Hasil pencarian

PADA 1334, para menteri berkumpul di panangkilan menghadap sang Rani Majapahit, Tribhuana Tunggadewi. Di hadapan sang rani dan para menteri, Gajah Mada yang baru diangkat menjadi mahapatih, bersumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. “Jika telah berhasil menundukkan Nusantara; Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan memakan palapa (istirahat),” kata Gajah Mada. Menurut sejarawan Slamet Muljana, sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan merespons dengan negatif. Ra Kembar mengejek Gajah Mada sambil mencaci maki. Ra Banyak turut mengejak dan tidak mempercayainya. Jabung Tarewes dan Lembu Peteng tertawa terbahak-bahak. “Sumpahnya diucapkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, dia sangat marah ketika ditertawakan,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakretagama . Muhammad Yamin, pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, juga mengakui bahwa musuh politik Gajah Mada mengejek dan menertawakannya. “Ra Kembar dan Ra Banyak dengan terus terang mengatakan tak mau percaya kepada kemenangan Gajah Mada dan terus memaki-maki dengan perkataan yang kasar. Jabung-terewes dan Lembupeteng tertawa-tawa mengejek Gajah Mada yang dianggapnya sombong dan tinggi hati,” tulis Yamin dalam Gajah Mada: Pahlawan Pemersatu Nusantara . Gajah Mada pun, kata Yamin, meninggalkan paseban dan terus pergi menghadap batara Kahuripan dan Tribhuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari Kembar, walaupun Arya Tadah membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet, Arya Tadah juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu. “Pada hakikatnya, Arya Tadah alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi patih amangkubumi sebagai penggantinya. Gajah Mada merasa dihina, lalu turun dari paseban, memeluk kaki Sang Rani sambil berkata, bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan Arya Tadah,” tulis Slamet. Gajah Mada kemudian membuat perhitungan dengan mereka yang mengejeknya. “Akibat tindakan itu sangat hebat sekali,” tulis Yamin. “…pada suatu hari tersiar kabar bahwa Ra Kembar dan Ra Banyak ditewaskan dengan hukuman mati.” Menurut Slamet, Gajah Mada memusnahkan Kembar dan Banyak. “Itulah kesempatan baik untuk melampiaskan dendamnya kepada Kembar yang mendahului pengepungan Sadeng. Hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa terhadap Gajah Mada,” tulis Slamet. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi mahapatih adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukkan Sadeng dia akan diangkat menjadi patih, bukan mahapatih. Alangkah kecewanya Gajah Mada, karena Kembar mendahuluinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan Kembar, Rani Tribhuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua perserta penaklukkan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar angabehi , dan Kembar dinaikkan sebagai bekel araraman . Saat itu, Gajah Mada sendiri telah menjadi patih Daha. “Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan ilham untuk menjalankan politik Nusantara,” tulis Slamet. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun (Lombok), Seram, Tanjung Pura (Kalimantan), Haru (Sumatera Utara), Pahang (Malaya), Dompo, Bali, Sunda, Palembang (Sriwijaya), dan Tumasik (Singapura). Bahkan, dalam kitab Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam sumpah Nusantara. “Demikianlah dapat dipastikan bahwa program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh patih amangkubumi Gajah Mada selama masa jabatan 21 tahun. Setelah itu, dia amukti palapa atau istirahat,” pungkas Slamet.*

PADA abad 18, Inggris dihantui dua ketakutan yaitu kehancuran sistem finansial dan kekalahan militer. Ketakutan itu menjadi motivasi utama untuk mengatasi korupsi yang sudah lama terendus karena menyangkut keselamatan negara. Dan Inggris berhasil mengatasinya. “Obat paling manjur memberantas korupsi adalah ketakutan atas keadaan yang mendesak,” kata sejarawan Peter Carey dalam peluncuran bukunya Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (24/3). Hal itu, kata Peter Carey, seperti ucapan Mahatma Gandhi: “Orang jarang menjadi baik hanya demi kebaikan itu sendiri, mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan.” “Inggris butuh 150 tahun untuk menangani korupsi,” tegas Peter Carey. Peter mengungkapkan bahwa Inggris menempuh empat cara untuk menanggulangi korupsi. Pertama, mendorong kemitraan pemerintah dengan publik-swasta. Misalnya, antara pemerintah dan proyek yang awalnya dimiliki swasta, seperti bea dan cukai. Meski diambil alih pemerintah, lembaga itu tetap dikelola seperti perusahaan swasta. Dalam konteks korupsi, ini dinilai penting karena lembaga fiskal dan keuangan swasta bisa menetapkan sendiri standar pemasukan melalui pemeriksaan dan tingkat imbalan yang kompetitif. Di bea dan cukai petugas dikenai kontrol ketat. Mereka tidak diizinkan bekerja di tempat yang di dalamnya terdapat koneksi, seperti keluarga. Mereka juga bisa diberhentikan karena pelanggaran kecil. “Bea dan cukai masih tetap dikelola sebagai suatu perusahaan swasta dengan etik dan profesionalisme tinggi,” kata Peter Carey. Peter Carey dan JJ Rizal dalam acara bedah buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. (Risa Herdaita Putri/Historia.ID). Kedua, mendirikan sebuah komisi khusus parlemen untuk memeriksa laporan keuangan negara. Komisi ini dipilih oleh anggota parlemen dari dua partai besar, Tory dan Whig, untuk pertama kali pada 1691. Pembentukan komisi ini adalah pengaturan baru fiskal dan keuangan setelah penobatan Raja William (1689-1702) memberi wewenang lebih luas kepada parlemen untuk mengawasi belanja dan neraca departemen keuangan. Komisi kecil yang hanya beranggotakan tujuh sampai sembilan orang itu, berhak memanggil menteri dan pejabat seniornya untuk memeriksa laporan keuangan mereka. Antara tahun 1691 dan 1697, mereka berhasil membongkar kasus-kasus penyelewengan uang negara. Pemerintah Inggris pada 1690-an pun menjadi takut dan mencoba menghalangi kelanjutannya. Ketiga, meningkatkan upah pegawai negeri sipil, termasuk hakim pengadilan pada tahun 1645. Gaji hakim senior dinaikkan 500 persen menjadi seribu poundsterling per tahun (setara Rp3,3 miliar). Setelah dinaikkan, pemerintah melarangnya menerima penghasilan tambahan, keuntungan, atau hadiah lain secara langsung maupun lewat staf mereka. Hal ini untuk mencegah malpraktik hukum dan meringankan ongkos penggugat. “Ada juga revolusi mental. Ini harus,” kata Peter Carey menyebut cara keempat. Revolusi mental di Inggris pada abad 18 didasarkan atas dua perkembangan baru, yaitu pengaruh Protestan dan filsafat utilitarianisme atau kebahagian terbesar dari sebanyak mungkin orang. Peter mencatat bahwa kepercayaan atas Injil memicu sebuah moralitas di tengah pemerintahan. Hal itu didasarkan atas kejujuran, integritas, dan tradisi patriarkal, yang membuahkan semacam kebanggaan nasional dalam melaksanakan tugas politik dengan jujur dan saksama. Sementara utilitarianisme dipopulerkan filsuf sosio-ekonomi Inggris dan ahli hukum, Jeremy Bentham dan adiknya, Samuel Bentham, insinyur militer dan arsitek kapal perang. Doktrin ini dititikberatkan kepada unsur sifat hemat, efisiensi, kebersahajaan, dan integritas di bidang pemerintahan, terutama di bidang keuangan negara dan militer. Cara keempat tersebut menjadi faktor terpenting memberantas korupsi dalam sistem belanja negara. Revolusi mental dalam hal perubahan fundamental pemikiran umum dan budaya politik adalah keharusan.*

POLISI Republik Indonesia disebut Korps Bhayangkara merujuk kepada nama pasukan yang dipimpin oleh Maha Patih Gajah Mada. Maka, lambangnya pun patung Gajah Mada. Ternyata, sebelum Gajah Mada, lambang Polri adalah patung Arjuna dan Sri Kresna. Hal itu terungkap dalam biografi terbaru Kapolri pertama, Jenderal Polisi RS Soekanto Tjokrodiatmodjo karya Awaloedin Djamin, mantan Kapolri, dan G. Ambar Wulan. Pada 1 Juli 1955, diadakan peresmian gedung baru Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus peringatan Hari Bhayangkara. Di sebelah kiri gedung terdapat patung Sinar dan Bayangan berwujud patung dua manusia tidak sempurna (pendek) yang menggambarkan hujwala (getaran) pribadi sang Begawan Ciptoning (Arjuna) dan Sri Kresna. Makna pertama dari patung tersebut melambangkan Tri Brata sebagai pedoman Kepolisian yang bersifat sederhana dalam menghadapi sukses yang dicapai, satria dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, dan waspada dalam segala hal. Makna kedua, sebagai warna simbol kepolisian, yaitu kuning (sinar disamakan dengan pikiran) dan hitam (bayangan diartikan selalu menjaga dengan watak kepribadian kepolisian). Makna ketiga, sebagai lambang 17 Agustus 1945 yang disimbolkan dalam bentuk obor yang dipegang Arjuna dan dijaga oleh Sri Kresna. Pahatan yang terletak di tiang berbentuk lingkaran menggambarkan bagian-bagian kepolisian, meliputi pendidikan umum, reserse, mobile brigade, lalu lintas, dan sebagainya. Dasar bangunan terdiri dari tujuh lapis melambangkan angka suci yang mengandung arti bersih, sebagaimana pandangan kitab Injil yang mengatakan dunia terbentuk dalam waktu tujuh hari dan tujuh malam dan Alquran yang menyebutkan adanya langit lapis ketujuh sebagai tempat bagi arwah manusia yang masih hidup dengan bersih. Menurut Awaloedin dan Ambar, pembuatan patung tersebut bermula dari ilham yang diterima Soekanto yang dituangkan dalam bentuk patung oleh seorang pemahat, Ny. Tjokro Soeharto. Patung itu, menurut Ny. Tjokro Soeharto, melambangkan kepribadian Polisi Negara. Arjuna memegang obor menyala dengan tangan kanannya dan Sri Kresna memperlihatkan sikap siap menjaga jangan sampai api tersebut padam. Patung tersebut kemudian diganti dengan patug Gajah Mada.*

PADA dekade 1970-an, Harry A. Poeze bertandang ke Menteng, Jakarta Pusat. Sejarawan Belanda itu tengah mengadakan riset tentang perjuangan Tan Malaka dalam revolusi Indonesia. Poeze bersua dengan Maroeto Nitimihardjo, tokoh Partai Murba, partai yang dibentuk Tan Malaka tahun 1948. “Dia adalah informan yang penting,” ujar Poeze dalam acara bedah buku Ayahku Maroeto Nitimihardjo karya Hadijojo Nitimihardjo yang diselenggarakan Tan Malaka Institute di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Maret 2017. “Sepintas dia terlihat moderat tapi nyatanya sangat radikal,” ungkap Poeze menggambarkan sosok Maroeto.

Google membuat google doodle  Marie Thomas untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-125. Marie Thomas lahir di Likupang, Manado, pada 17 Februari 1896. Dia lulusan Stovia (School tot Opleiding van Indische Artsen atau Sekolah untuk Pendidikan Dokter Bumiputera). Stovia mulanya hanya menerima murid laki-laki. Menurut sejarawan Belanda, Liesbeth Hessleink dalam “Marie Thomas (1896-1966), de eerste vrouwelijke arts in Nederlands-Indie”, dimuat Javapost.nl , 6 September 2012, diterimanya perempuan tak lepas dari pengaruh Aletta Henriëtte Jacobs. Aletta merupakan dokter perempuan pertama di Belanda yang aktif dalam gerakan feminisme Eropa. Pada 1911, dia melakukan tur keliling dunia selama 16 bulan bersama rekannya, Carry Chapman Catt. Tujuannya untuk menyaksikan dan mengevaluasi kondisi sosial politik perempuan di berbagai wilayah termasuk Hindia Belanda. Marie Thomas (1896-1966) Pada 18 April 1912, Aletta singgah di Batavia dan bertemu dengan Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg. Dalam pertemuan itu, dia mengusulkan agar perempuan bumiputra memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan kedokteran. Menurutnya, keberadaan dokter perempuan amat penting untuk melayani pasien perempuan. Dia juga mengkritik akal-akalan pihak sekolah menolak perempuan jadi murid dalam sekolah kedokteran. Harapan Aletta terwujud. Dengan beasiswa dari Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijke Inlandsche Artsen (SOVIA) atau Yayasan Dana Pendidikan Dokter Perempuan, Marie Thomas masuk Stovia tahun 1912. Dua tahun kemudian siswi kedua, Anna Warouw, diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Keduanya orang Minahasa, Manado. Lulus tahun 1922, Marie Thomas bekerja di Centraal Burger Ziekenhuis (CBZ, kini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) di Batavia. Dia kemudian menjadi spesialis bidang ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia. Sedangkan Anna Warouw menjadi spesialis THT.

Sambil bercermin dan memasang ascotnya, pria kulit hitam itu bermonolog. “Kuterima kehormatan ini untuk orang-orang yang telah berkorban. Yang kematiannya telah membuka jalan kita. Dan untuk 20 juta pria dan wanita negro. Terhina oleh martabat dan penghinaan atas keputusasaan,” katanya. Martin Luther King Jr. (diperankan David Oyelowo), pria kulit hitam itu, langsung sadar monolognya membuyarkan konsentrasi sehingga dia salah memakai ascot. Dalam sekejap, adegan itu langsung berganti pada adegan lain: Istri King, Coretta Scott (Carmen Ojogo), buru-buru datang membantunya. Sutradara Ava DuVernay membuat adegan pembuka yang apik dengan memadukan dua setting berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Didukung dengan visual effect canggih, pergantian berlangsung sangat halus. Adegan pembuka menceritakan King dan istrinya yang sedang bersiap menghadiri penganugerahan Nobel Perdamaian tahun 1964. Penghargaan bergengsi itu merupakan ganjaran atas perjuangan King selama bertahun-tahun dalam mewujudkan hak-hak asasi negro Amerika Serikat. King aktivis pejuang keadilan hak-hak asasi warga kulit hitam Amerika Serikat sejak muda. Dialah yang menggagas dan memimpin aksi boikot bus di Montgomery pada 1955. Pada 1957, King ikut membidani lahirnya Christian Leadership Conference (SCLC). Selma mengisahkan perjuangan Martin Luther King Jr. dan teman-temannya dalam mewujudkan hak pilih warga Afro-Amerika yang dimulai dari kota kecil Selma di negara bagian Alabama. Di kota tersebut, praktik rasialis kala itu terus berlangsung. Setelah adegan penganugerahan nobel sebagai simbol pencapaian perjuangan King dan teman-temannya, sutradara membawa mundur ( flashback ) penonton ke perjuangan mereka. Adegan pertemuan King saat dijamu Presiden Lyndon B Johnson (Tom Wilkinson) –yang lebih menyukai perjuangan King yang memuat pesan damai, dibanding perjuangan Malcolm X. Di lapangan, realitas yang ada berbeda dari yang dikatakan Johnson bahwa pemisahan kulit putih-kulit hitam di Amerika sudah tak ada lagi di masa pemerintahannya. Di negara bagian-negara bagian selatan, kata King, intimidasi, penyerangan, bahkan pembunuhan rasial terhadap warga kulit hitam masih banyak. Yang tak kalah penting, negro tetap tak mendapatkan hak memilih ( vote ). Annie Lee Cooper (Oprah Winfrey) mengalaminya saat mendaftar untuk mendapat kartu pemilihan umum. Oleh karena itu King mendesak Johnson agar pemerintah federal mengeluarkan undang-undang yang menjamin hak warga kulit hitam untuk bebas memilih, mengakui tindakan rasialnya selama 20 tahun, dan menghukum para oknum aparat. Penolakan Johnson, dengan alasan pemerintahannya sedang fokus pada pemberantasan kemiskinan, membuat warga kulit hitam berjuang sendiri melawan diskriminasi. King dan empat temannya berangkat ke Selma, Alabama dari Atlanta, Georgia. “Di sinilah tempat yang kita butuhkan. Di sinilah medan pertempuran selanjutnya,” Kata Diane Nash (Tessa Thomson), satu-satunya perempuan dalam mobil yang ditumpangi King. Di kota kecil itulah perjuangan mereka berawal. Berbagai halangan datang menghampiri mereka, dari mulai pemukulan King oleh seorang pemuda kulit putih di hotel, penyerangan dan penangkapan beberapa aktivis saat aksi damai ke Pengadilan Selma, hingga pembunuhan aktivis Jimmie Lee Jackson. King dan beberapa temannya juga sempat ditahan karena dianggap mengobarkan kerusuhan. Sutradara DuVernay lagi-lagi melakukan “manuver” baik. Saat King dipenjara, dia mengisi slot kosong dengan adegan kunjungan Malcolm X kepada istri King, Coretta. Kunjungan itu menjadi cerita tersendiri yang menggambarkan hubungan King dan Malcolm. Kesan negatif terhadap Malcolm itu diceritakan King saat dia menceritakan kepada Coretta yang membesuknya tak lama kemudian. Adegan kunjungan Malcolm kepada Coretta menjadi cerita penghubung menarik untuk menjelaskan bagaimana hubungan kedua tokoh perlawanan warga kulit hitam itu. DuVernay terampil dalam membangun plot dan mengisinya dengan adegan-adegan yang pas. Adegan long march King dan warga kulit hitam pada 21 Maret 1965 ke Montgomery, yang berbuntut rusuh dan membuat Johnson marah, sangat pas ditempatkan di bagian akhir film sehingga menimbulkan kesan heroik pada diri King. Puncaknya terjadi di akhir, saat Presiden Johnson berpidato sekaligus mengumumkan berlakunya Voting Righ Act atau hak memilih bagi warga kulit hitam. Dikriminasi dan Rasialisme Hingga kini diskriminasi rasial di negeri Paman Sam masih belum tuntas. Kendati tak sebanyak dan segamblang dulu, tapi kejadian serupa masih kerap terjadi. Penyebabnya beragam, mulai hal-hal sepele seperti lebih sukanya polisi menangkap pengguna narkoba kulit hitam ketimbang pengguna kulit putih, hingga tindakan diskriminatif lain. Awal 2015, kota Baltimore dilanda kerusuhan rasial. Kisahnya berawal dari terbunuhnya seorang tahanan kulit hitam di sebuah penjara. Insiden itu memicu aksi protes yang disertai kekerasan yang mengakibatkan banyak korban luka-luka dan kerusakan parah di kota. Untuk mengatasi keadaan, Gubernur Maryland Larry Hogan menerapkan status keadaan darurat dan mengaktifkan Garda Nasional. Empat puluh tujuh tahun silam, kota ini juga mengalami peristiwa serupa. Pembunuhan Martin Luther King Jr. pada April 1968 memicu negro Baltimore melakukan protes keras, penjarahan, dan melawan aparat keamanan. Peristiwa itu lalu menyebar ke kota-kota lain. Sampai-sampai presiden harus turun tangan menghentikan kerusuhan itu. Penyebab utama dari peristiwa kerusuhan itu adalah ketidakadilan yang sering diterima oleh warga kulit hitam. Mereka bak warga negara kelas dua yang tak pernah dianggap sebagai prioritas. Itu pula alasan kenapa mayoritas negro AS miskin. Sebuah poling pada 2012 menunjukkan, 51 persen warga Amerika masih memiliki sentimen negatif terhadap kaum negro. Angka itu meningkat sekitar tiga persen dari survei pada 2008. Visualisasi dalam Film Sutradara DuVernay jeli membaca dan menangkap keadaan tersebut. Pemilihan sudut pandang secara tematis pada perjuangan King dan warga kulit hitam AS mewujudkan UU Hak Memilih Warga Kulit Hitam secara teknik menjadikan film ini menarik tapi juga menghabiskan energi banyak untuk membuatnya. Dia tak terjebak pada biopic yang menjemukan: bertele-tele pada jalur cerita kronologis. Dan yang lebih penting, sudut pandang DuVernay membuat Selma aktual dengan kondisi AS kini. DuVernay juga membuat Selma seakan menjadi gambaran realita perjuangan warga kulit hitam Amerika kala itu. Tak berlebihannya penonjolan figur King membuat figur-figur lain mendapat tempat cukup, dan menjadikan Selma bukan monopoli perjuangan King. Namun dalam filmnya kali ini DuVernay “pelit” humor. Bila dibandingkan Kenau , misalnya, Selma terasa lebih “berat”. Film ini menjadi cerminan tentang Amerika yang tak pernah berhenti menghadapi persoalan rasialisme. Bahkan bangsa sebesar Amerika yang mengklaim sebagai pengusung utama nilai-nilai kebebasan dan demokrasi pun terseok-seok menghadapi persoalan itu. Film ini seakan menggugat kebebasan dan kesetaraan yang sering diajarkan oleh Amerika kepada bangsa-bangsa lain di dunia.

EMPAT kapal Belanda membuang sauh di Pantai Bandar Aceh. Tak lama kemudian juru bahasa Belanda, Said Tahir menghadap Sultan Alaudin Mahmud Syah, untuk menyampaikan surat dari Komisaris FN Nieuewenhuysen. Isi surat tersebut sangat mengejutkan karena Sultan Aceh diminta mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Tentu saja, Sultan menolaknya. Surat-surat berikutnya juga dijawab dengan tegas bahwa Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Empat hari kemudian, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Dengan demikian, Belanda telah melanggar perjanjian dengan Inggris dalam Traktat London yang menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh. Pada serangan pertama, Belanda mengerahkan 3.000 tentara yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Dalam serangan ini, Kohler berhasil ditembak mati. Pada 1874, serangan kedua Belanda mengerahkan 8.000 tentara. Letjen J. van Swieten mengumumkan telah menguasai Banda Aceh. Namun, kenyataannya, rakyat Aceh terus melancarkan perlawanan hingga tahun 1904. Perang Aceh (1873-1904) menjadi perang terlama, terkuat, dan terbesar yang dihadapi Belanda, karena rakyat Aceh didorong oleh motivasi keagamaan melawan kaphee (kafir) yang dikenal sebagai Perang Sabil. Menurut Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Vol I , Perang Aceh menelan banyak sekali biaya dan nyawa. Di pihak Aceh, empat persen penduduknya atau 70.000 orang tewas. Di pihak Belanda 35.000 serdadu KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) tewas. Mereka yang menderita luka-luka seluruhnya satu juta orang.*

Untuk menepis anggapan miring tentang musik reggae, Muhammad Egar atau lebih dikenal dengan nama Ras Muhamad menulis sebuah buku berjudul Negeri Pelangi , yang diluncurkan bersama single album berjudul sama awal tahun 2014. Buku ini, buah dari perjalanannya ke Ethiopia, mengupas bukan hanya reggae tapi juga sejarah, semangat perlawanan, hingga Bob Marley, tokoh idolanya. Bob Marley dilahirkan di St. Ann Parish, Jamaika, pada 6 Februari 1945. Bakat bermusik dan menyanyinya berkembang di salah satu kota termiskin di Jamaika, Trench Town. Pada 1963, bersama Neville O’Rilley Livingstone dan Peter McIntosh, dia mendirikan grup band Wailing Wailers. Dari kota terkumuh di Jamaika, genre musik roots reggae yang Bob usung mendunia. Ditemui di sela kesibukan menyiapkan album keempatnya di sebuah studio musik di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Ras Muhammad berbagi cerita tentang tokoh idolanya. Kapan mulai mengenal sosok Bob Marley? Saya mengenal musik reggae pada 1993 namun baru tiga tahun kemudian menyukai genre root reggae yang disebarluaskan Bob Marley. Gara-garanya, saat saya sekolah setingkat SMP di New York, ada mata pelajaran yang menghubungkan musik dengan dampak sosial. Lagu-lagu Beatles dan Bob Marley menjadi bahan kajian. Salah satu lagu Bob yang dikupas adalah “Redemption Song”. Mengapa memilih Bob Marley? Saya suka perjuangannya, terutama pembelaannya terhadap bangsa Afrika, dengan cara yang manis melalui musik reggae. Pendapat radikal Bob tentang rakyat Ethiopia diungkap dalam lagu “Zion Train”: two thousand years of history, could not wiped away so easily . Jadi, Bob memandang sejarah identitas bangsa Afrika berusaha dihapuskan bersamaan datangnya kolonialisme bangsa kulit putih. Namun itu tak mudah. Salah satu yang bertahan dari gempuran kolonialisme adalah Ethiopia, sebagai satu kerajaan independen. Ras Muhamad. (Micha Rainer Pali/Historia.id) Alasan lainnya? Bob Marley pernah mengatakan, “don’t forget your history, know your destiny”. Kurang lebih berarti jangan lupakan sejarah, pahami takdirmu. Itu ada dalam lagu “Rat Race”. Dalam konteks kebangsaan, ini dapat dimaknai bahwa dengan mengetahui asal dan sejarah kita, maka kita bisa menentukan bagaimana akan melangkah ke depan. Kemudian dalam lagu “Zimbabwe”, ada lirik manis, every man gotta right to decide his own destiny . Setiap orang memiliki hak untuk mengontrol nasibnya. Seperti dirinya, Bob terlahir dari kalangan termiskin namun dia berjuang memperbaiki nasib hingga kita kenal sampai sekarang. Adakah semangat Bob Marley dalam karya Anda? Dalam bermusik, setidaknya saya mencoba menyuarakan suara-suara yang selama ini terpendam. Suara minoritas di negeri ini. Menurut Anda, adakah sisi kelemahan dari Bob? Plus-minus pasti ada, sebab dia juga manusia. Kalo minusnya ya dia lemah di depan perempuan. Istrinya satu, Rita Marley, melahirkan lima anak. Lalu dia punya delapan anak dari enam perempuan berbeda. Kabarnya, sampai sekarang, mereka akur satu sama lain. Namun, setidaknya dia tidak munafik dengan perempuan. Minus yang lain, dia keras kepala. Misalnya, dia menolak disebut punya kanker dan mengoperasi jempol kakinya di mana kanker itu bermula. Pada akhirnya, dia meninggal (11 Mei 1981) karena penyakit tersebut.

Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel Hakim juga sudah diumumkan di Jakarta dan Amsterdam oleh Hakim Zac Yacoob pada 20 Juli 2016. Intinya bahwa aparat negara pada masa itu bertanggungjawab atas berbagai elemen kejahatan terhadap kemanusiaan. Menyusul hasil IPT 1965 itu, para pegiatnya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM 1965. Namun, hingga kini proses penyelesaian yang diharapkan malah tidak ada kejelasan. Karenanya, para pegiat IPT65 bersama Komnas Perempuan akan terus berjuang sampai tercapai penyelesaian yang adil bagi korban Peristiwa 1965. Ketua penyelenggara gelaran “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas,” Harry Wibowo, mengungkapkan bahwa banyak penelitian dan temuan terkait tragedi 1965 yang sudah diungkap. Di antaranya adalah temuan kuburan massal korban tragedi 1965 di sejumlah titik di Jawa. Akan tetapi, menurutnya, Komnas HAM belum melakukan tindakan berarti. “Karena itu kami menuntut adanya penyelidikan lanjutan oleh Komnas HAM agar temuan-temuan baru tersebut dapat memperkuat penelitian terdahulu yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kami juga mengusulkan Komnas HAM melakukan proteksi terhadap temuan-temuan itu,” terang Harry Wibowo dalam konferensi pers penutupan acara “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas,” Minggu (19/3). Penyelidikan oleh pegiat IPT 1965 juga mengungkap kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan. Sayangnya, karena kewenangan Komnas Perempuan terbatas, penyelesaiannya juga menemui jalan buntu. Hal ini menjadi intensi Komnas Perempuan untuk ikut serta mendesak penyelesaian kasus kejahatan HAM di masa lalu. “Pengungkapan kebenaran harus dilakukan oleh negara. Komnas HAM harus menjalankan fungsi dan tugasnya yang istimewa, yaitu melakukan penyelidikan atas tragedi 1965 dan mendesak Presiden Joko Widodo agar peristiwa ini tidak terualang,” tegas Mariana Amirudin, perwakilan dari Komnas Perempuan. Sementara itu Panitia Kongres IPT 1965, Dolorosa Sinaga, mengatakan akan terus mengupayakan hasil-hasil persidangan di Den Haag yang pernah mereka gelar mendapat respons pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menggelar suatu kongres di tahun ini guna mempertegas dua upaya sebelumnya. “Kami sepakat meneruskan perjuangan ini. Salah satunya melalui pembentukan organisasi yang lebih besar. Tidak hanya simposium tetapi berupa kongres, Kongres IPT 1965 Indonesia,” ujar Dolorosa. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mensosialisasikan hasil-hasil IPT 1965 di Den Haag ke kota-kota yang bersinggungan dengan tragedi 1965. Dari kegiatan itu nantinya diharapkan dapat menjaring aspirasi yang lebih substansial dari setiap kota. Masukan-masukan itulah yang nantinya akan dibahas dalam Kongres IPT 1965 Indonesia. “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas” sendiri adalah acara yang diselenggarakan oleh pegiat IPT 1965 bersama Komnas Perempuan dan YLBHI. Konferensi pers terkait pengungkapan kebenaran dan desakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 adalah rangkaian terakhir dari acara yang telah digelar sejak Jumat lalu. Konferensi pers ini sempat mengalami penundaan karena adanya aksi unjuk rasa dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Suara Rakyat. Para pengunjuk rasa meneriakkan penolakan terhadap acara ini karena dianggap untuk membangkitkan kembali komunisme. Acara yang dihadiri oleh para penyintas peristiwa 1965 itu akhirnya bisa dilangsungkan setelah tempat acara dipindahkan dari selasar ke salah satu ruang rapat dalam gedung Komnas Perempuan. “Acara ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi justru kita ingin memberi ide kepada pemerintah untuk penyelesaian kasus 1965. Kami mendukung pemerintah dan Komnas HAM,” pungkas Sri Lestari Wayuningrum, perwakilan IPT 1965 Jakarta.

MALAM itu, enam tahun lalu, seorang pemuda bertopi masuk ke ruangan saya. Tubuhnya ceking, berkulit gelap. Dia bicara setengah berbisik walaupun dia tahu tak ada yang memata-matainya atau menyadapnya di ruangan itu. Waspada seperti sudah tertanam dalam kepalanya. Mungkin cemas, entahlah. Oktovianus Pogau, nama pemuda itu, datang dari tanah yang jauh, nun di Papua sana. Malam itu dia bercerita banyak: tentang orang-orang yang dianiaya, kekayaan alam yang dijarah dan tuan-tuan tanah yang datang dari antah berantah. Okto, demikian dia dipanggil, terlihat gelisah. Ada semacam gugatan dari sorot matanya. Sejurus kemudian, dia pun bertanya, “kapan bung tulis sejarah kami, orang Papua?”

Halaman tengah kompleks kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, tepatnya di depan beranda kantor Komnas Perempuan, disesaki instalasi replika karya perupa-perupa yang mengangkat tema peristiwa 1965. Sebagian besar adalah replika lukisan, karikatur, komik strip dan poster. Replika-replika tersebut disusun membentuk lorong dengan beratap karung goni. Pameran replika karya para perupa itu mengambil judul: Lorong Genosida 65-66. “Kami mengumpulkan replika-replika karya para perupa, lebih dari 35 seniman, yang bertema masalah 65. Paling senior adalah lukisan para perupa dari Sanggar Bumi Tarung. Kami memilih menampilkan replika karena masalah tempat yang terbatas,” ujar perupa Andreas Iswinarto, kurator pameran. Pameran replika karya seni itu menyertai kegiatan bertajuk “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas” yang merupakan kerja bareng antara IPT 65, Komnas Perempuan dan YLBHI. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 17-19 Maret 2017, diisi acara peluncuran buku, diskusi seputar penyelesaian masalah 1965, pemutaran film, aksi seni, dan ditutup dengan Deklarasi Latuharhary. “IPT 65 yang digelar di Den Haag pada 2015 silam, yang dipimpin Zak Yacoob, menyimpulkan bahwa rezim Orde Baru saat itu bertanggung jawab dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan salah satu butir putusan terakhir menyatakan, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh atas kejahatan kemanusiaan oleh rezim Orde Baru. Di sini kita mengadvokasi dan mengedukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang apa yang terjadi pada tahun 1965-1966,” ujar Harry Wibowo, salah satu panitia kegiatan tersebut. Meski ditingkahi hujan deras dan petir yang menyambar, para peserta yang terdiri dari para penyintas yang sudah berusia lanjut, aktivis HAM, seniman, sejarawan, dengan tekun mengikuti acara demi acara. Pada kesempatan itu, panitia menyiarkan secara langsung diskusi serupa yang dilakukan di Semarang sebagai bagian dari kegiatan “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas.” “Hasil IPT 65 itu kami sosialisasikan juga di sembilan kota lain di Indonesia. Seperti hari ini, kegiatan sosialisasi dan diskusi juga dilakukan di Semarang, dan disusul delapan kota lain. Tentu kami memilih kota yang memiliki singgungan dengan kejadian 65, dan pasti memiliki pengalaman yang berlainan. Dalam roadshow nanti, kami mencoba mengumpulkan kembali informasi berdasarkan pengalaman yang dialami para penyintas di masing-masing kota saat terjadi tragedi 65 silam,” terang perupa Dolorosa Sinaga. Lebih jauh, sambung Dolorosa, kegiatan ini adalah upaya untuk mengingatkan pemerintah mengenai penyelesaian kejahatan kemanusiaan atas peristiwa 1965 dan pertangunggjawaban negara. Selain pembukaan, acara sore tadi juga diisi oleh pembacaan cerpen oleh sastrawan Martin Aleida berjudul “Surat Tapol Kepada TKW Cucunya.” Pada malam harinya diadakan pula peluncuran dua buku berjudul Final Report of The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965 dan Dari Beranda Tribunal . “Buku Final Report itu berisi dakwaan, putusan IPT 65, lalu buku Dari Beranda Tribunal berisi bunga rampai pengalaman dari kami yang terlibat dalam IPT 65, semacam di balik layarnya IPT 65. Dan satu lagi nanti akan ada booklet yang berisi ilustrasi keputusan-keputusan dalam IPT 65. Buku-buku itu nanti dijualbelikan secara bebas,” pungkas Dolorosa. Tak lupa, Dolorosa pun mengingatkan bahwa acara tiga hari itu adalah kegiatan pemanasan atau pra kongres sebelum dihelat Kongres IPT 65 pada September mendatang.

Di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia hendak membangun tradisi ilmiah baru yang nasionalis. Pemerintah menasionalisasi lembaga-lembaga ilmiah yang telah berdiri sejak masa kolonial dan menyingkirkan para administrator ilmiah Belanda pada 1950-1951. “Dan saat itu para ilmuwan Indonesia bertanggung jawab atas upaya penciptaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan Indonesia,” tulis Andrew Goss dalam Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda sampai Orde Baru . Salah satu bidang yang menjadi titik mula pengembangan sains adalah biologi. Tokohnya Koesnoto Setyodiwiryo, sarjana pertanian dari Wageningen University, Belanda. Semasa pendudukan Jepang dia menjabat Kepala Biro Penelitian Pertanian dan pada medio 1950 menjabat Direktur Kebun Raya Bogor. Dialah yang berinisiatif bahwa disiplin biologi profesional harus dikembangkan oleh ahli biologi Indonesia sendiri. Pada 1950-an, calon ahli biologi mulai dididik di ITB, UI, dan UGM. Tetapi, lulusannya belum bisa memenuhi kebutuhan staf di lembaga-lembaga ilmiah yang ada. Sementara itu, staf ilmiah bangsa Belanda sudah jauh berkurang. Itu membuat akselerasi pengembangan biologi Indonesia seret. Masalah lain, ungkap Andrew Goss, kebanyakan ahli biologi akademik Indonesia yang baru lulus langsung diserap sebagai pengajar oleh jurusan biologi universitas mereka masing-masing. Keadaan inilah yang mendorong Koesnoto mengajukan ide mendirikan Akademi Biologi dalam Departemen Pertanian. Ide ini disetujui pada 28 Mei 1955. Akademi ini akan terhubung dengan Kebun Raya Bogor dan lulusannya akan diwajibkan bekerja di sana. Pada 10 Oktober 1955, Akademi Biologi yang didirikan Departemen Pertanian dan berlokasi di Kebun Raya Cibodas, Bogor, diresmikan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hadir pula Menteri Pertanian Mohammad Sardjan. Akademi Biologi didirikan guna menyediakan tenaga ahli biologi bangsa Indonesia yang profesional dan lepas dari pengaruh kolonial. Diharapkan lulusannya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan para ilmuwan Belanda. Di awal pendiriannya, Akademi Biologi mencetuskan mimpi besar. “Akedemi Biologi berjanji akan menghasilkan 30 lulusan ahli biologi Indonesia per tahun dan dimaksudkan untuk mendekolonisasi biologi Indonesia,” terang Andrew Goss. Pembiayaan Akademi Biologi diperoleh dari bantuan Yayasan Ford. Perkuliahannya menggunakan sistem yang dipakai di sekolah tinggi Amerika Serikat. Semua mahasiswa mengikuti kurikulum yang sama dan mengikuti ujian di akhir perkuliahan selama tiga tahun. Sistem ini belum lazim untuk saat itu karena umumnya masih dipakai sistem liberal. “Dari akademi inilah muncul generasi pertama ahli biologi Indonesia, satu generasi ilmuwan berbakat, idealis, dan patriotik yang akan memimpin biologi profesional Indonesia setelah 1966,” tulis Andrew Goss. Setelah setahun, karena sering mendapat gangguan dari DI/TII SM Kartosoewirjo, Akademi Biologi dipindahkan ke Kompleks Pertanian Ciawi, Bogor. Akademi Biologi juga berubah nama menjadi Akademi Pertanian. Akademi Pertanian Ciawi berlangsung hingga meluluskan sembilan angkatan. Pada 1968, dengan pertimbangan jumlah lulusan perguruan tinggi sudah memadai, Akademi Pertanian Ciawi ditutup.