JAN Herman van Roijen sama sekali tak memperlihatkan raut wajah semringah usai menandatangani penyerahan Papua kepada Indonesia. Tak seperti Soebandrio, pemimpin delegasi Indonesia, yang mengumbar senyum di sana-sini. Muka kecut van Roijen menggambarkan kekecewaan bahwa Belanda telah kehilangan Papua.

Pada 15 Agustus 1962, wilayah Irian Barat yang telah lama disengketakan Belanda dan Indonesia berakhir dalam New York Agreement atau Persetujuan New York. Para mediator seperti diplomat Amerika Ellsworth Buker dan Sekjen PBB U Thant terlihat lega. Konflik yang memicu perang ini akhirnya selesai di meja perundingan. Tak perlu dibahas bagaimana bungahnya pihak Indonesia.

Nasib pahit justru dialami van Roijen. Setelah berusaha sekuat tenaga di meja perundingan, alih-alih diapresiasi, dia malah menjadi bulan-bulanan. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns bahkan melontarkan cemoohan soal latar belakang keluarga van Roijen.

“Jika kita mempunyai duta besar dengan watak yang kuat dan kemampuan wajar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak menyangkal bahwa van Roijen sebagai orang setengah Belanda bertanggung jawab atas kekacauan besar dalam hubungan luar negeri Belanda,” kata Luns dikutip Soebandrio dari suratkabar Belanda dalam Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat.

Gerutuan Luns yang menyerang pribadi van Roijen terkait dengan silsilahnya dari pihak ibu yang berdarah Amerika. Luns menganggap van Roijen setengah hati dalam memperjuangkan kepentingan Belanda atas Papua. Jati diri van Roijen sebagai orang setengah Belanda dan setengah Amerika inilah yang menjadi alasan Luns mencerca integritas van Roijen.

Kendati demikian, van Roijen telah berbuat segalanya untuk mempertahankan Papua, termasuk memasukkan pasal tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Klausul referendum ini dijalankan Indonesia dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Pepera masih menjadi kontroversi sejarah yang selalu membayangi

narasi integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Suasana setelah penandatanganan Persetujuan New York, 15 Agustus 1962. Ki-ka: Soebandrio, U Thant, Herman van Roijen, dan Ellworth Bunker. (Perpusnas RI).

Juru Runding Roem-Roijen

Ibu van Roijen, Albertina Taylor Winthrop merupakan pegawai penerangan di Departemen Luar Negeri AS yang menikah dengan van Roijen Sr., seorang diplomat Belanda. Anak sulung pasangan ini bernama Jan Herman van Roijen yang lahir di Konstantinopel, Turki, pada 10 April 1905. Mengikuti jejak sang ayah, van Roijen meniti karier sebagai diplomat. Pada 1946, dia menjabat Menteri Urusan Luar Negeri Belanda.

Nama Herman van Roijen tak asing bagi Indonesia. Sebelum penyelesaian sengketa Papua, van Roijen adalah juru runding Belanda dalam Perundingan Roem-Roijen pada 7 Mei 1949. Perundingan Roem-Roijen terjadi setelah Belanda mendapat desakan dari Dewan Keamanan PBB untuk membebaskan sejumlah pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda sekaligus gencatan senjata. Saat itu, van Roijen bertugas sebagai wakil kepala perwakilan Belanda untuk PBB. Dia telah memperingatkan pemerintah Belanda mengenai sanksi dari Amerika Serikat atas agresi militer Belanda terhadap Indonesia.

“Van Roijen –sosok yang santun, cerdas, dan berpengalaman– dikirim ke Indonesia pada April 1949 untuk melanjutkan perundingan dengan delegasi Republik yang dipimpin oleh Mohammad Roem,” sebut tim penyusun The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War.

Mohammad Roem adalah wakil Indonesia yang berunding dengan van Roijen di Hotel Des Indes, Jakarta. Dalam Bunga Rampai dari Sejarah Jilid II, Roem menyebut perundingan ini sebagai “Pernyataan Roem-Roijen” (Room-Rooijen Statement). Masing-masing pihak membuat pernyataannya sendiri yang disetujui satu sama lain. Terkait penamaan “Roem-Roijen”, Roem menyebut usul nama itu datang dari Mr. N.S. Blom, wakil ketua delegasi Belanda.

“Mr. Blom menawarkan gagasan itu kepada Merle H. Cochran, wakil Amerika dalam Panitia PBB untuk Indonesia. Cochran mengusulkan nama itu kepada sidang pleno dan diterima,” tutur Roem.

Menurut Roem, Perundingan Roem-Roijen menambah napas perjuangan diplomasi Indonesia yang tengah sekarat. Belanda setuju mengembalikan pemimpin Republik ke ibu kota Yogyakarta dan mengakhiri operasi militer. Kedua pihak juga setuju membentuk panitia bersama di bawah lindungan PBB untuk Indonesia (UNCI). Hingga akhirnya terbukalah jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) beberapa bulan berikutnya.

“Sesudah Pemerintah RI kembali ke ibu kota Yogya, maka pemimpin-pemimpin RI dapat bersatu dan berkumpul lagi. Mereka itu tadinya tersebar di pengasingan, di penjara, di daerah pendudukan dan di hutan-hutan menjalankan perang gerilya. Dalam suasana baru itu, maka yang kurang dapat ditambah, dengan memungkinkannya kerja sama yang teratur,” kenang Roem.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Jan Herman Robert Dudley va Roijen bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X menyaksikan pameran budaya di Karta Pusaka. Robert Dudley merupakan anak dari Herman van Roijen. (Kedaulatan Rakyat, 28 Maret 1992).

Dubes Belanda untuk Indonesia

Setelah perang, van Roijen lama bertugas sebagai duta besar Belanda untuk Amerika Serikat pada 1950–1964. Setelahnya, dia menjadi duta besar Belanda untuk Kerajaan Inggris hingga pensiun. Namun, riwayat keluarga van Roijen tak usai begitu saja di Indonesia.

Pada 1992, Robert Dudley van Roijen, anak dari Jan Herman van Roijen, menjadi duta besar Belanda untuk Indonesia. Presiden Soeharto menerima surat kepercayaannya pada Februari 1992. Pemberitaan media menyambut secara positif kedatangan dubes Belanda yang baru ini karena ayahnya punya pengalaman sejarah terkait hubungan Indonesia-Belanda.

“Dubes Kerajaan Belanda untuk Indonesia yang baru itu bernama J.H. Robert Dudley van Roijen. Ia adalah anak diplomat termasyhur Belanda van Roijen yang namanya terpatri abadi bersama Mr. Mohammad Roem,” ulas tajuk rencana Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 1993.

“Kita yakin, Dubes JH Robert Dudley telah membekali diri dengan baik menjelang keberangkatannya menunaikan tugas di Indonesia. Kita yakin pula bekal yang dipersiapkannya itu termasuk di antaranya pengalaman dan memori ayahnya van Roijen sebagai diplomat ulung, yang secara tak langsung telah ikut mengantar bangsa Indonesia menuju pada suatu hari yang mengandung banyak harapan.”

Bila Herman van Roijen berhadapan dengan delegasi Indonesia dalam pertempuran diplomasi, tidak demikian dengan anaknya. Robert van Roijen berperan dalam merekatkan hubungan Indonesia dengan Belanda. Selama bertugas, dia terlibat aktif dalam misi diplomatik pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kerja sama bilateral itu meliputi bidang budaya, ekonomi, dan hingga pembangunan infrastruktur.

Di masa van Roijen, hubungan Indonesia dan Belanda sempat terganggu karena terhentinya bantuan ekonomi dari Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), konsorsium negara donor untuk Indonesia yang dipimpin oleh Belanda. Namun, ketegangan itu hanya berlangsung sebentar. Setelahnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda berlangsung jauh lebih baik.

Soedarmanto Kadarisman, dubes Indonesia untuk Belanda, menyebut van Roijen mengambil keputusan penting yang mendudukkan kembali hubungan alamiah kedua negara. Setelah dua tahun bertugas, van Roijen mengakhiri dinasnya di Indonesia dan berbuah Bintang Jasa Utama dari Presiden Soeharto.

“Van Roijen dinilai oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu individu yang memainkan peranan penting dalam menata hubungan baru Indonesia-Belanda,” kata Kadarisman dalam Berita Yudha, 28 Juli 1995.*