SENIN, 9 November 2015, lapangan Karebosi Makassar sudah padat sejak pagi. Beberapa pejabat pemerintah terlihat menggunakan pakaian adat. Ada gubernur Sulawesi Selatan, walikota Makassar, hingga pelajar. Hari itu seribuan orang, berkumpul dalam rangka peringatan hari jadi Kota Makassar yang ke-408 tahun. Usia kota ini didasarkan pada peristiwa salat Jumat bersama di masjid Tallo, pada 9 November 1607, di masa pemerintahan Raja Gowa ke XIV, I Mangngarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenaga ri Gaukanna. Kesepakatan ini, dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000, tentang Penetapan Hari Jadi Kota Makassar. Sebelumnya hingga tahun 1999, Hari Jadi kota ini disepakati pada 1 April 1906 yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg, setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal, dan menjadikan Makassar sebagai gemeente (daerah otonom) yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Pemberlakuan daerah otonom ini didasarkan pada Undang-undang Decentralisatiewet tahun 1903 juncto Algemenee Matregel van Bestuur tahun 1903. Dimana selain Makassar, status gemeente ini juga diberlakukan untuk Batavia (sekarang Jakarta), Medan, Semarang, dan Surabaya. Tahun 1906 pula dibentuk Dewan Kota ( gemeenteraad ) yang beranggotakan 13 orang, masing-masing terdiri delapan orang Belanda, tiga orang pribumi dan dua orang perwakilan Timur Asing. Dewan ini dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah Afdeling Makassar ( Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van de Afdeling Makassar ). Dan tahun 1911, dewan kota diperbesar dengan penambahan dua orang Belanda. Pada 1918, Makassar akhirnya memperoleh walikota ( Burgemeester ) pertamanya dan sekaligus bertindak sebagai ketua dewan kota. Dua puluh tahun kemudian di tahun 1938, status kota berubah menjadi Kotapraja ( Stadsgemeente ) dan menambahkan dua orang pribumi kedalam anggota dewan kota yang menjadi 17 orang. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan Bouw en Woonverordening voor de Gemeente (aturan yang digunakan untuk mengatur pendirian bangunan secara tak langsung dalam mekanisme zonasi tempat tinggal). Aturan ini kemudian disempurnakan pada 1942 dan 1952. Perkembangan kota inilah yang kemudian dikatakan, sejarawan Universitas Hasanuddin, Dias Pradadimara sebagai awal mula perkembangan kota Makassar secara modern. “Ingat, perkembangan awal kota Makassar yang kita kenal saat ini bertumbuh di wilayah sekitar Benteng Rotterdam akhir abad 17,” katanya. Untuk itu, kata Dias, menarik garis sejarah pembentukan kota seperti saat ini, maka pengaruh kolonial sangatlah penting. “Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah tinggalan masa penjajah. Sikap anti barat, tentu tidaklah beralasan,” katanya. Lalu kemudian apa makna peristiwa 9 November yang dirayakan sebagai hari jadi kota? “Itu adalah serangkaian peristiwa-peristiwa simbolik yang terjadi pada masa kejayaan kerajaan Gowa Tallo. Dan ingat, pusat kerajaan pada masa itu ada Kabupaten Gowa saat ini. Itu tidak ada hubungan dengan kota yang kita kenal sekarang,” kata Dias. “Kalau pemerintah tetap menggunakan peristiwa simbolik pada 9 November, saya kira ini akan mengganggu data sejarah masa depan.” Alasan yang sama dikemukakan sejarawan Universitas Negeri Makassar, Taufik Ahmad. Menurut dia, penentuan hari jadi kota, dilakukan secara politik, maka sebaiknya dipandang juga secara politik pembentukan. “Saya kira kita tak bicara soal entitas etnis Makassar. Jadi cikal bakal kota tentu dimulai pada pembentukan kota secara modern, ya tahun 1906 itu,” katanya. Sementara itu, menurut Sejarawan Universitas Hasanuddin, Edward Poelinggomang penetapan 9 November merupakan peristiwa atau momentum kebesaran di mana berkumpul banyak orang dari berbagai etnis yang melakukan salat bersama. “Saya kira itu momentum untuk melihat betapa kosmopoltannya Makassar masa lalu,” katanya.

TAK jauh dari pusat kota Medan, tepatnya di Jalan Veteran (dulu Jalan Bali), berdiri sebuah gedung tua yang menyimpan cerita masa lalu. Di pinggir gedung, terukir prasasti epos zaman revolusi. Isinya: “Markas NICA di Gedung Pension Wilhelmina Jalan Bali ini, tanggal 13 Oktober 1945, digempur pemuda pejuang Kota Medan karena seorang tentara NICA mencopot lencana Merah Putih dari baju seorang anak remaja yang liwat di muka markas tersebut dan menginjak-injaknya. 7 orang pemuda gugur, 7 orang NICA tewas, dan 96 orang NICA lainnya luka-luka” “ Itulah starting point perang kemerdekaan di Sumatera Utara,” kata Muhammad Tok Wan Hari (82 tahun), eks Tentara Pelajar Indonesia yang disambangi Historia di kediamannya (23/10/2015). Tentara Sekutu dalam kontingen Alied Forcers Netherlands East Indies (AFNEI) tiba di Medan sejak 9 Oktober 1945. Di bawah pimpinan Brigadir Jendral T.E.D. Kelly dari Inggris, misi AFNEI adalah melucuti dan memulangkan pasukan Jepang. Selain itu, mereka juga bertugas membebaskan tentara Sekutu yang tertawan saat Perang Dunia II. Dalam AFNEI, ikut pula tentara sipil Belanda dalam kesatuanNetherlands Indies Civil Administration (NICA). Di Medan, tentara NICA membentuk Medan Batalion yang bermarkas di Pension (penginapan) Wilhelmina di Jalan Bali, dekat pusat pasar. Letnan Raymond Westerling menjadi komandan batalion ini. “Mereka itu (tentara NICA) anak buahnya Westerling yang mau mengembalikan kekuasaan Belanda di Sumatera Utara,” ujar Muhammad Tok Wan Hari, mantan wartawan senior kota Medan. Kejadian bermula ketika seorang anak remaja tengah melintas di depan Pension Wilhelmina. Anak itu hanya seorang pedagang pakaian bekas namun dia mengenakan lencana Merah Putih di dadanya. Tentara penjaga markas memanggil anak itu, melucuti lencana dari bajunya. Setelah menginjak-injak lencana Merah Putih, tentara NICA memaksa anak itu menelan lencananya. Anak itu melawan tapi kena gampar tentara NICA. Anak yang teraniaya itu melarikan diri dan memberitahu masyarakat akan perlakuan tentara NICA. Berita langsung menyeruak ke penjuru kota. Kemarahan rakyat Medan membuncah. Para pemuda berbondong-bondong ke Jalan Bali. Selain anak-anak muda nasionalis, turut pula bandit atau para jago kota Medan. Selamat Ginting dan Timur Pane adalah pimpinan laskar-laskar pemuda. Penyerbuan ke markas NICA terjadi pada 13 Oktober 1945. “Senjata yang paling banyak digunakan dalam perkelahian disana adalah parang sehingga bacok-membacok sangat ramai,” dalam Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara yang diterbitkan Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando Sumatera (1979). Korban jatuh di kedua belah pihak. Masing-masing tujuh orang meninggal. Gedung Pension Wilhelmina berhasil diambilalih para pemuda. Sebanyak 132 tentara NICA mengalami luka-luka. Mereka diangkut ke markas pemuda pimpinan Selamat Ginting, tak jauh dari Jalan Bali. Setelah dipukuli, mereka dikirim ke rumah sakit, ada juga yang dibunuh. Pada 18 Oktober 1945, Inggris mengumumkan agar orang-orang Indonesia menyerahkan senjatanya. Tuntutan itu dijawab dengan giatnya pembentukan laskar-laskar di Medan dan sekitarnya, seperti Berastagi dan Pematang Siantar. Anggota laskar bahkan mencari senjata yang dibuang Jepang ke dasar laut, dekat pelabuhan Belawan. Pertempuran demi pertempuran meluas, menandai dimulainya perang kemerdekaan di Sumatera Utara.

KETIKA menjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (dua periode, 1978-1988), Ben Mboi dihubungi Kepala Staf Angkatan Udara, Ashadi Tjahyadi, terkait pengganti Bupati Sumba Barat, Letkol (TNI AU) Pandago yang meninggal.  Ashadi meminta pengganti Pandago berasal dari Angkatan Udara. Ben Mboi menolak. “Marsekal, jangan! Kita jangan bikin  NTT menjadi kapling-kapling ABRI, dan sekaligus tempat arisan bupati. Penetapan bupati di bawah pimpinan saya adalah mission type oriented, artinya rakyat membutuhkan leadership macam apa,” jelas Ben Mboi kepada Ashadi, tertulis dalam Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Ashadi menerima alasan Ben Mboi. Namun, tak lama kemudian, Kasospol Kodam Udayana, Kolonel Siregar menemui Ben Mboi di kantornya.  Dia meminta agar bupati Sumba Barat diambil kalangan Angkatan Darat. Dia beralasan Sumba Barat masih rawan PKI dan Gerakan 30 September (G30S), maka pimpinan harus dipegang oleh tentara. Ben Mboi menyangkal alasan Siregar dengan mengatakan, “Ah kamu bercanda, rawan G30S, yang benar saja. Tulang-tulang orang PKI sudah hancur semua, you masih bilang rawan G30S. Tidak ada  rawan G30S. Tidak ada laporan sospol bahwa masih ada unsur PKI di Sumba Barat. Yang ada rawan kelaparan, kemiskinan. Saya ada calon bupati dari kalangan sipil Sumba Barat!” Mendengar penolakan Ben Mboi, Siregar mengeluarkan ancaman. “Tapi panglima (Udayana) pesan, kalau bupati Sumba Barat bukan dari kalangan AD, besok lusa kalau ada masalah di sana panglima tidak bertanggung jawab,” kata Siregar. Merasa diancam, Ben Mboi memanggil Sekretaris Daerah, Drs. Daud ke ruangannya. Ben Mboi memerintahkan Daud untuk mencatat kata-kata ancaman Siregar lalu mengirimkannya via telegram kepada Presiden Soeharto. Siregar melompat dari tempat duduknya. “Minta ampun, Pak Gubernur. Bukan itu maksudnya.” “Eh, Siregar, kau tentara. Kau lupa saya juga tentara. Yang kau bilang besok lusa kalau ada masalah itu, kau yang akan bikin masalah, sehingga hipotesismu terbukti!” tegas Ben Mboi. “Jadi beritahu panglima, prinsip saya mencari pemimpin rakyat itu adalah orang yang sedekat mungkin secara sosial, politik, kultural kepada rakyat yang dipimpin itu.” Ben Mboi kemudian memilih Drs. Umbu Djima sebagai bupati Sumba Barat yang menjabat selama dua periode (1985-1995). Setelah itu, Umbu Djima menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar (1997-1999). Apakah panglima Udayana gembira atau tidak, bagi Mboi “rakyat harus memperoleh pemimpin seperti kata Joseph de Maistre: Toute nation a le gouvernement qu’elle merite (setiap bangsa/kelompok masyarakat berhak mempunyai pemerintah yang pantas untuk mereka.”

JIKA berkunjung ke Cianjur, anda akan menemukan tempat bernama Salakopi (ada juga yang bilang Selakopi). Kawasan yang masuk wilayah kota ini termasuk salah satu pusat keramaian. Ada mal besar dan kafe-kafe yang setiap harinya dipenuhi muda-mudi. “Salakopi memang  tempat yang nyaman buat kongkow-kongkow sambil ngopi,” ujar Adam (31), anak muda Cianjur. Namun, tak banyak orang Cianjur tahu mengapa tempat tersebut bernama Salakopi. Seorang sepuh bernama Ohim (74) yang agak paham cikal bakal nama itu. Menurutnya, saat muda dia kerap mendengar bahwa  zaman baheula , Salakopi merupakan hamparan kebun kopi produktif. “Nama Salakopi itu sendiri katanya berasal dari dua kata: sela dan kopi, artinya di sela-sela tumbuhan kopi,” ungkap kakek lima cucu ini. Bisa jadi keterangan Ohim itu bukan isapan jempol. Sebab, menurut sejarawan Jan Breman, Cianjur merupakan pemasok kopi terbesar untuk VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) pada awal abad ke-18. Bahkan pada 1711, Bupati Wiratanu III dari Cianjur  merupakan penguasa lokal pertama di Priangan yang menyetor hampir seratus pikul kopi kepada VOC. “Harga yang dia peroleh dari VOC adalah 50 gulden per pikul (satu pikulan = 125 pon),” tulis Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. Pasokan kopi semakin melimpah saat VOC memberlakukan sistem tanam paksa dalam nama Preanger Stelsel (Sistem Priangan) pada 1720. Itu terjadi karena “jasa” para bangsawan lokal (menak dan santana) yang menekan masyarakat untuk menjual produk mereka hanya kepada VOC dengan harga murah. Menurut Gunawan Yusuf dalam Sejarah Cianjur Bagian 7 , di bawah pengendalian Wiratanu III, pada 1724, Cianjur bahkan pernah memanen kopi sebanyak 1.216.257 pikul (setara dengan harga 202.271,25 ringgit). Jumlah yang sangat fantastik saat itu. “Setengah hingga tiga perempat perdagangan kopi dunia berasal dari VOC dan jumlah itu setengahnya dihasilkan dari Priangan bagian barat, yakni Kabupaten Cianjur,” tulis G.J. Knaap dalam Coffee for Cash. Terlebih, menurut sejarawan Saleh Danasasmita, kopi asal Priangan (baca: Cianjur) memiliki kualitas terbaik hingga menjadi andalan VOC di pasaran dunia. Akibatnya, kas keuangan pemerintah Hindia Belanda jaman Herman Willem Daendels pernah surplus. “Karena kopi Priangan pula Belanda sempat menyebut kawasan tersebut sebagai gabus pelampung Belanda di tanah Hindia,” tulis Saleh dalam Sejarah Bogor Bagian I . Keuntungan yang diraih VOC berbanding lurus dengan “percikan laba” yang didapat para bangsawan. Sebagai contoh, Breman mengungkapkan bahwa pada 1726 saat Wiratanu III meninggal, Bupati Cianjur ke-3 itu masih berhak mendapat 26.000 ringgit gulden ditambah bunga atas jumlah itu. Sejarawan C.R. Boxer dalam Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai , menyebut sekitar empat sampai enam juta pon kopi diangkut dari Priangan menuju Belanda pada 1730. VOC sendiri tidak kesulitan dalam memasarkan bijih hitam, yang mereka sebut sebagai “kopi Jawa”, ke Eropa. Begitu populernya “kopi Jawa” di Eropa, hingga seorang  pendeta, Francois Valentijn, mengeluhkan kecanduan orang-orang Eropa terhadap benda hitam dari Hindia itu. “Dia mengeluh bahwa kopi Jawa sudah menjadi begitu umum disukai hingga pelayan-pelayan wanita serta penjahit tidak mau bekerja sebelum menikmati cairan hitam tersebut,” tulis Boxer.*

Pada 5 Oktober 1951 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun TNI lahirlah Sapta Marga TNI. Kode etik prajurit ini dianggap penemuan penting dalam rangka konsolidasi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Menurut TB Simatupang, kepala staf APRI (menjabat 1950-1953) dalam Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos , latarbelakang lahirnya Sapta Marga adalah untuk menghindari perpecahaan dalam tubuh TNI oleh tarikan dari ekstrem kanan dan kiri. Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakkan Negara Kesatuan RI menyebutkan bahwa tim perumus Sapta Marga diketuai oleh Kolonel Bambang Supeno dengan Sekretaris Mayor Guritno. Rumusan Sapta Marga ini disusun bersama oleh para pemikir di lingkungan TNI dan para pemikir bangsa seperti Husen Djajadiningrat, Supomo, Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Yamin. Tim perumus tersebut dibentuk oleh gabungan kepala staf APRI. Menurut Simatupang, mereka bekerja keras bahkan rupanya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam suasana mendekati mistik, dan akhirnya mereka melaporkan hasil pekerjaannya kepada gabungan kepala staf. “Hasil pekerjaan mereka oleh gabungan kepala staf kemudian diperbaiki, disempurnakan, kata-katanya diperjelas dan diadakan sistematik yang nyata, sehingga seluruh pekerjaan itu dapat dirumuskan dalam 7 pokok,” kata Simatupang. Mengenai nama tujuh pokok itu, Simatupang lebih suka istilah sederhana, yaitu pedoman prajurit. Tetapi, hampir semua hadirin dalam rapat itu menolaknya. Mereka menghendaki nama yang mentereng. Mereka mencontohkan Pancasila, andaikata disebut lima pokok atau lima prinsip maka daya tariknya tidak akan pernah besar. Sedangkan nama Pancasila menimbulkan dimensi-dimensi yang membangkitkan imajinasi, “sehingga dengan nama Pancasila menjadikan lima prinsip itu menjadi pedoman yang mempunyai daya tarik dan daya pikat yang sangat besar.” Oleh karena itu, kata Simatupang, mereka menghendaki untuk pedoman prajurit juga dirumuskan suatu nama yang dapat membangkitkan dimensi kesetiaan, imajinasi, dan daya tarik yang besar. Simatupang pun bertanya, ada usul untuk nama itu, mereka menyebut Sapta Marga. “Reaksi saya yang pertama ialah marga apa itu?” Sebagai orang Batak, Simatupang mungkin menghubungkan marga sebagai “kelompok kekerabatan,” padahal marga yang dimaksud adalah “pegangan hidup.” “Tetapi kemudian memang saya menyadari bahwa masalah ini tidak dapat dihadapi secara rasional belaka, dan oleh sebab itu saya menyetujui usul agar kepada pedoman prajurit diberikan nama Sapta Marga,” kata Simatupang.

SEMULA namanya Kusno, kemudian diganti menjadi Sukarno. Dalam otobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Sukarno menceritakan alasan penggantian nama itu karena dia sakit-sakitan, seperti terkena malaria dan disentri. Ternyata, ada cerita berbeda di balik perubahan nama itu. Cerita itu terdapat dalam riwayat singkat ibu Sukarno, Ida Ayu Nyoman Rai, Bung Karno Anakku, karya Soebagijo I.N. Buku ini semula berjudul Pengukir Jiwa Soekarno, terbit tahun 1949. Ide mengganti nama datang dari kakak perempuan Sukarno, yaitu Karsinah. Pada suatu hari, Karsinah bertanya kepada adiknya, “Kus, Kus…Bagaimana Kus, pendapatmu, apabila nama kita ini diganti saja?”

Mendekatkan museum kepada masyarakat luas memang tidak mudah. Apa lagi selama ini museum sering kali lekat dengan kesan menjemukan. Padahal museum adalah wahana memahami sejarah dan budaya masyarakat Nusantara di masa lalu. Pengelola museum perlu menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih segar untuk mempopulerkannya. Salah satunya dengan mengajak ngopi di museum. “Saya ingin mengajak orang mencintai museum dengan cara yang fun , itu sebabnya acara ini tajuknya Ngopi Cantik. Kalau kami menggelar seminar orang pasti jenuh. Siapa yang mau datang kalau jenuh duluan?” terang Krisnina Akbar Tanjung kepada Historia usai acara Ngopi Cantik Di Museum Bahari, Minggu (30/10). Museum Bahari terletak di Jalan Pasar Ikan No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Bekas gudang penyimpanan rempah-rempah atau “gudang barang tepi barat kali” ( westzijdsche pakhuizen ) ini dibangun di belakang tembok Kota Batavia. Dahulunya, wilayah ini berupa rawa-rawa dan empang. Museum Bahari terdiri dari beberapa bangunan dengan tahun pembuatan yanga berbeda-beda. Bangunan pertama dibuat pada 1652 dan terakhir dibangun tahun 1774. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini tetap difungsikan sebagai gudang, begitu pula setelah masa kemerdekaan. Dari tahun 1962 sampai 1977, bangunan ini tetap sebagai gudang yang dikelola oleh Perumtel (Perusahaan Umum Telekomunikasi). Akhirnya, pada 7 Juli 1977 diserahkan ke pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai Museum Bahari. Museum Bahari satu-satunya museum di Indonesia yang menyajikan tema spesifik kebaharian. Para peserta dapat menikmati kurang lebih 1.670 koleksi dari berbagai aspek kebaharian yang dipamerkan, termasuk benda warisan alam dan warisan budaya. Koleksi-koleksi seperti perahu tradisional (asli dan model) yang terdapat di Nusantara antara lain perahu Bugis, pinisi, padekawang, miniatur perahu Alut Pasa dari Kalimantan dan kapal perang dari Maluku yang disebut kora-kora. Selain itu, terdapat pula koleksi terkait biota laut, arkeologi laut, perlengkapan nelayan, antropologi dan folklore nelayan, sejarah hubungan pelayaran Nusantara dan Belanda, wisata Bahari, matra TNI Angkatan Laut, lukisan para tokoh kebaharian, dan informasi penting lainnya tentang kemaritiman. Acara Ngopi Cantik diselenggarakan oleh Yayasan Warna Warni Indonesia (WWI) yang diketuai Nina, sapaan Krisnina Akbar Tanjung. Mengundang rekan, kolega, dan yayasan mitra WWI, acara dibuka dengan tur Museum Bahari. Para peserta diajak berkeliling museum dengan dipandu petugas museum. Di sela-sela tur, banyak peserta yang sebagian besar perempuan, memanfaatkan arsitektur museum untuk berfoto. “Harapan kami dengan kegiatan yang menyenangkan seperti ini bisa menularkan virus-virus cinta museum dan sejarah bangsa. Kami bagikan juga handout kepada peserta supaya kegiatan senang-senang itu juga tetap bernilai edukasi,” tutur Nina. Usai berkeliling museum peserta disuguhi racikan kopi dan cokelat macadamia hasil produksi PT PTPN XII dan PT Riset Perkebunan Nusantara. Panitia dari WWI mengundang perwakilan kedua perusahaan agribisnis itu guna mempromosikan komoditas kopi lokal berkualitas. “Dengan ini dua tujuan bisa dicapai. Bulan Oktober ini terjadi beberapa peristiwa sejarah penting dan sekaligus Hari Kopi Sedunia. Jadi kita belajar sejarah dan merayakan juga hari kopi. Pokoknya semua yang kita punya, mesti kita bangkitkan,” kata Nina. Acara sore menjelang senja itu kian hangat dengan penampilan band akustik yang rancak. Puncak acara ditutup dengan menari bersama seluruh peserta. Nina selaku penggagas acara mengaku senang dengan kemeriahan acara sore itu. “ Please come to museum dan mari kita sama-sama perhatikan museum. Saya berharap semakin banyak pembangunan budaya dan sejarah. Semua peninggalan ini harus terus dirawat,” pungkas Nina menutup pembicaraan sore itu.

H.J. Friedericy, seorang kontrolir Belanda yang bertugas di Watampone, pusat kota kerajaan Bone, Sulawesi Selatan,  tercengang ketika berkunjung ke sebuah rumah sakit pada 22 Juli 1922. Dia melihat seorang pria dengan balutan perban hampir di sekujur tubuhnya. Di ruang inap kelas bangsal itu, terdapat 24 tempat tidur. Dan terlihat beberapa pasien. Friedericy mengulik dan bertanya tentang kejadian yang menimpa sang pasien. Jawabannya, karena amukan seorang pria yang kentut di tengah keramaian dan tak kuasa menahan malu. “Bisa bayangkan bagaimana muka Friedericy saat itu,” kata Amrullah Amir, sejarawan Universitas Hasanuddin. Amrullah Amir dalam tesisnya "Penguasa Kolonial, Bangsawan dan Orang-orang Makassar: Perubahaan Sosial dan Budaya politik di Gowa 1906-1942", mengutip kejadian itu melalui catatan harian Friedericy, di mana amuk karena kentut ini bermula dalam sebuah pesta pernikahan di kampung Ujung Lamuru.  Dijabarkannya, saat pesta pernikahan telah usai dan orang-orang bersiap  istirahat dan tidur pada malam hari, tiba-tiba seorang tamu kentut dengan suara keras. Orang-orang yang hadir dan mendengar suara buang angin itu tertawa. Sontak saja, tamu yang membuang angin itu malu.  Akhirnya dalam keadaan gelap, sang tamu yang kentut mengeluarkan badik dan melakukan amuk ( jallo ). Tentu saja orang itu melakukannya dengan cara membabi buta. Akhirnya delapan orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka. Asisten residen yang mendengar laporan itu dari kontrolir berkata, “yang mengamuk itu sebetulnya tidak perlu malu, sebab tidak seorang pun tahu siapa yang kentut.”  Kejadian serupa  terjadi di Soppeng pada 1977. Dalam publikasi seminar "Masalah Siri’ di Sulawesi Selatan",  tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mencatat, seorang laki-laki tanpa sengaja melepaskan kentut ( nakelo ettu ) di hadapan orang banyak. Merasa malu, pria itu seketika menghunus keris. Tapi, tak ada seorang pun yang mendengarkan suara kentut menengadahkan wajah. Semua orang terntunduk dan diam.  Sesampainya di rumah, sang pria berkata, “Sayang sekali, tidak ada seorang pun mengangkat wajahnya, kalau ada pasti kutikam.” Tapi anehnya, di rumah pun si pria belum bisa membendung rasa malunya. Untuk itu, dia meminta istrinya menumbuk lada sebanyak mungkin dan kemudian diulaskannya ke dubur.  Di Sulawesi Selatan, ekspresi amuk ( jallo untuk Bugis dan ajjallo untuk Makassar) memang dikenal. Amuk ini terkadang dibenarkan dalam hukum sosial dan adat karena menyangkut harga diri ( passe ) dan rasa malu ( siri ). Tak mengherankan jika seorang saudara dapat membunuh saudara perempuannya bila kawin lari ( silariang ) dengan laki-laki. Ekspresi amuk inilah yang hingga sekarang bahkan menjadi stereotipe bagi orang Sulawesi Selatan.  Antropolog Universitas Hasanuddin Ismail Ibrahim mencermatinya dalam laku kehidupan sehari-hari. Misalkan, aksi demonstrasi di Makassar selalu ditampilkan dalam keadaan rusuh dan kacau. Kalau tak rusuh bukan Makassar. “Jadi bisa saja, ada hal prinsip yang membuat kelompok dan perorangan melakukan amuk. Masyarakat luar tak memahaminya,” katanya. Amuk atau jallo dalam pandangan budaya (Bugis dan Makassar) bisa saja dibenarkan sekalipun bertentangan dengan hukum positif (negara). “Seorang yang membawa lari istri orang lain bisa saja melakukan amuk hingga membunuh, dan dalam kelompok masyarakat tertentu itu dibenarkan karena soal harga diri,” kata Ismail Ibrahim. Aturan dan tata cara dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan inilah yang tak jarang pula membuat pemerintah Hindia Belanda kebingungan. Ekspresi amuk masyarakat Sulawesi Selatan akan berakibat fatal bila dihubungkan dengan perempuan, di mana yang menjadi tolak ukuran harga diri dan dapat saja taruhannya adalah nyawa. Koran Pemberita Makassar pada 4 Juni 1936  menuliskan sebuah kisah memilukan. Seorang laki-laki membunuh saudara perempuannya, berstatus janda beranak satu, yang nekat kawin lari ( silariang ) dengan seorang pria. Kawin lari ini tanpa izin dari pihak keluarga. Setelah lama mencari, keberadaan sang perempuan ditemukan pada suatu siang. Tanpa menunggu waktu lama saudara laki-lakinya langsung memukulkan sebuah tongkat kayu pada perempuan tersebut, hingga tewas.  Dalam sistem hukum Belanda yang mengacu pada Wetboek van Stafrecht 1918 , budaya siri’ adalah persoalan rumit dalam penegakan hukum. Gubernur Hindia Belanda di Celebes F.C. Vortsman dalam suratnya 5 Juni 1923 mengeluhkan peristiwa itu. “Membawa lari wanita di bawah usia 21 tahun tanpa tipu daya atau kekerasan, dengan berdasar pada kepentingan wanita tersebut, kecuali didasarkan atas perzinahan, tidak dikenai hukuman. Wanita itu dianggap sudah dewasa,” tulisnya.

Mulai 17 Oktober 2019, pemerintah mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Keputusan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, seperti diberitakan cnnindonesia.com , kewenangan sertifikasi produk halal yang sebelumnya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Bagaimana sejarah label halal? Dalam situs halalmui.org  disebutkan bahwa LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Badan ini dibentuk setelah kasus lemak babi di Indonesia yang meresahkan masyarakat pada 1988. Pemerintah meminta MUI berperan dalam meredakan masalah tersebut. Maka, berdirilah LPPOM. Namun, penanganan label halal pada makanan sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum LPPOM didirikan. Hal ini diungkapkan Sunarto Prawirosujanto, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan. Dia menyebutkan bahwa penanganan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. “Konsep SK diajukan kepada Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh almarhum Prof Dr. GA Siwabessy. Almarhum langsung menyetujuinya walaupun almarhum beragama Kristen,” kata Sunarto dalam biografinya, Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia. Peraturan ini, kata Sunarto, mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), label dibagikan secara cuma-cuma pada perusahaan yang memerlukan. Logo baru label halal yang ditetapkan olehBPJPHKementerian Agama pada 12 Maret 2022. (kemenag.go.id). Mengapa yang dikasih label malah makanan yang mengandung babi? “Pertimbangannya waktu itu ialah bahwa 99 persen makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal,” kata Sunarto. “Jadi lebih praktis mengamankan yang 1 persen yang tidak halal itu dulu, termasuk makanan di restoran dan hotel.” Namun, lanjut Sunarto, perusahaan yang ingin mencantumkan label halal boleh saja asal bertanggung jawab. Kendati waktu itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal itu, perusahaan yang menyebutkan produknya halal namun terbukti tidak halal dapat dituntut sebagai penipuan sesuai undang-undang yang ada. Selain itu, sambil menunggu peraturan labelisasi halal yang akan makan waktu, Sunarto mengusulkan agar perusahaan yang yakin produknya tidak mengandung bahan hewani atau alkohol diberi kelonggaran untuk mencantumkan label “tidak mengandung bahan hewani dan alkohol”. “Dengan demikian 90 persen persoalan sudah bisa diatasi,” kata Sunarto. Sepuluh tahun kemudian, pencantuman label halal baru secara resmi diatur dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Dalam peraturan yang diteken pada 12 Agustus 1985 ini, yang membuat label halal adalah produsen makanan dan minuman setelah melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Deirektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Dalam tim ini terdapat unsur dari Departemen Agama. MUI sendiri baru terlibat dalam menangani labelisasi halal setelah dibentuknya LPPOM pada 1989 dan berakhir pada 2019 karena kewenangan sertifikasi produk halal diambil alih oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. Tulisan ini diperbarui pada 17 Oktober 2019 .

KENDATI 70 berlalu, Letnan Jenderal (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo tak melupakan sosok Jenderal (Anumerta) Oerip Soemohardjo. Baginya, Oerip patut menjadi teladan. “Di awal-awal menjadi kadet, saya pernah sekitar dua kali bertemu beliau. Kesan saya, Pak Oerip tipikal militer sejati: loyal dan penuh disiplin,” ujar Sayidiman Suryohadiprojo (98), salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Yogyakarta tahun 1948. Sikap loyal dan disiplin Oerip bukan isapan jempol semata. Komodor Suryadi Suryadharma, kepala staf Angkatan Udara Republik Indonesia yang pertama, pernah kena sentil soal ini. Ceritanya, suatu hari Suryadharma “menolak” ditempatkan Oerip di Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat (MBTKR) dengan alasan “lebih dibutuhkan” kawan-kawannya di Jawa Barat. Dengan marah, seperti dikisahkan Rochmah Soemohardjo Soebroto, istrinya, dalam Oerip Soemohardjo: Letnan Jenderal TNI (22 Pebruari 1893-17 November 1948) , Oerip berujar: “Kau ini berdinas untuk Jawa Barat atau untuk Republik?” Terlahir dalam nama Mochamad Sidik di Purworejo pada 22 Februari 1893, semula Oerip diarahkan orangtuanya untuk jadi pamongpraja; bupati seperti sang kakek. Namun ketertarikan pada dunia militer mendorongnya masuk Sekolah Militer Meester Cornelis di Batavia (kini, Jakarta). Kariernya di Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) terbilang moncer. Buktinya, dia berhasil meraih pangkat mayor; pangkat tertinggi di antara tentara bumiputra. Namun kariernya seakan tamat setelah Jepang masuk. Bersama puluhan ribu anggota KNIL lainnya dia jadi tawanan perang. Setelah dibebaskan, Oerip kembali menjadi warga sipil biasa. Gempita Proklamasi 17 Agustus 1945 menyeret Oerip kembali ke dunia militer. Ucapannya yang terkenal: ”Aneh, negara zonder (tanpa) tentara” menginspirasi para pendiri Republik Indonesia untuk membentuk organisasi tentara resmi, Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Pada Oktober 1945, Oriep didapuk sebagai Kepala Staf Oemoem (KSO) TKR. Pada 12 November 1945, Oerip membuat semacam konferensi yang dihadiri eks KNIL dan eks Peta (Pembela Tanah Air) di Yogyakarta. Dari konferensi inilah muncul nama Soedirman sebagai panglima besar TKR, sementara Oerip tetap menjabat KSO. Sebagai tentara profesional, Oerip kerap menanggung kecewa karena sikap politik pemerintah. Kekecewaan itu berujung pada niat Oerip mengundurkan diri. Namun, Presiden Sukarno keburu “memecatnya” sebagai KSO dan memindahkannya ke Dewan Pertimbangan Agung, suatu posisi yang disadari Oerip hanya untuk membuatnya “tak berdaya”. Sejak itu Si Tua melalui hari demi hari dengan memendam kecewa. Hingga, pada suatu senja 17 November 1948, Oerip Soemohardjo wafat. Perannya dalam pembentukan tentara nasional Indonesia seolah terlupakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai setoran dari pabrik farmasi kepada para dokter senilai Rp800 miliar. KPK pun menganalisis dan menelusuri indikasi korupsi dalam aliran dana mencurigakan tersebut. Praktik ini diduga sudah berlangsung lama.  Itulah yang dikhawatirkan oleh Prof. dr. Raden Mochtar, pendiri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ben Mboi, yang menerima pengajaran public health (kesehatan masyarakat) dari Dokter Mochtar, masih ingat dengan apa yang tertulis di atas papan tulis di depan kelas: “Pekerjaan dokter itu baik, berdagang itu baik, tetapi gabungan pekerjaan dokter dan berdagang adalah pekerjaan yang paling buruk di dunia.” “Melihat kondisi sekarang, di awal abad XXI ini, saya tidak yakin kata-kata Prof. Mochtar (alm.) itu masih tertulis di sana. Pasti banyak dokter menertawakan pesan slogan tersebut,” kata Ben Mboi dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja .  Dalam Ensiklopedi Umum karya AG Pringgodigdo disebutkan bahwa Raden Mochtar lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 1900. Dia mengenyam pendidikan kedokteran di Sekolah Pendidikan Dokter Hindia (Stovia) Batavia dan lulus pada 1924. Selama masa pendidikan, dia giat dalam gerakan pemuda. Dia mulai bekerja sebagai dokter asisten pada bagian chirurgi (bedah) rumah sakit pusat (Centrale Burgelijke Ziekenhuis) di Batavia, kemudian dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Priok, Sumatra Barat, dan Demak. Pada 1939, Mochtar menjabat kepala bagian Medisch Hygienische Propaganda pada kantor pusat Dinas Kesehatan Rakyat (Dienst van Volksgezondheid, DVG) di Batavia. Ketika pendudukan Jepang, dia menjabat kepala bagian Pendidikan Kesehatan Rakyat. Dia sebelas kali menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam konferensi internasional terkait kesehatan (1952-1959). Selain itu, dia menjadi pendiri dan pengurus besar Palang Merah Indonesia (PMI) serta anggota berbagai perhimpunan sosial/kesehatan internasional.  Mochtar banyak menulis tentang kesehatan dan pendidikan kesehatan rakyat. Dia diangkat sebagai guru besar luar biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Dia menjadi dekan pertama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ben Mboi, yang menjadi dokter tentara dan gubernur Nusa Tenggara Timur ketiga (1978-1983), menyesalkan bahwa dalam 50 tahun norma-norma kedokteran berubah, terutama berkaitan dengan hubungan pasien dan dokter. “Betapa pelayanan medis berubah dari karya yang bertitik berat pada sifat karitatif bergeser menjadi karya industrial, betapa pelayanan medis menjadi komoditas dan rumah sakit menjadi bursa kesehatan. Siapa yang beruang lebih dia yang mendapat pelayanan terbaik,” kata Ben Mboi. Tepat ketika Ben Mboi di tingkat senior clerkship, pada 24 Januari 1961, pesawat Garuda jurusan Jakarta-Bandung jatuh di Gunung Burangrang. “Di dalamnya ada Prof. Mochtar dalam perjalanan ke Bandung. Dia seorang guru yang tepat sekali untuk memotivasi mahasiswa bekerja bagi masyarakat,” kenang Ben Mboi.

SEBAGAI sesama pembongkar kejahatan kolonial, Sukarno justru mengalami nasib yang lebih tragis dibanding Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. Demikian disampaikan oleh sejarawan Asvi Warman Adam dalam simposium “Para Pembongkar Kejahatan Kolonial: Dari Multatuli Sampai Sukarno”, Sabtu, 17 September 2016 di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Dalam ceramahnya, Asvi Warman Adam membandingkan tiga tokoh yang di akhir hayatnya mengalami perbedaan perlakuan, yakni Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, Ernest Douwes Dekker alias Setiabudi dan Sukarno. “Multatuli meninggal di Jerman pada tahun 1887, jenasahnya dikremasi. Ernest Douwes Dekker wafat di Bandung pada tahun 1950 dan dimakamkan di Makam Pahlawan Cikutra serta jadi Pahlawan Nasional, sedangkan Sukarno meninggal pada tahun 1970 setelah ditahan dan tidak dirawat sebagaimana layaknya seorang tokoh bangsa lainnya,” kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu. Padahal Sukarno, sebagaimana dua tokoh tersebut memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia. Bentuk lain dari diabaikannya Sukarno menurut Asvi adalah saat proklamator kemerdekaan itu dimakamkan di Blitar, yang bukan keinginan keluarga Sukarno. “Inspektur pemakamannya pun hanya Jenderal Panggabean,” kata Asvi. Panggabean menjabat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) periode 1969-1973. Dalam ceramahnya juga Asvi mengemukakan tentang orang yang sering keliru membedakan antara Eduard Douwes Dekker dengan Ernest Douwes Deker. “Ernest Douwes Dekker alias Setiabudi itu masih terhitung cucu Multatuli, anak dari kakak Multatuli,” kata Asvi. Sementara itu Daniel Dhakidae mengatakan novel Max Havelaar karya Multatuli, kendati ditulis dengan gaya yang buruk, pada kenyataanya bisa mengganggu jalannya sistem kolonialisme. Bahkan gangguan itu “seperti merasuk ke dalam tubuh, tulang orang-orang, seperti sinar rontgen,” kata penulis buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru itu. Multatuli terbukti telah membuat banyak orang saat itu berpikir ulang tentang bagaimana sistem kolonial menindas rakyat di Hindia Belanda. Menurut Daniel, Douwes Dekker yang lain, yakni Setiabudi juga memainkan peranan penting di dalam membentuk pondasi kebangsaan Indonesia. “Dia mendirikan Indische Partij, sebuah partai politik yang memperjuangkan Hindia Belanda yang tanpa diskriminasi apapun. Orang Indo masuk, orang Cina masuk, orang Mongol apapun itu masuk, selama dia tinggal di Hindia Belanda itu tak masalah. Inilah kesadaran yang tinggi tentang sebuah nasion,” kata Daniel. Pembicara lain, Ubaidilah Muchtar, guru SMP Ciseel, Sobang, Lebak mengatakan banyak orang salah paham terhadap kisah Multatuli. Atas dasar itulah dia mendirikan Taman Baca Multatuli untuk mengajak anak-anak mempelajari lagi pesan-pesan yang disampaikan di dalam roman Max Havelaar . Sebagai guru di daerah pelosok, Ubai berhasil mendorong minat baca anak-anak di desanya. Simposium yang diselenggarakan Majalah Historia bekerjasama dengan Perhimpunan Multatuli ini juga dihadiri oleh Gubernur Banten Rano Karno dan Bupati Lebak Iti Octavia. Pemda Lebak kini sedang membangun Museum Multatuli dengan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Banten. “Demi pembelajaran sejarah bagi generasi muda, saya dukung pembangunan itu. Itu wujud dari keinginan saya agar masyarakat Banten, juga Indonesia belajar dari masa lalu bahwa kezaliman terhadap rakyat bisa saja dilakukan oleh siapapun tidak memandang unsur primordial atau rasnya,” pungkas Rano Karno dalam sambutannya.*