanuddin tahun 1972, penduduk Makassar (termasuk anak dari migran gelombang pertama tahun 1950-1960-an) yang lahir di kota ini tidak mencapai separuh dari total penduduk atau 42,6%. Meski demikian, pada masa itu, lebih banyak penduduk kota lahir di daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama di wilayah berbahasa Bugis. Diperkirakan sekitar 30% penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis, sedang 12,4% lahir di daerah berbahasa Makassar di luar kota. Mereka yang lahir di daerah berbahasa Toraja dan Mandar tidak mencapai 6% dari total penduduk kota. Demikian pula mereka yang lahir di luar Sulawesi Selatan tidak mencapai 9%. Akhirnya, dengan tingkat keberagaman penduduk, baik dari wilayah dalam Sulawesi Selatan hingga warga Tionghoa, Makassar tidak bisa lagi disebut kota bagi orang berbahasa Makassar. Dias berpendapat, perubahaan nama kota pada 1971 menjadi Ujung Pandang, sebagai upaya melepaskan konotasi etnis kota ini. “Dan setelah itu seorang berasal dari Majene atau berdarah Madura atau Cina tanpa ragu menyebut dirinya, orang Ujung Pandang, satu hal yang tak dapat dilakukannya sebelumnya dengan sebutan orang Makassar,” kata Dias. “Nama Ujung Pandang adalah simbol ke-baru-an masyarakat kota Makassar yang sudah mulai dibentuk diawal abad ke 20."*