Hasil pencarian

DALAM kunjungan terakhirnya ke Indonesia November lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyerahkan sebilah keris kepada Presiden Joko Widodo. Ini adalah salah satu dari 1500 barang warisan budaya Indonesia yang dikembalikan oleh Belanda. Walau demikian ada satu karya seni penting yang tidak akan dikembalikan, karena karya seni itu sekarang sudah menjadi milik Singapura.

AKHIRNYA keputusan itu keluar juga. Jumat, 2 Desember 2016, dalam jumpa pers mingguan, Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan bahwa pemerintah Belanda akan membiayai penelitian menyeluruh dan mandiri terhadap kekerasan tentara Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Keputusan yang tidak terlalu mengejutkan, walaupun empat tahun lalu pemerintah masih menolak seruan mengadakan penelitian macam itu. Apa pasal? Kenapa sekarang Den Haag berubah pendirian? Mark Rutte menegaskan penyebab kabinetnya mengambil keputusan ini adalah disertasi doktor sejarawan Remy Limpach yang September lalu terbit sebagai buku berjudul De brandende kampongs van generaal Spoor (Kampung-kampung Jenderal Spoor yang terbakar). Dalam penelitiannya Limpach berhasil menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia bersifat struktural, menyebar, dan tertancap dalam struktur militer waktu itu. Selama ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa kekerasan itu hanya ekses belaka, ulah beberapa oknnum dan bukan beleid resmi Den Haag. Pada 2012 seruan penelitian menyeluruh ini pertama kali dikeluarkan oleh tiga lembaga yang aktif dalam penelitian sejarah Belanda: KITLV (Institut Kajian Asia Tenggara dan Karibia), NIMH (Institut Sejarah Militer Belanda, tempat R my Limpach menginduk) dan NIOD (Institut Kajian Perang, Holocaust dan Genosida). Ketiganya berseru supaya dilakukan penelitian menyeluruh gara-gara pengadilan Den Haag tahun sebelumnya memvonis pemerintah Belanda bersalah atas banjir darah di Rawagede (dan wajib membayar santunan ganti rugi). Waktu itu pemerintah masih berpendirian bahwa ketiga lembaga bebas melakukan penelitian atas anggaran yang mereka terima dari pemerintah. Peran pemerintah sebagai pemesan penelitian tidaklah perlu eksplisit. Tetapi penelitian Limpach ternyata telah membuat pemerintah Belanda mengubah pendiriannya. Agustus tahun lalu, beberapa hari menjelang peringatan 70 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, pers sudah memberitakan hasil penemuan R my Limpach yang waktu itu menyerahkan disertasinya pada Universitas Bern, Swiss. Harian sore NRC Handelsblad pada edisi Jumat, 14 Agustus 2015, menurunkan berita utama dengan alinea pertama sebagai berikut: “Tentara Belanda telah secara struktural dan dalam skala besar-besaran menerapkan kekerasan ekstrem terhadap orang Indonesia pada periode 1945-1950 setelah proklamasi kemerdekaan, 70 tahun silam Senin mendatang. Sesudah itu para pelakunya bebas berlenggang kangkung, karena pihak otoritas menutup-nutupi pelanggaran hukum itu.” Berita itu bisa dikatakan baru icip-icip pendahuluan bagi isi penelitian Limpach yang baru terungkap September lalu. Sejak itu khalayak ramai Belanda seperti memanaskan diri untuk menyambut berita yang lebih menyeramkan lagi. Penanggungjawab Kekerasan Akhir September itu, setelah setahun penantian, akhirnya disertasi Limpach terbit. Dalam bukunya Limpach lebih lanjut menelanjangi koalisi para pelaku kekerasan di dalam struktur militer dan sipil yang dalam semua jajaran bertanggung jawab melakukannya. Tiga wakil tertinggi kekuasaan di Hindia Belanda bersama-sama bertanggung jawab terhadap kekerasan ekstrem itu. Mereka adalah Panglima Tentara Jenderal Simon Spoor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Huib van Mook dan Jaksa Agung Henk Felderhof. R my Limpach menyebut ketiganya melakukan “judi militer, dengan taruhan nyawa puluhan ribu orang Indonesia dan Belanda”. Bagaimana jalannya judi militer oleh para pembesar tadi belum pernah diungkap sampai sekarang. Kesimpulan ini berlawanan dengen pendirian pemerintah Den Haag. Nota Ekses tahun 1969, menyebut kekerasan itu cuma pelanggaran insidentil yang dilakukan oleh oknum-oknum militer tententu. R my Limpach mendasarkan penelitiannya pada arsip jaksa penuntut umum, sekretariat negara ( algemene secretarie ), pengacara-pengacara Van Rij dan Stam serta amtenar, tetapi juga pada 885 pucuk surat para veteran yang ada dalam arsip acara televisi Achter het Nieuws (Di balik berita) milik organisasi penyiaran VARA. Acara ini menerima banyak surat sebagai reaksi terhadap wawancara dengan Joop Hueting. Pada tahun 1969, Hueting yang pernah dikirim ke Indonesia dalam acara itu pertama kali mengungkap telah berlangsungnya kekerasan ekstrem. Dari penelitian itu terbukti bahwa Jenderal Spoor yang membawahi 200 ribu pasukan telah menerapkan tujuan militer yang tidak mungkin bisa tercapai. Begitu kekerasan militer itu terjadi, Spoor menerimanya saja, demikian kata Limpach. Tanggung jawab penguasaan sebuah wilayah “digeser ke atas atau ke bawah, seperti kentang panas”. Selain itu, “troika kolonial” ini juga beranggotakan kekuasaan sipil tertinggi, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, yang menurut R my Limpach, “dalam menjalankan kebijakan selalu melangkahi mayat”, dan Jaksa Agung Henk Felderhof. Tokoh terakhir ini ikut menentukan perlindungan yuridis militer terhadap pasukan Belanda. Tanggung jawab akhir berada di Den Haag dan bukan Jakarta yang bagi Belanda waktu itu masih bernama Batavia. Limpach, “Pemerintah Den Haag bertugas mengawasi para pemimpin tertinggi di Batavia, dan mereka tidak hanya lalai lantaran jarak yang begitu jauh, tetapi juga jelas-jelas tidak mau bertindak”. Adalah Menteri Luar Negeri Bert Koenders yang langsung bereaksi terhadap penemuan R my Limpach ini. Pemerintah berniat melakukan pertimbangan teliti, demikian Koenders yang September lalu sudah tidak menutup kemungkinan dilakukannya penelitian baru. Yang dimaksudnya dengan pertimbangan teliti itu adalah keterlibatan banyak kalangan, termasuk para veteran yang selalu dituding sebagai pelaku kekerasan. Ini tidak boleh merupakan halangan untuk meneliti lembaran-lembaran hitam dalam sejarah Belanda, demikian Menlu yang berasal dari partai buruh PvdA ini. Menyusul keputusan melakukan penelitian menyeluruh, Koenders berujar, “Penting bagi bangsa kita untuk berani melihat kaca sejarah, apalagi kalau kita akan berbicara dengan negara lain.” Kekerasan oleh Pihak Indonesia Dalam pernyataannya pada Jumat, 2 Desember, Perdana Menteri Mark Rutte menyadari bahwa penelitian baru ini bisa “menyebabkan sakit hati di kalangan para veteran Hindia.”. Walau begitu tetap penting untuk memperhatikan “keadaan sulit yang membatasi operasi para veteran, kekerasan yang dilancarkan kalangan Indonesia, kemungkinan tidak dilakukannya kekerasan, serta tanggung jawab para pemimpin pemerintahan, politik maupun militer”. Ini berarti bahwa penelitian yang dikehendaki pemerintah Belanda tidak akan hanya berpusat pada sisi militer, melainkan juga latar belakang politik serta kebijakan pemerintah pada umumnya. Selain itu juga akan diteliti kekerasan yang dilancarkan kalangan Indonesia. Di sini Mark Rutte menyuarakan keinginan partainya, partai konservatif VVD. Dalam apa yang disebut “Periode Bersiap” ini, setelah Jepang bertekuk lutut, berlangsung kekerasan terhadap kalangan Belanda, kalangan Indo yang berdarah campuran serta kalangan Tionghoa atau kelompok lain yang oleh para pemuda revolusioner Indonesia dicurigai bekerjasama dengan Belanda. Penelitian terhadap ulah pihak revolusioner Indonesia inilah yang merupakan syarat partai konservatif VVD, salah satu mitra pemerintah koalisi Belanda, sebelum mereka setuju dengan usul mengadakan penelitian menyeluruh. Selain itu, VVD juga hanya akan setuju jika kalangan veteran Belanda dilibatkan dalam penelitian. Sekarang diperkirakan masih ada sekitar 18 ribu veteran Belanda yang masih hidup dan dulu pernah dikirim ke Indonesia. Hein Scheffer, ketua het Veteranen Platform , salah satu organisasi veteran Belanda, menyambut baik penelitian ini. Kepada harian Trouw, dia menyatakan ingin organisasi dan anggotanya diwawancarai tentang pengalaman mereka di Indonesia. “Selain itu para veteran juga dapat menyediakan dokumen atau foto-foto,” demikian Scheffer. Baginya yang penting penelitian ini harus berangkat dari sudut pandang dan norma-norma yang berlaku pada zaman itu. Tidak semua veteran Belanda menyambut baik niat pemerintah ini. Kepada harian Trouw, Leen Noordzij, ketua Vomi (singkatan Belanda untuk persatuan veteran Hindia) menyatakan tidak menanti-nati penelitian macam ini. Tapi dia maklum bahwa penelitian seperti itu tak bisa dibendung lagi. Terhadap keputusan pemerintah dia cuma bisa berharap penelitian ini berlangsung obyektif, dalam arti pelanggaran yang dilakukan pihak Indonesia juga diteliti. Konon kabarnya dalam upaya meneliti ulah pihak Indonesia ini, Mark Rutte sudah berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan ke Jakarta pada November lalu, ada sentilan bahwa Jokowi tidak keberatan dengan penelitian semacam ini. Tapi itu tidak berarti bahwa Indonesia setuju membuka arsipnya bagi para peneliti yang akan berdatangan dari negeri kincir angin. Walau begitu Gert Oostindie, direktur KITLV, merasa ini bukan hambatan. Kepada harian Trouw, dia menyatakan tahun-tahun belakangan sudah banyak arsip Indonesia yang dibuka. “Selain itu kami juga akan mewawancarai orang-orang yang mengalami sendiri perang kemerdekaan Indonesia,” demikian Oostindie. Ditambahkannya, di kalangan sejarawan Indonesia sendiri sudah terjadi pergeseran pendapat, mereka bersikap lebih obyektif dalam meneliti periode perang kemerdekaan. Dalam bukunya, R my Limpach menegaskan bahwa sebagian besar dari 160 ribu prajurit Belanda yang selama perang kemerdekaan dikirim ke Indonesia tidak terlibat dalam kekerasan. Perang kemerdekaan itu telah menewaskan sekitar seratus ribu orang Indonesia dan hampir 5000 prajurit Belanda. Penelitian menyeluruh yang dikehendaki pemerintah Belanda ini akan berlangsung selama empat sampai enam tahun, dan menelan biaya berjuta-juta euro.

SEBUAH rekaman film pendek memperlihatkan Sukarno di tengah kerumunan banyak orang. Dengan seragam putih, tanpa kawalan, presiden pertama Republik Indonesia itu berbaris rapi dalam jejeran antrean. Sembari mengurai senyum sumringah dia menanti giliran menuju bilik suara. Peristiwa itu merekam hari-hari pemilihan umum pertama tahun 1955. Selama masa kepemimpinannya, Sukarno meninggalkan 573 bundel arsip kertas, 627 bundel arsip foto, dan 151 nomor arsip film. Berbagai peristiwa penting pada periode 1945-1967 terekam di dalamnya yang meliputi berbagai bidang. Mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, agama, sosial, budaya, hingga olahraga. Arsip-arsip tersebut terinventarisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan dapat diakses publik. “Dengan adanya arsip ini, diharapkan pemahaman terhadap sejarah Indonesia menjadi lebih benar dan utuh,” ujar Guruh Sukarnoputra, Ketua Umum Yayasan Bung Karno dalam sambutan “Ekspose Guide Arsip Presiden Republik Indonesia: Sukarno 1945-1967” di Gedung ANRI, Jakarta Selatan, 29 November 2016. Sebab, lanjut putra bungsu Sukarno itu, “Sepanjang era Orde Baru sejarah negeri ini diputarbalikan; banyak bukti-bukti sejarah yang dimusnahkan. Banyak yang dilakukan rezim Orde Baru itu menyesatkan bahkan sampai dengan hari ini.” Pengadaan arsip Sukarno merupakan rangkaian awal dari program ANRI untuk melengkapi khazanah Arsip Kepresiden Indonesia. Kendati demikian, beberapa daftar arsip masih dalam pencarian. Ada yang tak diketahui keberadaannya ataupun masih belum diserahkan oleh pihak tertentu. Arsip dan dokumen tersebut terutama berkaitan dengan menjelang berakhirnya masa kekuasaan Sukarno. Salah satunya, ungkap Guruh, adalah dokumen asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menandai peralihan kepemimpinan dari Sukarno kepada Jenderal Soeharto. Selain itu, saat Sukarno wafat, terdapat tim Angkatan Darat yang merekamnya. Namun, hingga kini rekaman itu tak kunjung ditemukan atau diserahkan. “Keberadaan arsip rekaman tersebut pasti ada dan tersimpan sampai sekarang oleh mereka (Angkatan Darat),” kata Guruh. Sementara itu, Asvi Warman Adam menyatakan arsip Sukarno adalah sumber sezaman yang berharga dalam sejarah Indonesia. Arsip tersebut akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masa-masa kepemimpinan Sukarno: kejayaan dan kejatuhan sang presiden. Senada dengan Guruh, Asvi juga mengungkap beberapa arsip yang belum terhimpun dari sekian banyak arsip Sukarno koleksi ANRI. Dalam catatan Asvi, setidaknya ada dua yang terpenting. Pertama, arsip pidato Bung Karno tanggal 6 Oktober 1965. “Dalam pidato itulah pertama kali Bung Karno membicarakan tentang Gerakan 30 September,” ujar sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut. Kemudian, lanjut Asvi, ada catatan perawat Sukarno selama masa penahanan di Wisma Yaso. Dalam catatan itu termuat laporan kesehatan Bung Karno: tekanan darah, obat-obatan yang diberikan, gangguan pada fungsi tubuh, hingga kondisi psikis. Juga terdapat hasil cek laboratorium urine Bung Karno yang diperiksa di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Arsip perawat itu cukup penting karena memperlihatkan bagaimana perawatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Sukarno oleh rezim Orde Baru. Asvi mengakui, keberadaan arsip berjumlah sembilan bundel tersebut disimpan oleh salah satu anak Sukarno, Rachmawati Sukarnoputri. Menurutnya, arsip itu bukan arsip keluarga melainkan telah menjadi arsip negara. “Oleh karena itu, sebagai lembaga yang punya otoritas dan menjamin keamanannya ada baiknya pihak ANRI meminta arsip itu kepada ibu Rachmawati,” ujar Asvi. Pengumpulan arsip Sukarno tak sampai di situ. Kepala ANRI, Mustari Irawan menyatakan pada 2018 arsip-arsip Sukarno tentang pemikiran nasionalisme dan internasionalisme akan diajukan ke UNESCO sebagai memori dunia ( memory of world ). “Agar masyarakat Indonesia tahu pemimpin bangsanya. Juga supaya dunia internasional tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang punya pemikir dengan gagasan besar,” pungkasnya.*

Konferensi Nasional Sejarah (KNS) X bertema “Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah” telah usai digelar selama tiga hari (7-9 November 2016) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Seratus makalah telah dibahas dan menghasilkan tujuh rekomendasi. Amurwani Dwi Lestariningsih, Kasubdit Sejarah Nasional Kemendikbud, membacakan rekomendasi tersebut, bahwa diperlukan: pembangunan budaya bahari sebagai landasan negara maritim yang menyatakan laut sebagai pemersatu bangsa; paradigma baru dalam merumuskan visi kelautan Indonesia; pembentukan tradisi historiografi Indonesia yang melihat laut sebagai dimensi baru dalam dinamika pembangunan; penguatan pendidikan karakter bangsa melalui perubahan pembelajaran sejarah dengan menampilkan drama, film dokumenter, dan bentuk lain; melakukan revolusi mental bangsa melalui penataan kembali sistem pendidikan dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan pendidikan sejarah secara proporsional; strategi kebudayan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim; dan menghidupkan kembali kegiatan nyata untuk menumbuhkan semangat dan cinta laut seperti arung sejarah bahari dengan peserta generasi muda dari seluruh Indonesia. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud membagi hasil KNS menjadi tiga. Pertama, hasil KNS nantinya akan dikembangkan menjadi agenda studi dan penelitian. Lainnya, rekomendasi yang dibuat juga ada yang langsung memiliki relevansi dengan peraturan. “Seperti tadi kita dengar, poros maritim selama ini fokus lebih kepada infrastruktur fisik, pelabuhan, kapal, dan seterusnya. Nah, konferensi ini memperlihatkan bahwa budaya bahari bisa tumbuh bukan semata-mata karena ada segi-segi material, tapi juga nonmaterial,” ujarnya. Segi nonmaterial itu, menurut Hilmar Farid, penting untuk pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Misalnya, soal konektivitas bukan semata-mata hubungan yang dibentuk karena ada pelabuhan dan kapal, tapi adanya di pikiran dalam tingkat kesadaran. “Ketiga, kita selama ini berpikir bagaimana caranya menghidupkan budaya bahari di Indonesia. Ada banyak. Umumnya bersifat lebih memberikan pengetahuan melalui ceramah, buku,” ujarnya. Namun, dia melanjutkan, jika melihat isi makalah yang dihimpun dari KNS justru ada cara yang sifatnya lebih praktis, terutama dalam pendidikan yang bisa langsung dikembangkan. “Langsung konkret saja, anak-anak dilibatkan berlayar, bersentuhan dengan laut, kalau berhenti di tingkat pembicaraan saja cuma akan menjadi sebuah pengetahuan,” katanya. Namun, dalam kurikulum sejauh ini belum sampai harus ke tingkat revisi. Justru lebih penting bagaimana membuat bahan ajar menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. “Kurikulum sifatnya sangat terbuka. Ada ruang cukup luas untuk mengembangkan pelajaran dengan tema bahari ini,” lanjutnya. Terlepas dari itu, Hilmar Farid menyadari hasil konferensi masih harus diperdalam dengan melanjutkan konferensi di tingkat regional. Dengan demikian, penentuan kawasan historis dapat dilakukan secara lebih cermat. “Ini ibaratnya baru puncak gunung es. Di bawahnya masih banyak. Unsur sejarah lokal harus kuat,” katanya.

Ada kesalahan dalam memaknai sejarah maritim Indonesia. Saat ini, banyak pembicaraan yang bertolak dari kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu sebagai bangsa bahari untuk menyemangati eksplorasi kekayaan laut demi kesejahteraan rakyat. Hal itu ditegaskan Sri Margana, sejarawan Universitas Gajah Mada, dalam Konferensi Nasional Sejarah (KSN) X di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (8/11). Dia tak setuju jika pengertian membangun maritim, lebih dititikberatkan pada eksploitasi hasil laut. “Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga menyebut orang asing datang ke Nusantara bukan nyari ikan di laut tapi mencari komoditas dari daratannya,” ujar Margana. Hal ini pun, menurut Margana, mestinya diperhatikan dalam membangun visi kemaritiman bangsa yang kini tengah digulirkan. Apa yang disebut periode maritim dalam sejarah Nusantara adalah periode perdagangan internasional dan regional. Dalam prosesnya, itu bukan hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga agama, filsafat, dan kebudayaan lainnya. Margana berpendapat, membangun dunia maritim di Indonesia yang bertitik tolak dari sejarah maritim artinya membangun keterhubungan antarpulau untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pendidikan. “Jadi sejarah maritim adalah sejarah peradaban secara umum,” tegas dia. Sementara itu, perspektif pembangunan saat ini yang condong kepada eksploitasi kekayaan laut tak akan berlangsung lama. Apa yang ada di laut nantinya akan habis. “Kalau sudah itu apa lagi?” tanyanya. Margana mengimbau, yang terpenting dilakukan saat ini adalah integrasi. Itu bisa dilakukan dengan membuka katup-katup transportasi antarpulau. “Jika ini dilakukan ketimpangan akan cepat diselesaikan. Seperti Jawa juga milik Papua, Papua juga milik Jawa. Kalau eksploitasi saya tidak setuju,” cetusnya. Hal itu, Margana menegaskan, bukan berarti membuat tradisi agraris dan maritim seakan terpisah. Padahal, dengan pengertian eksploitasi hasil laut, maritim dan agraris seakan dipisahkan. Dalam perspektif nasionalistik, laut justru dianggap sebagai penghubung. “Sejarah maritim harusnya ditulis, kalau menurut perspektif itu, tidak boleh terpisah-pisah,” kata dia. Ichwan Azhari, sejarawan dari Universitas Negeri Medan melengkapi pernyataan itu dengan menunjukkan bukti arkeologis di daerah pesisir Sumatera. Di berbagai situs penting di pesisir wilayah Sumatera, ditemukan bukti sisa komoditas dari daratan. “Kota pesisir itu mati kalau hubungan dengan darat tidak ada. Damar, kemenyan, kapur barus, ceceran dari komoditas itu ditemukan dan yang terbanyak emas. Itu kan komoditas darat,” jelasnya. Dia pun menyimpulkan, kota maritim adalah tempat yang mengalirkan barang dari darat. Kota maritim hanya bisa berkembang karena ada daratan. “Kota maritim besar muncul ketika ada daratan yang kuat. Pelabuhan Barus muncul karena ada pohon kapur barus di pedalaman, tidak bisa hidup di pesisir,” tegas Ichwan.

Pada akhir abad 13, Marco Polo menginjakan kakinya di tanah Sumatra. Di sana, pelaut asal Venezia, Italia itu terperanjat menyaksikan seekor binatang aneh tapi nyata. Dalam catatan perjalanannya, Il Milione , dia menyebutkan terdapat unicorn –kuda bertanduk satu dalam mitologi Eropa– di negeri yang disebutnya Java Minor (Jawa Kecil). Belakangan diketahui, binatang yang dilihat Marco Polo bukanlah unicorn melainkan badak bercula satu. Sebelum Marco Polo, pertengahan abad 13, sejarawan dan penjelajah Persia Zakaria al-Qazweiny dalam Atsarul Bilad wa Akhbarul Ibad telah mengidentifikasi wilayah Nusantara. Menurutnya, “Jawah” (Jawa) adalah sebuah bilad (negara) yang terletak antara India dan Tiongkok. “Perjalanan pedagang dari India yang menuju Tiongkok harus melalui negara ini. Para pedagang biasanya membeli barang dagangan dari negara ini berupa kayu gaharu, kamper, dan beras,” tutur Muhammad Lutfi, dosen Sastra Arab UI dalam Konferensi Nasional Sejarah X yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, 8-9 November 2016. Lebih jauh ke belakang, Nurni Wulandari menguraikan, antara Jawa dan Tiongkok telah terjalin relasi tributari (upeti) sejak abad ke-2 Masehi. Dokumen tertua yang menerakan Jawa sebagai pembuka hubungan Nusantara dengan Tiongkok tercatat dalam naskah klasik Dinasti Han, Hou Han Shu ( Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir ). Deskripsi tentang Jawa termuat dalam bab 116 berjudul “Xinanyi Zhuan” (“Catatan Negara Barbar Barat Daya”) yang menyatakan: “Pada masa pemerintahan tahun ke-6 (131 Masehi) Kaisar Yongjian, disebutkan bahwa Raja Yediau ( Yavadvipa atau Jawa) bernama Bian mengirim utusan untuk memberi sesembahan ke Cina. Sebagai balasan Kaisar menghadiahinya stempel emas kekaisaran dengan pita berwarna ungu,” sebagaimana dituturkan Nurni, sinolog Universitas Indonesia. Ahli sejarah kolonial yang juga arsiparis, Mona Lohanda mengemukakan beberapa nama penjelajah Eropa yang tak banyak tercatat dalam sejarah. Ludovico di Varthema, penjelajah Italia asal Bologna, disebut-sebut sebagai orang pertama yang mencuatkan istilah spice islands (kepulauan rempah-rempah). Dalam memoarnya Itinerario de Ludovico di Varthema yang terbit tahun 1510, memberi fakta bahwa dia adalah orang Eropa pertama yang mereportase pelayaran dari Selatan Jawa sampai Selatan Australia dan Tasmania. Ludovico juga ditengarai sebagai penjelajah pertama yang memperkenalkan nama Sumatra dan Borneo (Kalimantan) setelah mengunjungi wilayah itu pada 1505. Antonio Pigafetta, seorang dari 18 anggota tim Ferdinand Magellan yang selamat kembali ke Spanyol setelah ekspedisi mereka mendapat serangan penduduk Filipina tahun 1522. Pada 1521, dia menyinggahi Kalimantan dan merekam keadaan setempat dalam catatan perjalanan Relazione del primo viaggio attorno al mondo . Dia menyebut bahwa pulau itu sangat besar dan perlu waktu tiga bulan berlayar mengelilinginya. “Orang Melayu menyebut pulau itu 'Kalamantan' yang artinya sejenis buah mangga liar. Kalamantan berarti Pulau Mangga, meski penamaan itu berbau mistik,” tulis Pigafetta sebagaimana dikutip Mona. Sementara itu, ada pula penjelajah Prancis yang tercatat mengarungi Nusantara. Adalah Piere Poivre yang ditugaskan kongsi dagang Prancis pada tahun 1754 untuk memperoleh rempah-rempah. Setelah mengunjungi Maluku, usahanya berhasil karena budidaya pala dan cengkeh berkembang pesat di koloni Prancis, Ile de France (Mauritius). Meski tetap menjadi penghasil rempah, namun menurut Mona, Maluku sejak akhir abad 18 tak lagi memegang monopoli dalam perdagangan dunia. Menurut sejarawan Restu Gunawan, Indonesia layak berbangga karena di masa lalu merupakan wilayah pertemuan yang sangat penting. Nusantara menjadi peraduan pengembara berbagai belahan dunia dengan bermacam tujuan. Mulai dari para pencari Tuhan yang menyebarkan agama, pengelana terpelajar yang mencari pengetahuan dari dunia baru, hingga pemburu rempah-rempah. “Kepulauan Nusantara adalah rendezvous dari peradaban dunia baik Timur dan Barat,” ujar Restu. Senada dengan itu, menurut Mona Lohanda, pelayaran dan niaga semestinya menjadi salah satu primadona kajian sejarah Nusantara. Namun dia juga menekankan, berita asing tentang Nusantara hendaknya diimbangi dengan dokumen-pencatatan karya tradisional yang terserak-serak di setiap wilayah adat dan etnis. “Kita harus menggalakkan sumber sejarah yang ada pada kita. Dan ada baiknya jika sejarawan mau mempelajari bahasa-bahasa lokal. Dengan begitu, dapat diharapkan historiografi Nusantara semakin meningkat dalam jumlah dan mutu dari waktu ke waktu,” kata Mona.

Presiden Sukarno dalam pembukaan Musyawarah Nasional Maritim pertama tahun 1963 menyerukan “kembalilah menjadi bangsa samudera!” Sebab, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya. Budaya bahari Indonesia unggul di masa lalu seperti tercatat dalam sejarah kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyoroti seruan Presiden Sukarno itu demi mewujudkan kembali etos budaya maritim bangsa. “Seruan itu penting untuk dilaksanakan demi mewujudkan etos budaya maritim dalam mendukung program pemerintah untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tegas Puan saat membuka Konferensi Nasional Sejarah (KNS) X tahun 2016 bertema “Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah” di Jakarta, Senin (7/11). Puan menyatakan, konferensi sejarah yang diselenggarakan pada 7-10 November di Hotel Grand Sahid Jakarta itu, merupakan upaya bersama menempatkan peran sejarah dalam pembangunan karakter masyarakat Indonesia. Sejarah seharusnya tak hanya menjadi buah bibir semata, tapi juga tercermin dalam perilaku berbangsa dan bernegara. “Ini bukan tempat diskusi saja. Jadi, bagaimana hasil dari konferensi ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. KNS yang terlaksana sejak 1957 merupakan acara rutin lima tahunan. Selama ini, lanjut Puan, telah banyak hal monumental yang dihasilkan. “Harapannya hasil konferensi kali ini bisa menjadi momentum perbaikan khususnya di dunia maritim,” katanya. Dalam memajukan kembali dunia maritim Indonesia, Puan melihat pentingnya sinergi, bukan hanya kementerian, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. “Semangatnya itu yang harus kita kembalikan,” cetusnya. Pengembangan kesadaran sejarah dan kekayaan maritim harus didorong demi tercapainya masyarakat bahari yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, tema budaya bahari diambil dalam konferensi kali ini untuk kembali mengingatkan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan laut sebagai penghubungnya. Sebagai negara maritim, dia menilai pentingnya memberikan pengetahuan mengenai budaya bahari, baik secara formal maupun nonformal. “Apakah kita hanya ingin mengenang romantisme masa lalu saja?” tanya Muhadjir. “Modal sejarah bisa digunakan sebagai titik tolak membangun kembali sebagai bangsa yang jaya di laut.”

Pengajaran sejarah di sekolah harus diubah dalam rangka mengembangkan pendidikan berbasis karakter, khususnya di tingkat sekolah dasar dan menengah. Perubahan format pengajaran diharapkan memberikan peranan lebih aktif kepada siswa. Demikian penyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam sambutan Konferensi Nasional Sejarah X di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (7/11). Muhadjir menilai, pelajaran sejarah akan mudah dihayati terutama oleh anak-anak jika dilakukan dengan cara bermain peran. Anak-anak bisa memainkan adegan sejarah dalam sebuah pementasan kecil dengan bimbingan guru. Sang guru lebih jauh menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam episode sejarah yang dipentaskan itu. “Penghayatan makna sejarah itu bagus terutama dalam pendidikan karakter. Role playing ini hanya salah satu metodenya saja,” terangnya. Saat ini, kata Muhadjir, metode bermain peran dalam pelajaran sejarah sudah mulai dicoba diberlakukan di beberapa sekolah. Dia berharap keterlibatan langsung siswa dalam belajar akan semakin membangkitkan daya kritis, kreativitas, dan keberanian mengambil keputusan. “Diharapkan dengan ini sejarah bisa mendapatkan tempat terhormat dalam pendidikan,” kata Muhadjir. Dengan demikian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap belajar sejarah tak lagi monoton. Anak-anak diharapkan bisa tahu bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dalam sejarah ke kehidupan sehari-hari. “Yang pasti anak-anak tidak terbebani. Untuk bisa mengingatkan kita kalau kita ini Indonesia,” kata Puan dalam sambutannya. Lebih jauh, Puan menyoroti saat ini jiwa nasionalisme anak muda makin terkikis. Ini disebabkan para generasi muda mulai melupakan sejarah. “Pesan Bung Karno jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekarang yang penting bagaimana agar sejarah bisa diingat oleh masyarakat Indonesia khususnya anak muda Indonesia yang nantinya akan meneruskan bangsa ini ke depan dengan cara yang lebih baik,” paparnya. Puan menambahkan, anak muda, meski harus mengikuti era globalisasi, namun jangan lupa asal usulnya. Mereka harus ingat keindonesiaannya, namun tetap mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan anak-anak di luar Indonesia. “Ini penting untuk menghargai sejarah namun bukan hanya terlena dengan romantisme yang ada,” tuturnya.

Kejadian itu berlangsung dengan cepat menjelang malam, pada Sabtu, 1 Agustus 1925. Ketika sebuah dokar dengan empat penumpang dan seorang kusir, bergerak dari Kampung Jongaya menuju Makassar. Kendaraan itu diadang delapan orang yang dipimpin Daeng Toto, adik Karaeng Lengkese. Mereka membunuh empat orang, sedangkan kusir berhasil melarikan diri. Sasaran utamanya terbunuh dengan 17 luka tusukan. Nyampa Daeng Sisila, bangsawan Kerajaan Gowa, atau lebih dikenal sebagai Haji Bau. Koran Pemberita Makassar , 4 Agustus 1925, menuliskannya sebagai kejadian yang sangat menggemparkan warga kota. Judul artikelnya “Karena Satoe Tempeleng Menghilangkan 4 Djiwa Manoesia.” Penjelasan artikelnya menyebutkan jika Nyampa Daeng Sisila, mencoba menggoda anak Karaeng Lengkese dan hendak menikahinya, tapi ditolak. Haji Bau merasa terhina dan tak terima dengan penolakan itu. Dalam sebuah perjumpaan, dia menampar Karaeng Lengkese. Karaeng Langkese menceritakan kejadian yang menimpanya kepada keluarga. Saudaranya, Karaeng Toto merencanakan pembalasan dendam karena persoalan tersebut dianggap penghinaan. Malu besar. Karaeng Toto bersama keluarga lainnya menumpang sebuah trem menuju jalur yang selalu dilalui Haji Bau. Di Jongaya –saat ini antara Sungguminasa Gowa dan Makassar– mereka menunggu di tepian. Mereka serang Haji Bau sampai tewas. Sang kusir yang mendapat satu tusukan dengan susah payah berlari menuju Gowa dan melaporkan kejadiannya pada kontrolir di Sungguminasa. Dari laporan itulah, kemudian aparat keamanan berhasil menangkap Karaeng Toto dan pengikutnya. Masing-masing dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara. Sejarawan Universitas Hasanuddin, Amrullah Amir mengatakan, sehari setelah pembunuhan Haji Bau terjadi, sekitar sebulan penuh beberapa lokasi di wilayah Makassar dan Gowa, dipenuhi penjagaan keamanan aparat. Tak ada warga yang berani keluar rumah hingga menjelang sore, atau bahkan berjalan sendiri. Penduduk, utamanya di Makassar merasa ketakutan akan timbulnya kericuhan dari keluarga Haji Bau. “Sepi sekali. Jadi cerita-cerita orang dan kabar angin bergerak cepat. Satu bulan itu, saya kira Makassar bagai kota yang mencekam,” katanya. “Bayangkan, pembukaan pasar malam pada 5 Agustus itu (1925), yang dihadiri gubernur jenderal Hindia Belanda Celebes dan pejabat lainnya, menjadi sepi pengunjung,” lanjut Amrullah Amir. Siapa Haji Bau sebenarnya? Dia adalah anak dari Raja Gowa ke-32, I Kumala Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid (1815-1893) dari perkawinannya dengan Daeng Meneq. Haji Bau juga merupakan paman Raja Gowa ke-33, Karaeng Lembangparang yang gugur dalam pertempuran penaklukan Gowa pada 1906. Sedangkan Karaeng Lengkese dengan nama lengkap Cincing (Tjintjing) Daeng Makkilo adalah putra bangsawan, I Mallombasang Daeng Mattawang dan ibunya I Patimasang Karaeng Sanggirangang, putri dari Gutto Datu Lulu Karaeng Sanrobone. Antara Haji Bau dan Karaeng Lengkese memiliki kekerabatan. Rumah mereka berdekatan dan bermain bersama semasa kecil. Ketidaksenangan Karaeng Lengkese pada Haji Bau karena perangainya yang keras dan selalu bertindak di luar kendali kebiasaan. “Tapi jauh dari pada itu, saya kira ini dampak yang ditimbulkan Belanda ketika 1906, benar-benar telah menguasai hampir Sulawesi Selatan –penaklukan Gowa. Bisa pula sebagai konflik dan persaingan antarbangsawan,” kata Amrullah Amir. Haji Bau meninggal dunia di usia 50-an tahun. Memiliki tubuh tambun dan besar tinggi. Menggunakan kacamata bergagang emas dan memiliki kebun yang luas di wilayah Pakatta. Sebagai bangsawan tinggi, tak mengherankan dia memiliki akses terhadap pengusaan dan melaksanakan ibadah haji. Namun, kata Amrullah Amir mengutip laporan Friedericy, kontrolir Belanda di Sungguminasa (1925-1928), menyatakan, jika Haji Bau berhubungan dengan sedikitnya 70 kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya. “Dalam versi Friedericy, Haji Bau adalah seorang pelindung dari beberapa kelompok-kelompok perampok yang menyusahkan sistem pemerintahaan Belanda di Sulawesi Selatan,” katanya. Kini, Haji Bau diabadikan menjadi nama jalan dalam kawasan penting di Makassar. Jalan Haji Bau berada di dekat Pantai Losari Makassar dan di sana berumah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jalan itu, tak begitu panjang, hanya beberapa ratus meter, dan hanya ada beberapa rumah saja, selebihnya adalah hotel. Ketika menemui beberapa orang di kawasan itu, pada Senin 17 Oktober 2016, dan bertanya mengenai Haji Bau, tak ada yang bisa menjawab. Bahkan seorang juru parkir beranggapan jika Haji Bau, adalah keturunan dari Haji Kalla, orang tua Jusuf Kalla.

Sejak hancurnya kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara, secara langsung dinamika kebaharian Indonesia kian menurun. Masyarakatnya lebih diarahkan menjadi petani dan melupakan bahari. “Sejak VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) berkuasa, dinamika kemaritiman dan tradisi besar maritim kita menghilang. Astronomi, undang-undang laut, mitologi laut menjadi hilang,” ucap Mukhlis PaEni, ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), kepada wartawan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (3/11). Misalnya, Mukhlis menjelaskan, setelah Perjanjian Bongaya yang ditandatangani Kesultanan Gowa dan pemerintah Hindia Belanda pada 18 November 1667, kehidupan bahari di wilayah itu bergeser. Kerajaan di Makassar itu harus memerintahkan rakyatnya tidak hidup dari laut, tetapi bertani. Bahkan, seluruh perkampungan di pesisir pantai harus mengubah rumahnya membelakangi laut dan ditarik 10 mil dari garis pantai. “Ini rekayasa politik luar biasa. Ini memotong tradisi. Kita pun berangsur jadi petani,” jelas Mukhlis. Sebaliknya, yang dilakukan VOC adalah membangun dermaga dan galangan kapal secara besar-besaran. Sementara, rakyat hanya menjadi buruh di pelabuhan itu. Padahal, Presiden Joko Widodo gencar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka, Mukhlis berpendapat, ketika bahari dilihat sebagai ikon bangsa, sudah saatnya sejarah menjawab dan mencari jalan keluar apakah kejayaan bahari Indonesia hanya tinggal nostalgia semata. “Jika kita tidak ambil kembali budaya maritim kita, kita tidak ada bedanya dengan VOC. Ini harus menggugah bahwa ada yang hilang. Budaya bahari kita sudah mati sejak 400 tahun lalu,” cetus Mukhlis. Dengan modal semangat itu, MSI bekerjasama dengan Kemendikbud menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah (KNS) ke-10. Dilaksanakan di Jakarta pada 7-10 November mendatang, KNS kali ini mengangkat tema “Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah.” Secara garis besar, dalam konferensi itu akan dibahas seperti apa dinamika masyarakat bahari di negeri ini. “Masih berdenyutkah masyarakat bahari ketika pembangunan bahari diarahkan ke situ? Apakah masyarakat Indonesia masih memiliki akar budaya bahari atau budaya bahari hanya impian dan tidak ada lagi di tengah kita?” lanjut Mukhlis. Targetnya konferensi ini diharapkan akan mampu ikut membangun masyarakat teluk agar kembali memiliki lautnya sendiri. Laut harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Menurut Mukhlis, ada dua rekayasa yang harus dihidupkan. Dalam menghidupkan tradisi bahari, negara harus melakukan rekayasa budaya. Sementara untuk memacu kehidupan bahari, negara harus kembali melakukan rekayasa politik. “Ada satu desakan dalam konferensi ini harus ada rekayasa politik untuk mengembalikan kehidupan bahari,” tegasnya. Sementara itu, Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan menerangkan, konferensi ini merupakan langkah awal yang baik. Dalam konferensi ini terkumpul sebanyak 315 peminat sejarah bahari dari berbagai kalangan. Jumlah tersebut menunjukkan cukup banyak orang yang mempelajari dan mengetahui sejarah bahari dan akan mengangkatnya ke permukaan. Namun, pengembangannya ke dalam program di luar tugas konferensi. Hilmar Farid berjanji akan mengkomunikasikan hasil konferensi ini ke semua pihak yang memiliki kaitan dengan masyarakat pesisir. “Jadi akan sangat penting untuk mengangkat ini terutama juga yang berkaitan dengan masyarakat pesisir yang bentang pantainya terpanjang kedua di dunia,” pungkasnya.

Mendekatkan museum kepada masyarakat luas memang tidak mudah. Apa lagi selama ini museum sering kali lekat dengan kesan menjemukan. Padahal museum adalah wahana memahami sejarah dan budaya masyarakat Nusantara di masa lalu. Pengelola museum perlu menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih segar untuk mempopulerkannya. Salah satunya dengan mengajak ngopi di museum. “Saya ingin mengajak orang mencintai museum dengan cara yang fun , itu sebabnya acara ini tajuknya Ngopi Cantik. Kalau kami menggelar seminar orang pasti jenuh. Siapa yang mau datang kalau jenuh duluan?” terang Krisnina Akbar Tanjung kepada Historia usai acara Ngopi Cantik Di Museum Bahari, Minggu (30/10). Museum Bahari terletak di Jalan Pasar Ikan No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Bekas gudang penyimpanan rempah-rempah atau “gudang barang tepi barat kali” ( westzijdsche pakhuizen ) ini dibangun di belakang tembok Kota Batavia. Dahulunya, wilayah ini berupa rawa-rawa dan empang. Museum Bahari terdiri dari beberapa bangunan dengan tahun pembuatan yanga berbeda-beda. Bangunan pertama dibuat pada 1652 dan terakhir dibangun tahun 1774. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini tetap difungsikan sebagai gudang, begitu pula setelah masa kemerdekaan. Dari tahun 1962 sampai 1977, bangunan ini tetap sebagai gudang yang dikelola oleh Perumtel (Perusahaan Umum Telekomunikasi). Akhirnya, pada 7 Juli 1977 diserahkan ke pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai Museum Bahari. Museum Bahari satu-satunya museum di Indonesia yang menyajikan tema spesifik kebaharian. Para peserta dapat menikmati kurang lebih 1.670 koleksi dari berbagai aspek kebaharian yang dipamerkan, termasuk benda warisan alam dan warisan budaya. Koleksi-koleksi seperti perahu tradisional (asli dan model) yang terdapat di Nusantara antara lain perahu Bugis, pinisi, padekawang, miniatur perahu Alut Pasa dari Kalimantan dan kapal perang dari Maluku yang disebut kora-kora. Selain itu, terdapat pula koleksi terkait biota laut, arkeologi laut, perlengkapan nelayan, antropologi dan folklore nelayan, sejarah hubungan pelayaran Nusantara dan Belanda, wisata Bahari, matra TNI Angkatan Laut, lukisan para tokoh kebaharian, dan informasi penting lainnya tentang kemaritiman. Acara Ngopi Cantik diselenggarakan oleh Yayasan Warna Warni Indonesia (WWI) yang diketuai Nina, sapaan Krisnina Akbar Tanjung. Mengundang rekan, kolega, dan yayasan mitra WWI, acara dibuka dengan tur Museum Bahari. Para peserta diajak berkeliling museum dengan dipandu petugas museum. Di sela-sela tur, banyak peserta yang sebagian besar perempuan, memanfaatkan arsitektur museum untuk berfoto. “Harapan kami dengan kegiatan yang menyenangkan seperti ini bisa menularkan virus-virus cinta museum dan sejarah bangsa. Kami bagikan juga handout kepada peserta supaya kegiatan senang-senang itu juga tetap bernilai edukasi,” tutur Nina. Usai berkeliling museum peserta disuguhi racikan kopi dan cokelat macadamia hasil produksi PT PTPN XII dan PT Riset Perkebunan Nusantara. Panitia dari WWI mengundang perwakilan kedua perusahaan agribisnis itu guna mempromosikan komoditas kopi lokal berkualitas. “Dengan ini dua tujuan bisa dicapai. Bulan Oktober ini terjadi beberapa peristiwa sejarah penting dan sekaligus Hari Kopi Sedunia. Jadi kita belajar sejarah dan merayakan juga hari kopi. Pokoknya semua yang kita punya, mesti kita bangkitkan,” kata Nina. Acara sore menjelang senja itu kian hangat dengan penampilan band akustik yang rancak. Puncak acara ditutup dengan menari bersama seluruh peserta. Nina selaku penggagas acara mengaku senang dengan kemeriahan acara sore itu. “ Please come to museum dan mari kita sama-sama perhatikan museum. Saya berharap semakin banyak pembangunan budaya dan sejarah. Semua peninggalan ini harus terus dirawat,” pungkas Nina menutup pembicaraan sore itu.

ORGANISASI mahasiswa yang beperan penting dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I (1926) dan II (1928) adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Ia didirikan oleh mahasiswa RHS (Sekolah Tinggi Hukum) dan Stovia (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Batavia, serta THC (Sekolah Tinggi Tekhnik) di Bandung. Pendirinya antara lain Soegondo Djojopoespito, Sigit, dan Soewirjo. Didirikan pada 1925, PPPI baru diresmikan pada September 1926. “PPPI satu-satunya perkumpulan mahasiswa di Batavia yang anggotanya semuanya adalah mahasiswa yang beraliran nasionalis,” kata anggota PPPI, Ide Anak Agung Gde Agung, dalam memoarnya, Kenangan Masa Lampau. “ Di dalam perkumpulan mahasiswa ini, masalah nasionalisme, kolonialisme, dan perjuangan kebangsaan dibicarakan secara serius dan tidak ada waktu dan kesempatan bagi para anggota perhimpunan ini untuk berfoya-foya atau mengadakan pesta-pesta.” PPPI, disebut dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda , mengusahakan persatuan Indonesia dan ini berarti PPPI berpolitik dan “PPPI bukan merupakan korps mahasiswa Indonesia yang mau bersenang-senang saja. PPPI harus berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Di samping berjuang, anggota-anggotanya harus tetap rajin belajar agar mendapatkan ilmu yang diperlukan buat perjuangan.” PPPI cepat populer karena ketika itu jumlah mahasiswa bumiputera sangat sedikit dan penerimaannya sangat ditentukan oleh kemampuan intelektual. Selain itu, para pelajar sekolah menengah menganggap mereka sebagai saudara tua, di samping karena banyak anggota PPPI menjadi pemimpin organisasi pemuda lainnya. “Dengan demikian, wajarlah kalau PPPI menjadi pemimpin dari organisasi-organisasi pemuda lainnya,” tulis Leo Suryadinata dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia . PPPI berusaha menyatukan berbagai organisasi pemuda dengan membentuk sebuah pengurus pusat organisasi-organisasi pemuda. Dalam kepengurusan ada Moh. Tabrani (Madura), Bahder Djohan (Sumatera), Soemanto (Jawa), Jan Toule Soulehuij (Ambon), dan Paul Penontoan (Manado). Mereka mewakili berbagai organisasi pemuda berlatar belakang etnis. Pengurus mengadakan Kongres Pemuda I di Jakarta pada 30 April-2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, PPPI mengusulkan dibentuk organisasi pemuda hasil fusi: Perhimpoenan Massa Moeda Indonesia. Kelompok lain mengusulkan pembentukan sebuah organisasi pemuda di samping organisasi-organisasi pemuda yang ada. Kedua usul ini ditolak kongres karena masih kuatnya sentimen kedaerahan dan kesukuan. PPPI kemudian juga memprakarsai Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Susunan panitia kongres mewakili berbagai organisasi: Ketua Soegondo (PPPI), Wakil Ketua Djoko Marsaid (Jong Java), Sekretaris Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond), Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond), Pembantu I Djohan Muh. Tjai (Jong Islamieten Bond), Pembantu II R. Katjasungkana (Pemuda Indonesia), Pembantu III Senduk (Jong Celebes), Pembantu IV J. Leimena (Jong Ambon), dan Pembantu V Rohyani (Pemuda Kaum Betawi). Soegondo mengajukan kembali usul PPPI dalam Kongres Pemuda I mengenai pembentukan organisasi yang tunggal. Usul ini kandas karena bakal mengakibatkan pembubaran berbagai organisasi pemuda yang harus dibicarakan dulu oleh masing-masing organisasi. “Namun, keinginan bersatu sangat menonjol. Pada 28 Oktober dikeluarkan resolusi Sumpah Pemuda,” tulis Leo. Federasi organisasi pemuda yang diusulkan PPPI akhirnya terwujud dalam Indonesia Moeda, gabungan Jong Java, Jong Celebes, Pemoeda Soematera, Pemoeda Indonesia, dan Sekar Roekoen. PPPI sendiri enggan bergabung karena Indonesia Moeda tidak politik. Langkah ini ditempuh karena pemerintah kolonial Belanda tengah menekan berbagai pergerakan sebagai akibat pemberontakan PKI pada 1926-1927. Namun, Indonesia Moeda pada akhirnya juga menjadi radikal. Sebagai organisasi politik, PPPI mengadakan berbagai kegiatan di antaranya rapat umum menentang penangkapan pemimpin-pemimpin PNI, memprotes didirikannya Monumen Van Heutz yang menumpas perlawanan rakyat Aceh, mendukung aksi Ki Hajar Dewantara menentang Undang-udang Sekolah Liar ( Wilde Scholen Ordonantie ), ikut serta dalam Kongres Rakyat Indonesia dalam rangka Aksi Indonesia Berparlemen; dan mendesak agar jumlah akademisi dalam jabatan pemerintah ditambah. Untuk menarik para mahasiswa dari arena politik, pada 1933 guru-guru besar Belanda mendirikan Universitas Studiosorum Indonesiensis dan Studenten Islam Studieclub yang tidak berpolitik. PPPI pun memperlunak gerakannya. PPPI juga menyuarakan perlawanannya melalui majalah Indonesia Raya. Namun, pada 1940 Indonesia Raya dilarang terbit karena memuat karangan berjudul “Eereschuld der Indonesische Intellectuelen” (Utang Kehormatan dari Intelektual Indonesia) yang dianggap menyerang pemerintah. Akhirnya, PPPI seperti semua organisasi lainnya dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah militer Jepang. Ia tidak hidup lagi sesudah Indonesia merdeka.