Pasar Bolu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. (Micha Rainer Pali/Historia.ID). SELAIN dikenal cerdas dan hemat dalam mengurus keuangan, perempuan Asia, termasuk Indonesia, sejak dulu menguasai kegiatan di pasar. Dalam transaksi jual-beli, mereka selalu berusaha mendapatkan harga semurah mungkin. Tawar-menawar pun menjadi identik dengan mereka. Menurut Titi Surti Nastiti, arkelolog dan epigraf Pusat Arkeologi Nasional, tidak ditemukan data arkeologis terkait kegiatan jual-beli dan tawar-menawar di pasar pada masa Mataram kuno. “Namun, dengan bantuan studi etnoarkeologi yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, kegiatan tawar-menawar muncul berdampingan dengan aktivitas pasar tradisional,” kata Titi kepada Historia. Dari catatan orang-orang Eropa yang singgah di Nusantara dapat diketahui kegiatan perempuan di pasar. Misalnya, Antonio Galvao, seorang panglima armada Portugis yang menjadi gubernur ketujuh Portugis di Maluku (1536-1540), mencatat peran perempuan Maluku dalam perniagaan. “Wanitalah yang melakukan tawar-menawar, membuka usaha, membeli dan menjual,” tulis Galvao, dikutip sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Di Sumatra, menurut Anthony Reid, sebuah puisi Minangkabau terkenal yang ditulis pada 1820-an, menganjurkan agar kaum ibu mengajarkan anak-anak gadisnya “mengamati turun-naiknya harga.” Ini menjadi bekal bagi si gadis ketika berbelanja ke pasar. Seperti halnya perempuan Maluku dan Sumatra, perempuan Jawa juga berperan penting di pasar. Menurut Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811-1816), sudah lazim bagi suami mempercayakan seluruh urusan keuangan kepada istrinya. “Hanya perempuan yang pergi ke pasar dan melakukan seluruh urusan jual-beli. Sudah umum diketahui bahwa kaum lelaki Jawa sangat bodoh dalam mengurus uang,” tulis Raffles dalam The History of Java. Tidak hanya di pasar, perempuan juga dapat melakukan transaksi perdagangan dalam skala besar. Jeronimus Wonderaer, seorang pedagang Belanda yang mengujungi Cochin-China (Vietnam) pada 1602, melaporkan bahwa para pedagang Belanda dan Inggris melakukan tawar-menawar harga rempah-rempah dengan seorang pedagang perempuan terkemuka (coopvrouw) dari kota Kehue (Hue atau Sinoa, sebutan Portugis). Perempuan tersebut merupakan wakil dari suatu perusahaan milik dua perempuan bersaudara dan seorang saudara lelaki yang mampu menyuplai rempah-rempah dalam jumlah besar. “Wanita itulah yang melakukan tawar-menawar dan si pria hanya mendengarkan serta setuju,” tulis Wonderaer, dikutip Anthony Reid. Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid 2, menyebut praktik tawar-menawar sebagai “ciri kekunoan yang ada di mana-mana.” Di Jawa, seperti halnya di banyak negara Asia dan di tempat lain, jika kita kecualikan toko serba ada modern, tidak terdapat daftar harga dan segala transaksi hanya terjadi setelah ada perdebatan yang relatif panjang. Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak dapat menunjukkan bakatnya secara terang-terangan. “Bangsa Eropa sering kali jengkel menghadapi permainan ini, karena mereka tidak dibekali keterampilan itu –paling tidak karena bahasa– dan seringkali mereka menjadi korban. Secara umum, mereka menolak cara penilaian ‘menurut pandangan klien’, yang mereka anggap barbar dan menakutkan,” tulis Lombard.*

Pengumuman jam malam ( avondklok ) pada masa bahaya dan perang. (KITLV). JAM malam (avondklok) , larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya –seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan– dan perang. Dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi. Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.  “Mereka harus tinggal di dalam rumah dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik. Pemberlakuan jam malam disertai dengan larangan menyalakan penerangan. Jam malam intens diberlakukan di masa perang. Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu. “Berlakulah jam malam, dan aksi pemadaman lampu penerangan,” kata Saifuddin Zuhri dalam Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Istilahnya LDB (Lucht Beschermen Dienst) atau dinas penjagaan dari bahaya serangan udara. Tetapi, rakyat mengartikannya: Lampu pejah Bom Dawah (lampu mati dan bom pun jatuh). Rapat-rapat dan pertemuan harus meminta izin penguasa. Segera setelah Jepang mendarat di Jawa, Jepang mengumumkan jam malam masih tetap berlaku. Baru pada 5 Juni 1942 ketentuan jam malam dihapuskan. Menjelang kekalahannya, Jepang memberlakukan jam malam karena berperang dengan Sekutu. “Begitu matahari tak terlihat di ufuk barat, semua lampu di seluruh kota dimatikan. Kompleks-kompleks yang dipandang strategis seperti tempat tinggal dan perkantoran tidak boleh membiaskan cahaya ke langit. Oleh Jepang, ini bahkan diwajibkan,” kata Kris Biantoro dalam otobiografinya, Manisnya Ditolak. Larangan menyalakan lampu itu karena akan menjadi sinyal bagi pesawat pengebom Sekutu. Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika? karena aturan jam malam dan pemadaman lampu selama perang tidak dicabut sampai 23 Agustus 1945, seminggu sesudah 17 Agustus 1945, Proklamasi tidak langsung memicu gelora semangat rakyat di kota Surabaya. “Baru setelah beberapa lama pasar malam buka kembali dan orang-orang mulai melakukan kegiatan sosial dan jual-beli yang secara tradisional dilakukan pada malam hari,” tulis Gouda dan Zaalberg. Tidak lama kemudian Sekutu datang. Sejak 11 November 1945, Sekutu memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai  06.00. Ketika mengambil-alih pendudukan Indonesia dari Sekutu, Belanda memberlakukan jam malam terutama ketika melancarkan agresi militer. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib. Pergolakan di beberapa daerah, seperti gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, dan DI/TII SM Kartosuwiryo, mendorong pemerintah daerah memberlakukan jam malam. Begitu pula pascaperistiwa Gerakan 30 september 1965, di berbagai daerah diberlakukan jam malam, dan pada saat itulah tentara melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait PKI –dituduh sebagai dalang G30S. Jam malam juga diberlakukan di Jakarta pascaperistiwa Malari (15 Januari 1974). Pergolakan daerah terakhir yang diberlakukan jam malam adalah Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004. Setelah reformasi, beberapa daerah memberlakukan jam malam, bahkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan alasan lain –bukan karena bahaya apalagi perang. Masyarakat keberatan karena dianggap mendiskreditkan, terutama perempuan, seperti aturan jam malam di Kota Tangerang dan Kabupaten Bulukumba. Aturan jam malam bagi tempat hiburan malam di Jawa Barat malah menimbulkan masalah baru. Tampaknya, jam malam harus ditinjau kembali.*

Orestes Lorenzo Perez, pilot AU Kuba, di pesawat Mig-23 Flogger. Dia dan keluarganya membelot ke Amerika Serikat karena tak tahan hidup di Kuba. PETUGAS menara Pangkalan Udara Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) Boca Chica, Florida, dibuat bingung. Sebuah pesawat tempur Mig-23 Flogger buatan Uni Soviet tiba-tiba muncul pada petang hari 20 Maret 1991. “Kami terus mencari tahu untuk melihat apa yang mesti kami lakukan, tapi sejauh ini saya tak memiliki data tentang pesawat itu,” kenang Tom Bowers, juru bicara bagian radar dan intelijen Customs Service pusat di Dade County, Florida, dimuat The New York Times , 21 Desember 1992. Pilot itu mengayun-ayunkan sayap pesawatnya (rocking wing) sebagai isyarat pertemanan dalam dunia penerbangan. Dia meminta izin mendarat. Rupanya dia, Orestes Lorenzo Perez, adalah pilot AU Kuba yang hendak membelot ke AS. Dia tak tahan hidup di Kuba. Menurutnya, pemerintahan Fidel Castro hanya memperhatikan masalah politik dan Perang Dingin. Ekonomi dan lain-lainnya terabaikan. Setelah Fidel Castro menggulingkan diktator Fulgencio Batista, kaki tangan AS, hubungan Kuba dengan AS menjadi tegang. Selain mengubah hubungan politik-ekonomi dari AS ke Uni Soviet, Castro juga menasionalisasi banyak industri milik AS dan menaikkan pajak impor barang dari AS. AS membalas dengan memotong kuota impor gula, melarang hampir semua ekspor, dan puncaknya embargo ekonomi. Pada masa pemerintahan John F. Kennedy, CIA juga melatih para pelarian Kuba ke AS untuk menggulingkan rezim Castro. Dengan dukungan Uni Soviet, rival utama AS dalam Perang Dingin, Kuba-Soviet hampir terjerembab ke dalam perang nuklir melawan AS. “Pembelotan militer meningkat secara substansial pada 1992 dan 1993, bersamaan dengan bertambahnya penduduk Kuba yang melarikan diri,” tulis Andres Oppenheimer dalam Castro’s Final Hour . Perez mendapat suaka politik dari Paman Sam. Namun istrinya, Victoria, dan kedua anaknya tak mendapat izin dari pemerintah Kuba sehingga terpaksa hidup terpisah darinya. Dia kemudian meminta bantuan berbagai pihak guna menekan pemerintahan Castro. Dia berbicara di radio, media lainnya, serta Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dia juga menemui tokoh-tokoh penting dari Presiden George Bush hingga Mikhail Gorbachev. Bahkan dia menggelar aksi mogok makan di Madrid, Spanyol. Pembelotan Perez menjadi berita utama. Di Kuba, Castro mengirim pejabatnya untuk memaksa Victoria melupakan suaminya. Mereka juga mengatakan Perez bukan sekadar pengkhianat tapi juga homoseks yang berencana menikah di luar negeri. Perez memutuskan menjemput istri dan kedua anaknya. Atas bantuan Valladeres Foundation, organisasi pegiat hak asasi manusia yang didirikan eksil Kuba di AS, Perez mendapatkan pesawat bekas, Cessna 310. “Seorang janda kaya kelahiran Kuba yang tinggal di Columbus, Georgia, mendonasikan $30 ribu kepada yayasan untuk membeli pesawat yang bakal digunakan dalam penerbangan itu,” ujar Kristina Arriaga, direktur eksekutif Valladeres Foundation, dikutip New York Times. Dia mengikuti kursus selama enam pekan guna mendapatkan lisensi terbang sipil. Rencananya, dia terbang pada pengujung senja dan mendaratkan pesawat di jalan raya. Tempat yang dipilihnya berada di Matanzas, kota kecil dekat Havana, yang sering dipakainya mendaratkan Mig-21 semasa aktif di AU Kuba. Dia hanya punya sekitar 15 menit untuk menaikkan istri dan anak-anaknya ke dalam pesawat. Pada 19 Desember 1992, Perez melakukan penerbangan. Dia singgah di Marathon Key, Florida, untuk mengabari istrinya dan mempelajari keadaan Kuba lalu terbang lagi. Agar tak terdeteksi radar Kuba, dia mematikan peralatan elektronik, termasuk radio komunikasi. Dia juga menurunkan pesawat sampai sekira 10 kaki di atas permukaan air laut. Pada waktu yang sudah ditentukan, Perez akhirnya melihat Matanzas. Jembatan di atas sungai Canimar mulai tampak. Dia menuju ke timur. Bukit di dekat sungai menghalangi pandangannya. Dalam keterbatasan pandangan, dia memutuskan menurunkan ketinggian. Sebuah sedan berkecepatan tinggi yang melintas di bawah pesawat mengagetkannya. Sebuah truk dan bus yang akan menyalip tampak mengarah ke pesawat. Dalam keterbatasan waktu, dia mendarat di tengah sedan, truk dan bus. Setelah berhasil melewati sedan, Perez akhirnya menjejakkan roda pesawat di jalan raya. Supir truk mengerem mendadak dan terbengong-bengong karena hampir menabrak pesawat. Perez tak peduli dan langsung memutarkan pesawat, turun, serta menjemput istri dan anaknya. Karena gugup, dia dua kali gagal menutup pintu pesawat. Perez kembali menerbangkan pesawatnya. Ketegangan masih menghinggapinya, takut kepergok Mig AU Kuba. Namun akhirnya dia menyelesaikan misi “penerbangan 100 menit” itu. Dan segera dia menjadi “pahlawan” bagi komunitas Kuba. “Saya senang keluarga saya kembali mendapat kebebasan bersama saya sekarang,” ujarnya dikutip New York Times . Perez dan keluarganya menetap di Springfield, Virginia. Dia menjadi pilot di maskapai swasta sementara istrinya melanjutkan studi kedokteran gigi.*

Anggota Perhimpunan Indonesia, sekira tahun 1924-1927. (KITLV). PERHIMPUNAN Indonesia menempati posisi unik dalam sejarah. Ia adalah perkumpulan anak bangsa yang pertama kali menyandang nama Indonesia untuk menunjukkan aspirasi kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia (1924), semula bernama Indische Vereeniging dan didirikan pada 1908, mulanya perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah jadi radikal sejak Nazi-Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian menggetarkan Eropa, dan menduduki Belanda pada 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme.   Sepanjang kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrij Nederland , De Waarheid , Het Parool , dan De Vrije Katheder , membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal, karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama. Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi: mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi –kaum Yahudi dan lain-lain. Dalam edisi khusus Jubileum (HUT ke-30) majalah Indonesia Merdeka , pimpinan Perhimpunan Indonesia menyatakan: “Agresi fasis tahun-tahun belakangan ini mengancam Belanda maupun Indonesia. (Dalam kondisi itu) kerjasama antara rakyat Indonesia dengan gerakan nasionalnya dan Belanda yang demokratis, atas dasar kesetaraan dan saling-menghargai, merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan kedua rakyat negeri tersebut dari bahaya yang mengancam mereka. (Karena) rakyat tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya hak-hak demokratis mereka, maka Perhimpunan Indonesia bercita-cita menuju perombakan yang demokratis berdasarkan kesetaraan di bidang ekonomi, politik dan militer.” Jadi, Perhimpunan Indonesia memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat (Belanda dan Indonesia) sebagai kerjasama “menyelamatkan kemanusiaan” dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia menunjuk bahwa tujuan “Indonesia merdeka” hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampik begitu saja oleh pemerintah Belanda. Maka, bagi Perhimpunan Indonesia, masalah yang utama adalah menyadarkan sesama Indonesia di Belanda maupun di Indonesia agar terlibat dalam perjuangan melawan fasisme. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada para mahasiswa Indonesia yang kebanyakan berada di Leiden, kota yang menjadi markas Perhimpunan Indonesia, tetapi juga pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal Belanda di Rotterdam. Akibat pendudukan Jerman, pekerja Indonesia di perusahaan Rotterdamse Lloyd menganggur dan mereka inilah yang mendapat penyuluhan politik oleh para mahasiswa dari Perhimpunan Indonesia cabang Rotterdam. Paling kurang lima anggota Perhimpunan Indonesia menjadi korban Nazi: Djajeng Pratomo dan adiknya, Gondho, jadi pekerja-paksa di kamp Dachau meski akhirnya selamat; tiga orang tewas di kamp; dan Irawan Surjono tewas ditembak polisi Nazi (SS) ketika mengangkut pamflet di Leiden. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia juga cemas akan simpati yang berkembang di Indonesia terhadap peran Jepang. Menurut pimpinan Perhimpunan Indonesia, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa industrialisasi yang dijalankan Jepang berarti pula ekspansi kekuatan fasis ke selatan, termasuk Indonesia. Karena itu, isu tentang hubungan Sukarno dengan tentara pendudukan Jepang menimbulkan dilema. Djajeng dalam hal ini masih mempercayai Sukarno, karena dia menyadari bahwa Belanda berkepentingan untuk mendiskreditkan pemimpin Indonesia sebagai “boneka Jepang”. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Perhimpunan Indonesia memutuskan bahwa sebagian besar anggotanya kembali ke tanah air; belakangan sebagian dari mereka tewas menyusul Peristiwa Madiun (1948). Sebagian lainnya, termasuk Djajeng, tetap berada di Belanda untuk memimpin majalah Perhimpunan Indonesia, yang berganti nama menjadi Indonesie , dan melanjutkan kegiatan politik. Djajeng sempat bertugas mewakili Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Belanda. Dengan riwayatnya yang heroik sekaligus bersetiakawan internasional, perjalanan Perhimpunan Indonesia selaku wahana politik Indonesia mencerminkan sebuah era yang sarat perubahan dan tantangan fundamental –bagi Eropa maupun bagi Indonesia sebagai suatu bangsa baru.*

RM Djajeng Pratomo di usia tua (kiri) dan mengenakan kostum tari Jawa (kanan). (Aboeprijadi Santoso/Historia.ID). RADEN Mas Djajeng Pratomo genap seabad pada 22 Februari 2014. Hidup mandiri di apartemen di desa ‘t Zand di ujung utara Belanda, Djajeng lama tersisih dari perhatian media di Belanda maupun Indonesia. Dia lahir di Bagan Siapi-api, kota pasar ikan di pantai timur Sumatra, putra sulung Dr. Djajengpratomo dari Pakualaman Yogyakarta. Ayahnya, Djajengpratomo, mengenyam sekolah kedokteran yang diperuntukkan bagi kaum ningrat, STOVIA, di Batavia. Dia salah satu alumnus pertamanya. Asal-usulnya yang memberinya privilese pendidikan itulah yang justru membuat dirinya insyaf akan status diri dan patrianya sebagai bagian dari sistem negeri jajahan. Ini melahirkan aspirasi kebangsaan dan mendorongnya ikut gerakan nasionalis pimpinan Dr. Soetomo. Djajengpratomo mempelopori pelayanan kesehatan di klinik di Bagan Siapi-api. Berkat perannya –dia mahir berbahasa Tionghoa untuk melayani mayoritas penduduk yang asal Tionghoa– namanya diabadikan pada rumahsakit lokal: RSUD Dr. Pratomo. Djajeng Pratomo –semula namanya Amirool Koesno, kemudian digantinya dengan nama ayahnya– bernasib hampir serupa. Seperti ayahnya, privilese yang memungkinkannya masuk sekolah menengah Koning Willem II School di Batavia membuat dirinya sadar sebagai anak jajahan. Menyusul adiknya, Gondho Pratomo, Djajeng pada 1935 bertolak ke Belanda untuk melanjutkan studi kedokteran di Leiden. Justru di Belanda Djajeng menemukan budaya aslinya. Dia menggemari, mempelajari, dan mementaskan tari Jawa melalui kelompok seni tari De Insulinde. Tahun 1930-an adalah tahun krisis. Naziisme-Hitler berkuasa di Jerman dan mengguncang Eropa. Djajeng menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI), sebuah klub sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan pada 1922 dan kemudian berkembang jadi organ politik kebangsaan yang gigih melawan kekuatan fasis.  Nama Djajeng tak terpisahkan dari Stijntje ‘Stennie’ Gret, gadis Schiedam yang dijumpainya di sebuah toko buku pada 1937. Stennie meminati perkembangan di Hindia dan tertarik pada seni tari Jawa. Bersama Djajeng, yang kemudian jadi suaminya, keduanya menjadi mitra di bidang budaya sekaligus sekutu politik. Dasawarsa 1930-an merupakan hari-hari bahagia mereka. Dua sejoli ini sering menikmati pergelaran jazz di teater prestisius Pschorr di Coolsingel, Rotterdam, dan De Insulinde mementaskan tarian Jawa oleh Djajeng di Koloniaal Instituut van de Tropen di Amsterdam. Di mana ada Djajeng, di situ ada Stennie. Juga ketika De Insulinde mementaskan tari di London untuk menghimpun dana guna membantu Tiongkok yang kala itu diduduki tentara Jepang. Tahun 1940-an menjadi masa bergolak yang penuh tragik. Di bawah pendudukan Nazi, PI jadi ilegal. Polisi Jerman memburu para aktivisnya. Pada 1943 Djajeng dan Stennie ditahan di kamp Vught. Tahun berikutnya mereka dikirim ke kamp maut Nazi di Ravenbruck dan Dachau di Jerman. “Di Dachau,” Djajeng berkisah, “saya melihat tumpukan mayat setiap hari.” Sebagai tenaga kerja paksa untuk pabrik pesawat terbang Messerschmitt, setiap hari dia menyaksikan orang digantung mati. Jika ada peluang, Djajeng mencoba menyelamatkan tawanan, tutur salah seorang yang diselamatkannya. Sementara di kamp Ravenbruck, Stennie mencat-hitam rambut para tawanan perempuan agar tampak muda ketika penguasa kamp memerintahkan untuk membinasakan para tawanan jompo. Selamat dari derita kamp, Djajeng dan Stennie dibebaskan tentara Sekutu namun baru bertemu kembali pada September 1945, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka lalu menikah sebagai warga negara Indonesia pada Februari 1946 dan melanjutkan pekerjaan politik untuk membela kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada Juli 1947, PI menggelar protes massal di Concertgebouw, Amsterdam. Kampanye membela kemerdekaan Indonesia membawa mereka ke Eropa Timur. Di Praha, Djajeng dan kawan-kawannya turun ke jalan dan dengan bangga mengibarkan bendera Merah-Putih ketika dia memimpin delegasi Indonesia di World Federation of Democratic Youth. Kampanye itu bahkan berlanjut sampai Serajewo dan kota kota lain di Yugoslavia. Kembali ke Belanda, mereka bergerak di bawah tanah selagi pecah perang kemerdekaan di Indonesia. Djajeng dan Stennie dua kali berencana pulang ke Indonesia, namun membatalkannya. Kali pertama karena agresi militer I dan kali kedua karena terjadi pembantaian 1965-1966. Lalu, dengan alasan pragmatis, mereka beralih ke kewarganegaraan Belanda pada 1975. Akhirnya, setelah kurun enam dasawarsa, Djajeng dan Stennie sempat menginjakkan kaki di Indonesia. Kembali di Belanda, Djajeng tetap aktif politik di front internasional, dan baru berhenti ketika Stennie jatuh sakit dan meninggal pada 2010. Djajeng, Stennie, dan kamerad-kameradnya tergolong generasi yang meyakini bahwa sejarah selalu bergerak maju. Dengan begitu mereka merumuskan idealisme dan kekuatan politiknya berdasarkan solidaritas internasional. Kini mereka hidup di dunia yang telah berubah radikal. Namun perubahan itu tidaklah seperti yang mereka bayangkan dan proyeksikan. Meski begitu, Djajeng tak merasa kecewa. Dia masih mencintai Indonesia, dengan seni tari, musik gamelan, serta kulinernya. Djajeng kini tak mampu lagi berbahasa Indonesia. Namun, dengan semangat internasionalnya, idealisme kepatriotan dan aksi-aksi perjuangannya, Djajeng Pratomo adalah salah satu patriot istimewa Indonesia.* *) Dengan terima kasih atas perantaraan Ny. Marjati Pratomo.

BEN MBOI (1935-2015), salah satu dari ratusan anggota DPRGR/MPRS yang memberhentikan Sukarno sebagai presiden dan melantik Soeharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Namun, kemudian dia merasa menyesal setelah sebuah pengalaman menyentaknya ketika bertemu dengan orang-orang Afrika. Ben menceritakan pengalamannya itu dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Pada 1971, dia mengambil gelar Master in Public Health di Belgia. Di sana, dia bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah, antara lain Tanzania, Uganda, Kongo, Kamerun, Nigeria, Mesir, Irak, Iran, dan Kuwait. Mereka bertanya, “Anda dari mana?” Ben menjawab dari Indonesia. “Oh Indonesia Sukarno?” “Tidak,” kata Ben. “Indonesia Soeharto!” “Di mana Sukarno?” “Sukarno sudah disingkirkan dan sudah meninggal.”