NAMANYA tak dikenal luas. Padahal, perannya begitu besar di balik sejumlah prestasi monumental olahraga Indonesia. Maklum, Mangombar Ferdinand Siregar bukan pelatih apalagi atlet. Namun di antara para stakeholder olahraga nasional, ia salah satu teknokrat olahraga paling dihormati. Hingga kini namanya tenggelam lantaran terbilang langka media-media nasional yang mengulas. Sayup-sayup terdengar lagi namanya saat media-media ramai memberitakannya wafat, 3 Oktober 2010. Pun begitu, generasi milenial setidaknya akan “berkenalan” dengannya lewat film bertema biopik olahraga, Susi Susanti: Love All garapan sineas Sim F. Di film yang akan tayang 24 Oktober 2019 itu, sosok Siregar diperankan Lukman Sardi. Siregar merupakan sosok besar di balik sukses Susy Susanti dan Alan Budikusuma mempersembahkan dua medali emas pertama buat Indonesia di olimpiade (Barcelona, 1992). Sebelumnya sang teknokrat juga turut terlibat dalam sukses negeri di Asian Games 1962. Dalam bergulirnya zaman, ia juga tokoh di balik viralnya panji olahraga dan seruan: “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Di Garis Belakang Tujuh belas hari sebelum Persija berdiri, Siregar dilahirkan di Kwitang, Jakarta pada 11 November 1928. Sebagai anak pegawai Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran Belanda, Siregar kecil menikmati pendidikan bermutu di Christelijke Idenburgh School. Semasa bocah, Siregar menyenangi banyak olahraga. Sofbol, sepakbola, dan renang paling digandrunginya. Namun, kepada olahraga air itulah hati Siregar akhirnya berlabuh. Dia sering bolos sekolah Minggu hanya untuk memuaskan diri berenang bersama teman-temannya di Kanal Banjir Barat maupun di Pantai Zandvoort (kini Sampur, Cilincing). Suatu ketika, ia nyaris kena petaka di lepas pantai itu. “Saya berenang agak ke tengah. Tiba-tiba sudah terbawa gelombang. Sebetulnya sudah tenggelam. Namun saya tidak panik. Saya injak-injak tanah saja, terus kan muncul. Lalu melambaikan tangan sampai ada yang menolong,” kenang Siregar, dikutip Brigitta Isworo Laksmi dan Primastuti Handayani, dua jurnalis senior yang merangkai biografi Siregar, Matahari Olahraga Indonesia. Sebagaimana para tokoh di masanya, pendidikan Siregar sempat terganggu di masa peralihan dari kolonialis Belanda ke pemerintahan militer Jepang. Pendidikannya di Van Lith School selepas lulus dari Christelijke Idenburgh terhenti. Namun, statusnya sebagai “anak negeri” membuatnya bisa meneruskan pendidikan ke sekolah Jepang Dai Ichi/Dai Ni. Namun, ia tak bisa sering beraktivitas olahraga lantaran sebagai pelajar ia acap dikenakan kinrohoshi alias kerja bakti. Pasca-Perang Dunia II, kawan-kawannya semasa di sekolah Belanda memilih ikut NICA (Nederlands Indisch Civil Administratie), sedangkan Siregar pilih pro-republik dengan jadi sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI). Pun begitu, Siregar tetap berhubungan baik dan turut mengambil faedahnya. “Di usia sekitar 15 tahun saya dan banyak pemuda lain, di antaranya Chairil Anwar, bergabung dengan PMI. Kami pernah bertugas mengirim, secara ilegal, senjata dan obat-obatan ke Yogyakarta dari Jakarta dengan keretaapi. Bekerjasama dengan orang Ambon anggota NICA menyuplai senjata untuk pihak pribumi,” terang Siregar dalam Guru-Guru Keluhuran: Rekaman Monumental Mimpi Anak Tiga Zaman . Siregar dan kawan-kawannya mendapatkan suplai obat-obatan dan persenjataan itu dari teman-teman lamanya yang memilih ikut NICA, terutama para serdadu Ambon di Batalyon X NICA di Pejambon. Barang-barang selundupan itu lazimnya mereka sembunyikan di sela-sela dinding gerbong. Cara itu kerapkali sukses mengelabui pemeriksaan Belanda di Stasiun Kranji. Selain terus melanjutkan sekolahnya di SMA Adam Bachtiar, Siregar juga aktif di Ikatan Pemoeda Peladjar Indonesia (IPPI) Jakarta. Selain itu, dia aktif di Perkoempoelan Renang Tirta Kencana. Di perkumpulan renang itu selain kembali bisa menumpahkan hobi renangnya, Siregar dari rekan-rekannya bisa membuka pintu ke dunia militer. Siregar pun mendaftar mobilisasi pelajar di Bandung. Setelah dilatih militer selama tiga bulan di Sumedang, Siregar lalu dijadikan komandan Corps Polisi Militer (CPM) Pelajar Batalyon III Divisi Siliwangi, di bawah Mayor Ruslan Rusli Soetama. MF Siregar saat bertugas di CPM Pelajar Batalyon III Divisi Siliwangi (Foto: Repro "Matahari Olahraga Indonesia"/Dok. Pribadi MF Siregar) Namun sebagaimana kala jadi anggota PMI, Siregar hampir tak pernah terlibat baku tembak di front terdepan. Tugasnya lebih banyak di garis belakang. Pasukan Siliwangi di Jawa Barat jarang mengirim tentara pelajarnya ke palagan. Siregar lebih sering ditugaskan berpatroli ke wilayah-wilayah seperti Tangerang, Serang, dan Pandeglang. Seusai revolusi, rampung pula pendidikan menengah atasnya. Saat demobilisasi tentara pelajar, Siregar memilih meneruskan sekolah ketimbang melanjutlan karier militer. Di Balik Gelanggang Sebagai “orang olahraga”, sayangnya Siregar tak punya rekam jejak istimewa sebagai atlet. Paling banter, ia mewakili kampusnya Akademi Pendidikan Djasmani (APD) Bandung di Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) I di Yogyakarta, 1951. Siregar tampil di dua cabang olahraga. Di sepakbola, ia bermain sebagai gelandang. Di atletik, ia berlaga di kategori lari 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter, serta 3.000 meter halang rintang. Selepas lulus, ia memilih jalur di belakang gelanggang sebagai ofisial cabang renang dan polo air untuk Asian Games 1954 di Manila, Filipina. Siregar dipilih lantaran sudah malang-melintang mengajar pendidikan jasmani di beberapa kampus dan di Djawatan Angkatan Udara (TNI AU). Meski gagal memetik medali di renang, Siregar bisa berbangga timnya meraih perunggu. Di antara salah satu anggota timnya pun turut serta adiknya, Othman Siregar.  Menjelang Asian Games 1962 Jakarta, Siregar “naik kelas” menjadi pelatih kepala cabang renang, polo air, dan loncat indah. Pada persiapan pesta olahraga se-Asia itu pula ia berkesempatan bertatapmuka pertamkali dengan Presiden Sukarno. “Menjelang Asian Games saya ditugasi jadi komandan upacara pengukuhan pelatnas kontingen Indonesia di Bandung. Itulah pertamakali berkesempatan bicara dengan Sukarno. Ketika masih di APD pada eksebisi senam akrobatik, hanya bisa menatap Bung Karno,” tutur Siregar. MF Siregar saat menemani rombongan Presiden Sukarno & istrinya Hartini ke Pelatnas Asian Games 1962 di Bandung (Foto: Repro "Matahari Olahraga Indonesia"/Dok. Pribadi MF Siregar) Siregar sukses mengepalai cabang-cabang olahraga akuatik. Indonesia mendapat satu emas, empat perak, dan enam perunggu. Sukses itu mengantarkannya mendapat kesempatan tawaran pendidikan tinggi lanjutan di Springfield College, Massachusetts, Amerika Serikat berkat kerjasama RI-Amerika. Siregar mengambil program master jurusan Physical Education dan lulus pada 1964. “Proses pengajaran di sana mengutamakan kepentingan dan kebutuhan manusia. Itu sangat cocok dengan visi Bung Karno yang berambisi menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang unggul yang diharapkan bangsa ini,” imbuhnya. Sekembalinya ke Tanah Air, Siregar balik mengurusi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) sebagai kabid pembinaan. Ia juga dipercaya Menteri Olahraga R. Maladi menjadi direktur Pembibitan dan Pembinaan Prestasi Direktorat Jenderal Olahraga. Semasa Orde Baru, Siregar sudah menjabat Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Dia jadi salah satu sosok paling dicari wartawan sehubungan dengan batalnya kontingen Indonesia berangkat ke Olimpiade Moskow 1980. Oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja, Siregar hanya diperkenankan memberi alasan bahwa atlet-atlet Indonesia batal ke Negeri Tirai Besi lantaran persiapan PON 1981. “Selain pernyataan tersebut, saya hanya boleh menjawab ‘no comment’ untuk pertanyaan lain, apalagi yang menyangkut pemboikotan. Saya sampai keringat dingin,” ujar Siregar. (Bersambung)

Dalam suatu kunjungan di Jawa, seorang komponis Amerika Serikat, Henry Eichheim menghadiri perayaan ulang tahun Pakubuwana X pada 29 November 1927. Perayaan itu dimeriahkan oleh tari srimpi dan pertunjukan gamelan selama tujuh jam. Pertunjukan itu membuat Eichheim takjub dan menyebutnya sebagai, “pengalaman musikal paling memikat yang pernah saya miliki.” Henry Eichheim adalah komponis, konduktor dan violinis Amerika Serikat yang lahir di Chicago pada 1870. Eichheim memulai karir musiknya sebagai violinis di Boston Symphony Orchestra dan sebagai pianis dalam The Eichheim Trio. Ia melakukan lima kali perjalanan ke Asia antara tahun 1915 hingga 1937. Karya pertamanya berdasar musik Asia ialah Oriental Impressions (1918-1922). Yang dibuat untuk istri yang sekaligus merupakan pianisnya ketika tur. Karya tersebut merupakan komposisi melodi Korea, China, Jepang dan Thailand yang ia kumpulkan dalam perjalanan ke Asia pada 1915 sampai 1916 dan 1919. Eichheim pertama kali mengunjungi Jawa ketika melakukan tur tujuh bulan di Asia pada 1922. Di Jawa, sebagian besar waktunya ia habiskan di Yogyakarta, di mana ia dan istrinya menonton wayang wong atau wayang orang, mendengarkan gamelan, dan menghadiri pernikahan kerajaan di keraton. Dalam perjalanan itu, Eichheim membuat Malay Mosaic yang ditulis pada 1924 dan dipertunjukan perdana pada International Composer’s Guild di New York tahun 1925. Kata ‘Malay’ digunakannya sebagai semacam steno untuk Asia Tenggara. Karya ini menggabungkan tema Jawa dan Burma (Myanmar). “Eichheim merupakan komposer pertama Amerika yang mengkombinasikan instrumen musik Barat dengan gamelan,” kata Matthew Isaac Cohen dalam Gamelanesque effects: musical impressions of Java and Bali interwar America. Eichheim kemudian menghabiskan waktu selama tiga bulan di Jawa dalam perjalanannya ke Asia tahun 1927 hingga 1928. Kala itu, dia berencana untuk membuat ‘trilogi orkestra’ berjudul Java , Angkor , dan Bali . Dia juga ingin membeli gong Jawa besar untuk ini. Akhirnya, ia membeli gamelan slendro di Solo, lengkap dengan tiga gong. Ia juga membeli sejumlah instrumen dari daerah lain di Nusantara. Saat itu, Eichman ditemani Leopold Stokowski, konduktor Philadelphia Orchestra. Stokowski memang sedang berlibur di Asia Tenggara dan sama seperti Eichheim, ia ingin membawa pulang beberapa instrumen sebagai suvenir. Eichheim juga menghabiskan waktu bersama etnomusikolog Belanda, Jaap Kunst dan J. S. Brandst-Buys. Brandst-Buys membawa Stokowski dan Eichheim untuk menyaksikan pertunjukan lesung yang langka, di mana enam perempuan petani menumbuk padi di dalam lesung yang panjangnya enam atau tujuh meter dengan alu yang berat untuk memisahkan sekam dari beras. Hentakan mereka yang saling terkait menciptakan pola ritme yang berbeda (gejog). Dalam beberapa pertunjukan, para wanita akan bernyanyi dan menari ketika mereka memukul lesung. “Peristiwa folkloristik sederhana ini diperkuat ke dalam pola ostinato (irama yang diulang-ulang) yang ditekankan dan saling bertautan, yang dimainkan fortissimo (suara yang dihasilkan sangat nyaring) oleh orkestra simfoni penuh, dalam pengenalan puisi nada Eichheim, Java ,” kata Cohen. Stokowski dan Eichheim juga menghabiskan beberapa minggu di Bali pada 1928. Kala itu, Bali belum penuh oleh wisatawan. Hanya sekitar 250 turis per bulan datang ke Bali hingga 1930. Tetapi ketenaran dari para pengunjung seperti Charlie Chaplin, Noël Coward, H. G. Wells, Barbara Huton serta ambisi kreatif dan intelektual yang tinggal lebih lama seperti Walter Spies, Margaret Mead, Gregory Bateson dan Beryl de Zoete Miguel Covarrubiad, berkontribusi pada daya tarik pulau itu. “Eichheim tidak menyelesaikan Angkor, tetapi bagian-bagian dari 'trilogi orkestranya' yang ia tulis, Java (1929) dan Bali (1933), adalah dua dari meditasi internasional paling penting dari musik tradisional Indonesia yang digubah hingga saat itu,” sebut Cohen. Kedua karya gamelan itu ditayangkan perdana oleh Philadelphia Orchestra di bawah arahan Stokowski. Cohen menambahkan, “keduanya mendapat skor karena perpaduan orkestra dan instrumen gamelan yang penuh keberanian (dipinjam oleh Stokowski dari koleksi Eichheim), menciptakan palet yang kaya akan suara dan warna.” David Shavit, penulis Bali and the Tourist Industry: A History, 1906-1942 , menyebut karya itu sering di mainkan dan direkam pada 1934 di RCA Victor label. “Stokowski menikmati suara metalik indah yang dihasilkan gamelan, dan memperoleh gong Bali yang ia bawa kembali ke Philadelphia. Eichheim menghafal pengalaman mereka dengan mengarang serangkaian puisi nada pendek, menggunakan sejumlah instrumen gamelan di bagian perkusi orkestra,” kata David. Sementara itu, kritikus musik Olin Downes dalam pertunjukan perdana karya Eichheim menyebut bahwa Eichheim berhasil menghadirkan ‘semangat dan cita rasa yang ada’ dari musik Bali. “Penambahan gong besar dan instrumen perkusi lainnya menghasilkan senoritas dan nada warna yang luar biasa, serta aksen dan ritme. Juga tidak boleh dilupakan, orkestra penuh, bergetar -memamerkan- di depan seluruh komposisi. Penonton menerima musik yang indah dan atmosfer ini dengan persetujuan yang jelas,” ungkap Downes.

ANGGOTA TNI yang melakukan perundungan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya akhirnya kena skors . Sebanyak lima orang dibebastugaskan dan menjalani pemeriksaan atas dugaan ujaran rasis. Salah satu aksi perundungan yang sempat viral adalah kelakuan seorang oknum TNI yang meneriaki mahasiswa Papua dengan sebutan "monyet". Mereka akan menjalani penyidikan oleh Polisi Militer Kodam V/Brawijaya untuk kemudian dihadapkan ke Pengadilan Militer. Belajar lagi dari sejarah, kelima anggota TNI tersebut ataupun siapa saja yang menghina orang Papua tiada ubahnya dengan kelakuan orang Belanda di zaman kolonial. Praktik diskriminasi telah berlangsung ketika Belanda menguasai Papua. Sebagai bentuk perlawanan, orang-orang Papua kemudian mendirikan partai politik bernama Sama-Sama Manusia. Partai Sama-Sama Manusia (selanjutnya disingkat SSM) didirikan pada 5 November 1960 di Sorong. Ketua SSM adalah Husein Warwey, wakilnya Luis Rumaropen asal Biak, M. Ongge asal Sentani dan Z. Abaa sebagai sekretaris. Misi SSM adalah kesetaraan bagi orang-orang Papua. SSM berbeda dengan kebanyakan partai politik di Papua saat itu yang lebih berkonsentrasi pada urusan politik. SSM lebih fokus pada urusan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal. Di antaranya seperti persamaan hak dalam pekerjaan, ketentuan  cuti yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan. Menurut sejarawan Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, ketika Belanda berkuasa terdapat kebijakan pemerintah yang kurang memihak orang Papua. Pegawai Belanda di Papua mempunyai kesempatan lebih banyak hak daripada pegawai lokal Papua. “Hal ini bukan saja terjadi di Sorong tetapi juga di seluruh NNG (Papua, red). Kebijakan ini tidak hanya terjadi pada orang Papua tetapi juga orang Indonesia,” tulis Bernarda dalam disertasinya yang dibukukan  Nasionalisme Ganda Orang Papua . SSM juga memperjuangkan masalah kesejahteraan hidup. Ini khususnya menyangkut kebutuhan beras dan gula yang sulit didapatkan di toko-toko saat itu. Justus van der Kroeft dalam jurnalnya “Recent Developments in West New Guinea” termuat di Pacific Affairs , Vol. 34 No. 3, 1961 menerangkan kecurangan yang terjadi. SSM menuntut agar pembagian beras dan gula diukur dengan benar di toko-toko. Bukan dengan kaleng melainkan dengan perhitungan bobot. Dalam gerakan kepartaiannya, SSM juga menjadi prototipe simbol kerukunan umat beragama di Papua. Sebagaimana dicatat sejarawan Belanda Pieter Drogglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penyatuan Nasib Sendiri SSM bersama Persatuan Christen Islam Radja Ampat (Perchisra) menjadi partai di mana mereka yang beragama Islam dan Kristen dapat bekerja sama. Memasuki tahun 1961, SSM mulai terlibat lebih jauh dalam politik. Ketika Belanda menyetujui pendirian partai-partai politik, SSM merupakan satu dari delapan partai yang diakui pemerintah. Dalam jurnalnya Kroeft mengatakan, SSM kadangkala bertindak sebagai juru bicara parta-partai lain melalui manifestonya. Seperti partai orang Papua lainnya, SSM mendeklarasikan bahwa penduduk Papua tidak mempunyai kaitan apapun dengan Indonesia. SSM juga mengharapkan penduduk Papua tetap berada di bawah kekuasaan Belanda hingga memperoleh kemerdekaan sendiri. SSM pun berganti nama menjadi Partai Rakyat. Partai ini kehilangan gaungnya ketika Papua masuk ke dalam Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mencap separatis siapa saja orang Papua yang hendak memerdekakan diri. Sama-Sama Manusia tinggal dalam catatan sejarah. Kendati demikian, diskriminasi masih saja melanda orang-orang Papua.

KENDATI usianya sudah lebih dari 80 tahun, lelaki berambut putih itu masih kuat ingatannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya masih jelas, kalimat-kalimatnya lugas. Mengenakan kaos putih dengan tulisan “Air Force” di dada kiri, perawakannya masih tegap. Kolonel Penerbang (Purn.) Pramono Adam, lelaki itu, masih ingat betul suatu hari saat dia bertugas sebagai komandan Squardron 8 Wings Ops 004. Pimpinan TNI AU memerintahkannya berangkat ke Udorn, Thailand untuk mengambil helikopter Sikorsky UH-34 D Sea Horse buatan Amerika Serikat (AS). “Belum pernah terbangin pesawat itu, belum tau pesawatnya seperti apa, belum pernah latihan, saya disuruh ambil 14 di situ, diangkut ke sini sendiri. Aku mikir, bingung,” ujarnya kepada Historia . Empat belas UH-34 D yang harus diambil Pram, sapaan akrab Pramono, merupakan helikopter yang dihibahkan pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia. Hibah itu terjadi menyusul keluarnya permintaan AS kepada Indonesia agar mempensiunkan persenjataan buatan Uni Soviet, rival utama AS di Perang Dingin, pasca-Peristiwa 1965. Sebagai gantinya, AS menghibahkan persenjataan buatannya. Helikopter-helikopter trengginas Mi-4 dan Mi-6 yang jadi pegangan Pram sejak Dwikora (1963-1965) termasuk ke dalam daftar persenjataan yang mesti dipensiunkan itu. Kedua jenis heli digantikan UH-34 D. Mau-tak mau, Pram mesti mempelajarinya terlebih dulu sebelum memegang “capung besi” baru itu. Celakanya, saat itu di Indonesia tak tersedia UH-34. Pram pun mencari cara. Maka, kata Pram, “(Heli bekas, red .) punyanya Bung Karno, S-51, itu sangat VIP sekali, ditarik ke situ. Modelnya sama dengan Sikorsky ini cuma lebih sophisticated lagi.” Saat dibawa ke Lanud Atang, kondisi S-51 sudah parah lantaran lama teronggok. Seorang teknisi asal AS yang ditugaskan di Lanud Atang pun mengajak Pram membetulkannya. Namun, S-51 baru bisa kembali hidup setelah ditangani seorang teknisi AS yang dikirim dari Thailand. Melalui heli itulah Pram belajar tentang heli buatan AS. “Jadi saya tiap hari belajar dari seorang techrep . Dia bukan pilot. Kalau pagi saya latihan sama dia, kalau sore ngajar grupnya dia,” sambung Pram. Pada hari-H, Pram pun berangkat ke Lanud Halim Perdanakusuma. “Paspor dibagi-bagi, (saya) nunggu di Halim,” sambungnya. Dalam perjalanannya, perintah tugas Pram berubah-ubah. Dia tak jadi ditugaskan ke Udorn, melainkan diperintahkan menunggu di Tanjung Pandan, dan akhirnya menunggu di Halim. “Jadi rasanya plong nggak jadi ngambil sendiri di sana (Udorn).” Namun, Pram sempat berangkat ke Tanjung Pandan. Di sana, kejadian tak mengenakkan sempat dialaminya. “Di Tanjung Pandan (sewaktu) mau take off ke sana (Udorn), (ketika) di- start , (helikopter itu, red .) ngebul. Kaya mau kebakaran gitu. Aku udah ketar-ketir. Nyebrang laut kalau begini gimana,” kata Pram. Di Halim, Pram akhirnya menerima kedatangan heli-heli AS yang dipiloti langsung oleh pilot-pilot AS. Tugas Pram hanyalah membawa heli-heli itu ke Lanud Atang. Namun karena heli-heli dari AS yang akan menggantikan heli-heli trengginas buatan Soviet itu semuanya barang bekas, Pram pun mengecek dengan teliti heli-heli itu. “Dibuka tutup mesinnya, mesinnya itu diikat-ikat sama kawat jemuran. Sudah goyang semua. Diikat-iket sama kawat begitu supaya nggak goyang-goyang. Bayangin kalau saya membawa dari Udorn ke sini sekian belas pesawat, gimana itu rasanya? Jadi sudah keadaan bobrok,” sambungnya sambil tertawa. “Wong bekas dipakai di Vietnam. Masih ada bekas luka-luka bolong kena tembak.”

Televisi milik Republik yang sempat menjadi media politik penguasa. Bagaimana kini?

IKATAN Mahasiswa Papua di Bandung menggelar aksi solidaritas menyusul aksi polisi menangkap rekan mereka di Surabaya. Di tengah aksi, oknum anggota polisi menawarkan dua dus minuman kepada mereka. Polisi berdalih pemberian itu merupakan minuman penyegar. Setelah dibuka ternyata isinya minuman keras jenis wiski. Kontan saja mahasiswa Papua menolaknya. Selain dianggap merendahkan , bisa jadi minuman keras itu bermotif  jebakan. Modus serupa juga pernah dialami Gubernur Jawa Barat pertama, Soetardjo Kartohadikoesumo. Saat itu, iming-imingnya adalah beras. Pada September 1945, ketika tentara Sekutu menduduki Jawa Barat, krisis pangan tengah melanda. Keadaan rakyat yang kesulitan mendapat bahan makanan terpantau oleh Sekutu dan Belanda. “Waktu itu di negeri kita terjadi kekurangan beras. Belanda dengan perantaraan pimpinan tentara Sekutu menawarkan pemberian beras dengan gratis dalam jumlah yang agak besar,” kenang Soetardjo dalam memoarnya Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya . Kendati demikian, Sekutu tidak memiliki otoritas berhubungan langsung dengan rakyat. Untuk itu, mereka membutuhkan perantaraan pemerintah Indonesia. Sebuah kesepakatan lantas ditawarkan kepada pejabat tinggi Republik. Pembicaraan segitiga antara pemerintah Indonesia, Sekutu, dan Belanda digelar. Pertemuan berlangsung di Gedung Merdeka Selatan (sekarang menjadi kantor Pertamina). Pemerintah Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Walikota Jakarta Suwirjo, Ir. Surachman dari Departemen Perekonomian, Mr. Latuharhary dari Departemen Dalam Negeri, dan Soetardjo selaku Gubernur Jawa Barat sekaligus bertindak sebagai juru bicara pemerintah RI. Belanda melalui juru bicara Sekutu menawarkan pemberian beras secara cuma-cuma. Jumlah itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat. Soetardjo menilai tawaran itu sebagai jebakan politis. Ia menandaskan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Maka pemerintah RI-lah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat di Jawa Barat. Soetardjo memutuskan untuk menolak pemberian beras Belanda. Meski tegas, tidak lupa sang gubernur mengucapkan terimakasih atas tawaran niat baik tersebut. Seingat Soetardjo, seorang perwira tinggi Inggris berpangkat mayor jenderal mencoba melobi dirinya. Si Jenderal mempertanyakan apakah Gubernur Soetardjo tidak takut bahaya kelaparan menimpa rakyatnya. Diperkirakan perwira tinggi tersebut adalah Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawtorn. Dia merupakan komandan tentara Sekutu dari Divisi ke-23 British India Army. Sejarawan Frank Palmos dalam  Surabaya 1945: Sakral Tanahku mencatat, Hawtorn ditunjuk oleh Panglima Sekutu untuk Indonesia Letnan Jenderal Sir Philip Christison membawahkan wilayah operasi meliputi  Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Soetardjo tidak kalah cerdik. Sambil bergurau dia menimpali, “Bukankah dahulu pemerintah Belanda sendiri mengatakan bahwa rakyat kami, de inlanders , bisa hidup segobang sehari?” Mendengar jawaban Soetardjo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX malah tertawa terpingkal-pingkal. Siapa nyana, di tahun berikutnya situasi berbalik. Pada April 1946, ketika terjadi kelaparan di India, pemerintah Indonesia justru mampu menyumbang 500 ribu ton beras.

Mia Bustam, pelukis yang tergabung dalam Seniman Indonesia Muda (SIM), senang bukan kepalang. Romo Verlaan, pastur yang bersama Suster Van Vliet rutin membina misa tiap minggu di Kamp Plantungan, memberinya kabar baik. “Ada paket dari Atik,” kata Romo Verlaan kepada Mia, menjelaskan Nasti (anak Mia yang tinggal di Yogyakarta) menitipkan kepadanya kiriman makanan. Bagi tahanan politik (tapol) di Kamp Plantungan seperti Mia, kiriman makanan merupakan sebuah kemewahan. Maklum, jatah makan mereka amat minim dan tak manusiawi. Untuk mendukung kebutuhan hidup para tapol di kamp, keluarga dan orang sekitar tak jarang memberikan bingkisan. “Tahanan politik diperbolehkan menerima surat dan kiriman dari keluarga, tapi sebelumnya harus melewati sensor dari penjaga kamp,” kata Amurwani Dwi Lestariningsing dalam buku Gerwani Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Sayangnya, sensor tersebut semena-mena. Kiriman dari keluarga sering berhenti di penjaga kamp dan tidak pernah sampai ke tapol. Kebiasaan itu, kata Mia dalam memoarnya Dari Kamp ke Kamp , sebagai korupsi kecil-kecilan dan tidak hanya terjadi di Plantungan, tapi juga Wirogunan. Petugas memeriksa kiriman dari keluarga tapol sambil mencomoti barang yang terlihat menarik. Hal itu dialami Sri Kayati, tapol lain di Kamp Wirogunan. Beras yang dikirimi keluarganya berhenti di petugas. Sri tak pernah menerimanya. Tapi ketika keluarganya mengirim nasi aking, kiriman itu sampai dalam kondisi utuh. Maka, begitu Mia mendapat kabar dari Romo Verlaan, dia amat senang dan tak sabar untuk segera mendapat panggilan dari petugas kamp sekaligus khawatir kiriman dari Nasti tak akan sampai. Pasalnya, Nasti sebelumnya pernah menitipkan surat sepanjang 9 halaman ke Romo Verlaan. Surat itu tak langsung sampai ke Mia. Komandan kamp membaca surat itu bolak-balik di rumahnya sebelum menyerahkan ke Mia. Panggilan yang Mia tunggu tak kunjung datang. Takut hal serupa terulang, Mia menghampiri petugas. Benar saja. Paket sudah habis dibagikan, kata petugas. Mia pun mengejar Romo Verlaan dan Suster van Vliet yang hendak pulang diantar komandan kamp. “Romo, tadi katanya ada kiriman tapi kok kata petugas tidak ada,” kata Mia. Seketika Romo Verlaan dan Suster berpandangan. Benar saja, Suster van Vliet yang dipasrahi membawa kiriman ternyata lupa. “Oh, pasti ketinggalan di kamar lain (di susteran, red. ),” kata Suster van Vliet sambil memegang kepala. “Sudahlah, Suster. Kirim saja paket itu ke rumah saya di Ambarawa. Dua minggu lagi saya akan pulang, jadi paket itu bisa saya bawa kemari,” kata komandan kamp. Dua puluh hari kemudian paket itu datang. Untung isinya bahan-bahan kering seperti teh, gula pasir, susu, dan lauk kering. Tapi 10 buah pisang rebus dalam plastik kadung berenang dalam air. Mia tetap membukanya. Eman , pikirnya. Ia cicipi sedikit dan ternyata rasanya manis sekali. Ketika airnya ia seruput sedikit demi sedikit sampai habis, seketika Mia kliyengan . “Air pisang itu telah beralkohol rupanya, seperti liquor pisang,” kata Mia.

Para pejuang dalam Pertempuran Surabaya pada November 1945 mendapatkan senjata dari hasil melucuti tentara Jepang. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata, dari senjata ringan sampai senjata berat. Namun, banyak di antara mereka yang tidak bisa menggunakannya. Sehingga banyak kejadian lucu sekaligus membahayakan. “Semua (senjata) jatuh ke tangan pejuang yang sebenarnya sama sekali belum menguasai peralatan itu,” kata Ruslan Abdulgani dalam Kebangkitan Jiwa Keprajuritan Nasional . Ruslan berada di Surabaya ketika pertempuran berlangsung. Ruslan masih ingat kejadian lucu, ketika sebuah tank merangsek ke kantor Kempeitai (polisi rahasia Jepang) di Jalan Gunung Sahari Surabaya, sementara dari luar orang berteriak “maju...tembak.." “Tetapi, tidak ada yang menembak, bahkan tank itu akhirnya mundur lagi. Alasannya, peluru yang dibawa keliru,” kata Ruslan. Di lain tempat, kejadian lucu namun makan korban terjadi ketika pemuda menyerbu penjara Koblen, Surabaya, yang diduduki tentara Inggris (Sekutu). Menurut buku Pertempuran Surabaya , serangan ke penjara Koblen terjadi pada 29 Oktober 1945. Pemuda API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang bermarkas berdekatan dengan penjara, bersama rakyat dan polisi, menyerang penjara karena tersiar kabar orang-orang Jepang yang ditawan telah dipersenjatai oleh tentara Gurkha (Sekutu). “Menghadapi serangan massa, akhirnya pasukan Jepang sekitar 300 orang dan Gurkha yang bertahan dalam penjara menyerah. Dalam penjara terdapat orang yang diduga N ICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Beberapa tentara Gurkha meninggal, yang menyerah digiring ke Seksi Polisi,” demikian tertulis dalam Pertempuran Surabaya . Buku terbitan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI itu juga menyebut bahwa “granat tangan yang dilemparkan ke dalam penjara berhasil mengenai sasarannya dengan tepat.” Namun, menurut Asmadi, mantan tentara pelajar yang ikut dalam Pertempuran Surabaya, granat tangan kuning bikinan Jepang yang dilemparkan para pemuda kedalam kompleks penjara, tidak meledak. Mereka melemparkan lagi beberapa buah granat. Semua granat tidak meledak. Tiba-tiba, tentara Inggris mengembalikan granat kuning itu dari dalam penjara. Granat itu jatuh di tengah-tengah kerumunan pemuda dan meledak dahsyat. Para pemuda banyak yang menjadi korban. Menyusul granat kuning kedua, ketiga dan seterusnya, semua meledak dahsyat menyebar malapetaka. “Ternyata para pemuda menjadi korban kebodohannya sendiri. Mereka belum mengetahui seluk-beluk mempergunakan granat tangan. Dikiranya granat tangan akan meledak dengan sendirinya bila menyentuh tanah. Mereka tidak tahu bahwa granat tangan cukup baik pengamanannya dan tidak akan meledak walau dibanting sekalipun, selama pasaknya masih belum ditarik,” kata Asmadi dalam Pelajar Pejuang . “Setelah mengalami kejadian yang pahit,” lanjut  Asmadi, “segera diberikan kursus kilat tentang tata cara me nggunakan granat tangan, sehingga pengalaman yang memalukan dan mengundang malapetaka tidak terulang lagi.”

KONTAK pertama bangsa Belanda dengan tanah Papua terjadi pada era perdagangan abad ke-19. Saat itu, Belanda sedang menjalin hubungan dagang dengan orang-orang yang ada di wilayah Maluku. Kehadiran orang-orang Belanda di perairan Maluku ini tidak dapat dirasakan langsung oleh penduduk Papua. Satu-satunya kesempatan untuk keduanya bertemu hanya saat Sultan Tidore meminta bantuan tentara Belanda memungut pajak dari penduduk di pantai Papua. Keterbatasan akses menuju Papua juga cukup merugikan Belanda karena mereka tidak dapat melakukan penjelajahan sumber daya alam di wilayah itu. “Penduduk pribumi Irian (Papua) tidak pernah mengalami upaya dari pihak Belanda untuk sungguh-sungguh menegakkan kekuasaannya di bumi mereka,” tulis H.W. Bachtiar dalam “Sejarah Irian Jaya” dimuat Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk . Barulah pada Juli 1828 untuk pertama kalinya pejabat Belanda mengupayakan penguasaan tanah Papua secara sungguh-sungguh. Di pantai selatan, sebelah utara Kepulauan Aru, berlabuh dua kapal Belanda. Salah satu kapal mengangkut A.J. van Delden, seorang komisaris pemerintah Belanda yang dikirim oleh Gubernur Belanda di Maluku untuk persiapan pembangunan benteng sebagai basis militer Belanda di tanah Papua. Dalam catatan yang dibuat oleh peneliti Belanda, J. Modera (1830), disebutkan bahwa benteng itu nantinya akan menjadi simbol kekuasaan Belanda atas tanah Papua. Sehingga tidak ada satupun bangsa yang boleh menganggu wilayah tersebut. “Kecuali daerah-daerah yang dikuasai oleh Sultan Tidore”. Van Delden, didampingi bawahannya J.J. Steenboom, memilih daerah di kaki gunung Lamenciri sebagai tempat mendirikan benteng. Ia beranggapan daerah itu mudah dijangkau kapal, iklimnya pun baik untuk para tentara, dan tanahnya sangat subur sehingga cocok untuk bertahan hidup. Setelah diputuskan, dimulailah pembangunan dengan menebang sebagian rimba di sana. Tidak lebih dari sebulan, benteng itupun akhirnya rampung. Pada 24 Agustus 1828, bertepatan dengan ulang tahun Raja Willem I ke-56, para pejabat mengadakan upacara peresmian benteng Belanda pertama di tanah Papua, yang diberi nama Du Bus . Salah satu rangkaian pada upacara tersebut adalah pembacaan proklamasi oleh van Delden sebagai perwakilan Kerajaan Belanda di wilayah Papua. Bagaimana bunyinya proklamasi tersebut? Dalam  Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk karya Koentjaraningrat, dituliskan: “Atas nama dan untuk Sri Baginda Raja Nederland…. bagian daerah Nieuw-Guinea (sebutan Belanda untuk Papua) serta daerah-daerah di pedalaman yang mulai pada garis 141° BT di pantai selatan sampai ke Semenanjung Goede Hoop di pantai utara, selain daerah yang dimiliki oleh Sultan Tidore, dinyatakan sebagai hak milik”. Setelah pembacaan proklamasi selesai dilakukan, bendera Belanda dinaikkan di puncak benteng dan sebanyak 21 dentuman meriam ditembakkan dari benteng tersebut. Maka sejak itu, resmilah Belanda menguasai Papua sebagai bagian dari jajahan kerajaan mereka. Pihak Belanda kemudian membuat sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Sendawa, Raja Namatotte; Kassa, Raja Lakahia; dan Lutu, penguasa Lobo dan Mawara. Ketiga orang itu masing-masing diangkat menjadi kepala daerah yang mewakili pemerintah Belanda di Papua. Selain mereka, diangkat juga 28 kepala daerah bawahan. Sementara  itu di Eropa, pembacaan proklamasi dari pegawai Kerajaan Belanda atas Papua dianggap sebagai tanda kedaulatan bagi tanah yang dimaksud. Tidak boleh ada yang mendekati atau beraktifitas di Papua tanpa seizin Belanda. Sehingga tanah Papua telah menjadi satu dengan tanah jajahan mereka di Hindia Belanda. Namun rupanya kehidupan di Papua tidaklah seperti yang dibayangkan para pejabat Belanda. Keadaan iklim di sana tidak sesuai dengan mereka dan sangat mengganggu kesehatan para tentara. Banyak korban berjatuhan akibat penyakit khas wilayah itu. Karena pertimbangan tersebut, pada 1835 pemerintah Belanda memutuskan membongkar benteng Du Bus dan secepat mungkin mencari tempat lain yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan para pejabat Belanda selama bertugas di Papua. Namun bukanlah perkara mudah menemukan tempat yang sesuai bagi mereka. “Baru dalam tahun 1861 pemerintah Belanda terpaksa mengambil keputusan untuk tidak mendirikan benteng baru di Irian Jaya. Usaha pertama untuk menegakkan kekuasaan Belanda di Irian Jaya untuk sementara mengalami kegagalan,” tulis Bachtiar.

Singhasari mencapai masa jayanya ketika Kertanagara berkuasa. Kendati begitu tak banyak pembahasan mengenai kondisi sosial Singhasari selama 24 tahun masa gemilang itu. Kertanagara naik takhta pada 1268 menggantikan ayahnya, Wisnuwardhana. Situasi pemerintahan tertulis di berbagai naskah kesusastraan, khususnya akhir masa jabatannya yang sekaligus menjadi ujung nasib Kerajaan Singhasari. Pemerintahan Kertanagara dipuji dalam Kakawin Nagarakrtagama atau Desawarnana karya Mpu Prapanca pada abad ke-14. Pun disebut dalam Pararaton dari abad ke-15. Akhir riwayatnya juga tertulis singkat dalam beberapa catatan Tionghoa. Dinasti Yuan mencatatnya sebagai raja pemberontak yang harus diberi pelajaran. Namun, dari karya-karya itu, tak banyak informasi soal kondisi masyarakat. Catatan Sejarah Dinati Yuan sangat singkat membahasnya. “Penduduknya (Jawa, red. ) jelek dan aneh. Sifat alami dan ucapan mereka tak bisa dimengerti orang Tionghoa,” sebutnya. Dalam catatan itu diakui kalau mereka pun tak banyak mengetahui kebiasaan dan hasil produksi di Jawa. Mereka hanya tahu kalau segala sesuatu dari wilayah yang mereka sebut negara barbar di seberang lautan itu, umumnya adalah benda langka yang bernilai tinggi di Tiongkok. Sementara, dari sumber prasasti, sejarah sosial masyarakat masa itu lebih banyak terungkap. Itu seperti yang dikatakan peneliti EFEO,Arlo Griffiths. Prasasti yang dimaksud berupa prasasti Jawa kuno, Sanskreta, dan Melayu Kuno. “Kata Krom (N.J. Krom, arkeolog Belanda, red. ) totalnya ada 26 prasasti, di antaranya hanya lima yang punya info berguna soal Kertanagara,” kata Arlo ketika membicarakan penelitian terbarunya itu di Institut Français d'Indonésie (IFI) baru-baru ini. Artinya, kata Arlo, prasasti-prasasti yang dinilai tak berguna oleh Krom itu tak membicarakan Kertanagara. Meskipun dikeluarkan pada masa pemerintahannya. Isinya lebih kepada kondisi sosial dan informasi administratif pada masa itu. “Itu bukan informasi yang berguna kalau memakai sudut pandang Krom, tapi kenapa semuanya harus tentang raja-raja?” ujar Arlo. Misalnya, sebuah prasasti dari 1203 yang kini dijadikan nisan di situs Makam Panjang, Trowulan. Di sana hanya tertulis informasi soal penanaman pohon beringin. “Setidaknya bisa dibayangkan kalau dulu ada kegiatan menanam pohon di sana,” kata Arlo. Lalu dalam prasasti yang ditemukan di Vietnam dari Kerajaan Champa. Menurut Arlo, dari penanggalan candrasengkala yang terbaca, prasasti itu berasal dari 1196 Saka (1274).  Isinya tentang hubungan Kerajaan Singhasari dengan Kerajaan Champa. Adik Kertanagara, Putri Tapasi dinikahkan dengan Raja Jaya Simhawarman III. “Intinya, Putri Jawa punya koneksi dengan Champa. Jawa dan Champa kan bersekutu. Khususnya terlihat saat kedatangan pasukan Kubilai Khan,” kata Arlo. Berkat pernikahan politik itu, selain hubungan dagang yang meningkat, Jawa mendapat bantuan ketika pasukan Khubilai Khan datang. Raja Jaya Simhawarman waktu itu menolak armada Mongol transit untuk mengisi perbekalan di pelabuhan Champa pada 1292. “Bahasa Cham yang dipakai di pesisir juga mirip dengan bahasa Melayu. Saya pikir ini relevan, mungkin memang hubungannya erat. Kebiasaan memakai candrasengkala juga bukan kebiasaan di sana, tapi di Jawa,” kata Arlo. Lalu dalam prasasti tembaga, Prasasti Sanga yang lempengannya tak ditemukan lengkap. Prasasti ini juga tak diketahui penanggalannya. Namun dari gaya penulisannya, prasasti ini dibuat pada masa Kertanagara. Isinya tentang penganugerahan status sima terhadap Desa Sanga. Ada banyak profesi yang termasuk pelayan kerajaan yang terdata di sana. Itu seperti tukang mengawinkan kuda, sais atau pawang gajah, peternak burung puyuh. Mereka ini dilarang memasuki desa setelah desa itu berstatus sima. Ada pula keterangan pemberian anugerah atau hak-hak yang kini bisa dilakukan oleh penduduk desa. Itu misalnya, mengenakan payung putih, membunyikan bel siang dan malam, memiliki bangku dari pring gading, memakai bros emas. “Bisa diketahui juga kalau pada masa itu, pangeran boleh membagikan anugerah. Bukan hanya raja,” kata Arlo. Hal yang menarik, kata Arlo, ada di dalam Prasasti Parablyan yang tak bertanggal, tetapi menyebut nama Kertanagara. Di sana disebutkan pendamping spiritual Kertanagara adalah seorang ahli Yayurveda, salah satu bagian dari Kitab Veda, yang berasal dari Sekolah Madhyanditta. “Kalau kita ke India pada abad ke-13 hampir semua prasastinya menyebutkan adanya sekolah Veda. Itu tak biasa di Indonesia. Tapi dalam prasasti ini, pada masa yang sama, disebut Madhyanditta sebagai sekolah Veda,” kata Arlo. “Mungkin raja meminta Brahmin dari India untuk menjadi pengajar di sekolahnya.” Kemudian dari prasasti tembaga Patitihan, yang kini menjadi salah satu benda milik kolektor di Hong Kong. Lempengannya tak lengkap, sehingga tak ditemukan angka tahunnya. Namun, gaya tulisannya menunjukkan masa Kertanagara. Isinya unik. Bahwa pada masa itu terdapat sekelompok pedagang di Patitihan yang tergabung dalam sebuah asosiasi. Mereka melakukan penerimaan gadai, sehingga raja harus membuat aturan transaksinya. Terutama soal batas waktu, apakah tiga tahun, tiga bulan, ataukah tiga malam, sebelum akhirnya hangus. Lalu juga ada aturan jika barang yang digadaikan hilang. Misalnya, jika itu emas, maka harus diganti dengan barang yang ditaburi emas, sehingga sama bentuknya. Begitu pula dengan perak, harus dibuat supaya mirip. Sementara jika barang yang digadaikan adalah permata, maka harus diganti barang yang bernilai sama. Sejauh ini, Arlo melanjutkan, di Indonesia data-data prasasti selalu dikaitkan dengan raja-raja besar. Karenanya banyak data yang belum dikaji mendalam. “Mungkin karena pola pendidikan sejarahnya yang lebih senang membahas pemimpin, raja, dan urusan istana,” kata Arlo. Menurut Arlo, itu tak jauh dari warisan pendidikan masa kolonial. Hampir 100 persen pendidikan sejarah diturunkan dari cara Belanda.  “ Saya pikir orang Lamongan ( Lamoṅan ), misalnya, akan sangat senang jika tahu kalau nama kotanya sudah disebut dalam Prasasti Sanga , ” kata Arlo.

LANTARAN sering melihat suaminya terpingkal-pingkal ketika menceritakan pengalamannya tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Raden Roro Utami Ramelan (kemudian dikenal sebagai Utami Suryadarma; rektor Universitas Res PUblica 1964-1966) menuslikan pengalaman lucu suaminya, Suryadi Suryadarma (KSAU 1946-1963), itu dalam memoar berjudul Saya, Soeriadi dan Tanah Air . Pengalaman itu terjadi di Malang. Setelah mendapat tugas membantu Kepala Staf Umum TKR Letjen Urip Sumohardjo menyusun Tentara Keamanan Rakyat (TKR), termasuk TKR Djawatan Oedara, Suryadarma ditugaskan Urip ke Jawa Timur untuk mengkonsolidasi beragam kelompok perjuangan setempat guna dilebur ke dalam TKR. Ditemani Adisutjipto, Suryadarma berangkat ke Surabaya beberapa hari menjelang 10 November. “Maka di Surabaya, ketika mereka berdua sudah bertemu-muka dengan pimpinan pertempuran, mereka memberikan berbagai penjelasan yang diperlukan,” kata Utami dalam memoarnya. Suryadarma dan Adisutjipto lalu melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Udara Bugis (kini Lanud Abdurrahman Saleh), Malang. Lanud ini merupakan lanud pertama yang dioperasikan Indonesia setelah merdeka. Adalah Mayor Mutakat Hurip, ketua Koordinator Badan Perjuangan eks militer, yang membuatnya bisa dioperasikan lantaran berhasil melakukan pengambilalihan persenjataan –mulai dari senjata penangkis udara, persenjataan detasemen pengaman lapangan, hingga 105 pesawat di lanud– dari pihak Jepang di bawah Kolonel Katagiri pada September 1945. Setelah beroperasi, Hendro Suwarno ditunjuk menjadi komandan pangkalan oleh Kolonel Sujai dari Divisi VII. Lantaran masa revolusi, di mana hampir semua segi masih dirintis dari nol, penunjukan Hendro pun berjalan lucu. “Hendro Suwarno pangkatnya apa?” tanya Sujai. “Wah, nggak ngerti. Lha, Pak Jai pangkatnya apa?” jawab Hendro. “Ya kolonel. Kalau begitu, Mas Hendro Letnan Kolonel.” “Lalu, apa kerjanya?” tanya Hendro. “Begini saja, saya pegang bagian pendidikan, you pegang operation. Komandan pangkalannya Hendro Suwarno. Yang lain, ya berpangkat mayor saja,” kata Sujai, dikutip Irna HN Soewito dkk. dalam Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950 . Letkol Hendro itulah yang berupaya ditemui Suryadarma dan Adisoetjipto. Maka, begitu sampai Lanud Bugis, keduanya langsung menuju kantor Hendro dan diterima ajudan sang komandan dengan sebilah katana di pinggang. Keduanya dipersilakan menunggu. Setelah cukup lama menunggu, keduanya dipersilakan masuk ke ruang kerja Letkol Hendro. Alih-alih langsung menemui kedua tamunya, Hendro justru menanyakan siapa sang tamu kepada ajudannya. Sang ajudan lalu meneruskan, “Siapa Anda?” Selanjutnya, dioalog antara tamu dan Hendro pun berlangsung terus-menerus melewati perantaraan ajudan. Hal itu membuat Suryadarma dan Adisoetjipto selalu menahan tawa setiap kali melihat ajudan datang. “Soeriadi dan Adisoetjipto tahu persis bahwa si komandan sedang meniru seorang komandan tentara Jepang yang berhadapan dengan seorang pribumi,” kata Utami. Semuanya berakhir ketika Suryadarma menjelaskan bahwa dirinya merupakan utusan Kepala Staf Umum TKR Letjen Oerip. Mengetahui tamunya adalah orang yang lebih tinggi pangkatnya, Hendro langsung menghampiri Suryadarma dan Adisoetjipto sambil meminta maaf. “Soeriadi dan Adisoetjipto tidak dapat lagi menahan gelinya, dan meledaklah tawa mereka terbahak-bahak. Komandan pangkalan malu sekali, apalagi setelah mengetahui ia sedang berhadapan dengan pucuk pimpinannya sendiri,” sambung Utami.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menolak narasi penaklukkan dalam penulisan sejarah Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini adalah sebutan bagi pengiriman arca Amoghapasa oleh Raja Singhasari, Kertanagara, kepada Raja Malayu di Dharmasraya. Jika dikonversikan ke penanggalan Masehi, ekspedisi itu terjadi pada 22 Agustus 1286. Sutan Riska mengatakan dalam beberapa penulisan sejarah, Ekspedisi Pamalayu kerap disamakan dengan operasi penaklukkan Singhasari atas Malayu atau secara luas, Jawa atas Sumatra. Konon, utusan Raja Kertanagara dengan sejumlah pasukan datang ke Kerajaan Malayu membawa Arca Amoghapasa untuk menduduki wilayah itu. "Ada yang aneh dengan narasi penaklukkan ini. Jika memang menaklukkan mungkinkah membawa arca Amoghapasa? Sementara Amoghapasa itu lambang kasih sayang," kata Sutan Riska saat membuka Festival Pamalayu di Museum Nasional, Jakarta, Kamis (22/8). Belum lagi, lanjut Sutan Riska, Raja Malayu, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa juga bersedia menyerahkan dua putrinya, Dara Petak dan Dara Jingga untuk dibawa serta ke Jawa. "Apakah itu sebuah penaklukkan?" tanya Sutan Riska. Sutan Riska mengkhawatirkan narasi itu berisiko memecah belah persatuan antarpulau di Nusantara. Baginya, Ekspedisi Pamalayu lebih kepada perjalanan utusan Singhasari untuk menjalin persahabatan dengan negeri Malayu. "Jadi, ini narasi peristiwa persahabatan diubah jadi sebuah penaklukkan. Nanti melalui festival kita semai benih baru," kata Sutan Riska. Keyakinan Sutan Riska didukung pula oleh keterangan dari Prasasti Padang Roco yang dipahat pada alas arca Amoghapasa. Disebutkan pada 1208 Saka (1286) arca Amoghapasa dengan 14 pengiringnya serta tujuh ratna permata dibawa dari Bhumi Jawa ke Swarnabhumi atau Sumatra.  Arca itu dikirim supaya ditegakkan di Dharmasraya. Ia adalah hadiah dari Sri Maharajadhiraja Kertanagara kepada rakyat Dharmasraya. Untuk mengantar arca itu, Kertanagara menunjuk Rakryan Mahamantri Dyah Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma, Samagat Payanan Han Dipankaradasa, dan Rakryan Damun Pu Wira.  "Harapannya semoga hadiah itu membuat segenap rakyat bergembira. Ini disebutkan jelas dalam prasasti. Jadi bukannya membuat rakyat sedih, murung, atau ketakutan," kata Bambang Budi Utomo, arkeolog senior Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ketika ditemui usai acara. Menurut Bambang, jika kemudian dikisahkan sampai membawa banyak prajurit, itu untuk keperluan mengawal hadiah dan para pejabat yang mengantarnya. Artinya bukan untuk keperluan militer.  "Salah satunya pengisahan di Pararaton  memang membikin kabur. Tapi sebagai sumber tentu lebih otentik prasasti," kata Bambang. Ekspedisi bukan Ekspansi Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembicara kunci dalam diskusi itu menjelaskan, istilah ekspedisi dalam historiografi Belanda seringnya dipakai dalam konteks ekspansi perluasan wilayah.  "Istilah ekspedisi itu perlu ditinjau kembali. Kalau Belanda menamainya ekspedisi, itu berdasarkan perspektif mereka pada masa itu," kata Hilmar. Boleh jadi historiografi kekinian masih mewarisi historiografi kolonial. Karenanya istilah ekspedisi masih dipakai. "Itu biasa dalan historiografi," kata Hilmar. Kenyataannya, Hilmar melanjutkan, Kerajaan Singhasari ketika itu tidak dalam posisi dominan untuk menguasai kerajaan lain. Pamalayu sesungguhnya adalah perjumpaan antara dua kekuatan yang setara. Buktinya adalah pengiriman arca dan adanya hubungan pernikahan antara putri Malayu dan putra Jawa. "Dasar interaksi bukan saling mengalahkan tapi untuk kemakmuran," kata Hilmar. Menurut Hilmar, di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya pada masa Hindu Buddha tak ada satu kekuatan yang lebih menonjol dibandingkan lainnya. Bahkan Majapahit sebagaimana disebut dalam Desawarnana atau Kakawin Nagarakrtagama  yang ditulis Mpu Prapanca pada abad ke-14. Kekuasaan kerajaan yang disebut hampir meliputi Nusantara itu bukan berarti karena sukses mengalahkan kerajaan lain dan mendudukinya. "Itu adalah bentuk pengakuan lokal terhadap kekuatan Majapahit. Bukan kalah-mengalahkan, kuasa-menguasai," kata Himar. Begitu pula dalam kasus Pamalayu. Lewat pemahaman yang lebih baik, peristiwa Pamalayu merujuk pada perjalanan utusan Singhasari ke Malayu untuk membuka hubungan kerja sama. "Dalam semangat ini kita perlu melihat lagi hubungan-hubungan antardaerah pada masa lalu di Nusantara untuk memaknainya kembali," kata Hilmar.