Hasil pencarian

PADA 1954, Misbach Yusa Biran muda menemui kepala Bagian Film Cerita Perusahaan Film Negara (PFN). Harapnya, ia bisa bergabung dengan PFN meski tak punya ijazah SMA. Oleh orang tersebut, Misbach dipertimbangkan karena pernah mengikuti ujian di Taman Siswa dan diminta mengambil ijasah ke sekolahnya. Namun sayang, Misbach tak jadi mengambil ijazah. Ia tak jadi masuk PFN lewat orang dalam. Akan tetapi niat baik kepala Bagian Film Cerita itu selalu dikenangnya. Namanya Kotot Sukardi, sutradara terkemuka dekade 1950-an yang terkenal karena filmnya:  Si Pintjang  (1951). “Pak Kotot tahu bahwa ijazah swasta tidak berlaku di kantor pemerintah, tapi beliau merenung lama dan mengatakan mau mencoba memperjuangkan. Jadilah saya harus minta ijazah Taman Siswa ke sekolah,” tulis Misbcah dalam Kenang-Kenangan Orang Bandel . Meski tak jadi mengambil ijasah, belakangan Misbach banyak belajar dari Kotot. Mereka bekerja sama dalam pembuatan film Holiday In Bali  (1962) di Ubud, Bali. Misbach bahkan tidur dalam satu kamar yang sama dengan Kotot dan sering mengobrol tentang banyak hal. Menurut Misbcah, Kotot dulunya merupakan guru Taman Siswa Bali. Nyoman S. Pendit dalam Bali Berjuang menyebut Kototlah yang merintis dan kemudian memimpin Taman Siswa yang didirikan di Tejakula, Buleleng itu. Pada masa pendudukan Jepang, Kotot bekerja untuk Keimin Bunka Sidhoso (Badan Kebudayaan). Kotot juga memimpin Badan Permusyawaratan Tjerita POSD (Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa). Salah satu sandiwara gubahan Kotot yang paling terkenal ialah Turut Sama Amat. Sandiwara propaganda mendukung militer Jepang ini dipentaskan serentak pada 18-22 Juni 1945 di berbagai kota di Jawa. Selain Turut Sama Amat, Kotot juga menggubah beberapa sandiwara. Antara lain Pecah Sebagai Ratna dan Bende Mataram yang cukup terkenal, ditulis bersama Soekarsih dan Inu Kertapati. Pada saat menjadi penulis sandiwara, Kotot juga dikenal sebagai pemimpin Suluh Pemuda Indonesa (SPI). Pada masa Revolusi Fisik, Kotot berada di Yogyakarta. Dalam Sudjojono dan Aku, Mia Bustam mengenang Kotot sebagai seorang bujangan yang tinggal di paseban sisi timur alun-alun. Kotot dikenal sebagai “Bapak para gelandangan dan pencopet”. “Ia mengumpulkan anak-anak gelandangan dan pencopet cilik di situ, diberi makan dan minum serta pendidikan rohani dan jasmani. Pendek kata dilatih memasuki hidup bermasyarakat yang berbudi dan berpekerti. Kotot kemudian lebih dikenal bukan sebagai pendidik anak terlantar, tetapi lebih sebagai seorang tokoh dalam dunia perfilman nasional Indonesia,” tulis Mia. Geladangan yang dimasud Mia Bustam itu barangkali adalah Barisan P. Barisan P merupakan barisan yang meliputi pengemis, pencopet, hingga pekerja seks yang dilatih untuk menjadi mata-mata untuk mengorek informasi dari tentara-tentara Belanda. Oleh Kotot, Barisan P juga dilatih sandiwara dan bahkan diajak bermain film di kemudian hari. Film itu adalah Si Pintjang  (1951). Film yang membuat nama Kotot semakin terkenal ini menceritakan tentang anak-anak korban perang. Film ini turut dalam Festival Film Interasional Karlovy Vary di Cekoslowakia. “ Si Pintjang  satu-satunya film Indonesia yang dipertunjukan dalam Festival Film Internasional di Praha, mendapat hadiah kehormatan istimewa pada penutupan festival itu, berupa diploma untuk Kotot Sukardi dan PFN,” tulis Majalah Minggu Pagi , 10 Agustus 1952. Si Pintjang  dibuat ketika Kotot telah bekerja di PFN. Film ini mendapat tanggapan baik dari para sineas kala itu. Antara lain dari Usmar Ismail. "’Si Pintjang’ film Kotot Sukardi yang pertama sebagai sutradara mempunyai arti penting karena pemakaian anak sebagai pemain dengan secara efektif,” tulis Usmar dalam Usmar Ismail Mengupas Film. Meski demikian, menurut Usmar, Kotot belum dapat melepaskan pengaruh sandiwara masa pendudukan Jepang yang propagandistis sehingga merusak tendensi sosial yang ingin ditonjolkan Kotot dalam Si Pintjang . Sementara, Salim Said dalam Pantulan Layar Putih: Film Indonesia dalam Kritik dan Komentar  menyebut Kotot tidak lagi bicara muluk-muluk tentang buah kemerdekaan. Menurutnya, dalam Si Pintjang , Kotot hanya ingin menyuarakan nasib anak-anak terlantar akibat perang. “Setelah para bekas pejuang sendiri sudah mulai mengkhianati cita-cita mereka, yang diminta Kotot Sukardi cumalah agar anak-anak terlantar, akibat revolusi, juga mendapat perhatian. Api harapan yang tadinya amat menyala-nyala, makin redup saja oleh kenyataan yang makin menyimpang dari dambaan awal,” tulis Salim. Selain Si Pintjang , menurut data indonesianfilmcenter.com , Kotot telah menyutradari beberapa film: Djajaprana  (1955), Tiga-Nol  (1958), Ni Gowok  (1958), Lajang-Lajangku Putus  (1958), Kantjil Mencuri Timun  (1958), dan Melati Dibalik Terali  (1961). Kotot juga menulis naskah untuk beberapa film yang disutradarai rekan-rekannya sendiri, seperti Si Mientje  (1952), Si Melati  (1954), Sajem  (1961), dan Dibalik Dinding Sekolah  (1961). Kotot juga diketahui membuat film dokumenter sejarah Ki Hadjar Dewantara dan melakukan perjalanan ke Maluku pada 1953 untuk membuat film dokumenter tentang pembangunan di pulau itu. Merujuk obituari Kotot yang diterbitkan suratkabar Bintang Timur , 23 November 1963, Kotot merupakan Wakil Ketua Lembaga Film Indonesia yang berada di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Kotot juga merupakan anggota Pleno PP Lekra, wakil Lekra dalam Panitia Sensor Film, serta anggota Pleno Sarbufis (Sarekat Buruh Film dan Sandiwara). Kotot meninggal pada Sabtu, 21 November 1963 di Jakarta pada usia 47 tahun. Pemakamannnya dihadiri oleh tokoh-tokoh Lekra seperti Joebaar Ajoeb, Njoto, Bakri Siregar, dan Agam Wispi serta para tokoh perfilman seperti Bachtiar Siagian, Basuki Effendi, hingga Tan Sing Hwat. Pasca 1965, anasir-anasir kiri diberantas rezim militer. Lekra menjadi salah satu lembaga yang juga kena bulan-bulanan. Tokoh-tokohnya ditangkap, dipenjara bahkan dihilangkan. Bagian film juga tak luput dari kekejaman ini. Film-film karya sutradara Lekra seperti Bachtiar Siagian, Basuki Effendi, Tan Sing Hwat dan Kotot Sukardi absen dari sejarah perfilman Indonesia. Menurut Khrisna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing the New Order , hanya ada satu film utuh karya Kotot Sukardi yakni Si Pintjang  yang disimpan Sinematek Indonesia. Setelah absen dalam narasi Orde Baru, nama Kotot baru muncul kembali pada 2015. Kotot dianugerahi Satyalencana Kebudayaan dari Pemerintah RI.*

Joseph Luns barangkali menjadi sosok yang paling dimusuhi publik Indonesia selama masa sengketa Irian Barat. Menteri Luar Negeri Belanda itu terkenal gigih mempertahankan Irian Barat di bawah kuasa kerajannya. Sejak menjabat tahun 1956, Luns dengan berbagai kebijakannya acapkali membuat panas hubungan Belanda dan Indonesia terkait Irian Barat. Luns merupakan sosok penting di balik pengiriman kapal induk Belanda Karel Doorman  ke perairan Irian Barat pada pertengahan 1960. Langkah itu dinilai sebagai aksi unjuk kekuatan Belanda. Untuk memuluskan ambisinya, Luns bermanuver dengan membawa persoalan Irian Barat ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1961. Salah satu prakarsa Luns adalah kebijakan mendekolonisasi Irian Barat. Dalam pernyataannya, Luns menjanjikan komitmen Belanda sebesar 30 juta dolar pertahun untuk menyokong rakyat Irian Barat hingga mandiri. Langkah itu tentu ditentang pemerintah Indonesia yang menganggapnya sebagai penjajahan dalam wujud lain. Presiden Sukarno ikut mengecam kebijakan Belanda. Dia bahkan sampai menyebut Luns sebagai seorang bajingan. Murka Sukarno tersebut dicatat oleh Howard Jones, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia dalam suatu laporan. “Luns, Luns, Luns. Dia bajingan!” umpat Sukarno sebagaimana dikutip Jones dalam Foreign   Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII . Sekali waktu Luns pernah pula bikin perkara dengan Mr. Soedjarwo Tjondronegoro, duta besar Indonesia untuk PBB. Seperti dikisahkan oleh Sudiro – kawan sejawat Soedjarwo – dalam catatan memoarnya Pelangi Kehidupan, mereka bersitegang dalam salah satu Sidang Umum PBB. Apalagi yang diperdebatkan keduanya kalau bukan masalah Irian Barat. Luns ternyata punya kapasitas daya ingat yang cetek. Pada waktu menyebut nama Soedjarwo, Luns berkali-kali keseleo lidah. Misalnya, saat Luns bertanya, “ Is dat niet zo , (bukankah begitu) Mr. Soewardjo ?” untuk menegaskan pernyatannnya. Terang bahwa sang menteri tanpa sengaja telah mengucapkan nama Soedjarwo secara terbalik. Kealpaan Luns itu kemudian disambut Soedjarwo untuk “memukul balik”. Pukulan sekecil apapun tentu dapat sangat berpengaruh dalam medan laga diplomasi. Soedjarwo lantas menjawab, “ Yes, Mr. Snul ,” dengan nada agak sinis. Suatu ucapan yang cukup mengenai sasaran. Rupanya Luns menyadari kesalahannya melafalkan nama lawan debatnya. Luns akhirnya minta maaf karena telah lebih dahulu keliru membalik nama Mr. Soedjarwo menjadi Mr. Soewardjo. Bila mengusut arti bahasanya, jawaban Soedjarwo cukup menohok. Setiap orang Belanda tentu tahu makna kata “snul " yang artinya menggerutu. “Apalagi kalau ‘u’ nya diganti dengan ‘o’ – oleh orang Belanda dianggap sebagai julukan kotor,” ujar Sudiro. Kata s nol berarti pelacur dalam bahasa Belanda. Seperti kita ketahui bersama, sengketa Irian Barat dimenangkan oleh Indonesia lewat Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Mr. Soedjarwo kemudian ditunjuk menjadi kepala perwakilan Indonesia dalam pemerintahan sementara PBB (UNTEA) di Irian Barat. Sementara itu, Luns tetap menjabat menteri luar negeri Belanda hingga 1971. Setelah itu, Luns menutup kiprahnya sebagai Sekretaris Jenderal NATO sampai 1984

Berdasarkan teori terpopuler, pedagang Gujarat adalah pembawa Islam ke Nusantara. Namun, ada teori lain yang menggunakan pendekatan sufisme, yakni bahwa kaum sufi juga ikut meramaikan Islamisasi di Nusantara. “Bagaimana Islam masuk Nusantara? Agama urusan batin, tak mudah orang pindah dari agama lama menjadi baru. Misal, kita sedang kumpul, lalu ada orang datang membawa agama baru, apa kita bisa langsung pindah,” kata Bastian Zulyeno, ahli kajian Persia Universitas Indonesia, dalam dialog sejarah “Riwayat Masuknya Islam ke Nusantara”  live  di kanal Youtube  dan Facebook Historia.id , Selasa, 2 Februari 2021. Bastian  menilai, diterimanya agama baru di tengah masyarakat yang sudah memiliki kepercayaan, yang dalam kasus masyarakat Nusantara adalah Hindu dan Buddha, tentunya dibutuhkan proses intelektual. “Di Islam, kita mengenal hidayah, mau jungkir balik kalau tak dapat hidayah ya susah,” katanya. Bastian  pun menemukan bahwa ulama sufi memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Buktinya, ada banyak nisan-nisan kuno yang menunjukkan ciri sufisme, dari ornamen, inskripsi, maupun bentuknya. Ciri-ciri itu bisa terlihat pada makam-makam Islam kuno di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Banyak yang berpendapat bahwa Barus adalah lokasi masuknya Islam pertama kali ke Nusantara.  “Kuburan itu membuat para peneliti dengan penuh perhatian mencatatnya sebagai bagian dari peta jalan untuk menemukan dokumen sejarah,” kata Bastian.   Makam Para Sufi di Barus Situs permakaman di Barus yang kini berada di Kecamatan Barus dan Barus Utara memiliki beberapa makam Islam kuno. Di dalamnya terdapat nisan-nisan yang menunjukkan identitas pemiliknya. Inskripsi berbahasa Arab dan Persia tertera padanya. Beberapa kompleks permakaman Islam di Kecamatan Barus dan Barus Utara, di antaranya: Kompleks Makam Ibrahim (Tuanku Batu Badan), Kompleks Makam Maqdum, Kompleks Makam Mahligai, Kompleks Makam Ambar, Makam Kinali, Makam yang terkikis sungai, dan Makam Papan Tinggi.  Kompleks Makam Ibrahim atau Tuanku Batu Badan berada di Bukit Hasang, Barus. Letaknya di kavling tanah yang tinggi di belakang rumah warga. Dari jalan Kabupaten Barus-Aceh keberadaan kuburan ini sulit ditemukan jika tak ada petunjuk arah. Menurut Daniel Perret, arkeolog dari École française d’Extrême-Orient (EFEO), karena di Bukit Hasang banyak ditemukan nisan kuno, artinya kawasan ini dulunya dipakai untuk tinggal dan menetap. Bukit Hasang baru mulai digunakan pada abad ke-12 hingga abad ke-16. “Pada abad ke-12 baru dipakai, luasnya masih 3 ha, kemudian pada awal abad ke-16 menjadi 60 ha,” kata Perret dalam diskusi di Institut Français d’Indonésie (IFI), Jakarta. Kompleks makam ini terdiri dari tiga halaman bertingkat. Makam Ibrahim atau Tuanku Batu Badan berada di teras ketiga bersama dengan sembilan kuburan lainnya. Makam Ibrahim memiliki panjang sekitar 4 meter dengan lebar jirat 2,4 meter.  Sosok yang dimakamkan di kompleks ini diyakini sebagai salah satu dari 44 Awliya , yaitu manusia yang dianug e rahi oleh Tuhan dengan kekhususan tertentu. Mereka ini punya peran dalam penyebaran Islam di Barus. Sementara itu, Kompleks Permakaman Makhdum terletak di atas bukit kecil, sekira 300 m dari pinggir jalan Kabupaten Barus-Aceh. Jumlah nisan di sini ada 33 buah. Sebagian besar memiliki prasasti kaligrafi Islam. Biasanya berisi kalimat syahadat. Ludvik Kalus, epigraf Prancis, dalam “Sumber-Sumber Epigrafi Islam di Barus”, termuat dalam Barus Seribu Tahun yang Lalu, menjelaskan istilah Maqdum atau Makhdum yang dipakai untuk menyebut kompleks makam ini mungkin berasal dari kata Arab, mahdūm. Artinya “dilayani dengan setia”. Bisa juga berarti “syekh orang suci” atau “penuntun rohani” di dunia Iran-India.  Salah satu nisan di Kompleks Makam Mahligai, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. (Septianda Perdana/Shutterstock). Selanjutnya Kompleks Makam Mahligai yang terletak di Kecamatan Barus. Dalam jurnal yang ditulis Bastian bersama Ghilman Assilmi, arkeolog Universitas Indonesia, berjudul “Representation and Identity of Persian Islamic Culture in Ancient Graves of Barus, North Sumatra”, termuat dalam International Review of Humanities Studies Vol. 3 No. 2 Juli 2018,disebutkan kalau tokoh yang dimakamkan di sini diyakini sebagai salah satu dari 44 Awliya . Mereka adalah Syekh Rukunuddin, Syekh Ushuluddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Ilyas, Syekh Imam Khotib Mu’azzamshah Biktiba’i, Syekh Syamsuddin, dan Syekh Abdul Khatib Siddiq.  Selain makam Awliya , di sekitarnya juga terdapat beberapa batu nisan dengan bentuk yang sama. Namun ornamennya lebih sederhana. Makam itu dianggap sebagai pusara para pengikut Awliya . Adapun Kompleks Permakaman Ambar terletak sekitar 1,5 km di utara Kompleks Makam Ibrahim. Berjarak 500 meter dari pinggir jalan kabupaten. Hanya ada satu nisan yang memuat nama almarhum. Namun, saat ini kondisi nisan sudah tak lagi memungkinkan untuk dibaca keterangannya. Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh Ludvik Kalus, nama dalam nisan itu didahului gelar al-syekh. Terdapat pujian baginya yang berbunyi: “Semoga Allah menyucikan jiwanya yang mulia!” “Hampir sama dengan pujian dalam tulisan berbahasa Arab pada nisan selatan makam Syekh Mahmud di Papan Tinggi. Tapi tipologinya nisan ini bisa dibandingkan dengan nisan utara di Papan Tinggi,” jelas Kalus. Nisan makam Syekh Mahmud di Kompleks Makam Papan Tinggi yang paling mencolok. Letaknya di atas sebuah bukit setinggi 215 m di atas permukaan laut. Untuk mencapainya orang harus mendaki kira-kira 800 langkah. Ada delapan makam. Tujuh makam berkelompok dengan bentuk nisan sederhana. Satu kuburan dipisahkan dari tujuh lainnya. Letaknya di puncak bukit. Ini merupakan kuburan utama milik salah satu dari 44 Awliya . Menurut cerita masyarakat setempat, nisan yang dibuat dari granit itu milik Syekh Mahmud al-Hadramaut. Bastian memperkirakan, makam ini berasal dari 1300-an M. Jarak antara kedua batu nisan yang menandai makam sang syekh kira-kira 15 m. Pada tubuh dan kepala nisan terdapat inskripsi. Beberapa bagian sulit dibaca karena sudah aus.   Pada batu nisan Syekh Mahmud yang ada di sisi selatan inskripsinya ditulis dalam bahasa Arab. “Syekh Mahmud, semoga Allah menyucikan jiwanya!” tulis sebagian inskripsi itu. Sementara batu nisan yang ada di sisi utara ditulisi dengan bahasa Persia. Tertulis di sana, hingga 829H/1425-6 M, makan ini tersembunyi di dunia gaib. Penggalan inskripsinya berbunyi: “Makam ini makam Syekh Mahmud. Dan setiap hari, keajaiban timbul bagi yang minta pertolongan.” “Syekh Mahmud semestinya adalah seorang syekh ahli sufi yang lokasi makamnya tak diketahui. Terungkapnya tempat ini terjadi pada 829 H/1425-6 M di dalam mimpi Tūğīn b. Maḏari,” jelas Kalus. Begitupula kata Bastian, kalimat bahwa makam ini pernah tersembunyi di dunia gaib menunjukkan unsur sufi yang kental. “Seseorang bermimpi bahwa di sini adalah kuburan Syekh Mahmud. Ini unsur sufinya sangat kental,” katanya. Penyebaran Paling Berhasil Irmawati Marwoto, arkeolog Universitas Indonesia, meyakini bahwa pedaganglah yang mengawali masuknya Islam ke Nusantara. “ Sebelumnya mungkin Islam sudah datang. Kita harus membedakan kedatangan dan penyebaran,” kata Irma. Setelah para pedagang datang ke Nusantara, mereka lalu menetap. Di Banten misalnya, kata Irma, di kawasan itu terdapat Situs Pakojan. “Di sini pedagang muslim menetap. Di berbagai kerajaan itu dipisah-pisah, kalau Persia, Arab biasanya di Pakojan. Kalau dari Tiongkok biasanya di Pecinan,” kata Irma . Setelah menetap, pedagang-pedagang muslim itu lalu membangun masjid. “Jadi ada proses cukup lama bagaimana Islam masuk ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Irma. Menurut Irma, kalau ada yang mengatakan Islam sudah hadir di Nusantara abad ke-7, itu tidak dibuktikan secara arkeologis, tetapi tercatat dalam naskah Tiongkok. “Di berita Tiongkok ada permukiman orang Arab di pesisir Sumatra,” kata Irma. “Tapi bukan pembuktian arkeologi.” Kendati begitu, Bastian menilai penyebaran Islam paling berhasil dilakukan oleh kaum sufi. “Kaum sufi ini datang, mendirikan perguruan, ada murid dan pengikut yang banyak,” kata Bastian. Tak diragukan pulaada ulama-ulama dari Nusantara yang belajar di Makkah atau Madinah (Hijaz) di Arabia. Mereka pun turut serta dalam proses Islamisasi.  Apa yang ditunjukkan oleh beberapa nisan kuno di Barus, menurut Bastian, telah menegaskan kembali teori masuknya Islam, yakni oleh para sufi dari Asia Tengah ke Nusantara. “ Nisan sebagai salah satu media dakwah. Kenapa nisan harus dibuat indah? Di kaum sufi mereka menyebut bahwa nisan adalah tanda orang hidup, untuk pesan kepada orang hidup, mengambil pelajaran darinya,” kata Bastian.

PADA suatu waktu, Baskara T. Wardaya, SJ., sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, bertemu dengan Benny Widyono di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Saat makan malam, Benny yang berasal dari Magelang cerita pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditugaskan di Chile. Di sana, dia melihat banyak grafiti, di antaranya tulisan “ Jakarta is coming ”. Duta besar Republik Indonesia protes ke pemerintah Chile, menyampaikan bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, dan corat-coret grafiti itu sepertinya berbahaya. “Sejak itu, dia courious (penasaran). Ternyata yang dimaksud grafiti itu adalah peristiwa 1965, itu menjelang Salvador Allende diturunkan,” kata Baskara dalam diskusi buku The Jakarta Method karya Vincent Bevins yang diselenggarakan Jaringan Moderat Indonesia pada 26 Januari 2021.

KELUARNYA Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres Ekstremisme) menimbulkan kasak-kusuk publik di media sosial. Pasalnya Perpres Ekstremis itu dikhawatirkan bisa mencederai kehidupan berdemokrasi di tanah air. “Iktikadnya mungkin baik untuk menangani tindak terorisme atau belakangan ini sering terjadi juga tindakan-tindakan intoleransi. Namun ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam praktik berdemokrasi, seperti kebebasan berpendapat atau berorganisasi. Karena di dalam perpres itu orang bisa saling mencurigai lalu saling lapor. Lantas menimbulkan stigmatisasi terhadap mereka yang dianggap punya ideologi berbahaya,” ujar sejarawan Bonnie Triyana dalam diskusi live  bertajuk “Politik Stigma dalam Sejarah Indonesia” di Instagram , Facebook,  dan Youtube   Historia.id , Jumat (29/1/2021) malam. Stigma, cap, label, atau stempel berulang-ulang terjadi seiring zaman. Bahkan acapkali masih bertahan sampai sekarang mesti kejadiannya sudah lewat jauh. Seperti stigmatisasi terhadap orang-orang kiri pasca-Peristiwa 1965. Selain para kader maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh atau dipenjara tanpa proses hukum, mereka yang dicap kiri mengalami pengucilan akibat stigma itu. Pola itu cenderung bisa berulang dewasa ini. “Ada stigma, label yang diberikan kepada orang-orang. Kalau dulu dicap ekstrem kiri, kalau sekarang bandulnya melayang ke orang-orang yang dianggap ekstrem kanan. Situs sejarahnya pun ada. Untuk ekstrem kiri pengingatnya (museum) Lubang Buaya. Untuk ekstrem kanan pengingatnya di Museum Satria Mandala, karena di sana ada peninggalan sejarahnya tentang DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Ini semacam kutukan yang berlangsung polanya,” imbuhnya. Di zaman pergolakan 1950-an hingga 1960-an, belum ada kepastian hukum terkait hal itu. Penculikan, pembunuhan yang tersebar di berbagai tempat terjadi hanya lewat tuduhan tanpa bukti dengan motif beraneka macam. Lantas, dalam konteks saat ini, kekhawatiran terletak pada ancaman terorisme dan intoleransi yang meningkat. “Responnya kan ada satu aturan untuk mempersempit gerak ekstremisme agama yang selama ini membuat orang jadi intoleran. Tapi pada akhirnya ini seperti pola melabel lagi seperti dulu. Sebenarnya pokok permasalahannya bukan kepada idologi atau pemikiran politik tapi soal tindakan si orang-orang pengikutnya yang mestinya bisa ditindak secara hukum,” tambah Bonnie. Stigma dalam Aneka Zaman Stigma sudah hidup berabad-abad silam beriringan dengan peradaban manusia berada. Menurut Soe Tjen Marching, akademisi yang juga dosen di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, mulanya stigma diberikan kepada golongan kriminal atau budak. Stigma lantas berkembang seiring perjalanan zaman dan dimanfaatkan untuk menimpakan suatu kesalahan kepada orang lain. “Makanya stigma dianggap jelek karena mereka (para kriminal dan budak) dianggap sebagai orang jelek. Itu stigmanya seumur hidup karena biasanya mereka diberi cap dengan besi panas. Lalu contohnya lagi dalam sejarah dunia ada kisah Kaisar Nero di tahun 64 Masehi kala terjadi kebakaran di Roma. Dia menimpakan kesalahannya kepada orang-orang Kristen karena mereka sebagai minoritas, distigmakan sebagai kafir atau atheis,” ujar Soe Tjen. Dalam perkembangannya, lanjut Soe Tjen, stigma lantas digunakan untuk menggalang dukungan demi menjatuhkan lawan politik. Perang Salib I (1096-1099) yang mulanya persaingan merebut tanah antara Kekaisaran Byzantium dengan Dinasti Seljuk, contohnya. “Kaisar Byzantium (Alexius I Comnenus) dan Paus Urban II kan khawatir akan penyebaran muslim. Takutnya daerah Kristen tambah sempit. Tapi kan enggak mungkin mengakui rebutan tanah. Jadi dipakai stigma bahwa orang-orang (muslim) itu kafir. Dengan begitu mereka dapat dukungan (kerajaan-kerajaan Eropa). Ya mereka itu (orang-orang muslim) ekstremis begitu ya, kalau bahasa sekarang,” tambahnya. Ilustrasi kebakaran kota Roma pada tahun 64 M, karya pelukis Hubert Robert tahun 1785 ( muma-lehavre.fr ) Hampir di setiap peristiwa sejarah kerap diawali stigma. Di Nusantara itu dapat dilihat kala terjadi peperangan antara Kesultanan Demak yang dipimpin Raden Patah dengan Majapahit yang dipimpin Prabu Brawijaya V yang tak lain ayah Raden Patah. “Dalam versi lain kisahnya dikatakan Raden Patah menyerang Majapahit setelah menuduh ayahnya dengan stigma kafir, mengingat ayahnya Hindu, sementara Raden Patah Islam. Jadi itulah bahayanya tuduhan ekstremis. Juga di zaman Belanda, Cultuurstelsel kan sistem kebudayaan bercocok tanam. Namanya indah sebenarnya. Jadi Cultuurstelsel ini pemerintah Belanda mengajari pribumi untuk lebih berbudaya dan cara bertanam, bukan tanam paksa bagi mereka. Di situlah definisi-definisi ini bisa menstigma. Menstigma para pejuang yang melawan kolonialisme sebagai ekstremis. Cultuurstelsel menguatkan stigma pemberontak penjajahan adalah ekstremis, makanya tanam paksa diberi topeng dengan penamaan Cultuurstelsel ,” tutur Soe Tjen. Dalam politik internasional modern, tambah Soe Tjen, kata ‘stigma’ dipopulerkan sosiolog dan psikolog Amerika Serikat Erving Goffman lewat bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity yang diterbitkan tahun 1963. Goffman menguraikan bahwa stigma adalah cara untuk melindungi identitas suatu kelompok ketika mereka bertindak di luar batas kewajaran. Selain itu, cara untuk mendiskreditkan kelompok atau individu yang tidak sejalan dengan mereka. Alhasil seperti yang terjadi di Indonesia, para eks-tapol atau yang bersimpati pada mereka distigmakan sebagai ekstrem kiri yang atheis hingga cap pembunuh ulama. Di masa sekarang, terutama sejak peristiwa 9 September 2001 (Tragedi “9/11”), semua orang muslim yang berjenggot dan bercelana cingkrang distigmakan sebagai teroris. “Kebetulan pada waktu kejadian ‘9/11’, saya masih kuliah di Australia. Teman saya orang Sikh yang pakai turban sampai dipersekusi. Di pinggiran kota dia diteriaki sama anak-anak: ‘ You moslem, go home! ’ Padahal dia Sikh dan bukan muslim, hanya karena dia pakai turban walau sebetulnya turban Sikh dan sorban muslim kan berbeda. Itu menjadi stigma yang salah alamat. Tapi karena mereka enggak mengerti, jadi melampiaskan emosi, menuduhnya ngawur,” ujar perempuan yang baru menerbitkan novel Dari Dalam Kubur itu. Dialog Live Historia bertajuk "Politik Stigma dalam Sejarah Indonesia" (Layar Tangkap Youtube Historia.id ) Yang berbahaya adalah ketika stigma dilontarkan tokoh-tokoh pemerintahan dan dihubung-hubungkan dengan perkara lain ibarat “cocoklogi”. Soe Tjen mencontohkan ketika pada 2016 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyangkut-pautkan komunis dengan isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). “Dikatakan bahwa munculnya gerakan LGBT di kalangan muda sudah seperti perang proxy yang menimbulkan ancaman lebih besar dari pada perang nuklir. Lalu dia menghubungkan dengan gerakan komunis juga. Jadi dicocok-cocokkan. Itulah stigma, bisa ditempel-tempelkan begitu,” lanjutnya. Stigma jauh lebih berbahaya bila dipegang pihak penguasa untuk memengaruhi pola pikir masyarakat demi menjatuhkan lawan politik. Itu bisa memercikkan konflik horizontal. Mirisnya, efeknya bisa membuat suatu tindak kejahatan dianggap menjadi tindakan kepahlawanan yang mulia. “Karena adanya stigma, kejahatan bisa dianggap ‘ new normal ’ karena stigma bisa membuat korbannya tidak lagi netral. Korban tidak lagi dipandang sebagai manusia tapi sudah diperlakukan seperti hewan. Itulah bahayanya aturan ekstremisme itu yang bisa menormalkan kejahatan,” paparnya. Satu contohnya adalah tokoh Anwar Congo yang kisahnya diumbar via film dokumenter Jagal/The Act of Killing (2012). Ia menceritakan tanpa rasa bersalah menyembelih banyak orang, baik para anggota PKI maupun orang yang dituduh PKI. Yang ia lakukan diyakini adalah tindakan mulia atau kepahlawanan. “Itu stigmanya sudah direncanakan sejak lama dan dibantu negara-negara Barat secara bertahap dan masif. Soeharto tahu cara yang sangat efektif untuk membangun stigma itu dengan membangun pola pikir masyarakat. Kalau sudah dibentuk, maka mereka akan melakukan kejahatan yang dianggap sebuah kenormalan baru itu dengan sukarela,” terangnya lagi. Lantas, bagaimana agar Perpres Ekstremisme Nomor 7 tahun 2021 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak menimbulkan stigma-stigma macam di atas? Terlebih, di era digital, hoaks begitu mudah merangsek ke otak masyarakat dan membentuk stigma-stigma negatif terhadap suatu kelompok tertentu tanpa bukti. “Penting untuk edukasi, political will , di mana stigma harus kita perangi dengan permulaan kita harus menyadari dulu stigma itu apa. Dengan semua edukasi, atau peraturan baru, atau dengan pergantian kekuasaan yang nantinya bisa terjadi pergantian sistem, semua harus menyeluruh karena kecenderungan manusia untuk membuat stigma itu sangat besar. Kenapa hoaks itu sangat mudah disebar? Karena manusia ini gampang membuat stigma, tapi mengeceknya betul atau tidak, butuh waktu,” tandas Soe Tjen. *Tulisan ini diralat pada 23 Februari 2021

SUATU pagi di bulan November 1945. Suasana pertemuan di rumah Perdana Menteri Sutan Sjahrir itu berjalan begitu serius. Semua orang menyimak sungguh-sungguh semua perkataan orang ketiga di Republik Indonesia saat itu. Sekali-kali ada tanya dan perdebatan. Di tengah keseriusan tersebut, tetiba seorang pemuda berpakaian agak dekil memasuki ruangan rapat. Dalam gaya slengean, dia menuju meja Sjahrir dan mengambil beberapa batang cerutu. “Selamat pagi , Bapak Perdana Menteri. Ada yang sedang penting rupanya. Saya interupsi sebentar, cuma buat ini kok,” ujarnya seperti dikisahkan oleh Sjuman Djaya dalam bukunya yang berjudul Aku.

Lukisan berusia 500 tahun dicuri dari museum yang ada di bawah naungan Gereja San Domenico Maggiore di Napoli, Italia. Staf museum tak menyadari kalau lukisan bergambar potret Yesus Kristus itu sudah raib. Sebagaimana dilaporkan Reuters   lukisan cat minyak itu adalah replika lukisan “Salvator Mundi” yang dikaitkan dengan Leonardo da Vinci. Lukisan replika yang hilang itu diyakini merupakan karya murid Leonardo da Vinci, Giacomo Alibrandi dari awal 1500-an.   Salvator Mundi, penggambaran Kristus sebagai penyelamat dunia, memperlihatkan Yesus dalam pakaian Renaisans. Jari tangan kanannya membentuk tanda salib. Tangan kirinya memegang bola kristal transparan. Melansir The Art Newspaper , beberapa pers Italia mencatat berdasarkan pernyataan polisi, lukisan Salvator Mundi koleksi Museum San Domenico Maggiore telah dicuri dua tahun lalu. Namun, pihak museum menegaskan karya itu masih ada pada Januari 2020, ketika pameran di Roma ditutup. “Tidak ada laporan kehilangan. Kami yang menghubungi museum gereja untuk memberi tahu barang mereka telah dicuri,” kata Giovanni Melillo, jaksa Napoli, sebagaimana dikutip dari dw . Itu dinyatakannya usai lukisan replika Salvator Mundi akhirnya ditemukan kembali oleh petugas kepolisian di apartemen pinggiran kota di selatan Italia. Lukisan itu tersimpan di dalam sebuah lemari kamar tidur. Pemilik flat yang berusia 36 tahun pun ditangkap karena dicurigai menerima barang curian. Lukisannya pun lalu dikembalikan ke museum pekan lalu (18/1/2021). Katanya, pihak museum tak mengetahui koleksinya hilang karena ruangan tempat lukisan itu dipamerkan belum dibuka selama tiga bulan akibat pandemi virus corona. Adapun penemuan barang curian ini bermula dari informasi yang kepolisian dapatkan tentang adanya aksi penadah barang seni curian. Mereka kini masih menyelidiki bagaimana benda itu dicuri. Pasalnya tidak ada tanda-tanda pembobolan. “Siapa pun yang mengambil lukisan itu menginginkannya. Masuk akal bahwa itu adalah pencurian yang terhubung dengan organisasi yang bekerja di perdagangan seni internasional,” kata Melillo kepada The Guardian. The Art Newspaper menulis, ada sekira 20 replika Salvator Mundi yang masih ada. Karya-karya ini dikaitkan dengan murid dan pengikut Leonardo da Vinci. Versi Napoli yang dicuri dari museum, tadinya dibuat di Roma. Lalu Giovanni Antonio Muscettola, penasihat Charles V dan duta besar untuk istana kepausan, membelinya dan mebawa lukisan itu ke Napoli. Karya itu baru-baru ini kembali ke ibu kota Italia untuk dipamerkan dalam Leonardo in Rome 2019: Influences and Legacy. Lukisan Termahal Melansir Daily Mail , Salvator Mundi yang asli diperkirakan dilukis Leonardo da Vinci pada 1500-an untuk Louis XII. Ini tak lama setelah penguasa Prancis itu menaklukkan Milan dan mengambil alih Genoa. Karya asli Salvator Mundi adalah lukisan termahal yang pernah dijual dalam lelang. Pada 2017, karya ini dilepas dengan harga 450juta dolar AS atau setara dengan Rp6,335triliun (kurs Rp14.062,5). Diyakini pembelinya adalah Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al-Saud, seorang anggota keluarga Kerajaan Saudi. Penjualannya pun memecahkan semua rekor di balai lelang Christie, New York. Lukisan ini mestinya akan dipamerkan di Louvre Abu Dhabi pada September 2018. Namun, pameran itu ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Sejak terjual, lukisan Salvator Mundi yang asli ini pun tak pernah muncul di hadapan publik. Beberapa ahli meragukan keasliannya. Sang maestro sendiri meninggal pada 1519. Sementara hingga kini hanya ada kurang dari 20 lukisan karyanya yang masih diketahui.

UPAYA rakyat Bali mengusir kekuatan kolonial Belanda dari wilayahnya berakhir sudah. Pada 20 September 1906, rakyat memutuskan mengakhiri perlawanan. Kerusakan yang semakin meluas, serta gugurnya seluruh keluarga istana, membuat mereka terpaksa meletakkan senjata. Belanda pun keluar sebagai pemenang Puputan Badung. Pasca perang, pemerintah kolonial segera membangun kontrol atas wilayah barat dan selatan Bali, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam menjalankan kontrol, pemerintah kolonial mendirikan pemerintahan sementara di bekas wilayah Kerajaan Badung. Mereka lalu memilih Puri Denpasar sebagai pusat pemerintahan sementara tersebut. Menurut Made Sutaba, dkk dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali , puri itu juga menjadi pertahanan terkuat Belanda di Bali. Asisten Residen Swartz yang membawahi wilayah Afdeeling Zuid Bali , ditugasi menjaga tempat itu. Nama Denpasar cepat dikenal kalangan Belanda, terutama tentara yang ikut dalam pertempuran. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan kolonial, tetapi juga digunakan untuk menyebut wilayah bekas Kerajaan Badung. Lama kelamaan Denpasar dikenal luas sebagai nama sebuah kota, menggantikan Badung. Dijelaskan A.A. Gde Putra Agung, dkk dalam Sejarah Kota Denpasar 1945-1979 , berdasar laporan resmi seorang peneliti Belanda, Van Geuns, pada akhir 1906 diketahui bahwa Denpasar adalah sebuah kota yang terdiri dari rumah-rumah penduduk dengan keadaan jalan yang kurang menunjang. Laporan itu merupakan keterangan pertama Denpasar sebagai nama sebuah kota. “Dengan kenyataan ini nama Denpasar sebagai sebuah nama kota lahir pada tanggal 24 November 1906. Dan justru orang Belandalah yang memberikan julukan kepada tempat puputan ini dengan nama Denpasar,” kata Gde Putra Agung, dkk. Pemerintah Belanda membagi wilayah bekas kekuasaan Badung ke dalam lima kedistrikan, yakni Distrik Kota (Denpasar), Distrik Kesiman, Distrik Kuta, Distrik Abiansemal, dan Distrik Mengwi. Hal itu dilakukan demi mempermudah pengaturan di tempat tersebut. Distrik Kota menjadi pusat pemerintahan, dengan berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintahan Denpasar juga mengurusi wilayah yang cukup luas di selatan Bali, meliputi Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Mengingat peran penting tersebut, pemerintah Belanda melakukan banyak pembenahan di seluruh wilayah Denpasar. Pembangunan jalan, gedung-gedung pemerintahan, serta pusat perekonomian dikerjakan dalam kurun waktu yang singkat. Itu dilakukan agar kegiatan para kolonialis di Denpasar dapat cepat berjalan. Tidak hanya pembangunan di bidang formal, menurut Ni Made Yudantini, dkk dalam Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya , pemerintah Belanda juga mendirikan permukiman, sekolah, pasar, dan museum. Infrastruksur jalan dan jembatan yang menghubungkan banyak tempat pun mulai dibangun. “Di samping jalan-jalan maka pemerintah kolonial telah pula mencoba menerapkan tata kota yang baru bagi Denpasar. Dalam tata kota ini antara lain menyangkut pembenahan, pelebaran, dan pembangunan baru sarana maupun prasarana Kota Denpasar seperti Pasar Badung yang merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat,” ungkap Gde Agung Putra, dkk. Pemerintah kolonial merencanakan pula pembangunan kawasan industri, pemukiman, rekreasi, fasilitas kesehatan, dan perkantoran pelengkap administrasi seperti kantor urusan pajak di seluruh Denpasar. Di sektor industri, perkembangan pesat terjadi pada 1930-an dengan dibangunnya pabrik minyak kelapa dan penggilingan padi. Sementara di sektor rekreasi, kemajuan terjadi dengan sangat pesat. Seperti Pantai Kuta yang pada permulaan abad ke-19 ramai dilalui kepal-kapal dagang, mulai diperkenalkan sebagai tempat baru, yaitu sarana rekreasi. Di sana terdapat berbagai hiburan, tempat menginap, dan area bersantai. Pantai Kuta telah menjadi tempat orang-orang Eropa melepas penatnya. Mereka berencana menjadikan Denpasar sebagai sebuah kota besar, mendampingi Singaraja di utara Bali. Kehidupan di tempat itu pun menjadi semakin ramai di berbagai sektor. Penduduk dari desa-desa sekitar mulai memasuki kawasan Denpasar. Mereka membangun kehidupan baru di sana, baik sebagai buruh, pedagang, hingga pembantu orang-orang Eropa. Dampak urbanisasi memaksa pemerintah Belanda membangun tangsi militer di sekitar pusat kota. Tidak lupa didirikan juga gudang senjata, kantor kepolisian, kantor agrarian, dan rumah sakit umum. Pejabat tinggi pun mulai ditempatkan di sana, mengurusi berbagai keperluan administrasi dan pengawasan terhadap masyarakat bumiputera yang dari hari ke hari semakin ramai menempati wilayah Denpasar. “Namun demikian pemerintah telah menyadari akan masalah tersebut sehingga masalah-masalah seperti itu dapat ditangani dengan mudah. Pemerintah hanya bersikap memberikan petunjuk kawasan mana yang dapat dimukimi sesuai dengan rencana pemekaran Kota Denpasar. Perkembangan ini berlanjut sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda di Bagi pada Maret 1942,” tulis Gde Agung Putra, dkk.*

SUDAH tiga hari terakhir ini Amanda, seorang warga negara Indonesia (WNI) di Amsterdam, Belanda, tak bisa tenang. Kerusuhan saban malam pecah sejak pemerintah Belanda menarapkan lockdown  dan jam malam pada 23 Januari 2021. “Iya, di sini (Belanda) sedang ada jam malam dan jadi kacau keadaannya. Sejak kemarin sudah 240 orang ditangkap. Malam ini semakin buruk. Kerusuhannya bahkan sudah mendekat, kira-kira 200 meter dari apartemen saya,” ungkap WNI yang kuliah dan bekerja di Amsterdam sejak tiga tahun lalu itu via pesan singkat Telegram  pada Senin malam, 25 Januari waktu setempat (Selasa, 26 Januari dini hari WIB). Kerusuhan dahsyat pada Senin malam yang mencemaskan Amanda itu tak hanya terjadi di Amsterdam namun di hampir semua kota besar di Negeri Kincir Angin, seperti Rotterdam, Haarlem, Eindhoven, dan Den Bosch. Malam itu 70 perusuh akhirnya diamankan aparat kepolisian. Pihak KBRI Den Haag mengeluarkan imbauan resmi agar para WNI untuk menaati jam malam dan memantau situasi lewat laman resmi KBRI Den Haag, id.indonesia.nl , serta menghubungi mereka lewat tujuh  hotline  yang disediakan jika terjadi sesuatu. Himbauan dan fasilitas itu disediakan karena perusuh tak hanya menyasar aparat sebagai simbol pemerintah, melainkan juga sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan yang turut dijarah sebelum dilempari kembang api dan bom molotov. “Ini tak ada hubungannya dengan protes, ini kekerasan yang sudah jadi tindak kriminal dan kami akan melakukan tindakan yang sepatutnya,” kata Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengecam, dikutip BBC , Senin 25 Januari 2021. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengecam aksi kekerasan pengunjuk rasa. (Twitter @MinPres). Para pengunjuk rasa anti- lockdown berubah jadi beringas ketika berhadapan dengan aparat kepolisian kala sudah lewat jam malam. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) atau Institut Kesehatan dan Lingkungan Umum, Kementerian Kesehatan Belanda, menerapkan jam malam antara pukul 9 malam hingga 4.30 pagi waktu Belanda. Bagi yang melanggar, bakal dikenakan sanksi denda 95 euro (Rp1,6 juta). Pemerintah Belanda juga menerapkan larangan penerbangan dari dan menuju Inggris dan Afrika Selatan sebagai langkah pencegahan lebih lanjut terhadap penyebaran varian baru COVID-19 atau virus corona Inggris yang dikabarkan 30 persen lebih mematikan. PM Rutte terpaksa menerapkannya karena peningkatan kembali kasus COVID-19 di “Negeri Oranye” hingga hari ini, Selasa, 26 Januari 2021 sudah mencapai lebih dari 950 ibu positif dan lebih dari 13 ribu di antaranya meninggal. Ini kali pertama masyarakat Belanda kembali mengalami pembatasan aktivitas lewat jam malam sejak 80 tahun silam di tengah pergolakan Perang Dunia II. Jam Malam Rezim Nazi Jauh sebelum Jerman mengobarkan Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada 1 September 1939, Kerajaan Belanda sudah menyatakan diri sebagai negara netral. Namun, tak seperti Spanyol, Swiss, dan Swedia, nahas melanda Belanda karena tetap diserbu pasukan baja Jerman yang merangsek ke Benelux (Belgium, Netherlands, Luxembourg) di musim panas 1940. Tiga negara kecil itu pun kocar-kacir saat perbatasan mereka didobrak pasukan Jerman lewat Operasi “Fall Gelb”, dini hari 10 Mei 1940. Pasukan agresor berjumlah 750 ribu personil itu terbagi ke dalam 22 divisi dan diiringi lebih dari 700 panser serta dibantu 800 pesawat tempur dan pembom Luftwaffe (Angkatan Udara Jerman) sebagai bagian dari Heeresgruppe B (Grup Angkatan Darat Jerman B). Dari semua kota besar di Belanda, Rotterdam yang mengalami nasib paling nahas akibat tak dinyatakan sebagai kota terbuka. Ia dijadikan lautan api setelah dibombardir 25 pesawat pembom tukik Junkers Ju-87 “Stuka” dan 54 pembom Heinkel He-111. Total, Rotterdam dihujani 300 kilogram bom dari udara, ditambah pemboman dari darat oleh Divisi Panser AD ke-9 dan Divisi Panser SS (Schutzstaffel) ke-1 “Leibstandarte SS Adolf Hitler”. Kota Rotterdam yang luluh lantak setelah dibombardir Jerman. (NIOD). Hanya empat hari Belanda bertahan dan akhirnya bertekuk lutut. Namun sebelum negerinya dimasuki serdadu Jerman dan menyerah secara resmi pada 15 Mei, Ratu Wilhelmina telah kabur dengan membawa para pejabat pemerintahan darurat ke London, Inggris. Kekosongan pemerintahan akibat tak satu pun politikus Belanda mau jadi boneka Nazi-Jerman membuat Jerman membentuk pemerintahan sipil sendiri dan menunjuk Arthur Seyss-Inquart, petinggi Nazi Austria, sebagai pemimpin Reichskommissariat Niederlande. Sejak saat itulah kehidupan penuh tekanan terhadap warga Belanda dimulai. Dalam Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe , Samuel P. Oliner menjelaskan bahwa Seyss-Inquart, sebagaimana pemerintahan boneka Nazi lain, mengimplementasikan garis besar kebijakan Gleichschaltung . Semua organisasi dan partai non-sayap kanan dilikuidasi dan masyarakat dikotak-kotakkan berdasarkan ras. Kaum Yahudi jadi sasaran represi. Namun, Seyss-Inquart paham bahwa masyarakat Yahudi dan Nasrani di Belanda punya ikatan kuat sejak berabad-abad. Oleh karena itu hingga Agustus 1940, pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi tak seberingas di Polandia dan Prancis yang ditempatkan khusus semacam ghetto . Tujuan penerapan kebijakan itu ialah untuk mengambil hati masyarakat Belanda lain, yang masih serumpun dengan orang Jerman. Reichskommissariat Niederlande, Arthur Seyss-Inquart. Untuk sementara, tak ada satu pun ghetto di Belanda. Para Yahudi baru sekadar diwajibkan mengenakan tanda lengan Yahudi dan dilarang datang ke rumah-rumah orang non-Yahudi. Aturan itu lalu diperketat dengan represi pencaplokan lahan-lahan tuan tanah Yahudi, pengusiran guru-guru Yahudi dari semua institusi pendidikan, dan pemecatan pegawai-pegawai Yahudi di pemerintahan lokal. “Meski Jerman bertindak hati-hati selama bulan-bulan pertama pendudukan, ketentraman (di Belanda) tak bertahan lama. Aturan anti-Yahudi diterapkan pada Agustus 1940. Orang-orang Yahudi diwajibkan mendaftarkan harta kekayaan dan yang menolak akan dijebloskan ke bui. Akhirnya terjadi protes yang berujung kerusuhan,” tulis Jack Fischel dalam The Holocaust. Untuk meredam protes massal orang Yahudi yang disokong sejumlah masyarakat Belanda lain, lanjut Fischel, Seyss-Inquart mencoba “merangkul” dengan membentuk Joodse Raad, dewan khusus Yahudi, pada Februari 1941. Namun tetap saja Joodse Raad belum bisa mencegah pelanggaran yang berbuah kekerasan tanpa ujung. “Pihak Nazi sampai memberi pelajaran kepada Yahudi, di mana pada 22 Februari mereka memblokade area pemukiman Yahudi di kota Amsterdam dan menangkapi 389 lelaki Yahudi. Mereka kemudian dideportasi ke (kamp konsentrasi) Buchenwald dan kemudian Mauthausen. Hingga perang usai, hanya satu di antara mereka yang masih hidup,” imbuhnya. Seruan mogok buruh Amsterdam pada Februari 1941. (NIOD). Tiga hari pasca-peristiwa itu, kelompok-kelompok buruh non-Yahudi di Amsterdam turun ke jalan dan melancarkan pemogokan umum. Polisi dan tentara baru dapat meredam aksi buruh mencekam itu tiga hari kemudian. Pada 12 Maret, Reichssicherheitshauptamt (Dinas Keamanan Jerman) pimpinan Obergruppenführer Reinhard Heydrich mengeluarkan keputusan semua orang Yahudi di negara-negara pendudukan akan dideportasi massal, termasuk di Belanda. Untuk memindahkan Yahudi asal Belanda, RSHA menempatkan semua organisasi Yahudi di bawah otoritas Joodse Raad dan menetapkan dekrit lanjutan untuk memisahkan Yahudi dari populasi Belanda. Pada Mei, jam malam mulai diaplikasikan untuk semua warga Belanda dari pukul 8 malam sampai 6 pagi. Jam malam itu rutin disiarkan lewat radio dan mobil-mobil dengan pengeras suara yang berkeliling kota. Pada musim dingin kemudian, jam malam diperpanjang satu jam jadi jam 9 malam sampai jam 7 pagi. “Orang-orang Yahudi juga hanya diizinkan berbelanja di pasar dari jam 3-5 petang. Yahudi juga dilarang berperjalanan jauh, dan dilarang menggunakan transportasi umum tanpa izin khusus. Aturannya bertambah pada Agustus 1941, di mana anak-anak Yahudi dilarang masuk sekolah umum. Menjadi tanggung jawab Joodse Raad untuk mengisi kekosongan pendidikan itu dengan membuka sekolah mereka sendiri,” tambah Fischel. Kolase razia Yahudi di Belanda selama pendudukan Nazi 1940-1945. (NIOD). Hukuman bagi pelanggar yang tertangkap basah keluar rumah lewat jam malam bukan lagi denda sebagaimana yang ditegaskan PM Rutte pekan sebelumnya. Lewat aturan baru, para pelanggar mesti siap diberangkatkan pasukan SS ke kamp konsentrasi atau dihadapkan ke barisan eksekutor. “Pelanggaran jam malam, baik disengaja atau tidak, pasti berakibat fatal. Pada tahun kedua masa pendudukan, Herman Wallenga, seorang Yahudi dari Leeuwarden, membeli sekantung apel saat sudah lewat lima menit dari jam malam. Ia ditangkap dan langsung dikirim ke Auschwitz, di mana dia dieksekusi beberapa pekan kemudian,” tulis Peter Romijn dalam “The Experience of the Jews in the Netherlands ” yang dimuat dalam Dutch Jewry: Its History and Secular Culture (1500-2000). Situasi bertambah mencekam saat memasuki tahun 1942. Razia untuk mencari Yahudi yang bersembunyi di rumah-rumah non-Yahudi mulai dilancarkan. Banyak orang Yahudi yang lantas mencoba menyelamatkan diri dengan beralih keyakinan menjadi Katolik, demi berlindung di balik jubah Uskup Agung Johannes de Jong. Namun, 201 di antara mereka tetap dijemput paksa Pasukan SS dan dikirim ke Kamp Konsentrasi Auschwitz. Hingga awal 1945, kereta-kereta barang hilir-mudik mengantar puluhan ribu Yahudi dari provinsi-provinsi Belanda ke kamp transit Westerbork, lalu dilanjut ke kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Sobibor, atau Bergen-Belsen. Di kamp-kamp itulah mereka menemui ajal masing-masing. Kolase deportasi Yahudi dari Belanda ke kamp-kamp konsentrasi. (NIOD). Kenyataan pahit itu antara lain dialami keluarga Anne Frank, yang kisahnya kondang berkat diterbitkannya catatan harian Anne dengan tajuk Het Achterhuis. “Keluarga Frank dikirim ke Westerbork, dan dideportasi dari sana ke Auschwitz, di mana ibu Anne, Edith, meninggal. Sedangkan Anne dan kakaknya, Margot, dikirim ke Bergen-Belsen pada akhir Oktober 1944, di mana mereka tewas setelah menderita sakit typhus . Hanya sang ayah, Otto Frank, yang selamat sampai akhir perang,” sambung Fischel. Kisah Anne Frank yang ditemukan Miep Gies, eks pekerja bawahan Otto Frank, jadi gambaran umum bagaimana orang-orang Yahudi mati-matian menghindari deportasi dengan bergantung pada belas kasih teman maupun kenalan non-Yahudi mereka. Tak peduli bantuan itu cuma-cuma atau yang dengan pamrih. Hingga berakhirnya Perang Dunia II, tak terkira korban holocaust di seantero Eropa, termasuk Belanda. Fischel menyebutkan, dari sekira 140 ribu penduduk Yahudi di Belanda sebelum pendudukan Jerman, hanya 15 ribu yang selamat ketika Jerman angkat kaki dari Belanda.

PADA pertengahan abad ke-16, rakyat Kerajaan Siau dilanda kegelisahan. Gejolak perang mulai terjadi di banyak tempat di wilayah Sulawesi Utara tersebut. Tidak lama setelah raja pertamanya, Raja Lokongbanua (1510-1549) berpulang, kedua pangeran di negeri itu, yakni Angkumang dan Posumah, saling mengklaim hak atas takhta mendiang sang ayah. Melalui peperangan, Posumah keluar sebagai pemenang. Ia memerintah pada 1549-1587. Kerajaan Siau terletak di Sangir Talaud, Sulawesi Utara. Siau menjadi salah satu daerah paling utara di Nusantara, berbatasan langsung dengan Filipina. Tempat itu merupakan sengketa di antara pelaut Eropa pada abad ke-16. Spanyol dan Portugis berencana menjadikan Siau gerbang masuk ke wilayah Nusantara dari masing-masing basis kekuasaan mereka di Asia, yakni Filipina dan Malaka. Sementara Belanda ingin Sulawesi Utara, khususnya Siau, melengkapi monopoli rempah mereka di wilayah Timur Nusantara. Kontak pertama Siau dengan bangsa Eropa terjadi semasa pemerintahan Posumah. Portugis, yang mengetahui Ternate tengah berusaha mengislamkan Siau, segera mengirim armada dari Malaka. Pemerintahan Portugis cemas jika Islam berkembang di Siau, kegiatan dagang mereka akan terancam. Portugis pun berusaha menangkalnya dengan melakukan misi penyebaran agama Katolik, pimpinan Diogo de Magelhaes. “Misi itu berhasil ketika Raja Babontehu yang berpusat di pulau Manado Tua dibaptiskan bersama 1500 rakyatnya. Kebetulan Raja Posumah dari Kerajaan Siau sedang menjadi tamu di kerajaan Babontehu itu. Ia pun bersimpati lalu minta dibaptiskan untuk agama Katolik,” J.R. Tooy, dkk dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara . Keputusan Posumah itu rupanya menimbulkan konflik di Siau. Rakyat yang masih menganut kepercayaan adat menolak keberadaan agama baru di wilayahnya. Pertentangan rakyat itu berujung pertumpahan darah karena Posumah berencana menjadikan Katolik agama resmi di kerajaannya. Terlebih, seperti dijelaskan Mukhlis P, dkk dalam Sejarah Kebudayaan Sulawesi , terjadi kegagalan panen yang diyakini masyarakat disebabkan aktivitas misionaris. Perang saudara pun tak terhindarkan. Meski akhirnya berhasil diredam, perang membuat kontak pertama dengan orang-orang Barat itu berakhir buruk. Portugis pun menjadi pihak yang paling dibenci rakyat Siau. Pada penghujung abad ke-16, raja Siau pergi ke Filipina. Ia berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Spanyol. Ancaman dari Ternate membuat Siau perlu mecari bantuan kekuatan. Karena Portugis menjadi pihak yang dibenci, maka Spanyol menjadi pilihan terbaik bagi Siau. Pada 1593, ditandatanganilah perjanjian antara kedua pihak. Siau secara resmi mengakui Spanyol sebagai yang dipertuan. Mereka mendapat bantuan militer, sementara Spanyol diberi izin mendirikan benteng dan menempatkan pasukan di Siau. Pada dekade pertama abad ke-17 terjadi pertempuran antara Spanyol dan Belanda di sekitar perairan Sangir Talaud. Sebagai pendatang yang baru menginjakan kaki di Sulawesi Utara pada 1601, Belanda mengklaim kekuasaan atas Siau. Tentu klaim itu membuat Spanyol murka. Perang laut pun berlangsung selama 1608. Belanda keluar sebagai pemenang. Merasa terdesak, Spanyol mundur dan berlindung di benteng Siau. Dengan bantuan Ternate, Belanda mengerahkan pasukan ke Siau. Puluhan kapal besar diturunkan. Sejumlah kapal tradisional milik tentara Ternate juga diarahkan ke pantai Siau. Pada 1614 berkobarlah pertempuran antara Belanda dan kerajaan Siau. “Ini merupakan pertempuran pertama antara kerajaan tradisional dan daerah ini melawan suatu kekuatan asing yang memiliki kemampuan militer modern dibandingkan dengan kerajaan Siau,” ungkap Tooy. Kapal-kapal perang Belanda memuntahkan peluru meriam ke arah pantai Siau, terutama Ondong dan Ulu sebagai tempat benteng Spanyol berada. Serangan besar di laut itu tidak bisa dibendung pasukan maritim Siau pimpinan Laksamana Hengkengunaung. Mereka dipaksa mundur, sehingga pertempuran berlanjut di daratan. Kondisi semakin tidak menguntungkan ketika benteng Spanyol di lumpuhkan. Raja akhirnya menyerah dan Siau berhasil ditaklukan. Namun itu hanyalah siasat raja. Selama dua tahun, ia bersama Laksamana Hengkengunaung menghimpun kekuatan secara diam-diam. Pada 1616, tanpa diduga, Siau memberi serangan balasan. Pasukan Belanda dan Ternate dipukul mundur ke kapal-kapal mereka. Pada 1625, gabungan Belanda-Ternate muncul lagi di Siau. Bermaksud melakukan penaklukan, mereka malah kembali dipermalukan. Pasukan Siau rupanya sudah menyusun kekuatan dengan mantap dalam menghadapi serangan seperti sebelumnya. Ditambah benteng Spanyol telah diperkuat. Sejak itu, selama lebih dari setengah abad, Siau aman dari ancaman militer Belanda. Belanda yang mengetahui bantuan Spanyol berdampak besar kepada kekuatan tempur Siau, mengganti taktik dengan menargetkan Spanyol terlebih dahulu. Kapal-kapal mereka yang melintas di perairan Sangir Talaud dihancurkan tentara Belanda. Spanyol terdesak. Jalur logistik dari dan menuju Filipina terputus. Kondisi itu membuat kekuatan di Siau perlahan mulai melemah. Belanda segera memanfaatkannya dengan menerjunkan kekuatan tempur menuju Siau. Di Siau sendiri pasukan Spanyol mulai berbuat onar. Dengan alasan bertahan hidup, mereka menjarah dan menghancurkan desa-desa sekitar benteng, yang menurut Bambang Suwondo dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara , jumlahnya ada puluhan desa. Rakyat Siau yang geram, melakukan perlawanan terhadap tentara-tentara Spanyol tersebut. Meski persenjataan Spanyol lebih lengkap, jumlah pasukan Siau lebih besar. Para tentara dipaksa mundur ke benteng-benteng mereka. Setelah berhari-hari bertahan, tentara Spanyol akhirnya menyerah. Siau akhirnya terbebas dari pengaruh Spanyol. Ditambah kasuk Belanda sebelumnya, menjadikan negeri itu satu-satunya wilayah merdeka di Sangir Talaud. “Mulai waktu itu keamanan dan ketentraman masyarakat Siau berhasil dipulihkan. Dalam pada itu mereka terus menyusun kemampuan militer sebagai usaha menghadapi Belanda dan Ternate yang dianggap merupakan ancaman laten bagi Siau,” kata Tooy. Pada 1677 negeri-negeri di sekitar Siau yang telah ditaklukan dipaksa menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Hanya Siau satu-satunya yang menolak usulan tersebut. Ketika itu kekuatan baru di kubu Belanda juga telah berhasil dihimpun. Kekuatan itu berasal dari tentara mereka sendiri ditambah tentara Kesultanan Ternate dan kerajaan-kerajaan di Gorontalo. Gabungan pasukan itu terdiri dari 1180 prajurit bersenjata lengkap, puluhan kapal perang, dan perahu kora-kora milik Ternate. Tujuan mereka hanya satu: menaklukan Siau. Di sisi lain, Siau telah benar-benar siap melakukan pertempuran besar. Hal itu membuat kekuatan gabungan Belanda morat-marit dan segera meninggalkan Siau. Meresa terdesak, Belanda melakukan siasat baru. Mereka meminta adik ipar Raja Siau yakni Raja Tagulandang, untuk membujuk kakaknya berunding. Ia setuju dan dilakukanlah perundingan. Namun hal itu hanyalah pengalihan saja untuk melemahkan pertahanan sang raja. Pasukan Belanda segera dikerahkan menuju Siau. Mengetahui rajanya tidak memimpin pertempuran, serta terpecahnya pasukan Siau, rakyat kepanikan. Serangan habis-habisan pun mulai dilakukan Belanda dan sekutunya. Daratan Siau akhirnya berhasil ditaklukan. Raja menyerah dengan taktik picik pasukan Belanda tersebut. Pada akhir 1677, raja menandatangani kontrak politik. Siau secara penuh dikuasai Belanda.*

Sejumlah benda koleksi Museum Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hilang dicuri. Hal itu terjadi usai maling membobol dua lapis pintu, pintu kayu jati dan besi, yang mengamankan ruang penyimpanan museum ( storage ). Peristiwa ini diketahui oleh staf museum pada Selasa subuh (26/1/2021). “Memang yang dibobol gudang, bukan gedung koleksi pameran. Karena kalau ruang pameran ada di gedung lain,” kata Asrun Lio, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra kepada Historia melalui sambungan telepon, Rabu (27/01/2021), sekaligus membenarkan peristiwa pencurian itu. Asrun mengaku belum mendapat laporan rinci benda apa saja yang hilang. Pasalnya, kurator museum masih melakukan pendataan. Namun, dia menjelaskan, barang yang dicuri merupakan perolehan dari tahun 1980-an dan sebagian lainnya dari 1990-an. “Asalnya lokal sini, yang diambil yang kecil-kecil, ringan, terbuat dari kuningan. Ada juga perak, samurai. Banyaknya koleksi asesoris pakaian adat. Jadi, mungkin ini dikira [perhiasan] emas,” ujarnya. Tak jauh dari ruang penyimpanan yang berada di bagian belakang kompleks museum, staf juga menemukan beberapa benda koleksi tercecer, gagal dimaling. “Jumlah yang hilang sementara ini sedang dihitung. Untuk nilai barangnya tak sebanding dengan nilai sejarahnya yang hilang,” ujar Asrun. Keamanan Tak Memadai Asrun mengakui, museum yang terletak di Jalan Abunawas, Kota Kendari itu memang tak dilengkapi perangkat keamanan yang memadai. Pencurian ini memaksa mereka memperketat keamanan. Para pekerja museum diberi tugas tambahan untuk jaga malam secara bergilir. Kamera pengawas atau CCTV dipasang di area penyimpanan. Sebelumnya, CCTV hanya memantau bagian gedung pamer museum. “Keamanan belum baik. Tidak ada satpam. CCTV baru pasang kemarin karena kejadian itu. Dengan ada kejadian ini kami perketat keamanan,” kata Asrun. Asrun mengungkapkan bahwa sebelumnya museum pernah hampir kemalingan. “Ruang kerja staf pernah dibobol,” katanya. Asrun mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menerima, dan menyimpan barang-barang yang hilang dari museum ini. “Benda-benda itu masih ada labelnya. Ada nomor registrasinya,” katanya. Pihak museum telah melaporkan pencurian ini ke polisi. “Sejauh ini kami belum pernah mencatat adanya penjualan barang ilegal di wilayah Sultra,” kata Asrun. Gambaran Buruk Sebuah Museum Menurut Yasni dalam tugas akhir di jurusan arkeologi Universitas Haluoleo Kendari, Sultra tahun 2019, yang berjudul “Konservasi Wadah Kubur (Soronga) di Museum Provinsi Sultra”, museum ini memuat 5.339 benda koleksi. Ribuan koleksi itu terbagi ke dalam 10 golongan, yakni koleksi geologi, biologi (kerangka ikan paus sepajang 12 meter), etnografi, arkeologi, historis (foto mantan raja/sultan), numismatik (bentuk alat tukar yang pernah digunakan), filologi (naskah ajaran agama Islam dan Al-Qur’an tertua), keramik, seni rupa dan koleksi teknologi. “Gedung penyimpanan berfungsi sebagai bangunan penyimpanan benda koleksi yang tidak ditampilkan dalam gedung pameran Museum Provinsi Sultra,” tulis Yasni. Koleksi unggulannya berupa soronga atau peti jenazah berusia 400 tahun. Ada juga keramik Tiongkok, perabot logam, dan naskah-naskah Buton. Menurut buku Katalog Museum Indonesia yang terbit tahun 2018, cikal bakal Museum Provinsi Sultra mulai berdiri sejak 1978/1979. Pada 1991, Museum Sultra resmi menjadi Museum Provinsi Sultra sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namun, seiring berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, museum ini pun dilimpahkan ke pemerintah daerah.Ia menjadi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. “Menurut saya memang pengamanan dari museum sangat kurang,” ujar Sandy Suseno, arkeolog Universitas Haluoleo, ketika dimintai pendapat soal hilangnya sejumlah koleksi museum melalui pesan singkat. “Dalam konteks kejadian di Museum Sultra, standar keamanan mungkin sudah memenuhi untuk lingkup gedung dengan pintu dua lapis, tetapi untuk lingkup ruang sangat tidak memenuhi,” lanjut Sandy. Itu seperti ketiadaan kamera pengawas dalam ruang penyimpanan museum. Pun dari foto-foto yang beredar, kata Sandy, koleksi di dalam ruangan itu hanya ditata dalam rak-rak tanpa ada perlindungan. “Koleksi hanya dibungkus koran untuk melindungi dari debu,” kata Sandy “Artinya secara umum, apabila dikatakan keamanan museum sudah sesuai, menurut saya sangat tidak sesuai.” Sandy menambahkan, dalam penanganan museum, koleksi yang ada di ruang pamer koleksi dan yang ada di ruang penyimpanan seharusnya diperlakukan sama. Bukan cuma keamanan, seperti keberadaan CCTV, tetapi juga cara mengatur koleksi. “Begitu banyak variasi koleksi, semua harusnya dibagi-bagi. Koleksi yang memiliki tingkat kerapuhan yang lebih besar, perawatannya harus lebih intensif,” kata Sandy. Untuk koleksi berbahan logam misalnya, perlu juga menilai bahan logam itu. Kata Sandy, di beberapa museum besar biasanya benda dengan nilai tinggi disimpan dalam brankas besi. “Topeng emas di Museum Sonobudoyo misalnya tersimpan di brankas besi, tetapi tetap hilang juga. Apalagi ini yang hanya disimpan di ruangan dengan gembok yang bisa dipotong,” katanya. Sandy berpendapat, sulit untuk menyalahkan pihak museum. Tak banyak staf museum yang memang secara khusus memiliki kapabilitas di bidang museum. Menurutnya peristiwa semacam ini terjadi salah satunya juga akibat perhatian pemerintah daerah yang minim terhadap museum. “Salah satu bukti adalah penggabungan manajemen museum dengan taman budaya. Ini yang membuat museum tidak dapat berkembang,” jelas Sandy. Museum sebagai institusi dinamis seharusnya berkembang bersama zaman. Untuk itu, mereka butuh kewenangan. Membutuhkan pula sumber daya, baik materi maupun tenaga manusia. “Potret Museum Sultra benar-benar mirip gambaran buruk museum yang pamerannya tidak berubah, kotor, tidak perhatian dengan koleksi, konservasi seadanya, tidak ada tenaga ahli yang benar-benar siap bekerja di museum,” ujar Sandy. Sandy menyoroti perlunya dibentuk tim khusus dari pemerintah Provinsi Sultra untuk melakukan inventarisasi koleksi museum. Ini termasuk pengelolaan museum dan pengawasannya. “Ini terdiri dari orang-orang independen. Komunitas bisa masuk berkontribusi di sana, seperti contoh kasus yang dilakukan Museum Snobudoyo dulu,” lanjut Sandy. Sinergi dengan lembaga-lembaga adat pun dibutuhkan. Pun kampanye lewat media untuk bisa memberi perhatian lebih terhadap warisan budaya di museum. Sandy juga menyayangkan berbagai peristiwa terkait warisan budaya di wilayah Sultra yang terus terjadi. Di kanal Youtube misalnya, marak video pencurian barang antik di Sultra.   “Misalnya pengrusakan situs pekuburan gua di Kolaka dengan menggunakan detektor logam. Artinya kejadian-kejadian ini sebenarnya tamparan untuk pemimpin daerah karena di saat kebijakannya terlalu sibuk memoles tatanan kota, justru pembangunan kebudayaan dilupakan,” tegasnya.

PEMERINTAH Indonesia mulai memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas sejak pertengahan Januari 2021. Vaksinasi bertujuan untuk menekan tingkat penularan, mengurangi gejala berat, dan mencegah ambruknya layanan kesehatan. Setelah beberapa hari, dampak vaksin akan terlihat. Vaksin pernah terbukti ampuh mengurangi wabah penyakit di Hindia Belanda. Ini terjadi ketika kolera menyerang Batavia pada dekade 1910-an. Kasus kolera kali pertama tercatat pada 1821. Penderita kolera mengalami gejala muntah, lebih sering buang air besar berbentuk cairan seperti air beras. Penyakit ini tersebar lewat feses penderita yang mengkontaminasi air tanah dan lalat pembawa bakteri kolera yang hinggap di makanan. Kolera meluas tersebab sanitasi buruk, pengetahuan tentang penyakit ini sangat minim, dan orang masih sering minum air tanpa memasaknya lebih dulu. Pemerintah kolonial menempuh berbagai cara untuk menekan penyebaran kolera. Antara lain dengan menerbitkan peraturan tentang kebersihan sanitasi, membuat obat kolera, dan isolasi penderita kolera dari orang-orang yang sehat. Tetapi langkah-langkah tersebut tak mampu membendung perluasan kolera. “Kemudian dari 1860, kolera melanda secara sporadis hingga akhir abad ke-19 dan beberapa tahun setelahnya,” catat Susan Abeyasekere dalam “Death and Desease in Nineteenth Century Batavia”, termuat di Death and disease in Southeast Asia  suntingan Norman Owen. Memasuki abad ke-20, kolera mengganas di Batavia. Tio Tek Hong, seorang penduduk Batavia awal abad ke-20, mengisahkan dia dan keluarganya harus mengungsi ke Sukabumi dan Bandung. “Setiap hari puluhan orang tewas. Penyakit itu menjalar juga ke Bogor, Bandung, dan tempat-tempat lain,” kenang Tio dalam “Cina Pasar Baru Tentang Betawi Tempo Doeloe”, termuat di Batavia Kisah Jakarta Tempo Doeloe . Kaum medis profesional mengusulkan agar pemerintah menggelar vaksinasi massal kolera. Kelompok ini giat menyebarkan usulannya melalui jurnal Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (GTNI). Beberapa nama pendukung vaksinasi contohnya A.H. Nijland, direktur Institut Pasteur, Bandung. Menurut kajiannya, vaksin kolera berhasil menurunkan tingkat penderita kolera di Spanyol pada 1885, Timur Tengah pada 1893, dan Kalkuta, India, pada 1894–1895. “Bilamana banyak orang yang divaksin dan tidak divaksin tinggal di tengah lingkungan yang hampir sama, hanya yang tidak divaksin yang terjangkit,” tulis Nijland, seperti dikutip oleh Patrick Bek dalam “Memerangi Musuh yang (Tak) Terlihat”, termuat di Gelanggang Riset Kedokteran di Bumi Indonesia: Jurnal Kedokteran Hindia Belanda 1852–1942 . Nijland mengajukan alasan lain perlunya vaksinasi massal kolera. Dia menemukan vaksin kolera mampu mengubah sesuatu dalam darah yang berujung pada kekebalan terhadap kolera. Dia juga mengatakan vaksin kolera sangat mudah dilakukan. Vaksin sudah tersedia dan bisa dibuat di Institut Pasteur. Vaksin tersebut dapat bertahan lama. Terakhir, yang terpenting, Njiland menjamin vaksin kolera tanpa efek samping. “Nijland menyimpulkan bahwa vaksinasi massal pencegahan kolera adalah keharusan,” lanjut Patrick Bek. Nijland menambahkan, untuk memperoleh tingkat kemanjuran dan efektivitas vaksin, pemberian vaksin tak cukup sekali. “Layanan kesehatan perlu melakukan vaksinasi ulang setiap ada wabah,” terang Patrick Bek, mengutip Nijland. Pemerintah kolonial menerima gagasan Nijland. Vaksinasi massal berlangsung di Batavia serentang Agustus 1910–Januari 1911. Vaksinasi ini merupakan langkah terobosan kedua pemerintah kolonial setelah pembentukan tim intelijen wabah kolera. Jumlah permintaan vaksin kolera terus meningkat setiap bulan sehingga Institut Pasteur kewalahan memproduksinya. Meski begitu, pandangan negatif tentang kemanjuran dan efektivitas vaksin juga bermunculan dari sejawat Nijland. L. Leopold, seorang profesional medis, menerbitkan laporan berisi dampak negatif vaksin kolera pada 1911. Laporannya menunjukkan adanya penderita kolera di antara orang-orang yang sudah divaksin. Laporan ini mempengaruhi pandangan profesional medis lainnya. Mereka ikut meragukan kemanjuran dan efektivitas vaksinasi massal. Mereka kehilangan gairah dan menghentikan segala macam upaya vaksinasi massal. Bahkan tak sedikit yang berbalik mengutuk vaksin kolera. Nijland bangkit melawan. Dia meneliti ulang data dan temuan Leopold. Hasilnya, data dan temuan Leopold sangat lemah. “Angka-angka yang tersaji dalam studi Leopold sangat tidak dapat diandalkan sehingga argumennya yang menentang vaksinasi pun tidak dapat disokong,” catat Patrick Bek. Nijland menyajikan data kembali dalam studi pembelaannya terhadap vaksin. Dia membandingkan angka kematian relatif di kalangan orang Eropa yang divaksin dan tidak. Angka kematian relatif pada orang Eropa yang tidak divaksin mencapai 53.8%, sedangkan untuk yang divaksin 0%. Studinya ini menang atas laporan Leopold. Jawatan Kesehatan menggelar vaksinasi massal lagi. Untuk vaksinasi massal, Jawatan Kesehatan mengerahkan puluhan dokter, mahasiswa Stovia, juru rawat, mantri, dan kepala kampung tiap harinya. Berbekal kekuatan itu, mereka mampu memvaksin 200–400 orang setiap jamnya. Hingga tahun 1914, 67.505 penduduk Batavia telah mendapat vaksin. G.J. Krediet, kepala Jawatan Kesehatan Batavia, mengakui vaksin kolera berhasil menurunkan tingkat penderita kolera pada 1915. Selain itu, dia bilang bahwa keberhasilan vaksin adalah “sesuatu yang tidak lazim di kota yang tidak higienis seperti Batavia.” Klaim Krediet mendapat dukungan dari hasil peneltian L.S.A.M von Romer, dokter di Tanjung Priok, pada 1917. Dia menghitung penurunan penderita kolera selama 1913–1916. Selama masa inilah vaksinasi massal berlangsung. Romer menilai vaksinasi massal sebagai langkah bersejarah dalam perang melawan wabah kolera. Sebab, sebelum vaksin, jumlah penderita kolera selalu meningkat.*