Hasil pencarian

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu mengusulkan pembubaran IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ahok mengkritik mekanisme perekrutan mahasiswa dan gaya militer di IPDN. Menurut Ahok, IPDN hanya memberikan pembekalan kesatuan korps. Menilik sejarah, pendidikan untuk kaum birokrat dimulai pada mula abad ke-20. Penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera tak lepas dari perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Setelah penerapan liberalisme ekonomi pada 1870, ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat. Pabrik dan perkebunan berdiri. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Pemodal menginginkan tenaga kerja terampil, tapi murah. Pemerintah kolonial menyediakan jalan untuk kepentingan pemodal. Mereka membuka pendidikan untuk bumiputera. “Singkatnya, tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga kerja murah,” tulis Sumarsono dalam Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial mengubah tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera. Menurut Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 , desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menuntut pemerintah kolonial mempekerjakan sejumlah besar orang Jawa terpelajar. “Hanya orang-orang Jawa dari kalangan pembesar yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi,” tulis Akira. Kepentingan ini kemudian sejalan dengan kebijakan politik etis Belanda pada awal abad 20. Pendidikan menjadi sarana penting bagi pemerintah Belanda untuk membayar utang budinya kepada negeri koloni. Maka pada 1900, pemerintah kolonial mendirikan OSVIA (Opleiding Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera) –setingkat perguruan tinggi– di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. OSVIA menerapkan pendidikan bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bumiputera boleh melanjutkan pendidikan ke OSVIA asalkan sudah mengecap pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa (Europeesche Lagere Schoolen). Ini berarti OSVIA hanya boleh dimasuki anak-anak kaum bangsawan. Sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan pendekatan elitis dalam proses perekrutan birokrat. Gagasan ini berasal dari direktur pendidikan etis yang pertama, J.H. Abendanon. Menurut M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 , pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputera yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputera yang mampu mengambilalih pekerjaan pegawai pemerintah Belanda. “Sehingga tercipta elite baru yang tahu berterimakasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan fanatisme ‘Islam’, dan akhirnya menjadi teladan yang akan dijiwai masyarakat pribumi golongan bawah,” tulis Ricklefs. OSVIA kemudian berubah jadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren) pada 1927. MOSVIA menerima lulusan bumiputera dari sekolah lanjutan khusus Bumiputera, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) –setingkat sekolah menengah pertama–untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputera. Setelah menjalani masa pendidikan, lulusan sekolah pemerintahan bentukan Belanda ini diangkat sebagai birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan. Menurut Akira Nagazumi kalangan priayi rendah sangat berambisi mencapai posisi birokrat. Bagi priayi, status sosial sebagai pejabat pemerintah akan memberikan kedudukan terhormat sekaligus memutus penghambaan mereka kepada pembesar pribumi (raja dan bupati). Singkatnya, “sekolah hanya dipandang perlu bagi mereka yang ingin menjadi pejabat,” tulis Akira mengutip Mas Ngabehi Dwidjosewojo yang menggambarkan pendidikan priayi di zaman kolonial. Meski telah berhasil menjadi birokrat, bumiputera tak dapat menembus statifikasi rasial yang yang diciptakan dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bumiputera tetaplah bumiputera. Biasanya bumiputera lulusan sekolah pegawai pemerintah menjabat sebagai juru tulis ataupun mantri. Ini jabatan terendah dalam hierarki pemerintahan kolonial. Menurut R.Z Leirissa dalam Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950 , sistem pendidikan kolonial menghasilkan dua kelompok bumiputera. Pertama, kaum birokrat. Mereka penjaga kelangsungan sistem pemerintahan kolonial dan cenderung menjauh dari rakyat kebanyakan. Kedua, kaum pergerakan. Disebut juga sebagai anak haram politik etis karena menentang sistem kolonial. Contohnya Tjokroaminoto dan R. Goenawan. “Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda. Membentuk kesadaran nasional, berbagi gagasan dan pengalaman hingga menjadi sebuah embrio bangsa,” tulis Takashi Siraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 .

KORBAN pembantaian massal pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya anggota dan simpatisan PKI. Tetapi juga orang-orang nasionalis atau Sukarnois seperti Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Sutedja, yang dihilangkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. “Ayah saya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor 351 tahun 1989 yang menyatakan tidak terlibat Gerakan 30 September,” kata Anak Agung Gede Agung Bagus Sutedja, anak sang gubernur, dalam bedah buku Nasib Para Soekarnois: Penculikan Gubernur Bali Sutedja, 1966 di LBH Jakarta, 1 Oktober 2015. Bagus Suteja menyebut ayahnya yang lahir tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942 sehingga tercatat sebagai veteran sejak 29 Juli 1964. Menurut Aju, penulis buku, menghilangnya Gubernur Sutedja berlatar belakang konflik Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bali. Sutedja yang dekat dengan Sukarno dituduh masuk PKI. “Ada perseteruan internal di tubuh PNI antara kubu Sutedja dan kubu I Nyoman Mantik serta Wedastera Sujasa,” kata Aju. Dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, sejarawan Geoffrey Robinson menyebutkan bahwa Nyoman Mantik adalah seorang antikomunis yang kukuh. Sudah sejak tahun 1957 dia melancarkan serangan gencar terhadap PKI, mengingatkan bahaya kudeta komunis, dan menyerukan kepada Presiden Sukarno agar melarang partai ini. Pada 1958, ketika upayanya untuk menjadi gubernur dimentahkan oleh pilihan Sukarno kepada Sutedja, Mantik mulai menuduh Sutedja sebagai simpatisan komunis. Dalam kampanyenya, Mantik dibantu oleh sosok antikomunis yang ganas, Wedastera Suyasa. “Lebih daripada tokoh PNI lokal manapun, kedua eks pemuda inilah –Mantik dan Wedastera– yang bertanggung jawab atas meningkatnya polarisasi politik di Bali sesudah tahun 1958. Sesudah kudeta 1965, Mantik bekerja keras untuk ′meng-Golkar-kan′ PNI Bali, yang pada hakikatnya berarti membersihkan organisasi elemen-elemen Sukarnois yang berafilias dengan PNI,” tulis Geoffrey Robinson. Setelah G30S konflik semakin berkembang, apalagi setelah Sutedja pergi ke Jakarta. “Pada 9 Desember 1965, Anak Agung diisukan oleh lawan-lawan politik melarikan diri ke Jakarta. Itu tidak benar, karena ada undangan resmi dari ketua MPRS Chairul Saleh untuk hadir di Bandung dalam rangka sidang gabungan ke-10 MPRS. Juga menghadiri sidang-sidang akhir tahun dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45,” kata Bagus Sutedja. Selain itu, Bagus Sutedja mengatakan bahwa ayahnya dipanggil oleh Presiden Sukarno ke Istana Negara pada 10 Desember 1965. Presiden membutuhkan bantuannya. Sukarno pun mempercayai bahwa dia tidak terlibat G30S. Setelah pertemuan itu, dia tinggal di Jakarta. “Kemudian pada tanggal 29 Juli 1966, saksinya adik saya yang perempuan bersama almarhumah ibu saya, didatangi empat orang militer berseragam membawa senjata laras panjang dan pistol, membawa mobil Nissan warna abu-abu. Sejak saat itu, tidak tahu lagi bagaimana nasib Gubernur Sutedja,” kata Bagus Sutedja. Nursjahbani Kartjasungkana, aktivis hak asasi manusia yang mendorong Internasional People’s Tribunal 1965 menegaskan bahwa setelah G30S banyak orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan PKI dibunuh atau ditahan atas tuduhan ikut terlibat dalam pemberontakan. Padahal, mungkin hanya karena dendam pribadi yang akhirnya mengakibatkan pembantaian. “Pemerintah tidak boleh melihat konflik 1965 semata-mata konflik ideologis. Ini ada aspek kemanusian. Paling tidak, bahwa pernah terjadi kejahatan HAM serius, as bad as genocide, ” kata Nursjahbani. Ketua Komnas HAM Bidang Internal, M. Imdadun Rahmat, menyambut baik hadirnya buku tentang G30S dari perspektif di luar pemerintah. “Masyarakat bisa menggunakan nalarnya untuk mencari kebenaran masing-masing,” katanya. Selain Gubernur Bagus Sutedja, buku ini juga menceritakan kisah enam kepala daerah lainnya yang dituduh terlibat G30S: Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI Oeloeng Sitepu, Gubernur Sumatera Selatan Pagar Alam, Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, Gubernur Jakarta Henk Ngantung, Gubernur Kalimantan Barat Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, serta Gubernur Jawa Tengah Mochtar.

KONGSI Dagang Belanda (VOC) tak ingin mengulangi kesalahan Spanyol di Minahasa. Akibat sewenang-wenang, Spanyol diusir penguasa setempat. Belanda memilih jalur persahabatan. Simon Cos merintis persahabatan itu pada 1655, setelah armada kecilnya berlabuh di Sungai Monango Labo. “Dengan diplomasi ‘topi di tangan’ serta ‘tepukan bahu’, mulailah Kompeni merayu dan membujuk penduduk,” tulis Bert Supit dalam Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua . Persahabatan itu membuahkan bantuan pendirian Benteng Nederlandsche Vastigheyt di Manado. Bagi Cos, Manado amat strategis sebagai pos terdepan Maluku dan penghasil beras, komoditas yang amat diperlukan Belanda. Pendirian benteng tersebut diprotes Makassar dan Spanyol, mitra niaga beras Tondano (sekarang ibukota Kabupaten Minahasa). Orang-orang Tondano pun menolak berhubungan dengan tamu barunya itu. Cos menaksir kekuatan Tondano sebesar 1.400 pria dewasa. Didukung serdadu Ternate dan Bolaang plus memanfaatkan alam, Cos menyerang Tondano pada Juni 1661. Setelah menutup Sungai Temberan yang menggenangi Tondano, Cos memimpin pasukan dengan empat perahu besar untuk menaklukkan Tondano. Rakyat Tondano telah siap bertempur dengan mempersiapkan peralatan perang, logistik, ribuan perahu untuk medan berawa. Pertempuran berjalan sengit. Perahu-perahu Tondano yang dilengkapi meriam mampu menyaingi kora-kora pasukan Belanda. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Cos segera insyaf bahwa taktiknya salah. Rumah-rumah Tondano dibangun di atas air menggunakan kayu. Penduduknya tak masalah dengan genangan air, meski yang kebanjiran menyingkir ke Toulour. “Belanda sama sekali tidak menduga bahwa rakyat tani primitif yang merumah di atas air ini dapat menyiapkan persediaan-persediaan perang yang demikian lengkap,” tulis Giroth Wuntu dalam Perang Tondano, 1661-1809 . Kegigihan Tondano menyulitkan pasukan Belanda, yang sama sekali tak bisa melakukan serangan darat akibat taktik genangan air, dan gagal dalam serangan air. Cos menghentikan ofensifnya untuk memilih taktik baru berupa pengepungan. Sambil mengepung, pasukan Belanda mengultimatum: meminta penduduk Tondano meninggalkan rumahnya di atas air dan pindah ke daratan di tepi danau, menyerahkan pemimpin-pemimpin perlawanan, dan membayar denda 50-60 budak. Ultimatum itu tidak diindahkan. Dengan tertunduk malu, Cos mengakhiri “petualangannya” dan membawa pulang pasukannya ke Manado. Sementara itu, jesuit Spanyol, Pater de Miedes memberi angin segar kepada Tondano. Dia mengorganisir kekuatan melawan Belanda dan menyuplai mesiu serta keperluan lain untuk serangan balasan. Pada 1663, Tondano dengan bantuan Spanyol dan berkekuatan lima kapal menyerang Belanda di Manado. Perlawanan mereka tak berlangsung lama karena Spanyol harus mengatasi bajak laut Tionghoa. Pada 2 Juni 1663, Spanyol menarik diri untuk konsentrasi ke Manila. Kepergian Spanyol membuat Tondano kehilangan sekutu politik, militer, dan mitra niaga. Seiring perjalanan waktu, para pemimpin Tondano akhirnya memutuskan mendekat ke Belanda karena beras menumpuk. Mereka terpaksa mematuhi poin pertama ultimatum Cos. Belanda menyambut baik keputusan itu. Jacob Geel, utusan Gubernur Antoni van Voorst ke Manado, mencatat penyerahan itu: “Akhirnya orang Tondano serta lain-lain yang jahat itu menjadi patuh pada Kompeni, dan telah membakar perkampungan mereka di atas air dan telah mulai membangun kembali satu perkampungan baru di daratan, di tempat yang ditunjuk oleh komandan kita.” “Dengan demikian berakhirlah Perang Tondano,” tulis Supit.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel . Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 , sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang. “Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Van den Bosch berhasil mengerahkan para Bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutannya. Dia hanya memerlukan sejumlah kecil pegawai administrasi Belanda untuk mengawasi kelancaran seluruh sistem,” tulis Lombard. Dalam praktiknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budidaya menjadi tanam paksa. “Kesetiaan penguasa lokal kepada penguasa Belanda diimbangi dengan pembayaran gaji yang besar dan hadiah persentase dihitung dari panen tanaman dagang yang dihasilkan kabupaten masing-masing,” tulis Robert van Niel dalam Sistem Tanam Paksa di Jawa. “Kerja yang dituntut dari kaum tani diperlakukan sama seperti corvee (rodi atau kerja paksa).” Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan lebih dari lima persen. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Niel mencatat, beberapa daerah melibatkan 90 persen keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Tidak pelak lagi, petanilah yang harus memanggul derita tanam paksa. “Terlalu banyak waktu dicurahkan untuk penanaman pemerintah sehingga menelantarkan tanaman padi. Apabila terjadi gagal panen selama setahun atau dua tahun maka terjadilah bencana kelaparan, muncul wabah penyakit, dan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain,” tulis Van Niel. Sementara itu, Lombard mencatat, selama empat dekade diterapkan, sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda. Roman Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat desa sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertalian feodal mengikat petani sebagai kawula yang harus tunduk terhadap bupati. “Orang Jawa dianiaya!” kata Multatuli yang bernama asli Eduard Douwes Dekker. “Orang merasa biasa, bahwa beratus-ratus keluarga mendapat panggilan dari tempat jauh, untuk tanpa bayaran mengerjakan ladang-ladang milik bupati. Orang merasa hal biasa, bahwa mereka memberikan tanpa bayaran barang makanan untuk keperluan rumah tangga bupati. Dan jika bupati berkenan menyenangi seekor kuda, seekor kerbau, seorang anak gadis, seorang istri orang biasa, maka dianggap luar biasa atau mustahil jika orang itu tidak mau menyerahkan tanpa syarat apapun.” Kaum liberal Belanda menentang sistem tanam paksa dan secara bertahap dihapuskan pada 1870. Penolakan ini juga datang dari kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dan potensi usaha di Jawa. Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur kepemilikan tanah negara seraya memberikan peluang masuknya modal swasta.

TERINSPIRASI oleh penerbang bunuh diri Kamikaze, Jepang membentuk barisan bunuh diri (Jibakutai) di Indonesia pada 8 Desember 1944. Jibaku kemudian diserap sebagai kata Indonesia yang artinya “menyerang musuh dengan jalan menubrukkan dirinya (yang sudah dipersenjatai dengan bom atau alat peledak lainnya) pada musuh; bertindak nekat.” Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai mencapai 50.000 orang. Ia didirikan di beberapa daerah. Di Bali misalnya, Jibakutai disebut juga Bo’ei Teisin Tai. Pada Desember 1944, pihak berwenang Jepang melaporkan bahwa orang Bali “minta bagian dalam menghajar musuh” dengan ikut Bo’ei Teisin Tai. “Mereka mencatat bahwa para intelektual, kebanyakan guru sekolah, redaktur media massa dan sebagainya merupakan mayoritas nama-nama yang terdaftar. Kesatuan Bo’ei Teisin Tai pertama berdiri pada Maret 1945, dan pada Juni 1945, grup kedua bertolak dari Buleleng ke Gianyar untuk latihan,” tulis sejarawan Geoffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata. Kendati namanya sebagai pasukan berani mati, namun Jibakutai seperti barisan semimiliter lain bentukan Jepang (Peta atau Pembela Tanah Air dan Heiho), dipersiapkan hanya sebagai pendukung tentara Jepang. “Haruslah diperhatikan bahwa satuan-satuan ini dipersenjatai dan dilatih hanya dengan bambu runcing…Tujuan melatih kelompok-kelompok ini adalah saling kerja sama dan mendukung kepada perang, bukanlah ikut serta secara militer sebagai satuan-satuan tempur,” tulis sejarawan Joyce C. Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang . Bahkan, sejarawan Nugroho Notosusanto, menegaskan bahwa Jibakutai tidak pernah mempunyai eksistensi yang nyata sebagai organisasi monolitis seperti yang lain-lain. “Barisan itu lebih merupakan ungkapan daripada tekad pemuda Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya terhadap musuh,” tulisnya dalam Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia . Setelah Indonesia merdeka, Peta dan Heiho menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Bagaimana dengan Jibakutai? Mantan pejuang kemerdekaan, Asmadi mengungkapkan kesaksiannya bahwa segera setalah Proklamasi kemerdekaan, Jibakutai mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati (BBM), tetapi umumnya orang menganggap namanya terlalu muluk. Mereka baru menunjukkan aksinya ketika perang melawan Sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. “Berjenis-jenis kendaraan lapis baja seperti brencarrier , panser dan tank banyak yang meledak karena ulah mereka,” tulis Asmadi dalam Pelajar Pejuang. Anggota BBM beroperasi dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing menjinjing sebuah bom, kemudian membenturkan diri ke kendaraan perang musuh yang menghancurkan benteng-benteng berjalan itu. Tindakan yang kelewat berani ini sangat menonjol pada hari ketiga perang. Keberanian mereka menimbulkan kekaguman di kalangan pejuang dan keterkejutan di pihak lawan. Tentara Inggris terperanjat dan menuding Indonesia menggunakan orang-orang Jepang untuk melakukan bunuh diri, karena mereka menganggap hanya orang Jepang yang berani berbuat nekat seperti itu. “Anggota BBM telah membuktikan bahwa cemooh yang diperolehnya selama ini adalah tidak benar, bahwa keberanian bukan milik bangsa Jepang saja yang dengan Kamikaze-nya berani menumbukkan pesawat terbang ke kapal perang Sekutu,” tulis Atmaji.

MOCHTAR Lubis, wartawan dan sastrawan, menyampaikan pidato kebudayaan tentang manusia Indonesia pada 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Isi pidatonya menyebutkan ciri-ciri atau watak masyarakat Indonesia. Menurutnya, ada limabelas ciri atau watak manusia Indonesia antara lain munafik, segan dan enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, artistik karya seninya bernilai tinggi, karakter yang kurang kuat, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, kurang sabar, cepat cemburu dan dengki, manusia sok, tukang tiru, malas-malasan, kurang peduli nasib orang lain, dan berhati lembut. Pidato Mochtar Lubis mendorong Ali Akbar, arkeolog sekaligus dosen di Universitas Indonesia, melakukan riset lebih lanjut. Dia menjadikan pidato itu sebagai hipotesis penelitiannya. Salah satu pertanyaan yang dia tanyakan kepada responden adalah sebutkan sepuluh ciri manusia Indonesia. Hasilnya, sepuluh ciri manusia Indonesia antara lain ramah terhadap orang asing, malas, korupsi, tidak disiplin, emosional, boros, suka meniru, rendah diri, individualis, dan percaya takhayul. Menurut Ali, ciri negatif manusia Indonesia bisa berdampak buruk pada pengembangan ekonomi. “Masalah perekonomian bukan hanya masalah ekonomi, persoalan mendasar justru pada manusia Indonesia sendiri,” kata Ali dalam Seminar Penguatan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kualitas Manusia di Hotel Pullman, Jakarta, 20 Agustus 2015. Begitu juga menurut Nirwan A. Arsuka, budayawan dari Freedom Institute, bahwa permasalahan ciri negatif manusia Indonesia harus segera diatasi. “Jangan-jangan itu adalah efek dari situasi ruang dan waktu. Jika diubah, mungkin ciri-cirinya bisa hilang,” kata Nirwan. Bagi Nirwan, perlambatan ekonomi adalah masalah kecil, dan kebudayaan menjadi masalah yang lebih besar. “Kebudayaan berurusan dengan hari depan sebuah bangsa,” kata Nirwan. Komaruddin Hidayat, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa mengambil beberapa nilai yang ditanamkan oleh Tionghoa. Nilai-nilai tersebut mampu mengantarkan mereka menuju kesuksesan, terutama dalam berbisnis. Dia mencontohkan cerita dan nasihat yang berkembang di kalangan Tionghoa, yaitu orangtua yang membelah gunung. Alkisah, ada satu keluarga hidup di desa yang terisolasi dari desa lain karena terhalang gunung. Mereka harus melewati gunung untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa lain. Terkadang, dia harus bermalam di jalan karena kelelahan. Akhirnya, orangtua itu mengajak anaknya membelah gunung penghalang itu. Dia dicemooh karena mencoba membelah gunung. Jika ditanya akankah pekerjaan itu selesai? Orangtua itu menjawab, jika dia tidak berhasil, anak cucunya yang akan meneruskan. Akhirnya, gunung itu terbelah setelah beberapa generasi. Akses keluar masuk desa menjadi mudah sehingga desa tersebut menjadi maju. “Hikmahnya, bahwa Tionghoa itu punya visi yang jauh sekali, lintas generasi. Makanya kalau kita lihat The Great Wall (Tembok Besar China) dibangun ratusan tahun,” kata Komaruddin. Komaruddin mengajak setiap manusia Indonesia agar memiliki visi yang jauh kedepan. “Kita tidak boleh berpikir jangka pendek, tetapi jangka panjang. Dengan begitu, manusia Indonesia tidak lagi didominasi oleh ciri negatif.”

SPANYOL dan Portugis pasang badan begitu Belanda menjejak Banten pada 1596. Mereka jelas tidak mau berbagi pengaruh komersial apa pun dengan Belanda di Nusantara. Terlebih Spanyol yang tengah menghadapi perang kemerdekaan Belanda di Eropa. Belanda membangun pos dagang pertamanya di Banten pada 1603. Benteng Victoria milik Portugis di Ambon direbut pada 1605 dan VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) mendirikan pusat dagangnya di sana. Bahkan pada 1609, armada Belanda mengepung Manila, kota dagang utama Spanyol di Timur Jauh. Peta persaingan itu diperhatikan oleh Gubernur Spanyol di Filipina, Juan de Silva. Dia bertekad mengusir Belanda untuk selamanya dengan menyerang pos-pos dagang Belanda di Jawa dan Maluku menggunakan armada besar, gabungan Spanyol dan Portugis. Saat itu, takhta Spanyol dan Portugis sudah bersatu sejak 1580, di bawah kekuasaan Philip II. Tahun 1611 di Manila, de Silva membangun armadanya. “Sang gubernur mengerahkan tenaga kerja dan menaikkan pajak rakyat Filipina, bahkan meminta dana, orang, dan amunisi tambahan dari New Spain (Meksiko) untuk membiayai ambisi militernya ini,” tulis Peter Borschberg dalam The Singapore and Malaka Straits: Violence, Security and Diplomacy in the 17th Century . Awal 1615, de Silva juga mengirim utusan ke Goa di India, pusat pemerintahan Portugis untuk urusan dagang di Timur Jauh. De Silva berhasil membujuk Gubernur Portugis, Jeronimo de Azevedo. Empat kapal galleon milik Portugis dari Goa dijadwalkan akan tiba di Manila sekitar Juni 1615. Namun, armada Portugis tak kunjung tiba pada Juli 1615, ketika de Silva sudah bersiap dengan armadanya. De Silva menghimpun armada Eropa terbesar yang pernah dilihat di kawasan itu, terdiri dari 10 galleon , 4 galley , 1 patache dan 3 frigate . Dia membawa 5.000 orang, 2.000 di antaranya tentara Spanyol, juga 500 tentara bayaran Jepang. Armada itu dipersenjatai 300 meriam dan 56 ton bubuk mesiu. “Kapal utamanya adalah La Salvadora (2.000 ton); San Marcos (1.700 ton); San Juan Bautista dan Espiritu Santo (masing-masing 1.300 ton); San Miguel dan San Felipe (800 ton); Nuestra Senora de Guadalupe dan Santiago (700 ton); San Andres (500 ton); dan yang paling kecil, San Lorenco (400 ton),” tercantum dalam laporan Juan de Rivera dan Valerio de Ledesma, dimuat di The Philippine Islands1493-1898: Volume XIX, 1620-1621 suntingan Emma Helen Blair. De Silva memutuskan berangkat. Tujuannya tidak langsung ke Jawa atau Maluku, tetapi Malaka, berharap untuk bertemu armada Portugis yang tak ada kabarnya. Ke Manakah Armada Portugis? Ternyata, s udah hancur lebur di Malaka. Satu kapal hancur ketika armada itu tak sengaja bertemu dengan pasukan Aceh yang tengah menyerbu Malaka pada September 1615. Sisanya diserang mendadak oleh pasukan Belanda; satu kapal direbut, dan dua sisanya dibakar oleh awaknya sendiri. Pada 25 Februari 1616, de Silva tiba di Malaka. Barulah dia mengetahui bahwa armada Portugis yang dinantinya sudah binasa. De Silva, yang tengah sakit keras, dan armadanya pun luntang-lantung. Dia akhirnya meninggal pada 19 April 1616. Tanpa pemimpin, armada itu memutuskan pulang ke Manila. Pun setibanya di sana, banyak dari awaknya yang tewas karena wabah penyakit. Ekspedisi itu berakhir dengan tangan hampa. “Armada Spanyol dan Portugis tidak pernah bertemu. Armada Spanyol yang dibanggakan itu tidak pernah pula bertempur dengan musuh. Penyakit merongrong awaknya tiap hari. Beberapa sumber menyebut korbannya ratusan, menyalahkan cuaca buruk dan air yang tidak bersih sebagai penyebabnya,” tulis Peter Borschberg. Setelahnya, Belanda kian menantang dominasi Spanyol-Portugis. Selain berhasil menguasai Maluku dari Portugis, Belanda juga sempat mengepung Manila kembali. Pengaruh dagang Spanyol-Portugis di Nusantara pun kian terkikis, sebelum akhirnya benar-benar lenyap dan digantikan oleh Belanda di abad ke-18 dan 19.

PADA 3 Juli 1945, Prof. dr. Achmad Mochtar, direktur Indonesia pertama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dieksekusi mati Jepang. Dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ilmuwan-ilmuwan lembaga Eijkman yang ditahan Kempeitei (polisi rahasia Jepang) atas tuduhan sabotase vaksin TCD (Typhus Cholera Dysentery) buatan Eijkman dengan kuman tetanus. Naas bermula ketika ratusan romusha (pekerja paksa) di Klender, Jakarta Timur, tewas mendadak setelah petugas kesehatan Jepang menyuntik mereka dengan vaksin tersebut. Achmad Mochtar dituduh sebagai pelakunya, dan dia memutuskan mengaku untuk menyelamatkan nyawa kolega-koleganya di Lembaga Eijkman yang juga diancam hukuman mati. Achmad Mochtar kemudian dihukum pancung oleh Jepang. Pada 2010 makam Achmad Mochtar ditemukan, dan penyelidikan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Buku mengenai Achmad Mochtar, War Crimes in Japan-Occupied Indonesia: A Case by Medicine karya J. Kevin Baird dan Sangkot Marzuki, yang mengulas kejadian di atas, diluncurkan sore tadi (3/7) di kawasan Ereveld, Ancol, Jakarta Utara, bertepatan dengan peringatan 70 tahun kematiannya. “Kisah tentang Prof. Achmad Mochtar merupakan drama kemanusiaan yang terjadi dalam kurun waktu yang amat bersejarah untuk Indonesia, dan terjalin dari berbagai peristiwa militer dan politik pada periode 1942-1945,” ujar Sangkot Marzuki. Acara dibuka oleh sambutan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Budhi M. Suyitno. Dilanjutkan pengantar oleh Sangkot Marzuki. Pembacaan pertama buku dilakukan oleh J. Kevin Baird dan Ratna Mulia Darmawan. Ditambah pula pentingnya refleksi sejarah para ilmuwan oleh JJ Rizal. AIPI mendukung diungkapnya kisah mengenai pengorbanan Achmad Mochtar untuk meluruskan sejarah perang dan merehabilitasi para korban. Pasalnya, penggunaan senjata biologis seperti virus, bakteri, atau vaksin dalam perang bisa menimbulkan dampak yang kompleks. “Selama 70 tahun ini belum pernah terungkap.  Kita harus mengakui bahwa ada korban yang sekian lama tersia-sia, yaitu 900 romusha dan ilmuwan terkemuka pada zamannya,” ujar Suyitno. Sejarah mengenai Achmad Mochtar harus diungkap. Terlebih karena tuduhan terhadap Achmad Mochtar menjadikan romusha di Klender sebagai kelinci percobaan dinilainya sangat keji. “Padahal sebenarnya dia tidak pernah terlibat, melainkan seorang dokter dengan prestasi intelektual cemerlang dan bagian dari barisan pejuang,” tutur Rizal.

HENDRIK Freerk Tillema, seorang apoteker Belanda, tiba di Semarang pada awal abad ke-20. Dia bekerja pada Samarangsche Apotheek. Tiga tahun kemudian, dia berkesempatan keliling Semarang demi memenuhi hasratnya terhadap perbaikan kesehatan. Dia kaget melihat keadaan kampung-kampung di Semarang. “Banyak yang perlu dikerjakan di kota Indonesia. Semuanya benar-benar masih harus diperbaiki, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, penerangan kampung, sanitasi, penataan daerah padat, perbaikan perumahan umumnya, saluran tanah, pembuangan kotoran, pengawasan kebersihan makanan, tidak ada satupun yang layak,” tulis Tillema dalam Kromoblanda: On the Question of Living Condition in Kromo’s Vast Country , dikutip Amir Karamoy dalam “Program Perbaikan Kampung : Antara Harapan dan Kenyataan” termuat di Prisma , No. 6, 1984. Menurut James L. Coban, kampung berbeda dari desa. “Desa berupa wilayah dengan pertanian dan lahan kosong, sedangkan kampung sebuah permukiman tanpa pertanian dan lahan kosong yang biasa berada di sekitar pinggiran atau dalam kota,” tulis Coban dalam “Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang (1905-1940)” termuat di Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1974. Kemunculan kampung di kota bermula dari Regeeringsreglements 1854. Isi peraturan berupa pemisahan ras menjadi tiga, sesuai dengan tingkatannya: Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Segregasi berdampak pada kebijakan pemukiman penduduk kota. “Segregasi ras secara fisik diterapkan dalam permukiman mereka yang sengaja dipisah-pisah dan tidak boleh membaur,” tulis Purnawan Basundoro dalam Pengantar Sejarah Kota . Hak-hak istimewa Gubernur Jenderal ( exorbitante rechten ) memperkuat kebijakan memukimkan penduduk berdasarkan ras. Orang Eropa dan sejumlah Timur Asing mukim di wilayah sehat dengan limpahan fasilitas seperti pagar, sanitasi, jalan, dan rumah permanen. Sebaliknya, Bumiputera menempati wilayah rawan penyakit. Tanpa fasilitas penunjang pula. Misalnya di Batavia, mereka bermukim di kota Inten. Memasuki awal abad ke-20, kepadatan penduduk kampung-kampung di kota mulai bertambah. “Migrasi urban mengubah banyak hal di kampung-kampung. Mereka menjadi daerah padat dan meluas,” tulis WF Wertheim dan The Siauw Giap dalam “Social Change in Java, 1900-1930” termuat di Jurnal Pacific Affairs Vol. 35, No. 3. Para migran di Semarang, Surabaya, dan Batavia memilih tinggal di kampung-kampung dekat dari pelabuhan. Mereka memandang pelabuhan sebagai tempat bekerja paling pas untuk mereka : dekat, tak mensyaratkan pendidikan tinggi, dan tak perlu keluar ongkos transportasi. Kondisi lingkungan bukan prioritas mereka. “Mereka tak mempersoalkan lingkungan tak higienis dan justru menerimanya sebagai fakta kehidupan,” tulis Freek Colombijn dalam Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indonesia 1930-1960 . Sebagian besar penduduk kampung berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Mereka hanya berpikir bagaimanya menyambung hidup. Tanpa merasa ada diskriminasi kebijakan pemukiman oleh pemerintah kolonial. Akibatnya pemerintah kolonial berada di atas angin dan makin mengabaikan lingkungan mereka. “Semua faktor itu berhubungan dengan kurangnya kekuatan penghuni kampung pada masa kolonial. Kekuatan terletak pada pemilik modal keuangan, sosial, dan politik,” tulis Freek Colombijn. Di mata pemerintah kolonial dan orang Eropa, kampung perwujudan dari bumiputera : miskin, terbelakang, dan tak beradab. Kampung menjadi penegas gagasan hegemonik kolonial bahwa orang Eropa kuat, sedangkan bumiputera lemah. Uniknya, gagasan ini menjadi mentah ketika ada orang Eropa tinggal di kampung. Orang Eropa menyebut mereka afglijden naar de kampong (terpeleset ke kampung), sedangkan Bumiputera memanggil mereka Belanda Kesasar . Mengetahui ada sejumlah orang Eropa bermukim di kampung, pemerintah kolonial resah. Mereka mulai berusaha memperbaiki kondisi kampung. Dan muncul pula seorang tokoh bumiputera bernama Hoesni Thamrin. Dia anggota Voolksraad (Dewan Rakyat) dan Gemeente Raad (Dewan Kota). Dia memperjuangkan perbaikan kampung. Akhirnya pada 1920, pemerintah kolonial membuat kebijakan kampongverbetering untuk mengubah wajah kampung agar tak lagi kumuh dan sumpek.

SEMENJAK mengenal komunisme, Takeda Rintaro jarang masuk kelas meski sering muncul di kampus. Ketimbang mengikuti perkuliahan, mahasiswa jurusan Sastra Prancis Universitas Tokyo itu lebih aktif memimpin dan menghidupkan kelompok studi Marxist. Kala itu, tahun 1926, gerakan dan pemikiran komunisme berkembang pesat di Jepang. Aksi protes buruh dan tani yang sedang marak mendapat dukungan mahasiswa. Dua tahun berselang, pemuda kelahiran Osaka, 9 Mei 1904 itu, kian radikal. Selain memimpin gerakan mahasiswa, dia mulai terlibat mengorganisasi gerakan buruh. Di sela aktivitasnya di lapangan pergerakan, Takeda rajin menulis. Cerpennya dimuat sejumlah media. Karyanya memihak kaum buruh dan tani. Salah satu cerpennya yang terkenal, Nihon Sanmon Opera , mengkritik keras kesenjangan sosial dan getirnya kehidupan rakyat jelata. Karena karya-karyanya, nama Takeda popular dan dijuluki sastrawan proletar. Pada 1929, usai menghadiri upacara pemakaman seorang tokoh gerakan buruh yang dibunuh kaum ultranasionalis, Takeda ditangkap polisi. Meski ayahnya polisi, dia tetap menghuni hotel prodeo selama sebulan. Pada 1936, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang dinilai Takeda membatasi kebebasan berkarya. Kelompok sastrawan pecah dua. Sebagian mendukung pemerintah. Takeda ada di kubu para pembangkang. Bersama kawan-kawan sepaham, Takeda menerbitkan majalah Jinmin Bunko (Pustaka Rakyat). “Majalah yang didirikan Takeda Rintaro tersebut melawan kelompok sastrawan sayap kanan,” tulis Kato Suichi, dalam A Sheep’s Song: A Writer’s Reminiscences of Japan and The World . Di samping Takeda, majalah itu dikelola sastrawan kiri terkemuka lainnya: Takami Jun, Honjo Mutsuo, Tamuro Taijiro, Enchi Fumiko, dan Tamiya Torahiko. Jinmin Bunko hanya berumur dua tahun. Tekanan pemerintah memaksa majalah itu tutup pada 1938. Takeda kembali menjadi penulis lepas untuk beberapa majalah. Perang Dunia II berkecamuk. Beralaskan Undang-Undang Penugasan Warga Negara untuk Tugas Negara yang disahkan pada Juli 1939, pemerintah Jepang merekrut banyak sastrawan untuk kepentingan propaganda perang Asia Timur Raya. Tak peduli dari kubu sayap kanan maupun sayap kiri.  “Kritikus progresif Nakazima Kenzo dikirim ke Malaya... kritikus sayap kiri Shimizu Ikutaro dan novelis komunis Takami Jun dikirim ke Burma; Oya Soichi yang progresif dan Takeda Rintaro yang radikal dikirim ke Jawa,” tulis Donald Keene dalam “Japanese Writers and The Greater East Asia War,” The Journal of AsianStudies , Vol. 23, 2 Februari 1964. Menurut Mery Kharismawati, peneliti Kajian Wilayah Jepang di Universitas Indonesia,Takeda Rintaro direkrut divisi propaganda Angkatan Darat pada November 1941. Dia sempat mengikuti latihan militer. “Sebelum berangkat, dia (Takeda) sempat bergurau dengan kawan-kawannya, ‘bagus deh. Orang yang terlibat dalam Pustaka Rakyat jadi selamat’. Artinya tidak ada lagi ancaman ditangkap polisi atas tuduhan menyebarkan paham sosialisme,” ujar Mery. Kapal yang ditumpangi Takeda mendarat di Banten pada 1 Maret 1942. Mula-mula dia keliling Jawa-Bali memutar film propaganda, kemudian menjadi direktur Prinsen Park –kini, Lokasari di Mangga Besar, Jakarta. Semasa pendudukan Jepang, taman hiburan rakyat itu bernama Rakuntenchi. Untuk memompa semangat Perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan Jepangmendirikan Keimin Bunka Shidousho (Pusat Kebudayaan) di Jakarta pada 1 April 1943. Takeda yang ditunjuk memimpin bidang kesusastraan mengorganisasi kelompok sastrawan angkatan Pujangga Baru. Dia memilih Armjn Pane menjadi wakilnya. Usmar Ismail, Rosihan Anwar, Inu Kertapati, Amal Hamzah, Sutomo Djauhar Arifin, HB Jassin, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Chairil Anwar adalah nama-nama yang kerap hadir mengikuti diskusi berkala dan malam deklamasi yang digelar lembaga tersebut. Dalam buku Wartawan dengan Aneka Citra , Rosihan Anwar menceritakan bahwa puisi “Aku” karya Chairil yang legendaris itu lahir di sana. Menurut Rosihan, ketika kali pertama dibacakan puisi itu berjudul “Semangat.” Pada Januari 1944, Takeda dipulangkan ke Jepang. Akhir tahun 1944, dia menerbitkan buku Jawa Sarasa, kumpulan esei tentang pengalamannya selama bertugas di Jawa. Dia meninggal dunia karena penyakit lever pada 31 Maret 1946.

PARA pendiri bangsa, Sukarno, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan Amir Sjarifuddin, pernah memakai celana pendek pada suatu kesempatan. Tujuannya ada yang untuk propaganda, penyamaran, kebiasaan, atau mungkin darurat karena yang ada cuma celana pendek. Dalam Mencari Demokrasi , sejarawan Benedict Anderson mengomentari kesederhanaan para pendiri bangsa: “Perdana menteri masih pakai celana pendek dan orang tidak merasa itu aneh. Kalau melihat baju orang pemerintah, menteri-menteri pada jaman revolusi, itu seperti orang biasa di jalan-jalan.” Sukarno Sukarno memakai celana pendek pada masa pendudukan Jepang. Tujuannya sebagai propaganda agar rakyat mau menjadi romusha untuk membangun berbagai proyek Jepang. Pada awal 1944, menurut Fatmawati, Sukarno selama beberapa hari pergi ke Curug, Tangerang, untuk kinrohoshi (kerja bakti) membuat lapangan terbang baru. “Dengan mengenakan celana pendek dari kain khaki warna kuning, memakai topi lakan yang daunnya dilipat ke atas, mengunjuk dengan gagah sambil memberi aba-aba memimpin pekerjaan mengeluarkan batu dan pasir dari dasar sungai,” tulis Syamsu Hadi dalam Fatmawati Soekarno, Ibu Negara . Menurut Aiko Kurasawa dalam Mobilisasi dan Kontrol , foto-foto Sukarno yang sedang melakukan kerja kasar berkali-kali muncul di koran dan majalah. Dia mengenakan celana pendek dan pita lengan dengan nomor romusha 970, persis seperti romusha biasa. Dia ditampilkan saat mengangkat karung pasir yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Tan Malaka Pada 1943, Tan Malaka yang sedang menyamar dengan nama Ilyas Husein, bekerja sebagai kerani di pertambangan batu bara di Bayah, Banten Selatan. Menurut Harry Poeze dalam Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik: 1925-1945 , salah satu cara untuk menutupi penyamarannya, Tan selalu berpakaian celana pendek, kemeja dengan leher terbuka, kaus panjang, helm khusus untuk daerah tropis, dan sebuah tongkat untuk jalan. Tan masih mengenakan setelan semacam itu sampai Indonesia merdeka. Poeze mengidentifikasi sebuah foto Tan Malaka dengan setelan tersebut berjalan bersama Sukarno serta para pemuda untuk rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. Sutan Sjahrir Abdul Halim, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), mengingat kebiasaan Sutan Sjahrir memakai celana pendek. “Sjahrir, pakai celana pendek, sebagai ketua Badan Pekerja, ada arloji besar dikantongnya,” kata Halim sambil tertawa dalam Di Antara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan Dr. Abdul Halim, 1942-1950 . Dalam tulisan lain, Halim juga ingat, “Pada suatu hari setelah sidang Badan Pekerja selesai, saya pulang terlambat bersama Bung Sjahrir; kira-kira pukul lima petang, menuju ke mobil ketua Badan Pekerja. Sjahrir pada waktu itu masih memakai celana pendek,” tulis Halim dalam Mengenang Sjahrir. Ketika ditunjuk menjadi formatur kabinet, Sjahrir sibuk mencari orang untuk mengisi posisi menteri dalam kabinetnya. Menurut Ajip Rosidi dalam biografi Sjafruddin Prawirangegara Lebih Takut Kepada Allah swt: Sebuah Biografi , memakai celana pendek dan naik sepeda, Sjahrir menemui Sjafruddin Prawiranegara di dekat stasiun Pegangsaan dan menawarinya jabatan menteri keuangan. Namun, Sjafruddin menolak karena merasa belum pantas. Sjahrir pun mengangkat Soenario Kolopaking sebagai menteri keuangan. Amir Sjarifuddin Pada 4 Oktober 1945, kabinet pertama Republik Indonesia berpose untuk media massa asing di halaman rumah Sukarno, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Menurut Yudhi Soerjoatmodjo dalam IPPHOS Remastered , Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, yang baru dua hari keluar dari penjara Jepang, mengenakan jas kedodoran, celana pendek, sambil merokok. Setelah pose tersebut, para juruwarta asing mengajukan pertanyaan kepada Sukarno-Hatta yang duduk dikeliling para menterinya, termasuk Amir Sjarafuddin. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “petite histoire” Indonesia Volume 3, menyebut Amir Sjarifuddin yang tidak banyak bicara itu “memakai celana pendek dengan kaus kaki panjang mirip gaya uniform bush-shirt Marsekal Lord Wavell yang pernah sebentar bermarkas di Bandung sebagai Panglima Tentara Sekutu sebelum tentara Dai Nippon mendarat di pantai Pulau Jawa.” Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, memakai jas kedodoran, celana pendek, sambil merokok, berpose bersama presiden Sukarno, wakil presiden Mohammad Hatta, dan para menteri kabinet pertama Republik Indonesia di halaman rumah Sukarno, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada 4 Oktober 1945.

KAPAL nelayan Inggris Hackness menjala ikan di perairan Islandia. Kapal patroli laut Islandia Thor mendekat dan memerintahkan kapal itu mengangkat jala dan pergi. Perintah itu tak digubris Hackness ; tetap berlayar sambil menjala ikan dan baru berhenti setelah beberapa tembakan peringatan. Tak lama fregat HMS Russell tiba dan memerintahkan Thor menyingkir. Thor tak gentar, bahkan terus mendekati Hackness sambil melontarkan tembakan. Kapten fregat Inggris mengancam bakal menenggelamkan Thor jika tembakan mengenai Hackness . Insiden di perairan Islandia itu terjadi pada Rabu, 12 November 1958. Kala itu, Inggris dan Islandia berkonflik yang dikenal dengan Perang Cod (Cod Wars). Penyebabnya, sengketa perairan sejak 1950-an. Sejak pengujung abad ke-19, seiring munculnya kapal uap, perairan Islandia yang masuk kawasan Atlantik Utara menjadi tujuan kapal-kapal nelayan dari berbagai negara, termasuk Inggris, untuk mendapatkan ikan cod. “Armada (Inggris, red ) tersebut berkontribusi terhadap over-fishing di wilayah tersebut dan mengancam stok ikan yang ada,” tulis Oliver Bennett dalam parliament.uk, 21 Desember 2012. Setelah merdeka dari Denmark, Islandia mengesahkan UU Maritim pada 1948 untuk mengamankan kekayaan lautnya. Perekonomian Islandia memang bergantung pada sektor perikanan. Hingga 1956, lebih dari 90 persen ekspor berasal dari perikanan. Keberhasilan Norwegia mempertahankan klaim garis teritorial lautnya menginspirasi Islandia untuk melakukan hal serupa. Pada 1952, Islandia memperpanjang garis laut teritorialnya dari tiga mil menjadi empat mil. Karena separuh dari suplai ikan lautnya berasal dari perairan Islandia, pemerintah Inggris melancarkan protes. Bahkan Inggris membalas dengan melarang kapal-kapal nelayan Islandia berlayar ke perairannya. Kedua negara lalu menempuh jalur diplomasi dan membawa sengketa laut itu ke European Economic Community (EEC) pada 1956, yang dimenangkan Islandia. Tak lama setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1958, Islandia kembali memperpanjang garis lautnya menjadi 12 mil. Tindakan Islandia ini menjadi dalih Inggris untuk melancarkan Operation Whippet dengan mengerahkan kapal-kapal perang yang tergabung dalam Fishery Protection Squadron. “Operasi itu bertujuan untuk mencegah penangkapan atas kapal ikan Inggris dan membebaskan mereka jika tertangkap, tetapi tidak dengan menggunakan tembakan kecuali Islandia melakukannya lebih dulu,” tulis Gudni Johannesson dalam Troubled Waters: Cod War, Fishing Disputes, and Britain’s Fight for the Freedom of the High Seas, 1948-1964 . Operasi yang juga dikenal sebagai “gunboat diplomacy” itu resmi berjalan pada 1 September 1958, bersamaan dengan keputusan Islandia memperpanjang batas laut teritorialnya. Sehari setelah itu, kapal penjaga pantai Islandia Thor menawan pukat nelayan Inggris Northern Foam . Upaya itu sia-sia karena kapal perang Inggris Eastbourne turun tangan. Penduduk Islandia pun mendemo Kedubes Inggris di Reykjavik. Pada 4 September mereka menggalang solidaritas antarbangsa untuk memperjuangkan hak lautnya. Upaya tersebut berhasil, China memperpanjang garis laut teritorialnya tak lama setelah itu. Sejak itu, kapal patroli penjaga pantai Islandia kian aktif mengamankan lautnya. Selain memberi tembakan peringatan, mereka kerap menawan kapal nelayan Inggris, mengacaukan sinyal komunikasi ( jamming ) kapal perang Inggris, bahkan menabrakkan kapal patrolinya ke kapal perang Inggris yang melanggar batas perairan lautnya. AS mencoba menengahi konflik kedua sekutunya di NATO itu. “Hal itu terkait, sekalipun berlainan, dengan Perang Dingin mengingat Islandia menggunakan pangkalan udara Keflavik yang penting dan strategis untuk menekan Amerika Serikat terkait masalah ini,” tulis Nial Barr, “The Cold War and Beyond”, termuat dalam A Military History of Scotland karya Edward M. Spiers dan Jeremy A. Crang. Bagi AS, Keflavik, tempat pangkalan NATO di Islandia, merupakan salah satu benteng terpenting dari serbuan komunis. Tanpa perhatian lebih kepada pemerintah Islandia, sangat mungkin negeri itu berpaling ke blok Timur. Terlebih Islandia sebelumnya sempat mengancam AS akan memperbarui perjanjian perikanannya dengan Moskow pada musim semi 1957 –ancaman itu ikut menyebabkan keluarnya kucuran bantuan AS. Meski dibawa ke UNCLOS pada 1960, Perang Cod tak mendapatkan solusi pemecahan. Baik Islandia maupun Inggris bersikukuh pada pandangan masing-masing. Perang tersebut berakhir pada 1976 setelah Inggris, atas tekanan AS, mengakui batas laut teritorial Islandia sejauh 12 mil.