Hasil pencarian

Angkatan Laut Republik Indonesia berencana menamai salah satu kapal barunya KRI Usman Harun. Pemerintah Singapura pun protes, menganggap penamaan itu akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban pengeboman MacDonald House pada 1965. Pada 10 Maret 1965, pukul 15.07, bom meledak di gedung Hongkong and Shanghai Bank atau dikenal dengan MacDonald House di Orchard Road, Singapura, tujuh menit setelah bank tutup kendati karyawannya masih menyelesaikan pekerjaan. Bom seberat 9-11 kg berbahan nitrogliserin itu diletakkan di dekat lift. Tiga orang tewas, dan setidaknya 33 orang lainnya luka-luka. Pemboman MacDonald House terjadi selama periode Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada 16 September 1963, Presiden Sukarno menentang terbentuknya Federasi Malaysia, yang merupakan ide Inggris untuk menyelesaikan masalah dekolonisasi di bekas wilayah-wilayah jajahannya di Asia Tenggara. Sukarno menyebutnya sebagai bentuk neokolonialisme. Bahkan, menurut Kevin YL Tan dalam “International Law, History & Policy: Singapore in the Early Years”, termuat dalam Monograph No. 1 tahun 2011, Sukarno siap menggunakan kekerasan untuk menghancurkan federasi baru itu. Meski tak ada perang habis-habisan, Indonesia meluncurkan berbagai serangan ke Malaysia, termasuk Singapura. “Bahkan Singapura paling menderita karena banyak mendapatkana serangan-serangan dan penyusupan karena wilayahnya lebih dekat,” kata Linda Sunarti, dosen sejarah Universitas Indonesia kepada Historia . Penyusupan ke Singapura berlangsung setelah Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963. Delapan hari setelahnya, para penyusup meledakkan bom di Katong Park, seberang Hotel Ambasador. Duapuluh bulan kemudian, 36 ledakan dilepaskan pada sasaran bervariasi. “Pada akhir Konfrontasi tahun 1966, sekira 60 orang tewas atau terluka,” tulis Kevin. Tiga hari setelah ledakan bom MacDonald House, pelakunya tertangkap di laut saat hendak melarikan diri. Keduanya, Usman alias Janatin dan Harun alias Tohir, adalah anggota Korps Komando (KKO, sekarang Marinir) Angkatan Laut Republik Indonesia. Usman dan Harun meringkuk di penjara Changi Singapura selama delapan bulan. Pada 20 Oktober 1965 pengadilan memvonis mereka hukuman mati. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dari hukuman mati, namun gagal. Pada 17 Oktober 1968, pukul 06.00 pagi, pemerintah Singapura melaksanakan hukuman mati kepada Usman dan Harun. Hari itu juga jenazah keduanya langsung dipulangkan ke Indonesia. Dalam perjalanan dari bandara Kemayoran ke Markas Hankam di Merdeka Barat Jakarta, ribuan orang yang datang dari berbagai tempat menyambut dengan dukacita. Demikian pula ketika keesokan harinya jenazah diberangkatkan dari Hankam ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebagai bentuk pernghormatan, pemerintah menaikkan pangkat mereka satu tingkat menjadi Sersan Anumerta KKO Usman dan Kopral Anumerta KKO Harun, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Sakti, dan mengangkat sebagai pahlawan nasional. Enam bulan setelah peledakan MacDonald House, Singapura keluar dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965.

VALENS atau Val marah karena Jay, rekan duetnya dalam grup musik Valentino, lalai dan mementingkan diri sendiri. Teman-temannya berusaha membuat mereka rujuk. Apalagi mereka harus mengadakan pertunjukan di Hari Valentine. Ketika pertunjukan dimulai, Jay muncul di panggung. Pertunjukan berlangsung sukses. Sebelum pertunjukan, sempat muncul dialog pembelaan terhadap Hari Valentine, yang entah bagaimana mulai dirayakan di Indonesia dengan bermacam acara dan cukup menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Sinopsis film Valentine, Kasih Sayang Bagimu tersebut, tayang 1989, tampaknya dibuat untuk menyambut Hari Valentine. Di Indonesia, tulis Charlie Lie dalam Kilas Kilau Bisnis , Hari Valentine mulai dikenal sejak 1970-an dan pada 1980-an kegilaan terhadap Hari Valentine memuncak. Selain film, beberapa novel remaja menyuguhkannya. Dalam Lupus: Bangun Dong, Lupus! yang terbit pada 1988, misalnya, Hilman menampilkan dialog soal Hari Valentine. Hilman juga menerbitkan novel Dancing on the Valentine (1990). Penulis lainnya, Gola Gong, menuliskannya dalam Happy Valentine (1991). Walaupun masih simpang siur, umum diketahui bahwa Valentine mengacu pada nama seorang martir: Santo Valentine atau Valentinus, seorang imam dan uskup Terni (dekat Roma). Valentine menentang kebijakan Kaisar Romawi Claudius II yang melarang menikah muda, terutama bagi mereka yang masih dinas tentara atau pegawai kekaisaran. Kaisar Claudius II menganggap prajurit dan pejabat yang belum menikah dapat lebih diandalkan dan efektif menjalankan tugas. Namun Valentine menikahkan pasangan muda yang jatuh cinta. Atas ketakpatuhannya, Valentine dipenjara dan dihukum mati. Di penjara, dia menyembuhkan anak gadis kepala penjara yang buta karena ketekunannya berdoa. Membalas jasa Valentine, kepala penjara menyelundupkan surat-suratnya kepada generasi muda Roma. Dalam surat terakhir sebelum eksekusi, Valentine membubuhkan frasa penutup: from your Valentine. Dalam The Lovers Book , Kate Gribble menulis bahwa mengekspresikan cinta di kartu Valentine kali pertama dilakukan pada abad ke-15 oleh Charles, duke dari Orleans. Setelah penangkapannya saat Perang Agnicourt tahun 1415, dia diasingkan di Inggris sampai 1440. Selama itu dia menulis surat cinta dan puisi kasih sayang untuk istrinya, Bonne dari Armagnac yang tinggal di Prancis. Enampuluh surat itu utuh tersimpan di British Library, London. “Di Amerika, kartu Valentine kali pertama diproduksi secara massal awal 1850-an. Kartu ini merupakan hasil ciptaan seorang sarjana bernama Esther Howland,” tulis Kate Gribble. Pada abad ke-17, perayaan Hari Valentine menjadi tradisi umum di seluruh dunia. Selain kartu ucapan dan surat, tradisi tukar-menukar hadiah pun dimulai. Di awal 1700-an, Charles II dari Swedia mengenalkan kepada Eropa sebuah seni Persia yang disebut “bahasa bunga”. Lewat kiriman bunga, kita bisa mengekspresikan pesan-pesan tersembunyi. Pilihannya kemudian beragam, dari cokelat hingga cincin. “Barang yang dicari biasanya boneka, permen berbentuk love , cincin, cokelat, tas, dan baju,” kata Feny, penjual di pusat perbelanjaan Mangga Dua Square, Jakarta, kepada Historia . Di negara-negara mayoritas beragama Islam, para pemuka agama melarang perayaan Hari Valentine. Alasannya, selain merujuk pemuka agama Santo Valentine, perayaan Valentine dianggap bukan lagi sebagai hari kasih saying tapi hura-hura yang dibumbui pergaulan bebas. Namun muda-mudi tetap saja merayakannya, sampai sekarang.

ADU jangkrik sebagai permainan rakyat sudah dikenal lama di Indonesia. Adu jangkrik dimainkan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak. Dulu mereka mencari sendiri, kini membeli dari penjual yang biasa mangkal di sekolah-sekolah. Menurut buku Permainan Tradisional Indonesia , terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998), permainan ini biasanya muncul secara musiman, khususnya pada musim gadon yaitu saat sawah ditanami palawija untuk menyelingi tanaman padi. Jenis jangkrik yang diadu adalah jangkrik kalung jantan, berwarna hitam legam, dan ada hiasan kalung pada lehernya. Jangkrik ini digemari anak-anak karena suaranya nyaring dan gerak-geriknya lincah. Menurut Denys Lombard, adu jangkrik tampaknya merupakan kegemaran khas masyarakat Jawa namun juga didapati di kalangan orang Tionghoa; dan kaum peranakan memudahkan penyebarannya. “Itulah yang terjadi pada adu jangkrik yang dewasa ini sudah langka, namun pada zaman Hamengku Buwono VII (1877-1921) telah merasuki seluruh kraton Yogyakarta,” tulis Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid 2, Jaringan Asia . Para bangsawan dan pedagang kaya di Kota Gede mengadakan pertandingan setiap Selasa dan Jumat. Adu jangkrik lebih dikenal di Jawa Tengah, sedangkan di Bali terkenal adu ayam, Jawa Barat adu domba, dan Toraja adu kerbau. Kendati demikian, di Bali juga ada adu jangkrik, disebut maluan ; dan di Aceh disebut daruet kleng. Adu jangkrik dianggap sebagai hiburan anak kecil. Ini tidak berarti orang dewasa menampik permainan itu. “Konon calon Sultan adalah seorang penggemar daruet kleng dan kadang-kadang memasang taruhan besar,” tulis Snouck Hurgronje dalam Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya Volume 2. “Konon kegemaran bertaruh itu karena pertarungan diadakan di kalangan terbatas.” Permainan maluan memiliki sifat sekuler (keduniawian) sekaligus sakral karena “si pemain (seorang anak berumur tujuh tahun), sewaktu hendak menggalakkan jangkriknya, akan mengucapkan mantra dengan suara seperti yang dikeluarkan oleh seorang balian,” tulis James Danandjaja dalam Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali. Bacaan mantra agar jangkrik kuat dan menang, juga disinggung Tjan Tjoe Siem dalam artikelnya “Adoe Jangkrik” yang dimuat majalah Djawa tahun 1940. Sebelum masuk arena, jangkrik biasanya diberi mantra (dijantur) : Jantur, jantur, musuhmu gedhe dhuwur, cokoten ngasi anjur. Janti, janti, musuhmu kecil belaga, gigitlah sampai mati. Setelah dijantur , jangkrik lantas lebih berani menghadapi lawannya. Bahkan dengan menggunakan obat-obatan Tionghoa, jangkrik aduan menjadi perkasa dan senantiasa menang. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan besar di Semarang pada 1901. Ampuhnya ramuan itu diungkapkan Siem dengan “sekali gigit akan lekas lari tiada mau berhadapan lagi.” Seperti halnya adu ayam, adu jangkrik pun menjadi ajang judi. Menurut Siem, adu jangkrik sebagai praktik perjudian ramai dilakukan di Jawa Tengah, dan tidak sedikit orang Tionghoa ikut pat-sik-soet (adu jangkrik) pada musim jangkrik. “Pusat-pusat aduan jangkrik yang taruhannya tiada kecil adalah kota Magelang, Yogyakarta, dan Solo,” tulis Siem. Menurut Permainan Tradisional Indonesia , cara taruhannya tak jauh berbeda dengan taruhan adu ayam. Ada satu lawan satu, satu lawan dua (apit), dua lawan tiga dan sebagainya. “Di samping mati, ada jangkrik yang putus giginya, perutnya yang keluar, sayapnya putus, kakinya putus akibat gigitan lawan.”

SETELAH tujuh kali upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, akhirnya pada 6 Juni 1962 pemerintah membentuk Tjakrabirawa. Resimen khusus ini ditugaskan untuk menjaga keselamatan presiden. Tugas berat diemban oleh Tjakrabirawa agar tak kecolongan lagi. Ancaman pembunuhan Sukarno bukan berarti tak ada sama sekali. Itulah yang membuat Maulwi Saelan, wakil komandan Tjakrabirawa, tak mau lengah sedikit pun. Kalau perlu dia turun tangan untuk mengambil keputusan apapun demi keselamatan Presiden Sukarno. Misalnya pada saat Presiden Sukarno berkunjung ke Filipina untuk menghadiri konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina, Indonesia), 30 Juli–5 Agustus 1963. Konferensi tersebut membahas penyelesaian pembentukan federasi Malaysia yang bakal membuat Filipina kehilangan sebagian wilayahnya di Sabah. Delegasi Indonesia menggunakan dua pesawat. Satu pesawat Jetstar C-140 dan rombongan lain, termasuk pengawal presiden Tjakrabirawa, menumpang pesawat Garuda. Seminggu sebelum kedatangan Presiden Sukarno ke Manila, tim advance Tjakrabirawa telah lebih dulu tiba dan memastikan Manila aman untuk Presiden Sukarno. “Ketika tiba, tak sedikit pun permasalahan keamanan yang ditemui rombongan baik selama di perjalanan maupun setelah di Manila,” ujar Maulwi dalam bukunya Penjaga Terakhir Soekarno . Masalah baru muncul sesaat sebelum Presiden Sukarno pulang ke Jakarta. Pihak bandara Manila mengabarkan kepada Tjakrabirawa tentang seorang lelaki tak dikenal kepergok memasuki pesawat kepresidenan tanpa izin. Maulwi khawatir dan segera menghubungi Brigjen. Sabur, komandan resimen Tjakrabirawa, untuk meminta izin pemeriksaan langsung ke pesawat. Ketika pesawat diperiksa, lelaki misterius itu telah pergi. Belakangan petugas bandara Manila berhasil menangkapnya. Ternyata pria penyusup itu penderita gangguan jiwa. Cemas ada apa-apa, Maulwi tetap memutuskan untuk memeriksa secara teliti setiap bagian pesawat. “Saya nggak bisa percaya begitu saja. Kita kan nggak tahu apa yang dia taruh, apa yang dia lakukan,” kenang Maulwi. Dia pun mengambil keputusan agar Presiden Sukarno pulang ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda. Sementara itu Maulwi, bersama beberapa anak buahnya, tetap tinggal di Manila. Memastikan pesawat kepresidenan steril dari ancaman apapun. “Kalau ada apa-apa, kita yang tanggung jawab,” kata Maulwi. Yakin tak ada hal mencurigakan, Maulwi dan pasukannya pulang keesokan harinya ke Jakarta dengan Jetstar C-140. Laporan utama upaya pembunuhan terhadap Sukarno: "Membidik Nyawa Sang Presiden" di majalah Historia No. 14 Tahun II, 2013.

Masyumi dinilai banyak kalangan sebagai salah satu partai yang para kader dan pemimpinnya punya kepribadian perjuangan, tidak pernah pecah kongsi antara asas partai dengan perilaku kader dan pemimpinnya. Meskipun berusia tidak sampai genap 15 tahun, kemudian membubarkan diri besama Partai Sosialis Indonesia pada 1960, akibat perseteruan politik yang tidak bisa dihindari dengan penguasa Orde Lama. Demikian paparan A.M. Fatwa, ketua pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), dalam pembukaan peluncuran buku Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi, di Jakarta, 26 Januari 2014. Buku karya SU Bajasut ini terbit kali pertama pada 1972, dan terbitan terbaru kali ini mendapat suntingan dari Lukman Hakiem, penulis biografi tokoh-tokoh Masyumi.  Prawoto Mangkusasmito, tercatat sebagai ketua umum Masyumi terakhir. Pria kelahiran Tirto, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1910 ini, terpilih menjadi ketua umum Masyumi pada Muktamar IX di Yogyakarta tahun 1959. Prawoto sangat teguh dalam pendirian dan sangat hangat dalam pergaulan pribadi dan keluarga. Harry Tjan Silalahi, ketua Partai Katolik Indonesia pada 1971, pernah bertanya kepada I.J. Kasimo , mengapa Partai Katolik Indonesia dekat dengan Masyumi? “Tokoh-tokoh Masyumi dan Prawoto memiliki integritas,” kata Kasimo. Fatwa menambahkan, kebesaran jiwa tokoh Masyumi bukan hanya pada Prawoto, melainkan juga Mohammad Natsir yang akrab dengan J. Leimena (Partai Kristen Indonesia) dan Arnold Mononutu (Partai Nasional Indonesia). Kasman Singodimedjo yang dipenjara pada masa Orde Lama, mengantar jenazah Sukarno ke Blitar, bahkan Buya Hamka yang bernasib sama dengan Kasman, mengimami salat jenazah Sukarno. Sedangkan, Sjafruddin Prawiranegara terkenal dengan ucapannya: “Jangan pernah kehilangan objektivitas meskipun terhadap mereka yang tidak kita sukai.” Sepuluh tahun setelah kepergian Sukarno, muncul tulisan yang mengecilkan perannya. “Tulisan yang intinya menyebut Sukarno sebagai tokoh yang mudah bertekuk lutut itu,” kata Fatwa, “dibantah keras oleh Mr. Roem dengan data dan argumen yang kokoh.” Muhajir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, memandang bahwa alam pikiran dan jejak perjuangan Prawoto dilandasi dengan keyakinan dan pemahaman agama yang utuh. “Ajaran agama Islam bila dipahami secara benar, maka tidak ada agama lain yang merasa terancam,” kata Muhajir dengan mengambil contoh persahabatan Prawoto dengan tokoh-tokoh dari agama lain. Gambaran lain mengenai sosok Prawoto, dilukiskan dengan peristiwa pertemuan menjelang pembubaran Masyumi di Istana Merdeka pada 28 Juni 1960. Busana yang digunakan Prawoto tampak kontras dengan tamu lainnya: M. Yunan (Masyumi), Sjahrir dan Soebadio Sastrosatomo (PSI) yang mengenakan jas lengkap. Prawoto hanya mengenakan sarung, berpeci, bersandal kulit, dan baju koko. “Prawoto secara simbolis ingin menempatkan bahwa Sukarno adalah (juga) rakyat biasa” kata pengamat politik, Fachry Ali. Kesederhanaannya pun diungkapkan oleh pemimpin koran Indonesia Raya , Mochtar Lubis . “Jenggot dan kumisnya, peci, kacamata, dan kain sarung yang paling suka dipakainya setiap hari,” kata Lubis. Menurut Fachry, salah satu tulisan Prawoto yang menarik dalam buku ini adalah “Jiwa dan Semangat 1945 Masyumi Menolak Suatu Machsstaat ” yang disampaikan sebagai sikap partai dalam pandangan umum Konstituante pada 4 Mei 1959. Tulisan ini adalah tanggapan balik dari “Konsepsi Presiden” yang dicetuskan pada 21 Februari 1957 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945. Konsepsi Presiden tersebut jawaban atas kemandekan dan kekacauan politik yang diakibatkan sistem demokrasi parlementer. Dalam tulisannya, Prawoto mengungkapkan bahwa Demokrasi Terpimpin akan memunculkan seorang “mahapemimpin” dan “pemimpin dari suatu kekuasaan yang menempatkan dirinya di atas hukum, permulaan dari pertumbuhan ke arah suatu negara kekuasaan ( machts-staat ) tidak dapat diterima.” Menurut Fachry, ketika Prawoto menyebut dan mengungkapkan penolakkannya terhadap sistem politik yang mengakomodasi terciptanya “mahapemimpin” telah sekaligus mengungkapkan sikap dan kesadaran genuine -nya tentang demokrasi. “Status seorang ‘mahapemimpin’ sangat berbahaya karena punya kecenderungan bertindak di luar sistem, dan di atas itu, berpotensi mengangkangi hukum itu sendiri,” kata Fachry.   Harry Tjan, menjelaskan bahwa machtsstaat tidak menerjemahkan “roh keadilan” dengan baik, bahkan jauh membelakangi, sedangkan recthstaat (negara berdasarkan hukum) menjelma sebagai “roh keadilan.” Itulah konsepsi Prawoto tentang hukum dan keadilan.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, membuat pernyataan kontroversial. Dia menganggap "Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pahlawan keluarga, karena mereka umumnya bekerja untuk menghidupi keluarga. Dalam kondisi itu, tidak manusiawi kalau tempat pelacuran ditutup," demikian dikutip tribunnews.com. Seberapa besar dan penting peran PSK –yang dulu kerap disebut wanita tuna susila atau "Kupu-Kupu Malam" kata penyanyi Titiek Puspa– dalam sejarah Indonesia? Dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Sukarno membuktikan pentingnya peran wanita tuna susila. "Pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Dalam keanggotaan PNI (Partai Nasional Indonesia) di Bandung terdapat 670 orang perempuan yang berprofesi demikian dan mereka adalah anggota yang paling setia dan patuh," kata Sukarno. Wanita tuna susila anggota PNI itu memberi Sukarno informasi berharga dari polisi-polisi kolonial yang memakai jasa mereka. "Tak satupun laki-laki anggota partai yang terhormat dan sopan itu dapat mengerjakan tugas ini untukku," ujar Sukarno. Bahkan, selain memberikan informasi, wanita tuna susila itu menyumbang uang untuk kegiatan partai. "Dan mereka bukan saja penyumbang yang menyenangkan," ucap Sukarno, "tapi juga penyumbang yang besar." Ali Sastroamidjojo, tokoh PNI, menentang tindakan Sukarno melibatkan wanita tuna susila dalam partai. "Sangat memalukan," tegas Ali. "Ini sangat tidak bermoral." Gatot Mangunpraja, sekretaris PNI, membantah keterangan Sukarno bahwa PNI menggunakan wanita tuna susila sebagai daya tarik bagi anggota untuk menghadiri kursus politik, dan tidak benar 670 anggota PNI Bandung adalah wanita tuna susila. Faktanya adalah bahwa ada satu atau dua wanita tuna susila yang telah memperbaiki diri dari prostitusi dan menikah, menjadi anggota PNI bersama suami mereka. "Kami sangat berhati-hati memasukkan para wanita tuna susila dan penjudi, yang mungkin membahayakan dengan memberi nama buruk bagi organisasi," kata Gatot, "The Peta and My Relations with the Japanese: A Correction of Sukarno’s Autobiography," dimuat jurnal Indonesia , Vol. 5 tahun 1968. Sukarno mungkin berlebihan dalam hal anggota PNI, namun kemudian dia pernah menggunakan 120 wanita tuna susila di Minangkabau untuk melayani tentara Jepang. Tujuannya, "semata-mata sebagai tindakan darurat dan demi menjaga para gadis kita," kata Sukarno. Seperti halnya para wanita tuna susila yang mendapatkan informasi dari polisi kolonial untuk Sukarno, pada masa revolusi (1945-1949), mereka juga mendapatkan senjata dari tentara Hindia. Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, menyebutkan para wanita tuna susila Senen menyelundupkan senjata kepada Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR) terdiri dari tujuh pasukan inti dengan tingkat kekuatan beragam dan tersebar di Kota Karawang. Tujuan jangka pendek LRJR adalah menyerang Jakarta dan mengirim Inggris dan Belanda ke laut. Senjata dan amunisi merupakan elemen penting dalam perdagangan antara Jakarta dan Karawang. Walaupun tidak bisa ditembus secara militer, garis demarkasi sangat mudah ditembus bagi perdagangan gelap. "Di sinilah koneksi LRJR dengan dunia bawah tanah sebelum perang menjadi sangat penting, karena senjata-senjata tersebut merupakan hasil pencurian yang diselundupkan lewat Singapura dan dengan bantuan pelacur-pelacur Senen yang mendapatkannya dari tentara Hindia," catat Cribb. Masih pada masa revolusi, Moestopo, seorang dokter gigi dan perwira eksentrik. Ketika ditunjuk sebagai perwira pendidikan politik di Subang pada 1946, dia tiba di sana dengan unit bersenjata yang tidak biasa, disebut Pasukan Terate. Selain merujuk bunga teratai, nama itu juga akronim dari Tentara Rahasia Tertinggi. "Unit ini sebagian terdiri dari mahasiswa Akademi Militer Yogyakarta yang telah menerima pelatihan lapangan," tulis Cribb, "selain juga pelacur dan pencopet dari Surabaya dan Yogyakarta yang dikirim ke sejumlah garis pertempuran Belanda di wilayah Bandung untuk mencuri senjata, pakaian, dan barang-barang lain." Jejak wanita susila juga terdapat pada poster propaganda karya pelukis Affandi. Idenya berasal dari Sukarno yang menginginkan sebuah poster sederhana namun kuat sebagai alat propaganda untuk membangkitkan semangat pemuda. Peluksi Dullah sebagai modelnya sedang memegang bendera merah putih dan memutuskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Pada poster itu, penyair Chairil Anwar memberinya kata-kata: "Boeng, Ajo Boeng!" Poster propaganda itu tersebar kemana-mana. Siapa nyana, Chairil memperoleh kata-kata itu dari para wanita tuna susila di Senen ketika mereka menawarkan jasa: "Boeng, ajo boeng…"

BERITA proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga ke Bali. Karena punya sejarah berperang melawan Belanda pada Puputan 1906, delapan raja Bali bersimpati pada Republik Indonesia. Namun, situasi cepat berubah. Setelah gagal melucuti Jepang pada 13 Desember 1945, yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai, sebagian besar raja Bali balik arah menentang Republik. Hanya Raja Badung yang tetap berpihak ke Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan Pasukan Gajah Merah Belanda yang mendarat di Pantai Sanur pada 2 Maret 1946. Van Beuge, mantan Residen Bali dan Lombok, menjanjikan akan mengembalikan kekuasaan raja seperti sebelum Jepang datang jika berpihak kepada Belanda. Usahanya menuai hasil. Di Gianyar, Pemuda Pembela Negara (PPN) yang tadinya mendukung Republik putar haluan menyerang pejuang kemerdekaan. Di Jembrana, Belanda membentuk Badan Pemberantasan Pengacau (BPP) untuk menghancurkan kekuatan anti-Belanda. Hal yang sama terjadi di Klungkung dengan dibentuknya Badan Keamanan Negara (BKN). Keadaan ini membuat pejuang prokemerdekaan Indonesia terdesak mundur. Ngurah Rai pun pergi ke Jawa untuk minta bantuan. Pada April 1946, pasukan dari Jawa yang dipimpin Kapten Laut Markadi datang dan menyerang konvoi-konvoi Belanda. Bersama pejuang Bali, Pasukan Markadi lalu mendirikan markas di Peh Manistutu, Jembrana. Karena tercium Belanda, mereka memindahkan markas ke desa Gelar di utara Palungan Batu pada 17 April 1946. Secara geografis, Gelar laksana cerukan panci; lembah dikitari bukit. Di beberapa bukit ada goa-goa perlindungan. Gelar ideal untuk taktik perang gerilya. Menurut I Gusti Putu Dwinda, ketua Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) Jembrana, daerah ini bagus. Udaranya sejuk dan dikelilingi aliran sungai dengan air yang jernih. “Setelah ditinjau oleh Markadi, desa Gelar akhirnya dijadikan markas dengan membangun beberapa barak, dengan bantuan penduduk setempat,” kata Dwinda dalam Orang-orang di Sekitar Pak Rai karya I Wayan Windia. Ida Bagus Doster, wakil ketua BPRI yang kelak menjabat bupati Jembrana pertama, memerintahkan pasukannya untuk meratakan tanah di depan barak. “Setelah rata, di tengah-tengah dipancang sebuah tiang dari bambu,” kenang Doster, 85 tahun, kepada Historia . Esok harinya, 18 April, semua pasukan berkumpul dan mengelilingi tiang bambu. Pagi itu, upacara pengibaran bendera Merah-Putih untuk kali pertama dilaksanakan di Bali. Dua pemuda menggeret bendera Merah-Putih diiringi lagu Indonesia Raya . “Saya terharu dan mencucurkan air mata saat itu. Saya kira kawan-kawan yang lain juga begitu. Usai upacara, Kapten Laut Markadi menamakan Gelar sebagai Lembah Merdeka,” ujar Doster. Hal yang sama dialami Dwinda. “Di sini pula Kapten Markadi mengadakan rasionalisasi pasukan, memilih anggota pasukan yang bersenjata lengkap,” ujar Dwinda. “Dalam pertemuan dengan para pemuda pejuang disepakati membentuk DPRI (Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia), dan dipilih sebagai ketua saya sendiri dengan wakil Kapten Makardi.” Untuk mengenang peristiwa upacara pengibaran Merah-Putih pertama di Bali itu, di desa Gelar didirikan monumen Lembah Merdeka.

BERSAMA Orkes Irama, kelompok musik yang dipimpin Jack Lesmana, Sukarno mengarang sebuah lagu. Kemudian Jack menggubah musiknya. Lahirlah lagu: Bersuka Ria . Iramanya lenso, sebagai pengiring tarian kegemaran Bung Karno yang juga bernama sama dengan irama lagunya: lenso. Konon, itulah satu-satunya lagu karya pemimpin besar revolusi Indonesia. Lagu tersebut kemudian dipopulerkan oleh Suara Bersama,kelompok musik yang digawangi Jack Lesmana dan bersama Bing Slamet. Jack Lesmana adalah ayah sineas Mira Lesmana dan musisi Indra Lesmana. Bersuka Ria dirilis bersama lagu Euis (Bing Slamet dan Rita Zahara), Bengawan Solo (Bing Slamet dan Titiek Puspa), Malam Bainai (Rita Zahara dan Nien Lesmana), Gendjer Gendjer (Bing Slamet), Soleram (Suara Bersama), Burung Kakatua (Suara Bersama), Gelang Sipaku Gelang (Suara Bersama) di album bertajuk “Mari Bersuka Ria Dengan Irama Lenso”. Album ini diproduksi dan diedarkan pada 1965 oleh The Indonesian Music Company Irama LTD, perusahaan rekaman milik pengusaha Soejoso alias Mas Yos, kakak kandung Nien –istri Jack Lesmana. Di sampul belakang piringan hitam album itu terdapat tulisan berwarna merah: Dipersembahkan oleh para seniman Indonesia dan karyawan IRAMA bertalian dengan DASA-WARSA KONFERENSI AFRIKA-ASIA . Pada bagian atas tulisan tersebut tertera kalimat persetujuan dan tanda tangan Sukarno yang berbunyi: “Saja restui. Setudju diedarkan, Soekarno 14/4 ’65”. Seluruh lagu di album itu sangat populer pada masanya. Bahkan beberapa di antaranya masih melekat dalam ingatan banyak orang hingga hari ini. Saking populernya, berdasarkan data tertulis koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dua kali lagu Bersuka Ria bergumuruh dinyanyikan di Istora Senayan –kini Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertama , pada Kongres Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di Istora Senayan, 29 September 1965. Kedua , pada saat Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), juga di Istora Senayan, 30 September 1965. Di kedua perhelatan tersebut, Sukarno memulai pidatonya dengan menyanyikan Bersuka Ria, yang digubah sesuai tema musyawarah tersebut. Seluruh hadirin turut serta menyanyi bersama. Siapa bilang saya tidak suka opor bebek/kan bebek sama saja dengan itik/Siapa bilang saya tidak senang kepada Munastek/karena saya seorang orang teknik. Siapa bilang sukarelawati ini tidak berani bertempur/meskipun dia memakai kain batik/Siapa bilang masyarakat kita tidak akan jadi adil dan makmur/Revolusi kita kan didukung oleh kaum teknik. Menurut Solichin Salam dalam Bung Karno Putra Fajar, lagu ciptaan Bung Karno itu kata-katanya sederhana, gampang dipahami dan mudah dimengerti. Dengan menyanyikan lagu itu, tidak saja rakyat dididik untuk memiliki kesadaran politik, akan tetapi juga rakyat dididik untuk menjadi bangsa yang periang, gembira dalam hidup, tidak kecut menghadapi hidup. Coba saja dengarkan lagunya berikut ini:

Setelah Margonda gugur, Maemunah membesarkan buah hatinya yang bernama Jopiatini. Nama Jop diambil dari JOP (Jajasan Obor Pasoendan), salah satu anak organisasi Pagoejoeban Pasoendan yang berdiri pada 1914, di mana Margonda dan Maemunah kali pertama bertemu.   “Kata ibu, nama Jopiatini diambil dari nama organisasi JOP, tempat ayah dan ibu pacaran dulu,” ujar Jopiatini kepada Historia . “Ibu sering bercerita kalau ayah saya itu orangnya periang dan pemberani. Karena itulah ibu jatuh cinta.” Pada masa Hindia Belanda, Maemunah pernah belajar di Sekolah Kepandaian Putri di Kebon Sirih Jakarta. Setelah lulus, dia mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh JOP di Kuningan Jawa Barat. Sedangkan Margonda pernah mengikuti pendidikan analysten cursus, yang diselenggarakan Indonesiche Chemische Vereniging . Kini, tempat kursus itu menjadi Balai Besar Industri Agro Bogor. Dia juga pernah ikut pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaart Afdeeling, salah satu unit kemiliteran Belanda. Margonda dan Maemunah menikah di Bogor pada 24 Juni 1943. Semenjak menikah mereka tinggal di rumah keluarga Maemunah di Bogor. Rumah itu selalu ramai oleh anak-anak JOP dan para pemuda Bogor. “Dari cerita yang sering saya dengar, kawan-kawan ayah yang sering berkumpul di rumah antara lain Ahmad Tirtosudiro, Pak Adam, Ibrahim Adjie, Mintaredja, dan banyak lagi,” kenang Jopiatini. Untuk menafkahi keluarga, Margonda bekerja di Departemen Jawatan Penyelidikan Pertanian Jepang. Setelah setahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Jopiatini. Sepeninggal Margonda, Maemunah membesarkan Jopiatini sendiri dengan membuka tempat jahit “Modiste Tini.” Nama ini diambil dari panggilan Jopiatini: Tini. “Waktu saya masih kecil, di zaman Bung Karno, ibu mendapat order menjahit pakaian orang-orang di Istana Bogor,” tutur Jopiatini. “Yang saya ingat, orang Istana Bogor yang sering menjahit baju di tempat ibu saya, Ibu Hartini istri Bung Karno dan istrinya Pak Sabur (komandan) Tjakrabirawa.” Selain itu, menurut Jopiatini, Jaka Bimbo yang kelak menjadi penyanyi terkenal juga menjahit baju di tempat ibunya. Dengan usaha itu, Maemunah dapat menyekolahkan Jopiatini hingga perguruan tinggi.

PADA 1973, kawan-kawan seperjuangan Margonda sering datang ke rumah menemui Maemunah. Mereka berencana mengusulkan Margonda sebagai nama jalan. “Dalam perbincangan itu, samar-samar saya dengar, kawan-kawan ayah sedang mengusulkan kepada Departemen Sosial beberapa nama kawan seperjuangan yang telah gugur agar diabadikan menjadi nama jalan. Termasuk nama Margonda,” kata Jopiatini kepada Historia .  Usul itu disetujui. Nama Margonda diabadikan menjadi nama jalan di Depok, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Bogor. Kala itu, Margonda hanyalah jalan kecil, belum sebesar sekarang. Sebelum bernama Margonda, jalan itu lebih dikenal sebagai Jalan Pintu Air. Jalan setapak itu kemudian menjadi jalan raya besar. Lulus dari Universitas Indonesia, Jopiatini menikah dengan Abu Hanifah, seorang tentara Angkatan Laut. Mereka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Teguh Hassanudin. Suatu hari, sekira tahun 2000-an, mereka melancong ke Depok. Mereka makan di restoran Bakmi Margonda. “Waktu kami makan di Bakmi Margonda, ibu bertanya kepada pelayan restoran; ini restoran kok pakai nama suami saya?” kata Jopiatini, “Seloroh ibu sambil tertawa. Pelayan itu bisa jadi menganggap itu hanya guyonan saja.” Sehabis dari restoran, sebelum kembali ke rumah, Abu Hanifah mengusulkan agar ibu mertuanya berpose di plang Jalan Margonda. Usul itu sebenarnya sering dilontarkan. Namun baru kali itu Maemunah bersedia. Beberapa waktu kemudian Maemunah berpulang menyusul Margonda. Dalam buku Yasin mengenang ibunya, Jopiatini menulis puisi berjudul “Bundaku.” Syairnya menggambarkan penantian ibunya yang penuh harap akan kedatangan Margonda dari medan juang: Teringat dan tersayat hatiku/Berpuluh tahun lalu ketika ku masih balita/Tertatih-tatih di pegang erat tanganku/Barisan tentara berbaju hijau/Melintas terus berlalu/Siapa tahu ada ayahku Lubuk hati bunda risau tak terjawab/Bayangpun tak tertinggal di situ/Ayahku tertembak penjajah ibu pertiwi/Terkubur di belantara Kalibata/Tak ketemu/Tak ada satupun nisan nama ayahku/Tapi bunda setia menunggu/Sampai maut menyapa.

PENGULANGAN sejarah merupakan lelucon pada kali pertama dan akan menjadi tragedi pada pengulangan yang kedua. Demikian disampaikan oleh Dhaniel Dhakidae, mengutip Karl Marx, dalam sambutannya di acara mengenang 40 tahun peristiwa Malari pagi tadi (15/01) di Jakarta. Turut pula hadir dalam acara itu Rahman Tolleng, Adnan Buyung Nasution dan sahibul hajat Hariman Siregar. "Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Dulu yang datang Jan Pieter Coen, kemudian datang Jan Pronk, seorang new left tapi datang sebagai Ketua IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) untuk melihat pembangunan di Indonesia. Kemudian Tanaka seorang shogun , datang menemui Soeharto,” ujar Dhakidae. Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka memicu demonstrasi mahasiswa karena dianggap sebagai penjajahan ulang Jepang terhadap Indonesia. Namun pada kenyataannya demonstrasi itu berakar jauh kepada beragam persoalan. Mulai dari kritik atas dominannya Aspri (Asisten Presiden) dalam pemerintahan sampai friksi rivalitas Jenderal Soemitro-Ali Moertopo untuk merebut pengaruh sebagai orang terdekat Soeharto. Kalangan cendekiawan dan mahasiswa menjadi corong penyalur rasa tidak puas tersebut. “Mahasiswa mulai tidak puas terhadap kebijaksanaan pejabat pemerintah. Berbagai masalah yang disorot mahasiswa waktu itu adalah Pertamina, Proyek TMII yang dianggap mirip proyek mercusuar, hingga peranan modal asing khususnya Jepang,” tulis Muhammad Umar Syadat Hasibuan dan Yohanes S. Widada dalam Revolusi Politik Kaum Muda. Puncak aksi protes itu akhirnya terjadi pada 15 Januari 1974. Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma disambut dengan aksi demonstrasi yang berujung rusuh. Masa bulan madu antara mahasiswa dengan pemerintah, juga antara investor asing dengan masyarakat Indonesia umumnya, yang telah terjalin sejak jatuhnya Sukarno tahun 1966 pun berakhir. “Mahasiswa dan lainnya mengambil alih jalan selama masa kunjungan Perdana Menteri Tanaka, dan aksi protes mereka adalah antiasing, terutama Jepang; antibirokrasi, terutama ditujukan kepada teknokrat berpendidikan Barat yang mendorong pemerintah untuk lebih percaya pada investasi asing; dan antimiliter, terutama terhadap jenderal-jenderal yang dicurigai banyak diuntungkan dari perjanjian bisnis dengan orang-orang Tionghoa dan asing,” tulis Michael H. Anderson dalam Madison Avenue in Asia: Politics and Transnational Advertising. Jakarta berasap, penghancuran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Tidak hanya menyasar produk-produk Jepang, massa juga melampiaskan kekesalannya kepada perusahaan-perusahaan Tionghoa. Salah satunya adalah Astra yang menjadi distributor barang-barang otomotif dari Jepang. “Mobil-mobil dan sepeda motor buatan Jepang dan buatan asing lainnya dibakar, diceburkan ke sungai, atau, jika pemiliknya beruntung, hanya dikempeskan rodanya,” tulis Kees van Dijk, “Ketertiban dan Kekacauan di dalam Kehidupan di Indonesia,” termuat dalam Orde Zonder Order; Kekerasan dan Demokrasi di Indonesia 1965-1998 . Pada Peristiwa Malari ini, setidaknya sebelas orang tewas dan 300 lainnya luka-luka. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan ikut rusak. Toko-toko perhiasan pun tidak ketinggalan dijarah, sekitar 160 kg emas raib. Sekitar 775 orang ditahan menyusul aksi pemerintah memadamkan kerusuhan tersebut, beberapa terdiri dari anak di bawah umur. “Komandan Kopkamtib ketika itu, Jenderal Sumitro, bahkan mengenang bagaimana para demonstran yang bertemu di dekan Monumen Nasional di pusat Jakarta adalah ′anak-anak′, pelajar-pelajar dari sekolah dasar dan menengah, paling tidak berasal dari sekolah menengah atas. Di antara 472 orang yang ditahan pada tanggal 15 dan 16 Januari, terdapat 250 buruh dan anak sekolah,” tulis Kees van Dijk. Sejumlah tokoh mahasiswa, seperti Hariman Siregar, Aini Chalid dan Judilhery Justam ditahan. Beberapa media massa besar dicabut izin terbitnya karena memuat pemberitaan yang dianggap mengganggu stabilitas negara, termasuk Nusantara , Abadi , Pedoman , dan Indonesia Raya . Soeharto juga melakukan perombakan di lingkaran kekuasaannya. Soemitro diberhentikan dari jabatan Panglima Kopkamtib. Jabatan Aspri dibubarkan. Aksi represi pemerintah terhadap masyarakat diperketat, juga lebih sistematis. “Dengan Peristiwa Malari, Soeharto tampaknya mengambil sikap tegas: Go to hell with civil society. Dia sepertinya mengingatkan para cendekiawan/mahasiswa who is the boss,” tulis Arief Budiman dalam Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005 . “Pada titik ini tampaknya ′perkawinan′ antara Soeharto dan masyarakat madani bubar jalan.”

Setiap 4 Januari diperingati Yogyakarta Kota Republik untuk mengenang pemindahan ibu kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946 karena keadaan Jakarta tak aman dan keselamatan para pemimpin terancam oleh tentara NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus perjuangan. Namun, ancaman datang ketika Belanda melanggar gencatan senjata Perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Belanda memulai serangan dengan pesawat-pesawat pengebom ke berbagai tempat terutama pangkalan militer, diikuti penerjunan 500 tentara, dan segera setelah itu pasukan Belanda memasuki kota. Selama seminggu berikutnya pasukan Belanda berhasil merebut kota-kota penting baik di Jawa mupun Sumatra. Menurut sejarawan George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , Belanda mengabarkan kepada dunia bahwa perlawanan Republik hanya sedikit dan penduduk menyambut mereka sebagai penyelamat. Banyak tentara Belanda juga menyebarkan kampanye ini karena yakin bahwa mereka sedang membebaskan penduduk dari penguasa yang tidak disukai. “Slogan dari mereka yang dibawa-bawa di Yogyakarta adalah ‘Ke Jogja untuk membebaskan Sultan’,” tulis Kahin. Karena itu, sementara para pemimpin Republik diasingkan, Sultan Hamengkubuwono IX tetap berada di Yogyakarta tetapi ruang geraknya dibatasi atau menjadi tahanan rumah. Kendati demikian, menurut Kustiniyati Mochtar dalam “Pak Sultan dari Masa ke Masa” termuat dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan tetap dapat berkomunikasi dengan rakyatnya dengan cara fluistercampagne (dari mulut ke mulut), sehingga berbagai instruksi bisa sampai kepada rakyat. Misalnya, instruksi agar rakyat tetap setia dan hanya patuh kepada Ngarsa Dalem (sebutan untuk Sultan), yang dipatuhi seluruh rakyat. Terkesan dengan wibawa Sultan, Belanda berusaha merangkul dan mengajaknya bekerja sama. Belanda meyakinkan Sultan bahwa tak ada gunanya mengandalkan nasibnya kepada suatu Republik yang masih demikian lemah. Belanda mengirim utusan, yaitu Residen E.M. Stok, Dr. Berkhuis, penguasa militer Belanda di Yogyakarta Kolonel van Langan, Husein Djajadiningrat, dan Sultan Hamid II, untuk mendekati Sultan. Setelah usaha mereka tak membuahkan hasil, berikutnya dikirim seorang direktur bank Belanda yang mengumbar janji akan memberikan dana tak terbatas untuk Keraton Yogyakarta, saham di Perusahaan Pelayaran Belanda (KPM) dan Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Jika mau bekerja sama, Belanda juga akan menjadikan Sultan sebagai penguasa seluruh Jawa dan Madura. Utusan-utusan itu tak pernah bertemu langsung dengan Sultan, yang mewakilkan kepada saudaranya seperti Pangeran Prabuningrat, Pangeran Murdaningrat, atau Pangeran Bintoro. Mereka melaporkan kapada Sultan tentang tawaran-tawaran itu. “Reaksi Hamengkubuwono IX hanya senyum sinis,” tulis Kustiniyati. “Pada waktu itu Hamengkubuwono IX tampaknya benar-benar sedang gandrung kemerdekaan dan keinginannya hanya satu: agar Belanda segera enyah dari bumi Indonesia.” Menurut Kahin dalam “Sultan dan Belanda” termuat dalam Tahta untuk Rakyat , dengan Sultan menolak semua tawaran itu, Belanda akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka telah salah menilai Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, Belanda telah melakukan kekeliruan dalam usaha menguasai Republik Indonesia karena salah perhitungan yang fundamental mengenai watak Sultan Hemangkubuwono IX. "Para perwira dan tentara Belanda, yang mempercayai serangannya untuk membebaskan Sultan dari tiga tahun penahanan oleh para penguasa Republik, tak menyadari bahwa sejak permulaan revolusi Sultan sudah merupakan seorang pemimpin Republik yang terkemuka,” tulis Kahin.