Hasil pencarian

BIOSKOP kelas rakyat di Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta, kedatangan calon penonton sejak sore. Calon penonton mengerumuni loket karcis demi beroleh kesempatan menyaksikan film pertama, pukul 18.15. Sejumlah kanak-kanak di bawah umur ikut masuk kerumunan. Rebutan karcis. Mereka mengabaikan papan peringatan “Untuk 17 tahun ke atas” pada poster film. “Padahal saya percaya, mereka itu tidak mengetahui arti film yang hendak dipertunjukan itu. Hal ini di muka bioskop rakyat, tetapi keadaan ini pun tidak asing pula di muka bioskop cabang atas,” tulis BS, saksimata antrean bioskop, kepada majalah Wanita , No. 15, Agustus 1950. Dia menilai anak-anak tak bakal beroleh banyak faedah dari menonton film berkategori 17 tahun ke atas. Menurut saksimata, anak-anak selayaknya menonton film untuk anak-anak. Misalnya The Little Ballerina dan Circus Boy . Dua film buatan Inggris ini pernah tayang di Garden Hall (Kebun Binatang Jakarta). “Anak-anak sungguh bergembira melihatnya, sebab hampir semua yang dipertunjukan itu dapat ditangkap oleh jiwa akal si anak,” tulis BS. BS berharap perusahaan film nasional berkenan membuat film serupa. Sebab film untuk anak-anak masih amat jarang tayang di bioskop. Padahal anak-anak butuh tontonan untuk membantu tumbuh-kembangnya jiwa dan pikiran mereka. Berniat memenuhi kebutuhan film untuk anak-anak, Perusahaan Film Negara (PFN) memproduksi film Si Pintjang pada 1951. “Dalam soal film anak-anak ini, Perusahaan Film Negara telah mempelopori membuatnya untuk ikut memberikan gambaran sebagian dari watak anak-anak yang beribu-ribu macam watak,” tulis Minggu Pagi , 9 September 1951. Kotot Sukardi, sutradara dan penulis skenario Si Pintjang , memberi anak-anak terlantar ruang berekspresi. Dia mempercayakan pemeran utama film pada anak-anak itu. Cerita utama film pun seputar kehidupan anak-anak, korban pendudukan Jepang. Perang memisahkan mereka dari orangtua dan saudara kandung. Tayang pada 1952, Si Pintjang hanya beroleh sedikit apresiasi. Salahsatunya dari Usmar Ismail, tokoh sohor perfilman Indonesia. “ Si Pintjang film Kotot Sukardi yang pertama sebagai sutradara mempunyai arti penting karena pemakaian anak sebagai pemain dengan secara efektif,” tulis Usmar dalam Usmar Ismail Mengupas Film . Apresiasi lebih justru datang dari luar negeri. Panitia Festival Film Internasional Praha, Cekoslowakia, memberi Si Pintjang penghargaan pada 1952. Begitu Si Pintjang hilang dari bioskop dalam negeri, film untuk anak-anak lainnya hadir menggantikannya. Antara lain Membalas Budi dan Si Melati . Sebenarnya banyak film menampilkan anak-anak sebagai pemeran. Tapi mereka tak lantas bisa berlabel film untuk anak-anak. Sebab cerita dan dialognya jauh dari dunia anak-anak. Star Weekly , 5 Februari 1955, menyebut hanya ada tiga film untuk anak-anak buatan dalam negeri sejak 1926 hingga 1955 : Si Pintjang , Membalas Budi, dan Si Melati . Ini sangat sedikit dari total produksi film dalam negeri. Publik, terutama guru dan orangtua, menyoroti kekurangan film untuk anak-anak. Mereka berpendapat film menjadi lapangan pendidikan ketiga, setelah rumah dan sekolah. Maka mereka minta perusahaan film lebih giat lagi memproduksi film untuk anak-anak. Perusahaan film sulit memenuhi permintaan itu. “Secara praktis, membuat film anak-anak memang lebih sukar dari pembuatan film orang dewasa,” tulis Purnama , No. 1, 1961. Secara finansial, hasilnya pun kurang menguntungkan. Kekurangan film untuk anak-anak berlanjut hingga 1970-an. Untuk mengatasi kekurangan film untuk anak-anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan: tiap 10 film impor, harus ada 1 film untuk anak-anak. Demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak terhadap film, pemerintah juga memotong dana pungutan film impor untuk anak-anak. “Dana untuk impor dewasa Rp250.000 per film, sedangkan untuk film anak-anak hanya Rp75.000 per film,” tulis Kompas , 30 April 1973. Saat bersamaan, perusahaan film dalam negeri mulai berusaha kembali memproduksi film untuk anak-anak. Jumlah film untuk anak-anak pada 1973 mencapai 8 buah. Jumlah ini turun lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sejumlah cendekiawan, budayawan, dan pendidik lalu menggelar seminar untuk membahas permasalahan film untuk anak-anak pada September 1988 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. “Membuat film anak-anak adalah pekerjaan sulit. Dan kalau mau membuat film anak-anak sebaiknya menjauhkan guru, ahli pendidikan, dan para ahli psikologi dari proyek ini,” kata Asrul Sani, budayawan sekaligus pembicara seminar, dalam Kompas , 30 September 1988. Dia lebih percaya pada orang yang pandai bercerita dalam urusan pembuatan film untuk anak-anak. Memasuki 1990-an, film untuk anak-anak menggeliat kembali. Film Langitku, Rumahku karya sutradara Slamet Rahardjo meraih banyak penghargaan dari sejumlah festival film dalam negeri. Melihat pencapaian Langitku, Rumahku , produser film lebih berani memproduksi film untuk anak-anak. Setelah itu, film untuk anak-anak tumbuh bak cendawan di musim hujan pada 2000. Anak-anak kini punya banyak pilihan film.

Awal ajaran baru tahun 2015, berbagai pihak mencermati tradisi menyambut siswa atau mahasiswa baru, yaitu plonco. Alih-alih sebagai masa orientasi siswa (MOS), kegiatan ini kerap tidak mendidik dan hanya menjadi ajang balas dendam para senior. Mendikbud Anies Baswedan pun melarang tindakan kekerasan dalam MOS. MOS merupakan tanggungjawab sekolah, guru dan kepala sekolah. Mereka harus bisa mengendalikannya. “MOS tak boleh ada plonco, (jika terjadi) kepala sekolah bertanggungjawab. Dinas pendidikan jangan ragu memberi sanksi pada kepala sekolah. MOS itu adalah masa penunjukkan rencana belajar bukan pemuasan keinginan senior,” ujar Anies, dikutip detik.com . Perploncoan sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Mohammad Roem, menceritakan pengalamannya diplonco ketika masuk Stovia (Sekolah Dokter Bumiputera) pada 1924. “Bahasa Belandannya plonco waktu itu adalah ontgroening . Kata groen artinya hijau. Murid baru adalah hijau, dan ontgroening dimaksudkan untuk menghilangkan warna hijau itu. Dia harus diberi perlakukan agar dalam waktu singkat menjadi dewasa, berkenalan dengan teman-teman seluruh Stovia,” kata Roem dalam Bunga Rampai dari Sejarah Jilid 3 . Roem mengakui, bahwa perploncoan itu sudah bertahun-tahun dilaksanakan, tetapi belum pernah terdengar kejadian yang tidak sedap atau melampaui batas. Hal ini karena pengawasan yang ketat, sehingga ekses dapat dihindarkan. “Pertama waktu-waktu dibatasi, tidak boleh memplonco di waktu belajar dan waktu istirahat. Masih banyak waktu di luar itu dan memang suasana ramai selama tiga bulan pertama itu,” kata Roem. Perploncoan berlangsung cukup lama sampai tiga bulan karena Stovia adalah sekolah berasrama. Salah satu materi plonco yang rutin ditanyakan soal asal siswa. Waktu Roem menjawab orang Jawa, maka pertanyaan berikutnya apakah dia tahu alfabet Jawa. Kemudian dia harus mengucapkannya. Pertanyaan berikutnya, apakah dia dapat mengucapkan alfabet Jawa secara terbalik, dari belakang. Dia bisa, tapi sangat lambat. Seniornya meminta dia harus mengucapkannya sama lancarnya dari depan atau belakang. Malam itu, sesudah selesai pekerjaan sekolah (PR), dia masih memerlukan setengah jam lebih untuk menghapalkan alfabet Jawa dari belakang ke depan. “Perploncoan itu hanya dijalankan dalam tembok sekolah dan asrama, dan plonco tidak boleh digunduli,” kata Roem. Penggundulan masa perploncoan kemungkinan besar kali pertama dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Menurut R. Darmanto Djojodibroto dalam Tradisi Kehidupan Akademik, mantan mahasiswa Ika Daigaku (Sekolah Kedokteran) –yang tidak disebutkan namanya– menyatakan bahwa kata perploncoan untuk pertama kali digunakan sebagai kata pengganti ontgroening . “Kata perploncoan itu berasal dari kata plonco artinya kepala gundul. Hanya anak kecil yang berkepala gundul waktu itu, sehingga kata plonco mengandung arti seseorang yang belum mengetahui sesuatu mengenai kehidupan masyarakat dan dianggap belum dewasa, karena itu perlu sekali diberi berbagai petunjuk untuk menghadapi masa depan,” kata mahasiswa Ika Daigaku itu, sebagaimana dikutip Darmanto. Pada masa revolusi kemerdekaan kegiatan perploncoan terus dilakukan, seperti di Universitas Indonesia pada April 1949. Selain di Jakarta, tulis Darmanto, semasa revolusi fisik itu, penggemblengan melalui perploncoan diselenggarakan di Klaten, Solo dan Malang, walaupun dalam suasana penuh kemelut, ikatan batin dan rasa setia kawan tidak pudar, bahkan membaja dalam durch Leide und Freude (duka dan suka). Perploncoan dianggap sisa kolonialisme dan feodalisme, karenanya pernah terjadi penolakan. Menurut Darmanto, partai dan organisasi komunis seperti PKI dan CGMI menolak perploncoan karena menganggapnya sebagai tradisi kolonial, selain itu ada juga organisasi yang menolak berdasarkan alasan lain. Alhasil, perploncoan dilarang oleh pemerintah dan diganti namanya menjadi Masa Kebaktian Taruna (1963), Masa Prabakti Mahasiswa atau Mapram (1968), Pekan Orientasi Studi (1991), Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek), Orientasi Perguruan Tinggi (OPT), dan sekarang umumnya disebut Masa Orientasi Siswa (MOS). Tidak hanya namanya yang diubah tetapi penyelenggaranya juga institusi pendidikan serta wajib diikuti seluruh siswa dan mahasiswa baru. Ironisnya, menurut Darmanto, jika saat masih bernama perploncoan kegiatan ini tidak pernah menghasilkan korban, setelah namanya diganti dengan maksud agar tidak bersifat kolonial dan feodal malah ada kejadian korban meninggal atau cedera. “Sekali lagi ditekankan bahwa tujuan perploncoan adalah terciptanya keakraban di antara anggota masyarakat mahasiswa, para senior menjadi mentor yang junior,” tulis Darmanto. “Tujuan perploncoan bukan menciptakan cedera atau kematian mahasiswa baru.”

PULUHAN orang berjejal di dalam rangkaian trem yang sekujur gerbong bagian luarnya ditulisi grafiti slogan kemerdekaan berbahasa Inggris. “We need just now Independence!” Kami hanya butuh kemerdekaan sekarang juga. Trem tersebut melaju beriringan dengan tank-tank milik Inggris yang baru saja tiba di Jakarta. Setelah Jepang kalah perang, Indonesia dan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara lainnya, menjadi kewenangan Inggris. Ada agenda rahasia Belanda terselip di misi tersebut: kembali berkuasa di Indonesia. Namun nasionalisme yang telah tumbuh subur di kalangan rakyat, menentang upaya tersebut. Situasi itu terekam dalam film dokumenter Setelah Proklamasi yang diputar pada peluncuran buku dan pameran foto sejarah 70 Tahun HistoRI Masa Depan , Sabtu (22/08) lalu di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Film dokumenter selama kurang lebih 15 menit tersebut menampilkan situasi Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan. “Bung Karno berkeliling Jakarta menemui rakyat. Ini Haji Darip, tokoh masyarakat terkemuka dari Karawang,” kata sejarawan Rushdy Hoesein menjelaskan film selama penayangannya. Selain tampak figur Bung Karno, terekam pula aktivitas warga yang memenuhi alamat kantor redaksi koran Merdeka , berdesakan membeli koran. Rosihan Anwar muda terlihat masih ceking kala mendampingi kedatangan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin yang datang berkunjung. Meutia Hatta yang didaulat membuka acara menyampaikan kekagumannya pada suasana Jakarta di masa itu yang ditunjukkan di dalam film. Melalui pameran ini, dia berharap anak-anak muda berminat belajar sejarah. “Pameran ini diharapkan dapat menggugah muda-mudi untuk mengenal sejarah bangsanya,” kata anak pertama Bung Hatta itu dalam sambutannya. Tak hanya film yang menggambarkan suasana revolusi, puluhan foto lama yang selama ini belum terpublikasi juga turut dipamerkan. Kurator galeri Antara Oscar Motuloh mengatakan sebagian koleksi foto dia dapatkan dari museum Bronbeek di Belanda. Beberapa foto bersejarah penting lainnya yang dipamerkan adalah 14 lembar foto-foto pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56. Foto yang selama ini beredar tak lebih dari empat foto, yang memperlihatkan Bung Karno sedang membaca teks proklamasi, memimpin doa, dan pengerekan bendera Merah Putih. Menurut tim riset Yayasan Bung Karno yang juga bekerjasama menyelenggarakan pameran ini, ada sudut pandang menarik lainnya dari foto-foto seputar proklamasi. Selama ini versi yang beredar hanya menyebutkan bahwa peristiwa bersejarah itu hanya dihadiri oleh tak kurang dari 100 orang. Namun foto yang berhasil ditemukan menunjukkan ada lebih dari 500 orang turut menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Satu foto yang paling menarik dari 14 foto proklamasi itu adalah pekik “merdeka” yang dilakukan ala salam “banzai” Jepang dengan mengangkat kedua tangan. Bung Karno memimpin dan diikuti ratusan hadirin berseragam peta yang juga mengangkat kedua tangan mereka ke atas. Selembar foto lain menunjukkan Bung Karno menyambut serombongan anggota Barisan Laskar Rakyat yang datang terlambat karena mengira pembacaan teks proklamasi dilakukan di lapangan Ikada. Mereka berbondong bersenjatakan bambu runcing di tangan.  Dendam kesumat tentara Belanda pada Bung Karno pun terlihat pada sebuah foto di mana tank Belanda memasang posternya tepat di ujung moncong meriamnya. Foto yang sama memperlihatkan empat serdadu Belanda awak tank yang berpose tersenyum di depan kamera. Pameran foto yang berlangsung sampai Oktober mendatang memberikan gambaran yang lebih meriah tentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Foto-foto yang mengandung ribuan kata-kata penjelasan tentang semangat zaman pada masa-masa awal kemerdekaan.

PADA 26 Oktober 1957, puluhan pejuang kemerdekaan se-Karesidenan Bogor berkumpul di rumah Bupati Bogor, R.E. Abdoellah, di Jalan Panaragan No. 31. Secara aklamasi, mereka menyepakati bahwa gedung di Jalan Cikeumeuh No. 28 (sekarang Jalan Merdeka) sebagai Museum Perjoangan. Mulanya bangunan tersebut adalah gudang barang milik Wilhelm Sustaff Wissner, sejak 7 Juli 1879. Setelah beralih tangan beberapa kali, gedung ini sempat menjadi kantor perusahaan. Kemudian pada Juni 1938 menjadi gedung persaudaraan Parindra (Partai Indonesia Raya) cabang Bogor. Lalu sejak 9 Maret 1942, tentara Jepang memfungsikan gedung ini sebagai gudang. “Pada periode 1945-an, beragam laskar rakyat dan organ perjuangan lain juga berkoordinasi di sini. Kapten Muslihat, Mayor Oking, dan Margonda sering pula berkumpul di gedung ini. Kemudian pada 1949, menjadi kantor pemerintah darurat kabupaten,” ujar Ma’ruf (46 tahun), kurator Museum Perjoangan Bogor, kepada Historia . Sekolah Rakyat juga pernah bertempat di gedung tersbut sekira tahun 1952. Kartinah Muslihat, istri almarhum Kapten Muslihat, melantik dewan pengurus Yayasan Museum Perjoangan Bogor (YMPB) pada 10 Nopember 1957. Tak lama berselang, muncul surat keputusan Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf 8/III-No. Kpts/3/7/PKM/57, yang berisi arahan kepada pengurus YMPB untuk mempersiapkan dan mengusahakan gedung Museum Perjoangan agar dapat diwujudkan dan diresmikan pada 17 Agustus 1958. Sejak 1958-1981, Museum Perjoangan tersebut tak pernah tersentuh renovasi. Pada 18 September 1981, seperti dicatat harian Merdeka 16 Agustus 1987, Jawatan Gedung-gedung Bogor menyatakan kondisi bangunan Museum Perjoangan Bogor secara keseluruhan dinyatakan rusak. YMPB pun berusaha melakukan renovasi dengan melakukan penggalangan dana. Setelah menghabiskan dana sekira Rp80 juta, akhirnya renovasi selesai pada Juni 1987. Bangunan bertingkat satu ini pun mulai menambah koleksinya, terutama dari era revolusi fisik 1945. YMPB membentuk tim khusus untuk sejarah lisan untuk membuat diorama, sebagai bagian koleksi museum. Beberapa diorama itu antara lain peristiwa pertempuran Kapten Muslihat pada 25 Desember 1945, pertempuran di Maseng, pertempuran di Kota Paris, dan peristiwa Cemplang. Hingga tahun 2014, Museum Perjoangan Bogor masih menerima koleksi hibah dari eks pejuang. “Meski sudah dihibahkan ke museum, tak serta merta artefak tersebut bisa di- display . Harus melalui verifikasi yang ketat dan informasi yang akurat tentang sejarah dan fungsi artefak tersebut,” terang Ma’ruf. Berdasarkan buku tamu, tak banyak pengunjung yang datang di museum tersebut, meski tarif masuknya terbilang murah hanya Rp4.000. “Saya sengaja di hari kemerdekaan ini datang mengajak anak dan istri saya kesini. Selain mengenalkan sejarah kepada anak-anak, juga sudah lama saya tidak kesini. Kunjungan pertama tahun 2005, dan ini yang kedua,” ujar Dede Supriyana, 28 tahun, pengunjung museum kepada Historia .

SEORANG gadis berusia delapan tahun dinikahkan secara agama kepada seorang lelaki tua yang lebih pantas jadi ayahnya ketimbang suaminya. Pernikahan itu berlangsung di Mekkah sekira 1937, ketika si gadis dibawa pergi haji oleh ayah kandungnya. Dikisahkan, ayah kandung si gadis tersebut berutang pada lelaki tua itu. Tak sanggup membayar utangnya, si ayah menawarkan anak gadisnya sebagai gantinya. Kelak, apabila si anak sudah mendapatkan haid pertamanya, lelaki tua tadi boleh menggaulinya sebagai mana mestinya suami-istri. Setelah dinikahkan, anak dan ayah itu pulang ke Jawa. Selang tiga tahun kemudian, tepat saat si gadis berusia 12 tahun, saudagar tua tadi datang menyusul, menagih janji si ayah untuk menyerahkan anaknya. “Sang ayah sedia untuk merayakan perkawinan anaknya, pada waktu itu si gadis barulah melihat wajah suaminya dan ia tidak mau ikut dengan si orang kaya itu karena tidak cinta padanya,” tulis Maria Ullfah dalam artikelnya “Soal Kawin Gantoeng” yang dimuat di Istri Indonesia , Januari 1941. Menyadari kesalahannya, akhirnya si ayah mengajukan gugatan cerai kepada lelaki tua itu. Celakanya, dia tak kunjung menjatuhkan talak pada istrinya itu. Malah sebaliknya, si saudagar tua itu menagih lagi uang yang dipinjam si ayah gadis tadi.   Maria yang saat itu sudah dikenal sebagai pengacara pembela kaum perempuan, disambangi paman si gadis. Dia memohon tolong agar persoalan itu bisa diselesaikan. Maria memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke muka hakim pengadilan agama. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pihak keluarga si gadis setuju untuk membayar pihak suami dengan sejumlah uang yang menurut istilah Maria disebut “menebus talak”. Kasus tersebut menjadi catatan bagi Maria Ullfah dan gerakan perempuan saat itu untuk menetapkan batas usia pernikahan. Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Persoalan pernikahan paksa dan pernikahan di bawah umur ini telah menjadi isu besar dalam gerakan perempuan di Indonesia. Setelah Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada 1939, Ny. Sri Mangunsarkoro mengagas berdirinya Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan (BPPIP). Maria Ullfah ketuanya. Tugas lembaga tersebut mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun undang-undang perkawinan. Perjuangan untuk menyusun undang-undang yang melindungi perempuan dalam soal perkawinan sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia, 20-24 Juli 1935. Usaha itu sempat terhenti pada zaman Jepang. Kembali diteruskan pada era kemerdekaan. Pada 1950 atas desakan gerakan perempuan, pemerintah kembali meneruskan penyusunan Undang-Undang Perkawinan. Untuk keperluan itu, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Dua hal yang paling sering diperdebatkan dalam panitia ini adalah tafsir terhadap poligami dan usia minimal pasangan untuk menikah. Maria dan gerakan perempuan yang tergabung di dalam konfederasi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengusulkan agar usia minimum pasangan calon pengantin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Dalam wawancara proyek dokumentasi arsip sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia, Maria menuturkan pada 1 Desember 1952 panitia sudah menyampaikan RUU Perkawinan. Dalam RUU itu disebutkan usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Rancangan tersebut merupakan hasil kompromi dengan berbagai pihak. Menurut Cora Vreede-De Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian panitia penyusunan undang-undang itu berkepentingan untuk menyusun sebuah peraturan perkawinan yang berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa perkecualian dengan berdasar pada Pancasila.  Pada April 1954 setelah melewati berbagai perdebatan soal usia minimal dan poligami, panitia menyampaikan rancangan kepada menteri agama. Namun RUU perkawinan itu kembali macet. Baru pada September 1957, Ny Soemarie, anggota DPR, berinisiatif membawa rancangan itu ke parlemen. Usia minimal pernikahan tetap 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.  Semenjak 1957, lagi-lagi pembahasan UU Perkawinan macet. Ditambah suasana politik dalam negeri yang tak kunjung reda dari pergolakan. Setelah rezim berganti dari Sukarno ke Soeharto, gerakan perempuan kembali membahasnya. Pada 19 dan 24 Februari 1973, tokoh-tokoh Kowani termasuk Maria Ullfah menemui DPR. Pokok pembicaraan dalam rapat dengar pendapat itu menyepakati bahwa perkawinan harus hasil kesepakatan sukarela antara calon suami dan istri. Ini menghindari adanya kemungkinan kawin paksa dari pihak-pihak di luar pasangan tersebut. Batas usia perkawinan disepakati sekurangnya 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Peserta rapat sepakat bahwa perkawinan berasas monogami dan persamaan hak di dalam pengajuan gugatan cerai baik pada istri maupun suami.   Setelah hampir 30 tahun berjuang memiliki sebuah Undang-Undang Perkawinan, akhirnya pada 22 Desember 1973, tepat pada peringatan Hari Ibu, DPR mengetuk palu pengesahan RUU Perkawinan. Pada 2 Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 1/1974. Namun UU Perkawinan itu tidak mengakomodasi usulan gerakan perempuan tentang usia minimal dalam perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut Maria, pembatasan usia itu tidak lagi ideal, bahkan untuk era tahun 1970-an pun. Pada 18 Juni kemarin Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan. Penolakan MK tersebut sekaligus melanggengkan pembatasan usia minimal yang bahkan pada era 1970-an tidak lagi ideal.

SATU lagi bangunan yang punya nilai penting bagi sejarah pers dan pergerakan nasional Indonesia menemui ajal. Bangunan bekas kantor redaksi harian De Locomotief di Jalan Kepodang (dulu van Hogendorpstraat ), Semarang itu diduga hancur karena sengaja dirobohkan oleh pemiliknya. Pantauan Historia di lapangan (Jumat, 19/6) bangunan yang roboh bernomor 20. Adapun bangunan bernomor 22 yang berada di sebelahnya, dan masih bagian dari kantor redaksi koran tersebut, dalam kondisi rusak. Menurut Stn, tukang parkir di Jalan Kepodang, bangunan berlantai dua itu roboh sekitar tiga pekan lalu. Gedung itu roboh setelah sehari sebelumnya, pemilik membongkar balok-balok kayu penopang lantai dua. Tindakan pemilik, ujar Stn, didasari oleh kejengkelan terhadap ulah pencuri di gedung itu. “Sebelum sengaja dibongkar, papan-papan yang jadi alas lantai II dipreteli pencuri. Kejadiannya sampai dua kali. Mungkin karena jengkel dan khawatir kayu-kayunya diambil semua oleh pencuri, pemilik memutuskan untuk ‘menyelamatkannya’ sendiri. Balok-balok penopang diambil, sehingga bangunan yang tak punya kekuatan itu roboh pada keesokan hari,” kata Stn. Namun menurut Stn, perobohan bangunan itu diduga dilakukan atas sepengetahuan pihak berwenang. Informasi tersebut dia dapatkan dari informasi orang kepercayaan pemilik bangunan. Stn mengaku kerap melihat orang kepercayaan itu datang ke lokasi sambil membawa bendel kertas yang dia duga berkas perizinan pembongkaran. Menurut Abdurrachman Surjomihardjo, dkk., dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia , setelah Batavia (Jakarta) dan Surabaya, Semarang merupakan kota ketiga yang penting bagi kelahiran pers Belanda dengan korannya De Locomotief . Awalnya bernama Semarangsch Advertentieblad yang terbit pada 1851 (sumber lain menyebut 1845), kemudian berganti nama menjadi De Locomotief pada 1863. Setelah terbit mingguan, dalam waktu singkat De Locomotief dapat terbit dua kali seminggu, dan akhirnya menjadi harian pada 1879. Dalam waktu 15 tahun, koran ini berpindah tangan dua kali, tetapi peredarannya makin bertambah. Sejak 1866, surat kabar ini tidak mendapat saingan dari surat kabar lain di sekitar Semarang. Beberapa surat kabar yang muncul kalah bersaing, dan akhirnya malah dibeli oleh De Locomotief . Meski terbit di daerah, De Locomotief punya jangkauan pembaca di seantero Hindia Belanda. Tak hanya itu, ia juga punya pengaruh kuat di lapangan politik. De Locomotief merupakan penyokong utama politik etis di Hindia Belanda. “Ia merupakan surat kabar yang besar pengaruhnya bagi pembaruan politik kolonial,” tulis Abdurrachman. “ De Locomotief adalah pembawa suara ‘politik etika’ yang terutama didukung oleh gabungan perusahaan perdagangan impor. Sebaliknya, para eksportir dan kantor-kantor administrasi perkebunan menolak gagasan peningkatan kemakmuran penduduk bumiputra. Mereka lebih suka membaca Soerabajaasch Handelsblad .” Sedangkan, menurut mantan wartawan dan kurator Jim Supangkat, pembaca De Locomotief beragam mulai dari para pedagang, pengusaha perkebunan, industrialis, masyarakat pribumi terpelajar, dan para pegawai di kalangan pemerintahan. “Pengaruh ini membuat visi De Locomotief diakui sebagai visi masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu,” tulisnya dalam CP Biennale 2005: Urban/Culture . Pieter Brooshooft, redaktur utama De Locomotief adalah seorang reformis yang peduli pada hak-hak pribumi, khususnya hak-hak para petani dan buruh perkebunan. Dia melihat mereka sebagai masyarakat yang berjasa mendatangkan keuntungan, namun diabaikan kesejahteraannya. “Brooshooft adalah pencetus gagasan Politik Etis,” tulis Jim. Istilah Politik Etis berasal dari tulisan Brooshooft: “Die Etische Koers in de Koloniale Politiek” (1901). Dasar pemikiran Politik Etis sudah bergulir sejak cultuur stelsel (tanam paksa) dikritik dan dianggap sebagai penindasan. Politik Etis merupakan kelanjutan pemikiran ini, suatu penyusunan konsep politik yang menurut pendukungnya harus dijalankan Kerajaan Belanda sebagai tanggung jawab moral. De Locomotief –yang berusia lebih dari seabad (1851-1956)– menjadi media massa pertama yang berani secara terus menerus mempersoalkan hak-hak pribumi.

MESKI berada di kawasan Kota Lama, bangunan eks kantor harian De Locomotief yang baru-baru ini roboh, ternyata tak tercatat dalam daftar inventarisasi bangunan bersejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan demikian, status bangunan itu belum dilindungi oleh Surat Keputusan Wali Kota Semarang. Hasil penelusuran Historia menunjukkan, bangunan di Jalan Kepodang Nomor 20-22 Semarang itu tak tercatat dalam dua buku inventarisasi bangunan bersejarah yang diterbitkan pemerintah kota bersama Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Inventarisasi pertama dilakukan pada tahun 1994-1995. Adapun inventarisasi kedua pada 2006. Anehnya, di kedua buku itu, kantor harian De Locomotief justru disebut berada di Jalan Kepodang Nomor 34, yang saat ini menjadi Kantor Bank Mandiri. Padahal di lembaran koran De Locomotief tertulis dengan jelas alamat kantor redaksi koran penyokong kebijakan politik etis itu: “N.V. Dagblad De Locomotief van Hoogendorpstraat 20-22 Semarang.” Sampai sekarang, penomoran gedung di jalan yang sekarang bernama Jalan Kepodang itu tidak berubah. Kasi Tata Tuang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Nik Sutiyani, mengakui adanya kesalahan dalam proses inventarisasi bangunan bersejarah yang dilakukan oleh lembaganya. Dia berjanji akan merevisi kesalahan itu dan memasukkan bangunan lama di Jalan Kepodang 20-22 ke dalam daftar inventarisasi. “Kalau ada kesalahan itu wajar, karena data tentang bangunan lama di Semarang sangat minim. Yang penting kita akan terus merevisi dan menambah daftar bangunan bersejarah secara berkala,” ujar Nik.

“Mas Boy…,” teriak Emon dengan gerak-gerik kemayu dalam film Catatan Si Boy (1987) . Nama Didi Petet melambung setelah memerankan Emon, yang oleh banyak orang disebut sebagai peran bencong. Padahal, Didi berulang kali menyatakan bahwa peran Emon bukanlah banci. “Didi Petet memerankan tokoh Emon, si anak manja (bukan bencong seperti dugaan sementara orang) sangat berhasil,” tulis majalah Pertiwi , 1989. Selain Didi, aktor yang juga memainkan peran sebagai gay adalah Ucok Hasyim Batubara (Cok Simbara) dalam Terang Bulan di Tengah Hari (1987) dan Mathias Muchus dalam Istana Kecantikan (1988). Namun, Mathias memerankan Nicko yang digambarkan sebagai lelaki tulen, tidak klemar-klemer seperti bencong. Film ini dianggap sebagai film Indonesia pertama yang bertema homoseksualitas. Berkat perannya ini, Mathias terpilih sebagai aktor terbaik dalam Piala Citra Festival Film Indonesia 1988, sedangkan Didi terpilih sebagai pemeran pembantu pria terbaik lewat film Cinta Anak Zaman. Menurut Salim Said dalam Pantulan Layar Putih , peran gay yang dimainkan Didi Petet dan Cok Simbara jauh di bawah yang dimainkan Muchus. “Gay-nya Muchus tampil secara utuh dan dari dalam, dua yang lain masih terasa pisikal,” tulis Salim Said. Namun, sampai sekarang justru Emon-lah yang menjadi representasi gay di layar kaca atau lebar. Perannya sebagai penghibur untuk ditertawakan. Seperti halnya Muchus, Didi pun diganjar penghargaan sebagai Aktor Terpuji Festival Film Bandung (FFB) 1988 karena perannya sebagai Emon. Didi kembali meraih penghargaan serupa pada FFB 1989 dan 1994 melalui film Gema Anak Kampus 66 dan Si Kabayan Cari Jodoh . Sejak itu, dia berulang kali masuk nominasi sebagai aktor utama atau pembantu dalam ajang Piala Citra dan Indonesian Movie Award. Didi Petet bernama asli Didi Widiatmoko, lahir di Surabaya pada 12 Juli 1956. Dia meninggal dunia pada Jumat, 15 Mei 2015, karena sakit asam lambungnya naik akibat kelelahan. Nama “Petet” adalah julukannya sejak masa sekolah dasar sampai menengah di Bandung. Banyaknya nama Didi membuat teman-temannya memanggil dengan tambahan “Petet” lantaran matanya agak sipit. Didi melanjutkan pendidikan ke Jurusan Teater Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan lulus pada 1983. Di sini dia menemukan tempat yang tepat untuk mengembangkan bakatnya dalam seni peran. Pada 1987, Didi bersama Sena A. Utoyo mendirikan grup pantomim: Sena Didi Mime. Anggotanya kurang lebih 50 orang dan yang aktif sekira 30-an. Sekretariatnya di kampus IKJ karena sebagian besar anggotanya mahasiswa IKJ dan Sena adalah salah satu staf pengajar di IKJ. “Keduanya dwi-tunggal perpantomiman Indonesia, khususnya Jakarta. Berkat keduanya penampilan grup selalu menghibur dan humor. Tema yang disajikan selalu dekat dan intim dengan lingkungan masyarakat,” tulis Nur Iswantara dalam Wajah Pantomim Indonesia . Setelah Sena meninggal, Didi melanjutkan Sena Didi Mime bersama Yayu Aw. Unru dan yang lainnya. Selain pantomim, dia juga merambah dunia film dan sinetron. Di luar itu, dia pernah menjadi pengajar di Jurusan Teater IKJ dan menjabat dekan Fakultas Seni Pertunjukan IKJ.   Didi membintangi film layar lebar pertamanya Semua Karena Ginah pada 1985. Selama karirnya, dia main di lebih dari 50 film, yang terakhir Guru Bangsa: Tjokroaminoto (2015). Selain sebagai Emon, Didi juga terkenal sebagai Kabayan dalam empat film tentang si Kabayan (1989, 1991, 1992, 1994). Didi juga main di 12 sinetron, terakhir dan sedang tayang adalah Preman Pensiun (2015).

Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang menghilangkan gelar khalifatullah dan mengubah Buwana menjadi Bawana. Berbagai kalangan mengomentari penghilangan gelar tersebut. Namun, yang terpenting adalah sabda ini menyangkut suksesi di Kesultanan Yogyakarta, di mana sultan diduga hendak mengangkat putrinya sebagai penggantinya karena tak memiliki putra mahkota. Adik-adik sultan pun menentangnya. Bagaimana sejarah gelar khalifatullah melekat pada sultan-sultan Yogyakarta? Pada awalnya, raja-raja Mataram memakai gelar panembahan, sultan, dan sunan. Raja terbesar Mataram, Sultan Agung menggunakan gelar sultan. Untuk melegitimasi kekuasaanya, dia mengirim utusan ke Makkah untuk meminta gelar sultan pada 1641. Dia mengikuti jejak Sultan Banten, Pangeran Ratu yang menjadi raja Jawa pertama yang mendapatkan gelar sultan dari Makkah, sehingga namanya menjadi Sultan Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir. Raja-raja Martaram berikutnya, Amangkurat I sampai III menggunakan gelar sunan . Sedangkan Amangkurat IV (1719-1724) menjadi yang pertama menggunakan gelar khalifatullah . Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3 , gelar baru ini, khalifatullah (dari kata khalifah artinya wakil) menegaskan perubahan konsep lama raja Jawa, dari perwujudan dewa menjadi wakil Allah di dunia. Setelah Perjanjian Giyanti pada 1755 yang memecah Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, gelar khalifatullah digunakan oleh sultan-sultan Yogyakarta sedangkan raja-raja Surakarta memakai gelar sunan . “Oleh karena itu, di dalam literatur atau kesempatan resmi, sebutan untuk raja-raja Surakarta adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Paku Buwana Senapati ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama . Sementara sebutan untuk raja keraton Yogyakarta adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ,” tulis Djoko Marihandono dalam disertasinya tentang Herman Willem Daendels, di Universitas Indonesia tahun 2005. Anehnya, menurut Lombard, Sunan Surakarta tidak pernah menuntut gelar khalifatullah, barangkali karena mereka merasakan bahwa gelar baru itu secara tersirat membatasi kekuasaan mereka; fungsi raja disandingi ciri-ciri moral tertentu berdasarkan Islam. Dalam Islam dan Khazanah Budaya Kraton Yogyakarta , Teuku Ibrahim Alfian menguraikan arti gelar itu: Senopati berarti sultanlah penguasa yang sah di dunia fana ini. Ing Alogo artinya raja mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian dan peperangan, atau sebagai panglima tertinggi saat perang. Abdur Rahman Sayyidin Panatagama , berarti sultan dianggap sebagai penata, pemuka dan pelindung agama. Dan khalifatullah sebagai wakil Allah di dunia. Menurut Abdul Munir Mulkan dalam Reinventing Indonesia , meskipun raja-raja Jawa memakai gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah , namun dipandang oleh sementara pihak sebagai pusat tradisi kejawen (mistisisme Jawa) yang tidak mencerminkan tradisi Islam. Sementara yang lain memandang bahwa tradisi kejawen dengan pusat kehidupan kerajaan di Jawa adalah Islam dalam perspektif Jawa. Sementara itu, menurut Alfian, gelar yang disandang oleh Sultan Yogyakarta mengungkapkan konsep keselarasan. “Keraton Yogyakarta seperti kerajaan-kerajaan Jawa dan kerajaan yang bersifat ketimuran pada umumnya menganut konsep keselarasan antara urusan politik, sosial dan agama,” pungkas Alfian.

PAGI, 2 Oktober 1965. Pilot Komodor Udara Ignatius Dewanto dan kopilot Kapten Udara Willy Kundimang mendaratkan Cessna L-180 tanpa pemandu di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Setelah memarkir pesawat, keduanya turun. Tiga anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) –kini Komando pasukan Khusus atau Kopassus– menghampiri sembari menodongkan senjata AK-47. Begitu tahu mereka berhadapan dengan seorang perwira tinggi, mereka segera memberi hormat. Setelah menjelaskan tujuannya, mereka minta izin melucuti senjata –kecuali Dewanto. Toto, sapaan akrab Dewanto, dan Kundimang tak melawan sesuai perintah Laksda Sri Moelyono Herlambang, petinggi AU yang menjadi menteri negara tanpa portofolio dalam Kabinet Dwikora I, agar sedapat mungkin menghindari kontak senjata. Kelima orang tersebut lalu menuju hangar dan bergabung dengan prajurit Yon-1/RPKAD lainnya. Tuan rumah menjamu dengan ramah. Maklum, banyak di antara mereka saling kenal dan pernah menjalani operasi militer bersama dari Trikora hingga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di tengah obrolan santai, terdengar rentetan senjata. Baku tembak terjadi antara pasukan Batalyon 454 Banteng Raiders dan RPKAD. Wakil komandan Yon 454 Kapten Inf. Koentjoro mendapat perintah dari atasannya, Mayor Sukirno, untuk mempertahankan Halim dan tak boleh ada pasukan manapun masuk kecuali AU. Di sisi lain, RPKAD di bawah Kolonel Inf. Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk menduduki Halim. Perintah itu keluar menyusul kekhawatiran Soeharto akan terjadinya serangan AU terhadap Makostrad. Dalam pandangan Soeharto, AU mendukung G30S pimpinan Letkol Untung. “Kalau pertempuran itu kita biarkan, habis Halim. Kamu tahu Willy, di Halim ada aset negara yang sangat berharga, yaitu pesawat. Selain itu banyak keluarga AURI,” kata Toto kepada Kundimang, sebagaimana dimuat dalam Menyingkap Kabut Halim 1965 yang disunting Aristides Katoppo. Toto dan Kundimang berinisiatif melerai. Dengan jip Nissan Patrol, mereka menembus hujan peluru menuju posisi pasukan Raiders. Kundimang menemui Koentjoro dan memintanya menghadap Toto. Koentjoro sempat marah. Setelah dijelaskan Dewanto ingin bertemu untuk menyelesaikan pertempuran, Koentjoro mengajak dua anak buahnya. Di depan Dewanto, Koentjoro menjelaskan alasan penempatan pasukannya di Halim. Toto mengapresiasi profesionalitasnya, tapi memerintahkan Koentjoro agar menahan tembakan. Pertempuran mereda. Kundimang, dikawal seorang prajurit Pasukan Gerak Tjepat (PGT), lalu ditugaskan menyerahkan surat yang ditujukan untuk Sarwo Edhie. Berbekal kain putih sebagai lambang perdamaian dan pita merah-hijau di bahu kiri –tanda pengenal dari Raiders– Kundimang dan prajurit PGT berjalan ke tempat pasukan RPKAD. Sesampai di sana, karena Sarwo Edhie masih dalam perjalanan ke Halim, mereka ditemui Mayor Inf. Goenawan Wibisono. Setelah menyerahkan surat, mereka kembali. Pita pengenal dari RPKAD tersemat di bahu kanan. Di tengah penantian kedatangan Sarwo Edhie yang hampir sejam, dua dentuman keras tiba-tiba terdengar dan diikuti rentetan senjata. Pasukan Raiders bahkan melepaskan bazoka begitu melihat kedatangan panser Ferret Mk-1/1 dari arah RPKAD. Padahal panser itu berbendera putih dan dikirim untuk menindaklanjuti upaya perundingan. Koentjoro, atas perintah Toto, akhitnya memerintahkan pasukannya menahan tembakan. Kundimang kembali ke posisi RPKAD. Goenawan mengatakan Sarwo Edhie minta Toto yang datang. Setelah mendapatkan pinjaman mobil, Kundimang menjemput Toto. “Sebagai yang empunya Halim, saya akan menjemput tamu saya,” kata Toto. Ketegangan sempat terjadi antara Toto dan Koentjoro yang bersikeras menjaga Halim. “Saya mengerti sikap Kapten, tapi untuk apa Kapten melaksanakan perintah dengan harus menutup pintu rumah saya?” kata Toto. Toto dan Kundimang bertemu Sarwo Edhie yang setuju mengakhiri pertempuran. Maka, jip Kundimang dan Toto kembali ke posisi Raiders. Goenawan ikut bersama mereka. Sesampai di tujuan Koentjoro memberi hormat kepada Toto dan berpelukan dengan Goenawan. Koentjoro mengatakan kepada Toto bahwa dia akan menarik pasukan Raiders ke arah timur menuju Bekasi. Pertempuran yang menewaskan seorang prajurit RPKAD itu berhenti. Mission accomplished.

Dalam wasiatnya, Alfred Nobel, penemu dinamit dan pengembang bahan peledak asal Swedia, berpesan agar sebagian besar kekayaannya dikelola untuk acara penghargaan tahunan yang bermanfaat bagi kemajuan dan perdamaian manusia. “Harapan saya bahwa penghargaan diberikan dengan tidak mengindahkan kebangsaan para kandidat, tapi yang paling pantaslah yang berhak menerima penghargaan itu, terlepas dari apakah dia orang Skandinavia atau bukan,” tulis Nobel. Alfred Bernhard Nobel lahir di Stockholm, Swedia, 21 Oktober 1833. Empat tahun kemudian keluarganya pindah ke Rusia di mana ayahnya mengelola pabrik di bidang peledakan dan perangkat militer. Nobel merintis karier sebagai kimiawan dengan belajar di Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Ketika aktivitas di pabrik ayahnya tersendat akibat Perang Krimea (1853-1856), dia kembali ke Swedia dan mengoperasikan laboratorium untuk eksperimen bahan peledak. Pada 1863, Nobel menemukan cara mengontrol daya ledak nitrogliserin, senyawa kimia untuk peledak yang saat itu belum dikembangkan para ilmuwan karena terlalu berbahaya. Meski begitu, nitrogliserin tetap berbahaya. Pada 1864, laboratorium Nobel meledak, melukai beberapa orang dan menewaskan lima orang termasuk adiknya, Emil Oskar Nobel. Meski terpukul atas insiden tersebut, Nobel tak kapok bereksperimen. Alhasil, pada 1867, dia menciptakan dinamit (bahasa Yunani: dynamis , berarti tenaga). Patennnya didaftarkan di Inggris dan Amerika Serikat. Dinamit pun digunakan luas dan Nobel mendapat pundi-pundi dari temuannya. “Rasa bersalah muncul seiring bertambahnya kekayaan Alfred. Peledak yang awalnya dia kembangkan untuk kepentingan konstruksi juga mentransformasi cara berperang, dan karenanya Alfred menemukan dirinya sebagai subjek yang kerap kali dibicarakan,” tulis J. Michael Bishop dalam How to Win the Nobel Prize: An Unexpected Life in Science . Pada 1888, sang kakak, Ludvig Nobel, wafat. Sebuah kesalahpahaman memicu beberapa koran menulis obituari yang justru ditujukan kepada Alfred. Sebuah koran Prancis menulis obituari berjudul “Le marchand de la mort est mort,” atau “Saudagar kematian akhirnya wafat.” Kesan dan perlakukan ironis itu menumbuhkan sikap pasifis dalam diri Nobel, meski dia sendiri selama hidupnya membuat 350 paten dan mengelola 90 pabrik senjata. Setelah kematiannya di San Remo, Italia, pada 10 Desember 1896, sebagian besar kekayaannya dialokasikan untuk perayaan penghargaan Hadiah Nobel. Pada 29 Juni 1900 Nobel Foundation didirikan untuk mengelola finansial dan administrasi Hadiah Nobel. Pada 10 Desember 1901, penyematan Hadiah Nobel pertama dilaksanakan. Wilhelm Conrad Rontgen meraih Hadiah Nobel bidang fisika atas penemuan sinar X-ray; Jacobus Henricus van’t Hoff di bidang kimia atas kontribusinya dalam kimia termodinamik; Emil Adolf von Behring di bidang medis atas temuannya dalam mengatasi penyakit difteria; Sully Prudhomme di bidang sastra atas karya puisi-puisinya; serta Henry Dunant dan Frederic Passy untuk bidang perdamaian atas jasanya menggalang persatuan manusia melalui gerakan palang merah (Red Cross) dan perserikatan antar-parlemen (Inter-Parliamentary Union). Hadiah Nobel merupakan penghargaan prestisius dalam bidang keilmuan. Seremoninya dilaksanakan setiap 10 Desember, bertepatan dengan hari wafatnya Nobel. Sejak 2006, setiap pemenang Nobel mendapatkan hadiah sebesar US$1,4 juta dan medali emas. “Hadiah Nobel adalah penghargaan tahunan pertama yang mengikutsertakan tidak hanya seni dan sains, namun juga politik dalam bentuk ‘perdamaian’. Hadiah Nobel adalah penghargaan internasional,” tulis Burton Feldman dalam The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige. “Rasa internasionalisme Nobel mengizinkan untuk mengikutsertakan segala pencapaian yang ada; untuk menuai segala benih kemajuan dari semua negara di dunia.”

Tak terima 50 rekannya ditahan Israel, sekelompok pejuang Palestina di bawah pimpinan Youssef Majed membajak kapal pesiar Italia, Achille Lauro , yang berlayar di Laut Tengah dari Port Said, Mesir, pada 7 Oktober 1985. Pembajak menuntut pembebasan 50 rekan mereka. Dalam perjalanan kembali ke Port Said, lantaran tak mendapat izin berlabuh di Tartus, Syria, mereka membunuh seorang penumpang warganegara Amerika Serikat berdarah Yahudi, Leon Klinghoffer. Mayatnya dibuang ke laut. Setelah kapal berlabuh, para pembajak menuju Bandara Almaza, Mesir. Mereka lalu menumpang pesawat Egypt Air tujuan Tunisia, pusat gerakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) –sebelum pindah ke Irak– pada tengah malam. Pesawat juga mengangkut Abu Abbas, pemimpin PLO, dan komandan sayap militernya, Ozzuddin Badrakkan. Penerbangan itu diperoleh dari pemerintah Mesir sebagai kompensasi atas penyerahan diri mereka. “Pada 10 Oktober, mereka naik penerbangan Boeing 737 Egypt Air di Port Said, dan dikawal pasukan Force 777, unit kontrateror Mesir,” tulis Nigel Cawthorne dalam Warrior Elite: 31 Heroic Special-Ops Missions from The Raid on Son Tay to The Killing of Osama Bin Laden . Sebagai pembalasan atas kematian seorang warganya, AS merancang operasi rahasia menyergap Egypt Air. Dewan Nasional mendiskusikannya dengan Presiden Ronald Reagan, dan Reagan memberi lampu hijau. “Kapal induk USS Saratoga baru saja berlayar dari Albania dan diperintahkan melakukan operasi hanya dua jam sebelum misi berjalan,” tulis David Miller dalam Illustrated Directory of Special Forces . Maka, dari geladak kapal induk, meluncurlah pesawat E-2C Hawkeye, EA 6B Prowler, dan tujuh jet tempur F-14 Tomcat. Mereka menguntit Egypt Air tanpa cahaya. Di sekitar Pulau Kreta, Yunani, pilot Hawkeye memerintahkan pilot Egypt Air, Ahmed Moneeb, mendarat di landasan udara NATO Sigonella di Sisilia, Italia. Karena perintah itu tak digubris, jet-jet Tomcat mengintimidasi dengan menyalakan dan menyorotkan lampu serta mengurung Egypt Air. Moneeb coba mengadakan kontak radio dengan Kairo tapi sia-sia lantaran sinyal sudah disumbat pesawat EA-6B Prowler. Semua pesawat akhirnya mendarat di Sigonella. Dunia gempar karena AS meringkus pesawat sipil dengan kekuatan militer, tak ubahnya tindakan teroris. Presiden dan rakyat Mesir marah karena wibawa mereka diinjak-injak. Demonstrasi anti-AS dan Israel muncul di Kairo. Di Sigonella, tim khusus antiteror AS yang dipimpin Mayjen Carl Stiner mendapatkan penolakan dari otoritas setempat. Permintaan AS untuk mengekstradisi empat pembajak plus Abbas dan Badrakkan ke AS juga ditolak pemerintah Italia. Stiner mengabarkan situasi di lapangan ke Gedung Putih. Reagan mengontak presiden Italia, Bethino Craxi, yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, tapi gagal. Reagan lalu mengontak perdana menteri Italia. Di sambungan lain, Presiden Mesir Hosni Mubarak bernegosiasi dengan pemerintah Italia: bila Italia tak mengizinkan Egypt Air terbang bersama para pembajak, Mesir tak akan memberi izin pelayaran kapal Achille Lauro. Pemerintah Italia ambil sikap. Mereka memerintahkan pasukan Stiner mundur. Mereka menolak permintaan ekstradisi Abbas dan Badrakkan ke negerinya. Mereka juga mengadili empat pembajak: Youssef Majed, pembunuh Leon Klinghoffer, dijatuhi hukuman 30 tahun; sementara tiga pembajak lainnya lima tahun penjara. Abbas dan Badrakkan juga diadili dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti otak di balik pembajakan namun mereka kemudian kabur ke Yugoslavia pada 1986. “Meksi pemerintah Italia menahan empat pelaku pembajakan kapal pesiar, mereka mengizinkan otak pimpinan komplotan melarikan diri ke Yugoslavia meski ada permintaan penahanan dari Presiden Reagan,” tulis Michael Bohn dalam The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism . Kesal, AS melayangkan protes ke pemerintah Italia, yang dianggap membiarkan pelarian itu. AS juga mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintahan Yugoslavia tapi ditolak. Abbas kemudian berpindah-pindah tempat sebelum menetap di Irak pada 1994 di bawah perlindungan Presiden Saddam Hussein. Dia ditangkap pasukan AS saat invasi Irak pada 2003 dan tewas dalam tahanan.