- 2 menit yang lalu
- 6 menit membaca
REPUBLIK Indonesia sudah menginjak usia 81 tahun. Upacara pengibaran bendera dan atraksi alutsista dalam rangka memperingati HUT RI di Istana Negara Jakarta kemarin, Senin (17/8/2026), juga berjalan sebagaimana mestinya. Suasananya jauh lebih bisa “dinikmati” ketimbang yang terjadi delapan dekade silam dalam peringatan HUT RI pertama, 17 Agustus 1946.
Dalam perjalanannya menuju satu tahun kemerdekaan, Indonesia tak hanya direcoki Sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa namun juga pergolakan politik internal. Puncaknya terjadi dua peristiwa yang bikin republik begitu rentan: penculikan Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir pada 27 Juni 1946 dan Kudeta 3 Juli 1946 ketika Presiden Sukarno didesak mengganti Kabinet Sjahrir.
Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, toh republik jalan terus. Para oposannya ditangkapi, mulai dari Tan Malaka, Mohammad Yamin hingga tokoh-tokoh muda yang setahun sebelumnya berperan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945: Ahmad Subardjo, Sukarni, Adam Malik, dan Sayuti Melik.
Itu yang kemudian jadi refleksi PM Sjahrir dalam pidatonya dalam menyambut hari jadi republik yang pertama. Pidatonya ia sampaikan via radio lantaran Sekutu tidak memberi izin perayaan besar-besaran, apalagi parade rakyat dan militer di Jakarta. Sehari pasca-peringatan HUT RI, Sjahrir memberikan keterangan persnya yang diperuntukkan para wartawan asing.
“Pada Minggu (18 Agustus, red.), Tuan Sjahrir memberikan pernyataan kepada para perwakilan pers di Batavia. Menengok setahun ‘Republik’ ke belakang, Sjahrir mengemukakan kesulitan-kesulitan terhadap penentangan Belanda. Lebih jauh ia menggarisbawahi krisis politik serius yang telah dilalui ‘Republik’ dengan menegaskan, ‘kita semua sekarang lebih bersatu daripada sebelumnya.’ Kemarin malam Sjahrir menyampaikan pidato lewat radio Indonesia sebagai bagian dari siaran yang ditujukan kepada audiens asing; disampaikan dengan bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa Inggris. Ia mendewa-dewakan gagasan rakyat Indonesia yang bersatu melawan ego nasional dan imperialisme,” tulis koran Het Dagblad edisi 19 Agustus 1946 dalam artikel “Sjahrir Aan Het Woord”.
Ramai di Yogya, Dipersulit di Jakarta
Sejak Januari 1946, segenap pimpinan negara dan pemerintahan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan ibukota revolusi. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Hatta berkantor di Gedung Agung (kini Istana Kepresidenan Yogyakarta) sedangkan PM Sjahrir tetap di Jakarta. Sjahrir menempati bekas rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 yang sekaligus dijadikan kantornya selaku PM merangkap menteri luar negeri.
Di dua tempat itulah masyarakat berbondong-bondong ingin ikut merayakan hari jadi yang pertama republik pada 17 Agustus 1946. Di Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Sukarno memimpin jalannya upacara HUT kemerdekaan yang masih bisa dihelat dengan khidmat.
Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam Kronik Revolusi Indonesia: 1946, agendanya dipersiapkan dengan seksama. Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta juga akan me-relay siaran khusus ke pemancar-pemancar lain di seluruh Indonesia, di antaranya siaran pidato Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada 15 Agustus malam, pidato Wapres Hatta pada 16 Agustus malam, serta siaran tanda waktu peringatan pada 17 Agustus pagi.
“Jam 09.45 pemberitahuan (dari siaran RRI, red.) bahwa satu menit lagi akan dibunyikan sirine selama satu menit. Selama sirine berbunyi, semua orang yang sedang berjalan dan bekerja, juga semua kendaraan, hendaklah berhenti. Setelah berhenti, hendaknya tegak berdiri untuk mengheningkan cipta dan mendoakan kebahagiaan Negara Republik Indonesia. Acara mengheningkan cipta ditutup dengan pekik ‘Merdeka!’ dan setelah itu orang dan kendaraan boleh berjalan kembali,” ungkap Pram.
Upacara peringatannya sendiri dilangsungkan di Gedung Agung tepat jam 10 pagi tanggal 17, di mana Presiden Sukarno membacakan ulang teks proklamasi. Sukarno juga berpidato setelah pidato pendahuluan oleh Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Mr. Assaat. Bahkan, saat itu juga sudah dihadirkan “Kelompok 10” yang diprakarsai Husein Mutahar sebagai cikal-bakal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
“Perayaan paling ramai berlangsung di Yogyakarta di Istana Presiden, yang dihadiri oleh para pembesar dan pemimpin rakyat. Juga di alun-alun, di mana dilangsungkan parade tentara dan lasykar, disaksikan oleh Menteri Pertahanan dan para pembesar Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” ungkap majalah Pantja Raja edisi 1 September 1946.
Upacara yang khidmat itu diatur oleh Sekretaris Negara Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Setelah pembacaan ulang teks proklamasi dan pidato Mr. Assaat, Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya yang kemudian ditutup dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di halaman Gedung Agung.
“Tatkala tanggal 17 Agustus tahun yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan kita dengan kata-kata yang sederhana, belum dapat kita membayangkan benar-benar apa yang kita hadapi, kita hanyalah mengetahui bahwa proklamasi kita itu adalah satu pekik ‘berhenti’ terhadap penjajahan yang 350 tahun. Kita memajukan proklamasi kita itu kepada dunia sebagai hak asli kita, hak bangsa kita, hak kemanusiaan kita, hak hidup kita dengan cara yang setajam-tajamnya,” ujar Sukarno, dikutip Pram.
“Di dalam sejarah dunia sering orang dengan revolusi mendirikan suatu Republik, tetapi banyak sekali di antaranya yang gagal. Ada yang berusaia hanya beberapa bulan, ada yang beberapa minggu saja. Tetapi Republik Indonesia sudah berdiri satu tahun. Dan insya Allah kalau kita dapat berdiri satu tahun, kita dapat pula berdiri dua tahun. Kalau kita dapat berdiri dua tahun, kita dapat berdiri tiga tahun, tiga puluh tahun dan seterusnya, sampai akhir zaman,” lanjutnya.
Ucapan selamat lalu berdatangan dari negara-negara dan tokoh-tokoh asing. Majalah Pantja Raja edisi 1 September 1946 mencatat, ucapan-ucapan selamat itu disampaikan via telegram di antaranya dari Ketua All-India Muslim League Muhammad Ali Jinnah, politikus Indian National Congress Morarji Desai, Ketua Partai Buruh Inggris Harold Laski, Ketua Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis Myanmar Aung San, dan PM Republik Spanyol di pengasingan José Giral.
Namun, keadaan berbeda terjadi di beberapa kota besar lain. Baik pemimpin tertinggi Sekutu di Indonesia Mayjen Robert Mansergh maupun Panglima Divisi ke-26 Inggris yang menaungi Sumatera, Mayjen R.C. Hedley, melarang perayaan kemerdekaan di Jawa dan Sumatera.
“Hedley mengeluarkan instruksi operasi kepada para bawahannya terkait kebijakan Inggris terhadap ‘Hari Kemerdekaan’. Beberapa perwakilan (perwira) telah menerima pengajuan izin dari pihak Indonesia untuk menggelar prosesi, termasuk yang mengikutsertakan banyak perempuan dan anak-anak, di area yang diduduki Sekutu pada ‘Hari Kemerdekaan’ 17 Agustus. Tetapi tidak ada perayaan yang diperbolehkan di dalam area-area yang diduduki Sekutu. Hedley memerintahkan para bawahannya untuk mencegah parade, proses, maupun demonstrasi apapun pada 17 Agustus di area yang diduduki Sekutu, dengan cara patroli aktif,” tulis Richard McMillan dalam The British Occupation of Indonesia, 1945-1946: Britain, The Netherlands and the Indonesian Revolution.
Para perwira pimpinan Sekutu, lanjut Hedley, mesti menginformasikan kepada para pemimpin lokal Indonesia agar prosesi perayaan kemerdekaan menghindari area-area militer Sekutu. Pemasangan dan pengibaran bendera Merah Putih belaka masih diperbolehkan dan para perwira maupun prajurit Sekutu dilarang keras ikut ambil bagian dalam perayaan baik formal maupun informal. Kalaupun harus diambil tindakan keras, hanya personel Inggris dan India yang boleh diterjunkan dan dilarang memobilisasi para tawanan serdadu Jepang.
“Di Padang pun Serikat melarang perayaan kemerdekaan Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan oleh penduduk Bogor dirayakan dengan berbagai cara, antara lain yang terpenting dengan menghancurkan tugu peringatan Jepang dan menanam pohon peringatan di Taman Merdeka. Di Bandung, musuh melancarakan serangan hebat terhadap Bandung Timur dengan senjata berat,” sambung Pram.
Jakarta jadi perhatian utama Sekutu. Meski sudah ada larangan –yang disampaikan Walikota Jakarta Raya Soewirjo via radio sehari jelang perayaan usai permintaan izinnya ke pihak Sekutu dua hari sebelumnya ditolak– dan Sekutu sendiri melakukan “penebalan” penjagaan dan barikade di beberapa titik, masyarakat tetap antusias. Bersama sejumlah aktivis perempuan serta pandu-pandu putri dipimpin eks-Menteri Sosial Maria Ulfah, mereka melakukan long march ke kediaman PM Sjahrir di Pengangsaan Timur. Karuan saja mereka dihalang-halangi pasukan Sekutu.
“Sesuai yang diminta markas Sekutu, Soewirjo menyampaikan siaran radio kepada penduduk Batavia pada Jumat malam (16 Agustus, red.), ia menjelaskan kenapa upacara peringatan dilarang dan ia meminta masyarakat untuk tidak berparade. Namun pada Sabtu (17 Agustus) pagi, polisi militer Inggris harus membubarkan beberapa parade kecil, sementara ratusan pelajar, dipimpin menteri perempuan Ulfah Santoso, berusaha mencapai kediaman Sjahrir melalui pekarangan belakang,” kata artikel Het Dagblad, 19 Agustus 1946, “Rustige Zaterdag”.
Kedatangan rombongan Maria Ulfah itu mulanya ingin menggelar upacara dan mendirikan Tugu Peringatan Proklamasi di halaman kediaman Sjahrir yang setahun sebelumnya jadi tempat pembacaan teks proklamasi. Namun larangan itu membuat mereka hanya bisa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” di dekat pekarangan rumah Pegangsaan Timur. Sementara, Sjahrir hanya bisa menyampaikan pidatonya via radio pada 17 Agustus 1946 malam.
“Perjuangan kita sekarang ini bagaimana juga aneh rupanya kadang-kadang, tidak lain dari perjuangan kita untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita,” demikian bunyi petikan pidato radio Sjahrir, dikutip Rosihan Anwar dalam Mengenang Sjahrir: Seorang Negarawan dan Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan.
“Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang percaya kepada kehidupan, percaya kepada kemanusiaan, berpengharapan kepada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan, akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan. Kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan, saat tiada kekuasaan lagi yang menyempitkan kehidupan manusia, tiada lagi perang, tiada lagi keperluan untuk bermusuh-musuhan antara sesama manusia. Sebagai bangsa yang balik muda kita mencari tenaga kita sebagai bangsa di dalam cita cita yang tinggi dan murni . Kita tidak percaya pada mungkin dan baiknya hidup yang didorong oleh kehausan semata-mata,” tambahnya.
Sekutu hanya menghalang-halanginya pada tanggal 17 Agustus. Keesokan harinya, mereka tak lagi berjaga-jaga. Maka, massa datang lagi pada 18 Agustus pagi untuk meresmikan pendirian Tugu Peringatan Proklamasi di halaman rumah Pegangsaan Timur 56. Acaranya juga dihadiri Walikota Soewirjo dan PM Sjahrir.
“Walikota Suwiryo memimpin upacara pembukaan Tugu Peringatan Kemerdekaan yang didirikan di halaman muka. Seperti dikatakan oleh Ny. Sukemi: ‘Tugu peringatan ini adalah suatu metselwerk (pekerjaan tukang batu) yang amat sederhana, tetapi mengandung arti yang mendalam. Tugu ini menyatakan jiwa kita yang sebenarnya’,” tandas Rosihan Anwar dalam Kisah-kisah Jakarta Menjelang Clash ke-I.*
Komentar