SUARA mesinnya masih gahar. Manuver-manuvernya masih lincah. Tank tua M3A1 Stuart itu masih jadi momok buat pasukan TKR Resimen Magelang, Purwokerto, dan Banyumas bersama barisan rakyat. Namun, siang itu tank gaek yang dinamai “Alexander” itu tetap tak mampu melindungi serdadu Inggris yang telah terkepung pasukan republik. Fragmen klimaks Palagan Ambarawa (20 Oktober-15 Desember 1945) itu digambarkan secara kolosal dalam sebuah aksi teatrikal oleh TNI AD bekerjasama dengan komunitas Djokjakarta 45. Atraksi yang diikuti para reenactor dari Yogyakarta, Bekasi, Solo, Temanggung, hingga Palangkaraya itu diadakan di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Sabtu siang, 15 Desember 1945 dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika. Ribuan warga yang menyaksikannya dari pinggir lapangan kian merasakan sensasi pertempuran lewat beragam ledakan mercon sebagai efek pengeboman dari dua pesawat Grob G 120TP Skadron Pendidikan 101 TNI AU dari Lanud Adisucipto, Yogyakarta yang melakukan beberapa kali flypass di langit Ambarawa. Muasal Tank Stuart Light Tank M3A1 Stuart yang jadi “bintang” dalam aksi teatrikal itu merupakan koleksi Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikav) yang berada di bawah naungan Pusat Kesenjataan Kavaleri Komando Pendidikan dan Pelatihan (Pussenkav Kodiklat) TNI AD. Tank bernomor lambung 40-32 itu buatan Amerika Serikat (AS) semasa Perang Dunia II. “Ini tinggal satu-satunya yang masih jalan dan masih hidup. Dulu sebenarnya masih ada dua di Pusdikav. Yang satu dibawa ke Palembang untuk dibuat cagar (Monumen Perjuangan Rakyat Palembang),” terang Lettu (Kav) Muhidin, kepala kru tank, kepada Historia. Lettu (Kav) Muhidin (kanan) bersama dua kru Tank Stuart yang berada di bawah naungan Pusdikav TNI AD Light Tank M3 Stuart dibuat oleh American Car and Foundry Company (kini ACF Industries LLC) sejak 1941. Mengutip Samuel Zaloga dalam M3 & M5 Stuart Light Tank , namanya diambil dari seorang jenderal ternama Pasukan Konfederasi di masa Perang Saudara AS James Ewell Brown “Jeb” Stuart. Tank ringan ini juga diproduksi sebagai tank berawak pertama AS di PD II. Berdimensi lebar 2,29 meter, panjang 4,84 meter plus berbobot 15,2 ton, serta dilindungi “baju zirah” setebal 63,5 milimeter, tank empat awak ini tenaganya disuplai mesin tujuh silinder Continental W-670 berbahan bakar bensin. Untuk daya gempur, Stuart dibekali meriam M6 (37 milimeter) plus tiga senapan mesin Browning M1919A4. Di eranya, Tank Stuart jadi salah satu yang tergesit dengan kecepatan maksimal 58km/jam. Inggris sebagai salah satu sekutu utama AS mengkloning tank serupa dengan beberapa varian khusus untuk misi pengintaian (Stuart Reece tanpa meriam), Stuart Command, dan Stuart Kangaroo untuk markas radio berjalan, serta Stuart Artilery Tractor untuk keperluan zeni. Di front Eropa Barat dan Afrika Utara, Tank Stuart M3 dan “saudaranya” M5 jarang beraksi lantaran Sekutu lebih memilih Tank Sherman untuk menembus pertahanan Jerman Nazi dengan tank-tank beratnya. Stuart lebih diandalkan AS di front Pasifik untuk meladeni Jepang yang mayoritas ranpurnya juga tank ringan macam Ha-Go dan Chi-Ha. Di Indonesia, Stuart masuk awalnya dibawa Inggris dan Belanda. Operasi-operasi militer keduanya acap memicu pertempuran besar, baik di Surabaya (Pertempuran 10 November), Bekasi (Pertempuran Sasak Kapuk 29 November dan Bekasi Lautan Api 13 Desember), Sukabumi (Pertempuran Bojongkokosan 9 Desember), maupun Ambarawa (Palagan Ambarawa 15 Desember). Dalam era revolusi itu pula sejumlah Stuart berpindahtangan ke pihak Indonesia. “Perebutan situasional (pertempuran) saja. Resminya semua hibah (Februari 1950),” kata pengamat alutsista Haryo Adjie Nogo Seno saat dihubungi Historia. Pemimpin Redaksi Indomiliter .com dan penulis Monster Tempur Kavaleri Indonesia itu juga mencatat, di bawah TNI AD, Tank Stuart warisan Belanda itu dijadikan kekuatan pengawal infantri dalam sejumlah operasi militer sejak hibah dari KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) pada Februari 1950. Seperti, operasi penumpasan RMS dan DI/TII (1950), PRRI dan Permesta (1958), dan penumpasan PKI 1965-1966. Pada 1970-an, Stuart tak lagi jadi kekuatan utama TNI AD seiring peremajaan alutsista. Langkanya beberapa spare parts membuat Stuart jadi alutsista usang yang kian jadi bangkai. Paling bagus dijadikan monumen seperti di beberapa kota seperti Bandung, Sukabumi, dan Palembang. Bertahan Hidup Setelah para “rekannya” menemui ajal, Stuart 40-32 kini sebatang kara. “Hanya untuk show saja di beberapa event dan film, seperti film Darah Garuda (2010). Kalau di negara asalnya jelas masih ada beberapa yang hidup. Tapi di Indonesia, itu (Tank 40-32) satu-satunya,” lanjut Haryo. Pun begitu, Pussenkav dan Pusdikav masih berkomitmen untuk menjaga tank legendaris ini tetap hidup kendati tak semudah membalikkan telapak tangan. “Lumayan susah. Dengan jenis mesin Continental tujuh silinder ini sudah enggak ada komponen dan spare part -nya di Indonesia. Contoh kecilnya saja, seperti platina. Kami sempat bingung cari yang sejenis dia ini seperti apa. Apalagi tipenya kan seperti mesin 2 tak. Tidak ada pendingin seperti air, hanya pendingin udara dan oli saja. Tapi memang dari jajaran petinggi di Pusdikav dan Pussenkav berpesan untuk dirawat, untuk mengenang sejarah,” kata Lettu (Kav) Muhidin lagi. Light Tank Stuart yang nyaris 100 persen masih orisinil dan dalam satu jam pengoperasian membutuhkan bahan bakar full tank 200 liter bensin (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Alhasil, Stuart yang dibawa ke Palembang untuk ditempatkan di Monpera, beberapa komponen pentingnya terlebih dulu dikanibal. “Karena memang awalnya yang satu lagi sudah rusak parah. Makanya kami kanibal untuk diambil suku cadangnya dipindahkan ke yang satu lagi ini. Kami cukup kerepotan merawat yang sudah rusak parah itu,” lanjutnya. Hampir semua komponen yang ada di Stuart yang masih bertahan hidup itu asli, kecuali starter -nya yang diganti dengan komponen dari Tank AMX. “Semua sistemnya masih berfungsi juga. Termasuk sistem tembaknya – kalau memang ada amunisinya. Kita ya sudah tidak ada,” imbuh Muhidin. Satu hal unik dari tank uzur ini, dalam beberapa kesempatan tank ini dinaungi beberapa hal mistis. “Ya ada saja sih, kejadian. Seperti di event peringatan Serangan Umum 1 Maret tahun 2016, pernah mesinnya menyala sendiri. Teman-teman dan anak buah juga di markas kadang-kadang melihat lampunya juga menyala sendiri. Padahal enggak ada orang di dalamnya. Ditambah malam sebelum acara Hari Juang Kartika ini, saat kami lakukan persiapan, kami mencium bau-bau wangi begitu,” tandasnya.

SAMBIL menunggangi kuda hitamnya, Pengeran Diponegoro mengacungkan jari telunjuk. Tangannya yang lain memegangi tali untuk mengendalikan kuda. Penggambaran adegan itu terdapat dalam lukisan Diponegoro karya Basuki Abdullah yang dibuat tahun 1949. Tak ada satu pun potret wajahnya namun hal ini jadi kesempatan bagi para pelukis untuk mengabadikan profil dan kisah-kisahnya secara visual. Ada berbagai versi lukisan Diponegoro. Ada profilnya pakai blangkon dan surjan, atau potret setengah badan. “Lukisan Diponegoro yang paling populer yakni Diponegoro naik kuda karya Basuki Abdullah meniru gaya Napoleon Crossing the Alps (1801) karya Jacques Louis David,” kata Mikke Susanto ketika memaparkan makalahnya di Seminar Sejarah Nasional (3/12). Penggambaran Diponegoro lewat lukisan merupakan satu wujud dokumentasi sejarah ketika tokoh atau peristiwa sejarah tak sempat terekam dalam foto. Lukisan tentang potret pahlawan terus diproduksi pascakemerdekaan. Sukarno yang menggemari seni lukis, memajang lukisan potret para pahlawan di Istana Merdeka dan Bogor. Pada dekade 1980-an, potret pahlawan karya Basuki Abdullah menjadi paling populer. “Ratusan potret pahlawan direproduksi besar-besaran. Padahal Basuki Abdullah (ketika melukis Diponegoro, red. ) tidak bersumber dari foto, dia dari imajinasi,” kata Mikke. Selain sebagai wujud dokumentasi, lukisan juga bisa menjadi rujukan dalam penulisan sejarah. Keberadaan seni lukis, tulis Agus Burhan dalam artikel “Ikonografi dan Ikonologi Lukisan Djoko Pekik: ‘Tuan Tanah Kawin Muda’” yang dimuat dalam Jurnal Panggung, tidak bisa sekadar dilihat sebagai ungkapan artistik saja. Lebih dari itu, seni lukis bisa dipandang sebagai produk sosiokultural. Suatu karya yang diproduksi, dalam konteks sejarah, melibatkan kondisi sosiokultural yang membangunnya. Maka, Agus melanjutkan, seni lukis bisa menjadi rujukan yang memberi gambaran kondisi di masa tersebut. Ada lima aliran lukisan sejarah. Lukisan sejarah agama, mitologi, alegori, sastra, dan lukisan sejarah peradaban. Namun, tak semua lukisan bisa dijadikan rujukan dalam penulisan sejarah. “Kalau sebuah karya menganut konsep lukisan sejarah peradaban, lukisan itu bisa dipakai sebagai rujukan. Setidaknya memberikan gambaran tentang masyarakat di masa itu,” kata Mikke. Lukisan sejarah rata-rata beraliran realis, yang memudahkan orang mendapat gambaran atas hal yang ditampilkan. Pun sejak awal perkembangannya, lukisan sejarah diawali dengan gambaran yang paling mendekati wujud aslinya, baru kemudian berkembang lukisan sejarah dengan gaya non-realis. Di tangan Pablo Picasso, misalnya, lukisan sejarah disajikan dengan gaya kubistis yang berkembang di tahun 1930-an. Guernica (1937) karya Picasso punya konteks kesejarahan dengan peristiwa pengeboman di Kota Guernica pada April 1937 oleh tentara Nazi Jerman di tengah perang sipil Spanyol. Korban pengeboman yang mayoritas perempuan dan anak –karena para pria sedang pergi berperang– menggungah Picasso untuk membuat karya sebagai sikap protes. Lukisan itu selesai dibuat dua bulan setelah peristiwa. Guernica, seperti ditulis situs resmi pablopicasso . org, menjadi karya politis Picasso yang paling terkenal. Di Indonesia lukisan sejarah bisa dijumpai dalam karya Affandi Laskar Rakyat Mengatur Siasat (1946).  Lukisan Affandi memberi gambaran para rakyat pejuang berkumpul dan mengatur strategi untuk melawan Belanda di masa revolusi. “Lukisan Affandi bisa dipakai sebagai sebuah rujukan untuk memberi gambaran bagaimana orang berkumpul di satu titik untuk membahas penyerangan,” kata Mikke. Karya lain yang bisa dijadikan rujukan, ialah Tuan Tanah Kawin Muda (1964) karya Djoko Pekik. Karya yang menampilkan seorang lelaki tua berbaring ditunggui seorang perempuan muda ini menjadi gambaran penindasan laki-laki pada perempuan lewat kekuasaan berupa modal ekonomi, sosial, dan kultural. Agus juga menilai Tuan Tanah Kawin Muda sebagai gembaran pertikaian kekuasaan laki-laki penguasa dengan perempuan rakyat jelata, dalam seting budaya feodal. Namun demikian, tak semua karya lukis bisa dijadikan sumber sejarah dan memerlukan kritik dengan membandingnya dengan fakta-fakta sejarah. Lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro (1857) misalnya. Ada beberapa gambaran yang tidak sesuai dengan fakta sejarah seperti lokasi penangkapan. “Kalau dilihat pakaiannya benar, tapi tempatnya tidak seperti yang dilukisan. Jadi lukisan karya Raden Saleh pun perlu dikritik. Tidak semua lukisan sejarah benar adanya tapi bisa digunakan sebagai rujukan atau alat pembelajaran sejarah,” kata Mikke.

PENDUDUK negara itu tidur sambil duduk. Mereka tak punya tempat tidur atau dipan. Jika makan, mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit. Kalau mau makan, pertama-tama mereka akan mencuci mulut mereka untuk membersihkan sisa pinang. Karena baik pria maupun perempuan, mereka terus menerus mengunyah pinang dengan daun sirih dan limau. Setelah itu, mereka mencuci tangan dan duduk. Semangkuk penuh nasi mereka ambil. Di atasnya disiram dengan krim atau saus lainnya. Makanan ini dimasukkan ke mulut dengan tangan. Jika haus, mereka meminum air. “Jika menerima tamu, mereka tidak menawarkan minum tetapi menawarkan pinang,” kata Ma Huan dalam catatannya, Yingya Shenglan (Catatan Umum Pantai-pantai Samudra).

BANGSA yang maju adalah bangsa yang memahami dan menghargai budayanya. “Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaan sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju,” kata Ferdiansyah, ketua Panitia Kerja RUU Kebudayaan, saat memberi kuliah umum di Kongres Kebudayaan (KK) 2018, Rabu, 5 Desember 2018. KK 2018 yang dihelat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada 5-9 Desember 2019 merupakan upaya melanjutkan pencarian arah gerak budaya bangsa yang telah dirintis pada Kongres Budaya Jawa (KBJ) tahun 1918. Dalam KBJ, para cendekiawan berkumpul untuk mengupayakan persatuan guna meng- counter budaya kolonial. Upaya yang dilakukan di tengah penjajahan itu menjadi embrio perjuangan kaum nasionalis melalui budaya. Meski baru berfokus pada budaya Jawa, KBJ 1918 setidaknya memiliki semangat untuk melakukan gerak kolektif untuk memajukan kebudayaan Jawa. Salah satu amanat KBJ 1918 menjadi acuan penyelenggaraan kongres dan penyusunan strategi kebudayaan saat ini. “Dasar inilah yang menjadi acuan dengan menggarisbawahi kata maju dan mendasari nama UU Pemajuan Kebudayaan,” kata Ferdiansyah. Usaha Via Legislasi Usaha pemajuan kebudayan terus dilakukan hingga Indonesia merdeka. Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan pemajuan budaya melalui strategi kebudayaan. Kala itu pelaksanaannya melalui Kongres Budaya. Lewat rekomendasi yang dihimpun melalui kongres, strategi kebudayaan dijalankan masyarakat dan pelaku budaya. “Waktu itu belum ada birokrasinya, masyarakat bergerak sendiri. Direktorat Jenderal Kebudayaan baru ada tahun 1966. Sebelumnya ada Jawatan Kebudayaan namun perannya tak signifikan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid kepada Historia . Rencana pembuatan hukum turunan Pasal 32 UUD 1945 baru dilakukan tahun 1982. Kala itu, Dirjen Kebudayaan Hariati Subadio mengadakan diskusi dengan para pakar tentang perlunya undang-undang yang mengatur soal kebudayaan. Namun, pembuatan UU Kebudayaan tak terlaksana lantaran terjadi perdebatan panjang tentang apa yang perlu diatur. Rencana itu pun berhenti pada tahap kajian. “Buat sebagain orang, termasuk saya, kebudayan yang begitu kompleks tidak mungkin diatur. Padahal, kalau bicara tentang undang-undang kebudayaan harus spesifik tentang rumusan dan objek yang akan diatur,” kata Hilmar. Lebih jauh Hilmar menambahkan, hal yang bisa diatur dalam UU Kebudayaan adalah tata kelolanya karena budaya hidup di masyarakat dan pemerintah tidak bisa meregulasi kompleksitas budaya. Kongres yang Putus-Sambung Kongres Budaya pertama pascakemerdekaan diselenggarakan tahun 1948. Para peserta kongres merumuskan strategi budaya yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian pascapenjajahan. Kongres terus berlanjut hingga 1960 namun terhenti di masa Orde Baru. Terhentinya kongres di masa Orde Baru disebabkan oleh pemerintahan yang sentralistik dan refpresif. Stabilitas dan keamanan negara yang menjadi dasar kebijakan Orde Baru tak memungkinkan diselenggarakannya kongres yang merupakan tempat menyuarakan pendapat. Namun, pada dekade akhir Orde Baru corong-corong suara mulai terbuka sehingga Kongres Kebudyaan bisa kembali dilaksanakan pada 1991. Pascareformasi, kongres dilaksanakan pada 2003 dan menjadi agenda reguler lima tahunan. Perlindungan dan pengembangan kebudayaan nasional yang rinciannya dibahas melalui kongres mendapat titik terang dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Kita punya payung hukum yang cukup kuat untuk memajukan kebudayan,” kata Hilmar. UU ini berpegang pada pokok pikiran kebudayan daerah, strategi kebudayan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dan membahas tentang tata kelola kebudayaan. Hilmar menambahkan, selama ini problem perumusan UU Kebudayaan terhenti pada pendefinisian budaya. Dalam perumusan UU Kebudayaan 2017, Hilmar bersama tim dan DPR berusaha menghindari perdebatan itu dan berfokus pada masalah konkret dengan memastikan objek budaya yang akan dikembangkan. Ada 10 objek kebudayan yang akan dikembangkan, yakni manuskrip, adat-istiadat, tradisi lisan, ritus, pengetahuan, teknologi, olah raga, bahasa, kesenian tradisional, dan permainan rakyat. Sejak Maret 2018, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan strategi kebudayaan dengan cara penjaringan data dari Kabupaten/Kota dan 40 sektor kebudayaan melalui komunitas. Data dari tingkat daerah itu selanjutnya dirumuskan dalam Sidang Pleno Kebudayaan (9/12), yang menghasilkan strategi kebudayaan sebagai langkah jangka panjang dan resolusi Kongres Kebudayaan yang segera dilaksanakan. Resolusi itu berisi tujuh poin, yaitu: penyediaan ruang budaya yang inklusif berupa Pekan Kebudayaan Nasional, regenerasi karya kreatif, diplomasi budaya, membangun pusat inovasi budaya, pelibatan seniman dalam kebijakan kepariwisataan, membentuk dana perwalian kebudayaan, memfungsikan kembali aset publik untuk kegiatan budaya. “Dana perwalian ini penting sekali. Program ini semacam dana hibah untuk kesenian yang dibentuk oleh trust fund . Kami harap tahun depan sudah bisa dilaksanakan,” kata Hilmar, ketika ditemui selepas penyerahan Strategi Kebudayaan (9/12). Sementara, strategi kebudayaan yang diserahkan kepada presiden di hari yang sama untuk disahkan menjadi Perpres menjadi acuan dalam kebijakan terkait budaya di 22 kementerian. Strategi Kebudayaan ini merupakan kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan selama 20 tahun ke depan, dengan visi Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdasakan, mendamaikan, dan menyejahterakan. “Inti dari kebudayaan adalah kegembiraan. Orientasi kebudayaan tak boleh keluar dari etos keseharian masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungannya, negara harus hadir mendukung ruang ekspresi yang penuh toleransi, beragam, dan inklusif,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya (9/12). Dengan adanya strategi kebudayaan, Hilmar berharap, tiap kekurangan dan masalah terkait budaya di kabupaten/kota seperti kekurangan sumber daya manusia, ruang, atau anggaran dapat diatasi. “Setelahnya ada konsolidasi sumberdaya untuk mengelola kebudayaan, SDM, lembaga, anggaran, program, semua terkoneksi,” kata Hilmar.

BILA berlayar dari Tuban, bergerak setengah hari ke timur, akan sampai di Xincun (desa baru), atau apa yang disebut oleh penduduk barbar setempat sebagai Gresik. Pada awalnya tempat itu hanyalah wilayah pantai berpasir yang kosong. Orang Tionghoa lalu datang. Mereka menetap di sana dan menamakannya Xincun. Mereka yang tinggal di tempat itu kebanyakan adalah orang Guangdong. Kira-kira jumlahnya ada 1000 keluarga lebih. Kemudian, bila berlayar ke selatan lebih dari 20 li (12 km), akan tiba di Su-lu-ma-yi. Tempat itu diberi nama oleh penduduk setempat Su-er-ba-ya (Surabaya). Di sana terdapat seorang kepala desa. Dia mengatur penduduk yang jumlahnya 1000 keluarga. Di antaranya, juga ada orang-orang Tiongkok.

ADA yang beda dari penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional (SSN) tahun ini. Para pegiat kesejarahan diberi penghargaan Sartono Kartodirdjo Award. Mereka mewakili empat kategori: buku sejarah, disertasi dari universitas dalam negeri, guru sejarah, dan komunitas sejarah. Ide penganugerahan award ini sebetulnya sudah dicetuskan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid tahun 2017. Namun mepetnya waktu membuat ide itu baru bisa dilaksanakan tahun ini. “Kami punya tiga nama yang memungkinkan untuk dijadikan award. Pertama , Husein Djajadiningrat, namun dipikir-pikir beliau lebih terkenal sebagai filolog. Kemudian Mohammad Ali, dan Sartono Kartodirdjo,” kata Sri Margana, Ketua Penyelenggara SSN 2018, Selasa (4/11). Namun para penggagas akhirnya memilih nama Sartono mengingat sumbangsih dan karya-karyanya paling banyak dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Para juri yang terlibat dalam pemberian penghargaan berasal dari Direktorat Sejarah, Masyarakat Sejarawan Indonesia, dan Perkumpulan Prodi Sejarah Indonesia, dan perwakilan beberapa universitas seperti UGM, UI, Undip, UIN Syarif Hidayatullah, dan UNJ. Untuk mengantisipasi award tersebut tidak dilanjutkan tahun depan karena tahun politik, panitia berusaha membuatnya sebaik mungkin agar menjadi agenda regular. Namun karena baru pertama digelar, kategori buku sejarah dan disertasi dari universitas dalam negeri belum bisa diberi penghargaan lantaran peserta kurang banyak. Kategori guru sejarah terbaik dimenangkan Abdul Somad, guru sejarah SMAN 1 Ciruas, Serang. Dia mengalahkan sekira 70 nama calon yang diajukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dari masing-masing kabupaten/kota. “Abdul Somad terpilih karena dia sangat aktif juga punya banyak karya tulis,” kata Margana. Abdul aktif menulis dan menjadi narasumber tentang pengajaran sejarah di sekolah. Karya-karyanya seperti “Gerakan Pan Islamisme di Indonesia” dimuat Jurnal Candrasangkala, dan “Menggali Minat Belajar Seajrah” dimuat di Radar Banten. Bagi Abdul, pengajaran sejarah di sekolah harus kontekstual dengan kehidupan siswa. Dalam pembelajaran, buku teks hanya digunakan sebagai sumber. Siswa diajak untuk aktif mencari narasi sejarahnya lebih jauh. “Siswa diajak untuk berdialog tentang satu peristiwa sejarah bersama teman sekelasnya, menelusuri sejarah lokal, dan mengadakan lawatan sejarah dibarengi reportase kecil dan pembuatan laporan dengan vlog, bukan paper,” kata Abdul. Dengan begitu, sambungnya, sejarah bisa lebih dinikmati dan dipelajari. Sementara, kategori Komunitas Sejarah dimenangkan Komunitas Jelajah Budaya (KJB). Komunitas yang berdiri pada 2003 itu berhasil mengalahkan sekira 30 komunitas lain yang masuk dalam daftar juri. KJB yang kini memiliki 7500-an anggota dengan 40-an anggota aktif, tiap bulan mengadakan penelusuran sejarah atau sesekali pelatihan eksklavasi. “Ketika acara televisi menampilkan acara jalan-jalan ke museum dengan tema horor, kami berusaha meng- counter -nya dengan mengadakan jelajah malam. Museum tak melulu seram,” kata Kartum Setiawan mewakili komunitasnya di SSN. “Jelajah budaya mendapat Sartono Kartodirdjo Award karena keberagaman tema, keaktifan, pengakuan dari masyarakat, serta luasnya jaringan dan merangkul semua kalangan,” tutup Margana.

BEBERAPA penumpang keretaapi Commuter Line serius menatap layar televisi di langit-langit gerbong. Acara yang mereka tonton bukan film, siaran olahraga, atau infotainment. Mereka menonton sebuah iklan yang menampilkan beragam kesenian dan produk budaya di tanah air. Iklan itu makin intens tayang sejak beberapa pekan terakhir menjelang Desember. Pada bulan itulah Kongres Kebudayaan (KK) 2018, yang diiklankan di Commuter Line tadi, akan dihelat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tanggal 5 sampai 9.   “Kongres Kebudayaan yang rencananya diselenggarakan nanti bertujuan membentuk strategi kebudayaan yang menjadi acuan 22 kementerian dalam menjalankan kebijakan terkait budaya,” kata Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Nasionalisme Jawa kontra nasionalisme Hindia Kongres Kebudayaan pertamakali diadakan pada 5-7 Juli 1918 di Surakarta dengan nama Kongres tentang Pengembangan Kebudayaan Jawa. Pemrakarsanya para anggota Boedi Oetomo cabang Surakarta dan sejumlah intelektual bumiputra lain dengan dukungan penuh Pangeran Prangwadono (kemudian menjadi Mangkunegoro VII). Panitia KK I, diketuai R. Sastrowidjono, menghelat acara tersebut di Kepatihan Keraton Surakarta. Lebih dari 50 asosiasi di Jawa dan 1200 peserta, termasuk dari luar Jawa, menghadiri KK I. Sembilan intelektual, lima intelektual Jawa dan empat intelektual Belanda, menjadi pemakalah dalam kongres tersebut. Sebagaimana saat dipersiapkan, KK I menghadirkan banyak perdebatan. Begitu selesai membacakan makalahnya, masing-masing pemakalah dalam KK I langsung mendapat sanggahan bahkan kritikan pedas dari para peserta. Perdebatan tersengit terjadi antara RM Soetatmo Soerjokoesoemo, pemimpin Komite Nasionalisme Jawa, dan dr. Tjipto Mangoengkoesoemo, tokoh nasionalisme Hindia. Soetatmo mengemukakan, sebuah bangsa semestinya dapat dan dibangun atas landasan bahasa dan kebudayaan. Oleh karena itu, katanya, yang bisa diperjuangkan adalah nasionalisme Jawa karena punya landasan kebudayaan, bahasa, dan sejarah yang sama dari etnis Jawa. Nasionalisme Jawa merupakan alat ekspresi diri bagi orang Jawa. Nasionalisme Hindia, katanya, tak pantas diperjuangkan karena tidak memiliki landasan kebudayaan. Ia merupakan produk pemerintah kolonial. “Nasionalisme Hindia pada Indische Partij atau Islamisme pada Sarekat Islam hanya merupakan reaksi terhadap penjajahan Belanda atas Hindia,” ujarnya sebagaimana dikutip Takashi Shiraishi dalam “Satria vs Pandita, Sebuah Debat dalam Mencari Identitas”, dimuat dalam buku Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang yang dieditori Akira Nagazumi.  Soetatmo menekankan pentingnya bimbingan dalam mengembangkan kebudayaan Jawa. Pendidikan Jawa, yang disampaikan antara lain lewat wayang, mesti menjadi dasar dalam pengembangan itu. “Pendidikan yang didirikan menurut dasar Barat perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi bangsa dan negeri kita. Jangan dilupakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengambangkan intelek –daya pikir– akal budi manusia Jawa,” ujarnya sebagaimana ditulis Nunus Supardi dalam Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013 . “Soetatmo menganjurkan pendidikan budi pekerti, namun ia tak bermaksud mempersoalkan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Pendapatnya ialah bahwa orang Jawa dapat mengungguli modernisasi dengan jalan memajukan diri lewat pendidikan budi pekerti dan dengan berbuat demikian modernisasi dapat dikaitkan dengan kebudayaan Jawa. Mengingat arti ideologis dari konsep pendidikan menurut pemikiran etis, makalah Soetatmo yang sebetulnya merupakan suatu usaha untuk membentuk atau merumuskan kembali konsep pendidikan dalam konteks kebudayaan Jawa tradisional, sangat provokatif,” tulis Shiraishi. Tjipto, yang berbicara tepat setelah Soetatmo, langsung mendebat argumen Soetatmo yang dinilai terlalu menjurus ke chauvinisme sehingga minim unsur perkembangan sejarah dunia. “Bangsa Jawa harus menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup terpisah, menyendiri, melainkan merupakan bagian dari dunia yang lebih luas,” kata Tjipto, dikutip Nunus. Orang Jawa harus mengakui keunggulan bangsa Eropa. “Oleh sebab itu, orang Jawa dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah orang Eropa mengingat pembentukan bangsa di Hindia akan mengikuti arah itu,” tulis Shiraishi. Para pendukung nasionalisme Jawa juga dipandang Tjipto hanya memusatkan perhatian pada bidang humaniora tanpa mau memperhatikan ilmu eksakta dan teknik sehingga kehilangan kemandirian. Padahal, Jawa telah kehilangan kedaulatannya dan hanya merupakan bagian dari Hindia yang dijajah Belanda. Tanah air orang Jawa bukanlah Pulau Jawa semata lagi tetapi seluruh Hindia Belanda dan tugas yang dipikul oleh para pemimpin sekarang adalah bekerja untuk nasionalisme Hindia tersebut. Meski sarat perdebatan, KK I berajalan lancar. “Masalah yang timbul antara Soetatmo dan Tjipto bukanlah masalah tentang apakah modernisasi itu harus diutamakan atau apakah kecerdasan akal atau pendidikan budi pekerti yang harus didahulukan. Sesungguhnya, masalah yang mereka bahas dan pertengkarkan, walaupun tak pernah dibicarakan secara eksplisit dalam makalahnya, ialah bagaimana merumuskan tradisi itu dan bagaimana zaman serta dunia pergerakan itu seharusnya dipahami. Pada hakekatnya masalah yang sesungguhnya dihadapi ialah mencari apa arti zaman dan dunia pergerakan dalam kebudayaan dan sejarah Jawa dan selanjutnya bagaimana mereka harus hidup di zaman pergerakan sebagai cendekiawan Jawa yang ikut serta dalam pergerakan itu,” tulis Shiraishi. KK I juga menghasilkan keputusan pendirian sebuah lembaga penelitian kebudayaan, yang setahun kemudian bermaujud dalam Java Instituut. Harian De Locomotief , Majalah Djawa , dan Sri Pestaka memberitakan kongres bersejarah itu. “KK pertama tahun 1918 pantas disebut sebagai peristiwa budaya yang bersejarah karena merupakan peristiwa ‘lahirnya kesadaran tentang nasib budaya bangsa’, di samping ‘lahirnya kesadaran berbangsa’,” tulis Nunus.

NEGERI Paman Sam berduka. Jumat 30 November 2018 waktu setempat (Sabtu, 1 Desember WIB), Presiden ke-41 George Herbert Walker Bush tutup usia di umur 94 tahun. Bush Sr. meninggal setelah lama menderita parkinson yang memburuk pasca-meninggalnya sang istri, Barbara Bush, April 2018 lalu. Bush Sr. merupakan presiden yang juga pahlawan Perang Dunia II (PD II) terakhir. Sebagai bentuk penghormatan kepadanya, pemerintah menggelar upacara pemakamannya secara khidmat diiringi sejumlah gun salutes dari meriam berbagai kapal perang Amerika Serikat (AS) selama 30 menit. Ayah dari Presiden AS ke-43 George Walker Bush (Bush Jr.) itu terjun ke pentas politik lewat Partai Republik setelah mapan di dunia bisnis perminyakan di Texas Barat. Debutnya dimulai dari menjadi ketua Dewan Kota Harrys County tahun 1963. Bush lalu jadi anggota House of Representatives pada 1966, duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1971, ketua Kantor Penghubung untuk China pada 1974, direktur CIA (Badan Intelijen AS) pada 1976, dan terpilih menjadi wakil presiden ke-43 sebelum menjadi presiden (1989-1993). Pesatnya laju karier politik Bush tak terlepas dari dua faktor. Pertama , Bush lahir dari keluarga pebisnis minyak. Kedua, statusnya sebagai pahlawan perang, kendati pengalamannya di kemiliteran dalam kurun 1942-1945. Dengan pangkat terakhir letnan penerbang, pria jangkung itu mengoleksi tiga keping medali penghargaan: Distinguished Flying Cross, Air Medal, dan Presidential Unit Citation. Sepakterjang di Perang Pasifik Lahir di Milton, Massachusetts pada 12 Juni 1924 dari pasangan Prescott Sheldon Bush dan Dorothy Walker, Bush tak pernah kesulitan mengenyam pendidikan lantaran ayahnya seorang bankir dan politisi. Begitu lulus dari sekolah di Phillips Academy, Andover, Bush mendaftarkan diri ke US Navy (AL AS) tepat di usia 18 tahun, enam bulan setelah AS menyatakan perang terhadap Jepang. Naval Historical Center 6 April 2001 menyebutkan, Bush menjalani karantina pelatihan penerbang USNR (AL Cadangan) di Kapal Induk USS Sable (IX-81) yang berbasis di Pangkalan AL Corpus Christi, Texas selama 10 bulan. Setelah lulus pada September 1943, Bush menjadi penerbang AL termuda. Dia ditugaskan di Skadron Torpedo 51 di Kapal Induk USS San Jacinto (CVL-30) dan berposisi sebagai pilot pesawat pembom torpedo Grumman TBM Avengers. Dari total 58 misi yang dijalani, Bush pernah hampir terserempet maut. Saat itu Bush menerbangkan Avengers-nya untuk misi pemboman ke sejumlah basis militer Jepang di Pulau Chichijima, pulau terpencil Kepulauan Bonin, 1 Agustus 1944. James Bradley mengungkapkan dalam Flyboys: A True Story of Courage , Bush berangkat dalam misi sebagai salah satu dari sembilan kru di empat pesawat Avengers yang take - off dari USS San Jacinto . Keempat pesawat itu sempat terkena tembakan meriam-meriam anti-udara Jepang hingga jatuh. Semua selamat kala mendarat darurat di perairan Chichijima dengan lokasi yang tersebar. Bush yang bertahan selama empat jam di perahu karet, lebih beruntung. Lokasinya lekas diketahui para kompatriotnya dan terus-menerus dikawal pesawat-pesawat AS dari udara demi mencegah penangkapan Jepang. Bush akhirnya diselamatkan para kru Kapal Selam USS Finback . Momen George HW Bush diselamatkan para kru Kapal Selam USS Finback (Foto: George Bush Library) Saat diselamatkan, kondisi Bush mengenaskan. Kepalanya terluka dan sudah muntah-muntah. “Senang bisa berada di kapal (selam),” tutur Bush setelah diselamatkan, dikutip Bradley. Namun, malang menimpa delapan rekan Bush yang hidup. Mereka ditangkap Jepang. Sampai investigasi Bradley diterbitkan dalam bentuk buku pada 2006, Bush tak pernah tahu bagaimana nasib kedelapan rekannya. Ternyata, menurut penelusuran Bradley, kedelapan rekan Bush itu mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kepala mereka lantas dipenggal dan sisa tubuhnya dimakan para tentara Jepang. “Reaksinya (Bush) senyap, terdiam. Lebih banyak geleng-geleng kepala. Tidak ada reaksi jijik, syok atau ngeri. Dia seorang veteran dari generasi yang berbeda,” ujar Bradley setelah Bush tahu hasil investigasi insiden itu diungkap, dilansir Telegraph , 6 Februari 2017. Setelah mengetahui nasib kedelapan temannya, Bush hanya bisa bersyukur. “Kenapa saya yang terselamatkan dan apa yang direncanakan Tuhan untuk saya?” Bush mengunjungi lagi lokasi jatuhnya di Chichijima pada 2002. Dinukil Time , 15 September 2002, Bush ditemani Bradley, beberapa perwakilan pemerintah Jepang, dan Duta Besar AS untuk Jepang Howard Baker. “Kru saya, Ted White dan John Delaney, tewas dan saya masih hidup. Sampai hari ini saya masih merasa bertanggungjawab atas kematian mereka meski saya sudah melakukan apa yang seharusnya saat pesawat kami terbakar. Kunjungan ini bukan hanya sangat personal tapi juga sangat emosional. Meski begitu, saya berharap kunjungan ini bisa melupakan masa lalu yang brutal,” kata Bush yang mengakhiri kunjungan dengan melempar dua buket bunga ke laut.

Baiq Nuril, guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi korban pelecehan seksual kepala sekolahnya, Muslim. Namun, Nuril justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung lantaran merekam pelecehan seksual yang dilakukan Muslim via telepon genggam. Nuril diganjar enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah dengan jerat UU ITE. Padahal, Nuril sebelumnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram. Sampai hari ini, kasusnya masih bergulir. Nuril tidak sendiri. Banyak perempuan Indonesia menjadi korban pelecehan seksual yang merupakan salah satu spektrum kekerasan terhadap perempuan (KTP). Laporan Komnas Perempuan tahun 2018 menginformasikan, jumlah kekerasan seksual pada 2017 mencapai 384.446 laporan. Angka itu hanya mencakup kekerasan seksual yang dilaporkan. Sementara, aduan dari para korban yang langsung masuk ke Komnas Perempuan mencapai 1.301 laporan. “Setiap tahun angkanya meningkat, menunjukkan orang semakin merasa aman untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami,” kata Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin dalam Konferensi Pers Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Pacific Place, Selasa (27/11). Meski korban KTP kini lebih berani melaporkan kasus yang mereka alami, payung hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan belum kunjung disahkan. Dalam rilisan persnya, Komnas Perempuan mengkritik DPR yang tak kunjung membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, padahal kasus KTP terus terjadi dan belum memiliki payung hukum yang cukup. Meski RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum kunjung disentuh DPR, usaha-usaha penghapusan KTP terus dilakukan. Salah satunya lewat peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang di dalamnya menuntut segera disahkannya RUU tersebut. Peringatan HAKTP diselengarakan secara global selama 16 hari, dari 25 November-10 Desember. Lebih dari 60 negara menyelenggarakannya. Di Indonesia, 16 HAKTP diperingati pertama kali tahun 2001 oleh Komnas Perempuan. Perjuangan dari Zaman Beheula Usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan gerakan perempuan di berbagai negara sejak lama. Mulanya, feminis negara dunia pertama berhasil memasukkan dekade perempuan (1975-1985) dalam agenda PBB. Menyusul kemudian disahkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW) pada 1979. Perjuangan untuk menghapuskan diskriminasi gender berlanjut, salah satunya dengan membentuk Women’s Global Leadership Institute (WGLI) yang diadakan pertamakali pada 3-15 Juni 1991. Ke-23 pesertanya berasal dari berbagai bidang, seperti pengacara, pembuat kebijakan, guru, petugas kesehatan, peneliti, jurnalis, dan aktivis. Syarifah Sabaroeddien, pendiri Kalyanamitra dan saat itu merupakan dosen kriminologi UI, ikut hadir dalam pertemuan para aktivis perempuan sedunia itu. “Kalyanamitra memang sudah sering mendapat ajakan dari rekan-rekan feminis di negara lain untuk ikut dalam konvensi internsional. Dalam WGLI itu, almarhum Ifa (panggilan akrab Syarifah, red .) yang berangkat,” kata Myra Diarsi, pendiri Kalyanamitra sekaligus rekan Syarifah. Pertemuan itu lalu melahirkan kampanye 16 HAKTP yang diperingati sampai sekarang. Tanggal 25 November dipilih sebagai hari pertama kampanye internasional melawan KTP untuk mengenang Mirabal bersaudara –Patria, Maria, Antonia, dan Belgica– yang dibunuh secara brutal pada 1960 karena melawan kediktatoran Presiden Rafael Tujillo. Peringatan terbunuhnya Mirabal bersaudara pertama dilakukan tahun 1981 oleh feminis Amerika Latin dan Karibia. Kampanye 16 HAKTP berakhir pada 10 Desember bersamaan dengan peringatan Hak Asasi Manusia Internasional. Sepanjang 16 hari, terdapat pula Hari AIDS Sedunia (1 Desember), Peringatan Pembantaian Mahasiswi Teknik di Montreal (6 Desember), dan Hari Penghapusan Perbudakan (2 Desember). Rentang waktu 16 hari dipilih karena menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Syarifah Sabaroeddin (kedua dari kanan) bersama para aktivis perempuan dalam Women's Global Leadership Institute. (Laporan WGLI 1992) Menemukan Gerak Bersama Dalam pertemuan Women’s Global Leadership Institute (WGLI), para aktivis perempuan menghimpun laporan kekerasan yang mereka temukan di wilayah masing-masing. Laporan itu lalu diterbitkan pada 1992, memuat data-data kekerasan secara global, dari negara maju sampai negara berkembang. Laporan itu menunjukkan, kekerasan terhadap perempuan terjadi di mana saja dan kepada perempuan di berbagai latar belakang budaya, dengan kata lain KTP terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keikutsertaan Syarifah dalam WGLI membuat gerakan perempuan Indonesia di era Orde Baru menemukan rekan seperjuangan. “Pertemuan dengan Women’s Global Leadership semata menemukan dan meneguhkan kalau perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan tidak kami lakukan sendiri,” kata Myra. Langkah Kalyanamitra, organisasi yang didirikan Syarifah bersama Myra, Ratna Saptari, Debra Yatim, dan Sita Aripurnami, memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia jadi makin terbuka. Sejak 1986, ketika pembahasan tentang KTP masih sangat tabu, Kalyanamitra telah mengkampanyekan kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual melalui kampanye anti-KTP dan advokasi pada korban. Kalyanamitra melakukannya dengan cara mencari dan mendatangi korban satu persatu lalu memberi konseling psikologis dan mengadvokasi. Mengingat banyaknya korban kekerasan yang mereka tangani dan hasil temuan dalam laporan WGLI, Kalyanamitra menginisiasi pertemuan dengan gerakan perempuan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand selepas WGL. Pertemuan itu membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dari berbagai aspek dan cara-cara mengadvokasi korban KTP. “Kami sangat concern dengan kasus perkosaan karena waktu itu KUHP 285 mendefinisikan perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan kepada perempuan yang bukan istrinya. Jadi perkosaan dalam rumah tangga dianggap tidak ada,” kata Myra. Gerakan perempuan lalu mengajak beberapa praktisi hukum seperti Nursjahbani Katjasungkana dan Tumbu Saraswati untuk mengusulkan pembentukan payung hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk mewujudkannya, mereka sering berkumpul di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “Dua belas tahun kemudian usulan itu baru disahkan lewat UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT,” kata Myra. Sambil terus berjuang di bidang hukum, gerakan perempuan konsisten mengkampanyekan KTP meski kala itu baru dilakukan secara sporadis dan belum menyelenggarakan kampanye panjang 16 HAKTP. Kampanye yang dilakukan pada 1980-an, Myra melanjutkan, berusaha melawan pikiran patriarki yang menganggap perkosaan dan pelecehan seksual hanya ekses pelanggaran HAM. Gerakan perempuan terus menyuarakan agar kasus-kasus KTP dianggap serius dan bagian dari pelanggaran HAM. Atas desakan aktivis perempuan, negara lalu membentuk Komnas Perempuan (KP) usai Reformasi. KP membantu menghimpun gerakan menjadi lebih besar. “Setelah Komnas Perempuan berdiri, kami bikin kampanye itu (16 HAKTP, red.) secara lebih institusional,” kata Myra. Beragam upaya untuk menghapus KTP terus dilakukan dengan perhatian yang berbeda tiap zaman. Kini, gerakan perempuan fokus mendorong pemerintah agar mengesahkan RUU Penghapusan kekerasan seksual yang tak kunjung dilegalkan. “Sampai sekarang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum disahkan, padahal sudah diajukan sejak dua tahun lalu. Kalau tidak ada payung hukumnya, bagaimana penghapusan KTP bisa dilakukan dengan lebih masif?” Kata Mariana.

INTERNAL tim Repsol Honda di MotoGP musim depan (2019) diprediksi bakal memanas setelah bergabungnya Jorge Lorenzo pada Juni 2018 menggantikan Dani Pedrosa sebagai joki kedua. Lorenzo bakal bermitra dengan rekan senegara sekaligus rival tersengitnya, Marc Márquez. Keduanya sudah terlibat konflik sejak Grand Prix (GP) Spanyol di Sirkuit Jerez (kini Sirkuit Jerez-Ángel Nieto), 5 Mei 2013. Situs resmi MotoGP, 13 November 2018, mencatat, permusuhan mereka dipicu manuver Márquez yang menyenggol Lorenzo (masih di tim Yamaha). Akibatnya, Lorenzo gagal meraih podium utama. Sejak itu, keduanya kerap tak akur di dalam maupun luar lintasan. Bakal setimnya Lorenzo dan Márquez membuat banyak orang penasaran bagaimana hubungan keduanya di tim Honda musim 2019. Sebagian memprediksi keduanya akan mengulang persaingan setim laiknya legenda Formula One (F1) Alain Prost vs Ayrton Senna kala sama-sama di tim McLaren-Honda musim 1988-1989. “Tidak,” kata Márquez mengomentari hubungannya dengan Lorenzo bakal seperti Prost dan Senna, dilansir Motorsport , 26 November 2018. “Di lintasan tentu kedua pembalap ingin juara, ingin terdepan, dan akan memberi kemampuan 100 persen. Tapi di luar lintasan, kami tetaplah rekan setim. Bahkan sejak perseteruan di Austria dan Brno, hubungan kami tetap profesional.” Senna vs Prost Di permukaan, Márquez dan Lorenzo jelas bakal profesional. Namun, belum tentu di dalam. Benih-benih permusuhan masih nampak, sebagaimana Prost dan Senna yang awalnya juga berkawan baik. Insiden Marc Márquez i Alenta (kanan) yang menyenggol Jorge Lorenzo Guerrero (kiri) pada 2013 memicu perseteruan (Foto: motogp.com) Perseteruan Senna-Prost bermula dari bergabungnya Senna ke tim McLaren jelang musim 1988. Kedatangan itu mulanya sangat didukung Prost selaku pembalap utama lantaran di dua musim sebelumnya Senna tampil apik bersama tim Lotus. “Saya bilang pada Ron (Dennis, team principal Mclaren-Honda) bahwa saya yakin Ayrton akan jadi pembalap hebat di masa depan dan saya pikir dia akan jadi opsi terbaik buat tim. Hubungan saya dekat dengan Nelson (Piquet) tapi saya rasa akan lebih baik buat tim memiliki pembalap yang lebih muda,” ujar Prost dikutip Malcolm Folley dalam Senna versus Prost: The Story of the Most Deadly Rivalry in Formula One . Namun, hubungan baik mereka di internal mulai rusak di seri ke-13, GP Portugal, 25 September 1988. Di lap kedua GP di Sirkuit Autódromo do Estoril itu, Senna bermanuver menutup jalur ketika Prost hendak menyalip. “Dia banting setir ke arah (jalur) saya, membuat saya hanya berjarak kira-kira satu kaki dari dinding sirkuit. Saya mampu bertahan dan malah memenangkan balapan. Tapi dia selalu bisa terhindar dari hukuman. Memang berapakali Ayrton disanksi atas aksi-aksi seperti itu selama ini? Tidak pernah!” ujar Prost dalam “Alain Prost on Ayrton Senna: Between Us, We Can Screw All the Others!” yang dimuat Autoweek , 30 April 2014. Hingga akhir musim, benih-benih kebencian mulai muncul di antara keduanya. Meski sempat didamaikan bos tim Ron Dennis setelah Senna minta maaf, kedengkian kedua pembalap masih berlanjut. Di musim berikutnya, ketika F-1 baru memasuki seri kedua, GP San Marino 1989, Senna dan Prost kembali “perang” di Sirkuit Imola (kini Autodromo Enzo e Dino Ferrari). Alain Marie Pascal Prost (kiri) saat berekanan dengan Ayrton Senna da Silva di tim McLaren selama 1988-1989 (Foto: Repro "Senna versus Prost") Padahal, kata Tom Rubython dalam The Life of Senna , keduanya punya perjanjian pra-balapan pasca-sesi kualifikasi. Di sesi kualifikasi, Senna sukses menempati pole terdepan dan Prost membuntuti di pole kedua. Keduanya bikin perjanjian bahwa di tikungan “Tosa” pada lap pertama keduanya tidak boleh saling “serang” berebut posisi. Memang, pada saat start Senna dan Prost adem-adem saja. Tapi gara-gara sebuah kecelakaan yang dialami Gerhard Berger (pembalap tim Ferrari), balapan harus dimulai lagi meski posisi Prost sudah di depan Senna. “Saat start kembali (setelah kecelakaan) saya berada di depan dan di Tikungan Tosa Ayrton menyalip saya! Setelah balapan, dia berargumen itu bukan start , melainkan restart . Kami pun saling tidak setuju soal alasan itu. Setelah itu atmosfer di tim sangat buruk,” lanjut Prost. Di Sirkuit Suzuka saat GP Jepang, 22 Oktober 1989, Prost melakukan pembalasan. Ketika Senna berusaha menyalip Prost di sebuah chicane (tikungan ganda) pada lap ke-46, Prost sengaja menutup ruang Senna hingga kedua mobil mereka saling berserempet. Setelah sempat beradu mulut di trek, Senna ambil jalan pintas di luar trek yang berujung diskualifikasi plus sanksi enam bulan larangan membalap dan denda USD100 ribu. Insiden antara Ayrton Senna da Silva (helm kuning) dengan Alain Marie Pascal Prost (helm putih) di Sirkuit Suzuka (Foto: ayrtonsenna.com.br) Perseteruan berlanjut lagi di Suzuka pada musim 1990 tatkala Prost sudah pindah ke Ferrari. Di tikungan pertama lap pembuka, Senna menubruk buritan mobil Prost hingga sedikit terangkat. Keduanya terpaksa gagal melanjutkan balapan meski di akhir musim Senna berhasil menjadi juara dunia. Lawan Jadi Kawan Abadi Balapan terakhir Prost, di Sirkuit Adelaide dalam GP Australia 7 November 1993, membawa berkah bagi hubungannya dengan Senna. Perdamaian keduanya mulai tercipta kembali. “Padahal dua pekan sebelumnya di podium GP Jepang, dia tak mau melihat saya. Tapi saat saya pensiun, dia merangkulkan tangannya ke pundak saya,” kata Prost. Prost pelan-pelan mulai berkawan lagi dengan Senna. Namun, persahabatan itu harus berhenti pada 2 Mei 1994. Hari itu, Senna tewas setelah mobilnya menghantam dinding beton di tikungan Tamburello, Sirkuit Imola ketika GP San Marino. Prost ikut mengusung peti jenazah Senna untuk dikebumikan di Pemakaman Morumbi, 4 Mei 1994. “Jika ada orang yang tanya pada saya siapa pembalap terbaik yang pernah saya hadapi, tiada lain adalah Senna. Bagaimanapun perseteruan kami, satu hal yang takkan pernah berubah adalah rasa hormat kami satu sama lain sebagai pembalap. Jika waktu bisa berulang, saya akan bilang padanya: ‘Dengar Ayrton, kita pembalap terbaik. Di antara kita sangat bisa berteman dan kita bisa memecundangi semua pembalap lain’,” ujar Prost.

JAWA merupakan wilayah pertama di Nusantara yang memiliki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Kerajaan Jawa pula yang berinisiatif memulai hubungan itu dengan mengirimkan utusan ke utara. Nurni Wahyu Wuryandari, peneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia, menjelaskan kontak Nusantara dengan Tiongkok sudah memiliki sejarah sejak tahun 131 M. “Kenapa Orang Jawa duluan (yang memulai hubungan, )? Jangan lupa bahwa bangsa kita pelaut ulung,” katanya saat ditemui dalam acara Borobudur Writers & Cultural Festival ke-7, di Hotel Manohara, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan orang Jawa pertama kali muncul dalam catatan resmi kerajaan di Tiongkok, misalnya Hou Han Shu bab ke-6 dan bab ke-116 . Dokumen Tiongkok klasik itu disusun oleh sejarawan istana masa Dinasta Han (206 SM-220 M). “Kenapa saya berani mengajukan begitu (orang Jawa duluan, )? Karena di dalam teks itu tidak ada narasi orang Tionghoa pergi ke Jawa,” kata Nurni. Dalam narasi yang hanya dua baris itu, lanjut Nurni, hanya berisi informasi asal utusan, keperluannya, dan apa yang dibawa. “Kalau menurut narasi itu adalah untuk memberikan persembahan dalam arti dari negara kecil ke negara besar. Cina selalu merasa sebagai kerajaan besar,” ujar Nurni. Setelah kedatangan orang Jawa ke Tiongkok itu, catatan tentang Jawa nyaris selalu hadir dalam dokumen resmi sejarah Tiongkok. Catatan tentang Jawa awalnya sangat singkat. Dokumen itu hanya menghadirkan data tentang kedatangan utusan Jawa ke daratan Tiongkok. Catatan itu belum disertai paparan data lokasi Jawa dan narasi kunjungan berdasarkan pandangan mata orang Tiongkok ke tanah Jawa. Itulah mengapa pada catatan awal kunjungan utusan Jawa ke Tiongkok sulit diketahui kerajaan mana yang dimaksud. Catatan itu tak spesifik menyebutkan nama kerajaannya. “Beda dengan masa Dinasti Tang, yang sudah mulai melihat kondisi orang dan alam Jawa,” kata Nurni. Catatan orang Tiongkok tentang Jawa makin lama makin lengkap dari masa ke masa. Catatan itu terutama setelah orang Tiongkok mulai singgah ke Nusantara. Catatannya pun tak hanya berisi data geografis, hubungan bilateral, tapi juga segala hal yang dilihat berdasarkan pandangan mata. “Informasi yang diberikan terkadang juga mengandung penilaian sejarawan atau pencatat dalam melihat perbedaan budaya,” ujar Nurni.

KETIKA menjadi guru di sebuah sekolah liar alias sekolah partikelir yang tidak diakui pemerintah kolonial, Suwarsih mendapat ide untuk menulis novel sebagai medium perjuangannya. Novel itu diberi judul Buiten Het Gareel (Di Luar Jalur) yang diterjemahkan menjadi Manusia Bebas . Lewat novel itu Suwarsih ingin mengajak para pemuda untuk tabah dalam memperjuangkan kemerdekaan yang dipenuhi banyak kesulitan. Buiten Het Gareel dengan latar waktu dekade akhir menjelang kemerdekaan menjadi satu penanda karya buatan perempuan di masanya. “Karya Suwarsih membahas masalah yang lebih luas dari poligami dan perkawinan paksa namun tak mengabaikan masalah yang jamak ditemui di eranya,” tulis Cora Vreede de Stuers dalam Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. Gadis Nasionalis Suwarsih lahir di Cibatok, Jawa Barat 1912. Bersama kakak perempuannya, Nining, Suwarsih mengenyam pendidikan di Sekolah Van Devanter, Bogor. Suwarsih berangkat dari keluarga sederhana, ayahnya merupakan pedagang yang menikah dengan perempuan Tionghoa. Kedua orangtua Suwarsih berpemikiran maju, mereka membebaskan anaknya untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sebagai pejuang nasionalis, Suwarsih memilih mengajar di sekolah liar alih-alih di sekolah kolonial dengan penghasilan besar. Kegemarannya menulis dijadikan wahana perjuangan. Dia menulis untuk Majalah Kritiek en Opbouw. Sebuah tulisannya yang berisi desakan kepada pemerintah untuk membebaskan para pejuang nasionalis yang dibuang ke luar Jawa sempat membuat KritiekenOpbouw terancam dibredel. Perjuangan Suwarsih semakin meningkat setelah menikah dengan lelaki pilihannya, Sugondo Djojopuspito, sekretaris Kongres Pemuda 1928. Keduanya saling membantu dalam perjuangan kemerdekaan. Perjalanan Manusia Bebas Naskah Buiten Het Gareel semula ditulis dalam bahasa Sunda dan dikirim ke Balai Pustaka (BP) yang masih bernaung di bawah pemerintah kolonial. Namun, naskah tersebut ditolak lantaran berbau politik sehingga dianggap kurang berguna dan kurang berisi pengajaran. “Tepat juga penilaian dewan redaksi … Seluruh isi buku bernafaskan semangat perjuangan politik,” tulis Rob Nieuwenhuys dalam Bianglala Sastra yang ditulis ulang oleh Dick Hartoko. Suwarsih tak patah semangat. Dalam pertemuan dengan sahabatnya, Eddy Du Peron, redaktur di Kritiek en Opbouw, Suwarsih mengungkapkan mengenai naskahnya yang ditolak BP. Du Peron lalu menyarankan agar Suwarsih menulis ulang novelnya dalam bahasa Belanda. Suwarsih menurutinya. “Bahasa Belanda menjadi bahasa yang paling baik saya kuasai dan pahami waktu itu, dan juga bahasa yang dimengerti oleh orang-orang terpelajar di seluruh Indonesia,” kata Suwarsih seperti ditulisnya dalam pengantar Manusia Bebas . Tiap satu bab selesai, Suwarsih mengirimnya ke Du Peron. Beberapa catatan untuk pengembangan naskah biasanya diberikan Du Peron sebagai jawaban. Keduanya juga sering berjumpa untuk berdiskusi di tengah penggarapan beberapa bab naskah novel. Setelah melalui proses panjang, Buiten Het Gareel akhirnya diterbitkan tahun 1940 dan cetak ulang tahun 1946. Karya Suwarsih dianggap penting di masanya. Cora Vreede de Stuers menyebut karya Suwarsih merupakan bentuk pelawanan pasif pada pemerintah Hindia Belanda yang kala itu sedang melakukan penghematan besar-besaran akibat dilanda krisis dan gencar menangkapi semua orang yang dianggap nonkooperatif. Alhasil, perjuangan kemerdekaan dilakukan lewat cara-cara halus seperti menulis roman atau mendirikan sekolah liar sebagai wujud kepedulian pada rakyat bawah yang tak sanggup menjangkau pendidikan. Rekan Suwarsih sastrawan HB Jasin menyarankan agar novel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jasin menuliskan sarannya dalam Majalah Sastra edisi Januari 1969. Namun, Suwarsih ragu kalau penerbit mau membiayai pengerjaannya sementara keuntungan yang didapat kemungkinan sangat kecil. Rekannya yang lain, sejarawan Sartono Kartodirdjo, juga meminta izin untuk menerjemahkan Buiten Het Gareel ke dalam bahasa Inggris. Penerjemahnya ialah rekan Sartono, Harry J. Benda. Sayangnya, Benda keburu meninggal tahun 1971 sebelum sempat menerjemahkan Buiten Het Gareel . Pada awal Maret 1975, Suwarsih mendapat kabar dari sejarawan Belanda G. Termorshuizen  yang mengatakan bahwa novelnya akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Surat dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menyusul tiba bulan berikutnya, menanyakan persetujuan Suwarsih bila karyanya diterbitkan dalam bahasa Indonesia. “Dan apakah saya suka mengerjakan terjemahan itu? Tentu saja saya setuju dan mau,” jawab Suwarsih . Karya Suwarsih dalam bahasa Indonesia kemudian terbit tahun 1975 lewat penerbit Djambatan.