NILA setitik bisa bisa susu sebelanga. Begitu kata pepatah. Pepatah itu mungkin tepat untuk menggambarkan kiprah Kolonel (Letkol) Soepangat Pirngadi. Gegara urusan suap-menyuap, reputasinya yang telah dibangun sejak masa penjajahan jadi ternoda.

Pirngadi, yang lahir pada 3 Oktober 1906, termasuk segelintir orang Indonesia yang menjadi perwira kapal di Dinas Kelautan Gouverment Marine (GM) sebelum Hindia Belanda bubar. Maka lumrah jika dirinya menonjol di Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di awal kemerdekaan. NRP-nya 3/P.

Putra pelukis Raden Mas Pirngadi (1875-1936) ini diberitakan Bataviaasch Nieuwsblad edisi 22 September 1926 lulus ujian kelas tiga perwira kapal pada 1926. Lalu, De Avondpost tanggal 26 Mei 1928 menyebut, Pirngadi dipindahkan dari kapal Cycloop ke kapal Dog. Pangkatnya masih Aspirant Officiern (Calon Perwira) di GM.

Sekitar 1946 ketika Indonesia sudah merdeka, seperti dicatat Rika Umar dalam Laksamana Mochamad Nazir, Karya dan Pengabdiannya, Pirngadi pernah menjadi kepala security di Staf Markas Besar ALRI, Yogyakarta dengan pangkat kolonel. Ketika itu panglima ALRI dijabat Laksamana Mohamad Nazir. Di masa itu, menurut Kustiniyati Mochtar dalam Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar "Zaman Singapura," 1945-1950, Pirngadi membebaskan awak kapal PPB 58 L yang ditangkap Belanda sebelum pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda.

Baca juga: Kiprah Darwis Djamin dan ALRI Tegal

Setelah pengakuan kedaulatan, 1950, Pirngadi dipromosi menjadi komandan Daerah Maritim Belawan dengan pangkat letkol. Pada 1953 dia merangkap juga sebagai hakim perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Belawan. Pernah pula Pirngadi menjadi kepala operasi ALRI. Koran Java Bode tanggal 19 April 1956 menyebut Pirngadi menggantikan Kolonel Adam selaku Wakil Kepala Staf ALRI yang hendak bertolak ke London, Inggris.

Pada pertengahan 1956, seperti diberitakan Indische Courant voor Nederland tanggal 16 Juni 1956, Kolonel Pirngadi menerima pedang kecil dalam sebuah upacara di Gunung Sahari, Jakarta. Penghargaan itu diterimanya lantaran melakukan sebuah operasi yang berjasa bagi negara. Koran Provinciale Drentsche en Asser Courant tanggal 6 Februari 1958 memberitakan, selaku komandan operasi ALRI Pirngadi pernah mengumumkan penangkapan dua kapal Inggris dan tiga kapal Indonesia yang dicurigai mengangkut barang selundupan. Namun tak lama kapal-kapal itu dibebaskan.

Baca juga: Dari Kalibakung ke Sarangan lalu Mabes TNI AL

Ketika Djuanda Kartawidjaja menjadi perdana menteri, Kolonel Pirngadi dilibatkan dalam pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai ketua dari sebuah panitia interdepartemen yang mengurusi perbatasan laut. Berdasar Keputusan Menteri Pertama EI no. 004/P.M./1956 tanggal 17 Oktober 1956, Pirngadi ditujuk menjadi ketua panitia yang dikenal sebagai Panitia Pirngadi itu. Wakil-wakilnya adalah Soleh Iskandar dan Chairul Saleh. Sekretarisnya Geno Susanto. Salah satu anggotanya adalah Mochtar Kusumaatmadja.

“Panitia tersebut menyusun RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim, yang masih berdadarkan pada prinsip Ordonansi 1939 dengan perubahan lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut,” catat Irna Hanny Nastoeti Hadi Soewito dalam Chairul Saleh Tokoh Kontroversial.

Upaya Indonesia itu tak berjalan mulus. Koran Algemeen Handelsblad tanggal 11 Maret 1959 menyebut pihak Belanda yang sedang berkuasa di Papua mengajukan protes terkait pelebaran zona laut hingga 12 mil tersebut.

Di masa Kabinet Djuanda pula Kolonel Pirngadi menjadi orang penting dalam dunia intelijen Indonesia. Dia mengepalai Badan Koordinasi Intelijen (BKI), salah satu pendahulu dari Badan Intelijen Negara (BIN).

“BKI berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1958 tentang BKI yang dikeluarkan di Jakarta pada 5 Desember 1958 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda,” catat Irawan Sukarno dkk. dalam Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen.

Baca juga: Dari Angkatan Laut ke Pulau Buru

Sesuai pasal 2 peraturan tersebut, BKI bertugas menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan intelijen sipil dan militer. Kepala BKI otomatis harus berkoordinasi dengan kepala Jawatan Reserse Kejaksaan Agung, kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara, Asisten 1 KSAD, kepaa Dinas Staf operasional Angkatan Laut, direktur Intelijem Angkatan Udara dan pejabat instansi-instansi lain yang terkait intelijen. Kantor panitia itu berada di Gedung Deplu, Jalan Pejambon.

Namun, kiprah Kolonel Pirngadi pernah ternoda ketika ia berurusan dengan pengadilan. Koran Suara Merdeka tanggal 21 Desember 1956 menyebut, Pirngadi ketika menjadi komandan Daerah Maritim di Belawan pernah akan disuap pada 25 Mei 1956. Dalam sidang pengadilannya tanggal 21 Desember, Jaksa AB Hutabarat mengatakan usaha penyuapan itu gagal. Namun pada 1959, Pirngadi terjerat Panitia Retoling Aparatur Negara (PARAN). Di pengadilan, Pirngadi dituduh menggelapkan uang negara Rp14 Juta.

Setelahnya, dia tak memimpin intelijen lagi dan BKI berubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Kakak dari Brigadir Jenderal Rudy Pirngadi dan Letnan Kolonel Sunar Pirngadi ini meninggal dunia pada14 Juli 1977. Jenazahnya dikebumikan di TMP Kalibata.*