PENGGUNAAN lambang kebesaran untuk identifikasi berkembang di Eropa sejak abad ke-12. Perang Salib mempercepat perkembangan dan penyebarannya. Ketika itu, baju zirah sangat penting untuk melindungi tubuh para prajurit dalam pertempuran. Pakaian tersebut mampu menahan serangan pedang, tombak, dan anak panah, sehingga dapat meminimalkan luka berat dan kematian.
Meski begitu, baju zirah yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, menyulitkan proses identifikasi prajurit. Terlebih mereka yang bertempur dalam Perang Salib berasal dari banyak wilayah, sehingga proses identifikasi menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, panji-panji dengan lambang tertentu sangat berguna untuk membedakan antara prajurit dari berbagai negeri.
Saat pertama kali tersebar pada abad pertengahan, desain lambang-lambang itu sederhana dan tidak berlebihan, serta sebagian besar berbentuk geometris yang berasal dari praktik menghias rangka dan penyangga perisai kayu kuno.
Sejarawan Stephen Friar mencatat dalam Heraldry for the Local Historian and Genealogist, motif sederhana yang banyak digunakan seperti bintang, cangkang kerang, dan martlet (semacam burung berukuran kecil).
“Selain itu benda-benda yang merujuk pada nama keluarga atau gelar, seringkali melalui permainan kata visual, juga umum digunakan sebagai lambang. Lambang-lambang kebesaran pada masa awal memiliki desain serupa; Herald Roll abad ke-13 mengidentifikasi 190 lambang, di mana 45 di antaranya menampilkan singa,” tulis Friar.
Simbol Ksatria
Sepanjang abad pertengahan, perkembangan lambang kebesaran di Eropa berkaitan dengan chivalry atau kode etik moral, agama, dan sosial yang mengatur perilaku para ksatria. Posisinya semakin kuat sebagai penanda status sosial lewat turnamen maupun simulasi pertempuran.
Peserta turnamen atau perayaan yang menyertainya dibatasi hanya para ksatria dan membutuhkan biaya sangat mahal. Sebab, biaya pemeliharaan kuda dan perlengkapan perang begitu mahal, sehingga seseorang harus memiliki kedudukan dan harta yang cukup untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut.
Penggunaan lambang kebesaran yang turun-temurun dianggap sebagai hak eksklusif kelas ksatria. “Kebanggaan atas kepemilikan lambang-lambang, serta status sebagai pemegang lambang (armiger) yang diimplikasikan oleh hak istimewa, memiliki makna yang lebih besar dalam perkembangan lambang-lambang daripada penerapan praktisnya di medan pertempuran,” tulis Friar.
Menurut ahli heraldik asal Inggris, L.G. Pine dalam The Story of Heraldy, turnamen atau simulasi pertempuran merupakan tradisi yang populer di abad ke-12, dan dalam permainan itu membedakan satu ksatria dari ksatria lain sama pentingnya seperti dalam pertempuran sesungguhnya.
Turnamen itu menarik perhatian masyarakat luas. Dengan demikian, menjadi peserta yang menonjol dalam turnamen memberikan sensasi yang tidak jauh berbeda dengan pertempuran sesungguhnya. “Pada akhir abad ke-12, segel yang menampilkan lambang-lambang semakin banyak, dan lambang-lambang itu kemudian digunakan oleh keturunan pemilik segel tersebut,” tulis Pine.
Sengketa Lambang
Setelah abad ke-12, lambang kebesaran tidak hanya memberikan prestise kepada para ksatria, tetapi juga berperan penting dalam diplomasi luar negeri. Mereka yang diangkat sebagai duta besar memiliki lambang sendiri. Posisi mereka sebagai perwakilan suatu negara membuatnya masuk ke dalam lingkungan kelas atas.
Karena belum ada aturan yang tegas mengenai penggunaan lambang kebesaran, orang-orang bisa menentukan lambang sendiri. Tak jarang beberapa orang menggunakan lambang sama yang mengakibatkan perselihsihan. Seperti sengketa lambang antara Scrope, Grosvenor, dan Carminow.
Ketiga orang itu tinggal di wilayah berbeda di Inggris: Carminow dari Cornwall, Grosvenor dari Cheshire, dan Scrope dari Lancashire. Meski tidak saling mengenal dan belum pernah berinteraksi, ketiganya menggunakan lambang yang sama, yakni bidang biru dengan garis melengkung emas. Perselisihan mencuat ketika ketiganya bergabung dengan pasukan kerajaan dalam kampanye militer di Prancis dan Skotlandia.
Sebagai bangsawan terpandang, Scrope merasa terganggu ada orang lain yang berstatus sosial lebih rendah dan tidak memiliki hubungan darah dengannya menggunakan lambang serupa. Baik Scrope maupun Carminow dan Grosvenor menuntut hak eksklusif menggunakan lambang kebesarannya.
“Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, Scrope memperlihatkan silsilah keturunannya yang tak diragukan lagi sangat legendaris. Seperti banyak bangsawan pada zamannya, dia mengklaim sebagai keturunan Norman... Namun, bagi Cornwall hal itu tak berarti apa-apa. Dia pun menelusuri silsilah keluarganya untuk membuktikan bahwa lambang yang digunakannya sudah sejak lama menjadi bagian dari garis keturunannya... Akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Carminow mempertahankan lambang ayahnya; tampaknya para anggota pengadilan berpendapat bahwa setelah kampanye militer berakhir, Carminow akan kembali ke Cornwall dan tak banyak lagi yang akan terdengar tentang dirinya,” tulis Pine.
Persidangan Scrope dan Grosvenor berlangsung alot. Kasus ini berlarut-larut karena banyak saksi di kedua belah pihak serta perjuangan keras Grosvenor mempertahankan lambang kebesarannya. Pengadilan sempat menawarkan variasi lambang kepada Grosvenor, tetapi dia menolak dan mengajukan banding kepada Raja Richard II, yang memberikan keputusan dengan cepat.
Hasilnya, Grosvenor diminta segera menyerahkan lambangnya kepada Scrope yang dianggap sebagai pemilik sah dan harus menanggung biaya persidangan. Setelah perselisihan itu, Grosvenor mengadopsi lambang lain, yakni ikatan gandum, yang sejak itu digunakan oleh keturunannya.
Pada awalnya setiap bangsawan memiliki lambang kebesarannya sendiri dan para pemilik lambang kerajaan dibedakan berdasarkan kedudukan tuan mereka yang lebih tinggi. Secara bertahap raja kemudian membentuk lembaga khusus atau mengangkat ahli lambang untuk menentukan, mencatat, dan mengelola lambang-lambang kebesaran yang ada di masyarakat. Kerajaan Prancis melakukannya pada 1404, sementara Kerajaan Inggris mendirikan College of Arms tahun 1484.
Di Inggris, sejak tahun 1530 mulai dari pemerintahan Raja Henry VIII hingga tahun 1686 pada masa pemerintahan Raja James II, raja mengeluarkan surat perintah kepada para ahli lambang untuk berkunjung ke berbagai wilayah Inggris guna memeriksa lambang-lambang yang digunakan masyarakat sebagai antisipasi terjadinya perselisihan karena penggunaan lambang yang sama atau pemalsuan lambang kebesaran.
Simbol Bangsawan
Perselisihan Scrope dan Grosvenor menunjukkan keterkaitan antara lambang kebesaran dengan status sosial. Scrope dianggap sebagai pemilik sah lambang kebesaran yang menjadi sengketa karena mampu menunjukkan bahwa garis keturunannya memegang status bangsawan sejak lama.
Sejak awal kemunculannya di Eropa hingga akhir abad ke-18, lambang kebesaran tidak hanya berfungsi untuk identifikasi, tetapi juga simbol status kebangsawanan. Penggunaan lambang kebesaran di medan perang dan turnamen kemudian bergeser menjadi kecenderungan terhadap kemegahan, upacara berlebihan, dan menonjolkan kebangsawanan. Orang-orang pun berlomba-lomba untuk memiliki lambang kebesaran. Penjual lambang kebangsawanan ilegal meraup keuntungan.
“Pada 1577, dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap William Dawkyns karena menyamar sebagai pejabat istana kerajaan, menjual lambang kebangsawanan, dan menyusun silsilah palsu. Dia dibawa ke hadapan Star Chamber dan dijatuhi hukuman cambuk serta dipotong telinganya dan dipajang di tiang penghinaan di setiap wilayah tempat dia melakukan ‘bisnis yang meresahkan’ tersebut,” tulis Friar.
Fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan masyarakat Inggris di masa pemerintahan Raja James yang terobsesi dengan atribut-atribut kedudukan dan hal-hal yang berkaitan dengan lambang kebangsawanan. Pada paruh pertama abad ke-17, gagasan tentang keksatriaan abad pertengahan diungkapkan secara dogmatis dalam berbagai risalah yang banyak dibaca mengenai lambang-lambang kebangsawanan dan “buku panduan” bagi pria terhormat.
Obsesi memamerkan lambang kebesaran palsu demi dipandang sebagai bangsawan membuat Garter King of Arms dan York Herald dipanggil menghadap para komisaris Earl Marshal dan ditahan di Marshalsea karena memfasilitasi pemberian lambang kepada Gregory Brandon dari London, yang ternyata adalah algojo umum Kota London pada 1616.
Tindakan kejahatan itu semakin parah ketika terungkap bahwa Garter, pejabat senior dalam bidang lambang, gagal mengenali bahwa lambang baru Brandon merupakan gabungan lambang penguasa Aragon dan Brabant.
Di lain pihak, pandangan terhadap lambang kebesaran berlangsung dinamis di Prancis. Sejak abad ke-15 hingga 17 terdapat lembaga khusus yang mengatur penggunaan lambang kebesaran di masyarakat. Sebuah dekrit yang disetujui Louis XIV pada 1696 memerintahkan semua orang yang memiliki lambang kebesaran untuk mendaftarkannya. Bahkan, sebagai upaya untuk mengumpulkan dana, orang-orang yang tidak memiliki lambang kebesaran diwajibkan memilikinya dengan cara membeli.
Komentar