USAI transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, salah satu hal mendesak yang mesti dilaksanakan pemerintah adalah pemilihan umum (pemilu). Mulanya pemilu hendak diadakan pada Juli 1968, seperti telah direncakan MPR. Namun, Pejabat Presiden Soeharto merasa tahun itu bukan waktu yang baik untuk mengadakan pemilu.

“Yang dilakukan Soeharto adalah mengundur pemilu itu,” kata sejarawan Asvi Warman Adam dalam diskusi buku Ken Ward berjudul NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971 di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, 2 April 2024.

Maka kemudian diputuskan pemilu diadakan pada Juli 1971. Dengan tiga tahun penundaan itu, ada waktu bagi pendukung Soeharto untuk memenangkan pemilu. Klik Soeharto pun memperkuat kendaraan politik mereka, Golongan Karya (Golkar) —yang bermula dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar). Organisasi ini menghimpun Koperasi Usaha Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan lain-lain. Golkar juga menjadi salah satu kontestan pemilu meski bukan partai.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang