Hasil pencarian

Pada 1950, Indonesia kembali mengubah bentuk pemerintahannya dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Masyumi Mohammad Natsir ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai perdana menteri. Jabatan itu menjadi yang tertinggi bagi Natsir sekaligus yang pertama. Kabinet Natsir mulai menjalankan aktivitas kenegaraannya pada September 1950. Dalam Biografi Mohammad Natsir , Lukman Hakiem menyebut ada tiga tokoh yang mempengaruhi alam pikir seorang Natsir, yakni: Ahmad Hassan (pendiri Persis), Syaikh Ahmad Soorkati (pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah), dan Haji Agus Salim. Jika Ahmad Hassan adalah guru di bidang keagamaan, Agus Salim diakui Natsir sebagai guru di bidang politik. “Dalam mata rantai generasi kepemimpinan umat Islam Indonesia, M. Natsir adalah penerus kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) dan H. Agus Salim (1884-1954). Karena itu dapatlah dikatakan bahwa sikap dan jejak langkahnya adalah kelanjutan sikap dan jejak langkah umat terdahulu,” tulis Thohir Luth dalam M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya . Pemikiran Agus Salim cukup besar mempengaruhi kegiatan berpolitik Natsir. Sejak masih aktif di Jong Islaminten Bond (JIB), pandangan-pandangan The Grand Old Man telah dikenal Natsir. Selain karena usia keduanya terpaut cukup jauh (24 tahun) pengalaman-pengalaman Agus Salim juga telah memberi pengaruh signifikan kepada seorang Natsir. “Kalau kita hendak menggunakan kualifikasi intelektual brilian pada salah seorang putra Indonesia, maka saya rasa paling pertama tepat adalah pada Haji Agus Salim,” kata Natsir seperti dikutip Dharma Setyawan dalam Haji Agus Salim: The Grand Old Man . “…dia itu seorang politikus, seorang diplomat yang ulung, seorang ilmuwan, dan pejuang.” Pernah pada suatu kesempatan, semasa menjabat pengurus JIB, Natsir dan beberapa kawan datang membawa satu masalah ke hadapan Agus Salim. Mereka pun terlibat perbincangan panjang. Setelah mendengar penjelasan Natsir, Agus Salim melontarkan pandangannya tentang kesulitan yang dihadapi juniornya itu secara jelas. Natsir dan para pengurus JIB mendengarkan dengan seksama penjelasan Agus Salim dan berharap mendapat solusi yang baik atas permasalahan mereka. Meski telah lengkap berbicara, namun gurunya itu tak kunjung memberikan jawaban, hingga seseorang berani menanyakannya. Dengan cepat Agus Salim menyela: “Jawaban permasalahan itu ada pada saudara-saudara, karena ini persoalan generasi saudara, bukan persoalan saya. Lihat anak saya yang masih kecil, jikalau saya terus menggendongnya kapan ia berjalan? Biarlah ia mencoba berjalan. Terjatuh ia, tetapi ia akan beroleh pengalaman dari itu,” ucap Agus Salim. Bagi Natsir, Agus Salim selalu ingin melihat generasi setelahnya memecahkan persoalan sendiri. Jika memang telah berusaha tetapi kesulitan itu sulit dipecahkan, barulah dia ikut ambil bagian. Tapi itupun tidak secara langsung. Dengan cara begitu Agu Salim yakin akan tumbuh keberanian dan kedewasaan yang akan melahirkan corak kepemimpinan baru. Natsir dan Agus Salim sendiri pernah bekerjasama. Keduanya pernah duduk di kabinet yang sama sebanyak tiga kali: Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), dan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949). Natsir bertindak sebagai Menteri Penerangan, sementara Agus Salim dipercayai memimpin Kementerian Luar Negeri. Mereka kerap terlibat dalam diskusi-diskusi soal kenegaraan. Kedekatan Natsir dan Agus Salim di dalam kabinet disaksikan langsung oleh sejarawan George Mc Turnan Kahin saat mengunjungi Yogyakarta pada Agustus 1948. Ditulis H. Azmi dalam “Mohammad Natsir Nasional Sejati” termuat 100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah , Kahin yang hendak menemui Natsir di kantor kementerian penerangan terlebih dahulu berbincang dengan Agus Salim. Bagi Menteri Luar Negeri itu Natsir adalah sosok yang sederhana, tetapi memiliki budi pekerti baik. “Dia tidak bakal berpakaian seperti seorang menteri. Namun demikian dia adalah seorang yang cakap dan penuh kejujuran…,” kata Agus Salim.

Anhar Gonggong berang. Dia tak pernah bisa menerima jika Sultan Hamid II ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional. Menurut sejarawan terkemuka itu, Sultan Hamid II terlalu banyak memiliki “dosa” kepada Republik Indonesia (RI). Salah satunya adalah menjadi bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di kala bangsa ini berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali berkuasa. “Dia bahkan mau menjadi ajudan khusus Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946,” ujarnya. Situasi sebaliknya justru terjadi pada R. Didi Kartsasmita, senior Sultan Hamid II di Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) Breda. Ketika mengetahui RI sudah berdiri pada 17 Agustus 1945, Didi justru menghadap Menteri Penerangan sekaligus Menteri Pertahanan add interim Amir Sjarifuddin untuk menawarkan diri.   “Saya lulusan KMA Breda dan pernah menjadi letnan satu pada kesatuan KNIL. Saya merasa terpanggil untuk membantu perjuangan RI. Apa kiranya yang bisa saya kerjakan?” ujar Didi Kartasasmita seperti ternukil dalam otobiografinya Pengabdian bagi Kemerdekaan  (disusun oleh Tatang Sumarsono). Amir sendiri menyambut baik tawaran Didi. Di tengah banyaknya para eks anggota KNIL yang bergabung dengan Pemerintah Sipil Hindia Belanda (NICA) pimpinan H.J. van Mook pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu, keinginan Didi untuk mengabdi kepada Republik merupakan suatu hal yang menggembirakan. “Memang, saudara diharapkan dapat membantu kami. Tentu banyak yang saudara dapat kerjakan,” jawab Amir. Dalam kesempatan itu, Amir juga bercerita bahwa pemerintah RI memang sudah merencanakan akan segera membentuk tentara. Untuk mengisinya, sudah ada kesedian dari beberapa mantan perwira Pembela Tanah Air (PETA), sebuah kesatuan yang dibentuk bala tentara Jepang untuk menghadapi Sekutu. “Tapi alangkah baiknya jika para mantan opsir KNIL pun turut serta di dalamnya,” ujar Amir Sjarifuddin. Sejarah mencatat, Didi kemudian berkeliling Jawa untuk menghimpun dukungan kepada RI dari eks opsir-opsir KNIL. Setelah ditandatangani 20 eks opsir KNIL (termasuk eks Mayor Oerip Soemohardjo) dan disetujui Presiden Sukarno, maklumat tersebut diumumkan ke khalayak lewat corong Radio Republik Indonesia (RRI) selama sepuluh hari berturut-turut sejak 11 Oktober 1945. * Berdasarkan keputusan rapat kabinet 15 Oktober 1945 yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Hatta, Didi diberi pangkat mayor jenderal. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Jawa Barat. Otomatis tugas tersebut menjadikannya sebagai Panglima Komandemen Jawa Barat. Di lain pihak, bergabungnya 20 eks perwira KNIL ke TKR membuat marah eks anggota-anggota KNIL yang lain. Mereka dicerca sebagai “pengkhianat” yang telah melanggar sumpah setia kepada Ratu Belanda. Bahkan begitu berangnya mereka, hingga Panglima KNIL Letnan Jenderal S.H. Spoor (eks instruktur Didi di KMA Breda) menyebut  Didi sebagai “bajingan”. Demikian menurut J.A. de Moor dalam Jenderal Spoor, Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia. Namun Didi memiliki hujah sendiri terkait soal tersebut. Dia meyakini bahwa sejak Panglima KNIL Letnan Jenderal Hein ter Poorten menyatakan KNIL bubar pada 9 Maret 1942, secara otomatis kewajiban untuk “setia kepada Ratu Belanda” gugur. Dan ketika dihadapkan kepada dua pilihan: berada di pihak NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia atau berada di pihak RI yang sudah menjadi negara merdeka, tentu saja sebagai orang Indonesia dirinya akan berdiri di belakang RI. Didi membuktikan baktinya kepada RI saat TKR harus berhadapan dengan tentara Inggris. Kendati dia tidak pernah menyetujui perintah Jakarta supaya pasukannya  di Bandung “mengalah” kepada Inggris, namun pada akhirnya dia tetap menarik mundur TKR ke luar Bandung pada Maret 1946. Kepatuhan Didi kepada pemerintah RI ternyata tidak berbalas. Ketika Komandemen Jawa Barat dibubarkan, nama Didi justru tergeser oleh juniornya Kolonel A.H. Nasution yang kemudian menjadi panglima di Divisi I Siliwangi (nama pengganti Komandemen Jawa Barat). Padahal di Jawa Barat saat itu masih banyak senior-senior Nasution semasa di KNIL. Selain Didi pun, ada Kolonel Hidajat Martaatmadja, perwira Sunda yang juga alumni KMA Breda. Didi menyebut Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin lebih munyukai para juniornya. Itu disebabkan para senior eks KNIL seperti dirinya dan Hidayat dianggap “kurang revolusioner”. Dia juga tak menafikan bahwa di antara eks KNIL sendiri terdapat friksi antara kelompok tua (sebagian besar alumni KMA Breda) dengan kelompok muda (lulusan KMA Bandung dan CORO, sekolah perwira cadangan KNIL). “Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat,” ujar Didi. Nyatanya karier Nasution sendiri semakin meroket. Ketika pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan oleh Mohammad Hatta, Nasution didapuk sebagai Kepala Staf TNI, menggantikan Suryadi Suryadarma. Menurut Didi, langkah para tokoh sipil itu sudah sangat keterlaluan dan membuatnya kecewa. Terlebih saat Hatta  mencopot Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dari jabatan Kepala Staf TNI dan digantikan justru oleh Nasution. “Tindakan itu betul-betul melukai hati saya,” ungkapnya. Didi bisa menerima jika pengganti Oerip adalah Suryadarma, teman seangkatannya di KNIL. Namun, jika pemerintah mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf TNI, itu menyalahi prosedur ketentaraan. Kata Didi, seorang opsir yang “dilompati” juniornya otomatis dia harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai opsir yang tidak becus melaksanakan tugas. “Itulah yang menyebabkan saya minta mundur dari TNI,” ujarnya. Presiden Sukarno sendiri tak pernah mengizinkan Didi untuk keluar dari TNI. Usai melayangkan surat pengunduran dirinya yang kesekian kali, Sukarno pernah mengutus Kolonel T.B. Simatupang untuk mengurungkan niatnya dengan alasan dia akan dijadikan salah satu delegasi khusus ke Amerika Serikat. Alih-alih merasa tersanjung dengan ajakan itu, Didi malah sudah terlanjur mutung. “Ketika dulu saya membentuk tentara, saya lakukan demi pengabdian. Karena itu kalau pun hari ini saya akan mundur, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya,” jawabnya kepada Simatupang. * Usai mundur dari TNI, Didi ditangkap oleh tentara Belanda di wilayah sekitar Purwokerto. Setelah beberapa bulan ditahan, dia dilepaskan atas jaminan langsung dari Spoor. Menurut de Moor, Panglima KNIL itu sangat bergembira begitu tahu Didi telah keluar dari TNI. “Dalam suratnya kepada Kepala Staf Umum Tentara Kerajaan Belanda Jenderal H.J. Kruls , Spoor memuji dirinya sendiri yang telah berhasil mengusir salah satu “bajingan” itu dari meja perundingan yaitu Mayor Jenderal Raden Didi Kartasasmita…”ungkap sejarawan militer Belanda tersebut. Usai dibebaskan, Didi pulang ke Bandung. Seterusnya dia hidup sebagai seorang sipil dan bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Negara Pasundan. “Itu saya lakukan untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Didi. TNI tentu saja berang dengan keputusan Didi. Secara terbuka, Nasution sendiri pernah menyebut Didi sebagai “tukang menyebrang” dan orang yang pro federalisme. “Penyebrangan-penyebrangan terakhir seperti dilakukan Didi Kartasasmita cs. tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pemerintahan RI,” ungkap Nasution dalam  Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 . Untuk yang kedua kali, Didi menampik bahwa dia telah melakukan pengkhianatan terhadap RI. Jika mau, katanya, selepas dari tahanan Belanda dia bisa saja bergabung kembali dengan KNIL atau menerima tawaran menjadi Komandan Batalyon Pertahanan Negara Pasundan. “Tapi itu tak pernah dilakukan karena saya masih mencintai Republik Indonesia,” ujarnya. Sebagai catatan, usai menolak masuk kembali KNIL, Didi diberi surat pemecatan dari KNIL terhitung sejak 17 Agustus 1945. Namun, surat itu baru diberikan pada awal 1949. Bisa jadi jika Didi menerima tawaran tetap meneruskan karier di KNIL, surat pemecatan tak akan pernah sampai kepadanya. Berbeda dengan Didi, Nasution sendiri tak termasuk dalam daftar anggota KNIL yang dipecat karena keberpihakannya kepada RI. Menurut Manai Sophian dalam  Apa yang Masih Teringat , hanya Didi Kartasasmita, Oerip Soemohardjo, Suryadarma dan beberapa eks perwira tinggi Republik lainnya yang dinyatakan dikeluarkan secara tidak hormat dari KNIL.

Nama Sultan Hamid II banyak diperbincangan  belakangan ini. Berbagai kalangan memperdebatkan, apakah Sultan Hamid pahlawan atau pengkhianat? Bernama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie, Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Hamid merupakan putra sulung Sultan Sjarif Muhammad Alqadrie. Sedari kecil, putra mahkota keturunan Arab-Melayu ini telah dipersiapkan untuk melanjutkan tahta Kesultanan Qadriyah Pontianak. Maka pada 29 Oktober 1945, secara resmi Hamid dinobatkan sebagai penguasa ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak bergelar Sultan Hamid II. Sultan Hamid II meniti namanya dengan melalui jalan berliku. Keberpihakannya kepada Belanda ditandai dengan kesediaan menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda. Selain itu, Hamid secara tegas lebih mendukung sistem negara federalis ketimbang negara kesatuan. Di sisi lain, Hamid juga disebut punya jasa bagi Republik Indonesia (RI). Dia ikut terlibat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) sehingga Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hamid jugalah yang disebut-sebut merancang simbol Garuda Pancasila, yang menjadi lambang RI sampai hari ini. Sayangnya, Hamid mencoreng sendiri reputasinya karena berkolaborasi dengan eks perwira KNIL (Kapten R.P.P. Westerling) dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Kini. wacana untuk merehabilitasi nama Sultan Hamid menguar ke publik. Adalah Yayasan Sultan Hamid II yang giat mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Usulan ini memantik polemik setelah A.M. Hendropriyono angkat bicara. Dia mengatakan Sultan Hamid II tak pantas menjadi pahlawan nasional karena pernah berkhianat kepada RI. Terbaru, sejarawan senior Anhar Gonggong mengecam pengajuan Hamid sebagai pahlawan nasional karena berada di pihak Belanda ketika kaum sebangsanya berjuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan. “Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu (ajudan istimewa Ratu Belanda). Patriotisnya dimana?” kata Anhar Gonggong . Apakah gelar pahlawan nasional memang tidak pantas disematkan kepada Sultan Hamid II? Berikut fakta sejarah mengenai Sultan Hamid II yang dirangkum Historia . Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina Hamid merintis kariernya sebagai perwira Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Selama karir militernya, Hamid pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Selama pendudukan Jepang, Hamid ditahan di Batavia. Sementara itu, keluarganya di Pontianak dibantai oleh tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor 1943--1944. Pada 1946, Sultan Hamid menerima jabatan kehormatan sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda, Wilhelmina dengan pangkat mayor jenderal. Ini adalah jabatan tertinggi yang pernah diemban oleh orang Indonesia dalam Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Namun pada saat yang sama, Indonesia harus menghadapi Belanda yang berniat menguasai kembali tanah jajahannya yang subur tersebut. Ketua BFO Bersama dengan Belanda yang hendak menegakkan kuasa di Indonesia, Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada 1947. DIKB terdiri dari negara-negara kerajaan se-Kalimantan Barat sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Pada 1949, Hamid menjadi ketua BFO menggantikan ketua pertama Mr. Tengku Bahriun dari Negara Sumatra Timur.   Hamid dan koleganya di BFO bersepakat dengan RI membicarakan konsep penyatuan bangsa serumpun yang terpecah-belah dalam Konferensi Inter Indonesia. Harian Merdeka, 3 Agustus 1949 mengutip pidato Sultan Hamid II dalam konferensi penutup yang berbunyi, “Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan.” Dengan demikian, konsensus terjalin antara RI pimpinan Sukarno dengan BFO pimpinan Sultan Hamid  untuk menuju KMB yang akan menghasilkan pengakuan kedaulatan. Sejarawan Richard Leirissa dalam penelitiannya menyebut BFO sebagai Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II mengatakan peran Sultan Hamid dalam BFO justru dinafikan. Menurutnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah terbentuknya Indonesia yang kita kenal sekarang.    Perancang Lambang Garuda Pada Januari 1950, Presiden RIS Sukarno menunjuk Hamid sebagai menteri negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Dalam sidang kabinet, 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara. Kemudian diadakanlah sayembara pembuatan lambang negara. Dua karya terbaik diraih atas nama Muhammad Yamin dan Sultan Hamid. Panitia menolak rancangan Yamin karena mengandung banyak unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Sementara itu, lambang Garuda Pancasila rancangan Hamid ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950.  Dalam perkembangannya, lambang burung garuda rancangan Hamid mendapat masukan sana-sini. Hamid melakukan beberapa perbaikan dari rancangan semula. Maka jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara RI seperti sekarang ini. Bermufakat dengan Westerling  Dua bulan setelah rancangannya ditetapkan sebagai lambang negara, jabatan Hamid sebagai menteri negara dicabut.  Pada 5 April 1950, Hamid ditangkap saat berada di Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai dalang dari penyerangan berdarah dan rencana makar yang dilakukan eks Kapten Westerling dalam pemberontakan APRA. Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo dan Kepala Staf Angkatan Perang PRIS (APRIS) Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Ironisnya, Sultan Hamid II dan Sri Sultan adalah kawan masa kecil sewaktu sama-sama bersekolah di ELS Yogyakarta. Menurut pengakuan Sri Sultan seperti terkisah dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, selama bersekolah Hamid tidak suka antem-anteman (berkelahi). Berbeda dengan dirinya yang seringkali distrap oleh guru karena berkelahi. Terhukum Dua Kali Karena keterlibatannya dalam aksi Westerling, Sultan Hamid dihadapkan ke pengadilan. Pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun kepada Hamid. Dasar pertimbangannya adalah adanya “niat” Hamid menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. “Dia pernah dihukum (penjara) 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang tidak mungkin dia diterima (pahlawan nasional) karena pernah dihukum 10 tahun disamping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan (istimewa) dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada 1946,” kata Anhar Gonggong. Ketika bebas pada 1958, Hamid tidak lagi berpolitik. Namun, setelah empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Dia dituding melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi ilegal Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC) dengan wakilnya bernama Pitoy. Anggotanya kebanyakan dari Indonesia Timur seperti Sahetapy, Johannes, dan Ondang sebagai kepala Brigade Penghancuran (Vernielings Brigade). Meski demikian, tuduhan ini tidak dapat dibuktikan karena Hamid ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Selepas bebas dari RTM Madiun, Hamid beraktifitas di dunia bisnis. Dia menggeluti bisnisnya itu sebagai Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport, sejak tahun 1967 hingga tahun 1978. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat di Jakarta, tepat pukul 18.15 ketika dirinya sedang melakukan salat Magrib.

Sebuah panitia khusus didirikan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

Selama Maret 1703, kerusuhan kerap terjadi di Cianjur. Itu disebabkan oleh serangan laskar Haji Prawatasari yang selalu datang tiba-tiba dan langsung menghilang begitu saja. Bahkan bukan hanya di Cianjur, Bogor dan pinggiran Batavia pun mulai menjadi sasaran. Menurut Gunawan Yusuf dalam Sejarah Cianjur Bagian ke-5 , tentu saja  kenyataan itu membuat VOC dan para penguasa lokal setempat menjadi tak nyaman. VOC  bereaksi. Ekspedisi militer pun dibentuk. Pertengahan Maret,  sekira 2.000 serdadu kompeni pimpinan Pieter Scorpoi bergerak dari Batavia ke Jampang Manggung. Namun sesampai di sana, mereka tak mendapat perlawanan berarti. “Penumpasan itu (pada akhirnya) membawa berita bahwa Prawatasari telah terbunuh,” ungkap Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa . Tidak mendapatkan kepala Haji Prawatasari, Scorpoi tidak mau mengambil resiko. Dia lantas mengangkut 1.354 penduduk Jampang Manggung. Mereka rencananya akan dikirim ke Batavia dan mungkin akan dijadikan budak belian. Sepanjang perjalanan, penduduk Jampang Manggung diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga sebagian besar meninggal dan melarikan diri.   “Di tengah perjalanan  hanya ada tersisa 582 orang,”ungkap Yusuf. Dalam Priangan: de Preanger –Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 , F. de Haan menyebut sisa dari tawanan itu kemudian ditempatkan pada wilayah sekitar Pantai Utara. Namun versi Yusuf, sisa orang-orang Jampang Manggung itu dipaksa untuk pindah ke Bayabang, suatu wilayah yang ada di Mande dan terletak di tepi Sungai Citarum. Kabar kematian Prawatasari terbukti kemudian hanya isapan jempol semata. Secara mengejutkan, pada 1704, dia kembali muncul bersama sekira 3.000 gerilyawan yang menjadi pengikutnya. Dengan kekuatan hampir satu resimen tersebut, Haji Prawatasari mengepung Sumedang dan nyaris mengahancurkan kota itu. “Dalam gerakan majunya ke Priangan, pengikutnya semakin bertambah…”ungkap Jan Breman. Hingga Agustus 1705, tercatat tiga kali pasukan Haji Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan kompeni. * Kejayaan Haji Prawatasari dan pasukannya, tidak lepas dari kepiawaiannya memainkan trik-trik intelijen. Gunawan Yusuf menyebut, ia memiliki seorang informan di dalam tubuh tentara VOC bernama Ki Mas Tanuwidjaya. Siapakah dia? Dalam  De Geschiedenis van Buitenzorg , CHF Riesz menyebut Ki Mas Tanu sebagai orang Sunda dari Sumedang yang berhasil membentuk "pasukan pekerja" dan mendapat perintah dari VOC untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan Kampung Baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor sekarang. “Tanuwidjaya adalah penguasa Bogor versi VOC. Ia disebut "Luitenant der Javanen" (Letnan orang-orang Jawa dan merupakan letnan senior diantara teman-temannya,”tulis Gunawan Yusuf. Pada mulanya Ki Mas Tanu sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia pernah memimpin Ekspedisi Ciliwung. Ekspedisi itulah yang kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut sebagai pemukiman penduduk sekarang. Kawasan-kawasan itu antara lain Depok, Pondok Cina dan Kedung Halang. Almarhum M.A. Salmun pernah menulis dalam  Majalah Intisari  edisi No.2 September 1963, bahwa yang dimaksud “Menak Ki Mas Tanu” dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung (sebuah lagu populer yang sering dihariringkeun oleh ibu-ibu Sunda saat meninabobokan anaknya) tak lain adalah Letnan VOC Ki Mas Tanuwidjaya . Secara akademis, memang belum ada penelitian resmi soal itu. Namun jika disimak hampir tiap bait lirik lagu tersebut, kita pantas ‘mencurigai’ pendapat itu mungkin saja benar adanya. Ayang-ayang gung Gung goong na rame Menak Ki Mas Tanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba haru biru Rucah jeung kumpeni Niat jadi pangkat Kantun kagorengan Nganteur Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong. Menurut Salmun, ‘penyair baheula’ menyindir Tanuwijaya dengan " lempa lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong ". Artinya, Letnan VOC itu telah mengejar harapan kosong dan bermesraan dengan orang tidak bergigi. Yang dimaksud "orang tidak bergigi" adalah Prawatasari yang pada akhirnya kalah dalam perjuangan. Lantas mengapa “Si Anak Emas Kompeni” yang tadinya “niat jadi pangkat (ingin meraih jabatan) itu berbalik ‘mengkhianati’ majikannya dengan menjadi informan bagi Prawatasari? Gunawan Yusuf menyebut itu terjadi tidak lepas dari kecemberuan sekaligus ketidakpuasan lelaki Sunda itu kepada pihak VOC. Kendati seorang Letnan, secara  de facto  Ki Mas Tanu harus ‘tunduk’ kepada seorang Sersan Scipio yang seorang Belanda tulen. Namun soal pengkhianatan letnan Sunda itu, sempat disangkal oleh “kuncen Bandung” Haryoto Kunto. Haryoto menulis bahwa Ki Mas Tanu alih-alih pernah bersimpati kepada Prawatasari, ia justru dilukiskan sebagai anak muda yang ambisius dan setia kepada kompeni. Begitu setia-nya hingga dijuluki “Si Raja Tega”, karena kekejamannya kepada rakyat Priangan. “Kekejaman dan kelaliman Ki Mas Tanu diperlihatkannya ketika ia memimpin kerja rodi, susuk bendung babad jalan, membangun dan melakukan pengerasan jalan antara Bogor sampai Batavia,”tulis Kunto dalam  Gung Goongna Rame  ( Pikiran Rakyat , 19 Februari 1998). Pendapat Kunto itu sempat mendapat sangkalan pula dari sastrawan Sunda Aan Merdeka Permana. Dalam sebuah artikel berjudul  Benarkah Ki Mas Tanu Pengkhianat?  ( Pikiran Rakyat , 23 Februari 1998), Aan malah menggambarkan tokoh tersebut sebagai pahlawan, pionir penemuan kembali peninggalan warisan Sunda yakni Pajajaran. “Berdasarkan riset yang saya lakukan, Ki Mas Tanu berasal dari keluarga bangsawan Sumedanglarang yang notabene masih berkerabat dengan Kerajaan Pajajaran. Bahkan kita tahu Sumedanglarang dalam perkembangannya menjadi pengganti kerajaan Pajajaran,”tulis Aan. Siapa yang benar, tentunya harus dibuat riset yang lebih mendalam lagi mengenai soal tersebut. Namun yang jelas, sekitar 1705, persekutuan Haji Prawatasari dan Ki Mas Tanu terbongkar oleh telik sandi VOC. Akibatnya Wedana Bogor itu ditangkap VOC bersama sejumlah pengikutnya. “Dengan tuduhan perlawanan, para tersangka disuruh ke Batavia dan disekap untuk selanjutnya sesudah diadili Dewan Kehakiman (mereka) didera, dihajar (sampai) remuk redam, diselar dan (mendapat hukuman) dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) selama 50 .

SEJAK 5 Mei 2020, perbatasan India-China di area Line of Actual Control (LAC), garis demarkasi yang bersinggungan antara wilayah Ladakh (India) dan Tibet (China) sepanjang 3.500 kilometer, memanas. Militer kedua negara nyaris bentrok senjata. New Delhi maupun Beijing saling klaim wilayah tersebut dan saling gertak terkait. Tetapi belakangan tensi mulai mereda setelah dua jenderal masing-masing pihak bersua di Moldo, basis militer China di Sektor Chusul, Senin (22/6/2020). Militer India diwakili Komandan Korps ke-14 Angkatan Darat (AD) India Letjen Harinder Singh, dan diterima Komandan Distrik Militer Tibet Mayjen Liu Lin. Lewat pembicaraan maraton 11 jam, kedua pihak mencapai konsensus untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. “Pembicaraan dilakukan dengan atmosfer yang positif dan konstruktif. Penarikan mundur pasukan di semua area yang berfriksi di timur Ladakh sudah disetujui dan akan segera dilakukan kedua pihak bersamaan,” sebut petugas militer India yang tak disebutkan namanya, dilansir Times of India , Selasa (23/6/2020). Tetapi bukan mustahil keduanya tak dapat menahan diri selamanya. Pasalnya, di level pengambil kebijakan, belum ada kesepakatan untuk mengikat perdamaian di perbatasan yang disengketakan. Hal ini terkait klaim China terhadap Lembah Galwan di salah satu area LAC. Terlebih, terdapat ketidakkompakan di pemerintahan India soal pertemuan trilateral yang dimediasi Rusia. Menteri Luar Negeri (Menlu) India Subrahmanyam Jaishankar bersedia bertemu Menlu China Wang Yi dengan mediator Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskwa. Tetapi Menteri Pertahanan (Menhan) India Rajnath Singh menolak duduk bersama dengan Menhan China Wei Fenghe. Krisis perbatasan India-China dipicu oleh pembangunan sebuah pos militer di Lembah Galwan oleh militer China pada 5 Mei di pesisir Danau Pangong dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan itu sebagai reaksi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Darbuk-Shyok-Daulat Bel Oldi yang dibangun India. Pembangunan jalan di perbatasan yang dipermasalahkan China. (Twitter @IAmErAijaz ) Ketegangan terjadi ketika patroli militer India melabrak pos militer China itu. Konflik pun berkobar walau tak sekali pun meletupkan senjata. Kedua pasukan terlibat tawuran dengan tangan kosong, tongkat besi, hingga lempar-lemparan batu. Belasan prajurit di masing-masing pihak dilaporkan terluka. Tiga hari berselang, tawuran serupa terjadi di Nathu La Pass. Di pekan terakhir Mei, ribuan tentara China diklaim masuk dan melanggar perbatasan. Pada 15 Juni, terjadi tawuran kolosal di tepi Sungai Galwan. Sekitar 600 prajurit di masing-masing kubu tak hanya melempar batu, tapi juga menggunakan tongkat kawat berduri. Imbasnya 20 prajurit India tewas dan tiga luka-luka, sementara di pihak China satu tewas dan 43 lainnya terluka. Namun, tak satu pun peluru ditembakkan dalam tawuran itu. Bila ada satu letupan senjata, mungkin bakal mengobarkan perang berskala besar seperti yang dialami keduanya lebih dari setengah abad lampau. Konfrontasi Peking Kontra Delhi Pada Perang Sino-India 52 tahun lampau, insiden-insiden serupa pun terjadi. Situasi kian panas lantaran muncul Pemberontakan Tibet 1959 di mana India memberi suaka untuk Dalai Lama. Belum lagi, Perdana Menteri (PM) Jawaharlal Nehru bermain “dua kaki”. Di satu sisi ia masih didukung Amerika Serikat dan Inggris, di sisi lain ia mulai saling rangkul dengan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev. Saat itu hubungan Soviet dan China sebagai dua kutub komunis sudah tak harmonis. Saling klaim wilayah antara keduanya berpangkal dari perbedaan titik pijak. India sejak masih jadi koloni Inggris terus berpegang pada Garis McMahon sebagai perbatasan wilayahnya. Garis McMahon –dinamakan dari Sekretaris British India Henry McMahon berdasarkan Konvensi Simla 1914– adalah garis demarkasi sepanjang 890 kilometer yang memisahkan wilayah timur laut India dengan Tibet. Sementara, China tak mengakui Garis McMahon. Pada 1959, PM Zhou Enlai mengklaim bahwa perbatasan mereka adalah garis LAC. Garis demarkasi sepanjang 4.056 kilometer itu mencaplok wilayah Aksai Chin yang termasuk bagian dari Kashmir dalam Garis McMahon. Setelah perundingan setingkat menteri pada 1960 deadlock , pada Mei 1961 militer China membangun pos di Sungai Chip Chap setelah menguasai Dehra Compass. India bereaksi, membangun lebih banyak pos di belakang garis perimeter pos milik China. Alhasil tentara India memotong jalur suplai pos China hingga militer China di Sungai Chip Chap terpaksa mundur. “Nehru menginginkan agresi dan kami takkan membiarkannya. Biasanya kami mencoba menahan diri tapi sepertinya kami tak bisa lagi mencegahnya. Jika dia ingin maju (melewati LAC), kami akan melakukan tindakan bersenjata. Anda menghunuskan senjata, kami juga menghunuskan senjata. Kita akan berhadapan dan beradu keberanian,” ujar pemimpin tertinggi China Mao Zedong soal insiden itu, dikutip John W. Garver dalam “China’s Decision for War with India in 1962” yang termuat di buku New Directions in the Study of China’s Foreign Policy. Masing-masing wilayah yang diklaim India dan China antara McMahon Line dan Line of Actual Control. ( cia.gov ). Konflik keduanya menjadi konfrontasi bersenjata dalam kurun Juni-September 1962 di sejumlah wilayah perbatasan. Walau pada 3 Oktober PM Zhou mengunjungi PM Nehru di Delhi untuk meredam ketegangan, konfrontasi di perbatasan tak jua berhenti. Yang terbesar adalah baku tembak di Yumtso La, perbatasan dekat Tibet, 10 Oktober, di mana sekitar 50 personil patroli India pimpinan Brigadier John Dalvi disergap 1000 personil Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China. Meski pasukan Dalvi memberi perlawanan heroik, mereka kalah jumlah. Setengah dari pasukannya tewas. Di pihak TPR, 33 prajurit tewas. Meski PLA memberi penghormatan secara militer saat menguburkan 25 prajurit India, tetap saja konfrontasi itu dianggap sebagai tindakan yang memicu perang berskala besar. Perang Tak Berimbang Meski Nehru menetapkan “Forward Policy” atau kebijakan maju ke perbatasan, ia tak mengerahkan segenap kekuatan militernya. Nehru kadung yakin China takkan mau berperang. Toh kalaupun terpaksa perang, Nehru yakin bakal disokong penuh Amerika dan Inggris. Padahal, persiapan China bukan “kaleng-kaleng”.  James Barnard Calvin dalam The China-India Border War mencatat, China menyiapkan setidaknya pasukan darat hingga 80 ribu personil. Sementara, India hanya punya dua divisi berisi 12 ribu personil di wilayah perbatasan. Pada pagi 20 Oktober 1962, Perang Sino-India pun dimulai. TPR menyerang dari dua front: di timur melalui Sungai Nam Chu dan di barat lewat Aksai Chin. Hanya dalam beberapa jam, perbatasan di Sungai Nam Chu yang dijaga satu batalyon tentara India dihancurkan tiga resimen TPR. Sementara, di front barat garnisun India di Lembah Galwan dan Danau Pangong dengan mudah ditaklukkan PLA yang mengerahkan “gelombang manusia” yang tak terbendung. Dalam dua hari, garis pertempuran TPR makin maju dan pasukan India terus-menerus terpukul mundur. Nehru lantas meminta bantuan Presiden Amerika John F. Kennedy untuk mengirim 12 skadron pesawat tempur. Namun, permintaan itu ditolak. Kennedy hanya bersedia mengerahkan Kapal Induk USS Kitty Hawk ke Teluk Benggala dan baru akan bertindak jika China keluar dari zona yang dipersengketakan untuk menginvasi India. Hingga akhir perang, sekitar empat ribu serdadu India ditawan China dan dipulangkan pasca-Perang Sino-India usai. ( Wikipedia ). Proposal Nehru untuk membeli pesawat dari Inggris dan Amerika pun ditolak. Dengan kesal Nehru pun berpaling pada Soviet yang berkenan menjual 12 jet tempur MiG-21. Namun jet-jet tempur anyar Soviet itu datang terlambat. Peking yang tujuan ofensifnya telah tercapai setelah menguasai Aksai Chin, mendeklarasikan gencatan senjata unilateral pada 19 November 1962. Delhi pun tak punya pilihan lain selain menyepakati gencatan senjata itu. Perang selama sebulan itu mengakibatkan sekira 1.300 personil India tewas, 1.600 hilang, seribu lainnya terluka, dan empat ribu ditawan. Sementara di pihak TPR, dua ribu personilnya tewas dan seribu luka-luka. “Mulai 21 November 1962, pasukan terdepan China akan menghentikan tembak-menembak di sepanjang perbatasan Sino-India. Mulai 1 Desember 1962, pasukan terdepan China akan mundur ke posisi 20 kilometer di belakang LAC,” demikian bunyi potongan deklarasi gencatan senjata PM Zhou. Delhi kemudian terpaksa mengakui LAC, di mana Aksai Chin merupakan bagian dari China secara de facto . Kendati begitu, sengketa perbatasan itu masih acap menimbulkan insiden hingga hari ini.

Setelah memberitahu Inggit Garnasih istrinya, Sukarno berkeliling kota Padang untuk mencari Woworuntu. Kepada rekannya itu Sukarno hendak mencari bantuan tempat tinggal. Meski tak mudah, Sukarno akhirnya menemukan tempat tinggal Woworuntu dan segera mengetuk pintu rumahnya. Tuan rumah kaget begitu mendapati tamunya adalah Ir. Sukarno, kawan yang saat itu menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan paling populer. “Dia memelukku. ‘Sukarno, saudaraku’,” kata Woworuntu berteriak sambil berlinang air mata saat menyambut tamunya, dikutip dalam otobiografi yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Pertemuan dua kawan yang lama tak jumpa itu begitu hangat. Tanpa disangka Sukarno, Woworuntu menawarkan apa yang diinginkan Sukarno. “Bawalah keluarga Bung Karno ke sini...bawalah ke sini dan anggaplah ini rumah Bung Karno sendiri,” kata Woworuntu yang berharap akan mendapat teman di rumahnya karena anak-istrinya telah dia ungsikan akibat suasana kota tak kondusif menyusul kedatangan tentara Jepang. Keluarga Sukarno pun tinggal di rumah Woworuntu dan menempati kamar Woworuntu. Tuan rumah sendiri pindah ke kamar lain. Pertemuan membahagiakan Sukarno dengan Woworuntu itu menjadi bayaran atas kepedihan Sukarno sekeluarga selama empat hari menjalani perjalanan sulit dari Bengkulu menuju Padang. Pemindahan tempat pembuangan Sukarno dari Bengkulu dilakukan pemerintah Hindia Belanda karena tak ingin tokoh perjuangan paling populer itu bekerjasama dengan Jepang yang sudah mulai masuk ke Sumatera. Dalam perjalanan itu Sukarno beserta Inggit, Sukarti anak angkatnya, dan Riwu pembantu setianya mesti melakukan perjalanan jauh menembus belantara Bukit Barisan dengan hanya membawa sedikit perbekalan. Mereka dibawa menuju Padang menjelang tengah malam 22 Februari 1942. Hanya empat polisi yang mengiringi perjalanan mereka. Mereka menyisir pantai barat Sumatra lewat Mukomuko. Ada 13 sungai yang mereka seberangi menggunakan rakit atau perahu milik penduduk sebelum mencapai Mukomuko. Begitu sampai di Mukomuko sore keesokan harinya, mereka amat kelelahan. “Di Desa Mukomuko mereka ditimbangterimakan kepada polisi dari Karesidenan Sumatera Barat,” kata Hasjim Ning, keponakan Bung Hatta yang menjadi sahabat Sukarno, dalam otobiografinya Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Setelah beristirahat di sebuah rumah, perjalanan dilanjutkan pukul tiga dini hari. Perjalanan kali ini lebih berat bukan hanya karena polisi yang mengawal mereka dari Bengkulu telah diganti oleh polisi-polisi kaku dari Mukomuko, namun mobil pengangkut Sukarno sekeluarga telah dibawa kembali oleh polisi Bengkulu. “Maka rombongan Bung Karno berangkat ke arah Padang dengan menggunakan pedati yang ditarik sapi dari Muko-muko lewat Lunang dan Silaut, terus ke Painan,” sambung Hasjim yang mendengar kisahnya dari Ibu Inggit. Gerobak-sapi itu hanya diperuntukkan mengangkut beras dan logistik selama perjalanan. Hanya Sukarti yang diizinkan naik gerobak itu jika kelelahan. Praktis, semua mesti berjalan kaki menembus belantara untuk mencapai Padang yang berjarak sekira 300 kilometer. Meski kaget dan awalnya enggan meneruskan perjalanan, Inggit akhirnya terpaksa ikut. Akibat menyusuri hutan lebat dengan vegetasi rapat, kakinya sampai bengkak. Karena itulah ia terkadang menumpang gerobak logistik. Perjalanan berat itu akhirnya berakhir sementara menjelang magrib ketika mereka mencapai sebuah gubuk panggung kosong di tengah persawahan. Di sanalah mereka istirahat untuk menunggu pagi. “Kalaupun disuruh berjalan terus, tak seorang pun di antara kami yang masih sanggup berjalan. kami terlalu lelah. Dan kaki bengkak-bengkak oleh gigitan serangga. Sukarti tidak memakai topi, badannya terbakar oleh terik matahari,” kata Sukarno. Meski gubuk kosong itu kondisinya tak bagus, ia seakan surga bagi para anggota rombongan. Sebuah tikar yang ada langsung ditiduri Sukarno. Mereka akhirnya bisa istirahat meski kondisi sekitar yang menyeramkan. “Seekor ular menjalar melalui kaki. Cicak berkeliaran di atas atap. Bunyi binatang buas di malam hari di sekeliling tempat kami membikin badan jadi dingin. Tetangga kami adalah harimau, beruang, kucing hutan, rusa, babi hutan, dan monyet tak terhitung banyaknya,” kenang Sukarno. Teriakan monyet yang tak henti-henti membuat Sukarti ketakutan ketika bangun tengah malam. Baru setelah ditenangkan oleh sang ayah bahwa mereka dijaga 24 jam full oleh polisi-polisi bersenjata, Sukarti bisa tenang dan kembali tidur. Setelah bangun dan sholat serta sarapan, sereka kembali melanjutkan perjalanan di saat hari masih gelap. Itu dilakukan agar mereka bisa mencapai jarak sejauh mungkin ketika magrib tiba dan istirahat. Menjelang tengah hari bukan main senangnya mereka ketika mendapati sebuah sungai berair jernih. Tanpa melepas pakain, mereka langsung menceburkan diri ke sungai itu. Mereka lalu istirahat di sebuah gubuk yang mereka temukan tak jauh dari sungai. Banyaknya jejak harimau yang mereka lihat selama perjalanan tak begitu menakutkan karena langit terang. Namun tidak demikian ketika seekor siamang besar mendekati mereka. “Akan tetapi kami tidak diapa-apakan, hanya jantung kami yang memukul-mukul dada dengan keras,” sambung Sukarno. Dengan bekal ikan tangkapan dari sungai tadi, mereka lalu menjadikannya lauk. Nasi dan sayur mereka masak dari beras dan sayuran yang dibawa. Mereka pun makan siang. Perjalanan lalu mereka lanjutkan. Namun, di hari ketiga itu mereka semua telah kelelahan. Inggit bahkan sampai makan sambil berdiri akibat lelahnya dan khawatir jika duduk dia tak bisa kembali berdiri. Seorang polisi yang mengawal bahkan putus asa. “Di samping matahari yang membakar, haus, kehabisan tenaga dan gangguan binatang, para pengiring kami harus pula mengawal kami. Sekalipun kami adalah orang tawanan dan orang yang menawan, kami semua sama merasakan pahit-getirnya perjalanan,” kata Sukarno. Maka sambil berjalan, Sukarno mencoba mengajak ngobrol polisi pengawal untuk menaikkan kembali semangatnya dan memecah kebisuan perjalanan. “Saya berterimakasih kepada saudara-saudara, karena sudah memperlihatkan daerah pedalaman ini kepada saya,” kata Sukarno. Perkataan Sukarno langsung disambut seorang polisi dengan pertanyaan. Obrolan pun terjadi. Cerita-cerita yang dikeluarkan Sukarno menjadi hiburan bagi para polisi pengawal. Perjalanan kembali bergairah hingga ketika mereka beristirahat di satu tempat untuk menikmati air kelapa yang diambil oleh Riwu dari pohon yang ada. Perjalanan mereka tak seberat sebelumnya. Di hari keempat, mereka sudah keluar dari hutan dan masuk ke wilayah Mingangkabau. Dengan menumpang bus, mereka lalu mencapai Padang malam itu juga dan diinapkan di sebuah hotel sebelum akhirnya Sukarno sekeluarga menumpang di rumah Woworuntu.

Selama dekade pertama abad ke-19, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus mendapat gangguan dari Belanda. Mereka selalu berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan keraton, tetapi selalu ditentang oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dia secara tegas menolak upaya Gubernur Jenderal H.W. Daendels menempatkan seorang regent di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tindakan lain HB II yang bertentangan dengan keinginan Belanda adalah pergantian wakil istana dari Patih Danuredja II yang dianggap pro-Belanda kepada Notodiningrat, keponakan HB II. Menurut Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , pergantian itu dikhawatirkan akan mengancam posisi Belanda di Yogyakarta. Sikap HB II itu membuat Daendels marah. Dia lalu mengeluarkan perintah penyerbuan ke wilayah Yogyakarta. Begitu keraton dikuasai, sang gubernur jenderal menurunkan HB II dari takhtanya. Diceritakan Joko Darmawan dalam Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-Raja Mataram di Tanah Jawa , demi mengisi kekosongan tersebut dipilihlah putra HB II, Raden Mas Surjo, pada Desember 1810 sebagai regent yang memimpin rakyat Yogyakarta. Dia mendapat gelar Sultan Raja. Daendels menilai Raden Mas Surjo dapat berkompromi dengan pihaknya. Dia juga sepakat untuk tidak mengusik aktivitas pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Namun belum genap setahun memangku jabatan, Sultan Raja harus rela menyerahkan kembali takhta keraton kepada ayahnya, Sultan HB II. Kembalinya jabatan sultan ke HB II itu merupakan buntut dari perjanjian antara Prancis dengan Inggris. Keduanya menyepakati penyerahan seluruh wilayah Nusantara dari Belanda ke tangan Inggris. Situasi perang di Eropa menjadi penyebab terbesar perpindahan kekuasaan tersebut. Gubernur Jenderal Inggris di India Sir Gilbert Eliot Murray lalu menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Raffles segera mengamankan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dan menancapkan pengaruh Inggris di dalamnya. Hal itu terlihat juga di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setiba di Jawa Raffles langsung menurunkan HB III yang dianggap berpihak kepada Belanda. “Kendatipun demikian HB II diharuskan untuk menaati aturan-aturan yang dibuat pemerintah Inggris,” tulis Darmawan. Menggalang Bantuan Raden Mas Surjo yang kehilangan jabatannya kembali menjadi putra mahkota. Tetapi diam-diam dirinya mulai menggalang kekuatan untuk kembali bertakhta. Rupanya di dalam keraton sendiri banyak pejabat yang lebih senang berada di bawah perintah Mas Surjo ketimbang HB II. Dukungan juga tidak hanya datang dari elit keraton, tetapi para pemangku birokrasi di seluruh Yogyakarta. Salah satunya seorang Kapiten Tionghoa bernama Tan Jin Sing. Sebagai seorang kapiten, Tan Jin Sing memiliki koneksi yang cukup baik dengan pihak kolonial maupun bangsawan Jawa. Dia mengetahui intrik yang terjadi di dalam istana dan memutuskan mendukung Raden Mas Surjo mendapatkan kembali takhtanya. Dia pun memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah Inggris untuk membantu sang putra mahkota. “Pangeran Surjo yang sedang dalam keadaan terjepit, karena ayahnya telah melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang setia kepadanya, sudah tentu menyambut dengan gembira tawaran Babah Djim Sing ini,” tulis Setiono. Kapiten Jin Sing melakukan usaha pendekatan terhadap Residen Yogyakarta John Crawfurd. Dia mencoba mendapat dukungan dari Raffles melalui sang residen. Menurut sejarawan Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825 , Jin Sing sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Crawfurd terkait dukungan terhadap Raden Mas Surjo tersebut. “Sebagai seorang teman, penerjemah, serta pembantu Putra Mahkota, ia juga bertindak sebagai salah seorang utusan rahasia Putra Mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris,” tulis Carey. Hasilnya, disepakati sebuah perjanjian rahasia pada 12 Juni 1812, yang memberikan jaminan dari Inggris untuk Raden Surjo mengambil alih takhta kesultanan Yogyakarta. Maka pada 17 Juni 1812 tentara Inggris pimpinan Kolonel Gillespie dan Kapten Travers masuk ke Yogyakarta. Mereka melakukan pengepungan di kediaman Sultan HB II. Selama penyerbuan berlangsung, Tan Jin Sing memainkan peranan penting dengan memberikan informasi kepada pasukan Inggris. Dia juga menjamin perbekalan makanan serta keperluan perang untuk para penyerbu tersebut. Bahkan atas kuasanya, para bawahan dan orang-orang yang setia kepada Pangeran Surjo diberi perlindungan di daerah pemukiman Tionghoa. Pada 20 Juni 1812 keraton berhasil diduduki dan HB II bersedia menyerahkan takhtanya. Raden Mas Surjo kemudian didaulat menjadi pemimpin baru Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Oleh Inggris, HB II dibuang ke Penang dan akhirnya oleh Belanda dipindahkan ke Ambon, Maluku. “Sebagai imbalan atas pelayanannya, Sultan Ketiga yang baru diangkat itu –kemungkinan berada di bawah tekanan Inggris– mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dan mendapat apanase sebanyak 1000 cacah (kepala keluarga),” tulis Carey. Keserakahan Inggris Harga yang harus dibayar HB III untuk memperoleh singgasana Yogyakarta rupanya tidaklah murah. Melalui perjanjian pada 1 Agustus 1812 Inggris menuntut banyak hal kepada HB III atas wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Di bidang ekonomi, HB III harus melepaskan hak atas penarikan pajak tol dari pelabuhan-pelabuhan, baik laut maupun sungai, serta pusat-pusat perdagangan. Sebagai gantinya, sultan akan memperoleh bayaran dari pemerintah Inggris setiap tahunnya. Di bidang lain, Inggris menuntut agar HB II melepas hak atas tanah-tanah di Kedu, Pacitan, Jipang, dan Grobogan. Inggris berencana mengelola pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian di bidang militer, para pejabat istana tidak diperkenankan memiliki tentara pribadi kecuali dengan izin pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa HB III hanya berkuasa atas orang-orang Jawa saja, sementara orang-orang asing yang tinggal di Yogyakarta berada di bawah penguasaan Inggris. Sebagai bagian dari usaha penguasaan seluruh wilayah pulau Jawa, Inggris meminta agar sultan mengakui kedudukan tersebut. Selanjutnya, Kesultanan Yogyakarta dilarang melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan dan negara lain, baik di pulau Jawa ataupun di luar Jawa. “Demikianlah antara lain isi perjanjian yang pada hakekatnya telah mengebiri kedaulatan Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah negara,” tulis Setiono. Namun ternyata Sultan HB III hanya memerintah selama dua tahun saja. Dia secara tiba-tiba meninggal dunia pada 3 November 1814 dalam usia 43 tahun. Putranya, Pangeran Ibnu Jarot yang masih berusia 10 tahun ditunjuk menggantikan posisi ayahnya. Dia mendapat gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Oleh Raffles, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali raja muda ini.

Suatu hari yang tidak biasa terjadi di redaksi Harian Rakjat – suratkabar partisan milik PKI. Njoto, wakil ketua CC PKI (orang ketiga dalam partai) datang. Hari itu, Njotolah yang memimpin rapat redaksi. Sementara itu, wartawan muda bernama Nurlan duduk menyaksikan dari belakang. “Tiba-tiba, dia (Njoto) mengatakan yang akan menggantikan Anwar Dharma adalah Nurlan. Semua orang melihat ke belakang, kepada saya,” tutur Martin Aleida dalam dialog sejarah Historia “Kisah Wartawan Zaman Bung Karno”, 23 Juni 2020. Nurlan adalah nama kecil Martin Aleida. Ketika ditunjuk Njoto, usianya kala itu belum genap 22 tahun. Posisi baru yang akan dilakoninya cukup mentereng pada zamannya: menjadi wartawan Harian Ra’jat yang khusus bertugas di Istana Negara untuk meliput kegiatan Presiden Sukarno. “Saya tidak tahu mengapa saya dipilih,” kata Martin, “mungkin karena Sukarno suka dengan yang muda.“ Anak Njoto Awal 1965, Martin mulai bertugas meliput ke Istana. Jas dan dasi merupakan keharusan bagi wartawan Istana. Martin masih ingat jas coklatnya ditempah di penjahit Lioeng di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Wartawan muda kelahiran Tanjung Balai itu sempat grogi ketika menghadap Komandan Seksi 1 Tjakrabirawa Mayor Eli Ebram untuk mendapatkan kartu tanda pengenal. Dengan itulah, wartawan punya akses meliput ke Istana. Suatu pengalaman berkesan bagi Martin saat dirinya menjadi satu dari sedikit wartawan yang diundang Bung Karno dalam jamuan minum teh di Istana Merdeka. Pada pagi itu, Bung Karno hanya mengenakan kaos oblong dan sandal pantofel coklat namun tanpa peci. Sangat sederhana penampilan dari orang nomor Republik Indonesia itu.    Pada saat itu, Martin dapat menyaksikan Sukarno dari jarak dekat. Cukup dekat untuk mengamati kuku jempol Sukarno yang panjangnya setengah milimeter. Tepat di sebelah Martin, ada seorang perwira muda perempuan dari Angkatan Laut yang mengajaknya berbincang. Saat berbincang, melintaslah Bung Karno. Dengan ramah Bung Karno menyapa. Dialog sejarah Historia  "Kisah Wartawan Istana Zaman Bung Karno" antara Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana dan mantan wartawan Harian Rakjat Martin Aleida. “Hey, sudah kenal lama ya?” tanya Bung Karno sambil tersenyum. “Tidak Pak, dia nih yang terus menerus mengajak saya ngobrol,” jawab Martin. “Korannya apa?” kata Bung Karno. “ Harian Rakjat ,” jawab Martin agak gentar. Sukarno pun sumringah seraya berkata, “Wah… anaknya Pak Njoto yaa!” Orang-orang pun tertawa. Seakan-akan, Bung Karno memperkenalkan Martin dengan wartawan yang lain. Saat itu, tampak ajudan-ajudan utama Sukarno seperti Letkol (Pol) Sumirat, Letkol (Pol) Mangil Martowidjojo, dan Letkol (AL) Bambang Widjanarko. Meski bersua dengan wartawan, Bung Karno tidak sungkan membicarakan banyak hal. Mulai dari kegemarannya makan masakan Tionghoa di kawasan Glodok, hingga soal Musso, gembong PKI Madiun. Sebagaimana dituturkan Martin, Bung Karno menceritakan bahwa di lengan Musso ada cacat kena tikam pisau karena suka berkelahi. Sukarno tentu kenal baik dengan Musso sebab keduanya pernah tinggal di pondokan Haji Tjokroamnito di Surabaya. “Pembicaraan itu begitu encer dan menyenangkan,” kenang Martin. Sukarno yang Manusiawi Jauh dari kesan angkuh, di mata Martin, Bung Karno adalah pribadi yang sangat hangat kalau didekati. Memori Martin terngiang pada peristiwa peringatan dasawarsa Konferensi Asia Afrika pada April 1965. Saat itu di halaman Istana, Bung Karno sedang mengantar pemimpin Kamboja, Pangeran Norodom Sihannouk menuju mobilnya. Ketika Bung Karno naik kembali ke Istana, Martin telah menunggu di tangga atas sambil mengajukan tanya, apakah Pangeran Sihounuk akan datang kembali. Tanpa disangka-sangka, Bung Karno menanggapinya dengan antusias, “Oh iya, iya. Datang lagi ya,” katanya “Itu suatu keberanian yang hebat karena wartawan yang lain tidak ada yang melakukan itu,” ujar Martin. Bung Karno yang gagah ketika berpidato itupun bisa juga lelah. Martin menangkap momen itu ketika dalam suatu acara peresmian, Bung Karno menyampaikan pidato. Ketika selesai pidato, Bung Karno masih melihat orang-orang disekelilingnya masih berdiri. Barangkali karena sedang capek atau ada masalah, Bung Karno menghardik. “Kenapa masih berdiri semua? Seperti botol. Bubar!” seru Bung Karno. Martin juga punya pengalaman dalam suatu acara, Bung Karno tiba-tiba nyeletuk , apakah para wartawan sudah makan atau belum? Sukarno pun dengan senang hati mengajak wartawan makan bersama ala prasmanan. Barangkali menurut Martin, hanya di masa Sukarno-lah, wartawan bisa makan bersama presiden nyaris tak berjarak.  Sukarno pun merupakan sosok terbuka tanpa kehilangan sisi-sisi manusiawinya. Ada suatu kebiasaan di Istana saban kali Bung Karno menyampaikan wejangannya yakni selalu menjadikan pertunjukan kesenian sebagai acara penutup. Dan di sanalah Bung Karno kerap larut dalam tarian lenso. Sekali wakti ada kejutan. Njoto yang menjadi menteri negara berdiri dari kursi dan bergabung dengan tim musik. Alat music selo yang dimainkan Njoto mengiringi penyanyi Titiek Puspa atau Lilis Suryani melagukan tembang kesukaan Sukarno. Bung Karno, dalam amatan Martin sangat senang dengan suasana seperti itu, ketika ada seorang menterinya yang punya kepekaan terhadap musik. Menurut Martin, di kalangan wartawan Istana termasuk fotografer tertanam komitmen untuk menjaga citra diri Bung Karno. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis agar tidak menampilkan secara fisik penampilan Sukarno. Hal itu semata-mata bukan karena tekanan dari Istana melainkan rasa hormat terhadap sang presiden. “Bung Karno itu mengasyikan dan karena itulah kita hormat. Kita tidak mau mengatakan dia memakai kaos oblong saat menerima tamunya. Apalagi kalau dia difoto dalam keadaan botak, saya rasa tidak pernah,” kata Martin. Martin tidak lama menjadi wartawan Istana. Friksi internal partai maupun redaksi Harian Rakjat menyebabkan posisinya digantikan wartawan lain pada Juli atau Agustus 1965. Martin pun beralih sebagai wartawan harian Zaman Baru terbitan Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra) yang masih berafilisasi dengan PKI. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, semua organisasi yang berafiliasi dengan PKI dibubarkan. Martin Aleida hidup dalam pelarian dan menjadi buruan. Pada 1966, Martin tertangkap dalam Operasi Kalong, disiksa dan dipenjara selama setahun tanpa diketahui apa kesalahannya. Setelah bebas, dia kemudian menjadi wartawan Tempo dan dikenal sebagai penulis sejumlah kumpulan cerpen maupun novel. Martin termasuk sebagai penyintas tragedi 1965 yang baru saja menerbitkan memoarnya berjudul Romantisme Tahun Kekerasan .

Permulaan abad ke-19 perpecahan terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Perselisihan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan pemerintah kolonial Inggris di bawah perintah Thomas Stanford Raffles berakhir dengan diturunkan sang sultan dari takhtanya. Raffles lalu mengangkat putra Hamengkubuwono II, Raden Mas Surjo, sebagai raja baru dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Selama bertakhta (1810-1814), Sultan Hamengkubuwono III dianggap sebagai raja boneka. Dia banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan kaum penjajah, terutama soal tingginya pungutan pajak dan keleluasaan orang Eropa di dalam kota. Namun di antara semua kebijakan, ada satu yang menjadi pemicu kemarahan rakyat, yakni pengangkatan kapiten Tionghoa Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta. Mengingat saat itu persaingan antara rakyat (baca: etnis Jawa) dengan orang-orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Ditambah jabatan bupati, banyak diminati bangsawan Jawa. “… Terdapat karier yang termasuk luar biasa dari seorang laki-laki yang memainkan peran sangat menentukan dan membantu menguatkan perasaan saling mencurigai dan tidak menenangkan antara kedua komunitas,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina (1755-1825) . Siapakah Tan Jin Sing? Suksesor Sultan Diceritakan Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , Tan Jin Sing lahir pada 1760 dari keluarga berbeda etnis. Ibunya, R.A. Patrawijaya, berasal dari keturunan Sunan Mataram Mangkurat Agung. Sementara ayahnya adalah seorang Tionghoa yang meninggal enam bulan sebelum kelahiran Tan Jin Sing. Namun sumber lain, T.S. Werdaya dalam Tan Jin Sing: Dari Kapitan Tionghoa Sampai Bupati Yogyakarta , menyebut bahwa Tan Jin Sing bukan dari keluarga beda etnis, melainkan keluarga priyayi Jawa. Ayahnya adalah Demang Kalibeber, dan ibunya R.A. Patrawijaya. Werdaya sendiri merupakan keturunan Tan Jin Sing yang membentuk trah Secodiningrat. Meski ada perbedaan dalam penyebutan asal-usul keluarga, kedua sumber sama-sama sepakat soal ayah angkat Tan Jin Sing bernama Oei Tek Liong. Olehnya Jin Sing diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa. Dia juga diajari bahasa kromo inggil dan tata cara budaya Jawa. Ketika Jin Sing berusia 10 tahun, Tek Liong menikah dengan Liam Lian Nio Jin Sing. Keluarga itu kemudian menetap di Magelang. Jin Sing diajarkan bahasa Belanda dan Inggris, serta budaya Eropa. “Demikianlah Jin Sing tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pandai. Orang-orang Eropa yang hidup pada zaman itu menggambarkan Tan Jin Sing sebagai ‘seorang laki-laki yang benar-benar cerdas dan terampil’. Ia mampu memadukan ‘ketajaman seorang Tionghoa’ dengan pengetahuan lokal dan ‘kecerdikan orang Jawa’,” tulis Carey. Jin Sing lalu tinggal di Yogyakarta dan menikahi putri seorang kapiten Tionghoa bernama U Li. Pada 1803, dia menggantikan posisi mertuanya sebagai kapiten Tionghoa. Sebagaimana para pendahulunya, Jin Sing memegang peran menyewakan gerbang-gerbang tol di wilayah kesultanan untuk keperluan perdagangan. Dengan jabatannya itu, dia dapat mengembangkan kegiatan dagang milik pribadinya. Namun bukan itu keresahan utama para elit Jawa atas posisi Jin Sing. Sebagai kapiten Tionghoa, dia memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kolonial. Jin Sing bisa menjadi penghubung para bangsawan yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Dan salah satu elit Jawa yang dekat dengan Jin Sing adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, Raden Mas Surjo. Menurut Peter Carey, Jin Sin dan Raden Mas Surjo berteman baik. Dia bertekad membantu Mas Surjo mengambil kembali tahta dari HB II. Kapiten Tionghoa ini lalu menerima titah sebagai utusan rahasia sang putra mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris pada 1812. Perundingan tersebut memunculkan perjanjian antara Inggris dan Raden Mas Surjo. Pihak Inggris sepakat memberi jaminan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan HB II ke Rade Mas Surjo. Pihak Inggris lalu melakukan penyerbuan ke kraton pada Juni 1812 dan menggulingkan takhta sultan. Raden Mas Surjo pun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalan atas perannya, sultan mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat. Di dalam buku Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia karya Budi Susanto (ed), disebutkan bahwa Jin Sing diberi sebuah wilayah berpenduduk 1.000 kepala keluarga di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lowanu, sebelah timur Bagelen. Bekas kapiten Tionghoa itu juga diketahui menjadi seorang Muslim. Dia mengucap dua kalimat syhadat dan disunat sebagai bentuk pengakuan diri telah memeluk Islam. “Sayangnya, persoalannya tidak berhenti di situ saja. Perihal kehadiran seorang Tionghoa dalam jabatan tinggi birokrasi orang Jawa, walaupun hal itu lazim ditemukan di Jawa Timur dan di pantai utara, tetapi hal itu tidak ada sejarahnya di Yogyakarta. Oleh sebab itu, pengangkatan Tan Jin Sing/Secodiningrat itu membangkutkan kemarahan beberapa kelompok,” tulis Carey. Akhir Hidup yang Tragis “ Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung ” (bukan lagi Tionghoa, belum lagi menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tanggung). Ungkapan tersebut begitu populer di antara rakyat Yogyakarta pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan sosok Tan Jin Sing yang terkatung-katung di antara tiga dunia (Tionghoa, Eropa, dan Jawa). Kelompok elit Jawa yang paling vokal dalam menentang jabatan Jin Sing adalah Pangeran Notokusumo (Paku Alam I), saudara kandung HB II. Kegagalan menduduki takhta Kesultanan Yogyakarta membuat Notokusumo menyimpan dendam kepada bupati Yogyakarta ini. Bahkan menurut beberapa laporan pada Oktober 1812, Notokusumo berencana menghilangkan tanah pemukiman orang-orang Tionghoa dan membunuh Tan Jin Sing. Ancaman itu tentu membuat Jin Sing hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan ancaman pembunuhan itu semakin hebat ketika pelindungnya (HB III), meninggal pada 3 November 1814. Jis Sing kehilangan koneksi utama di dalam Kesultanan Yogyakarta. Meski begitu dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati Yogyakarta. Menurut Peter Carey, Jis Sing sebenarnya tidak benar-benar kehilangan kedudukan di dalam birokrasi istana. Dia masih menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial selama HB IV bertakhta. Sebagian pejabat istana pun, khususnya istri HB III, masih senang kepadanya. “Meskipun demikian, hubungannya dengan orang di istana tetap saja renggang. Ia dinilai bersikap angkuh dan congkak oleh para pejabat istana sebab mendapat perlakuan khusus dan istimewa; suatu hal yang sesungguhnya tidak berhak untuk ia dapatkan menurut ketentuan adat istana,” tulis Carey. Bupati Yogyakarta itu sudah tidak mendapat tempat di antara bangsawan Jawa. Seorang pejabat tinggi Belanda Wouter Hendrik van Ijsseldijk mendapati kecemburuan mereka itu telah menghancurkan karir Jin Sing. Banyak pejabat istana yang menyatakan perasaan tidak senang secara terang-terangan atas kedudukan Jin Sing. Bahkan tidak hanya oleh para elit Jawa, mantan kapiten Tionghoa itu juga begitu dibenci oleh kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa di Semarang dan Surakarta akibat kedudukannya di Yogyakarta. Penolakan itu membuat Jin Sing mengusahakan permohonan gelijkgestelde (disamakan) dengan kelompok Eropa. Nantinya dia tidak lagi ada di golongan Tionghoa maupun bumiputra, tetapi Eropa. Berdasarkan keputusan gubernur jenderal hal itu bisa saja dilakukan, sudah banyak kelompok elit bumiputra yang melakukannya. Namun tidak mudah memperolehnya, dan Jin Sing mendapat penolakan atas kedudukan tersebut. “Demikianlah, Tan Jin Sing alias Secodiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa hari tuanya di dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, tidak menyenangkan, dan terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh orang senegerinya; akibat penolakannya terhadap adat Tionghoa. Ia pun dicurigai begitu rupa oleh kebanyakan orang Jawa dari kalangan atas sebagai orang kaya baru yang penuh ambisi, serta membuat dirinya sendiri digunakan oleh orang Eropa yang membutuhkan jasanya sebagai informan politik,” ungkap Carey.

Nama Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Hamid Alkadrie dari Kesultanan Pontianak kini tengah ramai diperbincangkan. Musababnya, muncul perseteruan antara Kesultanan Pontianak dengan A.M. Hendropriyono yang bermula dari komentar Hendropriyono tentang Sultan Hamid II. Dalam sebuah video yang diunggah di saluran Youtube Agama Akal TV , Hendropriyono menyebut bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pengkhianat, alih-alih seorang pahlawan. Ia juga menyebut bahwa Sultan Hamid bukanlah perancang lambang negara Garuda Pancasila. Sementara itu, pihak Kesultanan Pontianak yang kini tengah mengusahakan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Hamid II geram. Kesultanan Pontianak kemudian melaporkan Hendropriyono ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pencemaran nama baik. Polemik Sejarah Sultan Hamid II adalah sultan ke-7 (1945–1978) dari Kesultanan Qadriyah Pontianak. Lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dari pasangan sultan ke-6 Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Hamid mendapat pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Lalu melanjutkan ke Hogeere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang. Kemudian sempat ke Technische Hooge School (THS) –sekarang Institut Teknologi Bandung– namun kemudian lebih memilih Akademi Militer Belanda (Koninklijke Militaire Academie) di Breda, Belanda. Lulus pada 1938, Hamid bergabung dengan Koninklijke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) dan bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Ia pernah ditahan Jepang selama 3,5 tahun di Jakarta. Pasca kemerdekaan, Hamid dilantik menjadi sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak pada 29 Oktober 1945. Kemudian pada 1946, ia naik pangkat menjadi mayor jend e ral dan menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II dalam webinar nasional “Sultan Hamid II, Pengkhianat atau Pahlawan?” pada 21 Juni 2020 menyebut Sultan Hamid II memiliki banyak peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, ia menyayangkan, peran itu justru dinafikan karena Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah bentuk negara Indonesia. “Pertanyaannya kemudian hari ini, sejarawan-sejarawan yang menolak bahwa Sultan Hamid II itu berperan terhadap kedaulatan tersebut, apakah RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara ilegal? Kan tidak,” kata Anshari. Jasa lain Hamid yang memunculkan kontroversi adalah rancangan logo elang rajawali Garuda Pancasila. Dalam sayembara merancang lambang negara , karyanya dipilih dan ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950. Gambarnya kemudian mengalami beberapa kali perbaikan dan jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Republik Indonesia sekarang. “Beliau sebagai perancang lambang negara itu tidak bisa dinafikan. Tidak dapat dibantah. Bertahun-tahun kami melakukan penelitian dan sudah diuji oleh banyak guru besar dan kemudian sudah diakui sebagai benda cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015,” ujar Anshari. Hamid ditangkap pada 5 April 1950 atas tuduhan berniat menyuruh Westerling dan Frans Najoan menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. Hamid diadili dan pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun. Hamid dibebaskan pada 1958 dan tak lagi berpolitik. Namun, pada Maret 1962, ia kembali ditangkap dan dipenjara di Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur atas tuduhan makar dan membentuk VOC (Vrijwillige Ondergrondsche Corps). Hamid baru bebas pada 1966 setelah Sukarno lengser. Narasi terkait Westerling itu dibantah Anshari. Menurutnya, ada sentimen sejarah dari para peneliti dan pengkaji gelar pahlawan ditingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa dakwaan primer Jaksa Agung Suprapto pada 1953 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hamid terlibat Westerling. “Sultan Hamid II tidak terlibat Westerling. Apa buktinya? Kita lihat putusan Mahkamah Agung, baca betul-betul. Saya kira ini sentimen sejarah yang tidak bijak dibaca oleh orang-orang yang ada di tim peneliti dan pengkaji gelar di tingkat pusat atau TP2GP,” sebut Anshari. Politik Kepahlawanan Sejarawan J.J. Rizal lebih menyoroti mengenai kontroversi gelar Pahlawan Nasional yang sering terjadi Indonesia. Di mana persoalan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya perihal sejarah, melainkan juga politik. Ia mencontohkan misalnya, pada 2004 muncul kontroversi kepahlawanan Sultan Hasanuddin setelah terbit buku biografi The Heritage of Arung Palaka yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya. Dalam buku itu, digambarkan bahwa kejatuhan Sultan Hasanuddin dirayakan besar-besaran oleh masyarakat Bone karena dianggap sebagai kejatuhan seorang diktator. Padahal Sultan Hasanuddin telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada era Sukarno. Wacana kepahlawanan Sultan Hasanuddin pun menjadi polemik. Kemudian polemik terjadi pula pada 2007 tentang kepahlawanan Imam Bonjol setelah terbit cetak ulang buku Tuanku Rao yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan dan Greget Tuanku Rao dari Basyral Hamidy Harahap. Dari situ, muncul kritik keras terhadap kepahlawanan Imam Bonjol karena dianggap menggunakan kekerasan secara masif di Minangkabau dan Batak. Menurut Rizal, kekritisan terhadap sejarah itu muncul dan menimbulkan kontroversi terkait kepahlawanan tidak terlepas dari semangat Reformasi. “Saya pikir harus ditarik ke periode tahun 1998 di mana ada semangat besar untuk mengkritisi sejarah dari periode Orde Baru dan juga ada dorongan dari Pak Habibie sendiri untuk berdamai dengan sejarah,” kata Rizal. Ketika Orde Baru lengser, B . J . Habibie sebagai presiden baru memberikan Bintang Mahaputra kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir. Padahal, dua tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) itu pada era Sukarno dan Soeharto dianggap sebagai pemberontak. Pasca Reformasi, narasi sejarah kedua tokoh tersebut memang berubah. Ada usaha-usaha untuk membersihkan nama baik dua tokoh tersebut. Hingga pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Natsir sebagai Pahlawan Nasional. Sementara Sjafruddin ditunda karena ada kemungkinan kontroversi akan membesar. Sjafruddin baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2011. “Tapi yang paling menarik menurut saya bagaimanapun ada semangat lebih serius terkait pemberian gelar pahlawan. Ada peninjauan ulang terhadap latar belakang historis dari tokoh yang diajukan sebagai pahlawan,” kata Rizal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kemudian juga menghapus Undang-Undang No. 33 Prps Tahun 1964 yang mencantumkan kriteria “karet” bahwa calon Pahlawan Nasional tidak boleh melakukan perbuatan yang mencederai perjuangannya. Yang pada masa Orde Baru ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. “Dan di masa Orde Baru juga dengan pasal kriteria karet itu, tokoh seperti Tan Malaka, Alimin yang kiri itu dimakzulkan. Jadi dihilangkan di dalam peta universe dari para pahlawan,” terang Rizal. Berubahnya narasi sejarah Natsir dan Sjafruddin, menurut Rizal, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra sejarah seperti apa yang ingin dihadirkan dan tengah menghadapi persoalan apa pemerintah saat itu. Lalu ada semangat berdamai dengan sejarah dan politik literasi dari para intelektual dan politisi. Kemudian, ada riset sejarah besar-besaran mengenai penjernihan narasi sejarah. Dan terakhir, ada penerbitan ulang karya-karya tokoh terkait secara stimulan dan orang bisa membaca kembali tentang tokoh tersebut. “Jadi kesimpulan saya adalah proses pemilihan pahlawan ini peristiwa politik. Lebih banyak urusan politik daripada urusan sejarah tapi bukan menafikan sama sekali urusan sejarah,” pungkas Rizal.

Abang tukang bakso mari-mari sini. Aku mau beli . Sepenggal lirik ini berasal dari lagu anak-anak berjudul “Abang Tukang Bakso”. Ia muncul pada dekade 1990-an. Liriknya pendek. Pilihan lemanya sederhana. Tapi lagu ini sangat populer dan punya pengaruh kuat pada perkembangan anak-anak. Raisye Soleh Haghia (34), pengajar Program Studi Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia, mengaku sering mendengar ibunya menyanyikan lagu itu ketika dia kecil. “Sekarang saya suka banget sama bakso,” kata Raisye. Raisye juga mencontohkan adanya ikatan kuat pada lagu anak-anak berjudul “Bangun Tidur” ciptaan Pak Kasur pada 1950-an. “Kalau kita telaah liriknya, lagu itu mengajarkan kebiasaan baik untuk anak-anak,” kata Raisye. Dia biasa menyanyikan lagu itu kepada anak-anaknya. Dan itu membantu menyampaikan apa yang dia inginkan dari anak-anaknya. Dua lagu anak tadi muncul pada rentang berbeda. Masing-masing punya latar belakang penciptaan berlainan. Kekuatan, tema, dan liriknya bertaut erat dengan kemampuan pencipta lagu, kondisi sosial, perkembangan teknologi, dan semangat zamannya. Perubahan kekuatan, lirik, dan tema pada lagu anak cenderung mengikuti pergeseran tonggak-tonggak zaman. Baca juga:  Balonku dan Rahasia Penciptaan Lagu Anak-anak Pencipta lagu anak-anak dekade 1950-an berasal dari kalangan pendidik taman kanak-kanak. Mereka punya bekal pendidikan bagus dari masa kolonial. Pencipta lagu masa ini antara lain Pak Kasur (Soerjono), Ibu Sud (Saridjah Niung), dan Pak Dal (Daldjono Hadisudibyo). Lagu-lagu ciptaan mereka terdengar dan populer melalui siaran Radio Republik Indonesia dan majalah anak-anak. Masa ini anak-anak mengakrabi tema transportasi, cinta tanah air, dan penghargaan pada lingkungan (hewan dan alam). Pak Kasur menciptakan “Naik Delman”, “Tetap Merdeka”, dan “Kucingku”; Ibu Sud membuat “Naik Kereta Api”, “Berkibarlah Benderaku”, dan “Burung Ketilang”; sedangkan Pak Dal menyusun “Berlabuh” dan “Bintang Kecil”. Pengutamaan Kualitas Anak-anak mempelajari nada dan irama lagu-lagu itu dari RRI . Sedangkan untuk menghafalnya, mereka membaca liriknya secara berulang di majalah khusus anak-anak, seperti Si Kuntjung dan Kunang-Kunang . Si Kuntjung dan Kunang-Kunang punya rubrik khusus untuk nyanyian anak-anak. Tujuannya mengundang para pencipta lagu anak mengirim lagu ciptaannya agar bisa dinikmati secara luas. Undangan itu bersifat umum. Setiap orang boleh mengirim ciptaannya. J.A. Dungga dan L. Manik, penulis musik dan komponis andal, menyebut para pencipta lagu anak masa 1950-an memahami dasar cipta-mencipta yang baik. Sehingga mereka mampu “Membuat lagu-lagu yang berguna untuk anak-anak dan sekolah-sekolah umumnya,” catat Dungga dan Manik dalam “Lagu Anak-Anak” termuat di Musik Indonesia dan Beberapa Persoalannja .   Dungga dan Manik juga mengajukan pentingnya lagu anak-anak gubahan baru. Artinya lagu itu harus sesuai dengan alam dan perasaan kemerdekaan. Bukan lagi alam dan perasaan warisan kolonial dan pendudukan Jepang. Dengan prinsip ini pulalah para pencipta lagu anak-anak mengalasi proses kreatifnya sehingga tema dan lirik lagu mereka pun tumbuh dengan tujuan kemerdekaan jiwa. Baca juga:  Ibu Sud Bahagiakan Anak Indonesia Memasuki dekade 1960-an, api revolusi 1945 menyala kuat. Presiden Sukarno membawanya kemana-mana lewat pidatonya. Dia lalu berbicara tentang pembentukan karakter dan kepribadian bangsa melalui kesenian. Termasuk pula seni musik dan suara.       Para pencipta lagu anak masa ini ikut nyala api itu bersama Sukarno. Kebanyakan pencipta lagu anak adalah juga penulis atau pengasuh rubrik anak di media massa. Pak Kasur, misalnya, tampil di rubrik “Taman Ria” dalam Mingguan Djaja pada 1964. Dia sering berpesan kepada anak-anak untuk menyayangi, mendoakan, dan mendukung Sukarno. “Anak-anakku, percayalah di bawah pimpinan Bapak Presiden, diiringi dengan paham dan yakin akan Pancasila, kerja giat rajin bekerja, anak-anakku akan menjadi Putera Negara yang maju dan karenanya menjadi pembantu Bapak Presiden yang paling dekat,” pesan Pak Kasur dalam Djaja , 6 Juni 1964. Meski hiruk-pikuk pembangunan karakter dan kepribadian bangsa memenuhi hari-hari awal 1960-an, lagu anak-anak relatif bersih dari jargon politik. Para pencipta lagu anak juga masih mengandalkan lagu-lagu ciptaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Secara umum, tak banyak perubahan tema dan lirik lagu. Tapi dari sisi aransemen musik, perubahannya cukup terasa. Band-band bocah dan remaja bermunculan pada dekade 1960-an. “Lebih-lebih daripada waktu yang sudah-sudah, dewasa ini –harus diakui–sementara anak-anak kita, terutama para remaja yang tengah menginjak masa akil-balig, telah keranjingan band,” ungkap Djaja , 16 Mei 1964. Baca juga:  Liku-Liku Hidup Ibu Sud Band-band bocah dan remaja awalnya membawakan lagu-lagu orang-orang dewasa. Seiring pidato Sukarno tentang karakter dan kepribadian bangsa, mereka ditantang mengaransemen musik untuk lagu-lagu anak ciptaan Ibu Sud, Pak Kasur, dan Pak Dal. Sebagian mereka sedikit ragu melakukannya. “Susah,” kata seorang pemimpin band bocah dan remaja. Tapi anggota band bocah dan remaja lainnya yakin mereka mampu mengaransemen lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud, Pak Kasur, dan Pak Dal. Menurut mereka, lagu-lagu anak mempunyai nilai musikal tersendiri dan akan sedap didengar bukan saja oleh anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Komersialisasi Lagu Anak Kekuatan, tema, dan lirik lagu-lagu anak belum banyak berubah pada dekade 1970-an. Sebagian besar masih berciri serupa dekade sebelumnya. “Masih bersifat sederhana, dalam arti bahwa yang dijadikan tema lagu anak-anak adalah sesuatu yang dekat dengan diri anak,” catat Djoko Marihandono dalam “Perkembangan Tematis Syair Lagu Anak-Anak”, Laporan Penelitian pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tapi dekade ini menandai perubahan besar dalam teknologi dan motivasi penyebaran lagu anak-anak. Kaset dan pemutarnya membuat lagu anak-anak dapat dinikmati kapan saja. Anak-anak tak harus menunggu lagu diputar dalam siaran di RRI . Tercatat pula benih-benih komersialisasi lagu anak mulai tumbuh mengingat pasar kaset lagu anak-anak cukup besar. Penyanyi anak-anak juga perlahan bermunculan.   Baca juga:  Cerita dari Gulungan Pita Dalam dekade 1980-an, lagu anak-anak Indonesia memperoleh pengaruh dari pertautan kebudayaan lokal dan luar. Peningkatan pendapatan ekonomi sekelompok masyarakat menciptakan kebutuhan akan informasi yang lebih besar. Dari sini dongeng, legenda, dan cerita negeri Barat merasuk dalam lagu-lagu anak. “Beberapa tema cerita dari Barat karya penulis cerita anak Grimm, yang terkenal dengan cerita Cinderella , tampil dalam syair lagu anak-anak tahun 80-an,” tulis Djoko. Tema baru lagu anak-anak pada dekade 80-an juga meliputi mainan dan tempat wisata. Boom-boom Car, permainan tabrak-menabrak mobil,muncul pada awal 1980-an seiring pembukaan tempat wisata modern baru di kota-kota besar. Ini terekam dalam lagu “Boom-Boom Car” yang dinyanyikan Joan Tanamal. Bersama-sama gembira ke taman ria Naik boom-boom car Penurunan Kualitas Dekade 1990-an menjadi periode paling subur kelahiran lagu anak-anak. Temanya makin beragam dan pendengarnya terus meluas. Inilah masa puncak komersialisasi lagu anak-anak. Televisi swasta berlomba-lomba menayangkan acara lagu anak-anak. Kaset lagu anak-anak laku keras. Kuantitas lagu anak sangat tinggi, tapi kualitasnya justru memendek.  Djoko menyebut sejumlah kelemahan mendasar lagu-lagu anak dekade 90-an. “Ketidakselarasan nada suara penyanyi dan instrumen, syair yang terlampau panjang, tidak rasional, mengajarkan percaya kekuatan lain di luar kekuasaan Tuhan, dan penonjolan anggota badan.” Untuk kelemahan terakhir, maksudnya ialah eksploitasi terhadap bagian tubuh. Simaklah lirik lagu berjudul “Bodong” berikut: Idih udelnya kelihatan Pakai bajunya kesempitan Malu dong malu dong Malu kalau pusarnya bodong Setelah mengalami perjalanan hampir lima dekade, anak-anak mulai mengalami krisis lagu anak pada dekade 2000-an. Masa ini kebanyakan anak-anak mulai fasih merapal lagu-lagu orang dewasa. Kalaupun ada lagu-lagu anak yang berkualitas baik, biasanya dipinjam dari dekade-dekade sebelumnya.