Diperbarui: 14 Mei
BELAKANGAN ini, keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk ikut serta dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai banyak protes. Antara lain karena dewan itu tak mengikutsertakan Palestina. Demi merespon kemauan publik, Istana sampai memanggil banyak ormas keagamaan hingga para diplomat yang pernah menjabat menteri luar negeri (menlu) dan wakil menteri luar negeri (wamenlu).
Di masa awal kemerdekaan, diplomasi khususnya di forum-forum PBB jadi ujung tombak perjuangan pengakuan kedaulatan di panggung internasional. Antara lain dilakukan delegasi RI di forum Dewan Keamanan PBB, medio 1947 dengan membongkar propaganda Belanda pasca-Agresi Militer I Belanda (21 Juli-4 Agustus 1947). Para tokoh di delegasi itu dikenal sebagai diplomat ulung: Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Soedjatmoko, Charles Tambu, dan Soemitro Djojojadikusumo sang ayah Presiden Prabowo.
Namun, sejatinya ada satu nama lagi yang terlupakan dalam jajaran diplomat ulung yang pernah dimiliki Indonesia: dr. Soebandrio. Dia perintis jalan diplomasi sebagai duta besar pertama Indonesia untuk Inggris (1946-1954).
Untuk mengingat kiprahnya sebagai ujung tombak politik luar negeri Indonesia di era 1960-an, Historia.ID menyuguhkan laporan khusus mengenai sosok Soebandrio. Masa itu, dunia “mendidih” akibat Perang Dingin yang diorkestrasi AS dan Soviet. Dalam mengerjakan laporan ini, Historia.ID menelusuri banyak arsip, catatan-catatan hingga suratkabar-suratkabar lawas selain wawancara dengan sejarawan Asvi Warman Adam dan analis politik luar negeri Sigit Aris Prasetyo.
Soebandrio sendiri awalnya merupakan dokter ahli bedah lulusan Geneeskundige Hoogeschool (kini Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia). Perjalanan hidup membawanya dari meja bedah ke meja diplomasi internasional yang berperan penting bagi masuknya Irian Barat.
“Dr. Soebandrio pelaku sejarah yang memiliki peran amat penting. Jika kita menyimak secara cermat dan seksama atas penuturan dr. Soebandrio, terbayang dan terasakan bagi kita semua: alot dan tidak mudahnya langkah-langkah diplomasi kita waktu itu. Ada pula pihak-pihak yang amat berpengaruh seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan PBB yang memerlukan pendekatan dan komunikasi politik yang tepat dan konstruktif,” terang Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di peluncuran buku karya Soebandrio, Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat, pada 25 Januari 2001.
Namun, sejarah kemudian membwa Soebandrio sebagai pesakitan. Dicap PKI pasca-Peristiwa 1965, dirinya divonis hukuman mati. Meski akhirnya lolos dari vonis hukuman mati –vonisnya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup– rezim Orde Baru, nama Soebandrio yang telah dirusak tak pernah dirahabilitasi dan kiprahnya terlupakan.
Berikut ini laporan khusus mengenai Soebandrio:
Kumpulan tulisan tentang Soebandrio
Komentar