Hasil pencarian

KAUM asketis atau pertapa punya nilai tawar yang patut dipertimbangkan dalam politik kekuasaan di Jawa pada awal abad ke-17. Asketisme Islam saat itu sesungguhnya melanjutkan tradisi masa Hindu-Buddha. Mereka biasanya lekat dengan daerah pedalaman dan peziarahan orang suci atau wali. Makam Sunan Tembayat (kini masuk wilayah Klaten) adalah salah satu titik penting dari gerakan asketisme di Jawa saat itu. Sunan Bayat merupakan salah satu penyebar Islam di Jawa yang diperkirakan hidup pada masa Kesultanan Demak. Pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-1646), hubungan Mataram dengan para asketis ini begitu problematis. “Mereka bisa mendukung kultus raja atau menghancurkannya sama sekali,” tulis Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2. Menurut M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa , Sultan Agung sesungguhnya telah berupaya mendamaikan keraton dengan tradisi-tradisi Islam. Ia tidak meninggalkan kepercayaan spiritual Jawa seperti hubungan dengan Ratu Kidul, tetapi juga berupaya membuat Mataram lebih Islami. Namun, Tembayat jelas membuat Sultan Agung gusar. Pada 1630, para asketis bahkan mengadakan gerakan menentang Sultan Agung. Namun, Sultan Agung dengan mudah menumpas gerakan itu. Malahan ia   kemudian memanfaatkan tempat ziarah suci itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada 1633, Sultan Agung berziarah ke Tembayat dan memerintahkan agar makam itu dipugar. Makam dibangun kembali dan dihiasi gapura megah. Sultan Agung sadar betul bahwa mengaitkan dirinya dengan kultus makam orang suci akan melegitimasi kekuasaannya. “Sultan Agung dikisahkan berjumpa dengan roh orang suci tersebut, yang mengajarinya ilmu-ilmu mistik rahasia; dengan demikian, kekuasaan Bayat pun kini terhubung dengan monarki Mataram,” tulis M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa. Sekembali dari Tembayat, Sultan Agung bahkan melakukan perubahan kalender. Kalendar Saka yang bergaya India dikawinkan dengan kalender Islam, Hijriah. Penanggalan dan bulan yang dipakai menggunakan sistem qamariah dari Hijriah, sedangkan angka tahun dan nama tahun menggunakan sistem Saka. Bulan pertama dalam Hijriah, Muharram dinamai dengan Suro. Maka tahun baru Jawa dan Islam berbarengan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharam. Penanggalan ini dimulai pada Jumat Legi, bulan Jumadilakir, tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. Menurut Muhammad Solikhin dalam Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa, kata Suro   diambil dari kata Asyura  yang merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal tersebut berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Husein, cucu Nabi Muhammad, di Karbala yang sekarang masuk wilayah Iraq. Sultan Agung kemudian menjadikan Jumat Legi sebagai dina paseban, hari pertemuan resmi antara keraton dan pemerintah di daerah-daerah. Di wilayah timur Jawa, pada Jumat Legi juga diadakan pertemuan pemerintah lokal, pengajian, ziarah kubur dan haul jika waktunya bertepatan, ke makan Ngampel dan Giri. Hal inilah yang membuat Jumat Legi dan 1 Suro seringkali disakralkan dan dihindari sebagai waktu menggelar kepentingan selain mengaji, ziarah, dan haul. “Dari Sultan Agung inilah kemudian pola peringatan tahun Hijriah dilaksanakan secara resmi oleh negara, dan diikuti seluruh masyarakat Jawa,” tulis Muhammad Solikhin. Anthony Reid menyebut bahwa perubahan kalender ini juga bagian dari upaya Sultan Agung menyiapkan peralihan legitimasi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau dari pesisir ke pedalaman. Baik legitimasi kekuasaaan politik maupun spiritual. Sebelumnya, Surabaya telah dikalahkan pada 1625. Putra mahkotanya, Pangeran Pekik, dikawinkan dengan saudara perempuan Sultan Agung. Pekik kemudian ditugasi menaklukkan Giri, tempat suci di wilayah Surabaya. Peziarahan suci paling penting di timur Jawa itupun jatuh pada 1636. Tindakan Sultan Agung lebih merupakan perjuangan spiritual ketimbang militer. Maka politik dan spiritual Jawa sejak itu berpindah dari timur ke tengah Jawa.*

MONUMEN di kota Larkana, Sindh, Pakistan itu mudah dikenali. Selain bentuknya lebih tinggi dibanding bangunan lain, posisi monumen tersebut tepat berada di tengah jalan utama kota. Setiap waktu kendaraan lalu-lalang melewatinya.  Memang monumen tampak tidak biasa: terdiri dari tiga buah balok yang ditopang oleh sebuah pilar besar, dengan masing-masing mendapat tambahan pilar lain. Tiap-tiap pilar balok memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ketebalan pilar utama hampir dua meter, didominasi warna putih, dan kokoh menjulang setinggi lebih kurang 10 meter pada titik puncaknya. Itulah Sukarno Tower (Menara Sukarno).  Dikutip laman resmi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Republik Islam Pakistan , pembangunan Sukarno Tower dilakukan setelah kunjungan Presiden pertama RI itu ke Pakistan pada 1963. Sementara peresmiannya sendiri dilakukan pada 1972 oleh Perdana Menteri Zulfikat Ali Bhutto. “Sukarno Tower merupakan simbol kekaguman bangsa Pakistan terhadap Presiden Sukarno, yang telah memimpin bangsa Asia Afrika dalam pertemuan Asia Afrika tahun 1955 untuk melawan penjajahan atau kolonialisme di dunia,” tulis Konjen RI Karachi. Pada pilar utama Sukarno Tower terdapat sebuah plakat yang berisi kata-kata dari Sukarno. Ada empat poin ungkapan Si Bung Besar, yaitu: Fenomena eksistensi kehidupan modern adalah peningkatan dari peran masa. Lima mutiara berhargaku: demokrasi, percaya kepada satu Tuhan, keadilan sosial, nasionalisme, dan internasionalisme. Tujuanku bukanlah negara untuk satu individu atau satu kelompok tetapi semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita merupakan sekedar hadiah dari diplomasi saja, tapi mereka harus tahu kita membelinya dengan darah, keringat, dan kesungguhan kita. Pada Juli 2021 lalu, Konjen RI Karachi, June Kuncoro Hadiningrat bertemu Komisioner Larkana, Shafiq Ahmed Mahesar di Kantor Pemerintah Kota Larkana, Pakistan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari peluang kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antar kedua negara.  Pada kesempatan tersebut, Konjen RI Karachi menyampaikan apresiasi kepada komisioner Larkana atas jasa baiknya dalam memfasilitasi berbagai upaya kerja sama dengan Indonesia. Kedua pihak menyampaikan komitmen untuk terus melanjutkan komunikasi dan hubungan baik di segala bidang. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya revitalisasi terhadap Sukarno Tower. “Keberadaan Sukarno Tower yang telah menjadi ikon atau landmark  kota Larkana juga menjadi bukti komitmen dan kedekatan kota Larkana dengan bangsa Indonesia,” tulis Konjen RI Karachi. Indonesia dan Pakistan memiliki hubungan sejarah yang panjang. Kedua negara telah menjalin persahabatan selama lebih dari setengah abad. Sukarno dan Pemimpin Liga Muslim India yang menginisiasi pembentukan negara Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, saling mendukung satu sama lain dalam urusan kemerdekaan negara masing-masing. Pada masa revolusi kemerdekaan, misalnya, ratusan orang Pakistan yang tergabung dalam pasukan Sekutu di Divisi British India melakukan desersi di Indonesia. Mereka enggan berhadapan dengan pejuang dan rakyat Indonesia yang dianggap sebagai saudara seiman. Hubungan persahabatan keduanya juga terlihat saat Pakistan terlibat sengketa wilayah Kashmir dengan India pada 1965. Dalam konflik tersebut, Sukarno secara tegas mengambil sikap mendukung Pakistan. Menurut Ravi Shekhar Narain Singh dalam The Military Factor in Pakistan , Sukarno mengungkapkan kesanggupannya membantu kebutuhan darurat bagi Pakistan. “Serangan India ke Pakistan sama saja seperti menyerang Indonesia …” tutur Sukarno sebagaimana diungkapkan Panglima Angkatan Udara Pakistan Marsekal Ashga Khan di dalam memoarnya, The First Round .  Sukarno, sebagaimana disebutkan Abraham Panumbangan dalam The Uncensored of Bung Karno , kemudian mengirimkan bantuan pasukan ke wilayah konflik. Selain itu, Indonesia juga menerjunkan dua kapal patroli bersenjata, serta kapal selam ke Kepulauan Andaman yang kala itu diduduki India. Pakistan membalas sikap Indonesia itu dengan memberikan dukungan dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia. Meski Pakistan terikat solidaritas persemakmuran negara-negara Commonwealth, di mana India dan Malaysia berada di dalamnya, Presiden Pakistan Ayub Khan membela posisi Sukarno dengan bersikap netral. Menurut Sigit Aris Prasetyo dalam Dunia dalam Genggaman Bung Karno , Sukarno menjalin hubungan erat dengan sederet pemimpin besar Pakistan, di antaranya: Muhammad Ali Jinnah, Presiden Iskander Mirza, dan Presiden Ayub Khan. Hubungan kedekatan Sukarno dengan Ayub Khan dapat diketahui karena keduanya sering saling mengunjungi. Seperti ketika Sukarno melakukan lawatan ke Pakistan pada Juni 1963. Presiden pertama RI itu disambut bak tamu agung. Sukarno diarak menggunakan kereta kuda mengelilingi jalan protokol di Karachi.*

SEJAK pertempuran di Pulau Zhenbao (Russia: Damansky) di Sungai Ussuri –yang merupakan perbatasan Uni Soviet-RRC– pecah pada 2 Maret 1969, Komandan Detasemen Perbatasan ke-57 Uni Soviet Kolonel Demokrat Vladimirovich Leonov sibuk bukan kepalang. Dia sering tak pulang. Kepada istrinya dia sampai mengatakan bahwa keinginannya hanyalah tidur sesaat. Sempat pulang sesaat, pada 14 Maret Leonov kembali pergi ke pos-pos terdepan di perbatasan kedua negara. Kesiapan tempur semua pasukan penjaga perbatasan diinspeksinya. Tapi, dia tak lupa menelepon istrinya guna mengabarkan hari itu dia tidak pulang dan berjanji akan pulang esoknya. Tensi di perbatasan wilayah dua raksasa komunis itu masih tinggi kendati belum ada pertempuran susulan setelah pertempuran tanggal 2 Maret. Meski kedua belah pihak mundur dari pulau yang disengketakan, masing-masing justru memperkuat pasukan perbatasannya. Konflik perbatasan Soviet-RRC terjadi karena perpecahan aliansi keduanya pada akhir dekade 1950-an. Perbedaan doktrin sebagai hasil interpretasi terhadap Marxisme-Leninisme menjadi pangkalnya. Hubungan kedua negara makin buruk setelah pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengeluarkan kebijakan luar negeri “Koeksistensi Damai” yang mengupayakan perdamaian dengan Blok Barat. Kebijakan itu dikritik pemimpin RRC Mao Zedong sebagai revisionisme. Kritik Mao memicu kritik balasan dari Khrushchev. Hubungan kedua negara pun diwarnai saling kritik. Puncaknya, RRC menolak Soviet sebagai pemimpin gerakan Komunis dunia pada musim semi 1969. Akibatnya, di lapangan, para serdadu penjaga perbatasan kedua negara berubah menjadi rival dari yang semula sahabat. Kendati perkelahian antara kedua pasukan telah muncul sejak paruh pertama 1960-an, intensitasnya baru naik pesat sejak awal 1967. Saling hantam menggunakan tongkat, popor senapan, atau alat-alat pemukul lain jadi pemandangan umum. “Saat itu, episode seperti itu biasa terjadi: penjaga perbatasan Soviet atau Cina akan berpatroli di salah satu dari banyak pulau yang disengketakan, dan penjaga dari negara lain akan menemui mereka di pulau itu, mengklaim bahwa mereka melanggar wilayah kedaulatan mereka, dan menuntut mereka pergi. Sampai saat ini, konfrontasi biasanya hanya melibatkan sedikit lebih dari teriakan, perkelahian, dan penggunaan pentungan,” tulis Michael S. Gerson dalam The Sino-Soviet Border Conflict: Deterrence, Escalation, and the Threat of Nuclear War in 1969 . Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Para prajurit Soviet, sebagaimana ditulis Vladimir Rybin dalam “Heroes of Ussuri” yang dimuat dalam warheroes.ru,  biasa pulang dengan badan memar. Kendati begitu, mereka mendapat perhatian besar dari Kolonel Leonov. Mayor Kvitko, kepala dinas medis pos terdepan Soviet, ingat betul besarnya perhatian Leonov pada para prajurit yang terluka. “Saya ingat bahwa tahun lalu orang Cina memukul kepala Prajurit Lavrov dengan pemecah es. Kami, seperti yang diharapkan, segera membawanya ke ambulans untuk membawanya ke rumahsakit. Dan Leonov berhenti. Dia berkata: ‘Naik helikopter dan langsung ke Vladivostok. Ada spesialis berpengalaman.’ Setelah semua itu, aku tahu. Lavrov mengalami patah tulang tengkorak,” kata Kvitko, dikutip Rybin. Betapapun seringnya perkelahian terjadi di perbatasan, tak satu peluru pun ditembakkan oleh kedua belah pihak. Baik Soviet maupun RRC sama-sama melarang keras pasukannya memulai tembakan pertama. Pola konflik baru berubah setelah bentrokan terjadi antara pasukan penjaga perbatasaan Soviet dengan nelayan-nelayan Tiongkok pada awal 1968 yang menewaskan empat nelayan. Pemerintah RRC segera memerintahkan Distrik Militer Provinsi Heilongjiang melakukan pembalasan setimpal, yang lalu diejawantahkan dengan pembentukan pasukan komando untuk menyergap pasukan penjaga perbatasan Soviet. “Pada 19 Februari 1969, sebuah rencana yang diprakarsai otoritas militer Heilongjiang untuk menempatkan tiga batalyon infanteri di Damansky/Zhenbao guna pertahanan melawan ‘revisionisme’ telah disetujui Staf Umum PLA, dan mungkin mengingat kemungkinan dampak internasional, Kementerian Luar Negeri RRT. Pada saat itu, perasaan permusuhan di antara elit dan massa di kedua negara terhadap satu sama lain telah dihasut sedemikian rupa sehingga peluang untuk menyelesaikan masalah perbatasan sama sekali tidak ada,” tulis sejarawan Chien-peng Chung dalam Domestic Politics, International Bargaining and China’s Territorial Disputes . Pertempuran akhirnya pecah pada 2 Maret 1969 dengan penyergapan pasukan RRC terhadap pasukan perbatasan Soviet di Pulau Zhenbao/Damansky dekat pos luar Soviet Nizhne-Mikhailovka. Penyergapan itu membuat para petinggi Soviet, termasuk komandan lapangan Kolonel Leonov dan atasannya, Komandan Distrik Militer Timur Jauh Kolonel Jenderal Oleg Losik, kaget dan bingung tak menyangka pasukan RRC bakal senekat itu. “Dalam waktu satu jam Kolonel Jenderal Oleg Losik, komandan Distrik Militer Timur Jauh, sedang berbicara di telepon dengan Alexei Kosygin, ketua Dewan Menteri Soviet yang kebingungan. Para pemimpin politik Rusia telah sepenuhnya lengah oleh serangan China. Brezhnev berada di luar negeri, sementara Kremlin disibukkan dengan dampak lanjutan invasi Cekoslowakia tahun sebelumnya serta pertemuan puncak yang akan datang dengan Amerika Serikat,” tulis sejarawan militer Jesse Du dalam “Russia vs. China: How Conflict at the Sino-Soviet Border Nearly Started Nuclear War”, dimuat di historynet . com , Juli 2021. Konflik makin memanas setelah pertempuran 2 Maret itu. Masing-masing pihak memperkuat pasukannya. Sambil menunggu lampu hijau dari Kremlin, Jenderal Losik memperkuat pasukan perbatasannya dengan penambahan Divisi Senapan Motor ke-135 yang di dalamnya mencakup tank T-62, truk peluncur roket BM-21 “Grad”, howitzer 122mm, dan sedikit helikopter Mi-4. Sementara, Komandan Distrik Militer Shenyang RRC Chen Xilian menambah kekuatannya dengan mengerahkan resimen infanteri dan artileri dari Divisi ke-67 berikut penambahan RPG (granat berpeluncur roket) dan recoilless 75mm. Losik akhirnya mendapat perintah dari Moscow untuk mempertahankan perbatasan nasional sambil mencegah konflik militer skala besar. Perintah yang membingungkan itu diterjemahkan Losik sebagai tidak akan ada bala bantuan tentara Soviet. Dia terpaksa harus bertahan dengan pasukan perbatasan yang ada berikut persenjataannya. Pada 14 Maret, Leonov yang amat dicintai anak buahnya menginspeksi kesiapan pasukan Soviet di pos-pos perbatasan. Dia tak pulang ke rumah karena sebelum fajar keesokan harinya, pasukan itu mesti dikerahkan ke Pulau Zhenbao/Damansky. “Leonov menuntut dari setiap penjaga perbatasan pengetahuan sangat baik tentang daerah tersebut, kemampuan untuk bertindak dengan berani dan mandiri, kesiapan tempur yang konstan, kecepatan, kerahasiaan, tindakan dadakan, kesiapan untuk melawan musuh yang kalah jumlah. Dan, seolah mengantisipasi peristiwa, dia fokus pada organisasi komunikasi, interaksi yang jelas dari detasemen, pos terdepan, dan semua unit dari tiap unit yang ada,” tulis Rybin. Pada saat hampir bersamaan di tepi lain Sungai Ussuri, pasukan RRC juga dikerahkan ke pulau yang disengketakan itu. Alhasil sebelum tengah hari 15 Maret, pertempuran pecah. Artileri dan tembakan senapan mesin RRC terus menghujani posisi Soviet. Dilindungi kendaraan angkut personel lapis baja BTR-60, pasukan Soviet maju menuju posisi lawan. Namun, gerak-maju mereka dihadang tembakan-tembakan RPG dan recoilles 75mm pasukan RRC. “Beberapa menit kemudian, ketika ledakan mengelilingi sekitar kendaraan angkut personel lapis baja kami di Pulau Damansky, dia (Leonov, red .), tidak tahan, bergegas ke panasnya pertempuran,” tulis Rybin. Begitu bantuan empat tank T-62 tiba pada tengah hari, Kolonel Leonov langsung menaiki sebuah tank. Dia memimpin langsung serangan. Tank-tank lain diperintahkannya untuk tidak ke pulau tapi mengitari pulau di atas sungai yang membeku untuk mengapit posisi lawan. Sebuah panggilan radio dari Letkol Yanshin yang meminta bantuan tembakan artileri perlindungan mengusik Leonov. Dia segera mengontak Komandan Divisi ke-135 Mayjen V.K. Nesov agar memberi perlindungan terhadap pasukan Yanshin, namun tidak mendapat jawaban. Lantaran tak ada lampu hijau sementara para personel di lapangan berjuang antara hidup dan mati, Leonov berinisiatif mengambil tanggung jawab. “’Bongkar amunisi artileri!’ dia memerintahkan komandan tank,” tulis Rybin mengutip perkataan Leonov. Tank Leonov berhasil memberi perlindungan kepada pasukan infanteri sambil terus bermanuver. Di bawah hujan tembakan RRC yang tak satupun berhasil mengenainya, tank tersebut terus maju dan memuntahkan peluru senapan mesinnya ke pasukan RRC di tepi sungai wilayah RRC. Namun, laju tank Leonov akhirnya terhenti ketika seorang personel militer RRC tiba-tiba keluar dari belukar dan menembakkan RPG-nya ke tangki bahan bakar cadangan tank –sumber lain menyebut tank Leonov terkena ranjau. Dengan susah payah Leonov keluar dari tanknya. Namun belum banyak langkah kaki diayunkan sang kolonel dari tanknya, peluru seorang penembak jitu RRC menghujam dadanya. Leonov roboh dan menjadi korban tewas dengan pangkat tertinggi dalam pertempuran. Pertempuran memburuk sore harinya. Pasukan Soviet yang didukung heli Mi-4 terus merangsek karena unggul persenjataan. Pasukan RRC gigih bertahan. Wang Guoxiang, salah satu komandan peleton RRC, mendapati salah seorang personelnya yang bertelanjang dada di bawah suhu minus 30 derat sampai tuli akibat berulangkali menembakkan RPG ke kendaraan angkut lapis baja Soviet. Wang sendiri kemudian juga tuli sementara. Sementara, di markasnya Kolonel Jenderal Losik terus diliputi kecemasan. Lampu hijau untuk membentuk unit-unit tempur dari satuan reguler yang diperlukannya tak kunjung tiba dari Moskow. Padahal, dia amat membutuhkan izin tersebut. Situasi yang terus memburuk akhirnya mendorong Losik berinisiatif membentuk unit tempur yang diperlukannya dan memberi izin penggunaan roket BM-21 “Grad” serta howitzers 122mm.  “Pukul 17.00, saat cahaya memudar, artileri Soviet dan, khususnya, penggunaan tempur pertama artileri roket ‘Grad’ (‘ Hail’ ), memberikan pukulan yang memekakkan telinga dan menghancurkan ke sisi sungai Tiongkok yang mengakhiri pertempuran 15 Maret,” tulis Dmitri S. Ryabushkin dalam makalah berjudul “New Documents on the Sino-Soviet Ussuri Border Clashes of 1969”. Salvo roket BM-21 “Grad” dan howitzer selama 10 menit Soviet itu kemudian diikuti serangan dua kompi tank dan infanteri Soviet ke pulau. “[Setelah salvo] kami mengubah posisi kami sekali lagi. Sekarang tepi Cina sudah sepenuhnya terlihat. Dari sisi itu terdengar suara seorang wanita berteriak melalui pengeras suara. ‘Enyah!’, ‘Grup Nesov, pergi!’ dan ‘Vaschenko, Vachenko, jangan tembakkan salvo!’ sambung Ryabushkin mengutip kesaksian seorang prajurit Soviet. Korban jatuh dalam jumlah besar di pihak RRC. Kendati mati-matian bertahan, sekira pukul enam petang pasukan RRC ditarik mundur dari pulau. Sementara, pasukan Soviet ditarik mundur ketika langit sudah gelap. Penarikan mundur itu mengakhiri konflik perbatasan kedua negara lantaran keesokannya pertempuran tak terjadi lagi. Masing-masing pihak tak ingin memicu konflik global sehingga mengalihkan pertempuran ke meja perundingan. “Setelah lebih dari sembilan jam pertempuran yang memekakkan telinga, keheningan yang menakutkan menyelimuti pulau kecil yang kini dipenuhi lubang bekas tembakan, puing-puing, dan mayat,” tulis Jesse Du.*

PERAYAAN HUT RI ke-76 tampaknya tak akan dimeriahkan perlombaan-perlombaan gembira seperti tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 bakal mewarnai peringatan 17-an nanti dengan “perlombaan” bertahan hidup rakyat Indonesia, terutama kelas menengah-bawah. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda dua tahun silam, perekonomian rakyat kecil paling terdampak. Terlebih sejak pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Juli 2021, sementara bantuan sosial yang mestinya mereka terima carut-marut entah siapa yang mencatut. Kendati tidak akan sepenuhnya mengatasi masalah, tidak ada salahnya kita kembali menengok pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta, yang bulan ini sedang diperingati hari kelahirannya. Pemikiran ekonomi kerakyatan yang divisikan Bung Hatta masih sangat relevan untuk diteladani generasi muda dan para pengambil kebijakan saat ini. Baca juga: Belajar Toleransi dari Bung Hatta Pemikiran itulah poin penting yang dibahas dalam Webinar “Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa” dalam rangka Pekan Bung Hatta di kanal Youtube BKPN PDIP pada Kamis (12/8/2021). Dalam webinar itu, budayawan sekaligus jurnalis senior Hasril Chaniago mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia sudah mengarah pada demokrasi Barat yang pernah dikhawatirkan Bung Hatta. Sepulangnya dari Belanda pada 1932, Bung Hatta menuangkan pemikirannya tentang demokrasi Barat dalam Kumpulan Karangan, Jilid I . Di situ ia mengungkapkan bahwa bila Indonesia menyalin demokrasi Barat yang berdasarkan kapitalisme, maka demokrasinya akan dikuasai pemilik kapital. “Bung Hatta mengkritik bahwa dalam demokrasi Barat, kaum kapitalis yang terkecil menguasai kehidupan orang banyak. Maka golongan yang kuat itulah yang memberi rupa pada demokrasi. Kemarin (September 2020, red ) kita dengar sendiri dari Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, bahwa calon-calon kepala daerah 92 persen dibiayai oleh cukong. Maka kita berpikir, apakah kita sudah mengingkari dasar-dasar pendiri bangsa kita?” ungkap Hasril. Baca juga: Bung Hatta dan Orang Kaya-kaya Budayawan Hasril Chaniago (Tangkapan Layar BKPN PDIP) Terlebih dalam pemikiran Hatta, lanjut Hasril, kapitalisme yang jadi dasar demokrasi Barat adalah praktik menyimpang dari konsep demokrasi sejak Revolusi Prancis di akhir abad ke-18 yang seyogyanya menghasilkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Maka ketika merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), “dwitunggal” Bung Hatta dan Bung Karno sepemikiran soal perekonomian: mesti berpihak pada rakyat. Poin perekonomian Bung Karno yang berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam (SDA) mesti dikuasai negara demi kemakmuran rakyat, kemudian direalisasikan Bung Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945. “Bung Hatta mempelajari itu dari negara-negara Skandinavia (Eropa Utara), di mana pengelolaan SDA sampai sekarang pun dilakukan konsisten. Semisal di Norwegia, menurut konstitusinya, seluruh hasil SDA digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kelebihannya baru untuk membangun infrastruktur yang besar,” lanjut Hasril. Baca juga: Ketika Hatta Merayakan Natal di Jerman Di awal kemerdekaan, tentu Bung Hatta insyaf bahwa masyarakat Indonesia masih harus dibiasakan dalam dengan masa transisi dari kapitalisme telah mengakar sejak era kolonialisme beralih menjadi sistem yang cenderung sosialisme. Oleh karenanya, Bung Hatta tidak menolak keras pinjaman, utang, atau investasi asing. Namun, Bung Hatta berupaya ekonomi rakyat diberdayakan lebih dulu sebagai fondasinya. “Hatta juga menganjurkan rakyat rajin menabung. Ia juga tidak menganjurkan berutang pada luar negeri. Pada 1946 ada konferensi ekonomi di Yogya dan Bung Hatta menekankan tentang peningkatan produktivitas rakyat. Jadi Bung Hatta berulangkali mengatakan kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Titik tolaknya kita jangan ekspor bahan mentah. Yang diekspor adalah barang jadi,” timpal putri sulung Bung Hatta Meutia Farida Hatta. Putri proklamator Meutia Farida Hatta (Fernando Randy/Historia) Hal senada diungkapkan ekonom senior sekaligus menantu Bung Hatta Sri Edi Swasono. Menurutnya, kemandirian produksi dalam negeri sangat penting untuk memperluas lapangan pekerjaan. Kemandirian yang dimaksud adalah mengolah sendiri SDA Indonesia lalu mengekspornya ketika sudah menjadi barang jadi. “Sekarang kita lihat-jawab sendiri, apakah bumi, air, dan tanah kita sudah digunakan untuk kemakmuran rakyat? Inilah. Bung Hatta juga mengatakan hati-hati sekali, jangan mengekspor bahan mentah, harus diolah jadi barang jadi sehingga memperluas pasaran dalam negeri. Pasaran dalam negeri untuk memberi pekerjaan orang-orang Indonesia sendiri agar bisa meningkatkan daya beli rakyat. Inilah konsepsi Bung Hatta,” timpal Edi. Baca juga: Ketika Bung Hatta Mempelajari Nippon Sheishin Maka bagi Bung Hatta, akan lebih ideal jika kemandirian ekonomi rakyat sudah kuat maka modal asing bisa masuk asalkan tidak mengganggu kemandirian ekonomi rakyat itu sendiri. Syarat yang tak kalah penting adalah transfer teknologi agar tidak melulu ketergantungan pada modal dan tenaga kerja asing. “Beliau juga mencontohkan pabrik semen Gresik. Tender internasionalnya dimenangkan McDonald Concern dan Bung Hatta kasih syarat transfer teknologi itu. Mulanya perusahaan Amerika itu enggak mau tapi Bung Hatta bilang akan tender ulang jika mereka enggak mau. Akhirnya mereka mau dan dikirimlah orang-orang Indonesia untuk melihat pembuatan mesin-mesin pabrik itu dan pabrik semen Gresik jadi pabrik semen BUMN terbesar sampai sekarang,” sambung Hasril. Sayangnya banyak syarat mendasar yang penting untuk kemandirian ekonomi seperti itu ditinggalkan begitu saja di masa Orde Baru. Kondisi makin parah karena pemerintah mesti dua kali berutang pada IMF untuk menambal kerusakan krisis ekonomi 1997. “Terakhir (pinjaman kedua IMF) 15 Januari 1998, kita lihat seorang direktur pelaksana IMF Michel Camdessus berpangku tangan ketika presiden (Soeharto) menandatangani utang IMF. Ini sudah melanggar (pemikiran) Hatta tentang prinsip kita memakai syarat-syarat dari kita sendiri. Di masa setelahnya kita juga seperti harus membayar utang lewat (pinjaman) utang lagi. Jadi apakah kita sudah mengamalkan pelaksanaan dari pesan kemandirian Bung Hatta dan Bung Karno? Tentu jawabannya ada pada diri kita semua,” lanjutnya. Koperasi Menurut Hemat Hatta Satu lagi warisan Bung Hatta untuk menunjang perekonomian rakyat yang hingga kini jalan adalah gagasan koperasi. Padahal, di masa awal kemerdekaan koperasi di Indonesia bukanlah barang baru. Perkoperasian yang bermula dari Inggris pada 1844 kala kaum buruh mendirikan koperasi pertama, The Pioneers, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Sistem itu kemudian tersebar ke seluruh dunia. Di Hindia Belanda, Raden Bei Aria Wirjaatmadja mendirikan lembaga kredit rakyat Hulp en Spaar di Purwokerto pada 1896. Koperasi kemudian tumbuh subur dan dijadikan salah satu alat politik sejumlah organisasi dan partai penentang pemerintah kolonial. Sebagai responnya, pemerintah kolonial mengeluarkan besluit (keputusan pemerintah) Nomor 431 tanggal 7 April 1915 untuk membatasi koperasi. Setiap koperasi baru yang didirikan, menurut besluit itu, harus atas seizing gubernur jenderal dan diwajibkan membayar 50 gulden. Baca juga: Koperasi Penyelamat Ekonomi Rakyat Ilustrasi rakyat kecil di era Hindia Belanda ( indischeliterairewandelingen.nl ) Bung Hatta sendiri menggalakkan koperasi yang ia pelajari sejak masih studi di Eropa pada 1920-an. Namun ketika pulang ke Hindia Belanda, ia melihat koperasi yang ada tak sesuai pada kaidah-kaidah yang ia pelajari di Skandinavia dan dari Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa-nya. Ia melontarkan banyak kritik saat melihat koperasi-koperasi yang ada cenderung intimidatif kepada masyarakat sekitar dan memburu keuntungan belaka sebagaimana korporat pada umumnya. “Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena koperasi menyatakan kerjasama antara para anggotanya sebagai suatu keluarga dan menimbulkan tanggungjawab bersama. Menurut Hatta, asas kekeluargaan diambil dari Taman Siswa yang menggambarkan hubungan guru-murid sebagai satu keluarga yang berlawanan dengan hubungan kelas antara buruh dan majikan,” tulis Yohanes Harsoyo dalam Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Baca juga: Jejak Hatta dan Sjahrir di Sukabumi Untuk itulah Bung Hatta mencontohkan bagaimana kaidah koperasi sesungguhnya, bahkan saat ia sedang diasingkan. Di Banda Neira pada 1936, misalnya, ia bersama Sutan Sjahrir dan Iwa Kusuma Sumantri memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dengan mendirikan Perkoempoelan Banda Moeda (Perbamoe). Selain bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan olahraga, Perbamoe memiliki koperasi. “Anggota yang aktif mula-mula 13 orang. Oom Hatta, Oom Sjahrir, dan Oom Iwa jadi donatur tetap. Salah satu usaha adalah koperasi dengan bimbingan Oom Hatta. Bila ada perahu datang membawa hasil bumi, muatannya sering dimonopoli oleh koperasi dan kemudian dijual kepada penduduk. Hasilnya untuk kas perkumpulan,” tulis Rosihan Anwar dalam Mengenang Sjahrir. Mohammad Athar alias Bung Hatta (kiri) & Sutan Sjahrir ( nationaalarchief.nl ) Dengan monopoli itu, mereka bisa memotong jalur distribusi sehingga membuat harga asli barang tak beda jauh dari harga jualnya. Masyarakat diuntungkan lewat harga lebih murah, petani atau nelayan tak merugi, dan kemudahan akses pendidikan karena keuntungan dari koperasi bisa untuk subsidi perpustakaan yang bisa diakses semua orang. Maka ketika sudah merdeka, gagasan koperasi turut diperhatikan dan dirumuskan Bung Karno (ketua panitia perancang UUD), Bung Hatta (panitia keuangan dan perekonomian), dan Abikoesno Tjokrosoejoso (panitia pembelaan tanah air) lewat pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Baca juga: Bung Hatta dan Koperasi Perkoperasian Indonesia pun berjalan sebagaimana diangankan Bung Hatta. Dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada 17 Juli 1953, Bung Hatta didaulatjadi “Bapak Koperasi Indonesia”. Lima tahun berselang atau dua tahun setelah Hatta mundur dari jabatan wakil presiden, keluar UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Namun sejak pemerintahan beralih ke Orde Baru, koperasi mulai tidak berjalan semestinya. Selain mulai kalah bersaing dengan para kapitalis, di perkoperasian Indonesia sendiri mulai terdapat banyak sindikat dan pencampuradukkan fungsi dan peranan koperasi dalam pusaran politik. itu berlangsung hingga masa Reformasi. Maka putri proklamator Bung Karno cum Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sampai tepok jidat melihat kondisi koperasi di Indonesia. “Koperasi sampai hari ini maju-mundur saja. Dulu saya di DPR waktu itu ada yang namanya KUD (Koperasi Unit Desa), sampai pusing saya mikirnya. Ini sebenarnya koperasi apa? KUD di desa pengurusnya bukan rakyat tapi pemimpin-pemimpin desa. Koperasi yang diinginkan Pak Hatta itu bagaimana? Gitu lho. Kok seperti enggak jalan? Maksudnya kan makmur, sejahtera, kan? Lah, itu ‘ ngendi ’ (koperasi ke mana)? Koperasi itu ide bagus, sangat relevan tapi mengapa (tidak berjalan)? Apa karena dikorup?” kata Mega ketus. Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri ( presidenri.go.id ) Ada dua faktor, menurut Edi, yang menghambat koperasi untuk maju. Pertama , di tingkat pendidikan saja ada kekeliruan pemahaman tentang koperasi yang diajarkan, terutama di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua , karena pemerintah sejak Orde Baru hingga sekarang masih memelihara liberalisme dan kapitalisme. “Badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas, red .) diajarkan dengan canggihnya di kampus-kampus tapi tidak dengan koperasi. Bahkan saya menemukan seorang dosen bergelar doktor di satu universitas masih mengatakan koperasi ini harusnya berprinsip mencari maximum profit. Artinya MC ( marginal cost ) sama dengan MR ( marginal revenue ). Ini kan ilmu liberalisme dan kapitalisme,” sambung Edi. Baca juga: Uang Saku Bung Hatta untuk Rakyat Papua Alhasil lahirlah generasi penerus yang dari zaman ke zaman salah kaprah menafsirkan perbedaan PT dan koperasi. Edi melihat masih banyak anak muda yang bingung membedakan keduanya. Padahal, PT dimiliki pemodal yang mencari keuntungan maksimal dengan pelanggan sebagai konsumen. “Dalam koperasi, pemiliknya adalah juga pelanggan. Pelanggan adalah pemilik. Di dalam koperasi, pemiliknya juga pemegang saham dan konsumennya juga kita sendiri. Koperasi sesungguhnya tidak anti-besar namun Bung Hatta mengingatkan yang besar perlu dimiliki orang banyak, bahkan pemilik dan pelanggan harus sama. Jadi dalam PT, peran modal sangat utama, sentral, dan substansial. Sedangkan dalam koperasi, peran manusialah yang sentral dan substansial. Ini bedanya yang harus diketahui,” terang eks-anggota MPR itu. Ekonom senior Prof. Sri Edi Swasono (Tangkapan Layar BKPN PDIP) Faktor lain yang menjadikan perkoperasian Indonesia lesu, tambah Edi, adalah penafsiran tentang penghapusan lema “koperasi” dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang diamandemen pada 2002. “Orang merasa lemas karena perkataan ‘koperasi’ tidak ada dalam UUD yang diamandemen tapi di UUD asli (1945) ada perkataan koperasi disebut. Pada hakikatnya sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi harus badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Artinya harus tetap mengandung, mengangkat, mengemban makna dari penjelasan asli meskipun yang diamandemen tidak ada penjelasan (koperasi), tapi maknawi harus ikut serta. Dengan kata lain koperasi mestinya enggak pernah hilang, tetap ada,” pungkas Edi. Baca juga: Bung Hatta yang Sentimentil

RABU, 18 Agustus 1948. Harian Haarlems Daagblaad  mengabarkan suatu berita dari tanah Jawa: tiga anggota kelompok Bamboe Roentjing, masing-masing bernama Soetjipta, Satibi dan Oemang, telah divonis mati oleh Pengadilan Sipil Hindia Belanda di Bogor. Vonis yang jatuh pada 17 Agustus 1948 itu, telah dijatuhkan berdasarkan aksi kriminal yang telah dilakukan oleh ketiganya di wilayah Cianjur selama 1947—1948. “Mereka bertiga telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kaki tangan NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda), secara langsung maupun tidak langsung,” tulis media yang berpusat di Haarlem, Belanda itu. Siapakah tokoh Soetjipta? Tidak seperti pihak Belanda, orang-orang Cianjur justru menganggap Soetjipta sebagai seorang pejuang. Hal itu dibuktikan dengan penyematan namanya untuk satu ruas nama jalan di pusat kota Cianjur. Sayangnya, jalan yang ketika diresmikan sekira tahun 1950-an tersebut bernama Jalan A. Soetjipta, kini telah berganti menjadi Jalan Adi Sucipta. Kesalahkaprahan itu bukannya tidak pernah ada yang membetulkan. Menurut Rahmat Purawinata, saat masih bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada 1990-an, dirinya pernah mengingatkan soal tersebut ke pihak Pemkab Cianjur dan langsung dituruti dengan mengganti secepatnya nama jalan tersebut dengan Jalan A. Sucipta. Namun begitu ia berhenti dari anggota DPRD Kabupaten Cianjur, nama jalan tersebut balik lagi ke nama asalnya yang salah: Jalan Adi Sucipta. “Saya sendiri sampai sekarang tidak tahu apa yang menjadi penyebab berubahnya  kembali nama jalan itu,” ujar Rahmat. * Menurut Mahkun Cipta Subagyo (75), selama 1942—1948,   Soetjipta (lengkapnya adalah Asmin Soetjipta alias Aswin) tinggal di Desa Cisarandi (masuk dalam wilayah Kecamatan Warungkondang) dan menjadi guru di Landbouwschool (sekolah pertanian setingkat SMP) Bojongkoneng. Di tengah kesibukannya sebagai seorang guru, Asmin bersahabat dengan Muhammad To’ib Zamzami, Lurah Desa Cisarandi  kala itu. “Begitu lekatnya persahabatan itu, hingga Bapak menikahi Sitti Aisyah putri sang lurah, yang tak lain adalah ibu kandung saya,” ujar putra tunggal pasangan Soetjipta-Sitti Aisyah tersebut. Soetjipta dikenal ahli bermain pencaksilat dan memiliki ilmu kanuragaan yang lumayan tinggi. Dengan keahliannya dan kedudukannya sebagai menantu lurah Cisarandi, tidak heran jika dia lantas dituakan dan dijadikan “jawara” penjaga keamanan desa yang terletak tepat di timur jalan raya Cianjur-Sukabumi tersebut.  Tahun 1945-1946, jalan raya di mulut Desa Cisarandi kerap dilewati oleh konvoi “pasukan ubel-ubel”. Itu nama julukan penduduk setempat untuk para serdadu Inggris dari kesatuan Jats, Rajputana dan Patiala yang berkebangsaan India. Rupanya, saat melewati Cisarandi itulah, para prajurit ubel-ubel  sering bertindak semena-mena: mengganggu gadis-gadis desa dan merampoki harta benda penduduk Cisarandi.  Mengetahui desanya diganggu, Lurah To’ib meradang. Dia lantas mengajak Soetjipta untuk mengadakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pasukan Inggris itu.  “Cipta, Abah tugaskan kamu cari senjata api ke kota ya?” ujar To’ib “Buat apa, Bah?” Asmin malah balik bertanya. “Buat nembakin itu tentara ubel-ubel. Abah sudah tidak tahan dengan prilaku mereka kepada rakyat kita” “Oh…Mangga, Bah! Tiasa!”  Besoknya, pagi sekali Asmin sudah berangkat ke wilayah Cianjur kota dengan berjalan kaki. Ketika di Simpang Tiga, dekat Kampung Tangsi (sekarang  menjadi Jalan A. Sucipta), dia berpapasan dengan beberapa serdadu Inggris. Tanpa banyak bicara dan dengan gerakan kilat, Soetjipta membekuk salah seorang prajurit yang berjalan paling belakang, melumpuhkannya lalu merampas senapan Lee Enfield milik prajurit itu. Usai mendapatkan senjata, Soetjipta kabur ke arah jalur rel kereta api yang berada di sebelah timur Kampung Tangsi. Siraman timah panas sempat diarahkan kepadanya, namun karena kegesitannya, Soetjipta bisa lolos. * Atas keberhasilan menantunya mendapatkan senjata, Lurah To’ib tentu saja merasa bungah. Persoalan baru kemudian muncul saat tidak ada satu pun pemuda Cisarandi yang mahir mempergunakan senjata api. Namun Soetjipta tidak ambil pusing, dia lantas membawa senjata itu ke para pejuang dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) kemudian meminta mereka untuk mengajarkannya. Dasar Soetjipta yang memang memiliki bakat bagus dalam menembak, hanya beberapa minggu dilatihd ia berhasil menguasai senjata buatan Inggris itu secara baik. Soetjipta lantas   menjadi seorang penembak runduk yang mumpuni. Berdasarkan keterangan Mahkun (berdasarkan  cerita To’ib), dalam suatu penghadangan di jalan raya Sukabumi-Cianjur,  Si Dukun  (panggilan sayang Soetjipta untuk Lee Enfield pegangannya) pernah memakan nyawa  11 serdadu Inggris dari jarak sekitar 500 meter. “Menurut kakek, waktu itu Bapak menembaki serdadu-serdadu tersebut dari balik pepohonan dan semak-semak secara berpindah di pinggir Sungai Cisarandi,” tutur Mahkun. Sukses memimpin sejumlah penghadangan dan perampasan senjata, oleh anak-anak muda Cisarandi, Soetjipta lantas mendirikan unit laskar sendiri bernama Laspo (Laskar Pesindo) atau Bamboe Roentjing. Dia didapuk menjadi komandan dengan diberi pangkat kapten. Kala para pejuang Republik aktif memerangi tentara Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia pada 1946-1949, pasukan Bamboe Roentjing termasuk  di dalamnya. Pada suatu penghadangan di wilayah Bojongkoneng, unit itu sukses menghabisi satu peleton KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) dan merampas sejumlah senjata.  Tidak cukup dengan penghadangan, Soetjipta dan anak buahnya pun kerap melakukan operasi kecil-kecilan (diikuti hanya oleh 2-3 gerilyawan) ke wilayah kota Cianjur. Bersama sahabatnya bernama Poerawinata, Soetjipta pernah melakukan operasi agak nekad di wilayah jalan depan Pasar Bojongmeron. Ceritanya, di suatu siang bolong, Soetjipta berpura-pura menjadi orang gila. Begitu bersisian dengan   seorang serdadu Belanda yang tengah berjalan sendiri, Soetjipta langsung memukul kepala sang serdadu dengan botol kecap lalu merampas senjatanya. Senjata itu kemudian dilarikan oleh Poerawinata yang sudah siap sedia di sekitar tempat itu. “Selain mengincar tentara Belanda, Bapak dan kawan-kawan juga kerap melakukan teror kepada para pengkhianat,” ungkap Mahkun. Menurut Hadi, salah seorang eks anggota Bamboe Roentjing, aksi-aksi unit mereka itu tentu saja membuat gerah pihak militer Belanda. Bertruk-truk pasukan Belanda lantas dikirimkan ke Cisarandi. Namun alih-alih menemukan Soetjipta, yang ada mereka hanya mendapatkan sejumlah rumah kosong. Demi menumpahkan rasa kesalnya, maka dibakarlah markas unit Bamboe Roentjing itu, yang tak lain adalah rumah Lurah To’ib. “Untuk mencegah kembalinya tentara Belanda, kami kemudian membom Jembatan Cisarandi,” ungkap Hadi yang saya wawancarai pada 2013. * Februari 1948, Divisi Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun keharusan itu tidak berlaku untuk sebagian kecil pejuang republik., termasuk Bamboe Roentjing. Mereka memilih tetap melawan militer Belanda dibandingkan harus berangkat hijrah. Belum sebulan Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, suatu hari tetiba Asmin menerima sepucuk surat yang ditandatangani oleh atasannya yakni S. Waluyo (Pimpinan Laskar Pesindo Sukabumi). Isinya: perintah agar seluruh unit Bamboe Roentjing pergi ke Sukabumi untuk  berunding dengan pihak militer Belanda. “Saat pemberangkatan, senjata harap diikat dalam satu kumpulan dan masukan ke truk,” demikian salah satu bunyi perintah itu. Merasa yakin dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinannya, Soetjipta lantas menuruti perintah surat tersebut. Dengan menggunakan beberapa truk milik KNIL, mereka kemudian diangkut ke Sukabumi. Ternyata mereka terkena tipu muslihat pihak intelijen Belanda. Alih-alih dibawa ke meja perundingan, Soetjipta justru langsung dijebloskan ke penjara sedangkan semua anggota pasukannya diperintahkan untuk bubar. Ada suatu kejadian mengharukan, saat tipuan licik itu dijalankan oleh militer Belanda. Dua anak buah Soetjipta bernama Oemang dan Satibi menolak dipulangkan. Soetjipta sendiri sudah membujuk kedua anak muda itu untuk pulang kembali ke Cianjur, tapi mereka tetap bersikukuh ikut kemanapun komandan pergi. “Maaf Pak, Bapak adalah komandan kami. Kami akan tetap bersama Pak Cipta, dalam kondisi apapun itu,” jawab salah seorang dari kedua anak muda tersebut. Akhirnya ketiga gerilyawan itu dibawa oleh militer Belanda ke Penjara Paledang, Bogor. Pertengahan Agustus 1948, Hakim Pengadilan Sipil Bogor yakni Mr. Cohen mengganjar mereka bertiga dengan hukuman mati. * Suatu pagi di akhir tahun 1948. Masih segar dalam ingatan Mahkun beberapa hari sebelum eksekusi mati dilaksanakan, dia  yang saat itu masih bocah berumur 3 tahun, bersama sang ibu sempat mengunjungi Asmin di Penjara Paledang. Dalam pertemuan itu, Siti Aisyah menyerahkan sepasang pakaian putih yang dipesan sang suami untuk menghadapi maut. “Saya   ingat wajah Bapak terlihat tidak terawat: penuh dengan bulu. Tapi di mata saya hingga kini, dia terlihat tampan dan lembut dengan senyumnya yang tak pernah bisa saya lupakan seumur hidup,” kenang Mahkun. Soetjipta dan Mahkun kecil sempat bercengkrama. Apapun diceritakan Mahkun sebagai bentuk rasa rindunya kepada sang ayah yang sudah berbulan-bulan tak pernah ditemuinya. Sesekali mereka berdua becanda. Hingga tibalah waktu berpisah, komandan gerilya itu terlihat   tak kuasa menahan rasa sedih: memeluk sekaligus menciumi istri dan putranya itu. Saat merangkul Mahkun, Soetjipta mendekap si kecil itu agak lama. “Saya sempat menengadah dan melihat mata bapak terpejam tapi air matanya perlahan meleleh di kedua pipinya yang penuh bulu,” tutur Mahkun. Asmin Soetjipta beberapa hari kemudian digiring ke Kampung Dereded. Di sanalah sang guru yang jago menembak itu, bersama Satibi dan Oemang  bergegas menyambut maut. Di hadapan regu tembak, menurut para saksi yang mengisahkan kepada keluarganya, mereka berdiri dengan tabah dan gagah. Sebelum kemudian peluru-peluru itu menghabisi hidup mereka.*

PERSATUAN dalam perbedaan di Indonesia belakangan mulai mengkhawatirkan, terutama usai pemilihan presiden dan disusul pandemi. Isu primordialisme dan agama kian menggerus kebersamaan sebagai satu bangsa. Untuk meresponnya dan mengatasinya, ada baiknya kita generasi muda menengok pengalaman proklamator Bung Hatta dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Pemikiran tokoh yang bulan ini sedang diperingati hari kelahirannya itu masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Untuk itulah dalam rangka Pekan Bung Hatta, Badan Kebudayaan Pusat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BKPN PDIP) membuat Webinar “Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa” pada Kamis (12/8/2021) di kanal Youtube  BKPN PDIP . Bung Hatta yang lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 sejatinya sudah belajar menghormati perbedaan dari lingkungannya sendiri. Di masa peralihan akhir abad ke-19 ke awal abad ke-20 saat Bung Hatta dilahirkan, di Minangkabau telah terdapat banyak ulama dan intelektual yang berwawasan terbuka dan luas. Baca juga: Bung Hatta dan Refleksi Sebelas Bulan Usia Indonesia Budayawan Hasril Chaniago (Tangkapan Layar Youtube BKPN PDIP) Menurut jurnalis senior cum budayawan Hasril Chaniago dalam webinar tersebut, para tokoh Minangkabau di masa itu terbiasa hidup di dalam dialektika. Mereka terbiasa hidup dalam konflik dan harmoni. Konflik-konflik itu kemudian membuahkan kemajuan dalam berpikir. “Dalam aliran politik, orang Minang itu ada yang paling (berhaluan) kanan sampai paling kiri. Pernah ada perang pemikiran besar di Minang dan orang Minang kalau ada yang disampaikan dengan buku, dia lawan dengan buku, bukan demonstrasi. Jadi Bung Hatta tumbuh di alam seperti itu. Inilah cara bertoleransi orang Minang yang semestinya juga bisa diteladani. Beda pendapat, beda politik boleh saja tapi jangan terpecah dan itu sudah diperlihatkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Hasril. Baca juga: Secuil Kisah Persahabatan Sukarno-Hatta Masyarakat umum mengenal “dwitunggal” Bung Karno dan Bung Hatta karena momen proklamasi 17 Agustus 1945. Kendati keduanya berbeda dalam pemikiran politik, menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, saling melengkapi. “Pertalian keduanya adalah karena momen proklamasi dan Pancasila. Tidak ada kemerdekaan tanpa Sukarno dan Hatta. Bung Karno tidak mau mengucap proklamasi jika Bung Hatta saat itu belum hadir,” ungkap Asvi. Sejarawan LIPI, Prof. Asvi Warman Adam (Ilustrasi Gun Gun Gunadi) Sikap Bung Karno itu tak lepas dari kenyataan historis kerjasamanya dengan Bung Hatta sebelum Indonesia menyambut kemerdekaannya. Kendati perjuangan politik Bung Hatta dan Bung Karno berada di dua “alam” berbeda, batin keduanya seiya-sekata dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga masing-masing mesti merasakan bui penguasa kolonial. Berbeda dari Bung Karno, Bung Hatta memulai perjuangannya dari benua seberang. Mengutip Mohammad Hatta: Memoir , Bung Hatta yang sejak 1926 menjadi ketua Perhimpoenan Indonesia (PI) turut menghadiri konferensi Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussels, Belgia (10-15 Februari 1927). Bung Hatta bahkan turut dijadikan salah satu anggota komite eksekutifnya lantaran sebelumnya sering aktif di kegiatan serupa seperti Konferensi Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian di Gland, Swiss dan Kongres Demokrasi di Prancis setahun sebelumnya. “Aku harus menerima undangan itu. Suatu tugas berat pula dilimpahkan pada diriku. Aku gembira karena berkat propaganda Perhimpoenan Indonesia, nama ‘Indonesia’ untuk tanah air kita sudah menjadi biasa di kalangan organisasi internasional,” tulis Bung Hatta. Baca juga: Hatta yang Sentimentil Bung Hatta (berdiri, kedua dari kiri) saat berkecimpung di Perhimpoenan Indonesia ( nationaalarchief.nl ) Aktivitas Bung Hatta dan kawan-kawannya yang begitu menyentil pemerintah Belanda, negeri tempatnya bersekolah, mengakibatkannya ditangkap dan ditahan hampir enam bulan. Bung Hatta ditahan bersama Ali Sastroamidjojo dan Nazir Pamoentjak. “Nah di pengadilan Hatta melakukan pembelaan, pledoi-nya berjudul ‘Indonesië Vrij’ (Indonesia Merdeka). Kata-kata terakhir dari pembelaan itu mengatakan: ‘lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada jadi embel-embel bangsa lain.’ Nah, Bung Karno dua tahun kemudian juga ditahan di Bandung dan dibawa ke pengadilan. Dalam pidato pembelaannya, Bung Karno mengatakan: ‘imperialisme berbuahkan negeri-negeri mandat yang sifatnya menaklukkan negeri orang lain. Syarat paling penting untuk pembaikan kembali rakyat Indonesia adalah kemerdekaan,’” ujar Sri Edi Swasono, ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus menantu Bung Hatta, menimpali. Setelah kembali ke Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno mulai sering bersua walau lagi-lagi harus terpisah gegara politik. Pemerintah Hindia Belanda membuang Bung Karno ke Ende dan kemudian Bengkulu, sementara Bung Hatta diasingkan ke Boven Digul, Banda Neira, dan terakhir Sukabumi sebelum Jepang masuk. Saling Menjaga dalam Perbedaan Usai proklamasi, tiada sosok lain yang diinginkan Bung Karno untuk jadi wakilnya di pemerintahan selain Bung Hatta. Terlebih, Bung Hatta sepemikiran dalam dasar negara Pancasila yang digali Bung Karno. “Bung Karno penggali dan pencetus pertama Pancasila, Bung Hatta adalah pengawal dan penyelamat Pancasila. Bung Hatta yang tanggal 18 Agustus bicara pada tokoh Islam tentang penghapusan tujuh kata dan pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa,” sambung Asvi. Tujuh kata yang dimaksud adalah yang termaktub dalam Piagam Jakarta, yang berbunyi “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Bung Hatta teguh berpendirian agar tujuh kata tersebut tidak dicantumkan dalam sila pertama Pancasila. Bung Hatta, lanjut Asvi, dekat dengan para tokoh Islam karena pada April 1945 pernah memimpin Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta dan setahun kemudian mendirikan STI di Yogyakarta yang lantas kini sudah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Baca juga: Jejak Hatta dan Sjahrir di Sukabumi Megawati Soekarnoputri (Nugroho Sejati/Historia) Semasa kedua bung memimpin negeri, putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri ingat betul bahwa kedua tokoh punya kepribadian yang begitu berbeda. Baik ketika sedang tenggelam dalam urusan pemerintahan di Istana Negara maupun ketika saling bersilaturahim keluarga di kediaman masing-masing. “Tidak seperti ayah saya yang dinamis, bisa spontan humoris, kalau dengan Pak Hatta kita harus jaga sikap. Harus berbahasa Indonesia yang runtun, beliau orang yang sangat disiplin. Kalau ada tamunya yang telat, bisa diusir. Makanya kalau beliau datang ke rumah, saya suka tekanan batin. Kalau diskusi keluar kata keras dalam bahasa Belanda tapi persahabatan mereka tidak luntur,” kata Mega mengenang. Baca juga: Wasiat Bung Hatta Kendati berkepribadian berbeda, Bung Hatta dan Bung Karno bisa bersatu dalam merumuskan arah demokrasi republik, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang diambil keduanya, menurut putri sulung Bung Hatta Meutia Farida Hatta, adalah demokrasi yang memodifikasi Volkssouvereniteit atau teori kedaulatannya filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau. “Bung Hatta menyebutnya masih ketergantungan pada bangsa lain. Ia ingin sepenuhnya (Indonesia) jadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung negara lain. Sejak 1931 Bung Hatta mengganti istilah volkssouvereniteit jadi kedaulatan dengan kuncinya kemandirian. Kemandirian dengan adanya harga diri dan kesadaran rakyat untuk lepas dari ketergantungan dan keterjajahan dari bangsa lain,” kata mantan menteri Pemberdayaan Perempuan (2004-2009) itu. Meutia Farida Hatta, putri sulung Bung Hatta (Fernando Randy/Historia) Dalam hal kemandirian dan demokrasi kedaulatan rakyat, menurut Hasril, Bung Karno pun punya pemikiran serupa meski tidak sama. Bung Karno punya Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Sementara, pemikiran Bung Hatta bertumpu pada: kedaulatan rakyat, keadilan dan kemakmuran, serta kebersamaan dan kekeluargaan. “Jadi sebenarnya konsep demokrasi Hatta adalah konsep Rousseau yang diperbarui. Demokrasi yang digabungkan dengan rasa kebersamaan. Tetapi asas kemandirian keduanya ini (Hatta dan Sukarno) sejalan sekali. Inilah yang membuat mereka menjadi simbol Indonesia sebagai dwitunggal,” sambung Hasril. Baca juga: Demi Pengakuan Kedaulatan Akan tetapi, Bung Hatta hanya bertahan 11 tahun mendampingi Bung Karno sebagai wapres. Ia resmi mundur pada 1 Desember 1956 lantaran banyak berbeda pemikiran. Satu contohnya adalah kritik Wapres Hatta tentang keengganan Presiden Sukarno menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatalan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Selain lewat surat, wapres memprotes lewat PM Ali Sastroamidjojo. “Hatta mengkritik kenapa Bung Karno tidak mau menandatangani RUU Pembatalan KMB? RUU-nya sudah dipersiapkan sejak kabinet (PM) Burhanuddin Harahap (1955-1956) dan sudah disetujui parlemen dan Mahkamah Agung sejak 28 Februari 1956. Bung Karno baru mau tandatangan setelah ganti kabinetnya Pak Ali Sastro. Bung Hatta yang minta Pak Ali membujuk Bung Karno sampai akhirnya mau dibatalkan,” ungkap Edi. Prof. Sri Edi Swasono (Tangkapan Layar Youtube BKPN PDIP) Menariknya, Presiden Sukarno memilih tak mencari pengganti Bung Hatta. Bung Karno menjalankan roda pemerintahan Demokrasi Terpimpin sendiri tanpa wakil presiden. “Kedua pemimpin ini setelah akhir-akhir (1956) seperti banyak perbedaan sampai Pak Hatta mengundurkan diri dari (jabatan) wakil presiden. Tapi coba kita pikir, kenapa bapak saya nggak punya wakil presiden lagi? Ini punya makna sebenarnya, enggak mau seorang Hatta tergantikan. Itu sebuah persahabatan. Beda boleh tapi tetap bersahabat,” sambung Presiden RI kelima dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Baca juga: Sukarno-Hatta Saling Menjaga Setelah di luar pemerintahan, Bung Hatta tetap peduli terhadap kondisi negerinya. Itu dibuktikannya dengan berulangkali melayangkan kritik, baik terhadap kebijakan politik maupun ekonomi Bung Karno, lewat surat yang dikirimkan ke presiden. “Pada 1960 Bung Hatta mengkritik bahwa sejak 10 tahun terakhir demokrasi disebutkan telah rusak. Hatta mengatakan bahwa di mana-mana orang tidak puas dengan demokrasi yang dicita-citakan dulu. Saking jengkelnya Bung Hatta menyitir puisi (filsuf Jerman) Friedrich von Schiller tentang diktatorial. Inti puisinya mengatakan bahwa sebuah masa yang besar telah melahirkan abad besar tapi di masa besar itu hanya menemukan manusia kecil,” lanjut eks-anggota MPR itu. Sukarno dan Hatta tetap bersahabat meski sudah terpisah secara politik (ANRI) Terlepas dari kritik dan perbedaan pemikiran, persahabatan keduanya tetap lestari karena bukan lahir dari kepentingan politik. Ikatan batin keduanya sudah begitu lama terjalin sangat mendalam. Meutia menyimpulkan persahabatan abadi itu juga terjadi karena faktor takdir. “Bung Karno dan Bung Hatta itu bukan saja dalam perjuangannya punya gaya berbeda tapi pikirannya satu: buat Indonesia. Mereka berdua itu selalu satu hati dan Bung Hatta selalu mengingatkan mengenai perlunya kita belajar menjaga kesatuan bangsa walau kita berbeda-beda,” lanjut Meutia. Baca juga: Bung Hatta dan Koperasi Ikatan batin keduanya diperkuat lewat saling berbalas budi secara personal sehingga keduanya sudah seperti keluarga. Sebagaimana diketahui bersama, Bung Karno yang memperkenalkan Hatta dengan perempuan yang kemudian menjadi istrinya, Siti Rahmiati. Bung Karno pula yang, karena kesibukan Bung Hatta memimpin sidang kabinet, kemudian menanam ari-ari Meutia usai dilahirkan pada 21 Maret 1947 di belakang rumahnya di Yogyakarta. “Karena kakek saya orang Jawa jadi ada tradisi menanam ari-ari. Tapi Bung Hatta dari Minang tidak punya tradisi begitu dan beliau juga sibuk sidang kabinet. Kami panik dan bingung, tapi keluarlah Bung Karno. Beliau yang menanam ari-ari saya di belakang rumah lalu menyusul Bung Hatta ke sidang kabinet. Jadi, beliau sudah seperti pakde saya. Begitulah kedekatan hati di antara keluarga kami yang tak terlupakan,” kenang Meutia lagi. Bung Hatta dan istrinya, Siti Rahmiati ( nationaalarchief.nl ) Dari kedekatan itu pula Bung Hatta mau jadi wali nikah Guntur Soekarnoputra saat menikahi Henny Emilia Hendayani pada Februari 1970 atau empat bulan sebelum Bung Karno wafat. Kala itu, Bung Karno yang sudah jadi tahanan rumah di Wisma Yaso tidak diizinkan hadir oleh penguasa Orde Baru. “Ibu saya (Fatmawati) minta pada Pak Hatta dan Tante Rahmi untuk mewakili. Pak Hatta tidak pikir dua kali, dia bilang: ‘Oke, kalian kan anak saya juga,’ Itu suatu keindahan tersendiri. Karena saat itu ayah saya ditahan, bahkan kami tak pegang selembar kertas pun yang resmi menyatakan ayah saya statusnya tahanan, enggak ada,” kata Megawati mengenang kepedihan yang menimpa keluarganya. Baca juga: Hatta dan Pernikahan Adat Minang Pada detik-detik terakhir hayat Bung Karno, Bung Hatta tak tinggal diam mendapati sahabat karibnya dengan kondisi memburuk. “Bung Hatta yang inisiatif menyurati Pak Harto dan 11 jam kemudian langsung direspon Pak Harto. Ia mengirim surat minta agar Bung Karno yang kesehatannya tambah parah mohon lekas dikirim ke rumahsakit. Dalam waktu tiga jam Bung Karno dibawa ke RSPAD dikawal Sekmil Pak Tjokropranolo. Bung Hatta turut mengawal disertai sekretarisnya, Pak Wangsa,” ujar Edi. Bung Hatta sejak mundur jadi wapres sering mengkritik Bung Karno ( nationaalarchief.nl ) Di detik-detik terakhir hayat Bung Karno, Bung Hatta datang menjenguk. Didapatinya sahabatnya sudah dalam kondisi memprihatinkan. Tak banyak kata keluar dari mulut kedua proklamator saat itu. Keduanya saling memegang tangan disertai lelehan air mata. Itu jadi pertemuan terakhir kedua “bung” lantaran tak lama kemudian Bung Karno wafat. Ketika kemudian ajal menjemput Bung Hatta pada 14 Maret 1980, Ibu Fatmawatilah yang menabahkan keluarga Bung Hatta. “Ibu Fat ikut kami satu mobil mengantar ayah. Kami sama-sama melihat, mungkin satu juta orang, yang ikut berbaris dari (jalan) Diponegoro ke Tanah Kusir. Ternyata 14 Mei, Bu Fat wafat juga. Lalu selamatan 40 hari meninggalnya Bu Fat, itu juga 100 harinya Bung Hatta di tanggal 21 Juni. Anehnya itu juga jadi 10 tahun wafatnya Bung Karno. Itu saya merasa, seperti Tuhan yang mengatur, sampai momen duka mereka berurutan: 40 harinya Bu Fat, 100 harinya Bung Hatta, dan 10 tahunnya Bung Karno,” tandas Meutia. Baca juga: Pertemuan Terakhir Sukarno-Hatta

ANATOLIY Babkin pertama kali tiba di Jakarta pada 1956 untuk bertugas di Kedutaan Besar Uni Soviet. Dari atase politik rendahan, kariernya kemudian naik menjadi Sekretaris Ketiga, Sekretaris Kedua (1961), dan Sekretaris Pertama (1966). Pada 1969, Babkin yang lahir di Moskow tahun 1931, mulai menjalankan penugasan yang keempat sebagai konselor.

PADA akhir Desember 1919, di Batavia, Jong Sumatranen Bond  (JSB) mengadakan sidang tahunan untuk memilih pengurus besar yang baru. Kongres berlangsung di gedung Loge, dekat Waterlooplein (Lapangan Banteng sekarang) dan dihadiri oleh sebagian besar anggota JSB. Berdasarkan keputusan kongres tersebut, Amir Sjarifuddin ditetapkan sebagai ketua umum. Sementara jabatan sekretaris ditempati Bahder Djohan dan bendahara oleh Mohammad Hatta. Setelah terbentuk, PB JSB baru segera mengadakan rapat untuk memutuskan program kerja selama masa kepengurusannya. Dikisahkan Bung Hatta dalam otobiografinya Memoir , tidak banyak program yang dicanangkan Amir dan JSB baru. Mereka lebih fokus melanjutkan dan memperkuat program kerja pengurus sebelumnya. Satu yang mungkin mendapat perhatian lebih dari Amir adalah menerbitkan kembali majalah Jong Sumatra  sebagai media memperkuat kedudukan JSB. Suatu waktu, Jong Sumatra  tetiba mendapat sorotan dari masyarakat. Hal itu terjadi setelah majalah tersebut memuat tulisan seorang anggota JSB asal Sumatra Barat yang mengkritik adat istiadat Minangkabau. Di dalam tulisannya, Si Pemuda JSB menyoroti sebuah peristiwa tentang perkawinan seorang gadis Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat, dengan seorang pemuda asal Jawa Tengah yang menghebohkan Tanah Minang. “Gadis dan pemuda itu sama-sama bekerja sebagai asisten pos di Medan. Dari pergaulan mereka itu timbullah cinta dan cinta mendorong mereka untuk melaksanakan perkawinan,” tulis Hatta. Perkawinan muda-mudi itu mendapat reaksi dari masyarakat Koto Gadang. Persoalannya, pada masa itu, adat istiadat kota tersebut melarang seorang gadis menikah dengan laki-laki dari luar Koto Gadang. Gadis Koto Gadang harus menikah dengan laki-laki tulen kota itu. Tetapi sebaliknya, adat istiadat di sana membolehkan laki-laki Koto Gadang menikah dengan gadis mana saja, tidak harus berasal dari Koto Gadang. Karangan pemuda JSB di majalah Jong Sumatra memandang adat istiadat Koto Gadang itu terlalu mengikat satu sisi saja: si gadis diikat, laki-laki dibebaskan. Akibat memuat karangan itu, sejumlah protes disampaikan kepada PB JSB. Aksi protes banyak disampaikan oleh pemuda yang membela adat istiadat Koto Gadang. Seorang pemuda bahkan sampai mengirimkan tulisan lain yang berisi bantahan terhadap tulisan sebelumnya. Merasa khawatir akan timbulnya kegaduhan lebih jauh di antara pemuda Minang, tim redaksi dari PB JSB sepakat membatasi karangan yang membela tradisi perkawinan tersebut. Mereka tetap menaikkan karangan sepanjang dua halaman tersebut ke dalam majalah, akan tetapi halaman yang memuatnya sengaja direkatkan menggunakan lem. Sehingga para pembaca tidak dapat membukanya. “Supaya hal itu jangan sampai memecah, sekurang-kurangnya jangan menimbulkan persengketaan,” ujar Hatta. Mengenai nasib muda-mudi yang melangsungkan perkawinan berbeda adat tersebut, Hatta mendapatkan kabar yang menyedihkan. Orangtua si gadis memutuskan hubungan dengan anaknya. Mereka bahkan sampai melakukan tindakan yang menggegerkan, yakni memasukkan pakaian dan kain milik putrinya yang tertinggal di rumah ke dalam kain kafan, seolah-olah di dalamnya berbaring mayat, kemudian mengirimkan bungkusan kain tersebut ke tempat putrinya. Orang tua si gadis menganggap putrinya sudah tiada. Hatta sendiri, sebagai seorang yang terlahir di keluarga dengan adat istiadat Minang yang kuat, meyakini bahwa perubahan harus dilakukan ketika suatu kebiasaan hanya membawa kepada keburukan. Meski berjalan lambat, perubahan ke arah lebih baik harus terwujud. Itulah yang kemudian terjadi kepada adat perkawinan di Koto Gadang. Sekitar tahun 1930-an, kendati belum seutuhnya, adat perkawinan di sana mulai berubah, tidak ketat seperti sebelumnya. Menurut Hatta, perubahan tersebut terjadi salah satunya berkat dorongan dari seorang Haji Agus Salim. “Setelah heboh-hebohan beberapa waktu lamanya tentang kawin campuran antara gadis Koto Gadang dan pemuda Jawa tadi dalam JSB tidak ada kegoncangan lagi. Semuanya rata jalannya,” kata Hatta.*

Masakan Bali bertumpu pada bumbu dasar atau base genep . Komponen penyusun bumbu yang biasa digunakan di semua masakan tradisional Bali adalah lengkuas, jahe, kencur, bawang merah, bawang putih, kunyit, lombok/cabe besar, cabe rawit, kemiri, merica hitam, dan ketumbar. Beberapa prasasti Bali Kuno, seperti Turunan B dan Sangsit A (980 Saka), menunjukkan bahwa bumbu juga berhubungan dengan pemujaan. Masyarakat diwajibkan untuk mempersembahkan beberapa jenis bumbu. Luh Suwita Utami, arkeolog Balai Arkeologi Denpasar, dalam “Aspek Kemasyarakatan di Balik Makanan dalam Prasasti Bali Kuna”, yang terbit di Forum Arkeologi  Vol. 25 No. 2 Agustus 2012, menjelaskan masyarakat Bali Kuno, khususnya yang tinggal di sekitar Danau Batur, biasa membuat persembahan berupa makanan. Persembahan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban kepada bangunan suci, tetapi juga kepada para pejabat istana atau tamu. Prasasti Turunan B mencatat adanya upacara Bhatara di Turunan pada setiap hari ke-5 bulan separuh gelap pada Bulan Asuji. Masyarakat Desa Air Rawang diwajibkan untuk mamek base  atau membuat bumbu. Jenis bahan bumbu-bumbuan yang disebutkan adalah bawang merah, jahe, kapulaga, dan kemiri. Baca juga:  Jaringan Intelektual dan Spiritual dalam Jalur Rempah Pada prasasti Pura Tulukbyu A (1011 M), Batur, Kintamani, disebutkan adanya bawang merah dan jahe yang ditanam di wilayah perburuan anugerah raja. “Pohon kapulaga dan kemiri adalah jenis pohon yang termasuk dalam jenis-jenis pohon yang jika ditebang oleh masyarakat harus dimintai izin kepada petugas yang berwenang,” tulis Suwita.  I Wayan Ardika, guru besar arkeologi Universitas Udayana, Bali, dalam diskusi daring berjudul “Bali dalam Pusaran Jalur Rempah” yang diadakan Sigarda Indonesia pada 5 Agustus 2021, mengatakan bumbu Bali dikenal akibat kontak dengan tempat lain yang sudah terbuka sejak lama. “Bali tidak menghasilkan rempah. Kemungkinan untuk transformasi pengambilan alih bahan baku dari luar sangat besar,” kata Ardika. Bukti Awal Ardika menyebut Desa Julah di pesisir timur laut utara Bali diperkirakan merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang asing. Di Situs Sembiran dan Pacung, tak jauh dari Julah, ditemukan banyak gerabah India. Pertanggalan absolut dari Situs Pacung dan Sembiran menunjukkan abad ke-2 atau sekira 150 M. “Dari temuan itu saya berasumsi bahwa Sembiran, Pacung, dan Julah sudah dikunjungi pedagang India pada awal abad masehi,” kata Ardika. Baca juga:  Kisah Rempah dan Kuliner Khas Yogyakarta Gerabah-gerabah itu berasal dari Arikamedu, Tamil Nadu, India selatan. Situs Arikamedu terletak di pesisir Teluk Benggala. “[Di Arikamedu] Banyak ditemukan juga amphora , sebagai bukti kontak wilayah itu dengan Romawi, dan ada gerabah dari Yunani,” kata Ardika. “Saya sempat berharap di Bali juga akan ditemukan amphora , tapi ternyata belum.” Situs Arikamedu sangat dekat dengan Situs Mantai (Ceylon) di timur laut Sri Lanka. Dulunya pelabuhan Kerajaan Anuradhapura. Ardika menjelaskan, belum lama ini peneliti dari Universitas College London menemukan cengkeh di kawasan itu yang berasal dari awal abad masehi (200 SM–1400 M). Karenanya ia disebut sebagai cengkeh tertua di dunia. Baca juga:  Makanan Kesukaan Sultan Yogyakarta “Geraban India [di Sembiran dan Pacung] saya duga sebagai bukti kedatangan pedagang India di Bali dan kedatangan mereka ke Bali dalam rangka mencari cengkeh,” kata Ardika. Ardika menambahkan, teks-teks kesusasteraan India juga sudah mengenal cengkeh pada awal abad masehi. Teks seperti Jataka , Ramayana , dan Mahanidesa  dari 400 SM–300 M menyebutkan beberapa tempat dan komoditas, seperti Suvarnabhumi  (bumi emas), Suvarnadvipa  (pulau emas), Javadvipa  (Pulau Jawa), cengkeh, dan gaharu. “Tampaknya mereka ke Bali mencari rempah cengkeh dan kayu cendana,” kata Ardika. Baca juga:  Pepes Ikan ala Masyarakat Kuno Selain kontak dengan India, Bali juga membuka perdagangan dengan Cina. Di Situs Pangkung Paruk, Buleleng, ditemukan cermin perunggu dari Dinasti Han (206 SM–220 M). Gerabah Dinasti Han juga ditemukan di Situs Sembiran. “Bali sudah punya hubungan dengan India dan Cina pada periode hampir bersamaan. Dua pusat kebudayaan besar di dunia itu sudah mengenal Bali,” kata Ardika. Berita tentang cengkeh pun ada sejak masa Dinasti Han. Dalam berita Cina dari masa itu disebutkan bahwa siapapun yang menghadap kaisar harus mengunyah cengkeh untuk menghindari bau mulut. “Saya mengira keberadaan artefak dari masa Dinasti Han di Bali, seperti gerabah dan cermin perunggu, juga dalam upaya pemerolehan rempah-rempah,” kata Ardika. Di Situs Pangkung Paruk juga ditemukan manik-manik kaca yang dilapisi emas dari Mesir yang berasal dari awal abad masehi. “Ini memperkaya scoupe  kontak kita dengan India, Cina, dan Mediterania. Saya kira ini pun dalam konteks perdagangan rempah,” kata Ardika. Tempat Singgah Para pencari rempah diduga tak langsung menuju pulau-pulau penghasil rempah di Indonesia timur. Mereka membelinya di Julah. “Saya punya dugaan perdagangan rempah itu bersifat antarpulau. Pedagang asing memperoleh rempah-rempah tidak langsung ke Maluku di awal abad masehi,” kata Ardika. Cengkeh terutama berasal dari lima pulau di Maluku: Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Moti, dan Ambon. Cengkeh diperdagangkan melalui Nusa Tenggara sampai Bali hingga barat Mediterania.   Baca juga:  Rempah Bukti Penjelajahan Orang Nusantara Menurut Ardika, mungkin karena faktor geografi, Bali Utara mudah dijangkau. Pelayaran dari luar menuju daerah Indonesia timur harus melalui Laut Jawa dan singgah di Bali sebelum melanjutkan perjalanan. “Sehingga di Julah, Sembiran, paling banyak ditemukan gerabah India. Lombok sampai Flores belum ditemukan. Bahkan di Maluku juga belum berhasil ditemukan gerabah India,” kata Ardika. Menariknya, kata Ardika, kendati Julah berada di pesisir, sampai kini terdapat tiga sumur besar yang menghasilkan air tawar. Kemungkinan tujuan pelayar singgah ke pelabuhan Bali untuk mencari air tawar. Razif dan M. Fauzi dalam Jalur Rempah dan Dinamika Masyarakatnya Abad X-XVI: Kepulauan Banda, Jambi, dan Pantai Utara Jawa , menjelaskan Sumbawa dan Bali merupakan tempat persinggahan yang bagus untuk para pedagang jarak jauh. Kedua tempat itu mempunyai sumber air bersih yang baik dan melimpah. Ditambah lagi Sumbawa adalah penghasil kayu cendana dan secang. “Kayu cendana merupakan sumber wangi aromatik yang banyak digemari oleh pedagang Arab, Persia, Cina, dan India, sedangkan secang minuman penyegar dan dapat meningkatkan energi tubuh,” tulisnya. Baca juga:  Gudang Rempah Jadi Gudang Sejarah Secara geografis, pelayaran ke Indonesia timur lebih mudah jika melalui jalur Bali dan Nusa Tenggara. Jalur pelayaran menuju Kepulauan Banda yang biasanya dipilih mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan masuk ke Kepulauan Maluku bagian tenggara di perairan Kepulauan Banda. “Jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya dekat bahkan terlihat sambung-menyambung dan hanya dibatasi oleh selat yang tidak begitu besar, sehingga lebih aman, mudah dicapai dan dikenali,” jelasnya. Demikianlah rempah-rempah dikenal di Bali sejak awal abad masehi. Masyarakat kemudian menjadi terbiasa untuk melanjutkan tradisi itu. “Mereka kemudian mengadopsi bahan-bahan itu, bisa dikembangbiakan juga. Seperti sekarang di Kintamani banyak cengkeh,” kata Ardika.

Pada permulaan abad ke-15, seorang ahli agama berkebangsaan Arab tiba di Blambangan. Dia dikenal sebagai saudagar asal Jeddah, Arab Saudi, bernama Wali Lanang. Ketika tiba di Blambangan, sang saudagar mendapati negeri tersebut belum tersentuh agama Islam. Sambil menjalankan urusan dagang, Wali Lanang pun menyebarkan ajaran Islam. Menurut cerita tutur Jawa, sebagaimana disebutkan H.J. De Graaf dalam Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan   dari Majapahit ke Mataram , upaya Islamisasi  Wali Lanang di Blambangan dilakukan dengan menarik hati penguasa negeri tersebut. Dia berhasil menyembuhkan suatu penyakit yang diderita putri sang raja. Sebagai balasan, raja Blambangan mempersilahkan Wali Lanang memperistri putrinya. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki. Namun upaya Islamisasi tersebut mengalami jalan buntu. Wali Lanang gagal mengislamkan raja Blambangan. Dia pun memutuskan pergi meninggalkan negeri itu. Sementara itu, menurut De Graaf, anak laki-lakinya mengalami nasib malang. Dia dimasukkan ke dalam sebuah peti, kemudian dilarung ke laut. Beruntung, bayi malang itu diselamatkan oleh nakhoda kapal milik Nyai Gede Pinatih dari Gresik. Nyai Gede Pinatih lalu mengangkatnya sebagai anak. Setelah cukup besar, si anak disuruh berguru kepada Sunan Ngampel Denta (Sunan Ampel) dari Surabaya. Sang guru memberi nama anak tersebut Raden Paku. Setelah dewasa, bersama putra sang guru, Santri Bonang, Raden Paku pergi ke Malaka. Di sana keduanya berguru kepada Wali Lanang (Syekh Maulana Ishaq), ayah Raden Paku. “Wali Lanang memberi mereka tugas hidup untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur,” tulis De Graaf. Meski tujuan utamanya menyebarkan ajaran Islam, masing-masing murid diberi tugas yang berbeda oleh Wali Lanang. Santri Bonang, misalnya, diberi tugas menyiarkan ajaran Islam secara langsung ke tengah masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur. Dia pun kemudian dikenal secara luas oleh masyarakat sebagai Sunan Bonang, dengan cara dakwahnya yang unik, yakni melalui kesenian gending gamelan. Tidak seperti Sunan Bonang yang menyambangi masyarakat secara langsung, Raden Paku diminta oleh gurunya menetap dan membangun pusat dakwah Islam di wilayah perbukitan (dalam bahasa Jawa disebut Giri ) di Jawa Timur. Dengan tidak bepergian jauh, Raden Paku lebih fokus membangun lingkungan dakwahnya. Itulah sebabnya, imbuh De Graaf, Giri berkembang sangat pesat. Keberadaannya menjadi begitu berarti sebagai pusat keagamaan umat Islam di timur Pulau Jawa. “Pesantrennya tak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Maluku, Ternate, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara,” tulis Nyayu Soraya, dalam Islam dan Peradaban Melayu . Sekembalinya ke Jawa, menurut Soraya, Raden Paku mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dia kemudian memilih nama Prabu Satmata. Akan tetapi karena kedudukan pesantrennya berada di Giri (bukit), maka masyarakat lebih mengenal Prabu Satmata sebagai Sunan Giri. Di Giri, Prabu Satmata mendirikan sebuah kedaton megah yang dilengkapi “taman sari” layaknya kompleks istana raja-raja Jawa kala itu. Pembangunan kedaton dilakukan pada 1485, sementara pembangunan “taman sari” dikerjakan pada 1488. Prabu Satmata memfungsikan bangunan utama kedaton sebagai tempat tinggal dan pusat pendidikan agama Islam. “Dibangunnya kedaton dan dipakainya nama gelar raja (Prabu Satmata) boleh dianggap sebagai gejala telah meningkatnya kesadaran harga diri pada wali dan pemimpin kelompok keagamaan Islam yang masih muda; lebih dari kelompok-kelompok yang lebih tua, merasa dirinya anggota masyarakat Islam internasional,” kata De Graaf. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan Giri Kedaton tidak hanya penting sebagai pusat pengajaran dan dakwah Islam saja, tetapi jalan bagi raja-raja Jawa melegitimasi kekuasaannya. Banyak penguasa yang datang ke Giri untuk memperkuat kedudukannya. Giri Kedaton pun dipandang penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Menurut Dhurorudin Mashad dalam Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang , puncak kekuasaan Giri berada di bawah pimpinan Sunan Prapen. Pemimpin agama keempat di Giri itu membawa kekuatan politik ke Giri Kedaton. Dia terlibat dalam naik-turunnya tahta raja-raja Jawa. Seperti ketika Sunan Prapen melantik Sultan Hadiwijaya sebagai raja Pajang dan menjadikan kerajaan itu suksesor Kesultanan Demak. Sunan Prapen juga menjadi juru damai antara Mataram dengan Surabaya. “Sunan Prapen hampir selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik takhta di segenap penjuru Nusantara,” tulis Mashad. Seiring berjalannya waktu, ketika kekuasaan Mataram semakin kuat, juga setelah ditinggal Sunan Prapen, kedudukan Giri Kedaton di dalam kepentingan raja-raja Jawa mulai berkurang. Tidak adanya pemimpin agama berkharisma setelah Sunan Prapen membuat kekuasaan rohani Giri meredup di kalangan penguasa. Terlebih setelah Giri Kedaton terlibat dalam aksi pemberontakan Trunojoyo terhadap Mataram, hanya kehancuran yang menunggu pusat dakwah tersebut. Pada akhir abad ke-17, serangan besar-besaran dilancarkan Belanda ke wilayah Giri. Tanpa pertahanan yang kuat, Giri pun berhasil ditaklukan. Para pengikut, beserta anggota keluarga Giri Kedaton dihukum. Sejak saat itu riwayat Giri Kedaton pun berakhir.

Orang Jawa Kuno sehari-hari mengenakan kain yang menutupi dada hingga bawah lutut. Rambut mereka dibiarkan terurai. Sementara raja memakai mantel   dari sutra,   sepatu dari kulit, dan rambutnya disanggul memakai kerincingan emas. Demikian catatan utusan Dinasti Sung saat mendatangi Jawa pada abad ke-10. Pada masa itu,   pakaian bukan sekadar penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan status sosial. Hal itu digambarkan dalam relief candi.   Pada relief Prambanan dan Borobudur, laki-laki dan perempuan berpakaian dengan membiarkan bagian dada terbuka. Rambutnya disanggul, diurai sebahu, atau memakai penutup kepala. “Beda rakyat dan bangsawan terletak pada perhiasan yang dipakai untuk melengkapi pakaiannya dan kelihatan lebih mewah,” tulis Hari Lelono, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, dalam “Busana Bangsawan dan Pendeta Wanita pada Masa Majapahit: Kajian Berdasarkan Relief-Relief Candi”, termuat dalam   Berkala Arkeologi Vol. 10 No. 1, 1999. Hari menjelaskan,   busana dan perhiasan para tokoh digambarkan beragam dalam relief candi. Misalnya, relief cerita Sri Tanjung yang populer digambarkan pada candi-candi Majapahit, salah satunya di dinding pendopo Candi Penataran di Blitar. Di sana, Sri Tanjung memakai kain panjang dari bawah payudara sampai batas pergelangan kaki. Pada bagian perut, kain diikat dengan selendang. Sisi kiri kain depan terdapat belahan yang memperlihatkan kain di dalamnya. Dia mengenakan dua lapis kain. Sri Tanjung juga mengenakan gelang tebal pada kedua tangannya. Kalung tebal menghiasi lehernya. Guratan pada kalung itu mungkin menandakan kalungnya berhias indah khas putri bangsawan. Hari juga mencermati gaya berbusana pendeta perempuan yang berbeda. Rambutnya bergelung ditutupi kain.   Dia tak memakai perhiasan, hanya gelang tipis   pada kedua tangan. Dia memakai busana yang menutupi payudara, semacam kemben panjang sampai pergelangan kaki. Kainnya bermotif garis-garis geometris berbentuk wajik. “Motif itu tentunya dapat pula diasumsikan bagi masyarakat pada masa lampau seorang pendeta biasa memakai pakaian yang agak berbeda dengan perempuan umumnya. Mungkin dapat dikaitkan dengan nilai simbolik pada garis kain yang digunakan,” tulis Hari. Winda Saputri, lulusan arkeologi Universitas Gadjah Mada, dalam “Distribusi Pakaian pada Abad X Masehi: Kajian Melalui Prasasti-Prasasti Sindok”,termuat dalam Menggores Aksara , Mengurai Kata , Menafsir Makna ,mencatat paling tidak sejak masa Mataram Kuno, beberapa jenis pakaian bernilai sangat tinggi. Misalnya, pada masa Balitung, dalam Prasasti Humanding (875) disebutkan jenis kain ganjar patra sisi dan bwat kling putih . “Kain jenis itu nilainya 8 masa emas atau kalau sekarang nilainya setara dengan 19,2 gram emas,” tulis Winda. Kain mahal ini hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan pejabat tinggi. Sutra Warna-warni Arkeolog Edhie Wurjantoro dan Tawalinuddin Haris dalam “Kain dalam Masyarakat Jawa Kuna”, laporan penelitian arkeologi di Universitas Indonesia tahun 1995,  menjelaskan masyarakat Jawa Kuno telah mengenal beragam jenis pakaian. Sumber karya sastra menyebut kain , tapis ,  sinjang ,  dodot ,   dan wastra .   Mereka mengenakan pakaian dari katun dan sutra. Warnanya bermacam-macam:   merah, biru, hijau tua, jingga, dan ungu. Pun pola hiasnya beragam. “Paling banyak ditemui adalah hiasan tumpal di samping ragam hias gringsing, kawung, bunga-bungaan, dan bakung,” tulis Edhie. Kalau dari relief candi, seperti Prambanan dan Borobudur, terlihat di antara bangsawan ada yang mengenakan pakaian tipis. Menurut Edhie mungkin yang dikenakannya kain berbahan sutra. Kain ini banyak dihasilkan di Jawa, sebagaimana disebutkan dalam berita Cina. Berita masa Dinasti Sung menyebutkan utusan Jawa membawa persembahan kain indah bersulam emas dan motif bunga. “Yang menarik kain-kain itu disulam dengan benang emas atau dilukis dengan debu emas cair. Dalam batik tradisional dikenal istilah prada ,”   tulis Edhie.  Beberapa jenis ragam hias kain pada arca menunjukkan motif hias kawung, ceplokan, banji, dan tumpal pada bagian pinggir kain. “Dari beberapa arca batu dan perunggu yang disimpan di Museum Nasional Jakarta kita juga memperoleh beberapa motif kain, tetapi kita belum tahu apa nama motif kain itu,” tulis Edhie. Sayangnya, sulit memperkirakan bagaimana ragam motif kain yang ada pada masa Jawa Kuno. Sumber prasasti hanya mencatat nama jenisnya tanpa menjelaskan corak ragam hiasnya.  “Beberapa di antaranya dapat kita samakan dengan kain batik yang ada sekarang, seperti kain patola ,  manjeti ,   dan sageji ,” tulis Edhie. Kain Mewah Edhie   menyebutkan, beberapa nama kain dalam prasasti ada yang masih bisa diperkirakan wujudnya. Misalnya,  kain dengan warna dasar putih ( wdihan putih ), kain dengan warna dasar merah ( wdihan kalyaga ), kain dengan motif bunga selasih ( wdihan sulasih ), kain dengan motif bunga ( wdihan ambay-ambay ), kain dengan motif bunga dan sulur-suluran di bagian tepinya ( wdihan ganjar   patra sisi ), kain dengan hiasan dedaunan ( wdihan ronparibu ), dan kain dengan hiasan bunga kapuk dan kerang-kerangan ( wdihan syami himi-himi ). Jenis wdihan  hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Sementara untuk perempuan disebut ken  atau kain . Ada yang disebut dengan kain halangpakan  yang mungkin kain tenun. Ken bwat lor  dan ken bwat wetan  bisa diartikan sebagai kain yang didatangkan dari wilayah utara dan timur. “Mungkin daerah utara yang dimaksud Cina sedangkan timur yang dimaksud Jepang,” tulis Edhie. Kain termasuk komoditas yang diperjualbelikan di pasar internasional. Kain-kain ini terutama kain mewah sangat diminati di Jawa dalam waktu cukup lama. Siti Maziyah, pengajar sejarah di Universitas Diponegoro, dalam “Nama Menunjukkan Asal: Studi Kasus Nama Jenis Kain pada Prasasti dan Susastra Berbahasa Jawa Kuno”, termuat dalam   Menggores Aksara ,  Mengurai Kata ,  Menafsir Makna ,   ada beberapa jenis kain mewah yang dibuat di India, Mumbai, Melayu, Cina, Siam, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sulawesi Selatan.  Maziyah mendata, pada abad ke-9–10 era Mataram Kuno, kain mewah yang diminati dari wilayah Nusantara seperti Bali, Lombok, dan Sumbawa, disebut wdihan buat waitan atau wdihan  buatan timur. Sedangkan pada abad ke-12–14 masa Kadiri hingga Majapahit,   kain mewah yang didatangkan dari Mumbai dan India Barat disebut caweli . Selain dari luar negeri,   kain mewah juga dibuat khusus di istana. Namanya kain bwat inulu dan wdihan buat pinilai. Kain-kain ini dibuat oleh pelayan istana di Jawa, khususnya pada abad ke-9. Beberapa jenis kain mewah hanya dikenakan oleh raja, keluarganya, dan para pejabat tinggi. Menurut Edie , dari sekian banyak jenis wdihan , sulit menentukan motif wdihan apa yang khusus dipakai oleh raja. Pada masa Kerajaan Mataram berpusat di Jawa Tengah, jenis wdihan  yang dipakai oleh raja dan keluarganya, antara lain wdihan jaro haji ,  wdihan ganjar haji patra sisi ,  wdihan ganjar haji ,  wdihan alapnya salari kuning ,  wdihan kalyaga ,   dan wdihan bwat pinilai . Ketika pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur sampai masa Majapahit, jenis wdihan  yang dipakai raja, keluarganya, dan pejabat tinggi, tidak banyak berubah. Namun, ada jenis wdihan  lain seperti wdihan rajayoga ,  wdihan pamodana ,   dan  wdihan tapis cadar . Sementara itu, pejabat menengah memakai wdihan ambay-ambay ,  rangga ,  wdihan sulasih ,   dan  wdihan wira .  Pejabat rendahan memakai wdihan ronparibu ,  wdihan padi ,   dan  wdihan takurang.   Rakyat hanya memakai wdihan  biasa. Begitu pula dengan ken  untuk perempuan. Istri pejabat tinggi memakai kain jaro . Istri pejabat menengah memakai kain pinilai ,  kain buat ingulu ,  ken kalyaga ,   dan  ken rangga . Istri pejabat rendahan memakai kain pangkat ,  kain laki ,  kain atmaraksa ,  kain halangpakan ,  kain putih ,   dan  ken biasa .  Sedangkan rakyat hanya memakai ken  biasa. Infromasi dalam prasasti tak selalu sama soal jenis wdihan  yang diberikan kepada raja, keluarganya, dan pejabat kerajaan. Ada prasasti yang hanya menyebutkan satu jenis wdihan  untuk raja sampai rakyat biasa. “Ini mungkin berkaitan erat dengan kemampuan pejabat atau orang atau desa yang menerima anugerah raja,” tulis Edhie. “Bisa juga berkaitan dengan jenis-jenis wdihan  yang tersedia di daerah itu karena pembuat wdihan  hanya membuat jenis wdihan  untuk golongan rendahan saja.”

Pandemi virus Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kasus harian di sejumlah daerah di Indonesia masih cukup tinggi. Pada awal Agustus 2021 saja terjadi kenaikan yang signifikan di beberapa daerah. Yang tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dengan 4331 kasus. Disusul Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing mencatatkan angka 4301 dan 4113 kasus. Meski ketiga daerah tersebut mengalami lonjakan kasus harian yang signifikan, wilayah dengan jumlah keseluruhan kasus Covid terbesar hingga Agustus 2021 tetap dipegang oleh DKI Jakarta. Dilansir laman resmi Satgas Covid-19 , jumlah kasus terkonfirmasi di ibu kota mencapai 820,370 kasus. Tercatat ada lebih dari 12 ribu orang meninggal dunia dan 13 ribu orang dalam perawatan. Sementara sisanya telah dinyatakan sembuh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sebagaimana dikutip CNN Indonesia , menyebut jika tingginya angka kasus di Jakarta disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, imbuh Riza, karena Jakarta itu ibu kota RI dan pusat interaksi warga. Selain itu Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi RI. Faktor kedua, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tingkat kapasitas testingnya melebihi standar WHO. Sejak Maret 2020 Dinas Kesehatan Jakarta sudah melakukan tes kepada lebih dari 3 juta orang. Sementara faktor lain, menurut Riza, terjadi lantaran mobilitas masyarakat yang tinggi karena sudah merasa jenuh berada di rumah. “Semua orang yang melakukan interaksi banyak sekali di Jakarta, sehingga kalau potensi interaksi tinggi menyebabkan potensi penularan juga semakin tinggi,” tutur politisi Gerindra tersebut. Rupanya tidak hanya masa pandemi Covid-19 saja Jakarta menjadi pusat persebaran virus di Indonesia, pada masa pandemi Flu Spanyol tahun 1918-1919 kota itu juga memiliki tingkat penularan penyakit yang tinggi. Tercatat lebih dari seribu orang meninggal akibat virus asal benua Eropa tersebut. Lantas apakah kondisi Jakarta saat itu lebih mengkhawatirkan daripada sekarang? Kota Batavia, sebutan Jakarta masa kolonial, merupakan pusat pemerintahan dan salah satu pusat ekonomi di Hindia Belanda. Kota itu menjadi titik temu masyarakat dari berbagai daerah yang umumnya datang untuk berdagang dan urusan politik. Mobilisasi masyarakat di sana sangat tinggi. Setiap orang bebas berinteraksi dan keluar-masuk kota. Kondisi tersebut membuat Batavia rawan akan persebaran penyakit. Terlebih setelah virus Flu Spanyol merangsek masuk ke Hindia Belanda awal abad ke-20. “Bisa dibilang Batavia menjadi salah satu titik penyebaran utama dari Flu Spanyol selama gelombang kedua dari pandemi tersebut,” tulis Ravando dalam Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918-1919 . Sayangnya bahaya virus Flu Spanyol di Batavia, begitu juga daerah lain di seluruh Hindia Belanda, telat mendapat perhatian masyarakat maupun pemerintah kolonial. Menurut Arie Rukmantara, dkk dalam Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda , mereka terlalu menganggap enteng keberadaan virus tersebut. Tidak sedikit juga yang menyamakan Flu Spanyol dengan influenza dengan gejala yang sedikit lebih berat dari biasanya. Semua pihak baru benar-benar memperhatikan wabah Flu Spanyol ini pada akhir Oktober 1918, ketika koran-koran di Batavia memberitakan situasi kesehatan di Hindia Belanda yang kian memburuk. Padahal serangan virus itu sudah memasuki gelombang yang kedua. Sin Po , misalnya, menyebut bahwa serangan virus dari hari ke hari semakin berbahaya dan gelombang kedua itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam sebuah laporan di Rumah Sakit Umum Batavia, pasien influenza bertambah secara signifikan dalam waktu singkat. Diketahui pada akhir 1918 rumah sakit tersebut telah merawat sebanyak 435 pasien yang umumnya menderita sakit paru-paru. Menurut Ravando, besar kemungkinan mereka itu adalah korban dari virus Flu Spanyol. Mengutip surat kabar Sin Po ,31 Oktober 1918, Ravando menyebut bahwa peningkatan jumlah korban virus itu membuat bangsal-bangsal rumah sakit di seluruh Batavia mendadak penuh. Bahkan rumah sakit militer yang cukup besar, dengan kapasitas 600 tempat tidur pun terpaksa harus menambah jumlahnya menjadi 700 agar bisa menampung lebih banyak pasien. “Merebaknya Flu Spanyol di Batavia ditengarai juga tidak lepas dari keadaan higienitas kota tersebut yang sangat buruk, lantaran kondisi udara dan sistem sanitasinya yang sangat mengkhawatirkan,” kata Ravando. Kondisi genting itu juga membuat kegiatan masyarakat Batavia selama akhir tahun 1918 amat terbatas. Masyarakat enggan keluar rumah karena takut terpapar virus. Hal itu membuat banyak saudagar menutup usahanya. Diceritakan Iswara N. Raditya dalam 1918: Kronik Kebangkitan Indonesia , kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Bahkan banyak perkantoran tutup lantaran kekurangan pegawai. Tercatat hingga November 1918, Flu Spanyol di Batavia telah menelan korban ratusan jiwa di kalangan bumiputera. Pemerintah setempat pun dengan cepat bergerak membagikan obat-obatan, khususnya obat paru-paru, ke seluruh pelosok Batavia. Pendistribusiannya diawasi oleh para mahasiswa STOVIA, calon dokter Jawa, dan dinas kesehatan pemerintah kolonial. Namun menariknya, imbuh Ravando, di dalam penjara-penjara Batavia kondisinya justru relatif aman dan terkendali. Amat berbeda dengan kondisi di luar yang dilanda kepanikan. Dosen Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada itu menduga para sipir dan direktur penjara telah mempelajari cara menangani pandemi di lingkunganya ketika gelombang pertama (Juli - September 1918) menyerang. Mereka amat membatasi kegiatan keluar-masuk orang luar ke penjara. “Bila selama gelombang pertama korban dari virus itu kebanyakan adalah pesakitan dari penjara, (setelahnya) Flu Spanyol menyerang siapapun tanpa pandang bulu,” tulis Ravando.