BERBEKAL janji yang sudah dibuat sejak jauh hari, Siti Rahmah berangkat ke rumah Bambang Darmono di Cikeas, Bogor. Sempat menunggu, dia akhirnya bertemu tuan rumah yang datang terlambat. “Rumah SBY sebelah sana, nggak jauh dari rumahku,” kata Rahmah menirukan ucapan Bambang, ketika berbicara dalam peluncuran bukunya, Jejak Setapak di Tanah Rencong (berikutnya disebut Jejak Setapak), Rabu (28/2/18) sore di The Atjeh Connection, Sarinah, Jakarta Pusat.

Bambang merupakan panglima Komando Operasi TNI di Aceh sewaktu provinsi paling barat Indonesia itu ditetapkan Darurat Militer pada 2003. Dari Bambang, Rahmah ingin mengorek informasi tentang konflik Aceh dan penyelesaiannya versi TNI. Dan, Rahmah mendapatkannya.

Tulisan tentang Aceh semasa konflik dan persahabatan Rahmah dengan sang jenderal menjadi satu dari sekian tulisan di buku tersebut. Bambang hanyalah “minoritas” di buku kumpulan tulisan Rahmah. Mayoritas narasumber dalam tulisan-tulisan Rahmah di buku tersebut adalah “orang-orang kecil”, mulai dari pasukan dan pemasok senjata GAM, Inong Balee (pasukan perempuan GAM), kurir, aktivis penyelesaian konflik Aceh, hingga penerjemah GAM.

“Buku Rahmah bercerita tentang orang-orang biasa. Bukan orang besar. Peristiwa-peristiwa kecil dan orang-orang kecil,” kata Budi Setiyono, penyunting Jejak Setapak, yang juga menjadi pembicara di acara itu.

Selama 10 tahun sejak 2008, Rahmah melakukan riset mendalam, menemui orang-orang yang terlibat dalam konflik, dan melakukan pendekatan secara personal. “Ketemu dulu, ngobrol ringan, dapat banyak cerita lalu saya bilang, ‘gimana kalau saya tulis jadi buku?’, kemudian mulai menulis,” kata Rahmah.

Ide penulisan JejakSetapak tidak muncul begitu saja. Bermula dari diskusi ketika dia menjadi peneliti program conflict and development di Bank Dunia, Rahmah lalu terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat korban konflik. Dari situ ia mulai tertarik menulis tentang mereka.

Jejak Setapak memuat 19 tulisan. Sebagian pernah dipublikasikan di media massa, terutama di pantau.or.id.

Rahmah memberi porsi besar pada kisah para perempuan dalam konflik Aceh. Cut Farah Meutia atau Farah, misalnya. Dia beserta 20-an teman sesama anggota Perempuan Merdeka menolak kehadiran TNI di Aceh dan menuntut penyelesaian konflik Aceh secara damai. Mereka berdemonstrasi ketika Megawati datang ke Aceh, 8 September 2001.

Kegiatan Farah ini menarik simpati pemimpin GAM dan memintanya memberi pengetahuan politik untuk InongBalee. Integritas Farah membuatnya terpilih sebagai peninjau sipil, mewakili Perempuan Merdeka, di perundingan Tokyo, Mei 2003.

Farah tak pernah menduga dirinya bakal menjadi penentu dalam perundingan itu. Para anggota delegasi GAM lepas tangan dalam menentukan keputusan akhir, apakah akan menerima otonomi khusus yang disodorkan delegasi Indonesia atau menolak dengan risiko diserang, dan memasrahkannya pada Farah dan Erwanto. Erwanto pun kemudian melemparkannya pada Farah. “Karena keputusan dimandatkan ke tangan saya, posisi saya seperti simalakama. Jika saya mengatakan otonomi, saya akan diklaim sebagai pengkhianat sepanjang masa oleh GAM dan juga rakyat Aceh. Jika saya ambil keputusan untuk berperang, tentunya itu bukan kapasitas saya,” kata Farah membatin.

Sambil terus diburu waktu yang hanya 10 menit, Farah terus menimbang-nimbang. Dia akhirnya mengambil sikap ketika waktu untuk menyatakan keputusan tiba. “Kita siap berperang melawan Indonesia sampai kapanpun,” kata Farah kepada mediator dari Henry Dunant Centre.

Perundingan pun gagal. Indonesia menjawab keputusan delegasi GAM, yang dibuat Farah, dengan memberi status Darurat Militer untuk Aceh. Pertumpahan darah kembali terjadi.

Bersama perang, beragam cerita lahir dan mengiringi. Perempuan Merdeka, oraganisasi yang didirikan Farah bersama temanny,a lahir di tengah konflik. “Perempuan Aceh pada masa konflik sangat kuat. Banyak perempuan Aceh yang saya temui sangat berani dan perempuan di garis depan. Dari dulu sangat berani,” kata Rahmah.

Rahmah juga mewawancara Abdullah Puteh yang kala konflik menjadi Gubernur Aceh. Puteh punya peran penting dalam penyelesaian konflik Aceh, penghubung antara pemerintah RI dan GAM. “Rahmah menulis sesuatu di tengah konflik. Banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak diketahui dan perlu digali lagi,” kata Puteh yang juga hadir di peluncuran buku.

Tapi, tidak seluruh isi buku Rahmah membahas tentang konflik Aceh. Ada pula pembahasan lain, seperti kesenian Aceh. “Saya meyayangkan buku ini tidak ada indeksnya. Tapi Rahmah memotret semua dimensi di Aceh. Potret dinamika masyarakat Aceh, tsunami, konflik, maupun perdebatan masalah perdamaian Aceh. Kebaruannya tidak lepas meski rentang waktu 10 tahun,” kata Irine Gayatri yang juga menjadi pembicara.

Rahmah mengajak pembaca mengikuti jejaknya menelusuri konflik Aceh. Dengan sangat dekat, dengan gaya bercerita yang membuat pembaca merasa hadir bersama Rahmah.