Hasil pencarian

Kampanye Partai Rakyat Indonesia pada Pemilu 1955. (Repro Bung Tomo Suamiku ). SIAPA tak kenal Sutomo alias Bung Tomo? Dia dikenang dengan aksi heroiknya dalam Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Setelah Indonesia merdeka, dia tertarik mendirikan partai politik. Maka, pada 20 Mei 1950, berdirilah Partai Rakyat Indonesia (PRI). Kantor pusatnya di Jalan Gondangdia Lama 18 Jakarta. Menurut Sulistina Soetomo, istri Bung Tomo, PRI adalah perubahan wajah dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), yang didirikan dan dipimpin Bung Tomo selama masa revolusi. “Inilah satu-satunya partai di saat itu yang berlandaskan Pancasila. Lambangnya adalah pohon kelapa,” ujarnya dalam Bung Tomo Suamiku .  Sejarawan AB Lapian menyebut, PRI didirikan karena adanya pertentangan di antara berbagai kepercayaan agama, aliran golongan, dan gejala-gejala lain yang membahayakan keselamatan rakyat dan negara. “Dengan maksud menghentikan gejala-gejala tersebut, maka para pejuang ‘45 menyatukan diri dalam suatu organisasi yang diberi nama Partai Rakyat Indonesia (PRI). PRI berdasarkan Pancasila dan bertujuan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan RI,” tulis Lapian dalam Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959 . Untuk membesarkan partai, Bung Tomo kerap bolak-balik Malang-Jakarta. “Bung Tomo sibuk bukan main dengan partainya. Jarang di rumah,” kata Sulistina. Dalam Menembus Kabut Gelap: Bung Tomo Menggugat , Bung Tomo mengklaim partainya mendapat sambutan hangat dari rakyat. “Dalam waktu singkat kita berkembang di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Bandaneira (Maluku). Cabang-cabangnya tumbuh dengan pesatnya, beribu-ribu ranting timbul secara spontan.” Ketika Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) terbentuk, Bung Tomo ditunjuk sebagai menteri negara. Kabinet Burhanuddin merupakan kabinet koalisi dari berbagai partai. Namun karena wakil dari Masyumi mendominasi, banyak yang menyebutnya sebagai Kabinet Masyumi. Keikutsertaan PRI dalam Kabinet Burhanuddin malah merugikan. Ia kerap mendapat serangan dari partai oposisi: PNI dan PKI. Dampaknya terasa di Bali. Made Geria dan Oka Dewangkara, pemuka PRI, memperhitungkan Bali akan menyumbang tiga kursi untuk DPR. Namun, PNI dan PKI menebar kampanye negatif bahwa Bung Tomo sudah dipimpin orang Masyumi dan hendak mengislamkan rakyat Bali. “Rakyat yang semula sudah berketetapan untuk memilih ‘pohon kelapa’ ternyata lalu meninggalkannya,” kata Bung Tomo. Pada pemilu parlemen 1955, PRI meraih suara 206.161 (0,55%) dan hanya berhak atas dua kursi di DPR –salah satunya untuk Bung Tomo. Dalam pemilihan anggota Konstituante, PRI meraih suara 134.011 (0,35%) dan beroleh dua kursi untuk Purboningrat dan Basuki Resobowo. Dalam evaluasinya, Bung Tomo menyebut beberapa faktor penyebab kegagalan partainya: anasir-anasir infiltrasi yang menggerogoti partai, kawan-kawan seperjuangan yang tak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kepartaian dan perkembangan masyarakat, tidak adanya “organisasi-organisasi imbangan” (organisasi sayap), tidak adanya pendidikan kader, dan tidak adanya alat-alat penerangan partai (corong partai seperti media massa).  Daya hidup PRI kian melemah setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 diberlakukan kembali. DPR dan Konstituante dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuklah MPRS dan DPR Gotong Royong, yang anggotanya ditunjuk atau ditetapkan presiden. PRI tidak dilibatkan dalam DPR Gotong Royong. Bung Tomo pun menggugat Presiden Sukarno ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 24 Agustus 1960. Hakim Rochjani Su’ud memutuskan pembubaran DPR oleh Presiden Sukarno itu merupakan soal politik, sehingga gugatan Bung Tomo ditolak. Setelah Dekrit Presiden, muncul pula aturan baru kepartaian. Tak semua partai bisa meneruskan kegiatannya; hanya partai-partai yang disahkan presiden setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. PRI termasuk partai yang tak diakui, sehingga tulis Lapian, “PRI hilang dari gelanggang partai politik.” Tamatlah riwayat partai berlambang pohon kelapa.*

Gaya rambut pria Thai pertengahan abad ke-19 sebagaimana dipakai oleh para petinggi. Gaya rambut kaum wanita Thai ditunjukkan oleh ratu King Mongkut (Raja Siam) dari dinasti Chakri abad ke-18. (Repro Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 ). INILAH tren gaya rambut pria tahun 2014: tipis di bagian samping namun membiarkan lebat di bagian tengah dan menyisirnya ke belakang menjauhi muka. Gaya klasik ini disebut Pompadour, merujuk Madame de Pompadour, selir King Louis XV. Meski ada banyak variasi gaya ini, konsep dasarnya sama: rambut menyapu ke atas menjauhi wajah, terkadang bagian sisi dan belakang juga disisir ke atas. Pernah tren di kalangan perempuan modis pada abad ke-18, gaya ini dihidupkan kembali sebagai bagian dari tampilan Gibson Girl –istilah untuk kecantikan ideal seorang perempuan– pada 1890 dan terus bertahan sampai Perang Dunia I. Gaya ini sekali lagi menjadi mode bagi perempuan pada 1940-an. Versi pria dipopulerkan bintang rock and roll Elvis Presley pada akhir 1950-an. Variasi gaya ini terus dipakai lelaki dan perempuan pada abad ke-21. Gaya rambut Pompadour dikenal lebih awal di Siam (Thailand) dan Kamboja. Sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 , menyebutnya gaya rambut “sapu”: memotong rambut sekira tiga sentimeter dan mencukur rata kedua sisi pelipis. Orang Siam memakai gaya ini karena pengaruh Khmer. Orang Siam lalu memberi pengaruh kepada orang Kamboja. Ada beberapa cerita di balik gaya rambut sapu. Di Siam, Chiengmai Chronical , kronik kerajaan Chiengmai , menyebutkan pada abad ke-15 seorang mata-mata Chiengmai harus memotong pendek rambutnya agar tak menarik perhatian orang di Kerajaan Ayutthaya. Sebuah hikayat Melayu merujuk gaya rambut sapu perempuan dengan seorang raja Siam yang marah besar karena menemukan sehelai rambut panjang di nasinya. Cerita lainnya menyebut gaya rambut sapu perempuan di Siam dipakai untuk menipu orang Birma (sekarang Myanmar) yang menyerang supaya beranggapan bahwa kaum wanita di garis belakang pertempuran adalah juga serdadu pria. Anthony Reid menyimpulkan, rambut pendek model sapu pada mulanya dipaksakan penguasa Siam kepada orang Kamboja dan Thai sebagai tanda kerendahan status; yang kemudian mereka menjadi penduduk Siam pada 1590-an. Asosiasi rambut pendek dengan status budak masih berlaku di Birma sekira 1700. “Raja-raja Siam berikutnya agaknya telah menerima gaya itu sebagai ‘gaya nasional’,” tulis Reid. “Gaya sapu khas ini digemari di kedua negeri (Kamboja dan Siam) sampai abad ke-19.”*

Kiri-kanan: Ismail Marzuki, Mochtar Embut, dan Nortier Simanungkalit. MENJELANG pemilu pertama tahun 1955 diadakan sayembara lagu pemilu. Pemenangnya adalah lagu “Pemilihan Umum” hasil karya bersama Marius Ramis Dajoh (penulis lirik), Ismail Marzuki (melodi dan aransemen), dan GWR Tjok Sinsu (penggubah). “Setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini, lagu tersebut diumumkan secara resmi sebagai lagu pemilihan umum pada 11 April 1953 di Studio RRI Jakarta,” tulis Teguh Esha dalam Ismail Marzuki: Musik, Tanah Air, dan Cinta. Liriknya: Pemilihan Umum/Kesana beramai/Marilah, marilah saudara-saudara/Memilih bersama para wakil kita/Menurut pilihan, bebas rahasia/Itu hak semua warga senegara/Njusun kehidupan adil sedjahtera. Selain lagu tersebut, menurut Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an Kenangan Semasa Remaja , waktu itu populer pula sebuah lagu yang iramanya diambil dari soundtrack film Anna yang dinyanyikan Silvana Mangano namun liriknya diganti dengan tema pemilu. Anak-anak suka menyanyikannya. “Yang masih saya ingat baitnya ialah Bulan bintang Masyumi/Palu arit PKI/Kepala banteng itu adalah PNI...dst, ” kata Firman Lubis. Pada pemilu kedua atau pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1971, Mochtar Embut, komponis dan penulis lagu, membuat lagu “Pemilihan Umum” baru. Lagu ini kerap diputar menjelang dan sesudah siaran berita RRI . Liriknya: Pemilihan umum telah memanggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya/Pengemban ampera yang setia/Di bawah Undang-Undang Dasar ’45/Kita menuju ke pemilihan umum. Lagu tersebut meraih penghargaan dari Departemen Dalam Negeri, dan digunakan selama enam kali pemilu di masa Orde Baru. Baru pada pemilu 1999, lagu itu diganti. Menurut majalah Gamma , Vol. 1, 1999, komponis dan penulis lagu Nortier Simanungkalit, diminta Lembaga Pemilihan Umum untuk menggubah lagu pemilu yang baru sebagai pengganti lagu karya Mochtar Embut. “Tawaran itu saya terima, karena saya yakin pemilu merupakan jalan keluar terbaik dari semua problem kita sekarang,” kata Simanungkalit. Apalagi, dia menganggap syair yang ditulis Embut, seperti Pemilihan umum telah memangggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira , terlalu sloganistis. Dia pun menuliskan lirik baru yang lebih tegas, seperti Pilih wakil dalam MPR dan DPR/D pusat dan daerah . “Dan yang paling pokok, jangan ada lagi tipu-menipu seperti dulu,” kata mantan anggota MPR periode 1987-1992 itu. Kendati diberi waktu sebulan untuk merampungkan lagu baru, hanya dalam waktu sepekan Simanungkalit menyelesaikan lagunya berjudul “Mars Pemilihan Umum” dengan aransemen Vicky Sianipar. Lagu ini kemudian dipakai sebagai mars untuk empat kali pemilu di era Reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014). Liriknya: Pemilihan umum kini menyapa kita/Ayo songsong dengan gempita/Kita pilih wakil rakyat anggota DPD, DPR dan DPRD/Mari mengamalkan Pancasila/Undang-Undang Dasar ‘45. Memilih presiden dan wakil presiden/Tegakkan reformasi Indonesia/Laksanakan dengan jujur adil dan cermat/Pilih dengan hati gembira/Langsung umum bebas rahasia/Dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.*

KALA ditugaskan sebagai letnan gubernur di Jawa pada 1811, Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) harus mengatasi perbudakan yang merajalela. Ia menentang perbudakan atas dasar Slave Trade Act 1807, peraturan yang disahkan parlemen Inggris pada 25 Maret 1807 untuk menghapus perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Pada masa itu, memiliki budak merupakan lambang kekayaan dan status sosial. Para budak biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar dengan harga yang beragam.  “Harga seorang budak laki-laki berkisar antara 10 sampai 30 dollar Spanyol, dan budak wanitanya antara 50 sampai 100,” tulis Raffles, mengomentari perbudakan di Bali, dalam The History of Java, Volume 2 . Pada masa Raffles berkuasa, jumlah penduduk di Batavia dan sekitarnya berkisar 300.000 orang, 18.972 di antaranya budak, yang kebanyakan datang dari Sulawesi dan Bali. Mereka yang terlibat dalam perdagangan budak tidak hanya orang Eropa, namun juga orang Tionghoa, Arab, dan pribumi. Raffles melakukan tiga langkah untuk menghapus perbudakan di Batavia pada 1812. Ia mengharuskan pemilik budak mendaftarkan budak-budaknya, mengenakan pajak khusus sebesar satu dollar Spanyol kepada pemilik budak untuk setiap budak berusia di atas delapan tahun, meneken aturan larangan mengimpor budak ke Pulau Jawa sejak 1813. Kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang biasa memasok budak ke Batavia sejak masa VOC, protes. Armada Inggris juga kerap bentrok dengan pelaut-pelaut Makassar yang menyetor budak melalui perompakan. Ironisnya, menurut Tim Hannigan dalam Raffles and The British Invasion of Java, Raffles sendiri memiliki delapan budak di rumah peristirahatannya di Buitenzorg (Bogor). ​​​​​​​ Sikap pragmatis Raffles lainnya adalah ketika ia tak bisa menolak pengiriman ribuan budak dari Jawa ke Banjarmasin atas permintaan koleganya, Alexander Hare, yang baru menerima tanah luas dari Sultan Banjarmasin. Hare mendirikan kerajaan kecil di tanah itu yang ia namakan Maluka (lengkap dengan haremnya) dan budak-budak kiriman Raffles sebagai tenaga kerja. Di Inggris, skandal ini terkenal sebagai The Banjarmasin Enormity (Kekejian di Banjarmasin). Upaya menghapus perbudakan jauh dari kata berhasil. Tapi gagasan Raffles menjelma menjadi titik awal menuju ke arah sana. Beberapa saat sebelum lengser pada 1816, ia mendirikan The Java Benevolent Society (Perkumpulan Kebajikan Jawa) pada 8 Januari 1816. ​​​​​​​ Dalam laporannya, Statement of the Services of Sir Stamford Raffles (terbit 1824), Raffles mencatat, “Koloni-koloni Belanda akan dikembalikan tanpa syarat (kepada Belanda, red ), dan tanpa adanya kondisi yang menguntungkan kelas sosial yang tidak beruntung ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mendirikan komunitas, the Java Benevolent Society, dengan harapan akan menarik perhatian penerus kita terhadap masalah (perbudakan) ini.” Java Benevolent Society berpusat di Batavia. Ia menjadi corong kaum antiperbudakan di Hindia Belanda, yang akhirnya baru resmi dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda per 1 Januari 1860.* ​​​​​​

Makam Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419). (M.J. (Marius) van Benthem Jutting/Tropenmuseum). SEBUAH naskah berisi ajaran Islam awal yang diajarkan kepada penduduk Nusantara tersimpan selama lebih kurang tiga abad di perpustakaan umum Marquis Cristino, Ferrara, Italia. Naskah kuna tersebut ditulis dalam aksara Jawa Kuna di atas lontar yang berjumlah 23 lembar, masing-masing berukuran 40 x 3.5 cm. Sebelum menjadi milik perpustakaan Marquis Cristino, naskah itu merupakan koleksi seseorang yang tak tertulis datanya. “Ketika buku ini ditulis, orang Islam di Jawa masih minoritas. Ini dapat dirujuk pada keterangan musafir Portugis, Tome Pires, yang mengunjungi Sedayu, tempat ditemukannya buku itu pada tahun 1515,” kata Abdul Hadi WM, guru besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, dalam seminar “Islam Indonesia dan Kebudayaan” yang dihelat di Universitas Paramadina, Jakarta, (19/6). Karena itu, ajaran fikih, tasawuf, dan ilmu kalam dalam buku itu tidak mendalam, serta etika yang diajarkan bersifat praktis. Naskah itu dibawa para pelaut Belanda dari pelabuhan Sedayu dekat Tuban menuju Eropa pada 1585. Beberapa sumber menyebut berbeda. Dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa , Hasanu Simon menduga naskah itu dibawa para pelayar Italia atau rombongan misi Katolik Roma. Beberapa tahun sebelum masa Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), antara 1598-1599, misionaris Katolik Roma pernah berkunjung secara teratur ke Pasuruan. Pada 1962, fotokopi naskah itu dikirim ke Leiden, Belanda. Harapannya ada ahli bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno yang mampu mengidentifikasi dokumen berharga itu. Akhirnya pada 1978, naskah itu diterbitkan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Martinus Nijhoff, Den Haag, dengan judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics, oleh GJH Drewes. Buku tersebut diterjemahkan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Alfikr Surabaya pada 2002 dengan judul Perdebatan Wali Songo: Seputar Makrifatullah . “Kropak Ferrara ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan mereka yang masih di luar Islam,” tulis Hasanu Simon. Menurut Abdul Hadi, Drewes menisbahkan isi buku itu sebagai ajaran Maulana Malik Ibrahim (w. 1414). Sebab, pengarang buku menyebut dirinya khalifah , sebutan lazim di Jawa untuk ulama, pemimpin spiritual dan sekaligus imam masjid agung. Maulana Malik Ibrahim adalah imam masjid agung, sekaligus ulama dan pemimpin kerohanian. Judul risalah yang dimuat dalam naskah ini sama dengan judul risalah Imam al-Ghazali, Bidayat al-Hidayah (Menjelang Hidayah). Tetapi versi Maulana Malik Ibrahim adalah ringkasan dan tak semua yang diajarkan Imam al-Ghazali dikemukakan. Hal menarik lain, lanjut Abdul Hadi, dalam risalah pendek ini dijumpai 122 kata serapan dari bahasa Arab dan Persia. Terdapat pula beberapa perkataan yang diserap dari bahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa pada awal abad ke-15 islamisasi bahasa dan kebudayaan Jawa sudah berlangsung serta menyentuh persoalan pandangan hidup, gambaran dunia, sistem nilai, etika, etos kerja, dan sebagainya. Di saat bersamaan banyak istilah keagamaan dan spiritualitas Islam dialibahasakan ke bahasa Jawa. Maulana Malik Ibrahim membuka risalahnya dengan kalimat: “Pada akhir zaman, ketika hari kiamat akan tiba, ulama sejati dan orang taat pada ajaran agama akan lenyap dan diganti orang yang suka berbuat bidaah yang menyebabnya rancunya ajaran Islam bercampur dengan ajaran keliru dan sesat.” “Inikah yang sedang terjadi di Indonesia?” kata Abdul Hadi.*

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi khatib dalam salat Jumat (24/4) siang tadi. Dia membacakan naskah khotbah dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris dan Arab di hadapan para pemimpin negara delegasi KAA yang melaksanakan salat Jumat bersejarah itu. Pada saat KAA, hari Jumat jatuh pada 22 April 1955. Salat Jumat dilakukan di masjid yang sama, Masjid Agung Bandung yang kini namanya menjadi Masjid Raya Bandung. Enampuluh tahun lalu Masjid Agung Bandung lebih meriah dari biasanya. Maklum, para delegasi peserta KAA yang beragama Islam turut beribadah disana, ditambah masyarakat Bandung sendiri yang menyemut disekitar masjid. Sebelum pukul 12.00, tampak Ali Sastroamidjojo beserta rombongan turun dari mobil Mercury, disusul delegasi dari Lebanon. Kemudian berturut-turut delegasi Syiria, dan Sudan tiba di masjid yang terletak Alun-alun Bandung itu. Kemudian tampak pula Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang kedatangannya disambut sorak-sorai jamaah salat Jumat. Lalu muncul pula mufti El Hussaini dari Palestina dan delegasi Turki beserta Irak. Bertindak sebagai khatib salat Jumat saat itu adalah Menteri Urusan Wakaf Mesir Ahmad Hassan El Bakoury. Dalam khotbah berbahasa Arab itu dia menekankan arti keadilan, keselamatan dan kemerdekaan. “Surat wal‘asri menjadi pokok acara pidatonya. Zaman akan merugikan manusia jika manusia tidak mempergunakan masa itu,” tulis majalah Merdeka , 30 April 1955. Pada khotbah kedua, khatib dadakan itu lebih banyak mendoakan negara-negara peserta untuk menjaga perdamaian. Yang menarik adalah kehadiran dua delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok, yang beragama Islam pada salat Jumat tersebut. Kehadiran mereka seperti menegaskan pidato Zhou Enlai, ketua delegasi Tiongkok pada sidang hari kedua tentang kebebasan beragama di negerinya. Pada Selasa, 19 April 1955, Zhou berpidato dalam bahasa Tiongkok dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tentang jaminan kebebasan menjalankan praktik ibadah agama di negaranya. “Kami kaum komunis adalah atheis, tetapi kami menghormati semua mereka yang beragama. Di Tiongkok, selain hidup tujuh juta kaum komunis, juga hidup puluhan juta kaum Muslimin, Budha, Kristen dan Katholik. Dalam delegasi RRT terdapat pula seorang ulama Islam. Masa hasut-menghasut pertentangan agama haruslah lenyap, sebab yang beruntung bukanlah kita!,” kata Zhou Enlai seperti dikutip Roeslan Abdulgani dalam The Bandung Connection .*

BATU nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur dianggap sebagai bukti tertua kehadiran Islam di Pulau Jawa. Meskipun demikian, hal itu belum berarti adanya islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur. Masyarakat setempat menciptakan legenda bahwa nisan itu adalah kuburan seorang putri raja bernama Putri Dewi Suwari, yang berperan dalam islamisasi Pulau Jawa. Tidak jauh dari Leran, terdapat nisan Maulana Malik Ibrahim, mubalig pertama yang datang dari India untuk menyebarkan Islam, yang meninggal pada 822 Hijriyah (1419 M). Karena itu, legenda lokal menghubungan Dewi Suwari dengan Maulana Malik Ibrahim sebagai murid atau istri sehingga Dewi Suwari menjadi pribumi pertama yang memeluk Islam. Sajarah Banten yang ditulis tahun 1662 atau 1663, sebagai sumber tertulis tertua yang menyebut situs Leran, menyebutkan masa islamisasi Tanah Jawa di mana tokoh Leran, Putri Dewi Suwari ditunangkan dengan raja terakhir Majapahit. Menurut arkeolog Prancis, Ludvik Kalus dan Claude Guillot, “Nisan Leran (Jawa) Berangka Tahun 475 H/1082 M dan Nisan-nisan Terkait,” termuat dalam Inskripsi Islam Tertua di Indonesia , nisan Leran sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi tidak terdapat –dalam teks tertulis, legenda, ataupun peninggalan purbakala– unsur apa pun yang mengaitkannya dengan konteks sejarahnya yang benar di abad ke-11. Segala data cenderung menempatkannya dalam satu periode yang kira-kira sama dengan abad ke-15, yaitu masa islamisasi awal Pulau Jawa. Nisan Leran baru diteliti secara ilmiah pada 1920-an oleh peneliti Belanda J.P Moquette dan peneliti Prancis, Paul Ravaisse. Dari hasil inskripsi oleh Moquette dan kemudian Ravaisse menyajikan beberapa perbaikan, terbaca bahwa nisan itu bukan milik Putri Dewi Suwari, tetapi “ini makam orang perempuan yang tidak berdosa, tidak menyimpang, bint Maymun bin Hibat Allah. Dia meninggal hari Jumat delapan Rajab, tahun empat ratus tujuh puluh lima.” Ravaisse membaca tahun meninggalnya 475 H (1082 M) yang lebih banyak diterima, sedangkan Moquette membacanya tahun 495 Hijriyah (1102 M). Jelas, tahun kematian Fatimah jauh sekali dengan Maulana Malik Ibrahim. Siapakah Fatimah binti Maimun? Ada peneliti, seperti N.A. Baloch dari Pakistan, yang beranggapan bahwa Fatimah adalah putri dari Dinasti Hibatullah di Leran yang dibangun pada abad ke-10. Anggapannya didasari oleh keindahan tulisan kaligrafi kufi pada nisannya. “Saya tidak sependapat dengan Baloch karena tidak ditemukan kata sultanat sebelum namanya,” tulis arkeolog Uka Tjandrasasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara . “Oleh karena itu, menurut saya, itu hanyalah nisan kubur masyarakat biasa dan dianggap sebagai salah satu data arkeologis yang berkenaan dengan fakta komunitas Muslim pertama yang ditemukan di kawasan pantai utara Jawa Timur.” Sependapat dengan Uka, Kalus dan Guillot menyatakan bahwa “bint Maymun bin Hibat Allah rupanya berasal dari golongan sosial sederhana (dia tidak memiliki gelar apa pun!).” Selain nisan Fatimah sebagai nisan utama yang disimpan di Museum Trowulan, ternyata ada empat nisan lain. “Karena bentuk dan jenis batunya, nisan-nisan itu ternyata berkaitan erat dengan nisan utama. Tetapi inskripsinya jauh lebih rusak dan karena itu dikesampingkan selama ini,” tulis Kalus dan Guillot, yang meneliti nisan-nisan itu pada tahun 1999 dan 2000. Dengan demikian, kelima nisan itu harus dibahas satu kesatuan dan disebut “nisan-nisan Leran.” Berangkat dari sinilah, Kalus dan Guillot, mengemukakan pendapat yang mencengangkan. Menurut mereka, andaikata nisan-nisan itu dibuat di tempat, maka harus dianggap adanya sebuah bengkel di Leran. Namun, tidak mungkin tokoh sederhana itu (Fatimah, red ) menyebabkan adanya sebuah bengkel di daerah yang begitu terpencil. Tidak hanya itu, satu nisan memiliki takik (torehan yang agak dalam). Kalus dan Guillot membandingkan nisan bertakik itu dengan sebuah nisan berinskripsi dari periode yang sama (abad ke-11) dari daerah sekeliling Laut Kaspia, yang diubah menjadi jangkar oleh tukang batu. “Kelima nisan Leran itu rupanya diambil dari pekuburan aslinya untuk dipakai sebagai tolak bara (pemberat, red ) pada sebuah kapal, sementara salah satunya digunakan sebagai jangkar. Menurut kami, itulah caranya batu-batu itu sampai ke Jawa,” tulis Kalus dan Guillot. Batu-batu itu sampai di Jawa kemungkinan besar antara abad ke-12 dan ke-14 karena pelabuhan Leran berhenti berfungsi pada abad ke-14. Dan di Nusantara, produksi lokal nisan baru muncul pada abad ke-14 di Trowulan, tempat yang tidak jauh dari Leran. Kalau demikian, apakah daerah asal batu-batu itu dapat dikenali? Kalus dan Guillot mengakui cukup sulit: “tulisannya bersifat unik meskipun beberapa unsurnya mengarah ke lingkungan Iran; teks inskripsinya mengingatkan pada Mesir namun bukan negeri itu saja; bingkai bersulur gelung menghasilkan kesimpulan yang sama; akhirnya jenis batunya sama sekali tidak mengarah kepada suatu sumber saja.” Kalus dan Guillot pun menyimpulkan “kehadiran Islam di Pulau Jawa tidak dibuktikan oleh nisan-nisan Leran; nisan tersebut terbawa ke sana secara kebetulan saja setelah diangkat dari tempat asalnya dan dipergunakan sebagai jangkar dan tolak bara (pemberat kapal) dalam sebuah kapal asing.” Memang, Kalus dan Guillot menegaskan “meninjau (baru atau ulang) prasasti kuno yang ada dapat mengguncang berbagai gagasan yang telah diterima sebagai kenyataan. Maka sejarah sebagaimana telah ditulis perlu dipertanyakan.”*

TIMUR Tengah dalam keadaan rawan karena konflik yang berkepanjangan. Teror ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah) menyasar Saudi Arabia, di mana Mekah berada, tempat kaum Muslim menunaikan ibadah haji. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap mengirim jemaah haji ke Mekah. Hal ini berbeda dengan kejadian di tahun 1915. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengirimkan jemaah haji karena pecah Perang Dunia pertama (1914-1918). Melalui Javasche Courant, 17 Mei 1915, pemerintah kolonial mengumumkan bahwa selama perang tidak dilaksanakan perjalanan ke Mekah dengan pertimbangan: biaya hidup di Hijaz terlalu mahal, perubahan kurs uang Turki terhadap gulden Hindia Belanda, dan maskapai pelayaran Belanda menetapkan tidak akan mengoperasikan kapal hajinya. “Keputusan tersebut sempat diprotes oleh pemerintah Turki yang turut serta dalam Perang Dunia I itu. Keikutsertaan Turki dalam perang tersebut telah menimbulkan keadaan yang luar biasa di Hijaz,” tulis Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia. Saat itu,Mekah yang merupakan daerah Hijaz adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Turki bergabung dengan Blok Sentral bersama Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria, melawan Blok Sekutu, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Keterlibatan Turki menyeret peperangan ke Timur Tengah. Selain tidak mengirim jemaah haji, pemerintah kolonial juga memulangkan jemaah haji yang biasa disebut koloni Jawah ( Ashhab al-Jawiyyin ) dari Jeddah. Karena maskapai pelayaran Belanda tidak beroperasi selama perang, pengangkutan jemaah haji itu dilakukan oleh konsorsium perusahaan Arab yang terdiri dari Said Umar Assagaf, Omar Nasif, dan Muhammad Ali, serta Alfred Holt di Liverpool, yang menetapkan Singapura sebagai pelabuhan haji. Jemaah haji yang berhasil dipulangkan sekira 5.000 orang. “Oleh karena kekurangan kapal, jemaah haji harus menunggu lama di Jeddah yang memerlukan banyak biaya. Sebagian di antara mereka bahkan terpaksa menandatangani kontrak kerja sebagai kuli kelapa sawit di Cocob,” tulis Shaleh. Jemaah haji yang terpaksa menetap di Hijaz itu karena tidak ada kapal haji atau karena selama ini tidak mempunyai tiket untuk pulang. Meskipun perang masih berlangsung, ada sekira 70 orang pada 1916 dan sepuluh orang pada 1917, yang tetap berusaha berangkat haji. Pada 1916, sebagian jemaah telah berada di Bombay, India. Karena tidak ada kapal haji yang akan ke Jeddah, pemerintah India meminta mereka kembali daripada tinggal di sana. “Rupanya beberapa orang calon haji nekat untuk melaksanakan haji pada masa peperangan tersebut melalui Bombay,” tulis Shaleh. Selanjutnya, entah mereka kembali ke Indonesia atau terus melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Yang jelas, ini membuktikan bagaimana jemaah Indonesia memiliki semangat yang menggebu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semangat itu terawat hingga kini.

MATA Presiden Megawati Sukarnoputri berkaca-kaca. Kisah tentang jasa mendiang Presiden Sukarno yang dibacakan Imam Besar Masjid Agung St. Petersburg, Zhapar N. Panchaev, membuatnya terharu, sewaktu berkunjung pada April 2003. Hampir 50 tahun lalu, Megawati –kala itu belum berusia sepuluh tahun– ikut rombongan ayahnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet, Agustus-September 1956. Usai mengunjungi beberapa pabrik di Leningrad, rombongan Sukarno melanjutkan tur kotanya. Sewaktu melintasi Trinity Bridge, mata Sukarno terpaku pada bangunan biru berkubah di kejauhan. “Dalam taksiran Soekarno, bangunan itu jika sebuah masjid, mampu menampung lebih dari 3000 muslim bersembahyang berjamaah,” tulis Tomi Lebang dalam Sahabat Lama, Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia . Sukarno membatalkan beberapa acara yang sudah dijadwalkan demi mengunjungi bangunan indah itu. “Pada hari itu pula para tamu dari Indonesia mengunjungi masjid lokal,” tulis buku Perjalanan Bung Karno! Sukarno mendapati kondisi bangunan yang dulunya masjid itu kumuh dan tak terawat. Pemerintah Uni Soviet menjadikannya gudang peralatan medis sejak Perang Dunia II pecah; sumber lain menyebut alih fungsi terjadi tak lama setelah Revolusi Oktober 1917. Masjid Agung Leningrad (kini Masjid Agung St. Petersburg) yang jadi gudang itu didirikan komunitas muslim St. Petersburg setelah mendapat izin dari Tsar Nicholas II pada 1910 dan diresmikan tiga tahun kemudian. “Arsiteknya, Nikolai Vasilyevich, memadukan dengan cermat ornamen ketimuran dan mosaik biru turquoise pada kubah, gerbang masjid, menara serta mihrab imamnya. Tidak heran jika masjid ini lebih terkenal dengan nama Masjid Biru,” tulis Tomi Lebang. Sebelumnya, muslim di St. Petersburg belum memiliki masjid. “Mereka pun menyewa apartemen untuk digunakan beribadah hingga pembangunan Masjid Agung St. Petersburg pada 1913,” tulis Michael Khodarkovsky dalam Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus . Sukarno sedih melihat masjid termegah Eropa di luar Turki itu dijadikan gudang. Dia mengutarakan kesedihannya kepada Khruschev saat keduanya kembali bertemu di Moscow beberapa hari kemudian. “Soekarno meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya,” ujar Panchaev, sebagaimana dikutip Lebang. Sekira sepuluh hari usai kunjungannya, utusan Kremlin datang ke masjid itu dan mengatakan bahwa Masjid Agung St. Petersburg boleh difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Meski Sukarno tak pernah membicarakan masjid itu kembali setelah pertemuannya dengan Khruschev, muslim St. Petersburg tak pernah melupakan jasanya dalam memfungsikan kembali masjid agung itu. Menurut diplomat di KBRI Moscow, M. Aji Surya dalam “Ngabuburit ke Masjid Soekarno di Rusia,” dimuat di travel.kompas.com, muslim St. Petersburg hingga kini tak pernah melupakan jasa Sukarno. Banyak Muslim setempat menyebut Masjid Agung St. Petersburg dengan Masjid Sukarno. “Tanpa Sukarno mungkin masjid indah yang didirikan tahun 1910 ini sudah hancur sebagaimana masjid dan gereja lainnya,” ujar imam masjid, Mufti Ja’far Nasibullah, sebagaimana dikutip Surya.*

PADA 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di tahanan pembuangan di Makassar. Keikhlasan dan kejujuran menjadi warna penting dalam episode akhir pemimpin utama Perang Jawa ini. Sikap keikhlasan tergambar dalam pengakuan Justus Heinrich Knoerle (1796-1833), opsir pengawal asal Jerman yang mendampingi Diponegoro selama pelayaran ke Manado. Knoerle dipilih karena bisa berbahasa Jawa. Selama perjalanan, menumpang korvet Pollux (4 Mei-12 Juni 1830), Diponegoro sering bercakap-cakap dengan Knoerle di atas tikar. “Selama itu saya memanggilnya Kanjeng Tuwan Pangeran, dan ia memanggil saya dengan kowe . Saya tanya dia, dan ia mengatakan artinya keluar dari hati yang tulus (manah waras) dan saya harus menganggapnya sebagai rasa ungkapan persahabatan,” tulis Knoerle dalam jurnalnya, seperti dikutip Peter Carey dalam Kuasa Ramalan . Kepada Knoerle, Diponegoro berbicara mengenai misteri hidup, ketika dihadapkan pada pergantian roda nasib. Dia bercerita, sebelum Perang Jawa, dia memiliki 60 tukang hanya untuk memotong rumput demi kuda-kudanya di Tegalrejo. Namun, ketika menjadi buronan, untuk menghindari pasukan gerak cepat Belanda, dia hanya ditemani dua pengiring setianya, Banteng Wareng dan Joyosuroto. “Di sinilah orang yang dapat kehilangan seluruh dunia, tetapi tetap teguh mempertahankan kemanusiaannya,” tulis Peter Carey dalam catatan kuratorialnya untuk pameran “Aku Diponegoro: Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga Kini” yang akan diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, pada 6 Februari-8 Maret 2015. Carey menilai perjalanan hidup Diponegoro sebagai pergerakan menciptakan dunia baru, yang dalam konteks Islam disebut hijrah . Diponegoro memulai hijrahnya pada sore hari dari Tegalrejo ke Selarong pada 20-21 Juli 1825. Hijrah kedua saat dia ditangkap Jenderal de Kock di Magelang, 28 Maret 1830, yang menandai awal masa seperempat abad menjadi tahanan dan buangan. “Posisinya sebagai Ratu Adil ditukar dengan dua kamar yang menyedihkan dan membuat gerah di Fort Nieuw Amsterdam di Manado (1830-1833) dan kemudian di Fort Rotterdam Makassar (1833-1855),” tulis Carey. Perjalanan hijrah Diponegoro berikutnya, lanjut Carey, yaitu “dari ranah badaniah perang ke ranah intelektual kepenulisan dan meditasi serta seni.” Kreativitasnya tumbuh dengan menghasilkan 1.150 halaman otobiografi ( Babad Diponegoro ) dan mengembangkan ketrampilan kaligrafi dalam gambar-gambar diagram mistis (da rah) serta menyalin Al-Qur'an. “Mereka yang mengamati dengan jeli transisi ini berbicara tentang ‘ketenangan, keikhlasan, atau kepatuhan Sang Pangeran yang tak tergoyahkan’, emosi-emosi yang Pangeran sendiri gambarkan secara lebih puitis seperti ‘emas yang dihanyutkan air’ ( lir mas kintaring toyo ).” Membaca Babad Diponegoro , menurut Carey, terasa seolah-olah Sang Pangeran sedang duduk dan berbicara langsung kepada kita. Gaya ekspresinya bersemangat, lugas, dan jujur. Lihatlah pengakuannya saat menerima “penglihatan” dalam penampakan mistik Ratu Adil-nya bahwa dia tidak mampu berkelahi karena “tidak tahan melihat kematian”, atau kerelaannya memasukkan catatan mengenai kelemahannya yang “permanen” bila melihat perempuan. Dalam menggenapi takdirnya, menurut Carey, Diponegoro menjalaninya seperti dalam tradisi samurai Jepang yang disebut “kemuliaan kegagalan” ( the nobility of failure ), yaitu kemampuan untuk tetap setia kepada sesuatu yang ideal. Dalam kasus Diponegoro, yaitu “menjunjung tinggi agama Islam di seluruh pulau Jawa” ( mangun luhuripun agami Islam wonten ing Tanah Jawa sedaya ), meskipun dia tahu tidak akan berhasil. Sebagaimana telah diramalkan kakek buyutnya, Mangkubumi (bertakhta 1749-1792), ketika Diponegoro masih bayi (lahir 11 November 1785): “Ia akan menyebabkan kerusakan lebih dahsyat kepada Belanda daripada yang telah dia lakukan selama perang Giyanti (1749-1755) tetapi hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu apa yang akan terjadi kelaknya.”*

Sekali waktu, seorang Belanda pernah bertanya kepada Haji Agus Salim, “ Zeg Salim, bagaimana itu, adik Anda masuk agama Katolik?”. “ God zij dank , Alhamdullilah, ia sekarang lebih dekat dengan saya,” jawabnya santai. “Mengapa Anda malah berterima kasih kepada Tuhan?” tanya orang Belanda itu semakin heran. “Dia dulu orang komunis, tidak percaya Tuhan, sekarang dia percaya Tuhan,” katanya. Adik Haji Agus Salim yang dimaksud orang Belanda itu adalah Chalid Salim. Selama lima belas tahun, Chalid menjadi Digulis karena dituduh komunis. Dia dijatuhi hukuman pembuangan ke Digul karena tulisannya yang tajam di Pewarta Deli , atas sikap polisi kolonial dalam menumpas pemberontakan komunis tahun 1926. Sebelum di Pewarta Deli , Chalid memulai karir jurnalistiknya dari mingguan Halilintar Hindia di Pontianak, yang banyak mengadopsi asas PKI. Lalu pindah ke majalah Proletar di Surabaya yang juga "merah." Pada Juli 1928, vonis dijatuhkan kepada Chalid. “Sebagai orang yang ‘berbahaya bagi ketenteraman dan ketertiban negeri’ maka saya dibuang ke Digul sebagai nomor 925,” seperti ditulisnya dalam memoar Lima Belas Tahun Digul . Meski ayahnya, Sutan Mohammad Salim yang bekerja sebagai anggota Landraad (pengadilan negeri , red. ) Medan berupaya membebaskannya, Chalid tetap dibuang. Selama di Digul, dia mulai meninggalkan sikap ateisnya. Mulanya dia menggandrungi ajaran teosofi, dengan membaca karya Annie Besant, Krishnamurti dan W.C. Leadbeater. Namun kemudian tertarik pada Katolik, sebab kedekatannya dengan Soekardjo Prawirojoedo, Digulis yang terlibat peristiwa kapal Zeven Provincien , yang sudah lebih dulu dibaptis dalam Katolik Roma. Chalid akhirnya berkenalan dengan pastor Mauwese. Dia pun mulai mengakrabi aktivitas gereja. Keyakinannya semakin kuat untuk memeluk agama Katolik. Dia pun meminta Mauwese mengajarkan langkah untuk masuk Katolik. Namun Mauwese tak mau begitu saja meluluskan permintaan Chalid beralih iman. “Tidak sadarkah Anda, tuan Salim, konsekuensi dari ini? Ada kemungkinan anak-keluarga Anda yang menganut Islam akan memutuskan segala hubungan kekeluargaan,” tanya Mauwese. Chalid pun langsung menerangkan bahwa dia telah berpikir matang. Dia pun mulai belajar kathekismus. Mauwese juga menghadiahinya buku karangan Thomas A. Kempis yang berjudul Imitatione Christi , yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Maka, pada 26 Desember 1942, Chalid dibaptis oleh pastor Mauwese. Namanya pun bertambah menjadi Ignatius Fransiscus Michael Chalid Salim. Langkah Chalid ini ternyata didukung oleh sanak keluarganya. Saat Haji Agus Salim menemuinya di Belanda, Agus Salim justru senang mendengar Chalid memeluk Katolik. “Aku bersyukur bahwa Anda akhirnya percaya pula kepada Tuhan. Dan pilihanmu tentu sudah menjadi takdir Illahi,” ujar Agus Salim kepada Chalid.

SEBUAH masjid berdiri megah di ruas Jalan Jatinegara Kaum Raya, Jakarta Timur. Namanya Masjid Jami’ As-Salafiyah (Masjid Tertua), berdiri pada 1620. Tepat di sisi kanan masjid berdiri sebuah bangunan, mirip pendopo, yang berisi lima makam: Pangeran Achmad Jayakarta, Pangeran Lahut, Pangeran Surya, Pangeran Shogeri, dan makam Ratu Rafi’ah. “Pangeran Lahut itu anak dari Pangeran Achmad Jayakarta. Pangeran Shogeri masih kerabatnya dan anak dari Sultan Agung Titayasa. Sedangkan Ratu Rafi’ah adalah istri dari Pangeran Shogeri,” kata Raden Manaf, generasi kesembilan dari keturunan Pangeran Jayakarta. Banyak orang sempat meragukan makam di sisi masjid itu adalah makam Pangeran Jayakarta. Keberadaannya juga pernah dirahasiakan dari publik dan baru diberitakan pada 1950. Menurut Raden Manaf, Pangeran Jayakarta berwasiat agar keberadaan makamnya baru diberitakan bila Belanda sudah tak lagi bercokol di Nusantara. Sebab, bila diketahui pihak Belanda, keturunannya akan dihabisi. Selain kelima makam itu, puluhan makam mengitari sisi kanan dan belakang masjid. Semuanya makam keturunan dan kerabat Pangeran Jayakarta. “Di sisi pojok paling kanan, ada makam Pangeran Sang Hyang (Raden Syarif bin Pangeran Senopati Ngalaga), tokoh Islam keturunan keluarga Kesultanan Banten yang aktif berjuang melawan penjajah Belanda,” lanjut Manaf. Pada 30 Mei 1619 tentara Belanda di bawah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoen Coen menyerang dan menghancurkan kota dan Keraton Jayakarta. Awalnya Coen berniat menamakan kota yang baru ditaklukannya itu dengan nama Nieuw Horn (Horn Baru) untuk mengenang kota kelahirannya. Namun penguasa tinggi di Belanda memutuskan agar tempat itu dinamakan Batavia. Menurut Thomas B. Ataladjar dalam Toko Merah , nama Batavia diusulkan seorang pegawai VOC bernama van Rai. Batavia berasal dari kata Batavieren, nama suku bangsa nenek-moyang bangsa Belanda yang berasal dari Jerman. Untuk menabalkan kekuasaan di daerah baru, Coen membangun sebuah kastil atau benteng Batavia dengan luas 3,6 hektar. Adapun nama Batavia untuk kastil dan kota baru itu disahkan pada 1620, untuk kemudian dikukuhkanlah sebuah pemerintahan ( Stad ) Batavia pada 4 Maret 1621. Sejak itu pula Jayakarta disebut Batavia selama tiga ratus tahun lebih (1619-1942). Raden Manaf dalam Sejarah Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum menuliskan,keadaan memburuk akibat dari perjanjian sewa-menyewa tempat antara Jayakarta-Belanda-Inggris, sehingga Pangeran Djayawikarta/Wijayakrama yang oleh Belanda dan Inggris dberi gelar Regent van Jacatra atau Koning van Jacatra atau King of Jacatra diturunkan dari jabatannya sebagai Bupati Jayakarta pada 2 Februari 1619. Dia kemudian dipulangkan Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir, Sultan Banten IV, ke Banten. Pada 15 Februari 1619, untuk menghindari vakum pemerintahan di Jayakarta, anak Pangeran Wijayakrama, Pangeran Achmad Jaketra yang bergelar sama dengan sang ayah, Pangeran Jayakarta, diangkat menggantikan posisi ayahnya. Jadi ketika Coen menyerang Jayakarta, kekuasaan berada di bawah kendali Pangeran Achmad Jaketra. “Belanda menyerang dengan cara licik, menembaki peluru yang sudah dilumuri dengan barang najis seperti kotoran manusia. Itu membuat pasukan Pangeran yang taat beragama Islam terpukul mundur,” kata Raden Manaf. Jayakarta jatuh ke tangan Belanda. Tak patah arang Pangeran Jayakarta secara bergerilya terus menggalang kekuatan. Alwi Shihab dalam Betawi Queen of the East menuliskan, setelah Jayakarta jatuh ke tangan Belanda, Pangeran Achmad Jaketra dan para pengikutnya hijrah ke sebuah daerah yang ditumbuhi pohon jati. Daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Jatinegara Kaum. Kata Jatinegara ditafsirkan sebagai “negara sejati.” “Awalnya dikenal dengan sebutan Kampung Dalem atau Kampung Ningrat Keraton pada 1619-1799. Lalu berganti jadi Jatinegara, yang artinya negara atau pemerintahan sejati pada 1799-1901. Daerah ini sendiri kemudian dikenal dengan sebutan Jatinegara Kaum,” kata Manaf. Pada 1620, Pangeran Achmad Jaketra mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Jami’ As-Salafiyah. Awalnya hanya seluas empat pilar dengan selasar lima meter di setiap sisinya. Dalam perkembangannya, masjid ini rupanya juga digunakan untuk menyusun perlawanan. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten menyerang VOC, Jatinegara Kaum kembali memegang peran penting. Sepeninggal Pangeran Jayakarta, Pangeran Sugeri, putera Sultan Fatah dari Banten, memugarnya pada 1700. Pangeran Sugeri dan Fatah merupakan tokoh yang terbuang dari Kasultanan Banten karena Sultan Haji, saudara Sultan Fatah, melakukan kudeta dengan bantuan pemerintah Belanda. Anak dan bapak ini kemudian bergabung dengan Pangeran Jayakarta. Mereka bahu-membahu mengusir VOC di Batavia. Pangeran Jayakarta dan Pangeran Shogeri kemudian dimakamkan bersebelahan dengan masjid. Pangeran Achmad Jaketra tinggal di Jatinegara Kaum hingga akhir hayatnya. Meninggal pada 1640, dia dimakamkan di dekat masjid yang didirikannya. Bangunan makam ini pernah direnovasi di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1968 dan juga Gubernur DKI Jakarta R. Soeprapto pada 1982. Kompleks Makam Pangeran Jayakarta ditetapkan sebagai Situs Sejarah, Purbakala Cagar Budaya. Makam ini tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah.