Hasil pencarian

BAIK Iran maupun Amerika Serikat (AS), keduanya sama-sama mengklaim kemenangan pasca-disepakatinya gencatan senjata selama dua pekan pada Rabu (8/4/2026). Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sesumbar mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran setelah sebelumya, 2 April 2026, serangan AS menghancurkan Jembatan Karaj B1 di Alborz. “Hari Selasa (7 April, red.) akan jadi Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan, semua jadi satu di Iran. Tidak akan ada hari itu!!! Buka selat sialan itu (Selat Hormuz), dasar para bajingan gila, atau kalian akan hidup di Neraka – LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah. Presiden DONALD J. TRUMP”, kata Presiden Trump di akun media sosial Truth, @realDonaldTrump, 5 April 2026. Pada 2 April, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga melancarkan retorika serupa pasca-menyerang Jembatan Karaj B1. Katanya, AS siap membuat Iran kembali ke zaman batu. Namun, bukannya gentar, Iran justru nge-troll (meledek) balik ancaman-ancaman vulgar AS melalui mesin-mesin propagandanya. Baik via media massa maupun akun-akun media sosial kedutaannya di beberapa negara.

KENDATI sekarang sudah langka, peternakan sapi di Jakarta Selatan masih tetap ada terutama di daerah Mampang Prapatan dan sekitarnya. Peternak-peternak itu menjadi “benteng” terakhir dari tradisi-ekonomi penduduk yang telah lama eksis di sana. Selatan Jakarta (ommelanden) adalah daerah potensial untuk berternak sapi penghasil susu di era Hindia Belanda. Potensi itu pun dimanfaatkan dengan baik hingga wilayah yang kini berndama Jakarta Selatan itu menjadi penghasil susu segar (melkboer). Pada dekade 1920-an, daerah tersebut telah menjadi sentra bisnis susu segar. Pesaing terbesar susu murni hanyalah adalah susu kaleng impor. Sebagaimana diberitakan De West tanggal 19 Februari 1926, susu segar di pasaran punya harga terendah 50 sen tiap liternya. Harga tertingginya 60-70 sen untuk tiap liter. Susu-susu itu dijual dalam kemasan botol kaca. Dari peternakan, harga susu sekitar 25 hingga 33 sen per botol. Susu-susu itu lalu dijual lagi dari rumah ke rumah orang-orang kaya Belanda di Batavia.

BANJIR darah melanda Tangerang pada 3 Juni 1946. Orang-orang Tionghoa yang disebut Cina Benteng jadi sasaran amuk warga pribumi. Mereka dibantai tanpa pandang bulu, entah itu laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Rumah-rumah milik orang Tionghoa dijarah lalu dibakar. Orang-orang Tionghoa Tangerang mengenangnya sebagai “Peristiwa Dunia Kiamat”. “Warga Indonesia membunuh sekitar 1.000 pria, wanita, dan anak-anak Tionghoa yang meninggalkan distrik Tangerang, sekitar 30 kilometer sebelah barat Batavia,” lansir Algemen Handelsblad, 5 Juni 1946. Menurut laporan Palang Merah Tionghoa Jang Seng Ie di Jakarta, sebanyak 653 orang Tionghoa dibunuh di Tangerang dan sekitarnya, termasuk 136 wanita dan 36 anak-anak. Sebanyak 1.268 rumah dibakar dan 236 lainnya rusak.

“PEMILU tanpa kedaulatan.” Begitulah tajuk yang diungkit analis politik dan jurnalis Palestina, Mariam Barghouti, dalam opininya di Al Jazeera, 25 April 2026, “Elections without sovereignty: What Palestine’s local vote represents”, untuk mengomentari pemilu di di Palestina pada 25 April lalu. Di tengah masifnya pembersihan etnis dalam rangka ekspansi pemukiman zionis Israel di Tepi Barat dan masih berlangsungnya genosida di Jalur Gaza, Kementerian Pemerintahan Lokal menggelar pemilu lokal. Pemilunya dihelat untuk memilih 4.097 anggota dewan di 403 otoritas distrik lokal Palestina, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza, meski kemudian satu-satunya tempat pemilihan yang bisa dibuka di Jalur Gaza hanya berada di Deir el-Balah. “Pemungutan suara dilakukan di segenap daerah pendudukan Tepi Barat, namun di Gaza hanya terbatas di satu kota: Deir el-Balah, menguak betapa terpecahnya lanskap politik dan geografi yang harus dialami warga Palestina. Konteks pemilu ini dasarnya tidaklah demokratis, bukan karena mereka tak bisa menggelar pemilu, melainkan warga Palestina berada di bawah kekuatan opresif yang bukan kemauan mereka,” tulis Mariam Barghouti.

15 APRIL 1923 adalah hari penting dalam sejarah medis. Di hari itu, untuk pertama kalinya insulin dijual secara bebas dan dapat diakses oleh dunia. Peristiwa ini sering dianggap sebagai momen historis yang dramatis, karena memberikan harapan hidup bagi penderita penyakit diabetes. Saat itu diabetes dianggap sebagai penyakit fatal dan mengancam jiwa. Penanganan yang tersedia bukan bertujuan untuk mengobati, melainkan hanya memperlambat kematian. Penanganan "medis" ini pun hanyalah diet super ketat yang hanya membolehkan pasien mengonsumsi kalori dalam jumlah sangat sedikit, seringkali tanpa asupan karbohidrat. Akibatnya, sebagian besar penderita diabetes mengalami malnutrisi. Tubuh mereka kurus kering dan tak bisa hidup normal. Pasien anak-anak, terutama yang mengidap diabetes tipe 1, hanya punya harapan hidup beberapa bulan.

BERPISAH dengan keluarga merupakan hal tidak enak dan berat. Hal itulah yang dialami serdadu Kompi 2 Batalyon Infanteri ke-2 KNIL yang bertempat di Meester Cornelis (kini Jatinegara). Kompi tersebut berisikan orang-orang Ambon. Di dalam kompi tersebut terdapat sersan senior yang menjadi pemuka agama bernama Pieter Muskita. Oleh kebanyakan serdadu Ambon, dia dipanggil Bapa Kompi. Suatu hari sekitar tahun 1941, jelang pendaratan tentara Jepang, batalyon tersebut hendak dikirim ke Tarakan. Para serdadu Ambon itu pun harus meninggalkan keluarga mereka. Lantaran tahu Tarakan adalah garis depan, mereka merasa akan menuju kematian. Maka, di antara anggota kompi meminta agar diperbolehkan mengevakuasi keluarga mereka ke Maluku. Namun, permintaan itu ditolak. “Karena protes dan ketidakpuasan, selusin tentara menarik diri dari absensi. Menurut manajemen, mereka melakukan tindak pidana desersi. Ketika orang-orang tersebut melaporkan diri kembali ke kompi, hukuman sangat berat menanti mereka. Selain itu, seluruh anggota kompi juga menerima hukuman disiplin kolektif,” aku Joost alias Jozef Muskita, anak Bapa Kompi tersebut, seperti dicatat Benjamin Bouman dalam Van Driekleur tot Rood-Wit: De Indonesische Officieren uit het KNIL 1900-1950.

KUMI Malende senang bukan kepalang. Masa kelam mengerikan di bawah kekuasaan Jepang, yang dialaminya bersama ribuan eks serdadu tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) lain, telah lewat. Tak hanya nyawanya selamat –hal yang tak didapatkan ribuan tawanan lain yang tewas, Kumi juga kembali bisa mendapatkan pemasukan rutin dari gaji pensiunan KNIL-nya. Namun usai mengurus uang pensiunannya, dalam perjalanan pulang Kumi justru dicegat segerombolan pemuda. Kumi tak pernah terpikir bakal mengalami hal itu. Sebab, hidupnya sebagai serdadu KNIL di zaman kolonial Belanda termasuk enak. Seperti juga kebanyakan orang biasa di zaman Hindia Belanda, Kumi menganggap pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah negara yang berkuasa sah di Nusantara. Kebanyakan dari mereka tak terpikir akan kemerdekaan bangsa Indonesia, hanya kaum pergerakan yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Bekerja kepada pemerintah kolonial sebagai pegawai negeri atau tentara KNIL kala itu sama saja seperti jadi PNS dan TNI saat ini.

MASIH pukul 10 pagi. “Salon Mami Yulie” di Cilandak, Jakarta Selatan, belum kedatangan tamu. Ruangan salon kelihatan sempit. Peralatan salon memenuhi ruangan. Foto dan piagam penghargaan tergantung rapi di tiap sudut tembok. Tiga foto berlatar kota-kota di Prancis. Keterangan foto bertuliskan “Festival Film Duoarnenez Prancis 2014”. Yulianus Rettoblaut, 54 tahun, pemilik “Salon Mami Yulie”, menceritakan kisah di balik tiga foto berlatar kota di Prancis. “Aku ke Prancis untuk berbicara bagaimana tentang kehidupan waria di Indonesia,” kata Mami Yulie, panggilan karib Yulianus. Mami Yulie seorang waria sekaligus pembela hak-hak waria. Dia berpakaian perempuan dalam keseharian. Dia juga memperjuangkan hak-hak dasar waria sebagai warga negara: hak bekerja, berpolitik praktis, mendapat pendidikan, dan menerima jaminan kesehatan.

REPUBLIK Indonesia bersiap memiliki ibukota baru: dari Jakarta pindah ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rencana perpindahan pusat pemerintahan ini telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain dari APBD, skema pendanaannya akan melibatkan pihak swasta. Di zaman kolonial, perpindahan ibukota juga lazim terjadi. Pada 1 Maret 1887, pemerintah kolonial memindahkan ibukota Karesidenan Sumatra Timur dari Bengkalis ke Medan. Perpindahan ini tidak terlepas dari pertumbuhan kawasan Medan yang pesat secara ekonomi. Sebelum menjadi kota, Medan hanyalah suatu kampung dalam Kerajaan Melayu Deli. Letaknya diapit oleh Sungai Deli dan Sungai Babura. Sejak 1869, kampung Medan dibangun oleh pengusaha Belanda untuk lahan penanaman tembakau. Pelopornya adalah Jacobus Nienhuys.

TERCIDUKNYA artis beken berinisial VA kembali menguak tabir prostitusi yang melibatkan artis. Angka transaksinya mencengangkan: 80 juta rupiah. Kabar ini lantas viral dan jadi perbincangan. Dari masa ke masa, faktor ekonomi (uang) selalu memainkan peran utama dalam bisnis esek-esek macam ini. Di kalangan selebritas, gaya hidup yang serba glamor menuntutnya agar terus eksis. Dan ini perlu biaya tinggi. Tidak heran keputusan untuk melacurkan diri jadi opsi. Apalagi di zaman sekarang, semakin majunya teknologi informasi, memungkinkan bisnis prostitusi dilakukan secara daring. Bila sudah berususan dengan hukum, kaum perempuanlah yang paling merasakan nahasnya. Kembali ke masa silam, fenomena yang hampir serupa juga pernah mewarnai kehidupan masyarakat perkebunan di tanah Deli, Sumatera Timur. Prostitusi awalnya diperkenalkan sebagai solusi persoalan sosial di perkebunan. Seiring waktu, ia menjadi bisnis hitam yang mengeksploitasi perempuan.

AWAL bulan menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu kuli kontrak perkebunan tembakau Deli. Masa gajian berarti akan segera tiba. Pihak perkebunan biasanya menyuguhi para kuli dengan serangkaian hiburan semisal pertunjukan wayang atau teater Tionghoa. Rombongan khusus dari Malaka atas biaya perusahaan perkebunan sengaja didatangkan. Itu adalah pesta besar ala masyarakat perkebunan Deli. “Yang jauh lebih penting untuk mengurangi kebosanan dibandingkan dengan pesta-pesta khusus itu adalah permainan judi,” ungkap Jan Breman dalam Menjinakkan Sang Kuli. “Hiburan inipun secara resmi dibatasi hanya untuk masa lumbung (masa panen), dan untuk itu disediakan bangsal khusus.” Menurut Breman, para majikan mempersukar kebebasan para kuli bergerak di luar perkebunan. Permintaan cuti tak pernah dikabulkan untuk mencegah kuli melarikan diri. Dengan demikian, hiburan pun hanya dapat dilangsungkan di perkebunan. Judi dadu merupakan salah satu hiburan yang begitu digemari kaum kuli Deli.

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi sorotan belakangan ini. Bagi pemerintah, perizinan TKA perlu dipermudah guna memperlancar dan meningkatkan investasi. Sebaliknya, kubu oposisi menganggap kebijakan ini kontraproduktif. Pemerintah dinilai terlalu longgar membuka ruang bagi pihak asing sehingga mempersempit daya saing tenaga kerja dalam negeri. Tenaga kerja asing dari Tiongkok disebut-sebut sebagai ancaman terbesar. Sebabnya, mayoritas pekerja asing di Indonesia berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Namun jika menilik sejarah, ekspansi orang-orang Tionghoa ke Nusantara sudah berlangsung sedari lama. Setidaknya, kedatangan mereka untuk mencari kerja secara masif terjejaki pada zaman kolonial di Perkebunan Tembakau Deli, Sumatera Timur. “Pujian yang sering diberikan orang, terutama mengenai kerajinan kuli Tiongkok, sebetulnya berlaku untuk para penanam tembakau ini. Mereka bekerja dengan sistem kontrak (borongan),” ujar Jan Breman dalam Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20.