Diperbarui: 22 Jun
TWEEDE Kamer atau Parlemen Belanda hari ini, Rabu (14/6/2023) pagi waktu setempat, menggelar debat terkait penelitian dekolonisasi yang dilakoni tiga lembaga riset Belanda yang diongkosi 4,1 juta euro oleh pemerintah. Tiga lembaga itu adalah Koninklijke Instituut vor Taal, Land, en Volkunde (KITLV); Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD); dan Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Mereka kemudian dibantu 17 akademisi Indonesia asal UGM (Universitas Gadjah Mada).
Penelitian bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) digulirkan mulai 2017 silam dan menghasilkan sejumlah temuan yang dirangkum dalam 14 buku pada medio Februari 2022. Lepas penelitian itu dipublikasi, Parlemen Belanda juga sudah sempat menghelat diskusi meja bundar dengan beberapa pihak, termasuk Duta Besar RI untuk Belanda H.E. Mayerfas dan sejarawan Indonesia Bonnie Triyana, pada 23 Mei 2022.
Setelah diskusi meja bundar itu, polemik tentang kekerasan ekstrem militer Belanda terus bergulir di publik. Oleh karenanya hari ini, Rabu (14/6/2023), parlemen Belanda ingin mendengar masing-masing perwakilan partai dalam arena perdebatannya dan turut disaksikan pula oleh Perdana Menteri (PM) Mark Rutte, Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra, serta Menteri Pertahanan Kajsa Ollorongren.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
