Hasil pencarian

DI internet beredar luas informasi mengenai kain Bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan pada Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Disebutkan bahwa bendera itu berasal dari kain seprai warna putih dan kain tenda warung soto warna merah. Benarkah? Fatmawati, istri Sukarno yang menjahit Bendera Pusaka Merah Putih, menceritakan dari mana dia mendapatkan kain untuk bendera Merah Putih dalam bukunya, Catatan Kecil Bersama Bung Karno, Volume 1, yang terbit tahun 1978. Menurut Fatmawati, suatu hari, Oktober 1944, tatkala kandungannya berumur sembilan bulan (Guntur lahir pada 3 November 1944), datanglah seorang perwira Jepang membawa kain dua blok. “Yang satu blok berwarna merah sedangkan yang lain berwarna putih. Mungkin dari kantor Jawa Hokokai ,” kata Fatmawati . Dengan kain itulah, Fatmawati menjahitkan sehelai bendera Merah Putih dengan menggunakan mesin jahit tangan,“sebab tidak boleh lagi mempergunakan mesin jahit kaki.” Pemberian kain sebagai bahan bendera itu agaknya berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 bahwa Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia “kelak di kemudian hari.” Menurut Sukmawati Sukarnoputri, dikutip oase.kompas.com , 24 Juli 2011, Fatmawati menjahit sambil sesekali terisak dalam tangis karena dia tidak percaya Indonesia akhirnya merdeka dan mempunyai bendera serta kedaulatan sendiri. Siapa perwira Jepang yang mengantarkan kain merah putih kepada Fatmawati? Perwira tersebut adalah seorang pemuda bernama Chairul Basri. Dia mendapatkannya dari Hitoshi Shimizu, kepala Sendenbu (Departemen Propaganda). Pada 1978, Hitoshi Shimizu diundang Presiden Soeharto untuk menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia karena dianggap berjasa meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang. Usai menerima penghargaan, Shimizu bertemu dengan kawan-kawannya semasa pendudukan Jepang. “Pada kesempatan itulah ibu Fatmawati bercerita kepada Shimizu bahwa bendera pusaka kainnya dari Shimizu,” kata Chairul Basri dalam memoarnya, Apa yang Saya Ingat . Pada kesempatan lain, waktu berkunjung lagi ke Indonesia, Shimizu menceritakan kepada Chairul Basri bahwa dia pernah memberikan kain merah putih kepadanya untuk diserahkan kepada Fatmawati. Kain itu diperoleh dari sebuah gudang Jepang di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat, di depan bekas bioskop Capitol. “Saya diminta oleh Shimizu untuk mengambil kain itu dan mengantarkannya kepada ibu Fatma,” kenang Chairul. Tiba saatnya Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika Fatmawati akan melangkahkan kaki keluar dari pintu rumahnya terdengarlah teriakan bahwa bendera belum ada. “Kemudian aku berbalik mengambil bendera yang aku buat tatkala Guntur masih dalam kandungan, satu setengah tahun yang lalu. Bendera itu aku berikan pada salah satu yang hadir di tempat depan kamar tidur. Nampak olehku di antara mereka adalah Mas Diro (Sudiro eks wali kota DKI), Suhud, Kolonel Latif Hendraningrat. Segera kami menuju ke tempat upacara, paling depan Bung Karno disusul oleh Bung Hatta, kemudian aku,” kata Fatmawati . Setelah Sukarno membacakan Proklamasi, Latif Hendraningrat dan Suhud kemudian mengerek Bendera Pusaka Merah Mutih.

SETELAH bebas dari pengasingannya di Bengkulu, Sukarno bersama istrinya, Inggir Garnasih, tiba di Jakarta pada 9 Juli 1942. Dia meninggalkan kekasihnya: Fatmawati. Dia lalu mengirimkan pesan atau bingkisan untuk Fatmawati melalui utusannya: Samaun Bakri. Samaun bersama Abdul Karim Oey dan dr. Djamil mengurus pernikahan Fatmawati dengan Sukarno yang diwakilkan teman dekatnya, opseter (pengawas) Sarjono, pada 1 Juni 1943. Samaun kemudian membawa Fatmawati dan orangtuanya ke Jakarta. “Rombongan kami terdiri dari ayah, ibu, saudara Samaun Bakri (utusan Bung Karno), paman ibuku Moh. Kancil (penjahit pakaian Bung Karno waktu di Bengkulu) dan aku sendiri,” kata Fatmawati dalam Catatan Kecil Bersama Bung Karno Volume 1 . Siapa Samaun Bakri? Samaun lahir pada 28 April 1908 di Nagari Kurai Taji, Sumatra Barat, dari pasangan Bagindo Abu Bakar dan Siti Syarifah. Samaun mengenyam pendidikan Vervolgschool setara sekolah menengah pertama, Sumatra Thawalib di Padang Panjang, kursus-kursus politik, dan bahasa asing. Awal tahun 1926 dia bekerja di kantor residen Padang. Namun, baru beberapa bulan bekerja dia keluar karena tak terima dengan keangkuhan orang Belanda. Samaun memilih jalan pergerakan. Sedari muda, dia pernah menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Muslim Indonesia (Permi). Ketika partai-partai pergerakan dibubarkan pemerintah kolonial, dia bergabung dengan Muhammadiyah. Pada 1929, dia menjadi wartawan suratkabar Persamaan . Melalui harian ini, dia mengkritik pemerintah kolonial, seperti kontrolir Pariaman, Spits. Sehingga, Spits melalui kepala Nagari Kurai Taji, Moehammad Noer Majolelo, mengusir Samaun. Majolelo, yang masih keluarganya, membekali Samaun tujuh ringgit. “Samaun, sebenarnya kau terlalu besar, sedang daerah ini terlalu kecil untuk perkembangan bakatmu. Lebih baik kau pergi ke kota besar. Ini uang sekadar biaya. Pergilah! Saya aman dari semburan Spits dan kau bisa berkembang, mungkin nanti kau jadi orang besar,” kata Majolelo, seperti ditirukan Fuad S. Bakri, anak Samaun Bakri, kepada Historia . Baru-baru ini Fuad dan Teguh Wiyono menerbitkan biografi Samaun Bakri Sang Jurnalis & Misteri Jatuhnya RI-002. Samaun bersama Siti Maryam (istri ketiganya) dan Abdul Muis (anak dari istri pertama) pergi ke Medan. Tak lama kemudian dia pergi ke Bengkulu. Di sini dia aktif di Muhammadiyah dan sebagai wartawan suratkabar Sasaran . Karena dibredel pemerintah kolonial, dia mendirikan suratkabar Penabur . Samaun memimpin penyambutan Sukarno, yang dipindahkan dari tempat pengasingan Ende ke Bengkulu, pada 14 Februari 1938. Di Bengkulu, Samaun berteman akrab dengan Sukarno. “Dia pernah menjadi wakil majelis pemuda Muhammadiyah daerah Bengkulu. Dia jadi kurir Bung Karno. Di Jakarta dia dekat dengan Bung Karno dan menjadi orang kepercayaan Presiden,” kata Abdul Karim Oey dalam Mengabdi Agama, Nusa dan Bangsa, Sahabat Karib Bung Karno . Pada masa pendudukan Jepang, Samaun menjadi pembantu KH Mas Mansyur, salah seorang dari Empat Serangkai (bersama Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara) yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera), organisasi bentukan Jepang. Dia juga menjadi anggota Jawa Hokokai . Samaun bersama golongan muda seperti Sayuti Melik, BM Diah, Adam Malik, dan Sukarni menjadi saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Pascakemerdekaan, Samaun menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Jawa Barat plus anggota Badan Pekerja KNIP. Dia juga sempat menjadi pembantu Walikota Jakarta Soewirjo. Ketika Sekutu datang, Samaun dan keluarga meninggalkan tempat tinggalnya sejak pendudukan Jepang di Jalan Maluku No 5 Menteng, Jakarta, dan pergi ke Jawa Barat. Dia menjadi sekretaris penjabat Gubernur Jawa Barat Mr Datuk Djamin merangkap anggota Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MP3) yang memutuskan membumihanguskan kota Bandung pada 23 Maret 1946. Untuk mengenang peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api itu, Samaun menulis buku Setahoen Peristiwa Bandoeng . Dari Jawa Barat, Samaun diangkat menjadi wakil residen Banten pada 1947. Dia ditugaskan pemerintah pusat di Yogyakarta mengangkut 20 kg emas dari tambang emas Cikotok untuk membeli pesawat. Emas tersebut diangkut dengan pesawat Dakota RI-002 milik Bobby Earl Freeberg. Pesawat lepas landas dari lapangan udara Gorda, Serang, menuju Tanjung Karang Lampung. Namun, dari Tanjung Karang menuju Bukittinggi, pesawat hilang kontak pada 1 Oktober 1948.  Reruntuhan pesawat baru ditemukan pada 14 April 1978 di bukit Punggur, Lampung. Kerangka Samaun bersama empat awak pesawat lainnya –anehnya kerangka Bob Freeberg tidak ada– dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang pada 29 Juli 1978. Samaun menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari pemerintah Indonesia tahun 2002.*

MANTAN wakil komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan ingat betul kebiasaan Sukarno di Istana Negara saat mengisi waktu senggang. “Selain membaca atau bercengkerama, biasanya dia berkebun,” ujarnya kepada Historia . Kecintaan Sukarno pada pohon atau tanaman berangkat dari masa kecilnya yang dekat dengan alam. Dalam otobiografinya karya Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , dia dan teman-temannya suka bila sebuah pohon tumbuh. Dengan daun dari pohon itu mereka bisa bermain sado-sadoan. Daun pohon tersebut berbentuk lebar di tengah dan runcing di ujung. Bagian tengah mereka jadikan kereta sado yang mengangkut penumpang, sementara ujungnya ditarik oleh kuda yang diperankan oleh salah satu di antara mereka. Berbeda dari teman-temannya, yang kebanyakan memilih menjadi penumpang, Sukarno lebih sering menjadi kuda atau kusir. Sewaktu menjalani pembuangan di Ende, Sukarno senang merenung di bawah sebuah pohon sukun. Pohon itu terletak di tanah lapang yang –berjarak sekira 700 meter dari rumahnya– menghadap Teluk Sawu dan bercabang lima. Pemandangan indah teluk dan rimbunnya dedaunan pohon yang memayunginya mampu mengusir kesepiannya. Di bawah pohon itulah dia menggali nilai-nilai leluhur. Lima cabang pohon itu konon menginspirasi Sukarno mensintesiskan nilai-nilai leluhur ke dalam lima sila (Pancasila). Kelak, penduduk menamakan pohon itu sebagai pohon Pancasila. Saat sudah berkuasa, Sukarno menaruh perhatian pada upaya pelestarian hutan. Hal itu tercermin dalam pidatonya pada Kongres Boeroeh Kehoetanan di Malang, 27 September 1946. Menurutnya, sebagaimana dikutip harian Merdeka , 1 Oktober 1946, “350 tahun kita tak bernegara. Kita ingin hidup bernegara. Kita berjuang menumpahkan darah untuk hidup. Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber, tidak ada air.” Di berbagai tempat yang dia kunjungi, Sukarno biasa menyempatkan menanam sebuah pohon. Di Berastagi, ketika dia dan beberapa pemimpin Republik dibuang saat agresi militer Belanda kedua, sempat menanam sebuah pohon beringin di pekarangan rumah yang menjadi tempat penahanannya. “Itu beringin Sukarno. Pak Sukarno yang menanam,” ujar istri Sumpeno, penjaga rumah, kepada Historia . Pada 1960, Sukarno juga menanam pohon beringin di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pohon ini kemudian dikenal dengan nama “Beringin Sukarno.” Pada 1955, ketika naik haji, Sukarno tak hanya membawa banyak bibit pohon mimba tapi juga beberapa ahli untuk mengurusnya. Bibit-bibit itu kemudian ditanam di padang Arafah, dan pada gilirannya menghijaukan padang gersang. Kerajaan Saudi menyebut pohon itu “Syajarah Sukarno atau Pohon Sukarno” sebagai penghargaan atas jasa baik Sukarno. Ketika melihat kondisi Jakarta yang dianggapnya sudah tak representatif sebagai ibukota negara, Sukarno membuat rencana pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Sukarno ikut membuat master plan, lengkap dengan sabuk hijaunya. “Oleh karenanya dapat dipastikan sabuk pohon atau jalur hijau atau hutan kota akan ditanam di sepanjang jalan-jalan protokol Kota Palangkaraya,” tulis Wijanarka dalam Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya . Pada 17 Juli 1957, Sukarno melakukan pemancangan tiang pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan Palangkaraya. Namun, ibukota tak jadi pindah kesana, tetap di Jakarta. Tak hanya di luar, Sukarno juga menanam pohon di Istana Negara. “Itu pohon beringin yang di Istana dia yang tanam,” ujar Maulwi kepada Historia . Keterangan Maulwi diperkuat kesaksian ajudan Sukarno, Bambang Widjanarko dalam Sewindu Dekat Bung Karno . Menurutnya, sang presiden sangat perhatian kepada taman dan pepohonan yang mengisinya. Hampir tiap pagi dia meminta Bambang menemaninya berkeliling memperhatikan taman-taman Istana. Apabila ada pohon yang terlantar atau rusak, dia akan sangat marah. Selain menanyakan penyebab mengapa pohon yang dilihatnya bisa terlantar, Sukarno biasanya segera memanggil tukang kebun untuk merawat pohon tersebut. Seringkali, kata Bambang, Sukarno menanyakan nama-nama tanaman yang mereka berdua lihat untuk mengetes pengetahuan Bambang soal tanaman. Hal yang sama juga terjadi ketika Sukarno berada di Istana Tampaksiring, Bali. “Sukarno senang bekerja di kebun pagi hari dan menanam banyak pohon dan menghabiskan waktu di Istana dengan tangannya sendiri,” tulis Horst Henry Geerken dalam A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno. Kecintaan Sukarno terhadap pohon itu pula yang membuatnya ingin dimakamkan di sebuah tempat yang teduh oleh pepohonan. Dia tak ingin dimakamkan secara mewah. Dia hanya ingin dimakamkan secara sederhana yang mengesankan ketenangan dan kedekatannya dengan alam dan rakyatnya. Sukarno berwasiat: “Aku mendambakan bernaung di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus…Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, dimana aku pertama kali bertemu dengan petani Marhaen.” Namun, rezim Orde Baru dengan alasan politik tidak memakamkan Sukarno di tempat yang diinginkannya itu, tapi di Blitar.*

PEKIK merdeka menggema di auditorium Museum Nasional, Jakarta Pusat, 1 Oktober 2014. Maulwi Saelan (88 tahun), mantan wakil komandan pasukan pengawal presiden, Tjakrabirawa, mengumandangkannya sesaat sebelum memberi sambutan acara peluncuran dan diskusi biografinya, Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno . Sebagai saksi dan pelaku sejarah, Maulwi merasa terpanggil memberi kesaksian dari sebagian kecil sejarah Indonesia, khususnya mengenai Sukarno. Penodaan terhadap nama baik presiden pertama Indonesia itu begitu besar dan terus berlanjut hingga kini akibat sejarah monoversi yang dipaksakan penguasa Orde Baru. “Saya bersedia dan terpanggil untuk menyatakan hitam dan putihnya sejarah, khususnya yang terkait dengan Sukarno,” ujarnya. Kedekatannya dengan Sukarno bermula ketika Maulwi menjadi wakil komandan Tjakrabirawa pada 1962. Semenjak itu, kata Maulwi, “saya berada sangat dekat dengan presiden Sukarno, baik pada situasi penting dan genting, juga pada hal-hal yang kecil, remeh-temeh, hingga berkelakar.” Salah satu informasi terpenting adalah detik-detik di sekitar peristiwa G30S. Kala itu, Maulwi mendampingi dan berada dekat dengan Sukarno. Menurutnya, pernyataan Kolonel KKO Bambang Widjanarko bahwa Sukarno terlibat dan menginstruksikan Letkol Untung untuk menindak para jenderal tidak loyal adalah tidak benar. Pada 4 Agustus 1965 pagi di serambi belakang Istana Merdeka, Sukarno menderita sakit, sehingga tidak mungkin ada pertemuan dengan Untung. Lagipula, Untung hanyalah komandan batalion. “Tidak mungkin dia bisa begitu saja bertemu presiden,” ujarnya. Sejarawan Anhar Gonggong menanggapi perbedaan keterangan dua orang terdekat Sukarno itu. Persoalan yang mesti diingat, menurutnya, adalah tentang rasio dan background ketika keterangan itu diberikan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipahami ketika keduanya memberi keterangan. “Saya khawatir bahwa Widjanarko berada dalam tekanan, sebab kondisinya tidak memungkinkanya untuk tidak mengatakan itu. Bila dia tidak mengatakan itu (keterangan yang diinginkan rezim Orde Baru – red ), boleh jadi dia dipenjara. Faktor itulah yang harus diperhitungkan,” ujar Anhar. Faktor psikis pula yang menjadi sorotan Bonnie Triyana, sejarawan sekaligus penulis biografi Maulwi Saelan. Menurut pemimpin redaksi majalah Historia ini, Bambang Widjanarko, Maulwi Saelan, dan Moh. Sabur (komandan Tjakrabirawa) sama-sama diinterogasi Team Pemeriksa Pusat (Teperpu). Perbedaan faktor psikologi di antara ketiganya dan down mental akibat interogasi dan paksaan menghasilkan keterangan yang berbeda. Widjanarko memberikan keterangan yang sesuai keinginan penguasa, yakni menyatakan Sukarno mengetahui dan merestui penculikan para jenderal. Sedangkan Maulwi memberikan keterangan yang jelas tak dikehendaki penguasa sehingga dia dipenjara. Selepas bebas dari penjara, Maulwi sempat mengajak bertemu Bambang Widjanarko guna mengoreksi cerita keterlibatan Sukarno pada peristiwa G30S. Namun, hingga akhir hayatnya, Bambang tak pernah memenuhi janjinya untuk bertemu Maulwi. Sejarawan Asvi Warman Adam berpendapat, Maulwi menepis anggapan miring bahkan tuduhan keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S. Selain mengkonfirmasi dan membantah adanya pertemuan pada 4 Agustus 1965, Maulwi juga membantah informasi adanya penyerahan secarik kertas dari Untung kepada Sukarno yang dibawa Sogol, anggota Tjakrabirawa bagian hygiene, di malam 30 September dan dibaca Sukarno di toilet. Bantahan-bantahan itu membuat “Maulwi tak hanya menjaga fisik Bung Karno, tetapi juga menjaga nama baik Sukarno dalam urusan sejarah,” ujar Asvi. Asvi melanjutkan, peran Maulwi sebagai “penjaga” telah berjalan sejak Indonesia berdiri. Dia seorang penjaga revolusi karena ikut dalam perang kemerdekaan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, hingga Yogyakarta. Saat perhelatan Olimpiade Melbourne 1956, dia tampil sebagai penjaga gawang sekaligus kapten timnas Indonesia saat mengadapi Uni Soviet. Peran penjaga itu berlanjut ketika dia menjaga presiden Sukarno saat bertugas di Resimen Tjakrabirawa. Dan terakhir, dia aktif sebagai penjaga pendidikan dengan mendirikan sekolah al-Azhar Syifa Budi.*

MENDADAK masyarakat dihebohkan oleh pidato Presiden Jokowi yang salah menyebut tempat kelahiran Presiden Sukarno. Pidato tersebut disampaikan di Alun-Alun Blitar, Jawa Timur dalam rangka Hari Pancasila, 1 Juni kemarin. "Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran Proklamator kita, Bapak Bangsa kita, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi dalam pidatonya. Kontan para pengguna media sosial pun ramai-ramai membahas kekeliruan itu, bahkan sebagian menjadikannya bahan banyolan lewat hastag #HatiSayaBergetar. Jelas pidato Presiden Jokowi keliru. Karena presiden pertama Republik Indonesia itu lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Penulis pidatonya, Sukardi Rinakit pun telah memberikan pengakuan serta permohonan maaf atas kekeliruan data sejarah itu. “Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya,′′ ujar Sukardi lewat siaran pers yang dikirim melalui pesan singkat kepada para wartawan. Secara guyon, beberapa pengguna media sosial melontarkan lagi pertanyaan: “lahirnya normal atau lewat operasi caesar?“ dan sebagian lain mempertanyakan “mana bukti akta kelahirannya?”. Namun Bambang Eryudhawan, seorang arsitek dan juga pemerhati sejarah, punya bukti otentik ihwal kota kelahiran Presiden Sukarno di Surabaya. Kepada redaksi Historia.id dia menunjukkan buku induk Technische Hogeschool (TH, cikal bakal ITB Bandung) yang memuat data Sukarno semasa kuliah di sana. “Ini buku induk mahasiswa TH yang dibuat sejak TH berdiri pada 1920 sampai dengan masa sebelum kedatangan Jepang. Sukarno ada di nomor urut 55. Dia masuk TH Bandung pada 1921, artinya setahun setelah TH didirikan,” kata Bambang yang juga alumnus ITB dan dikenal sebagai arsitek ahli konservasi bangunan kuno itu. Pada data dalam buku induk itu disebutkan jika Sukarno (tertulis di sana "Raden Soekarno") lahir di Surabaya pada 6 Juni 1902, bukan 1901 sebagaimana yang resmi dikenal sebagai tahun kelahirannya. “Tahun itu salah. Itu lumrah karena biasanya dulu anak yang mau masuk sekolah usianya dibuat muda atau bahkan sengaja dituakan oleh orang tuanya. Kemungkinan besar data itu menggunakan data semasa Sukarno sekolah di HBS Surabaya,” kata dia. Tercatat dalam data buku induk itu ayah Sukarno bernama R. Sosrodihardjo, bekerja sebagai guru ( onderwijzer ) di Blitar. Ada sedikit perbedaan dalam penulisan nama ibunya yang dikenal Ida Ayu Nyoman Rai, tertulis dalam buku induk tersebut “Ida Nyomanaka”. Sukarno tercatat sebagai mahasiswa teknik sipil jurusan pengairan ( waterbouwkunde ). Bukan saja data diri Sukarno dan semua mahasiswa TH, seluruh mahasiswa yang pernah sekolah di sana pun dicatat secara lengkap oleh pihak universitas teknik pertama di Indonesia itu. “Buku ini mencatat semua nama mahasiswa baik yang lulus maupun yang tidak lulus dari TH. Bahkan apa pekerjaan mereka setelah lulus pun masuk dalam catatan,” kata Bambang. Nilai Sukarno semasa kuliah di TH pun dicatat dalam buku tersebut. Setelah sempat cuti selama hampir setahun pada 1921, dia melanjutkan kuliahnya pada tahun ajaran 1922/1923. Nilai yang diperoleh pada tahun itu adalah 5,85. Nilai pada 1923/1924 6,75, 1924/1925 6,28 dan nilai pada tahun ajaran 1925/1926 adalah 6,55. Bukti buku induk mahasiswa TH Bandung ini memperkuat keterangan Sukarno sendiri mengenai kota kelahirannya. Dalam otobiografinya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , Sukarno berkisah, “Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Jawa. Bapak dipindah ke Surabaya dan di sanalah aku dilahirkan,” demikian kata Sukarno memperjelas kota tempat kelahirannya itu.*

PADA 1 Desember 1961, nama Niew Guinea diubah menjadi Papua, diikuti dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Lagu Hai Tanahku Papua mengiringi prosesi upacara itu. Hari itu, elite lokal Papua yang dibentuk pemerintah Belanda mendeklarasikan Negara Papua. Di Perserikatan Bang-Bangsa, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns berkomitmen akan menyokong dekolonisasi Papua sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat per tahun hingga rakyat Papua mandiri. Kejadian itu membuat Presiden Sukarno berang. “Dia meledak,” kata Howard Jones, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam “Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII, Southeast Asia . ”Jones melanjutkan laporannya bahwa Sukarno mengumpat: “Luns, Luns, Luns. Dia bajingan! Pemerintah Uni Soviet harus memberitahu dia agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.” Sukarno kemudian mengumandangkan Trikora pada 19 Desember 1961. Joseph Luns adalah tokoh penting di balik lamanya kekuasaan Belanda di Papua. Joseph Marie Antoine Hubert Luns lahir pada 28 Agustus 1911 di Rotterdam. Dia menjabat Menteri Luar Negeri Belanda sejak 1952 dari Partai Katolik yang mengusung kebijakan mempertahankan Papua. Luns pernah mempengaruhi Presiden John F. Kennedy agar berpihak kepada Belanda dalam sengketa Papua. Kepada Kennedy, Luns menyatakan, bahwa setelah Papua, Sukarno berambisi terhadap bagian timur wilayah itu (Papua Nugini) yang dikuasai Australia. Tidak heran jika Joseph Luns adalah representasi orang Belanda yang menjadi musuh publik Indonesia. Setelah campur tangan Amerika Serikat, sengketa Papua selesai pada1963 dengan kemenangan bagi Indonesia. Perlahan, hubungan antara Indonesia dan Belanda dinormalisasi kembali sejak terputus pada 17 Agustus 1960. Sama halnya dengan hubungan Luns dan Sukarno yang mulai mencair. Luns mengunjungi Indonesia pada pertengahan tahun 1964. Sukarno menerimanya di istana. Mereka saling bercengkrama, seakan konflik Indonesia dan Belanda telah luput dari ingatan. Dalam Joseph Luns-Biografie karangan Rene Steenhorst dan Frits Huis yang dikutip Rosihan Anwar dalam Petitte Historie Jilid 1 , menceritakan pertemuan antara Sukarno dan Menteri Luar Negeri Belanda itu. “Saya punya sebuah koleksi seni yang diperoleh lewat bantuan beberapa orang saja. Saya bersedia memperlihatkannya kepada anda. Apakah anda bersedia?” tanya Sukarno. “Apakah saya mau, Tuan Presiden? Itu adalah keinginan hidup saya. Cuma saya tidak berani menanyakannya,” jawab Luns. Sukarno kemudian memperlihatkan lukisan wanita telanjang yang menjadi koleksi seni kegemarannya. “Itu benar-benar payudara yang montok ( weelderige boezems ), bukankah begitu Meneer Luns? Dan yang satu ini benar-benar untuk digigit.” Luns menanggapi, “Ya, tapi jangan dilakukan terlalu sering, he… he… he...” Di hari kunjungannya yang terakhir, Sukarno menceritakan kondisi kesehatannya kepada Luns. Sukarno pada saat itu akan menjalani operasi prostat. Sambil bercanda, Sukarno bertanya kepada Luns, apakah “kemampuannya” nanti akan berkurang. Dengan diplomatis Luns menjawab, “saya tidak belajar ilmu kedokteran, Tuan Presiden.” Setelah mengakhiri kiprah sebagai Menteri Luar Negeri Belanda pada 1971, Luns berkecimpung dalam dunia politik internasional sebagai Sekretaris Jenderal NATO (North Atlantic Treaty Orgnization). Joseph Luns meninggal di Belgia pada 17 Juli 2002.*

BEN MBOI (1935-2015), salah satu dari ratusan anggota DPRGR/MPRS yang memberhentikan Sukarno sebagai presiden dan melantik Soeharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Namun, kemudian dia merasa menyesal setelah sebuah pengalaman menyentaknya ketika bertemu dengan orang-orang Afrika. Ben menceritakan pengalamannya itu dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Pada 1971, dia mengambil gelar Master in Public Health di Belgia. Di sana, dia bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah, antara lain Tanzania, Uganda, Kongo, Kamerun, Nigeria, Mesir, Irak, Iran, dan Kuwait. Mereka bertanya, “Anda dari mana?” Ben menjawab dari Indonesia. “Oh Indonesia Sukarno?” “Tidak,” kata Ben. “Indonesia Soeharto!” “Di mana Sukarno?” “Sukarno sudah disingkirkan dan sudah meninggal.” “Kenapa dia disingkirkan?” Ben menjawab seperti mode pada saat itu, “Sukarno bersimpati terhadap komunisme.” “Apa? Karena bersimpati pada komunis kamu singkirkan dia? Dia yang membawa kamu jadi merdeka, kamu singkirkan hanya karena dia bersimpati pada komunis? Astaga, kamu lebih pentingkan komunisme daripada kemerdekaan? Kamu tidak tahu terimakasih!” “Supaya Anda tahu, kami orang Afrika merdeka oleh getaran yang digerakkan oleh Sukarno, yang membangkitkan harga diri Afrika dan orang Afrika. Aneh, dia yang bawa kamu ke pintu gerbang kemerdekaan malah kamu singkirkan!” “Saya tidak dapat menjawab. Betapa pentingnya makna kemerdekaan itu. Betapa pentingnya seorang Bapak Bangsa itu, yang membawa kita ke pintu gerbang kemerdekaan,” kata Ben Mboi yang kemudian menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Salah satu getaran yang digerakkan Sukarno adalah Konferensi Asia Afrika pada 1955. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, terutama yang belum merdeka, memenuhi undangan Sukarno untuk menghadiri Konferensi Bandung itu, untuk menuntut kemerdekaannya. Pada akhir 2005, Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki memberikan penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo kepada Sukarno. Penghargaan itu diterima oleh Megawati Sukarnoputri di kantor kepresidenan Union Buildings, Pretoria. Penghargaan diberikan kepada Sukarno karena dianggap memajukan dan mengembangkan solidaritas internasional untuk melawan penjajahan dan penindasan. Sukarno disebut sebagai pemimpin kharismatis yang menumbuhkan semangat nasionalis. Ironisnya, di dalam negeri masih ada yang menuduh Sukarno terkait peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965 (G30S). “Kok dibilang beliau mau membantu parpol yang mau meng-kup. Yang mau di-kup kan dia,” kata Megawati, dikutip dalam Kisah Istimewa Bung Karno . Ben mengakui bahwa memang masih ada kelompok yang menuduh Sukarno mengetahui, terlibat, bahkan dalang peristiwa G30S. “Malahan kita ketahui Bung Karno tidak suka pakai istilah G30S. Dia memilih memakai istilah Gerakan 1 Oktober atau Gestok,” kata Ben yang tidak yakin Sukarno bagian dari gerakan itu. Mengapa Sukarno memilih istilah Gestok? Menurut sejarawan Onghokham, G30S yang diberi akronim Gestapu (Gerakan September 30) adalah istilah Orde Baru, sedangkan Sukarno sendiri lebih senang menyebutnya Gerakan Satu Oktober (Gestok). Apabila dilihat dari sudut ketepatan sejarah memang istilah Gestok lebih tepat, sedangkan istilah Gestapu bernada politis dan hina bagi gerakan tersebut –Gestapu dihomonimkan dengan Gestapo, polisi rahasia atau alat teror fasisme Hitler. “Akan tetapi mau dikata apa, toh golongan yang memakai istilah Gestapu ini pemenangnya,” tulis Onghokham dalam Sukarno: Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965 . Akhirnya, Ben Mboi pun menyadari bahwa “oleh bangsa-bangsa Afrika Sukarno disamakan dengan Musa yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kita, orang Indonesia, mencampakan dia dari ingatan sejarah. Mohon maaf, Bung Karno!"*

SUKARNO lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, di bawah bintang Gemini. Lambang anak kembar ini, bagi Sukarno, mencerminkan dua sisi karakternya: lembut dan keras. “Aku seorang yang suka memaafkan, akan tetapi aku pun seorang yang keras kepala,” kata Sukarno dalam otobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. “Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke balik jeruji penjara, namun aku tidak tega membiarkan burung terkurung di dalam sangkar.” Hal itu karena Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengajari anaknya, Sukarno, untuk menyayangi binatang. Dia pernah memarahi, bahkan memukul pantat Sukarno kecil pakai rotan, karena menjatuhkan sarang burung. “Kukira aku sudah mengajarimu agar menyayangi binatang,” bentak Raden Sukemi. “Masih ingatkah kau arti kata-kata: Tat Twan Asi, Tat Twan Asi ?” Raden Sukemi menjawab sendiri. “Artinya: ‘Dia adalah aku dan aku adalah dia; engkah adalah aku dan aku adalah engkau’ . Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini memiliki arti khusus?” Tat Twan Asi adalah ajaran Hindu tentang kesusilaan tanpa batas. “Ya, Pak. Maksudnya, Tuhan berada di diri kita semua,” jawab Sukarno. Raden Sukemi bertanya lagi, “Bukankah engkau sudah diperintahkan untuk melindungi makhluk Tuhan? Dan coba katakan padaku apa sebenarnya burung dan telur itu?” “Mereka adalah ciptaan Tuhan,” jawab Sukarno. Menurut Guntur Sukarnoputra, ayahnya adalah orang yang halus perasaannya. Cinta dan sayangnya pada binatang-binatang bisa dijadikan bukti. “Sewaktu di kompleks Istana ada seekor burung yang dikurung, Bung Karno marah besar kepada pengawal. Kemudian burung itu dilepaskan. Kepada seekor nyamuk pun Bung Karno tidak pernah tega membunuhnya. Nyamuk-nyamuk itu cukup dihalaunya saja keluar dari kelambunya,” kata Guntur dalam Wartawan Bertanya, Guntur Sukarno Menjawab . Sewaktu menjalani pembuangan di Bengkulu, Sukarno membeli 50 ekor burung gelatik dengan harga sangat murah, dan sepasang burung barau-barau atau cucakrawa. Dia beli sangkar yang besar. Dengan memelihara burung, kata Sukarno, “aku mencoba mengalihkan pikiran dari persoalan pribadi.” Namun, malah membuatnya tidak tenang. “Aku harus melepaskan hewan-hewan ini. Aku tidak tega melihat sesuatu dikurung dalam sangkar,” kata Sukarno. Tak hanya melepaskan burung dari sangkar, Sukarno juga melepaskan monyet dan kanguru. “Pernah di Sumatra aku diberi seekor monyet. Hewan itu diikat dengan rantai. Aku tidak tahan melihatnya. Aku lepaskan monyet itu kedalam hutan. Ketika Irian Barat dikembalikan kedalam kekuasaan kami, aku mendapat hadiah seekor kanguru. Hewan itu dikerangkeng. Kuminta agar dia dibawa ke tempat asalnya dan dilepaskan,” katanya.   Selain melepaskannya, Sukarno juga menunjukkan kesayangannya terhadap binatang dengan cara memeliharanya. Dia pernah memelihara anjing, kucing, dan rusa di Istana Bogor, yang semula hanya sembilan rusa jantan dan 48 betina. “Aku menyayangi mereka, memberi mereka pisang dari tanganku dan mereka berbiak,” kata Sukarno. “Adakah presiden lain yang memiliki 700 ekor rusa yang lepas berkeliaran di halaman rumputnya? Hewan-hewan ini sekarang menjadi bagian dari keluarga kami.” Ternyata, kata Guntur, ajaran bapaknya di kala Sukarno kecil untuk menghafal dan menghayati Tat Twam Asi sampai beliau mempunyai anak, belum juga luntur. Dan ajaran ini pun diajarkannya kepada Guntur dan adik-adiknya. “Kalau aku sampai ketahuan menembak binatang, uh , jangan tanya Bapak akan marah setinggi langit,” kata Guntur.*

ANJING kerap dianggap sebagai binatang piaraan yang patuh, setia, dan disayangi. Kebiasaan memelihara anjing sudah berlangsung lama, termasuk di Nusantara. Di Aceh, Meurah Silu, pendiri kerajaan Samudera Pasai, memiliki anjing kesayangan bernama Pasai. “Pasai” kemudian dipakai melengkapi nama kerajaan, yang semula hanya Samudera menjadi Samudera Pasai. Menurut Ali Hasymy dalam Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia , asal nama Pasai, baik dalam  Hikayat Melayu maupun Hikayat Raja-raja Pasai , menyebutkan “setelah sudah jadi negeri itu maka anjing perburuan yang bernama si Pasai itu pun matilah pada tempat itu.” Kebiasaan memelihara anjing juga dicatat Ma Huan, seorang Tionghoa muslim yang mengiringi Laksamana Cheng Ho berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada 1416. Dia mencatat rakyat biasa di Majapahit tinggal bersama anjing mereka. Islam yang menyatakan jilatan anjing sebagai najis barangkali menyebabkan kaum Muslim enggan memeliharanya. Kendati demikian, K.H. Mas Mansyur, ketua Muhammadiyah (1937-1941), memelihara anjing betina jenis Keeshond, hadiah dari pemilik restoran Molenkamp, langganan Sukarno di Pasar Baru Jakarta. Sukarno juga pernah memelihara anjing. Mungkin karena anggapan najis dan sikapnya yang patuh pada tuannya itulah yang membuat anjing dipakai sebagai kata umpatan atau merendahkan. Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), misalnya, pernah menyamakan raja Mataram, Sultan Agung, dengan “seekor anjing yang telah mengotori masjid Jepara.” Begitu pula terhadap kaum pribumi, orang Belanda menyamakannya dengan anjing. Di tempat-tempat keramaian yang hanya untuk kalangan Belanda, Eropa, dan Jepang, biasa tertulis: Verboden voor Inlanders en Honden (dilarang masuk untuk pribumi dan anjing). Kata umpatan atau merendahkan itu kemudian dipakai siapa saja. Kaum pergerakan mendamprat orang-orang yang bekerjasama dengan Belanda sebagai “anjing Belanda”. Sutan Sjahrir pernah menyebut orang yang bekerja sama dengan Jepang, terutama Sukarno, sebagai “anjing-anjing Jepang”. Para politisi dan rakyat Belanda pun mencap Sukarno sebagai “anjing piaraan Jepang”. “Cap tersebut merupakan momok yang terus mengganggu Sukarno dan Hatta pada masa sesudah Perang Dunia II,” tulis Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika? Sjahrir juga kena batunya ketika menjabat perdana menteri. Karena memilih berunding dengan Belanda, dia dan para pengikutnya diejek sebagai “anjing-anjing Belanda”. Pada masa revolusi, para pejuang mengumpat orang pribumi yang membantu Belanda sebagai “anjing NICA” (Netherlands-Indies Civil Administration, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Andjing NICA juga sebutan untuk Batalion Infanteri V Brigade W KNIL dari Bandung. Sebaliknya, orang-orang Belanda menyebut kaum pejuang sebagai “anjing Sukarno”.*

ADA beragam nama unik yang diberikan kepada hewan peliharaan. Salah satunya yang dilakukan oleh Henk Sneevliet pada anjing kesayangannya. Ellen Santen, 75 tahun, cucu Henk Sneevliet menunjukkan selembar foto bergambar kakeknya yang sedang bercengkrama dengan anjing kesayangannya. Dalam gambar, terlihat anjing jenis English Springer Spaniel itu sedang berdiri memanjat tubuh tuannya. Foto yang dibuat sekitar tahun 1939 itu masih tersimpan rapi dan terawat baik oleh keluarga Ellen. “Anjing ini diberi nama Toedjoe, ya si Toedjoe, seperti nama kapal Zeven Provincien yang dibelanya,” ujar Ellen kepada Historia di rumahnya di Amsterdam.    Seperti tercatat dalam sejarah, pada 4 Februari 1933, awak kapal Zeven Provincien melakukan pemberontakan, menguasai kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang berada di perairan timur Sumatera. Dalam siaran yang disebarkan dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris dan Belanda itu para kelasi berbangsa Indonesia menyatakan dukungan mereka pada aksi mogok yang dilakukan rekan-rekan mereka di Surabaya. Pemogokan yang dimulai pada Januari 1933 itu menolak pemotongan gaji para pelaut dan buruh pelabuhan bumiputera. Pemberontakan kapal Zeven Provincien berakhir tragis. Ketika tiba di perairan Selat Sunda, kapal tersebut dibombardir. Puluhan awak kapal bangsa Indonesia tewas akibat pemboman itu. Inilah yang membuat Henk Sneevliet melancarkan protesnya yang berujung kepada pemenjaraannya selama lima bulan sejak 21 Februari – 21 Juli 1933. Henk Sneevliet, pembawa komunisme ke Indonesia, dan anjingnya, Toedjoe. (Historia.ID). Bob de Wilde, 91 tahun, suami Ellen, pernah menjadi saksi kala tokoh revolusioner Belanda itu dibebaskan dari penjara. “Ketika dia dibebaskan dari penjara, saya waktu itu berusia 9 tahun datang untuk menyambutnya bersama ibu saya. Waktu itu Henk berpidato tentang pentingnya mendukung usaha pembebasan negeri kolonial seperti Hindia Belanda,” ujar Bob de Wilde, 91 tahun, suami Ellen Santen. Menurut Bob, dari sekian banyak politikus Belanda yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Belanda saat itu, hanya Henk Sneevliet yang lantang menyuarakan rakyat Hindia Belanda yang sedang dijajah. “Setahu saya, cuma Henk Sneevliet yang berani menyuarakan pembebasan bangsa Indonesia saat itu. Tak banyak politikus yang seberani dia,” kata Bob. Menurut Ellen, selain peduli pada nasib kaum buruh, Sneevliet juga seorang penyayang binatang. Tak hanya berfoto dengan anjingnya, salah satu foto juga memperlihatkan Henk sedang berpose dengan seekor sapi. “Sayang sekali saya tidak tahu siapa nama sapi ini,” kata Ellen terkekeh. Sepanjang hidupnya, Sneevliet memperjuangkan pembebasan negeri-negeri terjajah, termasuk Indonesia. Ketika Belanda diduduki Jerman pada 1940, dia kembali melawan namun akhirnya tertangkap polisi rahasia Nazi, Gestapo dan dieksekusi mati pada 12 April 1942. Lantas bagaimana nasib anjingnya? “Anjing itu tetap dipelihara oleh keluarga kami, tapi saya lupa kapan anjing itu mati,” pungkas Ellen.*

LEE Kuan Yew, sosok yang mentransformasi Singapura, negara kecil bersumber daya alam nyaris nol menjadi pemain besar ekonomi dunia tersebut, meninggal dunia pada usia 91 tahun. Perdana menteri Singapura, yang berkuasa dari tahun 1959 sampai 1990 tersebut meninggal karena penyakit pneumonia. Namun bagi sebagian orang, kematian Lee Kuan Yew adalah jalan menuju kebebasan dari tirani. Beberapa bersuara mengomentari kepemimpinan pragmatis, atau dalam istilah yang lebih keras, ‘kediktatoran terselubung’ Lee Kuan Yew selama dirinya berkuasa. Di balik menara pencakar langit dan kekuatan finansial Singapura, bentuk-bentuk otoriterianisme mewujud. “Dia akan selalu diingat sebagai diktator yang berhasil mempertahankan lapisan tipis demokrasi dan khayalan besar akan pemerintahan hukum sampai akhir hayatnya,” tulis Tan Wah Piow, seorang eksil Singapura sejak tahun 1976 yang bermukim di London kepada freemalaysiatoday.com (23/3). Sebelum jadi eksil di London, Tan adalah Presiden Serikat Mahasiswa Universitas Singapura (sekarang Universitas Nasional Singapura, NUS). Pada 1974, dia ditangkap dan diadili karena aktivitasnya menuntut demokrasi dan keadilan sosial yang transparan bagi kaum buruh dianggap mengganggu keamanan nasional. Kasusnya diyakini penuh rekayasa. Sempat dijatuhi hukuman setahun penjara, dia lalu pergi ke Inggris pada 1976 dan menjalani hidup dalam pengasingan. Pada 1987, Tan kembali jadi sosok antagonis ketika dia dituduh pemerintah sebagai otak konspirasi gerakan Marxis di Singapura melalui gereja Katolik. Sekali lagi, pemerintah Singapura melaksanakan operasi pengamanan dengan nama Operation Spectrum . " Operation Spectrum menangkap 22 orang di antara para pengacara, mahasiswa, dan para pekerja Gereja Katolik. Mereka dipenjarakan di bawah Internal Security Act (ISA) yang melenyapkan proses hukum dan hak mereka untuk membela diri di depan pengadilan," tulis Clement Mesenas dalam Dissident Voices: Personalities in Singapore’s Political History . Melalui ISA, pemerintah Singapura telah melakukan pembersihan terhadap kekuatan-kekuatan penentang pemerintahan yang telah dikuasai oleh partai yang didirikan Lee, People′s Action Party (PAP). Hak-hak sipil dan kebebasan pers kerap ditekan. ISA di Singapura awalnya diperkenalkan oleh Malaysia ketika Singapura bergabung pada 1963. Sejarawan Singapura dari Universitas Oxford, P.J. Thum, merujuk pada dokumen yang dikeluarkan pemerintah Inggris, mengemukakan bahwa alasan merger Malaya dan Singapura tahun 1963 adalah sebuah trik politik yang dirancang oleh Inggris, PAP, dan pemerintah Malaya untuk memberangus kaum komunis Singapura melalui ISA. Pada 2 Februari 1963, ISA diteken dan Operation Coldstore dilaksanakan. Targetnya adalah menangkapi orang-orang kiri Singapura, terutama rival dari PAP yang juga partai oposisi, Barisan Sosialis. Total 133 orang ditahan, beberapa menjalani hidup di pengasingan. Setelah Singapura berhasil dikuasai PAP dan Lee Kuan Yew berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara ‘bersih’, maka merger menjadi tidak ada artinya lagi. Singapura berpisah, dan laju politik Lee Kuan Yew tidak terhadang lagi sampai beberapa dekade setelahnya. “Jika alasan pembentukan Malaysia melalui merger antara Federasi Malaya dan PAP adalah untuk menetralkan oposisi politik di Singapura, lalu ketika oposisi itu sudah tidak ada, apa lagi alasan rasional bagi keduanya untuk tetap meneruskan merger tersebut?” ujar Thum mengomentari keluarnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, sebagaimana dikutip dari theonlinecitizen.com (23/3). Selama berkuasa, Lee Kuan Yew memang pragmatis. Kematian di hari tua yang tenang mungkin adalah salam terakhir dan hadiah yang pantas untuk sosok yang telah memberikan begitu banyak untuk negaranya. Setelah Lee Kuan Yew tiada, dunia kini bisa menilai warisan besarnya untuk Singapura dengan beragam sudut pandang. “Dengan kematian, kebenaran tentang dirinya akan terungkap. Beruntung orang yang sudah tiada tidak bisa lagi menuntut atas dasar pencemaran nama baik untuk membungkam kritik, seperti yang kerap dengan cepat dia lakukan semasa hidupnya,” tambah Tan yang saat ini tinggal di London, masih dalam statusnya sebagai eksil.*

DI bawah Lee Kuan Yew, Singapura membuat peraturan Internal Security Act (ISA), yang mengizinkan pemerintah menahan seseorang tanpa proses hukum dengan dalih keamanan nasional. Meski kemajuan ekonomi Singapura mencitrakan wajah liberal layaknya negara-negara dunia pertama, nyatanya Singapura masih menjunjung langkah represif dalam menghadapi aspirasi warganya sendiri. “Meskipun ada pemilu berkala yang dilaksanakan dengan jujur, dan peraturan pemilu yang masih mengizinkan semua partai untuk berpartisipasi (kecuali Partai Komunis), adanya penyitaan agenda sosial dan politis oleh elite pemimpin memiliki arti masyarakat telah disingkirkan secara efektif dari partisipasi politik,” tulis Stephen Mccarthy dalam The Political Theory of Tyranny in Singapore and Burma . Setidaknya telah dua kali ISA diteken dan meninggalkan trauma bagi mereka yang menjadi korbannya. Pertama pada tahun 1963 ( Operation Coldstore ), dan kedua tahun 1987 ( Operation Spectrum ). Pemerintah mengambil dalih pembersihan atas upaya-upaya subversif gerakan kiri dalam kedua kasus tersebut. Operation Coldstore secara efektif menumpas gerakan kiri, sekaligus rival-rival politik Lee dari Barisan Sosialis, beberapa bulan sebelum pemilihan umum 1963 dilaksanakan. Karena itulah para korban tersebut meyakini apa yang menimpa mereka adalah sebuah tindakan keji yang murni politis. “Nyatanya ada penahanan tanpa pengadilan melalui ISA, sistem hukum yang mengolok-olok konsep daripada sebuah hukum itu sendiri. ISA adalah hukum di luar hukum itu sendiri. Saat kamu ditahan di bawah ISA, kamu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun,” ujar Lim Hock Siew pada 2009, sembari mengingat ketika dia dipermainkan oleh petugas hukum kala meminta kejelasan soal penangkapannya di tahun 1963. Said Zahari, tahanan politik lainnya menceritakan bagaimana kondisi keras di dalam tahanan. Mulai dari kebingungan soal status tahanan mereka, aksi mogok makan untuk menolak kerja paksa, sampai depresi yang menyebabkan upaya bunuh diri Lim Chin Siong, rival utama Lee dalam berebut pengaruh politik di Singapura sebelum dia ditahan. “Kami menentang sistem berdasarkan prinsip. Kami, sebagai tahanan politik, seharusnya tidak diperlakukan layaknya kriminal biasa seperti ini,” tulis Said Zahari dalam otobiografinya The Long Nightmare: My 17 Years as a Political Prisoner . Salah satu korban lain dari gaya kepemimpinan Lee adalah Chia Thye Poh, yang mendekam di penjara selama 32 tahun. Pada 1966, saat sebagai anggota parlemen dari partai Barisan Sosialis menggelar aksi protes terhadap keputusan pemerintah untuk memisahkan diri dari Malaysia. Menurutnya PAP dan Lee Kuan Yew ada di belakang keputusan itu dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah menggunakan ISA untuk menangkap dia dan kawan politiknya. Chia dijebloskan ke penjara dan mendekam di sana sampai tahun 1998. Setelahnya, Barisan Sosialis tersingkir dari peta politik Singapura. Laju Lee dan PAP tak tertahankan. Pada tahun 1987 ketika ISA kembali dilaksanakan, Lee mendapat kecaman karena kembali dengan semena-mena menangkapi warganya sendiri. Pada 2010, Teo Soh Lung, salah satu korban penangkapan itu mengatakan Lee telah menciderai keadilan dengan menahan dirinya tanpa pengadilan. Dan sudah saatnya sejarah kelam itu diajarkan kepada anak muda. “Anak-anak muda penasaran tentang masa lalu Singapura dan mereka juga ingin tahu tentang apa yang terjadi pada 1987 dan 1988, yakni soal penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan 24 orang di bawah ISA, juga pengasingan dari banyak orang lainnya,” tuturnya dalam memoarnya Beyond the Blue Gate: Recollections of a Political Prisoner  seperti dikutip dari theonlinecitizen.com (24/3).*