Hasil pencarian

BEBERAPA hari menjelang pemberontakan petani Banten di Cilegon pada 1888, para pemimpin, seperti Haji Wasid membagi-bagikan jimat kesaktian. Konon katanya jimat tersebut bisa bikin kebal senjata; tahan peluru. Semangat para pemberontak pun semakin membara. Ingin segera melancarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda, syukur-syukur bisa mengusirnya dari tanah Banten. Pemberontakan dimulai dengan pekik sabilillah. Pemberontak menyerbu rumah para pejabat Belanda di Cilegon dan membunuh tuan rumah. 17 orang pejabat pemerintah kolonial tewas di tangan pemberontak. Tujuh di antaranya orang Belanda dan 10 pejabat pribumi. Selang beberapa hari kemudian, bala bantuan tentara kolonial tiba dari Serang dan seminggu kemudian datang pula bantuan dari Batavia. Pemberontak kocar-kacir. Jimat ternyata tak semanjur yang diharapkan. Tubuh tetap tembus peluru. Perlawanan heroik selama seminggu itu berhasil dipadamkan. Hukuman mati dijatuhkan kepada para pemimpin pemberontakan, termasuk bagi Haji Wasid. Pemberontakan petani Banten 1888 yang ditulis sebagai disertasi oleh sejarawan Sartono Kartodirdjo mengungkapkan banyak hal: mulai dari kisah penderitaan rakyat Banten karena kemarau berkepanjangan, tingginya pajak, kelaparan, usaha membangun kembali Kesultanan Banten yang telah runtuh sampai dengan kisah kesaktian para pemberontak. Soal mistik kini sedang panas dibahas. Bukan karena jimat, tapi ada usulan agar soal santet diatur dalam KUHP. Alasannya, banyak orang tertipu iming-iming dukun santet yang iklannya marak dipasang di koran-koran. Lantas anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah dalam sebuah talkshow di salah satu televisi mengatakan, selain karena adanya tipu-tipu dalam urusan santet ini juga karena praktik dukun santet ini telah banyak menyebabkan celaka bagi orang banyak. Ketika Margarito Kamis, pakar hukum pidana bertanya bagaimana cara pembuktiannya, Dimyati tak menjawab pasti kecuali melontarkan argumen yang membingungkan. Makin bikin bingung saat anggota DPR yang terhormat itu bakal mengadakan studi banding ke Eropa untuk melihat bagaimana urusan santet-menyantet di sana. Di Eropa memang pernah ada peradilan terhadap dukun sihir. Tapi itu pada abad kegelapan, zaman Dark Age, sebelum abad ke-15, saat ilmu pengetahuan logis-rasional masih belum berkembang di Eropa. Kalau anggota DPR mau berkunjung ke Eropa itu memang sudah benar, tapi salah zaman. Mungkin kalau datang pada Abad Kegelapan, masih masuk akal. Karena anggota DPR bisa melihat secara langsung pelaksanaan pengadilan terhadap para penyihir. Yang terjadi di Eropa semenjak abad kegelapan usai dan memasuki zaman pencerahan ( aufklarung ) adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Rasionalitas menjadi titik pijak pencarian kebenaran ilmu pengetahuan. Dari sanalah kemajuan datang: komputer ditemukan, pesawat udara diterbangkan, mobil dijalankan, dan teknologi terus tercipta sebagai akibat keunggulan sains. Pada 1942, Tan Malaka telah menunjukkan kekhawatirannya. Ketika dia mulai menulis Materialisme, Dialektika dan Logika  (Madiog) dengan mengatakan bahwa penghalang kemajuan pada bangsa Indonesia adalah “logika mistika”. Cara berpikir itu mengungkung kepala orang dan menghambat pola berpikir rasional yang merupakan modal awal untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Apa yang dikhawatirkan Tan Malaka itu terbukti hari ini. Ketika urusan santet jadi pembahasan bahkan sampai memerlukan untuk melakukan studi banding ke Eropa dibiayai negara. Yang lebih terpenting lagi adalah bukti bahwa kalau sebagian isi kepala orang Indonesia masih mewarisi cara berpikir dari abad yang lampau.* Majalah Historia Nomor 12, Tahun I, 2013

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Kali ini, dalam pidato pembukaan pertemuan Puncak Bisnis Asia Afrika di Jakarta Convention Center, 23 April 2015, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Jokowi menandaskan, “Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh berpaling dari penderitan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka.” Sehari sebelumnya, Jokowi bertemu Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, yang menyebut Jokowi sebagai sahabat bangsa Palestina. Rami tersanjung dengan dukungan bangsa Indonesia dan komitmen Presiden Jokowi, yang sejak kampanyenya telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Soal kemerdekaan Palestina sudah jadi agenda pembahasan dalam KAA 1955. Delegasi Mesir yang dipimpin Gamal Abdul Nasser mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Nasser, yang terlibat dalam Perang Arab melawan Israel pada 1948, menuding negara-negara besar yang sering mengingkari keputusan PBB tentang hak asasi manusia, seperti yang terjadi di Palestina, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal KAA, mengisahkan lebih lanjut ihwal Palestina ini dalam The Bandung Connection, Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955. Menurut pengamatannya, pembahasan Palestina ini menyerempet ke akar persoalan: zionisme. Pembahasan itu tak pelak menimbulkan perselisihan pendapat pada beberapa delegasi KAA. Mohammad Fadhel Jamali, ketua delegasi Irak, menyamakan bahaya zionisme dengan kolonialisme dan komunisme. “Zionisme adalah bab terakhir dari buku kolonialisme kuno. Itu adalah salah satu bab paling gelap dan hitam dalam sejarah manusia... Zionisme dengan adanya negara Israel telah menambah segala keburukan itu. Zionisme Israel...mengakibatkan lebih dari satu juta rakyat Arab Palestina, baik yang Islam maupun Kristen, menjadi papa sengsara dan tak bertempat tinggal,” katanya, sebagaimana dikutip Cak Roes, panggilan akrab Roeslan Abdulgani.   Meski semua delegasi menyetujui kemerdekaan Palestina, pernyataan Fadhel itu sempat memanaskan suasana rapat tertutup bidang politik. Bermula dari Fadhel inilah delegasi Arab, Pakistan, Afghanistan, dan Iran mengutuk zionisme internasional. Sebagaimana Nasser, mereka juga mengeluarkan segala unek-unek dan kedongkolan mereka terhadap pembangkangan Israel atas PBB. Karena itu mereka menghendaki adanya sikap politik lebih kongkret dari KAA terhadap Israel. Namun Burma dan India mengeluarkan suara berbeda. Kedua negara ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam menanggapi Fadhel, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru keberatan menyamakan zionisme dengan kolonialisme dan imperalisme. “Sebaiknya kita jangan memberikan kualifikasi imperialisme kepadanya. Tetapi diakui zionisme memang adalah suatu gerakan agresif,” kata Nehru menanggapi Fadhel.  Nehru kemudian mengungkit penderitaan kaum Yahudi di bawah kekuasaan Hitler di Jerman. Tidak kurang dari lima juta orang Yahudi dibantai di Jerman, Austria, dan Polandia. Itulah, kata Nehru, antara lain yang mendorong kaum Yahudi mendirikan negara Israel. Terang saja pernyataan Nehru ini menyulut banyak komentar. Salah satunya dari delegasi Lebanon yang menyatakan angka lima juta itu berlebihan dan beraroma propaganda zionisme untuk mengelabui mata dunia serta menarik simpati pendirian negara Israel. “Israel sendiri melakukan teror dan kekejaman yang tiada taranya kepada rakyat Palestina. Perbuatan Israel serta zionisme itu perlu dikutuk,” tegas delegasi dari Libanon. Di tengah hangatnya perdebatan itu Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mencoba mendinginkan suasana dengan tampil sebagai juru damai. Setelah menegaskan dukungan Tiongkok kepada pihak dunia Arab, dia menyetujui resolusi KAA supaya semua resolusi PBB tentang Palestina dilaksanakan dengan syarat kekuatan luar, seperti Amerika Serikat, tak boleh mencampuri persoalan ini. Dia ingin penyelesaian Palestina sebagaimana halnya Tiongkok menghadapi Taiwan. Tiongkok membebaskan Taiwan secara damai setelah menyaratkan kekuatan militer Amerika Serikat mundur. Upaya Zhou Enlai berhasil. Selain menegaskan sokongannya terhadap pembebasan Palestina, KAA 1955 juga menyerukan penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai. Kini, 60 tahun kemudian, Palestina masih belum merdeka dan masih juga menjadi agenda pembahasan pada peringatan 60 tahun KAA.

Pada 11 Mei 1975, dia berceramah tentang sejarah buruh dalam acara yang dihelat Yayasan Idayu bekerja sama dengan Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta dan Museum Kebangkitan Nasional. “Saya berpikir, bahwa ceramah-ceramah yang diadakan di gedung ini, semuanya akan diarahkan kepada memperlengkap penulisan sejarah,” tulis Trimurti dalam pengantar ceramahnya. Kedua karya ini mengisi kelangkaan informasi dalam penulisan sejarah buruh di Indonesia. Tentang Perjuangan Buruh A.B.C. Perdjuangan Buruh , diterbitkan oleh Pusat Pimpinan PBI, Yogyakarta, 1948. Mengapa buruh berjuang? Untuk memperbaiki nasib agar dapat hidup layak sebagai manusia. Apa saja? Trimurti menyebut hak demokrasi, meliputi berserikat dan berdagang, menyatakan pikiran, berdemonstrasi dan mogok. Setelah itu barulah kaum buruh memperjuangkan jaminan upah minimum, jam kerja, hak istirahat dan hari libur, keselamatan kerja, jaminan sosial, UU perjanjian kerja, serta perwakilan buruh yang mengawasi penerapan semua UU untuk melindungi buruh. Tapi itu saja belum cukup; baru tujuan jangka pendek (“reformis”). Selama kapitalisme masih ada, buruh akan diperbudak. Kaum buruh harus punya tujuan jangka panjang (“prinsipil”), yakni hilangnya masyarakat kapitalis dan terbentuknya masyarakat sosialis yang menghendaki hapusnya perbedaan kelas dalam masyarakat. Trimurti menjawab kritik kalangan agama bahwa masyarakat sosialis kafir, memungkiri Tuhan. Menurutnya, tiap agama, tiap kitab suci, baik Injil maupun Alquran, memerintahkan manusia agar mencintai sesama manusia, tak menindas satu golongan dengan golongan lain. “Orang merdeka memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. Tapi itu tidak patut menjadi alasan bagi kaum agama untuk menjauhi sosialisme.” Untuk mencapai tujuan itu, kaum buruh bukan hanya menjadi anggota serikat buruh tapi juga partai. Serikat buruh memperjuangkan nasib buruh sehari-hari, sementara partai memperjuangkan tujuan yang prinsipil dan radikal. Negara, bagi Trimurti, adalah pentung dari kelas yang menang untuk mementung kelas yang kalah, kelas proletar. Wujud pentung itu adalah polisi, UU, pegawai, anggota parlemen, anggota kabinet, suratkabar, pendidikan, dan lain-lain, yang sebagian besar jadi kaki tangan dan alat kapitalisme. “Kaum buruh harus merebut kekuasaan negara, sebagai pentung, untuk alat perjuangannya.” Bagaimana caranya? Trimurti menyebut jalan parlementer dan aksi massa. Trimurti menutup buku ini dengan uraian mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas bagi perjuangan buruh. Kemerdekaan Indonesia belumlah 100%. Karenanya, selain memperjuangkan perbaikan nasib, kaum buruh harus mengisi dan memperkuat pemerintahan, bekerja sama dengan segala golongan dan aliran. Tentang Sejarah Buruh Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional , Yayasan Idayu-Jakarta, 1975. Penggerak perjuangan buruh di Indonesia berbeda dari Eropa. Di Eropa, yang negaranegaranya sudah merdeka, kaum pekerja terenggut nasibnya karena perkembangan industri dalam sistem kapitalis. Mereka tak punya alat produksi. Mereka dinamakan golongan proletar. Perjuangan kelas antara golongan proletar dan kapitalis tampak jelas di Eropa. Di Indonesia, yang masih agraris, kaum pekerja memiliki alat produksi seperti cangkul dan ani-ani. Mereka menjadi miskin karena penjajahan. Itulah sebabnya daya penggerak perjuangan buruh di Indonesia adalah perjuangan rakyat miskin untuk memperjuangkan nasib dengan satu penghalang: penjajahan. “Dalam sejarahnya, perjuangan buruh selalu berdampingan dengan perjuangan kemerdekaan nasional.” Trimurti pun membahas perjuangan kaum buruh, yang dipengaruhi situasi sosial-politik, dalam beberapa periode: sebelum 1908, 1908-1918, dan 1918-1945. Politik Etis bukan hanya menciptakan kaum terdidik yang mendirikan organisasi politik tapi juga mendorong kemunculan serikat buruh. Kondisi ekonomi yang sulit meningkatkan pergerakan buruh, yang memunculkan gagasan untuk mendirikan induk organisasi. Namun, semuanya harus bubar di masa Jepang. Usai Proklamasi, kaum pemuda ambil bagian. Muncullah Barisan Buruh Indonesia, yang kemudian disusul dengan organisasi buruh lainnya. Perbedaan pendapat di antara pemimpinpemimpin politik memecah perjuangan buruh. Begitu juga perbedaan ideologi politik dan sikap mengenai perundingan dengan Belanda, atau pengaruh dan perseteruan partai politik selama 1950-an. Perpecahan menjadi warna gerakan buruh hingga pemerintahan Sukarno berakhir. Gerakan 30 September 1965 mengubah semuanya. “Sesudah G30S dapat ditumpas, organisasi-organisasi buruh yang nonkomunis tetap berdiri dan berkembang. Sedang yang prokomunis semuanya dibubarkan.”

Sejak kapan manusia mulai menyantap buah durian ( durio zibethinus ) atau siapa yang pertama kali menemukan buah durian tak pernah ada fakta sejarah yang pasti mengenai itu. Namun bila pertanyaan diajukan tentang sejak kapan penduduk di Nusantara mengonsumsi durian, maka jawabannya selalu tersedia. Paling tidak petunjuk tersebut terdapat dalam beberapa relief di candi Borobudur. Dari 2672 panel kisah, beberapa di antaranya menampilkan buah durian yang dijadikan sesembahan buat raja, diperjualbelikan, juga tampak orang-orang yang membawanya bersama buah lain seperti mangga dan manggis. “Dari relief ini kita bisa tahu bahwa durian sudah dikonsumsi oleh penduduk Nusantara sejak 1300 tahun yang lalu,” kata pakar durian Mohamad Reza Tirtawinata dalam diskusi tentang durian di Serang, Banten tiga pekan lalu. Reza doktor dari Institut Pertanian Bogor, orang penting di balik pendirian taman buah Mekarsari. Berdasarkan prasasti Kayumwungan bertitimangsa 26 Mei 824, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga sekira abad ke-8 hingga abad ke-9. Selain durian, buah lain yang juga terdapat dalam relief Borobudur antara lain mangga, pisang, sukun dan manggis. Catatan mengenai durian di masa lalu lainnya terdapat di dalam laporan perjalanan para penjelajah Eropa abad ke-15. Dalam buku Java Essay: The History and Culture of Southern Country  karya Masatoshi Iguchi mengisahkan ekspedisi VOC di wilayah Batavia sampai Bogor pada 1687. Dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Pieter Scipio van Ostende itu diketahui telah banyak pohon durian yang tumbuh di sekitar Bogor. “Jalan dari Parung Angsana ke Cipaku sangat lebar dan dilapisi bebatuan dengan pohon durian yang tumbuh di kedua sisinya,” ujar Pieter seperti dikutip Masatoshi. Parung Angsana kini bernama Tanah Baru yang ada di wilayah utara Bogor.  Namun dari beberapa laporan yang dibuat oleh para penjelajah Eropa itu seringkali masih terdapat kerancuan antara durian dengan sirsak ( Annona muricata ). Sirsak juga sering disebut sebagai “nangka Belanda” atau “durian Belanda”. Adalah Georg Eberhard Rumphius seorang ahli botani kelahiran Jerman yang bekerja untuk VOC, yang pertama kali mendeskripsikan durian secara detail dalam laporan penelitianya. Laporan itu kemudian diterbitkan jadi buku pada 1741 dengan judul Herbarium Amboinense . Dalam penelitiannya di Ambon, Maluku, Rumphius menyaksikan penduduk lokal menggunakan aroma durian untuk menangkap musang. Itulah awal mula dia melihat buah durian dan mencatat nama genus durian sebagai “durio” dalam laporannya.  Sejak saat itu nama durian mulai masuk ke dalam khasanah botani dan mengundang perhatian ahli botani Eropa lainnya. Lantas 33 tahun setelah terbitnya Herbarium Amboinense karya Rumphius, Carl Linnaeus ahli botani dari Swedia menerbitkan buku Systema Vegetabilium yang memasukan nama buah durian dengan nama latin durio zibethinus . Dia melekatkan nama zibethinus di belakang nama genus “durio” untuk mengenang kisah temuan Rumphius di Ambon. Zibethinus diambil dari zibetto nama musang dalam bahasa latin. Kisah Rumphius tentang orang-orang Ambon yang menggunakan aroma durian untuk menjebak musang itu menginspirasi Linnaeus untuk mengabadikannya pada nama latin durian. Naturalis Inggris Alfred Russel Wallace yang melakukan penelitian di kepulauan Nusantara, antara lain di Ternate, pada kurun 1848 sampai dengan 1854 juga kepincut pada durian. Ahli ilmu alam yang dinobatkan sebagai peletak dasar teori evolusinya Charles Darwin itu pernah menulis secarik surat untuk rekannya sesama ahli botani, Sir William Jackson Hooker, menyampaikan kekagumannya pada durian. “Aroma buah yang matang itu belum tentu menyenangkan, walaupun tidak begitu menyengat baunya begitu buah baru jatuh dari pohonnya. Satu-satunya cara untuk menyantap  durian yang telah matang sempurna adalah saat buah itu jatuh. Mungkin tidak benar jika mengatakan kalau durian adalah buah yang terbaik dari semua buah-buahan yang ada, terutama karena tak berair berasa masam menyegarkan seperti jeruk ( orange ), anggur, mangga dan manggis. Tapi sebagai sebuah makanan, kelezatan durian tidak tertandingi. Jika saya harus membuat dua hal yang mewakili kesempurnaan, maka saya akan menobatkan Durian dan Jeruk sebagai raja dan ratu buah-buahan,” tulis Wallace.  Dan tersohorlah buah khas Asia Tenggara yang banyak tumbuh di Indonesia itu sebagai rajanya buah-buahan.

TERIAKAN orang kesakitan terdengar dari penjara Nusakambangan, Jawa Tengah, pada 7 Oktober 1959 pukul 14.00. Seorang sipir ambruk terkena sabetan parang narapidana. Seorang sipir lainnya mencoba menghentikan upaya pelarian narapidana itu. Kalah cepat menekan picu senapan, sipir itu tertembak dan tewas. Narapidana berhasil kabur. Para sipir berduka. Besoknya para sipir melepas kepergian rekannya. Mereka minta perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan para sipir di penjara. Sebab risiko pekerjaan mereka sangat tinggi. “Tiap-tiap detik ada kemungkinan berjumpa dengan malaikat el maut,” tulis Suara Buruh Kependjaraan , Oktober-November 1959. Kehidupan sipir jarang tersorot, terhalang oleh ketebalan dan ketinggian tembok penjara. Pada masa kolonial Belanda, para sipir bumiputera tak punya kedudukan berarti. “Pekerjaan hanya terbatas pada penjagaan keamanan di dalam lingkungan, aspirasi untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi tidak ada, karena kesempatan untuk itu tidak diberikan,” tulis Suara Buruh Kependjaraan , Desember 1954-Februari 1955. Pendudukan Jepang pada 1942 mengubah nasib sipir bumiputera. “Semua jabatan di dalam Jawatan Kepenjaraan dapat diduduki oleh bangsa Indonesia.” Hidup mereka pun terjamin. Pakaian dan urusan perut tak jadi masalah. “Aku katakan subur makmur dan teratur,” kata seorang bekas sipir kepada Suara Buruh Kependjaraan , Maret-Mei 1957. Jepang mempunyai alasan menaikkan taraf hidup para sipir. Jepang ingin menjaga kesetiaan para sipir pada Jepang. Seperti Belanda, Jepang mempunyai kebijakan penjara sebagai tempat untuk menyiksa dan membunuh demi terciptanya ketertiban dan keteraturan. Di sini para sipir bumiputera kerap dilema karena menghadapi sesama anak bangsa. Muak dengan kebijakan Jepang, para sipir bumiputera mulai tak nyaman bekerja. Mereka berselisih dengan sipir Jepang. Puncaknya pada Agustus-September 1945. Sipir bumiputera bentrok dengan sipir Jepang di penjara Sragen, Jawa Tengah. Kemerdekaan pada 1945 mengganti kebijakan pemerintah terhadap penjara: dari tempat untuk menyiksa dan membunuh menjadi tempat untuk mendidik orang-orang terhukum. “Berusaha membangkitkan kembali jiwa orang-orang hukuman kepada kehendak yang kuat,” tulis Suara Buruh Kependjaraan , Juni-Agustus 1955. Sipir bumiputera memandang kekejaman dan kebengisan di dalam penjara bukan cara tepat untuk melawan kejahatan. Gagasan ini menyatukan para sipir di antero negeri. Mereka berkumpul di Sala pada 17 Januari 1946 dan mendirikan Serikat Sekerdja Kependjaraan (SSK). Kemudian SSK bergabung ke SOBSI pada akhir 1946. SSK tegas menyatakan diri tak berafiliasi ke partai politik apapun. SSK berusaha memperjuangkan nasib para sipir. SSK percaya bahwa perbaikan nasib para sipir bisa menciptakan kehidupan penjara berkualitas. Orang-orang terhukum bakal berdaya guna ketika kembali ke masyarakat. SSK berganti nama menjadi Serikat Buruh Kependjaraan (SBK) pada Kongres IV di Palembang pada 1954. Melalui kongres ini, SBK menetapkan sejumlah program perbaikan untuk memperbaiki para sipir. Antara lain dengan kursus perihal kepegawaian dan pelatihan teknis. Terhadap perkembangan buruh di luar penjara, SBK berusaha terlibat. Misalnya saat kenaikan harga-harga menjelang Konferensi Asia-Afrika dan Pemilihan Umum 1955. Upah buruh tetap dan pemerintah belum berencana mengeluarkan peraturan tentang upah buruh. SBK pun menekan pemerintah agar menaikkan upah buruh demi mengimbangi kenaikan harga. Menjelang kongres VIII pada 1960, SBK kembali menyoroti nasib sipir. Terutama setelah terbunuhnya sipir di Nusakambangan pada Oktober 1959. Menurut Dewan Pengurus SBK, sipir di Indonesia berjumlah 10.000 orang pada 1960. Dari jumlah itu, 90 persen sipir bergabung ke SBK. Keadaan mereka memprihatinkan. Gaji ludes pada tengah bulan, rumah dinas tak tersedia, jaminan kesehatan amat minim, dan tunjangan kematian belum diatur. Tapi di masa-masa sulit itu, peran SBK justru surut. Majalah terbitan mereka menghilang. Organisasi pun luntur.

PBB gagal mengesahkan suatu resolusi agar Belanda merundingkan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Akibatnya meledak gerakan anti-Belanda, di antaranya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Serikat buruh pertama yang melakukan aksi pengambilalihan adalah KBKI (Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia). Pada 3 Desember 1957, sekelompok pimpinan KBKI memaksa masuk ke ruangan manajer di kantor pusat KPM (Perusahaan Pelayaran Belanda) di Jalan Merdeka Timur Jakarta, dan menyatakan mengambilalih KPM. “Menghadapi situasi demikian, pihak manajemen mengemukakan bahwa mereka harus membicarakannya terlebih dahulu dengan pemerintah, dan dijawab oleh pimpinan mereka, ‘kami dan kaum buruh adalah pemerintah!’” tulis Bondan Kanumoyoso dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia . KBKI dibentuk pada 10 Desember 1952, sebagai hasil fusi beberapa organisasi buruh di bawah naungan Partai Nasional Indonesia (PNI), seperti Himpunan Buruh Indonesia (HIMBI) dan Ikatan Buruh Demokrat (IBD). Menurut Bondan, KBKI relatif sebagai sebuah federasi kecil yang sebagian besar dikuasai serikat-serikat buruh di Sumatera Utara, di mana beberapa serikat buruh PNI dibentuk dengan nama IBD. “Dengan demikian, tidak aneh bila ketua umum KBKI pertama adalah ketua PNI Sumatra Utara, Saleh Umar,” tulis Bondan. Garis politik yang diikuti KBKI secara jelas diuraikan dalam program umum yang dirumuskan pada saat pembentukannya. Mengikuti sikap PNI, program tersebut menyatakan bahwa KBKI tidak bisa sepenuhnya menerima kebenaran konsep perjuangan kelas. Serikat buruh ini dengan tegas mendukung kepentingan nasional di atas kepentingan kelas. Pengambilalihan perusahaan Belanda dianggap oleh KBKI sebagai upaya mendukung kepentingan nasional yang berjuang merebut Irian Barat. “Karena itu bagi KBKI, aksi mogok yang mereka lakukan lebih didorong untuk memperjuangkan kepentingan nasional ketimbang sekadar memperjuangkan kenaikan upah,” tulis Bondan. Program umum KBKI menyatakan bahwa KBKI tidak akan menjadi anggota federasi buruh internasional yang didominasi komunis maupun didominasi Amerika Serikat, tetapi bersedia bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB. KBKI juga mengikuti garis PNI, KBKI menyatakan: “…mendesak dikembangkannya kewiraswastaan nasional sepanjang hal ini tidak menciptakan kapitalisme nasional.” Dalam The Communist Party of Indonesia: 1951-1963 , Donald Hindley menyebutkan bahwa pada 1958 KBKI mengklaim memiliki lebih dari satu juta anggota; dan pada awal tahun 1960 mengaku memiliki 143 cabang dengan setidaknya seorang pekerja penuh waktu di setiap cabang. KBKI tak tahan dari perpecahan. Ini bermula dari sengketa dewan pimpinan PNI yaitu Hardi dan kawan-kawan dengan Ketua Umum KBKI, Ahem Erningpradja mengenai kedudukan KBKI. Dewan pimpinan partai menghendaki supaya KBKI mendengar kepada politik PNI sedangkan Ahem yang juga menjadi menteri perburuhan seratus persen mengikuti Sukarno. Sementara itu, “di kalangan pimpinan PNI masih terdapat unsur-unsur yang menuruti gaya dan cara kerja yang tidak serasi dengan kemauan Sukarno,” tulis Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, dan PKI . Menurut Rosihan, Ahem dalam kedudukannya sebagai ketua umum KBKI mengusahakan supaya hanya orang-orangnya yang duduk dalam pimpinan KBKI. Dia menulis surat edaran resmi kepada semua departemen hanya KBKI Ahem Erningpradja yang boleh diakui sebagai organisasi buruh. Dengan demikian, KBKI yang ada orang-orang dari dewan pimpinan partai di dalamnya, menjadi tersingkir. Ahem kemudian dipecat dari PNI, namun dia yang kemudian menjadi duta besar di Korea Utara, menyatakan KBKI tetap jalan.  Menurut SK Trimurti dalam Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional , pada kongres ketiga pada 1962, KBKI terpecah menjadi dua: yang masih di bawah PNI yaitu DPP (Dewan Pimpinan Pusat) KBKI dibawah pimpinan Surojo. Pada 1963, mengubah namanya menjadi DPP KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis) mengikuti Kongres PNI di Purwokerto. Sedangkan yang tidak di bawah PNI adalah DPS (Dewan Pimpinan Sentral) KBKI di bawah pimpinan Ahem Erningpradja.

Dalam sidang tertutup bidang politik, 21 April 1955, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, memberikan pernyataan soal kolonialisme yang menyentak peserta sidang. Dia mengajak untuk terang-terangan menentang kolonialisme Uni Soviet, seperti halnya melawan kolonialisme Barat. “Pikirkan, tuan-tuan, umpama saja negara-negara satelit di bawah dominasi komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur: Hongaria, Romania, Bulgaria, Albania, Cekoslowakia, Latvia, Lithuania dan Polandia. Apakah mereka bukan tanah jajahan sama dengan setiap tanah jajahan di Asia dan Afrika,” kata Sir John. Hadirin peserta sidang terdiam karena tegang. “Semua seakan-akan merasa ini ‘bom’! Semua nglirik ke arah PM Zhou Enlai,” kata Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal KAA, dalam The Bandung Connection . Setelah Sir John selesai bicara, Zhou Enlai berkata singkat; meminta agar naskah pidato Sir John dibagikan ke peserta lain. Dia juga meminta hak berbicara untuk merespons Sir John, pada rapat keesokan harinya. Usai rapat di Gedung Dwi Warna itu, rupanya urusan Zhou Enlai belum selesai; dia menghampiri Sir John. Ali Sastroamidjojo, ketua rapat dan ketua KAA, mendekati mereka, disusul Roeslan Abdulgani. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Kreshna Menon, ikut bergabung. Seraya menudingkan jarinya ke Sir John, Zhou Enlai mengatakan, “Apa maunya Sir John mengusulkan pembicaraan tentang kolonialisme Soviet itu? Apakah untuk mem-provosir RRC? Untuk memecah-belah dan menggagalkan Konperensi?” “Kita semua agak terperanjat dengan pertanyaan-pertanyaan PM Zhou Enlai yang tajam itu. Yang dikeluarkan secara tegas, serius dan sopan,” kata Roeslan. Ali Sastroamidjojo mencoba melerai, namun Sir John tak mau kalah, sambil menunjuk Zhou Enlai, balik bertanya, “Kenapa tuan menjadi gusar berhubung dengan kritik saya terhadap Soviet ini? Saya toh sama sekali tidak menyinggung hubungan Soviet dengan RRC dalam masalah kolonialisme bentuk baru itu? Saya hanya menyebut hubungan Soviet dengan negara-negara Eropa Timur. Kenapa tuan terburu memberi reaksi dengan minta bicara besok pagi? Kalau tuan tadi diam saja, tidak akan ada apa-apa.” Pada rapat esok hari, Zhou Enlai menyatakan tidak dapat menerima hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Eropa Timur disebut kolonialisme bentuk baru. Ketika suasana mulai mereda, bola kolonialisme bentuk baru ala Uni Soviet itu, terus dioper oleh Pakistan, Turki, Irak, dan Filipina. Sehingga, Ali Sastroamidjojo mengusulkan pembentukan Panitia Perumus, terdiri dari wakil Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Filipina, RRT, Syiria, dan Turki. Panitia ini diketuai LN Palar dari Indonesia. Sementara itu, waktu menunjukan hampir jam 12.00 siang, rapat diskors karena delegasi muslim harus salat Jumat. Menurut Roeslan, Panitia Perumus kemudian membuat rumusan kompromis mengenai kolonialisme, yang berbunyi: “Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secepat mungkin.” “Rumusan kompromis ini diterima baik oleh PM Zhou Enlai,” kata Roeslan. Alasan Zhou Enlai menerima rumusan tersebut dengan mengibaratkan “seluruh tangan dan lima jarinya itu adalah kolonialisme. Lima jari tangan itu adalah ibarat manifestasinya. Ada manifestasi kolonialisme di bidang politik, militer, ekonomi, sosial, kebudayaan. Dan bukan dalam bentuk kolonialismenya Uni Soviet.”

MENYEBUT Sunan Kuning, pikiran sebagian besar orang tertuju pada lokalisasi di bagian barat Kota Semarang. Sebelumnya, lokalisasi yang berdiri pada 1966 ini dinamakan lokalisasi Argorejo. “Lokalisasi ini kelak dikenal sebagai lokalisasi Sunan Kuning karena terdapat petilasan Sun-Kun-Ing yang dipercaya sebagai tokoh Tionghoa penyebar agama Islam di kawasan lokalisasi Argorejo tersebut. Petilasannya pada waktu-waktu tertentu diramaikan oleh para peziarah,” tandas Akhriyadi Sofian, pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang, yang meneliti sejarah perkembangan Sunan Kuning dari tahun 1966 hingga 1984. Menurut Remy Silado dalam 9 Oktober 1740: Drama Sejarah , dalam catatan seorang Tionghoa di Semarang, Liem Thian Joe, dikatakan bahwa Sunan Kuning adalah sebutan populer bagi Raden Mas Garendi. Sunan Kuning berasal dari kata cun ling (bangsawan tertinggi) merupakan salahsatu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Geger Pacinan (1740-1743). Dalam Geger Pacinan 1740-1743, Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC , R.M. Daradjadi menyebut Raden Mas Garendi bersama Kapitan Sepanjang (Khe Panjang) dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa) mengobarkan perlawan sengit terhadap VOC di wilayah kekuasaan Mataram. Perlawanan ini disebut sebagai pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara. Para pemberontak Jawa-Tionghoa menobatkan Raden Mas Garendi sebagai raja Mataram bergelar “Sunan Amangkurat V Senopati Ing Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama” pada 6 April 1742 di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ketika itu, cucu Amangkurat III yang dibuang VOC ini baru berumur 16 tahun –sumber lain menyebut 12 tahun. Dia pun dianggap sebagai “Raja orang Jawa dan Tionghoa.” Pengangkatan Sunan Kuning sebagai simbol perlawanan rakyat Mataram yang dikhianati Pakubuwono II, raja Mataram yang bersekongkol dengan VOC. Padahal, sebelumnya dia mendukung perlawanan Tionghoa-Jawa terhadap VOC. Dia meminta pengampunan VOC, karena orang-orang Tionghoa kalah perang, banyak pembesar Jawa tidak tertarik pada kebijakannya, dan bagian timur kerajaannya jatuh ke tangan Cakraningrat IV, raja Madura yang bersekutu dengan VOC. Balatentara Sunan Kuning memasuki Kartasura pada Juni 1742 setelah sebelumnya bertempur dari Salatiga hingga Boyolali. Kapitan Sepanjang yang bertugas di garis belakang sebagai pengawal Sunan Kuning, kini bertindak sebagai komandan tentara pendudukan. Pakubuwana II melarikan diri dari Kartasura, dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorf ke arah timur Kartasura, menyeberangi Bengawan Solo ke Magetan. Peristiwa itu oleh orang Jawa ditandai dengan c andrasengkala (penanda waktu) yang berbunyi “Pandito Enem Angoyog Jagad” (seorang raja Mataram telah kehilangan keratonnya). Sunan Kuning bertahta di Kartasura, ibukota kerajaan Mataram, terhitung 1 Juli 1742. Dia mengangkat komandan perlawanan, seperti Mangunoneng sebagai patih dan Raden Suryokusumo sebagai panglima perang –kelak dikenal sebagai Pangeran Prangwedana. Segera setelah itu, Sunan Kuning merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. 1200 prajurit gabungan Jawa-Tionghoa dipimpin Raden Mas Said dan Singseh (Tan Sin Ko) menuju Welahan. Di Welahan mereka bertempur dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapten Gerrit Mom. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan itu. Setelahnya berbagai kekalahan dialami pasukan gabungan Tionghoa-Jawa. Beberapa pimpinan terbunuh seperti Tan We Kie di Pulau Mandalika, lepas pantai Jepara dan Singseh tertangkap di Lasem dan dieksekusi mati di sana. Pada November 1742, keadaan semakin tidak berpihak kepada Sunan Kuning. Kartasura diserang dari tiga penjuru: Cakraningrat IV dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono II dari Ngawi, dan pasukan VOC dari Ungaran Salatiga. Sunan Kuning meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukan Tionghoa. Walaupun Kartasura telah jatuh, perlawanan terus berlangsung di berbagai tempat di wilayah Mataram. Akhir dari perjalanan Sunan Kuning terjadi pada September 1743 saat tedesak di sekitar Surabaya bagian selatan. Terpisah dari kawalan Kapitan Sepanjang, Sunan Kuning menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Reinier De Klerk, disusul oleh banyak pemberontak lain. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka). Menurut Remy, sumber riwayat Semarang menyebutkan bahwa Sunan Kuning dimakamkan di bagian barat kota, di atas sebuah bukit. Sekitar makam Sunan Kuning itu, sejak paruh kedua dasawarsa 1960-an dijadikan lokalisasi pelacuran, dan ini terus dikecam oleh banyak kalangan yang mengira bahwa sebutah ‘sunan’ niscaya berhubungan dengan Walisanga.

EKSPRESI wajahnya ramah, jauh dari kesan menyeramkan. Bibirnya tersenyum lebar. Tak tampak taring yang menyeringai keluar. Ia lebih menyerupai manusia dibanding wujud raksasa yang kerap dijumpai pada kebanyakan arca dwarapala. Dwarapala ini, arca penjaga pintu yang dalam mitologi Hindu-Buddha berfungsi sebagai penolak pengaruh buruk, berasal dari Situs Muarajambi I. Dwarapala ini ditemukan dalam penggalian di muka gapura Candi Gedong I pada 2002. Keseluruhan arca nyaris utuh, terbuat dari bahan batu pasir, dan berwarna kecoklatan. Umumnya dwarapala berpasangan dan letaknya di bagian muka pintu masuk bangunan suci. Ia lumrah berpenampilan seram dengan mata melotot menyalak, berambut ikal panjang terurai, bertaring, mengenakan hiasan tengkorak pada tubuhnya, dan dalam posisi duduk memegang gada. Penggambaran dwarapala seperti ini kerap dijumpai di percandian di Jawa. Agus Aris Munandar dalam Catuspatha Arkeologi Majapahit , menjelaskan bahwa dwarapala mula-mula –dalam mitologi India– dikenal sebagai personifikasi makhluk halus penguasa tanah yang disebut Yaksha. Yaksha dipuja sebagai sumber kehidupan yang melindungi kesuburan tanah. Saat agama Buddha dan Hindu mulai berkembang di India, kedudukan Yaksha disejajarkan dengan kelompok demi-god (setingkat di bawah dewata). Dalam perkembangannya Yaksha dimuliakan sebagai pendamping Buddha. Bersama makhluk segolongannya ia dipahatkan pada bangunan suci Buddha, seperti terdapat di stupa Bharut (abad 1 SM) dan di puncak torana (pintu gerbang) stupa Sanchi abad ke-6 M. Letaknya yang berada di bagian depan kemudian dipercaya melindungi dan menjaga bangunan suci. Di masa kemudian sosok Yaksha dibuat terpisah, tidak lagi sebagai relief atau pelengkap bangunan suci, melainkan sebagai arca mandiri. Mulai saat itu Yaksha dikenal dengan dwarapala, diwujudkan sebagai arca raksasa penjaga kuil dan lingkungannya. Berdasarkan hasil temuan terdahulu, diketahui bahwa candi-candi Muarajambi mempunyai latar belakang agama Buddha Mahayana dengan pengaruh aliran Tantrayana yang kuat. Hal itu terbukti dari temuan wajra (berarti petir; sebuah alat upacara khas agama Buddha aliran Tantrayana) dan tulisan-tulisan pendek pada lempeng emas di Candi Gumpung. “Aliran Tantrayana sudah dianut pada abad 9 M ketika candi dibangun dan terus berkembang mencapai puncaknya pada abad 15 M di seluruh Sumatera,” tulis Boechari dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti . Berbeda dari penggarapan dwarapala pada umumnya yang berwujud raksasa dan menunjukkan sifat ugra (bengis atau menakutkan), dwarapala Muarajambi terkesan jenaka. Wujudnya selaik pria kecil yang berdiri dengan kedua kaki agak ditekuk. Tingginya tak lebih dari 1,5 meter. Tangan kanannya menggenggam tameng kecil, sedang tangan kirinya mengepal sebuah gada yang kondisinya telah rumpang. Tatanan rambutnya tertata rapi hingga ke belakang, dan ditutup hiasan berupa mangkuk. Hiasan pada telinganya berbentuk bunga, bukan tengkorak manusia. Menurut Junus Satrio Atmodjo dalam “Dwarapala yang Santun dari Muarajambi” pada Prosidings Seminar Internasional Sabdapalon Nayagenggong dalam Naskah Nusantara , kehadiran arca temuan Candi Gedong I ini setidaknya mencerminkan salah satu gaya seni abad ke-10-13 M yang pernah hidup di Jambi. Pengaruh India hampir tak terlihat. Penggarapan figur arca yang berbeda dan tidak lazim, justru terkesan jenaka, secara konseptual merupakan cara menampilkan identitas kelompok yang melakukan pemujaan di Candi Gedong I. Kesan jenaka ditampilkan untuk menanggalkan model standar tokoh dwarapala yang berpenampilan menyeramkan. Penggarapannya, tulis Junus Satrio, “merupakan kesengajaan untuk menolak secara halus pengaruh asing dalam kehidupan masyarakat Muarajambi.”

PETANI di desa Belangguan, Situbondo, Jawa Timur tak berdaya ketika ladang jagung mereka beralih fungsi menjadi area latihan tempur tentara. Asa mulai meronta ketika puluhan mahasiswa datang ke kampung mereka. Berdasarkan hasil rembukan, mahasiswa dan petani sepakat melakukan aksi tanam jagung bersama di ladang yang sudah dikuasai tentara. Para petani menyiapkan bibit jagung yang akan ditanam. Mahasiswa membekali diri dengan poster berukuran sepuluh meter. Tulisannya: HIDUP MATI KAMI DARI TANAH INI. Rencananya aksi tanam jagung dilakukan pagi hari tanggal 23 Januari 1993. Sehari menjelang hari H, sebanyak 26 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi asal Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surakarta menginap di rumah-rumah penduduk. Mereka aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi di Indonesia (SMDI) –kemudian hari menjadi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Jelang pukul 11 malam, kampung yang tadinya tenang berubah mencekam. Mobil patroli berputar-putar mengelilingi jalan desa. Tentara berkeliaran memburu mahasiswa. “Rumah-rumah di pinggir hutan itu digeledah. Aksi militer itu membuat kaum perempuan serta anak-anak ketakutan,” tulis dokumen kronologis Komite Solidaritas Rakyat Belangguan (KIRAB) sebagaimana dicuplik buku  Menyulut Lahan Kering Perlawanan . Meski daerah itu sudah diblokade oleh militer dengan menempatkan tiga sampai lima tentara di tiap jalan strategis, para petani setempat berhasil menyembunyikan mahasiswa di tempat aman. Petani-petani itu memang hafal tiap jengkal kampung halamannya. Hingga pukul 03:00 dini hari tentara masih mengintimidasi. Di tengah guyuran hujan malam itu, Webby Warouw dan Budiman Sudjatmiko dari UGM memimpin rapat darurat. Setelah menimbang segala sesuatunya, aksi tanam jagung di Belangguan dibatalkan. Aksi dipindahkan ke kantor DPRD Tingkat I Surabaya. Siang itu, usai aksi di kantor DPRD, para mahasiswa berkumpul di terminal Bungurasih menanti bus untuk kembali ke Yogyakarta sebelum pulang ke kota masing-masing. Tanpa disadari, terminal sudah dikuasai aparat berpakaian preman. Tigabelas orang berhasil ditangkap. “Kami dibawa ke sebuah kantor. Tempatnya tersembunyi. Terpencil. Tidak ada papan nama. Di temboknya terukir gambar telinga besar dan di tengahnya ada mata,” ujar Wilson, 47 tahun, saat bertandang ke redaksi  Historia , pekan lalu. “Belakangan,” kata Wilson melanjutkan, “baru diketahui bahwa itu kantor Bakorstanasda. Dan gambar mata di tengah telinga besar itu simbol intelijen.” Para mahasiswa diinterogasi bergantian. “Ketika dinterogasi, tiap jemari dililit kabel setrum. Terlihat voltase dari angka 0 sampai 100. Kalau mereka tidak puas dengan jawaban yang kita berikan, voltasenya dinaikkan. Kita juga disuruh menyaksikan kawan yang sedang disiksa,” lulusan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI itu mengenang pengalaman buruk semasa rezim militeristik Orde Baru berkuasa. Budiman Sudjatmiko dalam memoarnya, Anak-Anak Revolusi , juga mengenang penangkapan itu. “Mulai saat itu terjadi ritual interogasi dan penyiksaan. Tidak ada manusia di tempat itu, yang ada hanya segerombolan hewan pemburu dan segerombolan hewan buruan mereka. Kami disiksa seperti binatang ... ada yang disetrum, dipukul, dikencingi dan wajahnya dimasukkan ke dalam toilet.” Setelah kenyang menyiksa dan menakut-nakuti, aparat tentara itu memperbolehkan mahasiswa pulang. Mereka meminta agar para mahasiswa itu tak lagi mengulangi aksi “sok pahlawan”. Para aktivis mahasiswa itu pun dipaksa bungkam untuk tidak menceritakan apa saja yang dialami selama dalam tahanan. Tapi tentu, mereka tak tunduk begitu saja. “Walaupun sebagian anggota kami mengalami trauma, sebagian besar tetap berdiri tegar,” kata Budiman dalam memoarnya.

PENGAMANAN pemilihan presiden 9 Juli 2014 sangat ketat. Sekira 1,2 juta personel TNI/Polri bersenjata lengkap, ditambah panser, telah siaga di seluruh Indonesia. Unjuk kekuatan ini dianggap terlalu berlebihan. Namun aparat keamanan tak ingin kecolongan. Pada pemilu pertama tahun 1955, aparat keamanan juga disiagakan karena saat itu keamanan negara tidak kondusif. Beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, dirundung kekacauan oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Menurut Andi Tjatjo, kepala kantor pemilihan daerah XII Sulawesi Selatan, dengan koordinasi aparat dan penyelenggara pemilu, “Sulawesi Selatan siap menyelenggarakan pemilu,” tulis Harian Rakjat , 3 September 1955.   Demikian pula di Jawa Tengah. Tentara bersenjata lengkap disiagakan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). “Di setiap TPS akan dijaga beberapa tentara bersenjata lengkap, ditambah aparat keamanan dari kalangan sipil yang telah ditetapkan dengan besluit (keputusan) dari residen,” ujar Soemarsono, residen yang diperbantukan pada gubernur Jawa Tengah. Jumlah pemilih di Jawa Tengah berjumlah 10.120.963 orang, tersebar di 16.897 TPS. Guna memaksimalkan pengamanan, wilayah Jawa Tengah dibagai beberapa bagian. Menurut Yoga Sugama, asisten I bidang intelejen di Tentara Teritorium IV Diponegoro, Jawa Tengah, “Soeharto yang menjabat komandan resort militer di Solo diserahi tanggung jawab pengamanan pemilu di Jawa Tengah bagian timur meliputi daerah Demak ke selatan sampai Solo,” ujarnya dalam Memoar Jenderal Yoga karya B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin. Bukan hanya gangguan keamanan secara fisik, Harian Rakjat , 16 September 1955, menurunkan berita mengenai upaya beberapa perwira Angkatan Darat (AD) yang menginginkan pemilu diundur. Suara-suara dari perwira AD ini muncul tak lama setelah Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik. Mereka diperkirakan tidak berjumlah banyak, dan diindikasikan sebagai orang-orang politik yang berseragam militer. Pihak AD pun buru-buru menangkal berita itu. Juru bicara AD mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tugas AD adalah menghadapi gerombolan keamanan dan menjamin terselenggaranya pemilu pada 29 September 1955. Panglima TT-IV Diponegoro Kolonel Bachrum juga mengeluarkan enam maklumat yang ditujukan kepada anggotanya agar bersikap sopan santun; tidak menyalahgunakan kekuasaaan untuk kepentingan pribadi; jangan merugikan orang lain melalui ucapan dan tindakan; bersikap netral dan adil; jujur dan bijaksana; serta menggunakan hak pilih tidak lebih dengan warga negara lainnya –saat itu, tentara dan kepolisian memiliki hak suara. Sekira seminggu sebelum pemungutan suara, Dewan Keamanan Nasional yang bersidang pada 21 September 1955 mengeluarkan peraturan batas kampanye untuk menghindari gangguan dari DI/TII. Di Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cilacap tidak boleh ada kampanye terbuka pada 22-29 September 1955; wilayah Jawa Barat dan ibukota Jakarta pada 25-29 September 1955; dan seluruh wilayah Indonesia pada 28 September 1955. Pemungutan suara dimulai pada 29 September 1955. Meski pasukan keamanan sudah disiagakan jauh-jauh hari, mereka masih kecolongan. Empat tentara dan seorang anggota panitia pemungutan suara di Enrekang, Sulawesi Selatan, meregang nyawa ditembak gerombolan DI/TII saat akan mengambil kotak suara di daerah Kalosi.

BERDIRINYA SI School merupakan cara untuk mengimbangi keberadaaan Hollandsch-Indische School (HIS), sekolah menengah yang hanya ditujukan bagi segelintir kalangan pribumi. “Sekolah ini menjadi pesaing HIS, sekolah sekunder, terbuka dan terbatas untuk orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka di Sekolah Kelas II (Tweede Klasse) ,” kata sejarawan Harry Poeze, penulis biografi Tan Malaka, dalam pengantar brosur Sarekat Islam Semarang dan Onderwijs . Kualitas sekolah pada masa kolonial dikategorikan berdasarkan strata sosial dan ras. Seorang anak pribumi priayi tinggi diperbolehkan masuk ke sekolah-sekolah khusus warga kulit putih, sementara anak-anak dari rakyat biasa hanya diperbolehkan masuk di sekolah rendahan. Untuk ukuran zaman itu, sekolah Tan Malaka terbilang sangat maju dan menjadi alternatif bagi anak-anak buruh untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tak ayal, SI School mendapatkan cercaan dan kritik dari banyak media massa pro kolonial. Tan Malaka menulis salah satu koran yang mengeritiknya adalah Soerabajaasch Handelsblad . “Hai, pemerintah awasi S.I itu,” kata Tan Malaka menirukan berita di koran terbitan Surabaya itu. Bahkan pemerintah kolonial di Semarang, melalui asisten residennya melarang siswa-siswa SI School untuk menyelenggarakan “pasar derma” untuk mengumpulkan sumbangan masyarakat demi pembiayaan sekolah mereka. Pemerintah kolonial memberlakukan larangan berdasarkan undang-undang pidana sehingga usia sekolah Tan Malaka itu tak berlangsung lama. Masa hidup SI School berakhir seiring pengusiran Tan Malaka oleh pemerintah kolonial pada 1922. Tan Malaka memilih untuk diasingkan ke Belanda. Maka berakhirlah riwayat sekolah yang bercita-cita memerdekakan jiwa dan pikiran anak-anak buruh itu. Upaya pelestarian bangunan SI School Sejak dua tahun lalu, bangunan SI School yang reyot dan hampir rubuh tersebut menjadi bahan pemberitaan berbagai media massa. Musababnya adalah rencana pemugaran bangunan oleh Yayasan Balai Muslimin Indonesia (Yabami), pengelola tanah wakaf di mana bangunan sekolah itu berdiri. Atas desakan kelompok masyarakat yang peduli sejarah Semarang, upaya pemugaran itu pun urung dilakukan. Kini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah telah menetapkan bangunan SI tersebut sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi UU Cagar Budaya No. 11/2010. Menurut Yunantyo Adi, aktivis dari Kelompok Pegiat Sejarah Semarang (KPS Semarang), pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menghibahkan dana sebesar Rp600 juta untuk merenovasi bangunan tersebut. “Menurut rencana, bangunan mau dipugar dan direnovasi seperti gambar Gedung SI tahun 1978 seperti sebuah foto yang sudah kami temukan,” katanya kepada Historia , Rabu (16/07). Adi menuturkan, Tim BPCP Jawa Tengah akan mengupayakan pembangunan kembali gedung itu semirip mungkin dengan aslinya. Dia bersama KPS Semarang juga giat melobi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi persoalan hukum atas status lahan yang dimiliki oleh Yabami tersebut. “Besok (hari ini (17/07), Red .) kami akan menemui Walikota Semarang untuk mendorong dia memanggil pihak Yabami agar menyetujui pemugaran sehingga tak ada lagi kendala yang menghalangi upaya pelestarian bangunan bersejarah itu,” demikian pungkasnya.