Hasil pencarian

PADA pertengahan 1944, satuan Polisi Militer Angkatan Darat Jepang (Kempeitai) menggelar razia besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka mengincar tempat-tempat persembunyian para pemberontak –dalam hal ini dimotori oleh PKI– yang kerap merepotkan pemerintah militer Jepang. Penyergapan oleh Kempeitai itu merupakan buntut dari kegiatan anggota PKI yang sejak 1942 terus melakukan gerakan bawah tanah menyebarkan propaganda anti-Jepang kepada masyarakat. Kegeraman militer Jepang semakin bertambah mana kala para kader PKI tersebut melakukan sabotase terhadap sejumlah fasilitas seperti lapangan terbang, penyulingan minyak, galangan kapal, kereta api, dan sebagainya. Tindakan-tindakan itulah yang membuat militer Jepang akhirnya memutuskan bergerak memberantas para pembuat onar ini. Dijelaskan Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 bahwa antara 1942-1944 sudah  banyak kader PKI yang ditangkap dan dihukum mati. “… Hampir semua (gerakan) PKI di Jawa Timur telah dihancurkan, kader-kadernya ditangkap dan kekejaman yakni siksaan berlanjut dan menjalar sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.” Meski banyak kadernya yang diberantas, aksi-aksi propaganda PKI itu tetap berlangsung. Salah satu alasannya adalah keberadaan tempat persembunyian di Karesidenan Pekalongan yang tidak mampu dihancurkan tentara Jepang. Selain karena lokasinya yang berada jauh di hutan jati Sukowati, Pemalang Selatan, keberadaan seorang mantri kehutanan asal Ambon bernama K. Holle juga turut memberi pengaruh besar. Berdasarkan penelitian Anton E. Lucas, dalam Persitiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi , disebutkan kalau Holle merupakan penduduk Pulau Nusa Laut, Kepulauan Maluku, yang dilahirkan pada 1914. Ayahnya, Jonathan Holle, adalah seorang pendeta di Ambon. Setamat dari MULO, ia dikirim ke Malang untuk memperdalam bahasa Belanda sebelum memasuki Pusat Pendidikan Zending Protestan di Oestgeest, Belanda. Namun meski telah dikirim ke Malang Holle tidak kunjung menguasai bahasa Belanda. Ia pun gagal mengikuti jejak ayahnya menjadi pendeta. Holle lalu memutuskan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kehutanan di Bogor. Setelah selesai, ia memulai karirnya di hutan jati Sukowati sesaat setelah militer Jepang tiba. “Baru dalam masa pendudukan itu ia memasuki gerakan bawah tanah, dan membantu menyembunyikan tokoh-tokoh pelarian pada keluarga bawahannya,” tulis Lucas. Holle sangat mengenal daerah hutan Sukowati. Sebagian besar waktunya dihabiskan menjaga dan meneliti hutan tersebut. Karena itu ia mampu menyembunyikan dan mempertahankan keberadaan tempat pesembunyian para pelarian PKI di sana dengan baik. Ditambah, dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat senior kehutanan di Sekowati, Holle dapat membuat kamuflase yang sangat rapi, yakni dengan mengangkat sejumlah pelarian menjadi bawahannya. Dituturkan oleh seorang bawahan Holle dari Lasem yang diwawancara Lucas pada 1976, Holle telah mendapat kepercayaan dari militer Jepang. Buktinya tindakan apapun yang ia lakukan, pemerintah tidak pernah mengusiknya. Bahkan ketika ia mengangkat delapan pelarian menjadi mandor pengawas penebangan pohon jati dan membantu pembagian jatah makanan serta pakaian bagi para romusha. “Setiap hari dapur di dekat rumah Holle menerima pemberitahuan berapa banyak romusha yang harus diberi makan. Kalau ada 30 orang, kami memuat kupon untuk 60 orang. Jatah beras secara resmi adalah 200 gram per hari, tetapi kami melipatduakannya. Kempeitai tidak pernah datang. Kalau bukannya Holle yang bertugas, tak seorang pun berani melipatduakan jatah. Ia menguasai segalanya.” Di samping menyediakan tempat bersembunyi, Holle juga aktif memberikan bantuan dana untuk berbagai keperluan kegiatan para buron PKI itu. Sebenarnya sumber dana tersebut tidak langsung diperoleh dari Holle melainkan datang dari pemerintah militer Jepang. Saat itu para pekerja romusha di Sukowati mendapat upah setiap harinya berdasarkan jumlah batang pohon yang berhasil dikumpulkan. Selain upah perhari, para pekerja itu mendapat hadiah berupa uang dan potongan kain setiap tiga bulan sekali. Hadiah itulah yang langsung diambil oleh para pejuang bawah tanah sebagai tambahan dari dana berbagai keperluannya. Menurut Lucas alasan mereka mengambil jatah itu adalah “Para romusha telah mendapatkan cukup jatah pangan dan pelayanan yang baik.” Menurut Holle, sumber dana lain (yang jumlahnya tidak kalah besar) diterima para pelarian dari seorang pemilik perkebunan teh dan karet asal Swiss bernama Victor Stober. Sang pengusaha yang posisinya terancam setelah Belanda keluar dari Indonesia, diselamatkan oleh Holle. Berkat bantuan itu, Stober memberikan sebagian hartanya kepada Holle dalam bentuk mata uang Belanda yang kemudian ditukarkan ke mata uang Jepang untuk kepentingan pergerakan. “Entah karena rasa terima kasih atas campur tangan dan perlindungan Holle, atau entah karena dipaksa, Stober juga memberikan kepada Holle senapan berlaras ganda dan sebuah radio yang sangat bermanfaat bagi kelompok Pemalang (anggota PKI),” ungkap Lucas. Peran Holle yang tidak kalah penting juga terlihat saat ia membantu kelompok Pemalang memperoleh informasi perkembangan peperangan, utamanya terkait posisi Jepang di dalam perang. Lewat perangkat radio yang diberikan Stober, Holle berhasil memecah kode pembatas yang dipasang Jepang sebagai bagian dari upaya memutus jaringan informasi mancanegara ke Indonesia. Caranya yaitu dengan membongkar bagian penerima sinyal di dalam perangkat radio, sehingga sinyal dapat diterima kembali. “Dan orang-orang Jepang tidak pernah mengetahui bahwa segelnya telah dirusak,” tulis Lucas.

ABDUL HARIS NASUTION dikenal sebagai jenderal antikomunis. Namun sekali waktu, Nas –panggilan akrabnya – juga bisa bersikap luwes mengalahkan egonya. Ada momen bersejarah dalam hidup Nas yang mengharuskannya rapat dengan tokoh komunis. Siapakah itu? “Minggu ke-3 Februari 1960, Indonesia sedang menerima kunjungan Nikita Khruschev PM USSR (Union of Soviet Socialist Republics),” tutur Nas dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Di Lapangan Udara Kemayoran, Nas dan Khruschev berkenalan. Keduanya berjabatan tangan. Melalui penerjemahnya, Khruschev berkata bahwa Nas masih muda. Demikianlah kesan pertama pemimpin salah satu negara komunis terbesar di dunia saat itu. Pertemuan berlanjut di Kedutaan Besar Uni Soviet. Dalam sebuah resepsi, Nas datang hampir bersamaan dengan Presiden Sukarno. Saat akan memasuki ruangan resepsi, para hadirin harus melalui patung Vladimir Lenin – tokoh revolusi Bolshevik yang begitu dihormati rakyat Soviet. Khruschev terlihat mengambil sikap sempurna yang diikuti rombongannya untuk melakukan penghormatan militer kepada patung Lenin. Ketika giliran Nas memasuki ruangan, dia hanya berlalu karena tidak mengetahui aturan protokol pihak Kedubes USSR harus demikian. Nas boleh lega aksi melengosnya tidak dipermasalahkan oleh Khruschev. Kendati demikian, Nas jadi kikuk karena baru sadar belakangan. Namun di luar dugaan, Khruschev malah menyambut dan merangkulnya. Keramahan itu menyebabkan Nas tertekan oleh perut Khruschev yang cukup tambun itu.   Khruschev menyempatkan berbincang agak lama dengan Nas. Khruschev menanyakan kabar keluarga Nas. Pertanyaan itu dijawab Nas dengan mengatakan bahwa istrinya, Sunarti tengan menantikan kelahiran anak ke-2 mereka. Khruschev tanya lagi, apakah Nas menginginkan anak laki-laki atau perempuan. “Perkenalan ini saya rasakan aneh. Bagi saya, ia adalah pimpinan komunis sedunia dan saya tahu, bahwa saya adalah orang yang dianggap musuh nomor satu oleh komunis Indonesia,” kenang Nas. Selama safarinya di Indonesia, Khruschev menginap di paviliun Istana Bogor. Nas menyempatkan berkunjung ke sana atas permintaan Khruschev. Kepada Nas, Khruschev menyerahkan senapan berburu sebagai kenang-kenangan. Nas menuturkan, “(senapan) langsung ia taruh pada bahu saya pada posisi menembak, tapi ialah yang menarik platuknya ( trekker ). Kami sama-sama tertawa!” Keakraban yang ditampilkan Khruschev ternyata bukan basa-basi belaka. Padahal, pimpinan PKI, D.N. Aidit pernah menyampaikan cerita yang kurang positif mengenai Nasution kepada Khruschev dalam satu pertemuan di Moskow. Namun di luar dugaan, Khruschev menanggapinya dengan kata-kata penghargaan terhadap pribadi Nasution. Hal ini diketahui Nasution dari salah seorang anggota politbiro PKI yang telah bebas dari penjara Pulau Buru. “Memang pandangan-pandangan tersebut tidaklah bisa lepas sama sekali dari persoalan politik, namun juga tidak bisa lepas sama sekali dari pandangan manusianya,” ujar Nas. Khruschev sendiri dalam memoarnya Memoirs of Nikita Khruschev Volume 3: Statesman (1953—1964)  menyinggung perkenalannya dengan Nas. Khruschev mengakui bahwa dia sering berbicara dengan Nas. Menurutnya, mereka saling menghormati satu sama lain. Dalam pertemuan tatap muka, Khruschev tidak mendapatkan gelagat Nas membenci Uni Soviet.   “Dia tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya, sehingga kami tidak punya alasan untuk berpikir bahwa ia memusuhi kami. Meski begitu, dia memang musuh,” tulis Khruschev.

VIDEO berisi kritikan anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP dr. Ribka Tjiptaning tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan viral beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Ribka menyampaikan, layanan BPJS Kesehatan belum ideal bagi rakyat dan adanya perilaku diskriminatif dari para petugas medis ke pasien mereka. Ribka juga menyampaikan bagaimana celah dokter mencari untung dari orang-orang yang berobat. Menurut Ribka, dokter tak seharusnya menjadikan profesinya sebagai ajang bisnis karena layanan kesehatan seharusnya berorientasi sosial, bukan komersil. “Saya pernah disomasi oleh IDI karena mereka sakit hati dengan pernyataan saya. Saya bilang dokter lebih jahat dari polisi. Polisi menilang orang sehat, tapi dokter menilang orang sakit,” kata Ribka. Kritik Ribka itu berbanding terbalik dengan kondisi petugas layanan kesehatan di era kolonial. Nasib dokter Jawa di era kolonial amat kontras dengan dokter sekarang. Dulu, pendapatan mereka amat minim dan sering mengalami kesewenang-wenangan. WK Tehupeiory, seperti dicatat Hans Pols dalam Nurturing Indonesia, menjadi ahli kesehatan pribumi pertama yang mengemukakan pendapat tentang nasib dokter Jawa. Para ahli medis pribumi mengalami beragam perlakukan tak adil. Seorang dokter Jawa pernah mengeluh pada Tehupeiory bahwa ia tidak diberi akses pada obat-obatan lantaran kunci lemarinya dipegang dokter Eropa setempat. Selain mendapat diskriminasi, para dokter Jawa juga tidak menerima upah layak. Setelah lulus, dokter Jawa diwajibkan bekerja pada layanan medis kolonial selama 10 tahun. Masa kerja wajib yang lama ini tidak dibarengi dengan gaji yang mencukupi. Pendapatan para dokter Jawa bahkan lebih rendah dari pegawai yang kurang berpendidikan. Para dokter Jawa juga diperlakukan sewenang-wenang oleh pasien kelas atas mereka. Watak feodal ini membuat orang dengan posisi lebih rendah (dokter Jawa) tidak bisa meminta bayaran pada orang yang posisinya lebih tinggi. Padahal secara umum, pasien pribumi kebanyakan datang dari kelas atas, lantaran pribumi kelas bawah kebanyakan berobat ke dukun. Menurut Liesbeth Heeselink dalam Healers on the Colonial Market , dukun punya bayaran yang cukup baik. Mereka dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Dalam catatan pegawai sipil pemerintah kolonial E. Francis, di Lampung seorang dukun pria menerima 6-12 'oewang' (koin sepuluh sen) dari menyunat seorang anak laki-laki. Sementara, untuk pasien anak perempuan, dukun perempuan menerima 3 oewang atau seikat benang bernilai sama. Nasib beberapa dokter Jawa lebih apes. Pada 1904 seorang residen melaporkan bahwa di wilayahnya, dokter Jawa hampir tak pernah menerima bayaran atas jasa yang mereka berikan pada pegawai pribumi. Sementara, pasien Eropa jarang sekali menggunakan jasanya karena lebih memilih berobat ke dokter Eropa. Dokter Jawa akhirnya sering tak menarik biaya atas jasanya. Mereka khawatir niatnya disalahpahami. Maksud hati ingin meminta bayaran sebagai bagian dari profesionalitas, salah-salah malah kena semprot oleh pasien aristokratnya. Dalam ceramahnya di Pertemuan Umum Para Dokter, di Batavia, Tehupeiory menggambarkan ketiadaan dukungan dari kantor residen pada dokter Jawa yang sering tidak dibayar itu. Rupanya orang Eropa sangat marah bila seorang dokter pribumi berani mengirimi faktur. Pasien Eropa tersebut lantas mengeluh kepada sekretaris di kantor residen untuk memberi hukuman pada si dokter Jawa. Namun, si dokter Jawa tidak terintimidasi dan menjawab, pegawai Eropa tersebut tak punya hak untuk dirawat secara cuma-cuma. Ia pun menyebarkan cerita itu kepada rekan-rekannya, termasuk Tehupeiory. Kerisauan tentang perilaku pasien kelas atas dan Eropa yang tak mau membayar itu akhirnya sampai ke “telinga” pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Sekretaris-Jenderal Pertama Paulus mengeluarkan surat edaran kepada kepala pejabat Departemen Administrasi Sipil Umum dan Kepala Pemerintahan Daerah. Isinya, pemerintah mengutuk perilaku pegawainya yang memanfaatkan pangkat untuk menghindari biaya layanan medis. “Pemerintah menganggap tidak pantas jika pejabat mengambil keuntungan dari kesalahpahaman atau prasangka yang ada, agar dilayani secara gratis padahal mereka tidak memiliki hak untuk mendapat layanan kesehatan gratis,” tulis Paulus dalam surat edaran, dikutip Liesbeth Heeselink. Namun, imbauan tersebut tidak menghapus kebiasaan para pejabat pribumi dan pegawai Eropa yang suka berobat gratisan. Dokter Jawa yang tidak dibayar tetap masih ada.

BEGITU kapal kecil yang membawanya bersandar di dermaga, 3 Juni 1947, Wakil Presiden Moh. Hatta segera turun ke darat. Kunjungan ke Panjang, Lampung, itu menandai kunjungan pertamanya ke Sumatra setelah Indonesia merdeka. Kunjungan Hatta itu merupakan safari politik untuk memperkuat semangat juang rakyat. “Aku berangkat ke Sumatera atas undangan anggota-anggota KNIP dari Sumatera, yang baru dipilih dalam sidang pleno pada waktu itu. Yang ikut dalam rombongan antara lain Suryo, ketua Dewan Pertimbangan Agung; Ir. H. Laoh, menteri Perhubungan; Mr. A. Karim (waktu itu salah seorang direktur Bank Negara Indonesia); Suria Atmadja (Kementerian Perekonomian); Rusli Rahim (kepala Bagian Koperasi pada Kementerian Perekonomian); Abubakar Lubis, Supardjo, pemimpin pemuda; Wangsa Widjaja (sekretaris wakil presiden); WI. Hutabarat dan Ruslan Batangtaris (ajudan wakil presiden),” kata Hatta dalam otobiografinya Untuk Negeriku , Jilid 3.   Sekira tanggal 15, rombongan memasuki Sungai Dareh, Sumatera Barat melalui jalan darat dari Muara Tebo, Jambi. Dari situ, rombongan melanjutkan perjalanan ke Padang Panjang sebelum mencapai tujuan akhir Bukittinggi. Antara Sungai Dareh dan Padang Panjang, rombongan beberapakali berhenti. Untuk sesaat, Bung Hatta menyempatkan diri menyapa rakyat yang menyambutnya meriah, lalu memberi sedikit wejangan. Pidato panjang diberikannya ketika di Padang Panjang. “Sesudah itu kami dibawa ke sebuah rumah yang dihiasi dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Kaum ibu di sana berhari-hari menyiapkan makan untuk kami. Meja makan penuh dengan ayam goreng, rendang, ikan air tawar, dan satu piring selada, yang sangat enak rasanya,” kenang Hatta. Dari Padang Panjang, rombongan melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi, kampung halaman Hatta. Mereka mendapat sambutan begitu meriah dari rakyat. Di sana, rombongan bakal tinggal selama enam hari, namun batal karena pada hari kelima Hatta dijemput Biju Patnaik, pengusaha penerbangan India yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia, untuk memenuhi permintaan Presiden Sukarno agar Hatta bertemu dengan PM India Jawaharlal Nehru. Namun sebelum terbang ke India, Hatta sempat memberikan pidato di depan rakyat. Sebelum memberi pidato itulah Hatta mendapat sambutan luar biasa. Alih-alih senang, Hatta yang dikenal sederhana justru kecewa terhadap sambutan yang berlebihan itu. Bahkan, ia sampai menegur gubernur karena sambutan berlebihan itu. Jauh setelah peristiwa itu terjadi, Hatta menceritakan kekecewaan itu kepada Hasjim Ning, keponakannya yang menjadi pengusaha berjuluk “Raja Mobil Indonesia”. Hasjim mengisahkan kekesalan pamannya itu dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang . “Orang di sana lupa bahwa aku wakil presiden, bukan raja dari suatu kerajaan,” kata Hatta. “Mengapa, Oom?” tanya Hasjim yang belum tahu duduk perkaranya. “Mereka menyambutku dengan nyanyian hymne.” “Itu maksudnya mau menghormati, Oom,” kata Hasjim memberi komentar. “Hymne itu lagu pujaan kepada dewa, tahu?” “Teks lagunya bagaimana, Oom?” “Ya berisi pemujaan atas pribadiku.” “Ah, kalau begitu secara agama mereka sudah sesat, secara bernegara mereka sudah feodal,” Hasjim memberi penilaian. “Ya itulah yang aneh. Orang Minangkabau yang selama ini terkenal demokrat, setelah merdeka mereka menjadi feodal,” kata Hatta.

PAGI ini, 10 November, 74 tahun lampau. Kota Surabaya diguncang hebatoleh bombardir Inggris dari udara, laut, dan darat. Ketenangan kota metropolitan di timur Pulau Jawa itu berubah jadi “neraka”. Alih-alih menyerah, arek - arek Suroboyo pilih melawan. Spirit mereka dibangkitkan salah satunya oleh pidato Soetomo alias Bung Tomo. “Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati,” kata Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api. Pidato itu menyentuh sanubari setiap warga kota yang majemuk itu. Tukang becak, pejabat pemerintah, seniman sampai pemain sepakbola ikut ambil bagian mempertahankan kota mereka. Dhion Prasetya, penulis buku Persebaya and Them: Jejak Legiun Asing Tim Bajul Ijo, mendapati ada seorang pemain Persebaya yang turut angkat senjata. Soegiarto nama pesepakbola asal tim “Bajul Ijo” era 1930-an yang menjadi pejuang itu. “Soegiarto kelahiran Surabaya. Dia arek Ngaglik. Begitu yang saya dapat dari keterangan para sesepuh di Kapasan, Ngaglik, Tambaksari, sampai Taman Makam Pahlawan Kusumabangsa sewaktu blusukan,” tutur Dhion kepada Historia. Patriotisme Soegiarto dituturkan pula oleh Bung Tomo dalam Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian & Pengalaman Seorang Aktor Sejarah . “Pemuda yang terkemuka dari kalangan olahraga pun banyak yang ikut mengangkat senjata. Di antaranya, saudara Soegiarto ( back Persebaya yang terkenal) telah mengganti sepatu sepakbolanya dengan senapan hingga dia gugur di medan pertempuran.” Tim Persebaya saat masih bernama SIVB (Soerabaiasch Indische Voetbalbond) di tahun 1936 (Foto: Soerabaijasch Handeslblad 22 Mei 1936) Sepak-terjang Soegiarto di Persibaja (kini Persebaya) tercatat bahwa sejak 1938 dia jadi salah satu andalan di lini belakang. Kala itu Persebaya tengah masuk masa keemasan. Sebagaimana diberitakan Sin Tit Po , 25 Agustus 1938, namanya tertera di antara 12 nama skuad utama tim. Di tahun itu, Soegiarto turut membawa Persebaya juara babak daerah Jawa Timur. Sayang, di putaran final empat besar Perserikatan, 3-6 Juni 1938, Persebaya harus puas jadi runner-up . “Soegiarto ikut juga saat Persibaja dua kali runner-up (lagi) di Perserikatan 1941 dan 1942,” lanjut Dhion. Kiprah Soegiarto tetap berlanjut saat Jepang berkuasa. Soegiarto bahkan ikut bersama kala Persibaja tampil di dua kompetisi sekaligus. “Yang pertama di ajang Pekan Olahraga yang digelar Ikatan Sports Indonesia (ISI), September 1942 di Jakarta. Yang kedua Persibaja jadi juara kedua lagi di bawah Persis Solo di Perserikatan, di mana pada masa Jepang kompetisinya di bawah organisasi olahraga Tai Iku Kai,” kata Dhion. Setahun sebelum aktivitas sepakbola vakum pada 1944, kompetisi masih digulirkan. Namun, para peserta tak lagi mengusung nama klub, melainkan membawa nama kota tempat klub berbasis. Gugur sebagai Bunga Bangsa Setelah Indonesia merdeka, kembalinya Belanda yang datang membonceng Inggris membuat situasi seantero negeri memanas. Surabaya jadi “titik panas” terdahsyat konflik bersenjata antara Inggris dan kaum republik yang terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR), laskar, dan rakyat jelata. Nama Soegiarto turut tercantum dalam laga sparring melawan SVB di tahun 1940 (Foto: Soerabaijasch Handelsblad 24 Agustus 1940) Soegiarto ikut meleburkan diri ke dalam perjuangan dengan memasuki Pasukan Pertahanan Pemuda Kantor Kota. Pasukan ini turut memperkuat kubu pertahanan dari Kapasan hingga Van Sandict-Straat (kini Jalan Residen Sudirman). “Saat itu, 15 November 1945, Inggris yang sudah menguasai Alun-Alun Contong merangsek ke sisi selatan kota. Salah satunya daerah Kapasan. Pasukan republik yang kalah senjata mundur sampai ke Kapasari dan Tambaksari,” tambah Dhion. Beberapa jam pasukan republik menahan gerak laju serdadu Inggris di Van Sandict-Straat (daerah Tambaksari), namun akhirnya pertahanan mereka jebol juga. Soegiarto menjadi satu dari sekian banyak bunga bangsa yang gugur dalam pertempuran sengit itu. “Jasadnya lantas dimakamkan di kuburan massal di seberang Lapangan Canalaan (kini taman Remaja Surabaya), yang kini menjadi Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa,” tandas Dhion.

Warga Buton, Sulawesi Tenggara, boleh berbangga. Himayatuddin Muhammad Saidi kini telah resmi menjadi Pahlawan Nasional setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tanggal 7 November 2019. Himayatuddin adalah Sultan ke-20 dalam sejarah Kesultanan Buton. Dia berkuasa selama dua periode: 1751—1752 dan 1760—1763. Susanto Zuhdi, guru besar sejarah Universitas Indonesia, mengatakan ikhtiar pengusulan Sultan Himayatuddin sebagai Pahlawan Nasional dimulai 14 tahun lalu. “Pada 2005, suatu tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Baubau (sebuah kota di Pulau Buton) memulai pekerjaannya untuk melakukan riset dan penulisan,” kata Susanto, yang mendalami sejarah Kesultanan Buton sebagai tema disertasinya, kepada Historia. Anggota tim silih berganti. Susanto menjadi ketua tim pengusulnya pada 2011. Tugasnya menyusun perbaikan naskah akademis karya tim sebelumnya. Tim Susanto merampungkan naskah itu pada 2012 dan mengajukannya ke Kementerian Sosial. Naskah itu lolos seleksi. Penetapan Sultan Himayatuddin sebagai Pahlawan Nasional pun tinggal menunggu giliran. Naskah karya Susanto mengungkap hayat dan pengabdian Sultan Himayatuddin. Himayatuddin lahir pada awal abad ke-18. Tak ada keterangan pasti tentang waktunya. Tapi silsilah dan hayatnya semasa kecil terjabarkan secara terang. Dia anak La Umati Sultan Liauddin Ismail, Sultan ke-13 Buton. Berjuluk La Karambau Semua Sultan Buton masih satu garis keturunan dengan generasi awal Kerajaan Buton. Nama Buton telah tercatat dalam Kakawin Negarakertagama . “Sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit pada 1365,” catat Susanto Zuhdi dan Muslimin A.R Effendy dalam Perang Buton vs Kompeni - Belanda 1752-1776 : mengenang kepahlawanan LaKarambau . Raja pertamanya bernama Wa Khaa-Khaa. Kedatangan Islam di Buton pada abad ke-15 menandai tonggak sejarah baru Buton. Raja keenam Buton memeluk Islam dan bernama La Kilaponto Muhammad Kaimuddin I. Dia meletakkan Islam sebagai jiwa Kesultanan Buton. “Islam sebagai dasar falsafah negara. Sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar yang bernama Martabat Tujuh serta undang-undang pelaksanaannya yang dinamakan Istiadatul Azali ,” ungkap Susanto dan Muslimin. Selain lini politik dan pemerintahan, Islam juga merasuk ke lingkup sosial dan budaya. “Islam mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan watak dan akhlak bagi masyarakat Buton,” terang Susanto Zuhdi, G.A. Ohorella, dan M. Said D. dalam Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton . Setiap anak pembesar Kesultanan pun memperoleh pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandas Islam. Pendidiknya langsung para orangtua di lingkungan keraton Buton. Dari luar keraton, anak-anak pembesar Kesultanan menerima pendidikan baca-tulis Alquran, baca-tulis aksara Buri-Wolio, dan seni beladiri. Himayatuddin juga menerima pola pendidikan semacam itu. Beranjak remaja, fisik Himayatuddin tumbuh lebih cepat dari teman seusianya. “Memiliki postur badan yang tinggi, besar, serta tegap,” terang Susanto dan Muslimin. Orang di sekelilingnya pun menyebutnya sebagai La Karambau atau Kerbau. Memutus Perjanjian Himayatuddin mengemban tugas pemerintahan pertamanya sebagai Lakina Kambowa atau kepala wilayah desa. Tugas ini memungkinkan dia berinteraksi langsung dengan rakyat sekaligus mendengarkan masalah keseharian mereka. Antara lain perdagangan dengan orang-orang VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) dan perilakunya. Orang Buton dan VOC telah berinteraksi sejak awal abad ke-17. Bahkan hubungan dagang dan politik Kesultanan Buton dan VOC terikat secara resmi oleh perjanjian pada 5 Januari 1613 ( Pajanji Awwalina ). Perjanjian ini membolehkan VOC menggunakan pelabuhan Baubau, mengendalikan penanaman serta perdagangan rempah, dan memperoleh budak. Atas penerimaan terhadap VOC, Kesultanan Buton berhak atas bantuan keamanan dari VOC jika sewaktu-waktu Kesultanan Gowa dan Ternate menyerang Buton. Dua Kesultanan ini memiliki ambisi politik dan ekonomi terhadap wilayah perdagangan rempah di perairan timur Hindia. Ambisi Gowa dan Ternate berhadapan dengan keinginan Kesultanan Buton memperluas wilayahnya. Selain itu, La Elangi, Sultan Buton 1578—1615, berkeinginan menjaga kekuasaan tetap berada pada lingkaran keturunannya. Tiap kekuatan dagang dan politik di kepulauan timur Hindia berupaya menjalin aliansi strategis dengan pihak lain untuk mengamankan kepentingannya masing-masing. Hubungan mereka tidak selamanya kawan seiring. Pernah pula hubungannya menegang. Berubah sesuai dengan keadaan politik, pertahanan, dan ekonomi masing-masing pihak. Ada kalanya Kesultanan Buton berkeberatan terhadap perjanjian baru dengan VOC. Ini terjadi setelah VOC berhasil melepaskan Buton dari ancaman Gowa pada 1655. Sementara Kesultanan Ternate mengurungkan niatnya memperluas pengaruh politik dan ekonominya ke Buton. Ternate justru tetap mengakui kedaulatan Buton dan turut dengan perjanjian baru VOC dengan Buton. VOC merasa berjasa terhadap Buton. Karena itu, mereka meminta lebih banyak dari Buton. Dalam perjanjian baru pada 25 Juni 1667, VOC menuntut Kesultanan Buton untuk memusnahkan suplai berlebih atas cengkeh dan pala, dua komoditas rempah paling laku. Tujuannya agar harga rempah tetap tinggi. Suplai berlebih akan menyebabkan harga rempah turun dan merugikan VOC. Kesultanan Buton juga harus mengirim upeti bahan makanan kepada VOC. Kedaulatan mereka pun terancam. Sebab hubungan ekonomi dan politik dengan pihak luar harus seizin VOC dan Kesultanan Ternate. Melihat kekuatan militer dan ekonomi VOC, Kesultanan Buton terpaksa menerima perjanjian ini. Penerimaan perjanjian ini juga berpunca pada pikiran untuk menjaga stabilitas kehidupan politik, ekonomi, dan keamanan negeri Buton. Tetapi perjanjian Buton dan VOC mulai goyah pada masa Himayatuddin berkuasa. Sultan ini menerima banyak laporan dari rakyat Buton tentang perilaku congkak orang-orang VOC dalam berdagang. Sikap ini lahir dari porsi istimewa dan besar pedagang VOC di perairan timur. Himayatuddin menimbang ulang perjanjian Buton dengan VOC. Dia berkesimpulan bahwa perjanjian ini membelenggu Buton dan lebih banyak menguntungkan VOC. “Himayatuddin telah menyadari betapa peranan dan campur tangan Kompeni Belanda dalam urusan pemerintahan kerajaan, sehingga Kerajaan Buton seperti kehilangan kedaulatannya,” terang Husein A. Chalik dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sulawesi Tenggara . Bergerilya di Gunung Himayatuddin berada dalam dilema. Melawan VOC berarti harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Kekuatan militer VOC cukup besar. Menyerang secara langsung kedudukan mereka akan berakibat buruk. Tetapi tunduk pada perjanjian VOC juga akan menenggelamkan martabat Buton lebih dalam. Akhirnya Himayatuddin memilih jalan perlawanan. Bentuk perlawanannya berupa pembiaran terhadap kasus perompakan kapal VOC pada 17 September 1750. Yang menarik, kepala perompak adalah seorang bangsa Eropa. Tersebab itu dia berpendapat perompakan adalah urusan internal VOC. Dia menolak tuntutan ganti rugi dari VOC. Karuan pejabat VOC naik darah. VOC menyebut Himayatuddin tidak taat lagi pada perjanjian sebelumnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang Buton. Himayatuddin menyongsong ancaman itu dengan mempersiapkan benteng dan pasukannya. Tetapi sebelum pertempuran pecah, Sara (Dewan Penasihat Kesultanan Buton) mempunyai siasat jitu untuk meredam serangan VOC. Mereka meminta Himayatuddin menyingkir sementara waktu sembari menyusun kekuatan perlawanan. Jabatannya diambil-alih oleh iparnya, Sultan Sakiyuddin VOC menerima baik suksesi ini. Sultan baru berjanji memberi VOC kompensasi atas kasus perompakan kapalnya. Tetapi Sultan baru pun enggan memenuhi semua permintaan kompensasi dari VOC. Akibatnya VOC pun menyerang Buton. Perang pecah. Orang Buton menyebutnya sebagai Zaman Kaheruna Walanda atau zaman huru-hara Belanda. Himayatuddin memimpin perlawanan dari sebuah benteng. Tetapi pasukan VOC berhasil mendesak rakyat Buton. Sakiyuddin dan Himayatuddin pun menyingkir ke pedalaman. Perang pun berakhir. VOC mencoba memperbaiki hubungan dengan Buton. Himayatuddin tetap menolak menjalin hubungan dengan VOC dan memilih bergerilya di hutan dan gunung. Dia sempat kembali ke keraton dan menjadi sultan lagi serentang 1760—1763. Tapi tak banyak keterangan tentang apa yang dilakukannya dalam rentang waktu itu. Himayatuddin turun takhta kembali pada 1763 dan memulai lagi perjuangan gerilyanya bersama rakyat. Selama gerilya, dia menekankan pentingnya pewarisan lingkungan kepada generasi setelahnya untuk melestarikan hidup bersama. Himayatuddin wafat pada 1776 di Gunung Siontapina. Atas ikhtiarnya menentang VOC dan melindungi rakyatnya, dia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

KAMIS, 8 November 1945. Surat kedua dari Komandan Divisi ke-5 India Jenderal Mayor E.C. Mansergh itu datang begitu tiba-tiba dan langsung dibaca oleh Gubernur Jawa Timur, R.M.T.A. Soerjo. Isinya: Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28–30 Oktober 1945. Tak lupa dia mengumbar lagi ancaman bahwa kota Surabaya yang telah dikuasai oleh para perampok ( looters ) secepatnya akan diduduki oleh militer Inggris. “Pada akhir surat, sang jenderal meminta Gubernur Soerjo datang ke kantornya pada 9 November 1945,” ungkap sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Pertempuran Surabaya . Alih-alih menuruti,  besok harinya, Gubernur Soerjo hanya membalas surat Mansergh. Secara tegas dia menolak anggapan bahwa pihak Indonesia bermaksud menunda evakuasi kaum interniran dan para prajurit Inggris yang terkepung di dalam kota. “Kami telah mengembalikan mayat-mayat tentara Inggris dan korban luka kepada induk pasukannya,” ujar Soerjo. Soerjo juga mengingatkan Panglima Inggris untuk Jawa Timur itu kepada kesepakatan antara Presiden Sukarno dengan koleganya, Jenderal Mayor D.C. Hawthorn pada akhir Oktober 1945. Menurut kesepakatan itu, terdapat dua lokasi di Surabaya yang akan dijaga oleh tentara Inggris yakni daerah sekitar Darmo dan Tanjung Perak. Penjagaan berlangsung selama proses pemindahan interniran dari sekitar daerah itu hingga Tanjung Perak. Jika proses pemindahan para tawanan telah selesai, pasukan Inggris dipersilakan mundur ke Tanjung Perak. Mansergh tidak mengindahkan surat balasan Gubernur Soerjo yang diantarkan oleh Roeslan Abdulgani, Residen Soedirman dan T.B. Kundan. Ia malah mengirim  dua pucuk surat lagi; yang pertama ditujukan kepada R. M. T. A. Soerjo (tanpa embel-embel jabatan gubernur), dan satu pucuk yang lain lagi dialamatkan kepada seluruh orang Indonesia di Surabaya. Kedua surat itu berisi pesan yang sama. Singkatnya, Mansergh menuntut pimpinan pemerintah RI di Surabaya, pemuda, dan badan-badan perjuangan agar melaporkan diri untuk menyerah kepada Inggris atau Sekutu. Gubernur Soerjo tetap bersikap tenang menghadapi sikap sombong pihak Inggris. Dia tetap menekankan kepada para stafnya untuk mengikuti pesan Presiden Sukarno agar menghindari pertumpahan darah. Maka diutuslah lagi Residen Soedirman dan Jenderal Major Mohammad Mangoendiprodjo untuk menawarkan perundingan dan meminta Inggris mencabut ultimatumnya. Namun Inggris menolaknya. Begitu pula utusan Gubernur Soerjo berikutnya—Roeslan Abdulgani dan Dokter Soegiri—ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris. “Sepanjang sejarah, British belum pernah membatalkan sebuah ultimatum militer. Kini terserah sepenuhnya kepada tuan-tuan, bersedia memenuhinya atau menolaknya. . .,” jawab seorang opsir Inggris, seperti dikutip Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945 . Selepas tengah hari, masyarakat Surabaya dikejutkan oleh sebuah pesawat Inggris yang melayang-melayang di atas kota. Pesawat menyebarkan ribuan pamflet yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isi pamflet persis sama dengan ultimatum yang telah diterima Gubernur Soerjo. Disebutkan bahwa semua yang tergolong pemimpin bangsa Indonesia, termasuk para pemuda, kepala polisi dan petugas radio diharuskan melapor kepada tentara Sekutu dan menyerahkan segala jenis senjata yang dimiliki. Tak pelak, ultimatum Inggris itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Begitu “hujan pamflet” reda, nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam otobiografinya Memori Hario Kecik , Suhario Padmowirio (Wakil Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakjat), saat itu di sekitarnya telah berkumpul ratusan pemuda. Semua menenteng senjata dan pistol otomatis. “Minimal mereka yang disebut tidak lengkap, membawa granat,” ujar Suhario. Pertemuan pemuda dan kaum bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan Surachman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sinilah muncul semboyan “Merdeka atau Mati” dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap Merdeka! Kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggungjawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad: Merdeka atau Mati! Sekali Merdeka tetap Merdeka! Surabaya, 9 November 1945, jam 18.46. Gubernur Soerjo menerima laporan mengenai keputusan para pemuda Surabaya. Sementara, Doel Arnowo menghubungi Jakarta dan berbicara langsung dengan Presiden Sukarno. Menurut sejarawan Frank Falmos dalam Surabaya 1945, Sakral Tanahku , Sukarno telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo untuk meminta Jenderal Sir Philip Christison (wakil Komandan Pasukan Sekutu untuk wilayah Asia Tenggara) membatalkan ultimatum. Namun yang bersangkutan menolaknya. Menurut Soebardjo, keputusan akhir sepenuhnya di tangan Gubernur Soerjo secara keseluruhan. Pernyataan Jakarta itu sontakmenggusarkan Surabaya. “Jawaban macam apa itu! Tidak bilang bertempurlah sampai darah penghabisan atau sekalian bilang menyerah saja. Tapi mereka malah bilang “terserah Surabaya.” Pasti akan kami jawab: kami akan berjuang!” kenang Roeslan Abdulgani seperti dikutip Palmos. Pada akhirnya Gubernur Soerjo memang harus mengambil keputusan. Didampingi Doel Arnowo, tepat jam 21.00, Gubernur berbicara di depan corong Radio Surabaya: Saudara-saudara sekalian! Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk berunding, senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat Berjuang! Menurut Palmos, Soerjo menyampaikan pidatonya dalam nada serius, mirip gaya pidato Perdana Menteri Inggris Winston Churchill saat Perang Dunia II, sangat berbeda dengan pidato Bung Tomo sebelumnya yang berapi-api dan berdarah-darah. Pidato Soerjo terdengar sangat terhormat dan berwibawa. “Namun dia berpidato tanpa bertele-tele dan memahami keinginan rakyat Surabaya untuk melawan tentara Inggris,” kenang Hario Kecik. Usai pidato itu, Surabaya dicekam semangat perlawanan yang sangat kuat. Para pemuda di berbagai kampung bergotong royong membangun basis pertahanan berupa barikade tumpukan perabotan rumah, rongsokan kendaraan dan barang bekas lainnya. Meraka coba menahan laju tank dan infanteri Inggris sehingga membuka celah para pejuang melakukan penyergapan. Surabaya sedang bersiap menghadapi badai besar. Tepat jam 06.00 pada 10 November 1945, tentara Inggris membombardir Surabaya yang berlangsung hingga tengah malam, diikuti serbuan tank dan infanteri. Akibat penyerbuan besar itu, ribuan orang tewas seketika, mayoritas rakyat sipil. ”Di Pasar Turi saja saya menyaksikan gelimpangan mayat berjumlah hingga ratusan,” ungkap Letnan Kolonel (Purn.) Moekajat, salah seorang pelaku pertempuran di Surabaya. Dari hari ke hari, Surabaya menjadi lautan api dan mayat. Jasad manusia, kuda, anjing, kucing, kambing dan kerbau bergelimpangan di selokan dan jalan-jalan utama. Bau busuk yang bersanding dengan mesiu telah menjadi aroma sehari-hari di kota itu. Di bawah “guyuran” agitasi Bung Tomo dari Radio Pemberontak, pertempuran antara dua pihak berlangsung makin keras. Kendati hanya mengandalkan senjata tajam dan senjata api peninggalan KNIL dan rampasan dari tentara Jepang, arek-arek Suroboyo dan pemuda lainnya melakukan perlawanan sengit. Di pusat kota, pertempuran lebih dahsyat, jalan-jalan harus diduduki satu per satu, dari satu pintu ke pintu lainnya. Menurut sejarawan David Wehl dalam The Birth of Indonesia , perlawanan pejuang Indonesia di Surabaya berlangsung dalam dua cara; pertama dengan mengorbankan diri secara fanatik, orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau belati dan dinamit di badan secara nekat menyerang tank-tank Sherman. Cara kedua, menggunakan cara yang lebih terorganisasi dan lebih efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang. Pada hari pertama pertempuran, Gubernur Soerjo untuk kesekian kali berpidato melalui corong radio: Saya berterimakasih, bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan jawaban terhadap ultimatum Inggris kepada kami di Jawa Timur. Keputusan kami telah mengakibatkan meletusnya pertempuran seru di Surabaya. Namun itulah keputusan kami yang terbaik. Kami bertempur untuk merebut kembali hak-hak serta kedaulatan kami dari tangan musuh. Saat ini kami semua berada dalam suatu akhir masa. Suatu masa lama yang segera akan berakhir. Peristiwa di Surabaya tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah. Ini adalah kemauan Tuhan Yang Maha Tinggi. Ini merupakan tanda-tanda, bahwa zaman keemasan segera akan datang kepada tanah air kita Indonesia. Seluruh rakyat Jawa Timur tanpa kecuali, semua buruh tinggi maupun rendah, percaya dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yang Maha Tinggi akan melimpahkan tegaknya kebenaran kepada seluruh bumi dan alam Indonesia, yang sudah berabad-abad lamanya hilang.  Kami tidak pernah ingin menyerang. Tetapi kami akan mempertahankan hak-hak kami. Sebagai suatu bangsa yang mencintai kebebasan, kami berada di pihak yang benar.Kami hanya menghendaki kebenaran. Terpujilah selalu, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tentara Inggris sempat terkejut menghadapi perlawanan rakyat Surabaya. Di hari kedua, tiga pesawat Mosquito ditembak jatuh. Termasuk yang membawa Brigadier Robert Guy Loder Symonds, Komandan Detasemen Artileri Pasukan Inggris, terkena tembakan PSU Bofors 40 (sejenis senjata penangkis serangan udara milik KNIL) yang dikendalikan oleh sekelompok veteran Heiho yang berpengalaman menghadapi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat di palagan Halmahera dan Morotai. Hingga pertempuran berakhir pada hari ke-21, korban tewas diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Menurut laporan dr. Moh. Suwandhi, kepala kesehatan Jawa Timur yang aktif menangani korban pihak Indonesia, jumlah orang Indonesia yang tewas dalam pertempuran itu sekitar 16.000 jiwa. Di pihak Inggris, sejak mendarat di Surabaya, telah kehilangan sekitar 1.500 prajuritnya, termasuk dua perwira setingkat jenderal junior dan 300 serdadu Inggris Muslim asal India dan Pakistan yang diklaim pihak Indonesia telah menyebrang ke pihak mereka.