DEMONSTRASI besar-besaran mahasiswa dan berbagai elemen masyakarakat sipil sejak 4 Mei 1998 berikut bentrokan dengan aparat yang berujung kerusuhan, menjalar ke kota-kota besar tanah air, termasuk Yogyakarta. Bedanya, di Yogyakarta tak menimbulkan ekses kekerasan anti-Tionghoa seperti yang juga terjadi di Jakarta, Makassar, Medan, atau Solo. 

Etnis Tionghoa seketika jadi sasaran amuk massa hanya karena kesenjangan kehidupan ekonomi dengan kalangan bumiputera di banyak kota. Ada yang lewat penganiayaan, rudapaksa, ataupun pembunuhan. Di Yogyakarta, hal itu tak terjadi kendati ada beleid diskriminatif terhadap mereka, yakni Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. K898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi. 

Menurut Samsu Rizal Panggabean dalam Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia, etnis Tionghoa tak mengalami kekerasan karena mereka sudah cukup lama berbaur dengan kalangan bumiputera sehingga mereka bisa beradaptasi dan mempertahankan gaya hidup sederhana dan jauh dari kehidupan yang eksklusif.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang