Hasil pencarian

Negeri Jawa dulu pasti punya sumber daya manusia yang melimpah untuk mengangkut, menyusun, dan memahat batu dengan terampil. Sumber daya pertanian berkecukupan untuk menyediakan pangan bagi para pekerja. Mereka juga pasti memiliki institusi yang terorganisir untuk mengawal pembangunan ambisius seperti Candi Borobudur. Melihat candi megah di Magelang, Jawa Tengah itu, terbayang kondisi ekonomi Jawa pada masanya telah surplus. Sehingga bisa membiayai pembangunan yang begitu besar bahkan tak memberi keuntungan ekonomi langsung. Lalu apa motivasi di balik pembangunan Candi Borobudur? Ide Borobudur John Miksic, peneliti dari Southeast Asian Studies Department, National University of Singapore dalam  Borobudur: Golden Tales of the Buddhas , menjelaskan Candi Borobudur lahir ketika agama Buddha tidak dalam keadaan tenang dan stabil. Sebaliknya, masa itu adalah periode kebangkitan intelektual yang intens. Selama abad ke-7 dan ke-8, peziarah Buddha yang berlayar melalui Indonesia semakin meningkat. Catatan yang ditinggalkan mereka men yebutkan bahwa Jawa dan Sumatra merupakan dua di antara pusat pendidikan Buddhis internasional selama periode itu. Dalam catatan mereka, tertera gambaran yang jelas tentang kegiatan penganut Buddha di pulau-pulau ini. Salah satunya tergambar dalamcatatan Yijing atau I-Tsing, biksu Tiongkok yang mengunjungi Nusantara pada abad ke-7.Pada Desember 671, ia berlayar dari Kanton dan mampir di pelabuhan milik Sriwijaya di Sumatra. Di sana, ia menghabiskan enam bulan mempelajari bahasa Sanskerta. Dari sana ia berlayar ke India menggunakan kapal milik penguasa Sriwijaya. Di India, dia menghabiskan waktu 15 tahun belajar dan mengumpulkan kitab Buddha. Dalam pelayarannya pulang ke Tiongkok, ia kembali mampir di Sriwijaya pada 686. “Yijing melaporkan bahwa para biksu dari Sichuan dan Tonkin pergi ke Jawa untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru India yang terkenal,” tulis Miksic. Kemudian ada Vajrabodhi, salah seorang pemikir Buddhis terpenting dari abad ke-8 yang lahir di Kanci, India Selatan pada sekira 706. Ia mempelajari dan mungkin merevisi dua teks,  Mahavairocana  dan  Vajrasekhara . Keduanya sangat penting di Jawa. Ceritanya, sewaktu muda Vajrabodhi menerima instruksi supranatural untuk menyebarkan teks-teks itu ke Tiongkok. Dia berlayar ke Sumatra pada 717 dan melanjutkan ke Jawa. Dia masih berada di Jawa pada 718 ketika bertemu dengan seorang biksu Sri Lanka berusia 14 tahun bernama Amoghavajra. Amoghavajra yang datang ke Jawa dalam kunjungan dagang dengan pamannya. Ia kemudian menjadi murid Vajrabodhi dan menemaninya ke Tiongkok pada 719.Di Tiongkok, mereka menetap sampai kematian Vajrabodhi pada 741. Amoghavajra kemudian melakukan perjalanan lagi ke Jawa. Ia mengumpulkan tulisan suci baru untuk dibawa kembali ke Tiongkok dan diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Murid-murid di sana tertarik padanya. Salah satunya Huiguo (746-805) yang kemudian melanjutkan ajarannya.Di antara murid-muridnyaada yang berasal dari Jawa. “Berkat kontak budaya yang dipupuk oleh para peziarah semacam itu, agama Buddha menikmati periode popularitas yang singkat tapi intens di Jawa Tengah,” jelas Miksic. Umat Buddha, khususnya di Nusantara, kala itu begitu menghormati para guru yang membawa teori dan metode ajaran baru. Dari setiap guru dan setiap negeri yang mengembangkan metode ajaran baru itu kemudian membawa pada interpretasi tersendiri. Dalam hal ini, kata Miksic, Nusantara pasti punya kontribusi besar dalam penyebaran ajaran Buddhis yang mereka serap. Sayangnya hanya sedikit manuskrip Buddhis di Nusantara yang sampai ke masa sekarang. Tapi yang jelas, ide-ide itu berdampak penting pada seni dan arsitektur Buddhis yang berkembang di wilayah itu. “Terutama ketika bangunan suci mulai digunakan dalam upacara khusus untuk mempercepat pencapaian spiritual,” jelas Miksic. Saat rute perdagangan yang menghubungkan India dengan Jawa dan Sumatra dibuka, doktrin-doktrin itu berkembang pesat. Sumatra dan Jawa dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Buddhis Mahayana yang tersebar di sepanjang rute perdagangan maritim. “Ajaran yang diserap oleh orang Jawa dan Sumatra Kuno inilah yang kemudian memotivasi dan membentuk konstruksi bangunan seperti Candi Borobudur,” kata Miksic lagi. Simbol Politik Walaupun Borobudur dibangun dengan motif keagamaan,proyek sebesar itu tidak dapat menghindari aspek politik. Tak seperti di Sumatra yang pengaruh Buddhanya tetap sebagai yang utama untuk periode cukup lama.Pada masa Jawa Kuno, tradisi Buddha tak sepopuler Hindu. Kebanyakan candi dan arca didedikasikan untuk Siwa dan Wisnu, Kisah Ramayana dan Mahabharata begitu populer, bahkan hingga sekarang. Sementara ajaran Buddha berkaitan erat dengan dinasti yang berkuasa, yaitu Sailendra yang begitu dominan dalam perpolitikan Jawa Kuno pada abad ke-8. Pada masa keemasannya Candi Borobudur lahir, yaitu antara 750 dan 850. Itu sebagaimana dijelaskan arkeolog Soekmono dalam Chandi Borobudur. Lebih spesifik lagi, Edi Sedyawati dalam  Candi Indonesia: Seri Jawa men jelaskan kemungkinan candi ini berasal dari abad ke-9 berdasarkan bentuk huruf Jawa Kuno yang dipakai untuk menulis inskripsi pendek di atas panil relief Karmawibhangga, di dinding kaki Candi Borobudur. Data lainnya adalah Prasasti Karangtengah dan Sri Kahulunan. Dari sana J.G. de Casparis, epigraf asal Belanda, memperkirakan tokoh di balik pembangunan Borobudur. Dalam Prasasti Karangtengah terdapat keterangan seorang raja bernama Samaratungga. Putrinya, Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Jinalaya serta bangunan Wenuwana. Casparis mengaitkan bangunan Wenuwana dengan Candi Mendut. Sementara Soekmono mengidentifikasinya sebagai Candi Ngawen atas dasar persamaan bunyi nama. Adapun bangunan yang disebut Jinalaya diduga merujuk pada Candi Borobudur. Keterangan lainnya, Prasasti Sri Kahulunan, dikeluarkan pada 824. Di dalamnya disebut nama Sri Kahulunan sebagai tokoh yang menganugerahkan tanahnya di desa Tri Tepusan. Tujuannya untuk pemeliharaan tempat suci bernama Kamulan I Bhumisambhara, tempat asal Bhumisambhara. Nama Bhumisambhara kemudian dikaitkan dengan sebutan Borobudur pada masa sekarang. Adapun gelar Sri Kahulunan dihubungkan dengan Dyah Pramodhawardhani, putri Raja Samaratugga dari Dinasti Sailendra. Karenanya, menurut Casparis, sangat mungkin candi itu didirikan oleh Raja Samaratungga dan putrinya, Pramodhawarddhani. Mereka inilah yang mendukung pembangunan secara materi. Dibandingkan dengan kondisi di India dan di Tiongkok, pembangunan stupa terkadang dimotivasi oleh pertimbangan politik. Misalnya Raja Ashoka dari Dinasti Maurya yang membangun 84.000 stupa sebagai tindakan kebajikan. Namun mungkin itu juga berfungsi sebagai simbol kedaulatan teritorialnya. “Puncak menara di bagian atas stupa sering dianggap sebagai paku yang secara fisik memungkinkan penguasa menjaga tanahnya stabil dan damai,” jelas Miksic. Konsep semacam itu di Jawa ditemukan pada dua kerajaan yang lebih modern. Ada Paku Alam di Yogyakata dan Paku Buwana di Surakarta. Bisa saja itu pula yang berlaku dalam kasus Borobudur. Ada legenda yang mempercayai kalau Gunung Tidar yang hanya berjarak beberapa kilometer dari candi itu adalah semacam “paku bumi Jawa”. “Kendati tak ditemukan jejak arkeologis di kawasan itu, sangat mungkin bahwa selain banyak fungsi lainnya, Borobudur juga berfungsi sebagai simbol kekuatan politik penguasa,” ungkap Miksic. Harus diakui penjelasan di balik pembangunan Candi Borobudur sejauh ini tak banyak didukung data. Edi Sedyawati bahkan menyatakan kalau tak ada keterangan pasti soal pendirian Candi Borobudur. Karenanya pembicaraan soal Borobudur belum akan usai.

SEORANG lelaki muda dari Yogyakarta yang berprofesi sebagai asisten juru tulis diantar keluarganya ke Rumahsakit Jiwa (RSJ) Magelang. Sebelumnya, ia terserang demam. Kemungkinan besar, demamnya berasal dari stres. Selama bekerja, ia terus meragukan kemampuannya sendiri hingga stres dan membuatnya menderita gangguan jiwa. Selain stres, faktor lain yang dianggap memicu gangguan jiwa ialah kemiskinan. Pasien lain yang berobat ke RSJ Magelang merupakan mantan kuli kontrak di perkebunan Deli. Orang di sekitarnya menganggap si mantan kuli orang bingung. Begitu masuk RSJ, mantan kuli itu langsung ditanya petugas kesehatan tentang apa yang dirasakan, melihat sesuatu, atau mendengar hal-hal aneh. Diagnosis dokter, seperti dikutip Sebastiaan Broere dalam tesisnya “In and Out Magelang Asylum”, menyatakan si kuli menderita delusi parah. Mendiagnosis pasien pribumi di era kolonial tak mudah. Kebanyakan pasien menjawab tidak tahu ketika ditanya tentang kondisinya. Di RSJ Malang, mayoritas pasien dideskripsikan mengalami “bingung” atau linglung yang disebabkan oleh stres. Kebingungan para pasien itu menyebabkan para psikiatris Belanda ikut kebingungan lantaran kendala bahasa dan prasangka kolonial mereka. Psikiatris Belanda PHM Travaglino mengalaminya ketika berjaga di RSJ Malang pada 1920-an. Alhasil, Travaglino kerap kesulitan mendiagnosis pasiennya. Saking bingungnya, ia pernah membuat lelucon tentang kelompok pasiennya. Ada tiga: kelompok yang selalu menjawab tidak tahu, tidak mau, dan kelompok pasien yang belum diperiksa kejiwaannya. Travaglino percaya bahwa alam pikir orang Eropa dan pribumi berbeda. Menurutnya, kaum pribumi masih berada dalam tahap awal perkembangan evolusi sehingga kondisi psikologisnya amat emosional. Ia menganggap orang pribumi sering membuat keributan karena emosi yang meledak-ledak dan berpotensi 10 kali lebih tinggi membuat kerusuhan dibanding orang Eropa. Kebingungan dan prasangka rasial yang dialami psikiatris Eropa sudah menjadi pembahasan sejak permulaan abad ke-20. Pada 1906, Inspektur Layanan Medis Sipil AG Vorderman menyarankan Direktur Pendidikan, Agama, dan Industri JH Abendanon untuk membentuk satuan tugas dokter pribumi yang khusus menangani gangguan jiwa. Pendapat Vorderman mengacu pada pengakuan Raden Soemeroe, seorang dokter Jawa, yang mengatakan pekerjaannya di RSJ Bogor amat berguna selain sebagai penerjemah juga memandu psikiatris Eropa memahami latarbelakang kultur para pasien pribuminya. “Misalnya, kata baik-buruk atau pintar-bodoh bermakna berbeda bagi orang Eropa dan pribumi. Penilaian tentang ketidaknormalan juga berbeda,” kata Soemeroe seperti dikutip Liesbeth Heeselink dalam Healers on the Colonial Market. Soemeroe lebih jauh berpendapat, pemahaman dokter Jawa pada karakter, bahasa, budaya, dan kondisi lingkugan pribumi memudahkan mereka untuk bersimpati pada pasien pribumi. Hal itu sulit dilakukan para dokter Eropa meski sudah mendapat pelatihan penanganan pasien pribumi. Pejabat layanan medis sipil agaknya mengamini pengakuan Soemeroe. Alhasil, satu atau dua orang dokter Jawa selalu dipekerjakan di RSJ Bogor dan Lawang, Malang untuk mendampingi dokter jiwa Eropa. Di sisi lain, kebijakan itu juga amat ekonomis lantaran meminimalisir anggaran untuk mempekerjakan dokter Eropa. Menurut Liesbeth, alasan ekonomilah yang paling mendorong Komite Kesehatan Kolonial menyepakati ide Soemeroe alih-alih penjabaran sosio-kulturalnya. Pada 1912, anggaran untuk RSJ makin ditekan. Alhasil, pasien pribumi lebih banyak dipegang oleh dokter Jawa dengan pengawasan rutin dokter Eropa. Padahal, seperti ditulis Hans Pols dalam NurturingIndonesia, para pendukung Politik Etis berpendapat bahwa psikologis pribumi dan orang Eropa sebenarnya serupa. CF Engelhard, pengawas kesehatan yang bertugas di Surakarta dan tinggal di Jawa hingga pasca-kemerdekaan, berpendapat bahwa perbedaan kondisi terjadi karena faktor eksternal. “Dengan penuh hormat pada budaya mereka, symptom, perkembangan, dan psikosis orang Jawa tidak berbeda dengan apa yang saya temui di Eropa,” kata Engelhard. Engelhard menyadari bahwa cara pandang semacam ini berkebalikan dengan apa yang diamini para psikiatris di era kolonial seperti Travaglino. Alih-alih menggarisbawahi persamaan, psikiatris Travaglino lebih menekankan pada perbedaan mendasar antara kondisi kejiwaan pasien pribumi dan Eropa.

AGNES Monica alias Agnez Mo bikin heboh. Dalam wawancaranya dengan Build Series by Yahoo, penyanyi kelahiran Indonesia yang tengah go-international itu mengaku tak punya keterkaitan apapun dengan Indonesia. “Sebenarnya aku enggak punya darah Indonesia atau apapun itu. Aku (berdarah) Jerman, Jepang, China dan aku hanya lahir di Indonesia. Aku juga Kristen dan mayoritas di sana Muslim. Aku tidak bilang bahwa aku tidak berasal dari sana karena saya merasa diterima. Tetapi saya merasa tidak seperti yang lain,” cetusnya. Pernyataan itu sontak memancing respon netizen Indonesia. Banyak yang mengecam ia seolah jadi kacang lupa pada kulitnya atau mengutuk betapa tak bersyukurnya Agnes yang memulai kariernya dari penyanyi cilik di Indonesia. Pun begitu dengan sejumlah media yang ramai-ramai memberitakan pernyataan kontroversial Agnes dengan menitikberatkan pada “saya enggak punya darah Indonesia.” Alhasil, sejumlah tokoh maupun politisi ikut mengkritik Agnes. Padahal, bukan seperti itu maksud Agnes. Ia merasa pernyataannya disalahpersepsikan hingga dipelintir sejumlah pihak. Lewat akun Instagram -nya, Agnes memberi klarifikasi.   “Orang-orang yang hanya ingin menyebar kebencian dengan memelintir pernyataan dan niat saya harusnya malu. Saya hanya mengatakan hal baik, bahkan ketika saya seorang minoritas, saya turut menyebarkan perbedaan yang luar biasa yang saya pelajari di negeri saya. Saya tak bisa memilih darah atau DNA saya, namun saya selalu berdiri untuk negara saya,” kata Agnes di akunnya, @agnezmo. Baginya, Indonesia tetap negeri yang dicintainya, terlepas baik atau buruk pengalaman hidup dalam keragaman yang pernah dirasakannya. Nama besar Indonesia tetap ingin diusungnya di pentas internasional manapun dia berkiprah sebagaimana dilakukan Luis Leeds, pembalap mobil milenial blasteran Indonesia-Australia. Luis Leeds bermimpi tampil di ajang F1 dengan bendera Indonesia (Foto: luisleeds96.com ) Belakangan, Leeds “pulang” ke Indonesia, tanah kelahiran ibunya, karena menjatuhkan hati pada Indonesia ketimbang Aussie . Leeds mendambakan jadi pembalap Formula One (F1) dengan bendera merah-putih melekat di mobilnya. Dia tak peduli minimnya infrastruktur pendukung kariernya. “Saya bisa duduk seharian dan berbicara tentang mengapa saya mencintai Indonesia dan mengapa saya terinspirasi untuk pulang ke rumah. Dalam karier balap saya selalu memiliki bendera Indonesia tapi saya tidak pernah berdiri di podium dengan bendera Indonesia di belakang. Saya menyelesaikan musim 2018 (Formula 4) sebagai juara Australia. Jadi sekarang saatnya saya memberikan pengakuan kepada Indonesia bahwa saya merasa layak dan di sinilah saya,” ungkapnya saat diwawancara Kumparan , Jumat (22/11/2019). Hidup-Mati untuk Indonesia Harus diakui, hingga kini pengakuan dunia kepada Indonesia lebih banyak berasal dari bidang olahraga dibanding bidang musik yang dijalani Agnez Mo. Mayoritas pengakuan internasional itu datang dari bulutangkis, olahraga yang semua gelar kejuaraan prestisius internasionalnya pernah dijuarai atlet Indonesia. Dari sekian banyak “pahlawan” yang mengharumkan nama bangsa lewat bulutangkis itu, banyak yang beretnis Tionghoa, beragama minoritas, dan punya pengalaman pahit soal diskriminasi. Pun begitu, mereka hanya mengakui Indonesia sebagai negerinya. Tak pernah ada pernyataan “sekadar numpang lahir di Indonesia” dari mereka. Lie Ing Hoa alias Ivana Lie, contohnya. Kendati status kewarganegaraannya lama tak diakui, dia berulangkali memberi kebanggaan pada negeri dengan menjuarai berbagai kejuaraan internasional. “Lima tahun bertanding di luar negeri, (saya, red .) pakai selembar kertas seperti surat jalan yang menyatakan saya warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya lima tahun itu saya stateless . Sedih rasanya. Secara manusia perlu pengakuan ya. Saya merasa bahwa saya lahir di Indonesia, saya berbudaya, berbahasa, merasa sebagai bangsa Indonesia dan sudah membuktikan dengan bertanding bawa nama Indonesia,” kata Ivana kepada Historia. Ivana baru mendapat kewarganegaraan pada 1982 dengan keluarnya SBKRI. Selepas pensiun pada 1990, ia tetap mendarmabaktikan diri menjadi pelatih tim bulutangkis Indonesia hingga kemudian dipercaya jadi staf ahli Menpora Andi Mallarangeng dan Roy Suryo. Kisah serupa juga dialami Liang Tjiu Sia, pelatih yang melahirkan banyak srikandi bulutangkis tingkat dunia seperti Susy Susanti. Sia lahir di Cirebon 69 tahun lampau. Kendati merintis karier di China akibat diskriminasi rasial pada 1966 membuat sekolah Tionghoa yang diikutinya bubar, ia kembali ke Indonesia pada 1985 untuk menjadi pelatih pelatnas putri PBSI. SBKRI didapatnya baru empat tahun kemudian. Kiri ke kanan: Ivana Lie, Christian Hadinata, Liang Tjiu Sia, Alan Budikusuma (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Kepelatihan Sia berjalan hingga 2003. Meski China meminta servisnya kembali setelah itu, Sia menolaknya. “Separuh hidup saya sudah di sana (Cina). Saya inginnya menghabiskan umur di sini. Saya kan lahir di sini. Mati juga inginnya di sini,” ujarnya kepada Historia . Kebanggaan pada Indonesia sebagai “tanah tumpah darah” juga lekat di diri Tjhie Beng Go’at alias Christian Hadinata. Pria kelahiran Kebumen, 11 Desember 1949 ini enggan “menggadaikan” negerinya demi apapun. Setelah jadi langganan juara di mancanegara sebagai pemain, ia memilih jadi pelatih Indonesia. Pantang ia menerima tawaran melatih negeri lain. “Bulutangkis Indonesia sudah membesarkan nama saya. Masak sih enggak mau mengembalikan sesuatu untuk bulutangkis nasional? Saya kepingin mengembalikan, dalam arti tenaga, pikiran, waktu, untuk bisa tetap membangun prestasi bulutangkis Indonesia seperti yang sudah dibangun para senior saya,” ujar Christian. Kebanggaan pada Indonesia sebagai tanah-air yang tak kalah besar tentu terdapat dalam diri Susy Susanti (Wang Lianxiang). Ketika ia berlaga di Uber Cup 1998 di Hong Kong yang berbarengan dengan huru-hara 1998, Susy tetap mati-matian memperjuangkan nama baik negerinya di lapangan meski rumah orangtuanya di Tasikmalaya sempat dibakar massa. Kebanggaan pada Indonesia itu tercermin dari jawabannya ketika diwawancara reporter CNN, apakah dirinya akan meminta suaka ke pemerintah Hong Kong dan apakah dia masih menganggap orang Indonesia. “Saya tidak menganggap diri saya orang Indonesia. Saya tidak perlu menganggap begitu. (Karena) saya orang Indonesia. Dan akan selalu menjadi orang Indonesia,” jawab Susy. Alan Budikusuma (Goei Renfang), suami Susy yang kala itu masih jadi pacar, setali tiga uang dengan Susy. Saat ingin menikahi Susy pada 1997, keduanya kesulitan mengurus dokumen pernikahan gegara perkara SBKRI. Betapapun demikian, cintanya pada Indonesia tak luntur. “Saya mempertanyakan kenapa SBKRI harus ada? Kenapa saya dipertanyakan tidak nasionalis, padahal saya bangga dengan Indonesia. Saya lahir di Indonesia (Surabaya, 29 Maret 1968). Orangtua saya juga lahir di Indonesia. Kita pun ingin meninggal di Indonesia, bukan di luar (negeri). Saya orang Indonesia walaupun saya orang Tionghoa,” tutur Alan. Ragam Indonesia dalam DNA Kisah-kisah mereka hanya seujung kuku dari sejumlah orang Indonesia lain yang bangga mengakui Indonesia sebagai negerinya kendati pernah didera perlakuan diskriminatif. Isu rasial memang masih jadi “penyakit” yang belum kunjung sembuh. Penyakit sosial warisan kolonial Belanda itu menyisakan kepahitan pada golongan minoritas. Celakanya, banyak orang tak paham terhadap konsep Indonesia sehingga seringkali berlaku rasis, seperti yang dilakukan dalam merespon pernyataan Agnes. Fenomena ini membuat sejarawan Bonnie Triyana mengatakan bahwa apa yang disampaikan Agnes esensinya sudah betul karena Indonesia dibangun dari konsensus beragam orang dengan latar belakang ras, etnik, politik, dan agama berbeda. Indonesia tidak dibangun dari keterikatan ras yang homogen. Namun, cara penyampaian Agnes saja yang kurang tepat sehingga menimbulkan misinterpretasi dari masyarakat, terutama di dumay. “Identitas kebangsaan Indonesia tidak dibentuk berdasarkan darah (biologis). Kalau Agnes mau menjelaskan dia secara biologis bukan orang Indonesia, padahal untuk jadi orang Indonesia enggak butuh pembuktian biologis, ya dia enggak bisa membedakan konsep ras (biologis), etnis (non-biologis) dengan kebangsaan (sosiologis-politis),” cetus Bonnie. Najwa Shihab dan Grace Natalie yang turut mengikuti tes DNA dalam rangka Pameran Asal Usul Orang Indonesia (Foto: Dok. Historia) Ketidakpahaman masyarakat akan keindonesiaan itulah yang mendorong Historia . id bersama Kemendikbud menggelar pameran Asal Usul Orang Indonesia (ASOI) melalui proyek tes DNA. Sejumlah relawan yang dites ternyata memiliki nenek moyang beragam darah dari berbagai penjuru dunia. Hasil tesnya menjadi bukti bahwa apa yang disebut orang Indonesia menggugurkan konsep pribumi-nonpribumi, warisan kolonial yang menguat sejak beberapa tahun ke belakang. Bukti heterogenitas individu Indonesia antara lain, hasil tes DNA presenter kondang Najwa Shihab . Di ranah publik ia disebut berdarah Arab. Namun hasil tes DNA-nya  menyatakan mayoritas DNA-nya berasal dari Asia Selatan, yakni 48,54 persen. DNA Timur Tengahnya hanya 3,48 persen. Sementara, di tubuhnya bercampur banyak DNA mulai dari Afrika Utara, Asia Timur, hingga Eropa Selatan. “Di tengah begitu banyak perbedaan yang ada di dalam diri kita, sesungguhnya ini juga menguatkan bahwa satu hal yang menjadikan kita Indonesia adalah niat bersama untuk menjadikan ini rumah bagi semua. Indonesia adalah rumah bersama dan merah-putih jadi tujuan kita sama-sama,” kata Najwa. Hasil tes DNA Grace Natalie , ketua Partai Solidaritas Indonesia, juga menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan percampuran banyak ras. Kendati penampakannya sangat Tionghoa, yang membuatnya acap jadi korban diskriminasi, hasil tes DNA- Grace adalah: 76,92 persen Asia Timur, 21,98 persen Diaspora Asia, 1,11 persen Asia Selatan, dan 0,01 persen Afghanistan. "Yang menyatukan kita adalah kesamaan nilai, kesamaan visi, kesamaan cita-cita,” kata Grace.

RISET International Pollutant Elimination Network (IPEN), jaringan lembaga swadaya masyarakat internasional untuk lingkungan hidup, menyebutkan telur ayam di dua desa di Jawa Timur berbahaya bagi manusia. Telur itu mengandung dioksin, senyawa hasil pembakaran sampah atau limbah plastik. Demikian rilis IPEN seperti diberitakan bbc.com .

OKTOBER 1957. Mochtar Kusumaatmadja, pegawai di Biro Devisa Perdagangan (BDP), didatangi Menteri Veteran Chairul Saleh. Dengan gaya blak-blakannya Chairul “menyemprot” Mochtar. “Mana ini, hasil panitia belum ada? Lambat betul kerjanya” kata Chairul, dikutip Mochtar dalam testimoni berjudul “Sekelumit Pengalaman Bersama Bung Chairul Saleh”, dimuat di Chairul Saleh Tokoh Kontroversial. Panitia yang dimaksud Chairul merupakan Panitia Rancangan UU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang dibentuk PM Ali Sastroamidjojo pada 1956. Panitia tersebut dibentuk dengan tujuan menciptakan UU Laut Teritorial baru untuk menggantikan Territorial Zee en Maritiem Ordonantie yang diterapkan sejak masa kolonial. Mochtar ikut menjadi anggota panitia itu atas perintah Chairul. Namun, hingga pemerintahan Ali Sastroamidjojo II turun, panitia itu belum berhasil merampungkan pekerjaannya. Ketika Djuanda naik memimpin kabinet, panitia tetap dipertahankan. Mochtar tetap di dalamnya. Kinerja lamban panitia membuat Chairul, yang sejak muda gandrung mewujudkan kedaulatan Republik Indonesia, prihatin. Dia melihat kedaulatan negerinya, terutama di laut, masih terus dikangkangi banyak bangsa asing. “Ini kapal perang Belanda kok mondar-mandir saja di Laut Jawa. Ini Laut Jawa apa tidak bisa dijadikan laut pedalaman?” kata Chairul bertanya. “Nggak bisa dong. Bagaimana?” jawab Mochtar. “Pokoknya bikin supaya bisa. Jangan bilang tidak bisa!” “Wah, ini bertentangan dengan hukum internasional.” “Kamu ini masih muda ngomongnya kayak apa, tidak revolusioner. Kalau dulu waktu proklamasi kita mendengarkan orang-orang yang terlalu yuridis, proklamasi juga tidak jadi. Kamu harus merubah cara berpikir. Pokoknya mesti bisa!” kata Chairul. Perintah Chairul itu dilaksanakan Mochtar kendati dia belum tahu cara apa yang mesti ditempuh untuk meluluskannya. Mochtar merasa terlecut oleh pernyataan Chairul. Untuk itu, dia meminta kompensasi agar diberi cuti guna menyusun konsep yang diinginkan lantaran saat itu statusnya masih tetap pegawai BDP. Permintaan itu dikabulkan Chairul dengan memerintahkan Usman, atasan Mochtar, agar mengeluarkan surat cuti. “Jadi bulan Oktober itu saya mengambil perlop 2 minggu beristirahat di Bandung untuk menyiapkan konsep, yang menjadikan semua perairan (laut) antar-pulau-pulau Indonesia menjadi perairan pedalaman. Demikian lahirnya Konsepsi Nusantara dalam hukum laut itu,” kata Mochtar. Setelah diselesaikan, konsep itu dibahas dalam rapat kabinet pada 13 Desember 1957 di kantor PM Djuanda di Pejambon (kini Gedung BP-7). Agenda rapat sebetulnya membahas RUU yang dibuat panitia INTERDEP, panitia yang dibentuk pemerintah untuk mempersiapkan RUU tentang wilayah maritim. “Tetapi ada juga RUU tidak resmi dari Menteri Veteran, di mana saya menjadi penasihat sekaligus pembuat konsepnya. Sebetulnya bukan RUU tetapi deklarasi tentang konsepsi Negara Kepulauan Indonesia,” tulis Mochtar. Ketika akan memasuki ruang rapat, Mochtar dicegat Chairul yang langsung memberondong dengan beberapa pertanyaan. “Mochtar, ini yang mau diukur dari pangkal laut teritorial lebarnya berapa?” “Dua belas mil,” jawab Mochtar. “Kenapa tidak 17? Sebab 17 adalah angka keramat,” kata Chairul yang tak dihiraukan Mochtar. Konsepsi laut itu akhirnya diadopsi pemerintah. Hari itu juga PM Djuanda mendeklarasikan konsep yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda itu. Indonesia mulai saat itu menyatakan seluruh perairan yang mengelilingi atau menghubungkan pulau-pulaunya sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan berada di bawah kedaulatan Indonesia alias perairan nasional. Seluruh kekayaan yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya milik Indonesia. Akibat deklarasi itu, Indonesia kehujanan protes dari banyak negara. “Beberapa negara ada yang segera mengirim surat penentangan, di antaranya nota protes diplomatik itu berasal dari Amerika Serikat (30 Desember 1957), Ingris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Prancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958),” tulis Eko A. Meinarno, Adhityawarman Menaldi, dan Prayogo Triono dalam “Andai PM Djuanda Masih Hidup: Studi Persepsi Wilayah NKRI”, dimuat dalam Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal . Protes banyak negara itu menjadi pemberitaan banyak media. Mochtar yang kalang-kabut dibuatnya pun mendatangi Chairul sambil menunjukkan sebuah koran. Alih-alih kaget, Chairul justru merespon santai. “Ooo mereka protes? Kalau negara-negara besar imperialis itu protes, itu artinya kita di jalan yang benar.” Deklarasi Djuanda menjadi landasan Indonesia memperjuangkan perairan nasionalnya baik di Konferensi Hukum Laut PBB pertama di Jenewa, Februari 1958, maupun forum-forum internasional setelahnya. “Pada waktu itu saya selalu dijadikan ketua Delegasi Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan itu,” kata Mochtar. UU tentang Perairan Indonesia yang kemudian menjadi UU No.4/Prp juga dibuat berdasarkan Deklarasi Djuanda. Jauh setelah Chairul tiada, perjuangan Indonesia mendapatkan laut teritorialnya akhirnya membuahkan hasil dengan ditandatanganinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) oleh 159 negara pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. “Jadi saya merasa beruntung mendapatkan tantangan dan dorongan dari Uda Chairul, dari permulaan tidak adanya sampai tercipta dan berhasil diterimanya Wawasan Nusantara sekaligus diterimanya konsepsi baru ini di konvensi internasional tentang Hukum Laut di Montego Bay itu,” kata Mochtar.

SEJAK bertolak ke Manila, Filipina pada Kamis, 21 November 2019, Timnas U-23 Indonesia langsung bersiap guna meladeni Thailand di Grup B cabang sepakbola SEA Games 2019, lima hari berselang. Sebagaimana dikutip situs PSSI , timnas asuhan Indra Sjafri itu langsung menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan di Stadion Rizal Memoriam yang bersama Biñan Football Stadium di Provinsi Laguna akan jadi satu dua venue cabang sepakbola. “Kondisi lapangan cukup baik. Bahkan lebih bagus dibanding lapangan C Senayan dan Kamboja. Kami memang perlu adaptasi dan A lhamdulillah latihan pertama cukup memuaskan,” cetus Indra. Yang dimaksud PSSI dalam lamannya tentu Rizal Memorial Stadium, karena ada typo dalam penulisan sehingga menjadi Rizal Memoriam. Stadion itu mungkin venue olahraga paling legendaris di “Negeri Pinoy. Ia berdiri gagah di tengah-tengah Rizal Memorial Sport Complex (RMSC) yang diarsiteki Juan Marcos Arellano y de Guzmán pada 1933 dan rampung setahun berikutnya. Proyek Amerikanisasi di Filipina Sejak 1901, Filipina dikuasai Amerika Serikat lewat pemerintah insularnya. Gabriel Victor Caballero, sejarawan cum pakar International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Filipina, mengungkapkan, pemerintah insular Amerika mulai “memetakan” modernisasi kota Manila lewat rancangan arsitek Daniel Burnham sejak 1905. Modernisasi itu lebih bernuansa Amerika, yang ditandai salah satunya dengan menggalakkan olahraga berikut infrastrukturnya. “Salah satunya untuk mengganti hiburan rakyat seperti sabung ayam, untuk kemudian mengalihkannya ke olahraga, untuk menjadi cerminan yang lebih baik akan kultur Amerika. Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Filipina menjadi lebih maju,” sebut Caballero dalam artikelnya di Modern ASEAN Architecture Project: 2015-2020, “The Role of Sports Facilities in Metro Manila’s Urban Living from the 1930s to 1970s”. Pada 1908, salah satu infrastruktur yang sudah tersedia adalah Manila Carnival Grounds (MCG). Kompleks hiburan itu pada 1913 dialihfungsikan menjadi venue Far Eastern Championship Games (FECG). Pesta olahraga multicabang pendahulu Asian Games itu diprakarsai Filipina pada 31 Januari 1913. Selain tuan rumah, event itu diikuti Republik Cina dan Kekaisaran Jepang. Pada 1924, Gubernur Jenderal Leonard Wood mencanangkan Manila Carnival Grounds untuk dijadikan kompleks olahraga. Keputusan itu muncul setelah lahan MCG disumbangkan ke pemerintah oleh keluarga Vito Cruz selaku pemilik. “Kompleksnya didesain Juan Arellano yang populer mengarsiteki bangunan-bangunan bergaya neo-klasik dan art deco di masa itu. Pembangunannya dimulai pada 1927 dan tujuh tahun kemudian diresmikan dan dibuka seiring FECG ke-10 pada 1934,” sambung Caballero. Rancangan Rizal Memorial Sport Complex jelang dibangun pada 1927 (Foto: Repro "American Colonisation and the City Beautiful") Di antara venue-venue bisbol, tenis, dan atletik, stadion sepakbolanya menjadi yang paling ikonik. Stadion itu diberi nama Rizal Memorial Stadium untuk menghormati “bapak” revolusi Filipina José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda alias José Rizal. “Stadion Rizal Memorial berkapasitas 30 ribu penonton. Seperti stadion-stadion olahraga lain di dunia, bangunannya terdiri dari beton tebal dengan banyak motif berbahan kaca bergaya art deco . Sebelum 1941, stadion beserta kompleksnya merupakan kompleks olahraga tertua di Asia,” ungkap novelis cum veteran Perang Dunia II Atilano Bernardo David dalam End of the Trail: A Novel of the Philippines in World War II . Gelaran FEGC 1934 jadi ajang besar terakhir yang digelar di stadion itu. Pasalnya sejumlah bagian bangunan stadion ikut rusak akibat Perang Dunia II. Perbaikan stadion dan venue lain di kompleks RMSC baru bisa dilakukan pada 1953, dalam rangka Asian Games 1954. Sebagaimana Stadion GBK, Stadion Rizal Memorial acap jadi tempat pagelaran banyak akvititas di luar olahraga. Yang paling melekat di ingatan publik Filipina adalah konser The Beatles pada 4 Juli 1966. Rizal Memorial Stadium pada 1960 (kiri) dan arsiteknya Juan Arellano (Foto: Repro "The Role of Sports Facilities in Metro Manila’s Urban Living from the 1930s to 1970s") Hingga 2019, stadion Rizal sudah enam kali direnovasi. Kapasitasnya kini menciut jadi 13 ribu penonton. Pengurangan kapasitas itu untuk menyesuaikan jenis kursi berstandar AFC. Rumput lapangannya pun kini sudah berganti menjadi rumput sintetis. Sejak 2015, stadion ini mulai ditinggalkan timnas Filipina. Terlebih setelah eksisnya sejumlah stadion anyar macam Panaad Stadium di Bacolod, atau Philippine Sport Stadium (kini Philippine Arena) di Bocaue. Bila di Asian Games 1954, Kejuaraan Asia Yunior 1966 dan 1970, dan SEA Games 1981 dan 1991 Stadion Rizal Memorial menjadi lokasi utama, kini hal itu tidak lagi disandangnya. Di SEA Games 2005, stadion ini hanya dijadikan venue atletik. Untuk SEA Games tahun ini, ia hanya sekadar jadi venue cabang sepakbola. Pembukaan SEA Games 2019 bakal digelar di Philippine Arena dan penutupannya di New Clark City Athletics Stadium.

“Menulis apa Lul?” tanya Panji Koming kepada Pailul yang sedang memahat batu. “Sejarah,” jawab Pailul singkat. “Sejarah Majapahit?” tanya Panji Koming lagi. “Bukan, ini sejarah lima abad mendatang,” ujar Pailul. “Tentang apa Lul?” Panji Koming penasaran. “Tentang janji untuk tidak melupakan,” kata Pailul. Setelah selesai, barulah diketahui Pailul memahat kalimat, ‘Selamat jalan Pak Swan.’ Pailul kemudian pergi sambil berkata, ”Asyik lho menulis sejarah.” Begitulah percakapan Panji Koming dan Pailul dalam komik strip Panji Koming edisi Minggu, 18 Agustus 2019. Edisi itu dibuat untuk mengenang Polycarpus Swantoro, salah satu pendiri harian Kompas yang meninggal dunia pada 11 Agustus 2019. Pecakapan Panji Koming dan Pailul soal sejarah itu ternyata sekaligus menjadi karya terakhir Dwi Koen yang meninggal dunia pada 22 Agustus 2019. Panji Koming edisi 18 Agustus 2019, karya terakhir Dwi Koen. (Fernando Randy/Historia). Dwi Koendoro Brotoatmodjo atau akrab disapa Dwi Koen, lahir di Banjar, Jawa Barat, pada 13 Mei 1941. Ayahnya, R. Soemantri Brotoatmodjo merupakan seorang insinyur teknik. Sedangkan ibunya, R.R. Siti Soerasmi Brotopratomo adalah seorang perias pengantin. Pada 1965, Dwi Koen bergabung dengan Televisi Eksperimen Badan Pembina Pertelevisian Surabaya. Kemudian pada 1972, di Jakarta ia bekerja sebagai ilustrator dan kartunis pada penerbit PP Analisa, majalah Stop dan Senang . Dwi Koen kemudian pindah ke biro iklan Intervisa Advertising. Karier Dwi Koen semakin dikenal ketika ia mulai bekerja sebagai ilustrator di PT Gramedia pada 1976. Sejak 1979, ia mulai ditugaskan membuat komik strip untuk harian Kompas edisi Minggu. Maka, pada 14 Oktober 1979, lahirlah Panji Koming. Bersama Pailul, Ni Dyah Gembili, Ni Woro Ciblon, Mbah Kakung, Kirik, dan Denmas Aryo Kendor, Panji Koming telah menjadi komik ikon harian Kompas . Komik strip berlatar Kerajaan Majapahit ini sebenarnya bukan hanya konten hiburan. Panji Koming telah menjadi media satir, kritik maupun penyampai kegelisahan yang berangkat dari kehidupan rakyat miskin. Efix Mulyadi mengenang Dwi Koen dan Panji Koming dalam Bincang-Bincang Menyoal Panji “Dwi Koen” Koming , Jumat, 22 November 2019 di Bentara Budaya Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Efix Mulyadi, kurator Bentara Budaya, pada Bincang-Bincang Menyoal Panji “Dwi Koen” Koming , Jumat, 22 November 2019 di Bentara Budaya Jakarta menyebut bahwa Panji Koming selalu peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Isu-isu tersebut kemudian diangkat ke dalam komik strip dengan gaya khas Dwi Koen. “Selain dia menjadi bagian dari produk industri surat kabar, dia juga berada di wilayah perbincangan para pembacanya. Dekat sekali dengan para pembacanya. Ketika media masa sedang ramai kasus korupsi, muncul di situ dia. Ketika ada kasus heboh yang lain, tentang artis atau tentang tokoh politik yang lain, dia ada di situ. Dengan caranya sendiri,” ujar Efix. Kedekatan dengan isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehai-hari itulah yang membuat Panji Koming selalu dinantikan setiap Minggu. “Banyak sekali yang membayangkan menjadi bagian yang sangat penting dari cerita Panji Koming. Saya menduga cukup banyak juga pembaca artinya rakyat Indonesia yang mengidentifikasi dirinya dengan kisah Panji Koming. Mereka akan ikut senang ketika apa yang menjadi kegundahan mereka terlampiaskan di kolom-kolomnya Panji Koming,” kata Efix. Panji Koming telah bertahan selama 40 tahun di harian Kompas  edisi Minggu. (Fernando Randy/Historia). Efix mengungkapkan bahwa Panji Koming memiliki semangat yang sama dengan Panakawan. Tokoh-tokoh Panakawan merupakan perwujudan dari rakyat kecil dan hanya ada pada cerita wayang Indonesia. Rakyat kecil, baik dalam Panakawan maupun Panji Koming, memiliki suara yang harus didengar oleh penguasa. Menurut Efix, Dwi Koen memiliki mental pemberani karena Panji Koming pertama kali terbit ketika rezim Orde Baru berkuasa. Pada edisi pertama, Dwi Koen menggambarkan seorang raja atau penguasa yang ditandu oleh dua pembantu. Meski harus melewati sungai hingga membuat mereka tenggelam, sang raja tetap bergeming. Panji Koming edisi pertama ini merupakan jeweran yang keras terhadap penguasa dan rakyat sekaligus. “Ketika pemerintah otoriter sedang kuat-kuatnya, tidak ada yang pernah berani menantangnya. Tiba-tiba muncul kartun seperti itu. Saya kira itu bagian yang harus dihormati. Luar biasa,” sebutnya. Beng Rahadian, dosen DKV IKJ menyebut Panji Koming mewakili citra Nusantara. (Fernando Randy/Historia). Beng Rahadian, dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menyebut Panji Koming sebagai salah satu komik strip yang bertahan lama di surat kabar, yakni 40 tahun. “Saya kira ini prestasi yang sulit dicapai siapapun. Bertahan di surat kabar dengan topik yang berbeda setiap Minggu, dan selalu mengungkapkan hal baru,” kata Beng. Beng menyebut Panji Koming merupakan salah satu komik strip yang mewakili kenusantaraan. Panji Koming tidak hanya berlatar kerajaan, tapi juga mengakat isu-isu masa kini yang dikemas dalam versi masa lalu. “Pak Dwi Koen dengan Panji Komingnya memberikan citra Nusantara yang established , yang tetap, yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Saya kira itu kelebihan kita,” sebut Beng. Pada 1986, Dwi Koen menjalankan rumah produksi film dokumenter, animasi, dan iklan bernama PT Citra Audivistama. Kemudian pada 1990, ia membuat komik Sawung Kampret yang dimuat secara berseri di majalah HumOr . Komik Sawung Kampret kemudian diadaptasi ke dalam sinetron yang ia sutradarai sendiri pada 1996. Pada 1999, karakter Panji Koming diterbitkan dalam bentuk perangko oleh PT. Pos Indonesia. Selang tiga tahun, pada 2002, Dwi Koen mendirikan Dwi Koen Studio untuk memproduksi kartun dan komik animasi. Dwi Koen telah 40 tahun merekam zaman melalui Panji Koming, Pailul, dan kawan-kawan . Melewati rezim Orde Baru hingga Reformasi, Dwi Koen juga mencatatkan sejarahnya lewat komik strip satir itu.

MENJELANG Kongres Nasional ke-VI, PKI menggiatkan program amal kepada rakyat. Wongso, buruh tani DesaTombol, Klaten, Jawa Tengah, menyambut kongres dengan antusias. Resort (organisasi tingkat desa) PKI setempat saat itu sedangmengadakan kerja bakti di desanya. “Saya ini sehidup semati dengan Palu Arit. Waktu pemilihan (1955) yang lalu, saya dengan penuh keyakinan mencoblos Palu Arit,” kata Wongso. “Pekarangan ini,” lanjutnya, “merupakan hasil perjuangan PKI. Orang-orang PKI di daerah saya adalah orang yang selalu memikirkan nasib rakyat,” ujar Wongso dilansir Harian Rakjat , 10 Agustus 1959. Hasil amal rakyat cukup membanggakan. Dari kegiatan sosial itu, Bintang Merah , Nomor Spesial Jilid I, (1960),mewartakan fasilitas umum yang telah dibangun: jalan raya, selokan, rumah, sekolah, bendungan, jembatan, kakusumum, pemakaman umum, pemberantasan hama tikus, dan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Selain itu, ataspermintaan rakyat setempat telah dibangun berbagai fasilitas publik lainnya mulai dari balai rakyat, lapanganolahraga, hingga masjid dan gereja. Mulai dari buruh tani di Bireun, Aceh hingga nelayan kawasan laut Sawu di Nusa Tenggara Timur merasakandampaknya. Disisihkan Politik Dagang Sapi Meski tercatat sebagai partai pemenang Pemilu 1955, PKI tidak mendapat kuasa untuk memerintah. Koalisi PNI, Masjumi dan NU, menolak bekerja sama dengan PKI dalam satu kabinet. Alasannya: perbedaan ideologi. Presiden Sukarno tetap ingin menyertakan PKI. Dalam memoarnya Tonggak-tonggak di Perjalananku , Ali Sastroamidjojo yang menjadi formatur kabinet dan kemudian perdana menteri kena teguran keras. Sukarno mengecam kabinet yang dirancang Ali dalam Kabinet Ali II karena tidak mencerminkan semangat gotong-royong. Namun, sistem Demokrasi Parlementer saat itu tidak memberikan otoritas lebih bagi kepala negara mengintervensi kebijakan partai-partai. “Politik dagang sapi,” tulis Njoto, Wakil Sekretaris Jendral PKI, dalam editorial Harian Rakjat , 16 Maret 1956, “telah menyisihkan PKI dari lingkaran kekuasaan.” Meski kecewa, PKI tidak serta merta menjadi radikal merongrong pemerintah. Program-program kabinet Ali II tetap didukung sembari menyandarkan oposisinya pada suara rakyat. PKI Menuai Para kader PKI di daerah berperan besar dalam menyukseskan program partai. Akar ideologi yang kuat membuat mereka terampil menerjemahkan kebijakan partai dengan menyuarakan aspirasi tiap-tiap daerah. Selain faktor ideologi, menurut Boyd Compton kader PKI di daerah adalah organisator yang digaji lebih baik di banding partai manapun. Selain PKI, “agaknya tidak ada partai lain yang sanggup menggaji begitu besar para pegawai pentingnya di tingkat rendahan,” tulis Compton dalam surat-suratnya yang diterbitkan Kemelut Demokrasi Liberal . Compton, peneliti politik Amerika yang pada 1955 menyaksikan jalannya pemilihan umum di Indonesia. Menurutnya, PKI menjadi salah satu kekuatan anyar yang gencar melancarkan propaganda dengan cara-cara populis. Partai ini juga mendayagunakan kadernya secara optimal untuk menggaet pemilih.      “PKI telah mencurahkan biaya besar dalam kampanye yang penuh rayuan dan gertakan ini. Dari semua penampilannya, kelihatan bahwa ia merupakan partai terkaya di Jawa Timur. Mungkin juga yang paling sukses,” tulis Compton. Memasuki tahun 1960, hasil kerja keras dituai. Hampir di tiap penjuru negeri, panji Palu Arit berkibar. Pimpinan PKI, D.N Aidit mengklaim massa PKI di seluruh Indonesia telah mencapai 1,5 juta anggota. Di sejumlah daerah tingkat II (Cirebon di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali di Jawa Tengah), kader PKI menduduki kursi bupati atau walikota. PKI semakin di atas angin ketika kepercayaan rakyat di daerah runtuh terhadap Masjumi dan PSI akibat keterlibatan dalam PRRI-Permesta. PKI semakin jumawa.  “Bagi rakyat daerah, PKI adalah partai konkret. Tidak umbar janji-janji palsu dan tidak ada dominasi individu,” ujar Arbi Sanit, sosiolog Universitas Indonesia kepada Historia . Itulah, kata Arbi, yang menyebabkan jumlah anggota PKI membludak.

USTAZ Abdul Somad (UAS) menjadi viral di media sosial karena media daring memberitakan tausiahnya yang mengharamkan permainan domino dan catur. Berita itu turun setelah dia memberi tausiah di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 20 November 2019. Tausiah itu diunggah di channel  Youtube Teman Ngaji pada 26 Juli 2017. Dalam tausiahnya itu, UAS membacakan pertanyaan dari jemaah tentang hukum main domino. “Maaf Pak Ustaz, boleh tidak main domino untuk mengisi luang, biasanya 17 Agustus?” UAS menjawab bahwa mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Alasannya karena main catur bisa membuat orang melalaikan salat dan lupa waktu. Dia juga tak setuju jika catur dijadikan olahraga. “Lari oke, lempar lembing oke, renang oke, tapi merenung sampai tiga jam…nah itu, bahwa ketua persatuan catur marah sama saya, terserahlah. Tapi saya tak setuju. Mengabiskan waktu itu. Banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Memikirkan bagaimana politik, memikirkan anak. Ini yang dipikirkan, cemana pion-pion bisa selamat,” kata UAS disambut tawa jemaah. Warganet pun mengomentari pendapat UAS soal main catur haram itu. Di antaranya banyak yang membagikan tautan berita "Saudi Menjadi Tuan Rumah Turnamen Catur Dunia" di voaindonesia.com  (26 Desember 2017). Memang pada 2016, seorang ulama Arab Saudi, Abdulaziz al-Sheikh, dalam sebuah acara televisi, mengharamkan catur karena buang-buang waktu dan membuka peluang menghambur-hamburkan uang yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian. Menanggapi fatwa haram itu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnaen, mengatakan bahwa catur hukumnya hanya makruh dan tidak perlu difatwakan haram. “Dalam mazhab Imam Syafi’i catur itu makruh karena membuang-buang waktu, manfaatnya enggak  ada. Tapi kalau main caturnya pakai taruhan baru haram. Catur tidak akan difatwakan haram di Indonesia. Namun hukum makruhnya juga tidak dapat dihilangkan karena sifat permainannya yang sangat membuang-buang waktu,” kata Tengku dikutip tempo.co   Diponegoro Main Catur Catur dimainkan oleh berbagai kalangan dan dipertandingkan mulai dari tingkat RT hingga dunia. Salah satu tokoh sejarah yang suka main catur adalah Pangeran Diponegoro. Sejarawan Peter Carey dalam biografi Pangeran Diponegoro, Kuasa Ramalan , mengungkapkan kesukaan Diponegoro yaitu berkebun, memelihara burung, dan main catur. Di tempat semadinya di Selarejo dan Selarong, Diponegoro membangun kebunnya dengan menanam bunga, sayuran, buah-buahan, dan pepohonan. Dia membanggakan tanah Jawa yang subur. Dalam otobiografinya, Babad Dipanegara , dia menyebut berbagai jenis binatang yang menemaninya selama masa semadinya yang sunyi: ikan di Selarejo; kura-kura, burung tekukur, buaya, dan harimau selama semadi rimbanya di sepanjang Perang Jawa; dan burung-burung perkutut dan kakatua kesayangannya ketika diasingkan di Manado dan Makassar. "Di tempat pengasingan pun dia menghabiskan banyak waktu dengan kakatuanya," tulis Peter Carey. Dalam pandangan Jawa, kedekatan dengan alam dan binatang semacam itu merupakan pantulan kepekaan dan keutuhan rohani seorang manusia. Inilah gambaran keadaan yang tepat disebut sebagai kesatria pengembara ( satrio lelono ) dalam kesusastraan wayang Jawa. “Dia juga suka sekali main catur,” tulis Peter Carey. Peter Carey menyebut seorang perempuan yang sangat dihargai oleh Diponegoro, yaitu Raden Ayu Danukusumo, putri Sultan Hamengkubuwono I dan ibunda Patih Danurejo II (menjabat 1799-1811). “Perempuan itu disebutnya dalam babad karyanya sebagai teman bermain catur, suatu permainan yang sangat disukai Diponegoro,” tulis Peter Carey. Bagi Diponegoro, Raden Ayu Danukusumo tak sekadar teman main catur. Perempuan ini terkenal karena pengetahuannya tentang bacaan Islam-Jawa dan penguasaannya terhadap aksara pegon, dua macam kemahiran yang dikagumi Diponegoro, yang juga menulis dalam huruf pegon. Termasuk di antara naskah koleksi Raden Ayu Danukusumo adalah karya Nuruddin ar-Raniri dalam bahasa Melayu, Bustan as-Salatin  (Taman Raja-raja), dan karya Muhammad ibn Fadl Allah al-Burhanpuri, al-Tuhfa al-mursala ila ruh an-Nabi  (Kiriman Cenderamata kepada Roh Nabi). “Rupanya keduanya adalah jenis naskah yang konon telah dipelajari oleh Diponegoro di masa mudanya,” tulis Peter Carey.*

DEMI mendapatkan tulisan nama masing-masing di telapak tangan, anak-anak perempuan di Simpang Tonang Tolu rela berkumpul di rumah Sitti Rohana (Kudus). Mereka rela mengantri. Mereka amat gembira begitu Rohana selesai menuliskan nama mereka. Telapak tangan terus mereka pandangi begitu sudah tertera nama diri sendiri. Mereka hafalkan tiap goresan. “M-A-L-A, Mala,” kata Rohana mengajari teman sebayanya. Kesenangan itu ternyata memantik dengki sebagian orang. Ada saja yang mencibir aktivitas Rohana dan kawan-kawannya dengan bilang “banyak lagak” atau menyamakan Rohana dengan anak lelaki. Rohana diam saja. Ia tak ambil pusing. Ketika kembali ke Koto Gadang di usia 17 tahun, Rohana langsung terpikir untuk mengajari teman-teman sebayanya membaca, menulis, menjahit, dan keterampilan lain. Rumah neneknya pun ia jadikan tempat untuk mengajar kecil-kecilan. Usaha dari nol itu berbuah manis. Muridnya terus bertambah dan makin beragam latar belakang. Namun, tetap saja usaha Rohana mengajar tak mulus. Pemikiran kolot beberapa anggota masyarakat yang kadung memfosil sulit dikikis. Ada saja tetua di kampungnya yang berpikir pendidikan yang diberikan hanya membuat anak-anak peremuan menjadi berani melawan adat karena merasa pintar. Ada pula yang khawatir kalau anak perempuan Koto Gadang menjadi pandai membaca, mereka akan berkirim surat dengan lelaki Belanda dan menikah dengan orang luar Koto Gadang. Rohana tak marah atau tersinggung dengan sikap mereka. Ia paham, maksud baik tak selamanya disukai orang. “Saya sama sekali tak berniat buruk apalagi sampai merusak budi pekerti anak gadis di Koto Gadang. Semua yang saya lakukan ini seamta-mata demi kemajuan kaum perempuan agar mendapat pendidikan yang layak,” kata Rohana seperti dikutip Fitriyanti dalam Wartawan Perempuan Pertama Indonesia: Rohana Kudus . Sayangnya, lambat-laun penolakan makin kencang. Terlebih setelah tahun 1908 Rohana menikah dengan Abdul Kudus yang aktivis pergerakan. Sebagian orang tua murid takut anak-anak mereka ditangkap Belanda karena ikut dalam gerakan politik ketika belajar tulis-menulis di rumah Rohana. Puncak dari ketakutan itu, mereka minta sekolah Rohana ditutup dengan alasan tak ada gunanya dan meresahkan. Banyaknya gunjingan dan tekanan membuat Rohana dan Abdul memilih pindah ke Kampung Maninjau. Mereka menetap di sana selama dua tahun, kemudian pindah ke Padang Panjang selama setahun. Selama di tanah rantau, Rohana tetap berkirim surat pada mantan murid-muridnya di Koto Gadang. Dia ingin sekali kembali mengajar di Koto Gadang. Keresahaannya itu ia sampaikan pada Abdul. “Barangkali selama ini saya berjalan sendiri memajukan pendidikan kaum perempuan di kampung.  Mereka merasa dilangkahi dan mengaggap saya telah melanggar adat-istiadat,” kata Rohana, sedih. “Apakah itu yang menurut Adik membuat mereka tersinggung?” kata Abdul menenangkan istrinya. “Memang tidak selamanya tujuan baik kita diterima dengan hati terbuka.”   Selama berada di tanah rantau, Rohana merasa kesepian karena tak punya kegiatan selain mendampingi Abdul. “Apalagi kita belum dikaruniai anak,” Rohana mengeluh. Setelah diskusi itu, keduanya sepakat untuk kembali ke Koto Gadang. Rohana sudah menyusun rencana agar usahanya membuka sekolah tak mendapat penolakan lagi. Begitu tiba di Koto Gadang, Rohana meminta bantuan Ratna Puti, istri seorang jaksa yang posisinya cukup dihormati. Lewat bantuan Ratna Puti, sekira 60 perempuan yang terdiri dari istri para pemuka adat, agama, dan pejabat daerah (para Bundo   Kanduang ) berhasil diundang dalam pertemuan perempuan. Dalam pertemuan itu, Rohana mengutarakan pentingnya membuka sekolah bagi anak perempuan di Koto Gadang untuk menyiapkan mereka menjadi orang yang mandiri. “Mari bersama-sama kita berniat mengatasi masalah pendidikan untuk kaum perempuan di Koto Gadang. Kita memerlukan sebuah sekolah resmi bagi kaum perempuan, yang tentu saja atas izin pemerintah daerah,” kata Rohana. Rohana Kudus bersama murid-muridnya. (Repro Wartawan Perempuan Pertama Indonesia: Rohana Kudus ). Pesan Rohana menyentuh hati para Bundo   Kanduang . Mereka pun mendukung pembentukan perkumpulan perempuan yang dinamai Kerajinan Amai Setia (KAS) pada 11 Februari 1911. Lewat perkumpulan ini, didirikanlah sekolah kepandaian putri yang mengajarkan baca-tulis, menjahit, dan menyulam. Rohana duduk sebagai presiden KAS dan sebagai direktris perguruan itu. Pada awal berdirinya, seluruh kegiatan sekolah KAS dilakukan di rumah nenek Rohana, seperti sekolah yang dulu ditentang. Makin hari muridnya makin banyak. Rumah nenek Rohana pun tak cukup menampung. Lebih lagi, lembaga rintisan Rohana sudah resmi berdiri, maka timbullah keinginan untuk membangun gedung sekolah dan sekretariat perkumpulan KAS. Namun, seperti diceritakan Tamar Djaja dalam Rohana Kudus, Srikandi Indonesia, kala itu Rohana tak punya uang. Rekannya yang orang Belanda, Tuan Groenevel, kemudian mengusulkan agar Rohana mengadakan lotere untuk menggalang dana. Rohana pun bergegas mengurus izin penyelenggaraan lotere ke pemerintah setempat. Setelah izin penyelenggaraan lotere berhasil didapatkannya, gunjingan tetangga kembali menerpa. Sebagian tokoh adat, agama, dan Bundo Kanduang  tak setuju dengan penyelenggaraan lotere karena dinilai haram. Sementara menurut Rohana, penyelenggaraan lotere ini didasari niat baik untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Berhasil menampik satu rintangan, datang lainnya. Rohana dituduh mengkorupsi uang lotere yang berhasil digalang. Tuduhan itu diperparah dengan mengaitkan pekerjaan Abdul yang lebih banyak dikerjakan di rumah. Mereka menuding Abdul tak punya penghasilan hingga membuat Rohana harus memenuhi kebutuhan hidup dan mengutip uang pembangunan sekolah. Tudingan kejam itu membuat Rohana menangis. Ia menolak segala tudingan itu, membela kehormatan Abdul, dan membuktikan kalau ia tidak bersalah di pengadilan Bukittinggi. Pada 21 September 1914, Rohana menyerahkan catatan keuangan KAS pada pejabat negara W Frijling BB di Batavia untuk diperiksa. Pada 6 November 1914, Rohana juga menyerahkan buku catatan keuangan KAS ke pejabat lain, Van Ronkel. Kedua pejabat Hindia-Belanda itu tak menemukan ada kejanggalan. Pemeriksaan keuangan itu selesai pada 1916. Rohana tidak terbukti bersalah. Selama proses persidangan, posisi Rohana digantikan pengurus lain. Namun, ketika kasusnya selesai, alih-alih dikembalikan ke posisinya, Rohana malah disisihkan. Salah seorang murid Rohana yang ia bebaskan dari buta huruf hingga bisa berbahasa Belanda, menjegalnya. Rohana tak diperbolehkan menjabat direktris dan kepala perkumpulan lagi. Rohana juga difitnah berselingkuh dengan lelaki Belanda. Fitnah warga Koto Gadang itu berangkat dari fakta di masa itu hanya Rohana yang berani keluar-masuk kantor pemerintahan dan berkawan dengan lelaki Belanda. Fitnah itu diperparah dengan komentar miring, Rohana belum kunjung hamil padahal sudah menikah sembilan tahun. Namun saat fitnah belum punya anak sedang kuat menerpanya, Rohana hamil. Rohana girang bukan kepalang. Ketika kehamilannya sampai ke telinga banyak orang, tetap saja ada yang memfitnahnya dengan mengatakan kehamilan Rohana merupakan hasil hubungan gelap dengan petinggi Belanda. Sontak saja Rohana marah. “Kita buktikan saja nanti. Biarlah anak ini lahir berkulit hitam dan berhidung pesek!” kata Rohana. Hujaman fitnah itu membuat Abdul khawatir pada istrinya yang tengah hamil. Abdul percaya betul pada istrinya. Tak mungkin Rohana mengutip uang atau main serong dengan lelaki lain. Rohana dan Abdul akhirnya pindah ke Bukittinggi lantaran kondisi Koto Gadang sudah tidak nyaman. Di sanalah anak pertama mereka, Djasma Juni, lahir pada 1917. Rohana pun tak pusing memikirkan Amai Setia yang sudah diambil alih muridnya. Ia lebih memilih membangun sekolah baru di Bukittinggi, Rohana School.*