JOENOES Nasution, tokoh komunis Sumatera Timur, bergerak cepat untuk mengisi revolusi di Sumatera. Pada 11 Desember 1945, dia mendirikan Badan Pusat Perekonomian Rakyat Sumatera (BAPPER). Tujuannya memegang kendali ekonomi di seluruh Sumatera.

Kala itu, sumber utama perekonomian di Sumatera Timur adalah perkebunan dan pertambangan. Revolusi membuat berbagai pihak, tak terkecuali tentara, saling memperebutkannya. Dengan mengendalikan perkebunan, unit-unit militer memiliki kekuatan politik yang otonom.

“Melalui pedagang-pedagang Tionghoa, komandan militer mulai mengekspor sejumlah besar produk perkebunan (terutama karet dan kelapa sawit) ke Penang dan Singapura,” tulis Audrey Kahin dalam Regional Dynamics of the Indonesian Revolution.

Gagal dengan BAPPER, Joenoes bersama Amir Joesoef dan Bustami, lalu mendirikan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia (ERRI) pada Februari 1946. Badan ini memperjuangkan ekonomi kerakyatan dengan slogan “sama rata sama rasa”. Upaya tersebut segera mendapat dukungan dari banyak kalangan, terutama kaum kiri dengan laskar-laskarnya dan rakyat bawah.

Amir dan Bustami meminta Gubernur Sumatra Tengku Muhammad Hasan untuk menjadikan ERRI sebagai otoritas resmi, kepanjangan tangan pemerintah yang mengatur perekonomian Sumatra. Penolakan gubernur membuat ERRI makin agresif bergerak. ERRI mengatur dan mewadahi pedagang asongan, kain, obat-obatan, dan lain-lain, ke dalam asosiasi dan koperasi.

Para pemimpin ERRI kembali mencari pengakuan resmi kepada Wakil Gubernur Dr. Mohamad Amir. “Mereka mendapatkan pengakuan resmi yang diinginkan. Ini merupakan mandat untuk memperluas kegiatannya dalam mengontrol total ekonomi Sumatra,” tulis Anthony Reid dalam The Blood of the People Revolution and the end of Traditional Rule in Northern Sumatra.

ERRI mendapat dukungan dari laskar-laskar kiri, terutama Pesindo dan Barisan Merah. Paralel dengan kekuatan bersenjata pendukungnya, cabang-cabang ERRI segera berdiri di berbagai tempat. Di Aceh, kantor pusat ERRI berdiri di Banda Aceh pada 16 Maret 1946.

ERRI segera mengeluarkan berbagai aturan. “Semua produksi perkebunan harus diserahkan kepada ERRI,” lanjut Reid. ERRI juga mengambilalih kepemilikan banyak toko milik Tionghoa atau India di Medan dengan alasan untuk memblokade logistik Sekutu. Semua bahan makanan yang memasuki kota mereka sita. Untuk mendukung pelaksanaan itu, seorang inspektur ditempatkan di tiap sektor wilayah kekuasaan ERRI.

ERRI juga mengekspor komoditas perdagangkan terutama ke Penang dan Singapura. Untuk itu, tulis Reid, “Ada upaya untuk mengambilalih semua fasilitas transportasi baik di darat maupun laut.” Di Aceh, ERRI menarik bea atas tiap barang ekspor dari Sigli dan Meulaboh, juga mengambilalih tambang emas milik Prancis. Terakhir, skema medis komprehensif seluruh Sumatra Timur menjadi program yang diluncurkan ERRI. Dalam program ini, semua dokter akan didaftar dan obat-obatan akan diberikan oleh ERRI.

Menurut teori, semua sumber ekonomi yang dikuasai ERRI akan dibagikan kepada rakyat sesuai semboyan “sama rata sama rasa.” Namun, hal itu tak masuk akal bagi para penentang ERRI. Kritik makin gencar dan keras menghampiri ERRI. Melalui tulisan-tulisannya di Soeloeh Merdeka, Arif Lubis menjadi salah satu penyerang paling vokal. Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi para pemimpin ERRI menjadi sorotan utamanya. “Super komunis” dan “hiper ekstrimis” menjadi cap yang diberikan lawan-lawan politik ERRI dan laskar-laskar pendukungnya.

ERRI kian tersingkir. Mereka lalu memusatkan diri ke Siantar. Di sana, ERRI bersandar kepada laskar paling setia, Cap Rante di bawah pimpinan Waldemar Marpaoeng. Para pemimpin ERRI di Siantar lalu membentuk Dewan Nasional berisi lima orang. Menurut Reid, upaya tersebut sebagai tandingan kepada Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka.

Menyadari bahaya ekses peran ERRI, Wakil Gubernur Amir balik badan. Di depan badan-badan perjuangan, dia berpidato yang menguatkan hati kalangan penentang ERRI dan komunis. Penangkapan Joenoes Nasution –yang sempat menjadi Residen Sumatra Timur selama sepuluh hari– dan pelarangan ERRI yang menjadi dua poin penting dari pidato Amir memicu gerakan perlawanan terhadap ERRI.

Pada 4 Mei 1946, Residen Luat Siregar membubarkan ERRI. Persatuan Perjuangan memerintahkan cabang-cabangnya melikuidasi semua operasional ERRI dan mengambilalih kegiatan ekonominya untuk sementara waktu. Riwayat ERRI pun berakhir.

“Satu ciri penting dari revolusi di Sumatra Timur dan Residensi Tapanuli adalah kekuasaan yang dilakukan para pemimpin unit bersenjata dalam mengendalikan wilayah dan sumberdaya ekonomi yang signifikan,” tulis Audrey Kahin.