Hasil pencarian

MENILIK sejarah, Partai Golkar beberapa kali mengalami konflik internal dan perebutan pengaruh. Golkar semula dengan nama Sekber Golkar, berdiri pada 20 Oktober 1964. Ia disokong 97 organisasi kekaryaan, lalu mengembang hingga 201 organisasi. Pilar utamanya adalah Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) –dikenal dengan sebutan Trikarya. Golkar ikut Pemilu 1971 dan menang, sehingga melegitimasi kuasa Soeharto. Andil terbesar untuk kemenangan Golkar berasal dari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), Pertahanan dan Keamanan (Hankam), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga pemikir kebijakan yang berkantor di Tanah Abang. Namun, usai pemilu 1971, mereka malah tak akur. David Reeve, sejarawan asal Australia, menduga ada persaingan antarkelompok di Golkar. “Mungkin saja terjadi persaingan antara kelompok Ali Moertopo dan aliansi Hankam-Korpri; gesekan antara Hankam dan Korpri; persaingan antarsejumlah jenderal senior dari masing-masing kelompok ini, di mana semua jenderal menikmati akses sangat dekat dengan presiden; dan ketegangan sipil militer pada semua tingkatan,” tulis David dalam Golkar: Sejarah yang Hilang . Ali Moertopo, asisten pribadi Presiden Soeharto, lekat peranannya dalam pembentukan dan eksistensi CSIS. Menurut Leo Suryadinata, sejarawan National University of Singapore, persaingan dan saling berebut pengaruh dalam Golkar tercermin dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 1973. Munas membicarakan beberapa hal tentang ciri Golkar, antara lain kekuasaan di Jakarta, dominasi militer, dan perebutan kekuasaan di berbagai kelompok. Trikarya dan Korpri menginginkan kursi ketua umum, sedangkan Hankam dan CSIS saling sikut untuk membatasi pengaruh satu sama lain. Konflik Hankam dan CSIS bahkan muncul secara tersirat dalam pertunjukan sandiwara di sela-sela Munas. Berlakon “Raden Wijaya, Raja Majapahit”, sandiwara mengisahkan kemenangan Raden Wijaya atas tentara Khubilai Khan. “Mungkin ini dipersiapkan oleh kelompok Hankam yang mencoba mempermalukan kelompok Tanah Abang untuk memperlihatkan bahwa Hankam mempunyai pengaruh yang besar di Golkar,” tulis Leo dalam Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Hankam berhasil menghambat kelompok CSIS-Ali Moertopo yang sebelumnya mendominasi Golkar dengan terpilihnya Mayjen Soekowati sebagai ketua umum. Soekowati wafat pada tahun yang sama, dan posisinya diganti Kolonel Amir Murtono. Pada saat bersamaan, Rahman Tolleng, seorang tokoh muda Golkar, menggagas Golkar agar menjadi partai modern. Dia berpendapat Golkar harus lepas dari militer dan birokrasi. Bagi dia, militer dan birokrasi ibarat alat bantu peluncur untuk satelit. “Saat satelit sudah berada di orbit, alat bantu itu harus dilepaskan,” kata Rahman, dikutip dw.de . Gagasan Tolleng jadi polemik. Dia mendapat serangan dari kelompok Hankam dan Korpri. “Dalam tubuh Golkar sendiri banyak yang mencurigai Tolleng sebagai orang PSI. Apalagi korannya di Bandung senantiasa mengkritik pemerintah,” tulis Francois Raillon dalam Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia . PSI adalah singkatan dari Partai Sosialis Indonesia. Sepakterjang Tolleng di Golkar berakhir setelah Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Golkar menganggapnya terlibat Malari sehingga memecatnya.*

BADAN ruang angkasa Amerika Serikat (NASA) menyiapkan dua wahana luar angkasa, Voyager 1 dan Voyager2 , dengan tujuan awal mempelajari planet Jupiter dan Saturnus. Namun, para peneliti juga mempertimbangkan potensi Voyager sebagai wahana penjelajah sistem tata surya yang belum diketahui; yang mungkin akan menjadi kontak pertama manusia dengan kehidupan di luar bumi. Karena itu, sembilan bulan sebelum peluncuran Voyager , NASA meminta Carl Sagan, astronom kenamaan Universitas Cornell, menyusun tim khusus yang bertugas menyiapkan agar wahana Voyager juga berfungsi sebagai “pembawa pesan untuk peradaban ekstraterestrial.” Tim memutuskan Voyager akan membawa musik terbaik, galeri foto, dan suara-suara kehidupan baik alami maupun artifisial. Semuanya direkam dalam piringan suara yang terbuat dari emas, VoyagerGolden Record . Sagan dan timnya menuliskan pengalaman mereka sebagai para pembuat keputusan seleksi dalam buku Murmurs of Earth , terbit tahun 1978. Dalam proses seleksi tersebut, musik gamelan dari Jawa muncul sebagai salah satu usulan. Judulnya Puspawarna , yang liriknya dibuat oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV dari Surakarta (1853-1881), untuk mengenang istri dan selirnya. Puspawarna terkenal di Jawa Tengah dan biasanya dimainkan untuk menyambut pangeran masuk ke istana. Penggagasnya adalah Robert E. Brown, seorang etnomusikolog asal Amerika yang pernah merekam musik Puspawarna secara langsung pada 1971 di keraton Paku Alaman. “ Puspawarna (beragam warna bunga) merujuk pada simbol selera Hinduisme orang-orang Jawa. Namun layaknya bunga, ia juga simbol yang dapat diinterpretasikan sebagai mekarnya dua wujud krusial dalam pembentukan materi tata surya di masa awal penciptaan; bintang-bintang dan galaksi,” tulis David Darling dalam Deep Time . Puspawarna dimainkan Tjokrowasito (K.P.H. Notoprojo), maestro gamelan Indonesia di masanya. Lahir 17 Maret 1909 di Yogyakarta, kariernya sebagai musisi gamelan naik ketika ditunjuk sebagai pemimpin gamelan Paku Alaman tahun 1962. Tahun 1971, dia pindah ke California untuk mengajar gamelan di Institut Seni California dan mencetak generasi-generasi pertama musisi gamelan di Amerika. Dia meninggal dunia di usia 98 tahun di Yogyakarta, pada 2007. “Lou Harrison menghormati jasa-jasa Pak Cokro dengan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya. Juga mengusulkan sebuah bintang untuk dinamai dari nama Pak Cokro,” tulis Elon Brinner dalam Music in Central Java: Experiencing Music, Expressing Culture . Lou Harrison adalah komposer kenamaan Amerika yang juga salah satu murid Tjokrowasito. Pada 1983, sebuah bintang baru di rasi Andromeda dinamakan “Wasitodiningrat”, merujuk nama Tjokrowasito ketika dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung oleh Paku Alaman. “Ini bukan hanya satu-satunya hubungan antara Pak Cokro dan luar angkasa. Ketawang Puspawarna yang dimainkan atas arahannya terpilih menjadi salah satu musik yang dikirim ke luar angkasa dalam wahana Voyager tahun 1977 yang mewakili peradaban manusia di jagat raya,” tambah Brinner. Puspawarna yang berdurasi 4 menit 43 detik dicantumkan bersama karya musisi dari berbagai benua di Timur dan Barat. Ia bersanding dengan karya-karya klasik gubahan Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Total durasi musik adalah 90 menit. Piringan emas juga memuat pesan-pesan sapaan dari 55 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia: “Selamat malam, hadirin sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di lain waktu.” Pengisi suaranya bernama Ilyas Harun. Kedua wahana Voyager diluncurkan pada 1977. Keduanya memuat piringan emas dengan konten yang sama. Saat ini, Voyager 1 menjadi benda buatan manusia yang terjauh. Posisinya sekarang ada di wilayah interstellar , yang merupakan sebuah ruangan luas di antara sistem tata surya dan bintang-bintang. Jaraknya sejauh 19 miliar kilometer dari Bumi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan wahana Voyager ditemukan makhluk asing dari peradaban luar bumi. Karena itu, Voyager lebih sering dianggap sebagai kapsul waktu yang mungkin akan ditemukan kembali oleh peradaban manusia di masa depan.

BUKTI-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah banyak terungkap. Komisi Nasional HAM pada 2012 yang lalu juga telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran berat HAM peristiwa 1965 ke Kejaksaan Agung. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah atas tragedi kemanusiaan itu. Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden berjanji akan “menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu termasuk 1965.” Tapi harapan menipis saat Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember lalu, menyatakan pemerintah tak akan meminta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu. “Dari pertimbangan tersebut, saat diskusi film Jagal bersama Joshua Oppenheimer di Den Haag pada 22 Maret 2013, kami bersepakat akan memberikan tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, koordinator sekretariat International People’s Tribunal 1965 (IPT 65), pada peluncuran situs 1965tribunal.org , di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta (17/12). Tekanan internasional itu berupa Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965), yang akan dilaksanakan pada Oktober 2015 di Den Haag, Belanda, bertepatan dengan setengah abad peristiwa 1965. Untuk sampai ke sana, sekretariat IPT 65 bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyintas, pegiat HAM, akademisi, peneliti, seniman, jurnalis, mahasiswa, dan berbagai tokoh masyarakat serta aktivis prodemokrasi nasional dan internasional. Sekretariat IPT 65 di Indonesia dan Belanda akan mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen masa lalu, materi audiovisual, pernyataan para saksi atau testimoni dan alat bukti lain yang akan dipresentasikan dalam sidang. “Segala macam testimoni terkait masalah 65 dapat dikirim pada situs IPT, dan nanti akan ada tim yang mengolah,” ujar Saskia Eleonora Wierenga, koordinator peneliti IPT 65,  yang juga penulis buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Prosedur IPT 1965 berupa sidang HAM formal, bukan sidang kriminal yang menuntut seseorang atas dakwaan melakukan perbuatan pidana. Melainkan penuntut akan mendakwa negara Indonesia agar bertanggungjawab secara moral dan hukum berdasarkan bukti-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersebar luas dan sistematis pasca 1965-1966. Majelis hakim akan melakukan penghakiman dengan menguji bukti-bukti dan membangun rekam sejarah yang akurat dan sahih sebagai dasar untuk memberikan putusannya. Pembacaan putusannya akan dilaksanakan pada 2016 di Jenewa, Swiss. Menurut Nursyahbani, yang telah bersedia menjadi hakim adalah Elizabeth Odio Bonito, mantan ketua majelis hakim pengadilan internasional Yugoslavia, dan Helen Jarvis, mantan hakim pengadilan internasional Kamboja. IPT 65 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sepanjang 2015 yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan para penyintas serta keluarganya. Pengadilan Rakyat Internasional 1965 pada akhirnya akan menciptakan iklim politik di Indonesia, dimana HAM diakui dan dihormati.*

KAKEK berusia 75 tahun itu sabar menunggu. Wajahnya sudah banyak berubah sejak pertemuan terakhir sekira satu setengah tahun silam. Senyum lepas menyungging di bibirnya yang kini tak ditemani gigi ketika dia akhirnya kedatangan tamu yang ditunggunya. Selain sibuk di organisasi Ratu Adil (Rakyat Bersatu Bertindak berdasarkan Agama dan Ilmu), Efendi Saleh, kakek tadi, dan keluarganya sedang aktif menuntut ganti-rugi kepada Yayasan Saint Carolus. Menurutnya, sebagian lahan RS Carolus di jalan Salemba merupakan lahan rumah neneknya, Nyi Metrasari Raden Sukaesih, di mana dulu dia ikut tinggal, yang diambil paksa penguasa Orde Baru. “Kita lagi sedang berperkara,” katanya sambil tertawa kecil. Kisah persengketaan keluarganya dengan Yayasan Saint Carolus menyeruak tak lama setelah Prahara 1965. Pada masa pemerintahan Sukarno, Yayasan Saint Carolus meminati lahan tempat tinggal neneknya yang terletak persis di samping RS Saint Carolus. Yayasan lalu melakukan berbagai upaya. Setelah upaya membeli tak berhasil, yayasan pernah berusaha menukar guling lahan milik neneknya dengan lahan di Jalan Raden Saleh, Jakarta. “Itu sudah ada surat-suratnya, mau dikasih,” ujar Efendi. Tapi upaya yayasan itu selalu bertepuk sebelah tangan. Sukaesih tak pernah tertarik melepas lahannya. Meski tak jelas apa alasannya, penolakan yang memercikkan bibit api dalam sekam itu sangat mungkin terkait dengan faktor historis lahan itu yang kisahnya membentang 40 tahun ke belakang dari saat itu. Pada 1926, bersama adiknya yang bernama Poeradisastra (ayah sastrawan Saleh Iskandar Poeradisastra atau lebih dikenal dengan Buyung Saleh), Sukaesih ikut ambil bagian dalam pemberontakan petani melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Cilegon. “Dia (Poeradisastra, red .)yang mendapat tugas mengorganisasi orang dari Ciamis ke Banten,” kata Saleh. Suami ketiga Sukaesih, seorang tentara Belanda bernama Johannes Hermanus Philippo, diam-diam ikut bersumbangsih dengan memberi bantuan. Tapi dia ketahuan dan dipecat sementara Sukaesih di-Digul-kan. Peran itulah yang membuat pemerintah republik kemudian membalas jasa Sukaesih dengan penghargaan sebagai perintis pergerakan kemerdekaan. Selain itu, negara memberinya sebidang tanah di Jalan Minangkabau. Sementara itu, tanah di Jalan Salemba Raya 35 merupakan hibah dari seorang pegawai Departemen Pekerjaan Umum. Oleh Sukaesih tanah di Manggarai dijadikan usaha toko bahan bangunan, sementara yang di Salemba seluas 800-an meter persegi untuk tempat tinggal. Tanah yang bentuknya memanjang ke belakang itu berdampingan dengan kantor dan gudang milik BAT (British American Tobacco) di sebelah kanan dan RS Saint Carolus di sebelah kirinya. Efendi dan orangtuanya ikut tinggal di situ. Kamar Efendi menempati bagian belakang bungalo yang terletak paling belakang. Teman-temannya biasa main ke situ. Efendi aktif membantu perguruan silat yang didirikan ayahnya. Perguruan silat yang didirikan Adang Saleh (ayah Efendi) itu bernaung di bawah Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Mereka biasa berlatih di halaman rumah atau lapangan di belakang Perguruan Rakyat yang terletak di samping gudang BAT. Perguruan Rakyat menjadi tempat Efendi sekolah dan Sukaesih bekerja sebagai bendahara. Menurut Ruth McVey dalam Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution , para pemimpin PNI Batavia mendirikan perguruan itu pada 1928. Tanah itulah, termasuk milik Sukaesih, yang diminati Yayasan Saint Carolus. Yayasan kemungkinan membutuhkannya untuk memperluas rumahsakit. “Carolus punya rencana banyak, sejak lama itu. Tapi kebentur sama kita,” ujarnya. G30S, yang diikuti oleh perubahan peta politik nasional, ikut mengubah keadaan di daerah itu. Semua yang “berbau” kiri dan Sukarnois mulai “diburu” dan “digebuk”. Mahasiswa antikomunis, antara lain dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menjadi aktor terpenting. Tentara memasok segala kebutuhan mahasiswa. Pihak-pihak antikomunis ikut mendukung. “Nasi bungkus untuk mahasiswa itu keluar dari dapurnya Saint Carolus. Karena saya bersebelahan, saya tahu keluarnya nasi bungkus itu,” kata Efendi. Sekira 1966, anak-anak KAMI menggerebek rumah Sukaesih dan memasangi sebuah plang bertuliskan: Ikut Gerwani Djakarta Raja. “Plang itu dirobohin sama anak-anak,” kata Efendi. Efendi sendiri selamat karena sebelumnya sudah diberitahu akan adanya aksi oleh salah seorang anggota KAMI yang sering nongkrong di rumahnya. “Waktu adik saya mau dibawa sama mereka, yang bela anak-anak GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, red .).” Rumah dan isinya pun menjadi acak-acakan dan banyak yang hilang. “Semua ijazah, semua keterangan saya habis dibakar anak-anak KAMI itu,” katanya. Bukan hanya itu, kamar Efendi pun digali. “Katanya saya menimbun senjata.” Efendi terpaksa melarikan diri hingga ke Bali. Sempat bergonta-ganti pekerjaan dalam pelariannya, dia akhirnya tertangkap sekitar tahun 1969. Ayahnya juga kena tahan lima tahun. “Padahal PKI juga bukan, dia justru PNI,” kata Efendi. Berita tentang rumah neneknya sudah tak diketahuinya lagi. Selepas dari tahanan rezim Orde Baru pada 1979, Efendi hanya tahu neneknya sudah meninggal dan sebelumnya pindah ke Cipinang. Lahan rumah neneknya telah menjadi bagian RS Carolus. Bagaimana ceritanya lahan Carolus membesar bahkan hingga ke lahan Perguruan Rakyat, dia tak tahu. “Perguruan Rakyat itu yang sekarang jadi kamar mayatnya Saint Carolus; asrama perawat itu dulunya lapangan di depan rumah saya,” ujarnya. Efendi hanya tahu sedikit dari teman-temannya, “habis Laskar Arief Rahman Hakim menggerebek itu diserahkan kepada PMKRI.” Kini, keluarga Efendi menuntut haknya. "Kenapa yang lain dapat ganti rugi, keluarga saya tidak?” ujarnya. Tapi Yayasan Carolus bersikukuh sudah membeli tanah itu dari sebuah yayasan yang beralamat di Jalan Salemba Raya 35. Sengketa itu pun beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Ada panggilan kepala desa, lurah. Penduduk setempat yang tua-tua tau bahwa memang kita pernah tinggal di situ. Saksi-saksi banyak,” jelasnya. “Semua diambil sama Carolus. Itu negara yang ngasih, negara juga yang ngambil, atas nama negara tapi sebenarnya bukan negara,” tutupnya.*

SEPAK terjang Priyatna Abdurrasyid di dalam Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) akhirnya menghasilkan banyak musuh di kalangan Angkatan Darat. Banyak pejabat perusahaan negara dan militer berlindung di balik orang-orang kuat seperti Sukarno atau Jenderal Yani yang tak sadar dijadikan tameng oleh mereka. Sementara itu Operasi Budhi yang keras melawan korupsi pun mengusik perasaan presiden ketika Direktur Perusahaan Dagang Negara Harsono Reksoatmodjo diperiksa atas tuduhan menggunakan wewenangnya untuk mendirikan perusahaan pribadi. Orang dekat presiden itu dituduh telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Priyatna ingat suatu sore dia sampai harus meminta nasihat Menteri Pertama Djuanda ketika tugas mengharuskannya menangkap Harsono. Priyatna tak takut, tapi gamang lantaran tak ingin melukai hati sang presiden. “Waktu saya lapor (Djuanda, red. ), dia sambil tiduran baca koran bilang, ‘ya sudah tangkap saja!’,” kata Priyatna kepada Historia , meniru komentar Djuanda. “Katabelece” Djuanda, yang juga dikenal anti-korupsi itu jadi modal keberanian Priyatna menahan Harsono. Buntut dari penangkapan itu, Nasution dan wakilnya di Paran, Wiryono Prodjodikoro (Mahkamah Agung) dipanggil presiden ke Istana Bogor. Waperdam Soebandrio menceramahi keduanya bahwa apa yang diributkan itu sama sekali tak penting. Persaingan politik antara Angkatan Darat dan PKI di tingkat nasional ikut melemahkan Operasi Budhi/Paran. Lawan-lawan politik Nasution membisikkan kepada presiden bahwa Operasi Budhi merupakan tunggangan Nasution untuk menghimpun kekuatan guna menyaingi presiden. Tak lama berselang, Soebandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budhi pada Mei 1964. Presiden menggantikannya dengan lembaga baru, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar). Priyatna kembail fokus di Kejaksaan setelah bubarnya Operasi Budhi/Paran. Namun tekadnya membantu pemberantasan korupsi tak pernah surut. Ketika rezim berganti, dia kembali mendapat kepercayaan untuk itu dengan masuk ke dalam Tim Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut dibentuk pemerintahan Soeharto untuk merespon kritik skandal korupsi yang menghampiri pemerintahannya. Koran Indonesia Raya di bawah Mochtar Lubis mempelopori kritik itu dengan berita-berita mengenai kasus korupsi di Pertamina. “ Mark up biaya Pertamina waktu itu sudah keterlaluan,” ujar Priyatna. Menurutnya, selama memeriksa kasus korupsi di Pertamina itu dia sempat memeriksa Ibnu Sutowo dan Haji Taher. Priyatna sangat terbantu menjalankan tugasnya karena adanya kerjasama dari Indonesia Raya . Dari koran itulah TPK banyak mendapatkan informasi. Belakangan, oleh oknum-oknum di sekitar Presiden Soeharto bantuan Indonesia Raya itu justru diputarbalikkan dengan tuduhan bahwa Priyatna berusaha membocorkan pemeriksaan kepada media massa. Menurutnya, modus korupsi di Pertamina kala itu juga sangat beragam. Dia mendapati, pada 1968, oknum di Pertamina ketahuan melakukan penggelembungan harga ketika diminta Pertamina membeli rumah mantan PM Ali Sastroamidjojo seharga Rp35 juta. Oknum itu meminta Ali menandatangani kwitansi dengan harga yang sudah dilipatgandakan, sebagai bukti sah jual-beli. Ali Sastroamidjojo menolak.   Keterlibatannya memeriksa skandal Pertamina membuat Priyatna jadi musuh penguasa. Jaksa Agung Sugih Arto bilang kepadanya, “Pak Harto marah soal Pertamina,” ujarnya menjelaskan kejadian ketika dia diminta mendampingi jaksa agung menghadap presiden. Karena suap penguasa tak berhasil meluluhkan hatinya, teror akhirnya yang mendatanginya. Bentuknya beragam. Tapi yang paling diingat Priyatna, ketika suatu siang seorang jenderal pengusaha tiba-tiba memasuki ruangan kantornya sambil melempar pistol. “Darah saya naik. Ok, kita duel di luar kantor sebagai laki-laki,” ujarnya kepada Historia.id sambil mempraktikkan tangannya menarik laci untuk mengambil pistol simpanannya. “Lari dia, nggak berani,” sambungnya sambil terkekeh. Usai mendampingi Jaksa Agung Sugih Arto ke Bina Graha, Priyatna sadar dirinya sudah tak dikehendaki penguasa. Dia akhirnya mengundurkan diri dan memilih melanjutkan studi. “Saya langsung teringat akan ucapan Alamsyah Ratu Prawiranegara, komandan saya di Sumatera Selatan, yang menirukan ucapan Pak Harto, ‘Si Priyatna itu apaan, mau periksa-periksa orang’,” ujarnya dalam otobiografinya.*

SEJARAH Indonesia dibentuk oleh berbagai tokoh dari berbagai latarbelakang, termasuk warga Tionghoa. Namun, penulisan sejarah oleh orang atau kelompok dengan tujuan tertentu telah menenggelamkan sumbangsih mereka kepada bangsa dan negara. “Tiga dekade Orde Baru berkuasa telah menyembunyikan peran-peran Tionghoa kepada negara,” kata pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran karya Iwan “Ong” Santosa, di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat (4/12). Oleh karena itu, kata Jaleswari, sejarah harus dikritisi karena banyak yang direduksi. Buktinya, buku ini menguak peran-peran Tionghoa dalam kemiliteran yang tidak dimuat dalam buku-buku sejarah. Buku ini menapaktilasi peran Tionghoa, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, kolonial Belanda, revolusi Indonesia, hingga awal Orde Baru (1966-1967), dan sekilas era reformasi. Tionghoa yang melegenda dalam militer adalah Laksamana Muda John Lie. Dia menjadi Pahlawan Nasional pertama dari etnis Tionghoa. Selain dia, masih banyak Tionghoa lainnya yang berkiprah dalam kemiliteran yang termuat dalam buku ini. Sonny Adrianto, Asintel Kodam Jayakarta, mengatakan bahwa selama Orde Baru, khususnya pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, peran Tionghoa dalam kemiliteran berkurang. “Mungkin akibat stigma negatif bahwa golongan Tionghoa dekat dengan golongan komunis saat peristiwa 1965,” kata Sonny. Kendati demikian, Sonny, menunjukkan beberapa Tionghoa yang justru memegang posisi strategis di kemiliteran: Teguh Santosa (Tan Tiong Hiem) mantan wakil asisten perencanaan Kasad (1993-1995); Iskandar Kamil (Liem Key Ho) mantan kepala badan pembinaan hukum (1998); Teddy Yusuf (Him Tek Ji) komandan resort militer 131 Manado (1995); dan Bambang Soembodo, asisten logistik kepala staf umum (1996-1999). Mayjen Gede Sumertha, kepala satuan pengawas Universitas Pertahanan, menyebut nama Surya Margono, seorang muslim Tionghoa asal Kalimantan Barat yang pernah menjadi atase udara di kantor atase pertahanan Indonesia di Tiongkok, yang kemudian berdinas di Kementerian Pertahanan. Gede sendiri menceritakan pengalamanya ketika masuk Akademi Militer Negara, diasuh oleh dua pengasuh bernama, Hendra dan Totok. “Hendra, seorang Tionghoa dipanggil Acong. Dia pengasuh paling galak dan cerewet. Tetapi anak didiknya berhasil semua,” kenang Gede. Dalam acara ini, hadir juga seorang tentara Tionghoa, Hendra K. (30 tahun), yang bertugas di Bravo 90 Penanggulangan Teror. Orangtuanya terpaksa menyingkat namanya menjadi Hendra K., karena kalau “Hendra Kho” akan menimbulkan masalah pada masa Orde Baru. “Saat masa pendidikan dulu, oleh pelatih, saya sering dipanggil Dji Sam Soe. Sebab nomor helm saya 234,” ujar Hendra. Dia masuk tentara karena terispirasi kakeknya yang datang dari Tiongkok sekira tahun 1912-an. “Dan ketika disini, dia juga mengangkat senjata,” kata pria asal Jambi ini. Dalam sambutannya, Iwan Ong menyatakan, buku yang ditulisnya selama tiga tahun ini bukan tentang kelompok etnis tertentu, dalam hal ini Tionghoa. “Tapi, ini tentang kita. Tentang ke-Indonesia-an,” ujar Iwan. Hal senada dikemukakan Jaleswari, bahwa buku ini bukan tentang statistik berapa banyak orang Tionghoa berperan dalam kemiliteran. Tetapi yang terpenting, buku ini memberikan pesan akan pentingnya kesetaraan dan kebhinekaan.*

Ignatius Slamet Rijadi (kiri) dan Achmadi Hadisoemarto (kanan), komandan Laskar Kere. KETIKA menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Magelang Jawa Tengah (16/3), ibu Ani Yudhoyono bertanya kepada massa, “ Dadi sopo sing kere (jadi siapa yang sengsara)?” Anak-anak muda teriak serentak, “Saya...!” “Jangan begitu, nanti Allah marah,” kata ibu Ani. Para masa awal revolusi tahun 1945, sejumlah pelajar dan pemuda pejuang Solo dengan bangga menggunakan kata “kere” untuk kesatuannya: Laskar Kere. Mereka berasal dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tinggi, Sekolah Guru Atas, dan Sekolah Teknik. Mereka terjun ke berbagai front melawan tentara Inggris (Gurkha) antara Solo dan Semarang seperti Salatiga, Bawen, Banyubiru, dan Ambarawa. Menurut buku Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan , setelah pertempuran di Susukan, kecamatan di Kabupaten Semarang, pasukan pelajar menggunakan nama Laskar Kere di bawah pimpinan Achmadi. Laskar Kere memperoleh perlengkapan keyker (keker) dengan tugas sebagai penyelidik di jembatan Sungai Tuntang. Laskar Kere yang merasa terjepit bergerak mundur sambil melepaskan tembakan mendekati jembatan. Ternyata Tuntang telah ditutup Tentara Keamanan Rakyat. Laskar Kere yang berseragam tentara Jepang oleh TKR dikira pasukan musuh, sehingga mereka disambut dengan tembakan senapan mesin. Laskar Kere menjadi panik dan berlindung dalam air serta berenang ke seberang sungai. Mereka selamat sampai di seberang sungai tanpa ada seorang pun yang luka atau gugur. Ketika ditanya oleh tentara TKR, “Saudara ini laskar apa?” “Laskar Kere, Pak,” salah seorang menjawab dengan bangga. Tentara itu kemudian diantar ke komandan Laskar Kere, Achmadi. “Kita kan Laskar Kere, Pak, melarat, tetapi tidak kalah semangat,” kata Achmadi. Laskar Kere melanjutkan perjuangan. Setelah terjadi pertempuran disertai tembakan kanon di Desa Langensari, pasukan Inggris mundur ke Jatingaleh. Laskar Kere terus maju sampai Pundakpayung. Setelah bermarkas beberapa hari di Ungaran, Laskar Kere ditarik kembali ke Solo lewat Mranggen, Semarang Timur. Kedudukannya kemudian digantikan pasukan dari Divisi Mataram. Demikian juga pasukan-pasukan pelajar lainnya ditarik kembali ke Solo. “Hal demikian sesuai dengan anjuran Presiden Sukarno kepada para pelajar pejuang untuk kembali ke bangku sekolah dengan tidak melupakan dharma baktinya untuk melakukan tugas-tugas tempur,” tulis Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan. Komandan Laskar Kere, Achmadi Hadisoemarto, lahir 5 Juni 1927 di Ngarambe Jawa Timur. Di usia 14 tahun, dia pindah ke Solo. Dia memimpin Laskar Kere di usia 18 tahun. Pada 1948, Sukarno memberinya pangkat mayor dan diangkat menjadi Komandan Batalion 2 pada KRO (Kesatoean Reserve Oemoem) TNI. Setelah reorganisasi militer, dia menjadi komandan Detasemen II Brigade XVII TNI merangkap komandan Komando Militer Kota (KMK) Solo dan komandan Batalion Pelajar Brigade V KRU . Dia memimpin Serangan Umum Empat Hari di Solo (7-10 Agustus 1949) yang cukup berhasil memukul pasukan Belanda. Mayor Jenderal Achmadi kemudian menjabat menteri penerangan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan (Februari-Maret 1966). Dia ditahan penguasa Orde Baru selama sepuluh tahun. Dia meninggal pada 2 Januari 1984 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya, pemerintah Kota Solo membangun Patung Mayor Achmadi yang diresmikan pada 7 Agustus 2010 –bertepatan dengan peristiwa Serangan Umum Empat Hari di Solo.*

Kampanye Partai Masyumi di Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta, 27 Maret 1955. (Perpusas RI). DUABELAS partai politik melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Maret lalu. Jumlah tertinggi mencapai ratusan milyar. Percaya atau tidak, dalam pemilu 1955 besarnya dana yang dikeluarkan tidak selalu signifikan dengan perolehan suara. Dalam menghadapi pemilu, partai-partai membutuhkan dana besar. Dana itu berasal dari iuran anggota, sumbangan, bahkan hasil korupsi segelintir kader partai. Tak heran jika laporan dana kampanye ke KPU bisa jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Pada pemilu 1955, tulis Herbert Feith, meski mustahil mengetahui anggaran partai, pengamatan umum tetap bisa dicoba. Kita bisa mengatakan, misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Masyumi mengeluarkan banyak uang, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) tidak banyak. Korupsi di kementerian untuk mengumpulkan dana kampanye partai dipraktikkan besar-besaran pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. “Dalam hal ini PNI yang paling banyak mendapatkan keuntungan karena partai ini memegang portofolio Keuangan dan Ekonomi serta jabatan perdana menteri dalam Kabinet Ali,” tulis Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Selain itu, PNI punya sumber dana tambahan, yang terpenting sumbangan dari pengusaha bumiputera maupun Tionghoa. Dengan dana yang besar, PNI bisa membayar tokoh-tokoh berpengaruh seperti camat, lurah, mandor (pengawas buruh perkebunan atau pabrik), dan jagoan agar menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan partai. Dalam The Communist Party of Indonesia: 1951-1963, Donald Hindley menguraikan bahwa PKI adalah partai terkaya di Indonesia. PKI mampu memperkerjakan dan menggaji pegawai penuh waktu, menerbitkan literatur, dan berkampanye lebih mahal dari partai-partai lain. PKI memang tidak dapat memanfaatkan sumber dana langsung maupun tidak langsung dari pemerintah seperti PNI. Sumber dana PKI berasal dari iuran anggota, iuran anggota organisasi massa, sumbangan, kampanye khusus penggalangan dana, dan perwakilan yang menjadi anggota badan-badan pemerintahan. Menurut Feith, asal-usul dana PKI diperdebatkan. Kendati iuran anggota dan sumbangan kecil berperan penting dalam pembiayaan partai itu, orang menduga PKI memperoleh dana jauh lebih banyak dari sumber-sumber lain; dari pengusaha Tionghoa hingga negara-negara komunis melalui kedutaan dan kantor perwakilan mereka di Jakarta. Pesaing PKI dalam penggunaan dana kampanye adalah Masyumi. Bagian terbesar dari dana Masyumi berasal dari sumbangan tuan tanah, pemilik kebun karet, dan pengusaha batik. PKI dan Masyumi mengeluarkan dana besar untuk membuat papan peraga tanda gambar dari bahan seng seharga Rp14 ($1,25) per lembar, mencetak pamflet, dan membiayai perjalanan keliling pemimpin mereka. PKI mengeluarkan dana besar untuk karnaval perayaan ulangtahun partai dan pesta rakyat. Masyumi menyiapkan peralatan lengkap dan pemutaran film untuk rapat umum. Berbagai perlengkapan dan materi kampanye Masyumi dipasok Badan Informasi AS (USIS) –di Amerika disebut USIA, agensi pemerintah yang didirikan pada 1953. Selain itu, tulis Tim Weiner dalam Membongkar Kegagalan CIA , Masyumi mendapatkan dana sekitar $1 juta dolar AS dari Badan Intelijen AS (CIA). Tujuannya, seperti diungkap mantan agen CIA Joseph Burkholder Smith dalam Portrait of a Cold Warrior, Masyumi merupakan kekuatan-tanding ( counterforce ) Indonesia untuk menghentikan kecenderungan Sukarno dan para pendukung politisnya yang condong ke kiri, menuju suatu pemerintahan otoriter yang didukung PKI. Masyumi, yang digadang-gadang bakal memenangi pemilu 1955, gagal karena kehilangan suara dari segmen muslim tradisional yang direbut NU. Feith tidak dapat menarik kesimpulan mengenai peranan uang dalam merebut suara. Namun, satu-satunya kesimpulan, setelah memperhitungkan betapa miskinnya NU namun sukses membuat kejutan dalam pemilu 1955, adalah bahwa sumber dana kurang penting dibandingkan sumberdaya sosial, dan penggunaan dana hanya bisa efektif jika dikaitkan dengan sumberdaya sosial.*

Kucing. (Micha Rainer Pali/Historia.ID). KUCING merupakan hewan yang banyak dipelihara. Nabi Muhammad Saw. menyukai dan menyayangi kucing. Sahabatnya, yang setelah masuk Islam bernama Abdul Rahman, lebih dikenal sebagai Abu Hurairah, artinya "bapak kucing", karena menyayangi kucing dan sering bermain-main dengannya. Karena itu, Islam melarang menyakiti kucing. Proklamator kemerdekaan Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, juga menyayangi dan memelihara kucing. Ketika diasingkan di Ende Flores, Sukarno memiliki sekelompok "sahabat" khusus, yakni kera dan kucing. Menurut Jae Bara, pengawal Sukarno selama di Ende dalam Bung Karno: Ilham dari Flores untuk Nusantara ,  " jumlahnya 35 ekor kucing. Kucing-kucing itu begitu dekat dengan Bung Karno. Kucing-kucing itu tidak pernah berkeliaran ke mana-mana. Walaupun sedemikian banyaknya, kucing-kucing tersebut tidak pernah ribut. Semuanya hidup bersama secara aman di atas loteng rumah Bung Karno." "Bung Karno sering memberi mereka makan. Pada waktu makan, kucing-kucing itu pun tidak pernah berebutan. Mereka tetap tinggal diam di tempat masing-masing menunggu Bung Karno memanggil nama-nama mereka satu demi satu. Ada yang diberi nama Wellem, Joko, Tuty, Api dan sebagainya, oleh Bung Karno." Begitu pula ketika Sukarno dipindahkan ke Bengkulu. Menurut A.M. Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba pada 1965, Inggit memelihara seekor kucing; mending kucing anggora yang bulunya halus-bagus, ini kucing kampung yang lepas tak punya tuan. "Kucing itu dipungut dan dipelihara, saya mengetahui hal itu ketika sama-sama di Bengkulu," kata Hanafi dalam AM Hanafi Menggugat. " Nah, Bung Karno suka juga mengelus-ngelusnya, karena kucing itu suka menunggu di dekat Bung Karno kalau Bung Karno habis sembahyang." Selain kucing, Sukarno memelihara anjing. Ketika Rachmawati melihat seekor pekingnese putih tengah mengibas-kibaskan ekor di dekat kaki ibunya, Fatmawati, dia berkata: "Sepertinya Rachma menyayangi anjing, Bu." "Anjing dan kucing," kata Fatmawati dalam Suka Duka Fatmawati Sukarno karya Kadjat Adra’i. Rachmawati, anak ketiga Sukarno dan Fatmawati, kemudian memelihara kucing kesayangannya jenis anggora. Waktu diasingkan ke Banda Naira, Bung Hatta memelihara banyak kucing. "Oom Kaca Mata memelihara beberapa ekor kucing berwarna harimau di rumah barunya. Beliau memang seorang penyayang kucing. Semua kucing peliharaannya adalah kucing jantan,” kata Des Alwi dalam Bersama Hatta, Sjahrir, dr. Tjipto & Iwa R. Sumantri di Banda Naira. Anehnya, Bung Hatta menamai kucing-kucing itu dengan nama diktator yang dibencinya: Hitler, Mussolini, Franco, dan Turky. Mungkin setelah dia gemas membaca ulasan berita politik luar negeri, misalnya, kucing yang kulitnya mirip macan diberi nama Hitler, sedangkan kucingnya yang putih belang-belang hitam diberi nama Tito. Di rumahnya di Jakarta, Bung Hatta mempunyai banyak kucing sedangkan di Megamendung memelihara kucing, kelinci, dan ikan. Kucing kesayangannya bernama Jonkheer (gelar bangsawan pada masyarakat Belanda), dan ikan kesayangannya bernama Si Rabun sebab matanya memang rabun. "Ayah senantiasa memberi contoh pada kami dalam mencintai binatang," kata Gemala Rabi’ah Hatta, anak kedua Bung Hatta, dalam Pribadi Manusia Hatta. Bung Hatta senantiasa memperhatikan kucing-kucingnya; memberi makan dengan daging yang dipotong kecil-kecil; membagi porsi makanan dengan adil; serta menjentik kucing besar yang rakus dan berusaha menghabiskan porsi kawannya. "Dalam hal ketertiban ini Ayah memandang Jonkheer sebagai kucing yang tahu berdisiplin," kata Gemala. Bila sedang keluar rumah, Jonkheer menunggunya pada saat kira-kira Bung Hatta akan kembali ke rumah. Ia juga tahu jadwal kegiatan Bung Hatta; kapan mandi atau ke ruang perpustakaan. Waktu Bung Hatta sakit, ia tidak suka makan dan mengeong-ngeong di muka kamar seakan ikut merasakan sakit tuannya. "Ayah tidak suka dengan anjing dan kami tidak pernah memeliharanya," kata Gemala. "Meskipun anjing adalah binatang najis menurut agama Islam, ayah tidak suka pada orang yang menganiaya binatang."

Ken Zuraida, istri WS Rendra, dengan latar belakang Nh Dini. Sebuah catatan yang dipamerkan menunjukan kedekatan Dini dengan Rendra. (Wenri Wanhar/Historia.ID). NH DINI tersipu-sipu mendengar cerita Ken Zuraida, istri terakhir penyair WS Rendra yang berjuluk Si Burung Merak. “Hingga akhir hayat, Rendra masih sering sebut-sebut nama Nh Dini,” kata Ken dalam acara puncak Apresiasi & Peluncuran Karya Nh Dini di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, 28 Februari 2014. Bernama lengkap Nurhayati Sri Hardini, lahir di Semarang 29 Februari 1939. Dia mulai mengarang sejak kelas dua SMP pada 1951. Karya perdananya, “Pendurhaka” dimuat di majalah Kisah , dan mendapat perhatian dari sastrawan HB Jassin. Sedangkan kumpulan cerita pendeknya, Dua Dunia diterbitkan ketika dia duduk di SMA pada 1956. Dini seorang pengarang produktif yang melahirkan puluhan novel, cerita pendek, novelet, biografi, dan terjemahan. Karena dedikasinya terhadap dunia sastra, dia diganjar berbagai penghargaan di antaranya Hadiah Seni untuk Sastra dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), Bhakti Upapradana (Bidang Sastra) dari pemerintah daerah Jawa Tengah (1991), SEA Write Award dari pemerintah Thailand (2003), Hadiah Francophonie (2008), dan Achmad Bakrie Award bidang Sastra (2011). Ken mengungkap kedekatan hubungan suaminya dengan Dini semasa muda. “Tenang, Bu Dini. Tidak akan saya ceritakan di sini,” kata Ken. Hadirin yang memenuhi ruangan sontak tertawa. Rendra memang dekat dengan Dini. Bahkan di ruang pameran karya-karya Dini dipajang foto dan puisi Rendra untuk Dini. Di bawahnya diberi keterangan: “WS Rendra merupakan salah satu sastrawan yang dekat dan sering berinteraksi dengan Nh Dini. Beberapa surat sangat intim dan erat.” Karya-karya Dini sering dijadikan bahan latihan di Bengkel Teater milik Rendra. “Kata Rendra, naskah Bu Dini kuat sekali. Dijadikan bahan latihan karena, salah membacakannya, maka salah artinya,” ujar Ken. Mengakhiri ceritanya, Ken merasa heran mengapa diberi kesempatan berbicara di forum yang dihadiri nama-nama besar di jagat sastra Indonesia itu. “Saya tidak sehebat Bu Dini. Tidak juga kenal dekat, meski saya sudah sering dengar nama Nh Dini waktu remaja,” kata Ken. “Barangkali saya diminta bicara di sini karena saya istri Rendra yang paling lama.” Selain dengan Rendra, Dini juga dekat dengan sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana. “Takdir itu bagi saya seperti Mochtar Lubis, melindungi dan menganggap anak,” ujar Dini kepada Historia . Saking dekatnya, kata Dini, penulis Layar Terkembang itu hampir selalu memberinya uang bila bertemu. Kedekatan itu pula yang membuat Takdir meminta Dini menulis biografi Amir Hamzah, sastrawan yang tewas dalam revolusi sosial di Sumatra Utara pada 1946. “Dia yang membiayai saya ke sana,” kenang Dini. Dini mewawancarai Tengku Tahura, anak semata wayang Amir, dan sekira delapan orang yang mengenal Amir; mengumpulkan data-data mengenai Amir termasuk buku-buku sastra Melayu untuk acuan cara bertutur. Pada 1981, buku pesanan Takdir itu terbit berjudul Amir Hamzah Pangeran dari Seberang . Kendati dekat dengan Rendra dan Takdir, tetapi mereka tak mempengaruhi karya-karya Dini. “ Nggak pernah dipengaruhi,” kata Dini.   Perhatian Takdir kepada Dini tak sebatas pekerjaan, meski biasanya pertemuan mereka selalu didominasi obrolan mengenai sastra. Dini masih ingat pertemuan keduanya saat Indonesia sedang berkonfrontasi melawan Malaysia pada 1960-an. Takdir mengatakan akan ke Malaysia dan mengajak Dini. “ Nggak ah , saya ini patriotis kok,” tolak Dini. Beberapa tahun setelah itu, dalam sebuah pertemuan, Takdir memprotes Dini. “Mana patriotis kok kawin sama orang Prancis?” Setelah berhenti menjadi pramugari Garuda Indonesia Airways, Dini menikah dengan Yves Coffin, diplomat Prancis, pada 1960. Mereka dikaruniai dua anak: Marie Claire Lintang dan Pierre Louis Padang, sutradara film animasi Despicable Me dan Despicable Me 2. Pernikahan mereka kandas pada 1984. Dini mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia pada 1985. Dalam novelnya, Jepun Negerinya Hiroko , Dini menjawab protes Takdir: “Bagiku kemanusiaan tidak dibatasi oleh kebangsaan atau pun negeri. Kecintaanku kepada tanah air lebih mengakar pada kemanusiaannya. Dengan berganti kertas administrasi berupa paspor, tidak berarti aku melupakan bahwa aku adalah orang Jawa, satu bagian dari bangsa Nusantara. Aku tetap mencintai tumpah darahku dan manusia Indonesia.” Di usia senjanya, Dini terus berkarya. Dua tahu lalu di ulangtahunnya ke-76, dia menerbitkan novel otobiografi, Dari Rue Saint Simon ke Jalan Lembang. Dan tahun ini, dia menerbitkan kembali enam karyanya. Nh Dini meninggal dunia pada 4 Desember 2018 di RS Elizabeth Semarang karena kecelakaan mobil di ruas jalan tol Tembalang km 10 Semarang.*

Pasar Bolu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. (Micha Rainer Pali/Historia.ID). SELAIN dikenal cerdas dan hemat dalam mengurus keuangan, perempuan Asia, termasuk Indonesia, sejak dulu menguasai kegiatan di pasar. Dalam transaksi jual-beli, mereka selalu berusaha mendapatkan harga semurah mungkin. Tawar-menawar pun menjadi identik dengan mereka. Menurut Titi Surti Nastiti, arkelolog dan epigraf Pusat Arkeologi Nasional, tidak ditemukan data arkeologis terkait kegiatan jual-beli dan tawar-menawar di pasar pada masa Mataram kuno. “Namun, dengan bantuan studi etnoarkeologi yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, kegiatan tawar-menawar muncul berdampingan dengan aktivitas pasar tradisional,” kata Titi kepada Historia. Dari catatan orang-orang Eropa yang singgah di Nusantara dapat diketahui kegiatan perempuan di pasar. Misalnya, Antonio Galvao, seorang panglima armada Portugis yang menjadi gubernur ketujuh Portugis di Maluku (1536-1540), mencatat peran perempuan Maluku dalam perniagaan. “Wanitalah yang melakukan tawar-menawar, membuka usaha, membeli dan menjual,” tulis Galvao, dikutip sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Di Sumatra, menurut Anthony Reid, sebuah puisi Minangkabau terkenal yang ditulis pada 1820-an, menganjurkan agar kaum ibu mengajarkan anak-anak gadisnya “mengamati turun-naiknya harga.” Ini menjadi bekal bagi si gadis ketika berbelanja ke pasar. Seperti halnya perempuan Maluku dan Sumatra, perempuan Jawa juga berperan penting di pasar. Menurut Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811-1816), sudah lazim bagi suami mempercayakan seluruh urusan keuangan kepada istrinya. “Hanya perempuan yang pergi ke pasar dan melakukan seluruh urusan jual-beli. Sudah umum diketahui bahwa kaum lelaki Jawa sangat bodoh dalam mengurus uang,” tulis Raffles dalam The History of Java. Tidak hanya di pasar, perempuan juga dapat melakukan transaksi perdagangan dalam skala besar. Jeronimus Wonderaer, seorang pedagang Belanda yang mengujungi Cochin-China (Vietnam) pada 1602, melaporkan bahwa para pedagang Belanda dan Inggris melakukan tawar-menawar harga rempah-rempah dengan seorang pedagang perempuan terkemuka (coopvrouw) dari kota Kehue (Hue atau Sinoa, sebutan Portugis). Perempuan tersebut merupakan wakil dari suatu perusahaan milik dua perempuan bersaudara dan seorang saudara lelaki yang mampu menyuplai rempah-rempah dalam jumlah besar. “Wanita itulah yang melakukan tawar-menawar dan si pria hanya mendengarkan serta setuju,” tulis Wonderaer, dikutip Anthony Reid. Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid 2, menyebut praktik tawar-menawar sebagai “ciri kekunoan yang ada di mana-mana.” Di Jawa, seperti halnya di banyak negara Asia dan di tempat lain, jika kita kecualikan toko serba ada modern, tidak terdapat daftar harga dan segala transaksi hanya terjadi setelah ada perdebatan yang relatif panjang. Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak dapat menunjukkan bakatnya secara terang-terangan. “Bangsa Eropa sering kali jengkel menghadapi permainan ini, karena mereka tidak dibekali keterampilan itu –paling tidak karena bahasa– dan seringkali mereka menjadi korban. Secara umum, mereka menolak cara penilaian ‘menurut pandangan klien’, yang mereka anggap barbar dan menakutkan,” tulis Lombard.*

Pengumuman jam malam ( avondklok ) pada masa bahaya dan perang. (KITLV). JAM malam (avondklok) , larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya –seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan– dan perang. Dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi. Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.  “Mereka harus tinggal di dalam rumah dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik. Pemberlakuan jam malam disertai dengan larangan menyalakan penerangan. Jam malam intens diberlakukan di masa perang. Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu. “Berlakulah jam malam, dan aksi pemadaman lampu penerangan,” kata Saifuddin Zuhri dalam Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Istilahnya LDB (Lucht Beschermen Dienst) atau dinas penjagaan dari bahaya serangan udara. Tetapi, rakyat mengartikannya: Lampu pejah Bom Dawah (lampu mati dan bom pun jatuh). Rapat-rapat dan pertemuan harus meminta izin penguasa. Segera setelah Jepang mendarat di Jawa, Jepang mengumumkan jam malam masih tetap berlaku. Baru pada 5 Juni 1942 ketentuan jam malam dihapuskan. Menjelang kekalahannya, Jepang memberlakukan jam malam karena berperang dengan Sekutu. “Begitu matahari tak terlihat di ufuk barat, semua lampu di seluruh kota dimatikan. Kompleks-kompleks yang dipandang strategis seperti tempat tinggal dan perkantoran tidak boleh membiaskan cahaya ke langit. Oleh Jepang, ini bahkan diwajibkan,” kata Kris Biantoro dalam otobiografinya, Manisnya Ditolak. Larangan menyalakan lampu itu karena akan menjadi sinyal bagi pesawat pengebom Sekutu. Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika? karena aturan jam malam dan pemadaman lampu selama perang tidak dicabut sampai 23 Agustus 1945, seminggu sesudah 17 Agustus 1945, Proklamasi tidak langsung memicu gelora semangat rakyat di kota Surabaya. “Baru setelah beberapa lama pasar malam buka kembali dan orang-orang mulai melakukan kegiatan sosial dan jual-beli yang secara tradisional dilakukan pada malam hari,” tulis Gouda dan Zaalberg. Tidak lama kemudian Sekutu datang. Sejak 11 November 1945, Sekutu memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai  06.00. Ketika mengambil-alih pendudukan Indonesia dari Sekutu, Belanda memberlakukan jam malam terutama ketika melancarkan agresi militer. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib. Pergolakan di beberapa daerah, seperti gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, dan DI/TII SM Kartosuwiryo, mendorong pemerintah daerah memberlakukan jam malam. Begitu pula pascaperistiwa Gerakan 30 september 1965, di berbagai daerah diberlakukan jam malam, dan pada saat itulah tentara melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait PKI –dituduh sebagai dalang G30S. Jam malam juga diberlakukan di Jakarta pascaperistiwa Malari (15 Januari 1974). Pergolakan daerah terakhir yang diberlakukan jam malam adalah Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004. Setelah reformasi, beberapa daerah memberlakukan jam malam, bahkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan alasan lain –bukan karena bahaya apalagi perang. Masyarakat keberatan karena dianggap mendiskreditkan, terutama perempuan, seperti aturan jam malam di Kota Tangerang dan Kabupaten Bulukumba. Aturan jam malam bagi tempat hiburan malam di Jawa Barat malah menimbulkan masalah baru. Tampaknya, jam malam harus ditinjau kembali.*