- 2 menit yang lalu
- 5 menit membaca
IRAN sebagai pewaris Peradaban Persia kembali jadi tolok ukur pendidikan Islam secara menyeluruh dalam Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES). Negeri yang sedang dikeroyok Amerika Serikat (AS) dan Israel itu mampu bertahan berkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.
“Muslim Persia sudah menunaikan tugas kesejarahannya mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Maka mungkin inilah saatnya atau paling lama abad depan, adalah giliran Muslim Asia Tenggara,” ujar cendekiawan Din Syamsuddin dalam sambutannya pada gala dinner GIHES di Jakarta, sebagaimana disiarkan akun Youtube gontortv, Sabtu (6/9/2026).
Tokoh pendidikan dari Muhammadiyah itu merujuk pada sejarah masa keemasan Islam (abad ke-8-abad ke-14). Persia sendiri melahirkan banyak tokoh yang sampai sekarang masih jadi rujukan sampai ke negeri-negeri Barat. Di antaranya matematikawan Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (780-850 Masehi) yang acap disebut “Bapak Aljabar” dan namanya diabadikan untuk “algoritma”. Lalu, Ibnu Sina (980-1037 Masehi) yang jadi pionir kesehatan modern.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla yang turut memberi sambutan di momen yang sama, mengamininya. Sosok yang akrab dengan sebutan JK itu merajut era keemasan itu dengan kondisi Iran sekarang yang pendidikan Islamnya tak melupakan pengembangan teknologi. Alhasil, Iran tak jua bertekuk lutut di hadapan AS yang terus menyerangnya sejak Februari 2026 meskipun banyak pemimpinnya gugur, termasuk Ayatollah Ali Khamenei.
“Kita belajar dari Iran. Kenapa Iran bisa mengalahkan Amerika? Karena Persia meningkatkan ilmu pengetahuan teknologinya. Seperti Pak Din tadi sampaikan. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dari Iran. Sekiranya dia (Iran) tidak menguasai teknologi, memalukan benar umat ini. Untung ada Iran yang memperbaiki muka kita di kalangan Amerika. Lepas dia Syiah atau tidak. Bukan itu. Dia pertaruhkan semangatnya dan teknologinya dan tangannya untuk melawan kebiadaban (Presiden AS, Donald) Trump,” cetus JK.
Iran sejak 1940-an sudah dirundung konflik meskipun modernisasinya yang diikuti pengembangan teknologi terus berjalan. Terutama di masa Mohammad Reza Pahlavi menjadi Shah Iran (1941-1979) menggantikan ayahnya, Reza Shah Pahlavi. Modernisasi Iran pada 1950-an disaksikan langsung oleh Ahmad Subardjo, menteri luar negeri Indonesia pertama, ketika ia mengunjungi Persia pada musim gugur 1952.
Iran dalam Pengamatan Ahmad Subardjo
Ahmad Subardjo mengalami reshuffle Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April-23 Februari 1952) dan mesti meletakkan jabatannya sebagai menteri luar negeri (menlu) pada 3 Februari 1952. Penyebabnya, ia menandatangani Mutual Security Act dengan AS. Ia kemudian digantikan Mr. Wilopo sebagai menlu ad-interim.
Saat ditemui Historia.ID pada awal Agustus 2026, Hutomo Said Effendi, cucu Ahmad Subardjo, membantah Subardjo menandatangani MSA secara diam-diam dan menganggap kakeknya ditumbalkan pemerintah. Kabinet Sukiman sendiri jatuh 20 hari setelah Subardjo meletakkan jabatan sebagai menlu.
“Enggak mungkin tanda tangan kerjasama dengan Amerika (tapi) kabinetnya enggak tahu apa-apa. Akhirnya Pak Subardjo mengundurkan diri tapi kabinetnya sendiri ikutan jatuh kan,” ujar Hutomo.
Pada September 1952, ketika Kemenlu dipimpin Moekarto Notowidigdo, Subardjo mendapat tugas baru sebagai penasihat menlu sekaligus utusan resmi Kemenlu untuk menjalani tur ke negara-negara sahabat di Asia Barat, utamanya negara-negara Arab.
“Ia pernah diutus pemerintah RI ke negara Timur Tengah dalam rangka misi persahabatan. Negara Mesir adalah tujuan Subardjo (yang pertama) karena Mesir adalah negara yang pertama sekali mengakui secara de facto Republik Indonesia. Setelah Mesir, Subardjo mengunjungi Turki, Arab Saudi, Libanon, Syria, Jordania, Iran, Irak, dan Jerusalem (Palestina, red.). Perjalanan ke wilayah Timur Tengah selain membawa misi persahabatan, ia juga mendapat berbagai pengalaman yang cukup berharga,” tulis Zulfikar Ghazali dkk. dalam Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo.
Iran jadi salah satu negara yang wajib dikunjungi. Negeri para mullah itu mengakui kedaulatan RI pada Juli 1950. Setelahnya, kedua negara sama-sama mendirikan kedutaan besarnya di ibukota masing-masing.
Rombongan Subardjo terdiri dari sekretarisnya dan pegawai senior kemenlu Utaryo Suryamihardja. Mereka tiba di Tehran selepas perjalanan dari Damaskus, Suriah. Mereka dijemput Duta Besar RI untuk Iran Dr. Mohammad Rasjidi.
“Ia menjemput saya di lapangan udara dan membawa saya ke sebuah hotel di pusat kota Teheran. Saya diberi petunjuk mengenai situasi Iran yang Perdana Menterinya (PM) adalah Dr. Mossadegh. Dr. Roshidi menyarankan hendaknya saya menyampaikan salam kepada Dr. Mossadegh setelah mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat penting, Menteri Luar Negeri serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah lainnya,” kenang Subardjo dalam otobiografinya, Kesadaran Nasional.
Selain PM Mohammad Mosaddegh, para tokoh dan pejabat yang ditemui Subardjo antara lain Menlu Hossein Fatemi dan Ketua Parlemen Iran Sayyed Abu al-Qasem Kashani. Klimaksnya Subardjo mengadakan pertemuan dengan sang Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi.
Beberapa bulan sebelum Subardjo berada di Iran, turbulensi politik melanda Iran yang klimaksnya pada Gerakan 21 Juli (1952). Penyebabnya adalah penolakan Shah Reza soal kewenangan militer diserahkan kepada PM Mosaddegh. Friksinya berlanjut ketika Mosaddegh mengundurkan diri.
Kashani turut menggalang aksi demonstrasi massa besar-besaran untuk menentang PM baru yang dianggap pro-Inggris, Ahmad Qavam. Inggris dan Iran saat itu masih bersengketa soal kebijakan nasionalisasi minyak Iran pada 1951 yang dilakukan Mosaddegh.
“Ketegangan yang memuncak berakar dari kebangkitan sentimen nasionalisme. Mossadegh yang figur populer, jadi ujung tombak nasionalisasi industri minyak Iran pada 1951. Kebijakan ini ditentang entitas Inggris, Anglo-Iranian Oil Company. Demonstrasi publik, seperti Gerakan Juli 1952, lantang mendukung penentangan Mossadegh (terhadap Inggris),” tulis Shahab Hashtroudi dalam Legacy of a Shooting Star: Beyond Alcatraz.
Di ambang kekacauan, Shah Reza akhirnya mendesak pengunduran diri Qavam. Mosaddegh lantas ditunjuk Shah Reza lagi untuk. membentuk pemerintahan baru dengan kewenangan militer di tangan Mosaddegh.
“Sesungguhnya, saya sangat ingin bertemu dengan Dr. Mossadegh, yang telah menciptakan peristiwa sejarah berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang gagal dalam menasionalisir Perusahaan Minyak Inggris-Iran yang begitu besar. Tindakan politik di dalam ruang lingkup situasi dunia yang berjalan pada waktu itu pada umumnya, dan hubungannya dengan situasi politik yang kemelut di Iran khususnya. Duta Besar Haji Roshidi menerangkan kepada saya bahwa hubungan antara Kepala Negara Iran dan Perdana Menteri Mossadegh berada dalam keadaan genting. Mereka tidak menyukai satu sama lain,” sambung Subardjo.
Setelah disambut dan diterima Menlu Fatemi dan para pejabat Iran lain, agenda Subardjo adalah mengujungi Shah Reza terlebih dulu. Didampingi Dubes Rasjidi, Subardjo akhirnya diterima di sebuah kompleks istana tua di Tehran. Dalam otobiografinya, Subardjo hanya menyebut istananya punya lorong taman sepanjang 500 meter dengan tangga besar dengan pola klasik Prancis. Istana yang memiliki deskripsi itu tak lain adalah Istana Golestan, yang muasalnya bisa dilacak dari era Dinasti Timuriyah di abad ke-15.
“Shahanshah menyampaikan rasa kepuasannya atas kunjungan kami ke Iran karena, demikian Shahanshah, melihat negeri Iran dengan mata kepala sendiri dan berhubungan langsung dengan rakyat adalah lebih baik daripada mengetahui negeri Iran dari buku-buku. Rupanya Sri Baginda Raja mengetahui secara mendalam bahwa saya adalah seorang penandatangan dari Perjanjian Perdamaian Jepang di San Francisco pada September 1951,” imbuhnya.
Setelahnya, Subardjo ditemani Rasjidi bersilaturahim ke kediaman PM Mosaddegh. Saat berbincang tentang ketertarikan perkembangan Indonesia pasca-Penyerahan Kedaulatan 1949, ketiganya beramah-tamah menggunakan bahasa Prancis. Mosaddegh pernah kuliah ilmu politik di Institut d’études politiques de Paris dan ilmu hukum di Université de Neuchâtel di Swiss.
“Mossadegh juga mengajak melancong ke daerah perbatasan kota Teheran, terutama ke bagian Utara, ke tempat tanaman teh yang luas dekat Laut Kaspia,” tambah Subardjo.
Subardjo menyayangkan Mosaddegh kembali didongkel dalam Kudeta Iran 1953. Meski kemudian Shah Reza memacu pembaharuan di berbagai bidang, Iran sejak saat itu lebih pro-Inggris dan AS.
“Modernisasi Iran tidak bisa lepas dari kebijaksanaan Shah. Cara berpikirnya yang orisinil dan intuitif serta di atas segalanya ialah perangai keagamaannya sebagai seorang Muslim dan merupakan faktor penjunjang bagi Iran untuk mencapai kemajuan hanya dalam batas waktu puluhan tahun saja,” lanjutnya.
Dari Iran, Subardjo melanjutkan perjalanan ke Irak, lantas Samarkand di Uzbekistan. Itu bukan satu-satunya kunjungan Subardjo ke Iran. Pada perayaan 2.500 tahun Kekaisaran Persia yang digelar secara mewah pada 12-16 Oktober 1971, Subardjo turut hadir sebagai undangan dan kembali bersua dengan Shah Reza.
“Ya, ikut hadir diundang 2.500 tahun Iran, Pak Subardjo datang juga sama istri (R.A. Pudji Astuti),” tandas Hutomo.
Komentar