Hasil pencarian

Kiri-kanan: Ismail Marzuki, Mochtar Embut, dan Nortier Simanungkalit. MENJELANG pemilu pertama tahun 1955 diadakan sayembara lagu pemilu. Pemenangnya adalah lagu “Pemilihan Umum” hasil karya bersama Marius Ramis Dajoh (penulis lirik), Ismail Marzuki (melodi dan aransemen), dan GWR Tjok Sinsu (penggubah). “Setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini, lagu tersebut diumumkan secara resmi sebagai lagu pemilihan umum pada 11 April 1953 di Studio RRI Jakarta,” tulis Teguh Esha dalam Ismail Marzuki: Musik, Tanah Air, dan Cinta. Liriknya: Pemilihan Umum/Kesana beramai/Marilah, marilah saudara-saudara/Memilih bersama para wakil kita/Menurut pilihan, bebas rahasia/Itu hak semua warga senegara/Njusun kehidupan adil sedjahtera. Selain lagu tersebut, menurut Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an Kenangan Semasa Remaja , waktu itu populer pula sebuah lagu yang iramanya diambil dari soundtrack film Anna yang dinyanyikan Silvana Mangano namun liriknya diganti dengan tema pemilu. Anak-anak suka menyanyikannya. “Yang masih saya ingat baitnya ialah Bulan bintang Masyumi/Palu arit PKI/Kepala banteng itu adalah PNI...dst, ” kata Firman Lubis. Pada pemilu kedua atau pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1971, Mochtar Embut, komponis dan penulis lagu, membuat lagu “Pemilihan Umum” baru. Lagu ini kerap diputar menjelang dan sesudah siaran berita RRI . Liriknya: Pemilihan umum telah memanggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya/Pengemban ampera yang setia/Di bawah Undang-Undang Dasar ’45/Kita menuju ke pemilihan umum. Lagu tersebut meraih penghargaan dari Departemen Dalam Negeri, dan digunakan selama enam kali pemilu di masa Orde Baru. Baru pada pemilu 1999, lagu itu diganti. Menurut majalah Gamma , Vol. 1, 1999, komponis dan penulis lagu Nortier Simanungkalit, diminta Lembaga Pemilihan Umum untuk menggubah lagu pemilu yang baru sebagai pengganti lagu karya Mochtar Embut. “Tawaran itu saya terima, karena saya yakin pemilu merupakan jalan keluar terbaik dari semua problem kita sekarang,” kata Simanungkalit. Apalagi, dia menganggap syair yang ditulis Embut, seperti Pemilihan umum telah memangggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira , terlalu sloganistis. Dia pun menuliskan lirik baru yang lebih tegas, seperti Pilih wakil dalam MPR dan DPR/D pusat dan daerah . “Dan yang paling pokok, jangan ada lagi tipu-menipu seperti dulu,” kata mantan anggota MPR periode 1987-1992 itu. Kendati diberi waktu sebulan untuk merampungkan lagu baru, hanya dalam waktu sepekan Simanungkalit menyelesaikan lagunya berjudul “Mars Pemilihan Umum” dengan aransemen Vicky Sianipar. Lagu ini kemudian dipakai sebagai mars untuk empat kali pemilu di era Reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014). Liriknya: Pemilihan umum kini menyapa kita/Ayo songsong dengan gempita/Kita pilih wakil rakyat anggota DPD, DPR dan DPRD/Mari mengamalkan Pancasila/Undang-Undang Dasar ‘45. Memilih presiden dan wakil presiden/Tegakkan reformasi Indonesia/Laksanakan dengan jujur adil dan cermat/Pilih dengan hati gembira/Langsung umum bebas rahasia/Dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.*

Mohammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. SEJAK mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menjadi warga negara biasa dan menjadi tumpuan bagi berbagai kalangan yang menginginkan demokrasi, kebebasan, dan hak berpolitik. Terlebih Presiden Sukarno semakin berkuasa dengan Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu, Bung Hatta kerap mengadakan pertemuan dengan para pemuda dari organisasi Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Dari sekian hal yang dirundingkan, tercetus ide mendirikan partai politik Islam. Menurut Deliar Noer, mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI (1953-1955) yang rutin menghadiri pertemuan itu, Bung Hatta membenarkan perlunya partai Islam yang akan memberi contoh penerapan ajaran Islam dalam berpolitik. “Maka disepakatilah secara bersama-sama rancangan anggaran dasar Partai Demokrasi Islam Indonesia, disingkat PDII,” tulis Deliar Noer, “Hatta dan Partai Islam,” dimuat dalam Mengapa Partai Islam Kalah? Rancangan anggaran dasarnya disusun Bung Hatta dengan usulan dari para pemuda. Setelah disusun, konsep itu dibicarakan bersama lagi dengan yang lain. Ini dilakukan berkali-kali. Dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jan S. Aritonang mencatat bahwa ide pendirian PDII berasal dari desakan para tokoh HMI dan PII kepada Bung Hatta untuk mendirikan suatu partai politik bercorak Islam. “Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah meletusnya G30S/PKI,” tulis Aritonang. “Mohammad Hatta setuju, namun meminta mereka tidak terburu-buru sebelum dimulainya pembentukan kader.” Pada 11 Januari 1967, Bung Hatta mengirim surat kepada Jenderal Soeharto tentang niatnya mendirikan PDII. Dalam surat balasan tanggal 17 Mei 1967, pemerintah Orde Baru tidak memberikan izin pendirian PDII. “Presiden Soeharto menjelaskan kepada saya waktu itu, bahwa walaupun maksudnya baik, tetapi MPRS telah memutuskan penyederhanaan kepartaian di Indonesia, dan karena itu tidak dapat menyetujui pembentukan partai baru itu. Bagi kita tentunya tidak lain harus menerima keputusan itu,” kata Bung Hatta dalam Bung Hatta Menjawab . Padahal, persiapan pembukaan cabang PDII sudah dilakukan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Palembang, Sulawesi Selatan ,dan di kota-kota di Jawa. Beberapa tokoh Islam di Jakarta, seperti KH Abdullah Syafei dan Ustadz Jamalulail menyatakan siap bergabung dengan PDII. Pemimpin dan kader-kader HMI, seperti Deliar Noer, Sulastomo, Norman Razak, dan Ismail Hasan Matareum, memilih bergabung dengan PDII karena “PDII telah mencita-citakan dirinya sebagai partai kader. Sehingga sesungguhnya lebih sesuai dengan cita-cita HMI,” tulis Sulastomo, Ketua Umum HMI 1960-1966, dalam Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Sementara itu, pemerintah Orde Baru kemudian mengizinkan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai Islam yang diinisiasi eks Masyumi. Pada 1980, Deliar Noer bersama Nurcholish Madjid berada di Chicago, Amerika Serikat. Suatu waktu, sambil menikmati pemandangan kota itu, Cak Nur berujar, “Kalau sekiranya Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipimpin Hatta jadi berdiri, keadaan di Tanah Air agaknya tidak separah yang kita hadapi.”*

Ignatius Slamet Rijadi (kiri) dan Achmadi Hadisoemarto (kanan), komandan Laskar Kere. KETIKA menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Magelang Jawa Tengah (16/3), ibu Ani Yudhoyono bertanya kepada massa, “ Dadi sopo sing kere (jadi siapa yang sengsara)?” Anak-anak muda teriak serentak, “Saya...!” “Jangan begitu, nanti Allah marah,” kata ibu Ani. Para masa awal revolusi tahun 1945, sejumlah pelajar dan pemuda pejuang Solo dengan bangga menggunakan kata “kere” untuk kesatuannya: Laskar Kere. Mereka berasal dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tinggi, Sekolah Guru Atas, dan Sekolah Teknik. Mereka terjun ke berbagai front melawan tentara Inggris (Gurkha) antara Solo dan Semarang seperti Salatiga, Bawen, Banyubiru, dan Ambarawa. Menurut buku Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan , setelah pertempuran di Susukan, kecamatan di Kabupaten Semarang, pasukan pelajar menggunakan nama Laskar Kere di bawah pimpinan Achmadi. Laskar Kere memperoleh perlengkapan keyker (keker) dengan tugas sebagai penyelidik di jembatan Sungai Tuntang. Laskar Kere yang merasa terjepit bergerak mundur sambil melepaskan tembakan mendekati jembatan. Ternyata Tuntang telah ditutup Tentara Keamanan Rakyat. Laskar Kere yang berseragam tentara Jepang oleh TKR dikira pasukan musuh, sehingga mereka disambut dengan tembakan senapan mesin. Laskar Kere menjadi panik dan berlindung dalam air serta berenang ke seberang sungai. Mereka selamat sampai di seberang sungai tanpa ada seorang pun yang luka atau gugur. Ketika ditanya oleh tentara TKR, “Saudara ini laskar apa?” “Laskar Kere, Pak,” salah seorang menjawab dengan bangga. Tentara itu kemudian diantar ke komandan Laskar Kere, Achmadi. “Kita kan Laskar Kere, Pak, melarat, tetapi tidak kalah semangat,” kata Achmadi. Laskar Kere melanjutkan perjuangan. Setelah terjadi pertempuran disertai tembakan kanon di Desa Langensari, pasukan Inggris mundur ke Jatingaleh. Laskar Kere terus maju sampai Pundakpayung. Setelah bermarkas beberapa hari di Ungaran, Laskar Kere ditarik kembali ke Solo lewat Mranggen, Semarang Timur. Kedudukannya kemudian digantikan pasukan dari Divisi Mataram. Demikian juga pasukan-pasukan pelajar lainnya ditarik kembali ke Solo. “Hal demikian sesuai dengan anjuran Presiden Sukarno kepada para pelajar pejuang untuk kembali ke bangku sekolah dengan tidak melupakan dharma baktinya untuk melakukan tugas-tugas tempur,” tulis Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan. Komandan Laskar Kere, Achmadi Hadisoemarto, lahir 5 Juni 1927 di Ngarambe Jawa Timur. Di usia 14 tahun, dia pindah ke Solo. Dia memimpin Laskar Kere di usia 18 tahun. Pada 1948, Sukarno memberinya pangkat mayor dan diangkat menjadi Komandan Batalion 2 pada KRO (Kesatoean Reserve Oemoem) TNI. Setelah reorganisasi militer, dia menjadi komandan Detasemen II Brigade XVII TNI merangkap komandan Komando Militer Kota (KMK) Solo dan komandan Batalion Pelajar Brigade V KRU . Dia memimpin Serangan Umum Empat Hari di Solo (7-10 Agustus 1949) yang cukup berhasil memukul pasukan Belanda. Mayor Jenderal Achmadi kemudian menjabat menteri penerangan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan (Februari-Maret 1966). Dia ditahan penguasa Orde Baru selama sepuluh tahun. Dia meninggal pada 2 Januari 1984 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya, pemerintah Kota Solo membangun Patung Mayor Achmadi yang diresmikan pada 7 Agustus 2010 –bertepatan dengan peristiwa Serangan Umum Empat Hari di Solo.*

Kampanye Partai Masyumi di Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta, 27 Maret 1955. (Perpusas RI). DUABELAS partai politik melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Maret lalu. Jumlah tertinggi mencapai ratusan milyar. Percaya atau tidak, dalam pemilu 1955 besarnya dana yang dikeluarkan tidak selalu signifikan dengan perolehan suara. Dalam menghadapi pemilu, partai-partai membutuhkan dana besar. Dana itu berasal dari iuran anggota, sumbangan, bahkan hasil korupsi segelintir kader partai. Tak heran jika laporan dana kampanye ke KPU bisa jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Pada pemilu 1955, tulis Herbert Feith, meski mustahil mengetahui anggaran partai, pengamatan umum tetap bisa dicoba. Kita bisa mengatakan, misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Masyumi mengeluarkan banyak uang, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) tidak banyak. Korupsi di kementerian untuk mengumpulkan dana kampanye partai dipraktikkan besar-besaran pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. “Dalam hal ini PNI yang paling banyak mendapatkan keuntungan karena partai ini memegang portofolio Keuangan dan Ekonomi serta jabatan perdana menteri dalam Kabinet Ali,” tulis Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Selain itu, PNI punya sumber dana tambahan, yang terpenting sumbangan dari pengusaha bumiputera maupun Tionghoa. Dengan dana yang besar, PNI bisa membayar tokoh-tokoh berpengaruh seperti camat, lurah, mandor (pengawas buruh perkebunan atau pabrik), dan jagoan agar menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan partai. Dalam The Communist Party of Indonesia: 1951-1963, Donald Hindley menguraikan bahwa PKI adalah partai terkaya di Indonesia. PKI mampu memperkerjakan dan menggaji pegawai penuh waktu, menerbitkan literatur, dan berkampanye lebih mahal dari partai-partai lain. PKI memang tidak dapat memanfaatkan sumber dana langsung maupun tidak langsung dari pemerintah seperti PNI. Sumber dana PKI berasal dari iuran anggota, iuran anggota organisasi massa, sumbangan, kampanye khusus penggalangan dana, dan perwakilan yang menjadi anggota badan-badan pemerintahan. Menurut Feith, asal-usul dana PKI diperdebatkan. Kendati iuran anggota dan sumbangan kecil berperan penting dalam pembiayaan partai itu, orang menduga PKI memperoleh dana jauh lebih banyak dari sumber-sumber lain; dari pengusaha Tionghoa hingga negara-negara komunis melalui kedutaan dan kantor perwakilan mereka di Jakarta. Pesaing PKI dalam penggunaan dana kampanye adalah Masyumi. Bagian terbesar dari dana Masyumi berasal dari sumbangan tuan tanah, pemilik kebun karet, dan pengusaha batik. PKI dan Masyumi mengeluarkan dana besar untuk membuat papan peraga tanda gambar dari bahan seng seharga Rp14 ($1,25) per lembar, mencetak pamflet, dan membiayai perjalanan keliling pemimpin mereka. PKI mengeluarkan dana besar untuk karnaval perayaan ulangtahun partai dan pesta rakyat. Masyumi menyiapkan peralatan lengkap dan pemutaran film untuk rapat umum. Berbagai perlengkapan dan materi kampanye Masyumi dipasok Badan Informasi AS (USIS) –di Amerika disebut USIA, agensi pemerintah yang didirikan pada 1953. Selain itu, tulis Tim Weiner dalam Membongkar Kegagalan CIA , Masyumi mendapatkan dana sekitar $1 juta dolar AS dari Badan Intelijen AS (CIA). Tujuannya, seperti diungkap mantan agen CIA Joseph Burkholder Smith dalam Portrait of a Cold Warrior, Masyumi merupakan kekuatan-tanding ( counterforce ) Indonesia untuk menghentikan kecenderungan Sukarno dan para pendukung politisnya yang condong ke kiri, menuju suatu pemerintahan otoriter yang didukung PKI. Masyumi, yang digadang-gadang bakal memenangi pemilu 1955, gagal karena kehilangan suara dari segmen muslim tradisional yang direbut NU. Feith tidak dapat menarik kesimpulan mengenai peranan uang dalam merebut suara. Namun, satu-satunya kesimpulan, setelah memperhitungkan betapa miskinnya NU namun sukses membuat kejutan dalam pemilu 1955, adalah bahwa sumber dana kurang penting dibandingkan sumberdaya sosial, dan penggunaan dana hanya bisa efektif jika dikaitkan dengan sumberdaya sosial.*

Kucing. (Micha Rainer Pali/Historia.ID). KUCING merupakan hewan yang banyak dipelihara. Nabi Muhammad Saw. menyukai dan menyayangi kucing. Sahabatnya, yang setelah masuk Islam bernama Abdul Rahman, lebih dikenal sebagai Abu Hurairah, artinya "bapak kucing", karena menyayangi kucing dan sering bermain-main dengannya. Karena itu, Islam melarang menyakiti kucing. Proklamator kemerdekaan Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, juga menyayangi dan memelihara kucing. Ketika diasingkan di Ende Flores, Sukarno memiliki sekelompok "sahabat" khusus, yakni kera dan kucing. Menurut Jae Bara, pengawal Sukarno selama di Ende dalam Bung Karno: Ilham dari Flores untuk Nusantara ,  " jumlahnya 35 ekor kucing. Kucing-kucing itu begitu dekat dengan Bung Karno. Kucing-kucing itu tidak pernah berkeliaran ke mana-mana. Walaupun sedemikian banyaknya, kucing-kucing tersebut tidak pernah ribut. Semuanya hidup bersama secara aman di atas loteng rumah Bung Karno." "Bung Karno sering memberi mereka makan. Pada waktu makan, kucing-kucing itu pun tidak pernah berebutan. Mereka tetap tinggal diam di tempat masing-masing menunggu Bung Karno memanggil nama-nama mereka satu demi satu. Ada yang diberi nama Wellem, Joko, Tuty, Api dan sebagainya, oleh Bung Karno." Begitu pula ketika Sukarno dipindahkan ke Bengkulu. Menurut A.M. Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba pada 1965, Inggit memelihara seekor kucing; mending kucing anggora yang bulunya halus-bagus, ini kucing kampung yang lepas tak punya tuan. "Kucing itu dipungut dan dipelihara, saya mengetahui hal itu ketika sama-sama di Bengkulu," kata Hanafi dalam AM Hanafi Menggugat. " Nah, Bung Karno suka juga mengelus-ngelusnya, karena kucing itu suka menunggu di dekat Bung Karno kalau Bung Karno habis sembahyang." Selain kucing, Sukarno memelihara anjing. Ketika Rachmawati melihat seekor pekingnese putih tengah mengibas-kibaskan ekor di dekat kaki ibunya, Fatmawati, dia berkata: "Sepertinya Rachma menyayangi anjing, Bu." "Anjing dan kucing," kata Fatmawati dalam Suka Duka Fatmawati Sukarno karya Kadjat Adra’i. Rachmawati, anak ketiga Sukarno dan Fatmawati, kemudian memelihara kucing kesayangannya jenis anggora. Waktu diasingkan ke Banda Naira, Bung Hatta memelihara banyak kucing. "Oom Kaca Mata memelihara beberapa ekor kucing berwarna harimau di rumah barunya. Beliau memang seorang penyayang kucing. Semua kucing peliharaannya adalah kucing jantan,” kata Des Alwi dalam Bersama Hatta, Sjahrir, dr. Tjipto & Iwa R. Sumantri di Banda Naira. Anehnya, Bung Hatta menamai kucing-kucing itu dengan nama diktator yang dibencinya: Hitler, Mussolini, Franco, dan Turky. Mungkin setelah dia gemas membaca ulasan berita politik luar negeri, misalnya, kucing yang kulitnya mirip macan diberi nama Hitler, sedangkan kucingnya yang putih belang-belang hitam diberi nama Tito. Di rumahnya di Jakarta, Bung Hatta mempunyai banyak kucing sedangkan di Megamendung memelihara kucing, kelinci, dan ikan. Kucing kesayangannya bernama Jonkheer (gelar bangsawan pada masyarakat Belanda), dan ikan kesayangannya bernama Si Rabun sebab matanya memang rabun. "Ayah senantiasa memberi contoh pada kami dalam mencintai binatang," kata Gemala Rabi’ah Hatta, anak kedua Bung Hatta, dalam Pribadi Manusia Hatta. Bung Hatta senantiasa memperhatikan kucing-kucingnya; memberi makan dengan daging yang dipotong kecil-kecil; membagi porsi makanan dengan adil; serta menjentik kucing besar yang rakus dan berusaha menghabiskan porsi kawannya. "Dalam hal ketertiban ini Ayah memandang Jonkheer sebagai kucing yang tahu berdisiplin," kata Gemala. Bila sedang keluar rumah, Jonkheer menunggunya pada saat kira-kira Bung Hatta akan kembali ke rumah. Ia juga tahu jadwal kegiatan Bung Hatta; kapan mandi atau ke ruang perpustakaan. Waktu Bung Hatta sakit, ia tidak suka makan dan mengeong-ngeong di muka kamar seakan ikut merasakan sakit tuannya. "Ayah tidak suka dengan anjing dan kami tidak pernah memeliharanya," kata Gemala. "Meskipun anjing adalah binatang najis menurut agama Islam, ayah tidak suka pada orang yang menganiaya binatang."

Ken Zuraida, istri WS Rendra, dengan latar belakang Nh Dini. Sebuah catatan yang dipamerkan menunjukan kedekatan Dini dengan Rendra. (Wenri Wanhar/Historia.ID). NH DINI tersipu-sipu mendengar cerita Ken Zuraida, istri terakhir penyair WS Rendra yang berjuluk Si Burung Merak. “Hingga akhir hayat, Rendra masih sering sebut-sebut nama Nh Dini,” kata Ken dalam acara puncak Apresiasi & Peluncuran Karya Nh Dini di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, 28 Februari 2014. Bernama lengkap Nurhayati Sri Hardini, lahir di Semarang 29 Februari 1939. Dia mulai mengarang sejak kelas dua SMP pada 1951. Karya perdananya, “Pendurhaka” dimuat di majalah Kisah , dan mendapat perhatian dari sastrawan HB Jassin. Sedangkan kumpulan cerita pendeknya, Dua Dunia diterbitkan ketika dia duduk di SMA pada 1956. Dini seorang pengarang produktif yang melahirkan puluhan novel, cerita pendek, novelet, biografi, dan terjemahan. Karena dedikasinya terhadap dunia sastra, dia diganjar berbagai penghargaan di antaranya Hadiah Seni untuk Sastra dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), Bhakti Upapradana (Bidang Sastra) dari pemerintah daerah Jawa Tengah (1991), SEA Write Award dari pemerintah Thailand (2003), Hadiah Francophonie (2008), dan Achmad Bakrie Award bidang Sastra (2011). Ken mengungkap kedekatan hubungan suaminya dengan Dini semasa muda. “Tenang, Bu Dini. Tidak akan saya ceritakan di sini,” kata Ken. Hadirin yang memenuhi ruangan sontak tertawa. Rendra memang dekat dengan Dini. Bahkan di ruang pameran karya-karya Dini dipajang foto dan puisi Rendra untuk Dini. Di bawahnya diberi keterangan: “WS Rendra merupakan salah satu sastrawan yang dekat dan sering berinteraksi dengan Nh Dini. Beberapa surat sangat intim dan erat.” Karya-karya Dini sering dijadikan bahan latihan di Bengkel Teater milik Rendra. “Kata Rendra, naskah Bu Dini kuat sekali. Dijadikan bahan latihan karena, salah membacakannya, maka salah artinya,” ujar Ken. Mengakhiri ceritanya, Ken merasa heran mengapa diberi kesempatan berbicara di forum yang dihadiri nama-nama besar di jagat sastra Indonesia itu. “Saya tidak sehebat Bu Dini. Tidak juga kenal dekat, meski saya sudah sering dengar nama Nh Dini waktu remaja,” kata Ken. “Barangkali saya diminta bicara di sini karena saya istri Rendra yang paling lama.” Selain dengan Rendra, Dini juga dekat dengan sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana. “Takdir itu bagi saya seperti Mochtar Lubis, melindungi dan menganggap anak,” ujar Dini kepada Historia . Saking dekatnya, kata Dini, penulis Layar Terkembang itu hampir selalu memberinya uang bila bertemu. Kedekatan itu pula yang membuat Takdir meminta Dini menulis biografi Amir Hamzah, sastrawan yang tewas dalam revolusi sosial di Sumatra Utara pada 1946. “Dia yang membiayai saya ke sana,” kenang Dini. Dini mewawancarai Tengku Tahura, anak semata wayang Amir, dan sekira delapan orang yang mengenal Amir; mengumpulkan data-data mengenai Amir termasuk buku-buku sastra Melayu untuk acuan cara bertutur. Pada 1981, buku pesanan Takdir itu terbit berjudul Amir Hamzah Pangeran dari Seberang . Kendati dekat dengan Rendra dan Takdir, tetapi mereka tak mempengaruhi karya-karya Dini. “ Nggak pernah dipengaruhi,” kata Dini.   Perhatian Takdir kepada Dini tak sebatas pekerjaan, meski biasanya pertemuan mereka selalu didominasi obrolan mengenai sastra. Dini masih ingat pertemuan keduanya saat Indonesia sedang berkonfrontasi melawan Malaysia pada 1960-an. Takdir mengatakan akan ke Malaysia dan mengajak Dini. “ Nggak ah , saya ini patriotis kok,” tolak Dini. Beberapa tahun setelah itu, dalam sebuah pertemuan, Takdir memprotes Dini. “Mana patriotis kok kawin sama orang Prancis?” Setelah berhenti menjadi pramugari Garuda Indonesia Airways, Dini menikah dengan Yves Coffin, diplomat Prancis, pada 1960. Mereka dikaruniai dua anak: Marie Claire Lintang dan Pierre Louis Padang, sutradara film animasi Despicable Me dan Despicable Me 2. Pernikahan mereka kandas pada 1984. Dini mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia pada 1985. Dalam novelnya, Jepun Negerinya Hiroko , Dini menjawab protes Takdir: “Bagiku kemanusiaan tidak dibatasi oleh kebangsaan atau pun negeri. Kecintaanku kepada tanah air lebih mengakar pada kemanusiaannya. Dengan berganti kertas administrasi berupa paspor, tidak berarti aku melupakan bahwa aku adalah orang Jawa, satu bagian dari bangsa Nusantara. Aku tetap mencintai tumpah darahku dan manusia Indonesia.” Di usia senjanya, Dini terus berkarya. Dua tahu lalu di ulangtahunnya ke-76, dia menerbitkan novel otobiografi, Dari Rue Saint Simon ke Jalan Lembang. Dan tahun ini, dia menerbitkan kembali enam karyanya. Nh Dini meninggal dunia pada 4 Desember 2018 di RS Elizabeth Semarang karena kecelakaan mobil di ruas jalan tol Tembalang km 10 Semarang.*

Pasar Bolu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. (Micha Rainer Pali/Historia.ID). SELAIN dikenal cerdas dan hemat dalam mengurus keuangan, perempuan Asia, termasuk Indonesia, sejak dulu menguasai kegiatan di pasar. Dalam transaksi jual-beli, mereka selalu berusaha mendapatkan harga semurah mungkin. Tawar-menawar pun menjadi identik dengan mereka. Menurut Titi Surti Nastiti, arkelolog dan epigraf Pusat Arkeologi Nasional, tidak ditemukan data arkeologis terkait kegiatan jual-beli dan tawar-menawar di pasar pada masa Mataram kuno. “Namun, dengan bantuan studi etnoarkeologi yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, kegiatan tawar-menawar muncul berdampingan dengan aktivitas pasar tradisional,” kata Titi kepada Historia. Dari catatan orang-orang Eropa yang singgah di Nusantara dapat diketahui kegiatan perempuan di pasar. Misalnya, Antonio Galvao, seorang panglima armada Portugis yang menjadi gubernur ketujuh Portugis di Maluku (1536-1540), mencatat peran perempuan Maluku dalam perniagaan. “Wanitalah yang melakukan tawar-menawar, membuka usaha, membeli dan menjual,” tulis Galvao, dikutip sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Di Sumatra, menurut Anthony Reid, sebuah puisi Minangkabau terkenal yang ditulis pada 1820-an, menganjurkan agar kaum ibu mengajarkan anak-anak gadisnya “mengamati turun-naiknya harga.” Ini menjadi bekal bagi si gadis ketika berbelanja ke pasar. Seperti halnya perempuan Maluku dan Sumatra, perempuan Jawa juga berperan penting di pasar. Menurut Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811-1816), sudah lazim bagi suami mempercayakan seluruh urusan keuangan kepada istrinya. “Hanya perempuan yang pergi ke pasar dan melakukan seluruh urusan jual-beli. Sudah umum diketahui bahwa kaum lelaki Jawa sangat bodoh dalam mengurus uang,” tulis Raffles dalam The History of Java. Tidak hanya di pasar, perempuan juga dapat melakukan transaksi perdagangan dalam skala besar. Jeronimus Wonderaer, seorang pedagang Belanda yang mengujungi Cochin-China (Vietnam) pada 1602, melaporkan bahwa para pedagang Belanda dan Inggris melakukan tawar-menawar harga rempah-rempah dengan seorang pedagang perempuan terkemuka (coopvrouw) dari kota Kehue (Hue atau Sinoa, sebutan Portugis). Perempuan tersebut merupakan wakil dari suatu perusahaan milik dua perempuan bersaudara dan seorang saudara lelaki yang mampu menyuplai rempah-rempah dalam jumlah besar. “Wanita itulah yang melakukan tawar-menawar dan si pria hanya mendengarkan serta setuju,” tulis Wonderaer, dikutip Anthony Reid. Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid 2, menyebut praktik tawar-menawar sebagai “ciri kekunoan yang ada di mana-mana.” Di Jawa, seperti halnya di banyak negara Asia dan di tempat lain, jika kita kecualikan toko serba ada modern, tidak terdapat daftar harga dan segala transaksi hanya terjadi setelah ada perdebatan yang relatif panjang. Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak dapat menunjukkan bakatnya secara terang-terangan. “Bangsa Eropa sering kali jengkel menghadapi permainan ini, karena mereka tidak dibekali keterampilan itu –paling tidak karena bahasa– dan seringkali mereka menjadi korban. Secara umum, mereka menolak cara penilaian ‘menurut pandangan klien’, yang mereka anggap barbar dan menakutkan,” tulis Lombard.*

Pengumuman jam malam ( avondklok ) pada masa bahaya dan perang. (KITLV). JAM malam (avondklok) , larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya –seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan– dan perang. Dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi. Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.  “Mereka harus tinggal di dalam rumah dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik. Pemberlakuan jam malam disertai dengan larangan menyalakan penerangan. Jam malam intens diberlakukan di masa perang. Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu. “Berlakulah jam malam, dan aksi pemadaman lampu penerangan,” kata Saifuddin Zuhri dalam Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Istilahnya LDB (Lucht Beschermen Dienst) atau dinas penjagaan dari bahaya serangan udara. Tetapi, rakyat mengartikannya: Lampu pejah Bom Dawah (lampu mati dan bom pun jatuh). Rapat-rapat dan pertemuan harus meminta izin penguasa. Segera setelah Jepang mendarat di Jawa, Jepang mengumumkan jam malam masih tetap berlaku. Baru pada 5 Juni 1942 ketentuan jam malam dihapuskan. Menjelang kekalahannya, Jepang memberlakukan jam malam karena berperang dengan Sekutu. “Begitu matahari tak terlihat di ufuk barat, semua lampu di seluruh kota dimatikan. Kompleks-kompleks yang dipandang strategis seperti tempat tinggal dan perkantoran tidak boleh membiaskan cahaya ke langit. Oleh Jepang, ini bahkan diwajibkan,” kata Kris Biantoro dalam otobiografinya, Manisnya Ditolak. Larangan menyalakan lampu itu karena akan menjadi sinyal bagi pesawat pengebom Sekutu. Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika? karena aturan jam malam dan pemadaman lampu selama perang tidak dicabut sampai 23 Agustus 1945, seminggu sesudah 17 Agustus 1945, Proklamasi tidak langsung memicu gelora semangat rakyat di kota Surabaya. “Baru setelah beberapa lama pasar malam buka kembali dan orang-orang mulai melakukan kegiatan sosial dan jual-beli yang secara tradisional dilakukan pada malam hari,” tulis Gouda dan Zaalberg. Tidak lama kemudian Sekutu datang. Sejak 11 November 1945, Sekutu memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai  06.00. Ketika mengambil-alih pendudukan Indonesia dari Sekutu, Belanda memberlakukan jam malam terutama ketika melancarkan agresi militer. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib. Pergolakan di beberapa daerah, seperti gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, dan DI/TII SM Kartosuwiryo, mendorong pemerintah daerah memberlakukan jam malam. Begitu pula pascaperistiwa Gerakan 30 september 1965, di berbagai daerah diberlakukan jam malam, dan pada saat itulah tentara melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait PKI –dituduh sebagai dalang G30S. Jam malam juga diberlakukan di Jakarta pascaperistiwa Malari (15 Januari 1974). Pergolakan daerah terakhir yang diberlakukan jam malam adalah Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004. Setelah reformasi, beberapa daerah memberlakukan jam malam, bahkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan alasan lain –bukan karena bahaya apalagi perang. Masyarakat keberatan karena dianggap mendiskreditkan, terutama perempuan, seperti aturan jam malam di Kota Tangerang dan Kabupaten Bulukumba. Aturan jam malam bagi tempat hiburan malam di Jawa Barat malah menimbulkan masalah baru. Tampaknya, jam malam harus ditinjau kembali.*

Orestes Lorenzo Perez, pilot AU Kuba, di pesawat Mig-23 Flogger. Dia dan keluarganya membelot ke Amerika Serikat karena tak tahan hidup di Kuba. PETUGAS menara Pangkalan Udara Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) Boca Chica, Florida, dibuat bingung. Sebuah pesawat tempur Mig-23 Flogger buatan Uni Soviet tiba-tiba muncul pada petang hari 20 Maret 1991. “Kami terus mencari tahu untuk melihat apa yang mesti kami lakukan, tapi sejauh ini saya tak memiliki data tentang pesawat itu,” kenang Tom Bowers, juru bicara bagian radar dan intelijen Customs Service pusat di Dade County, Florida, dimuat The New York Times , 21 Desember 1992. Pilot itu mengayun-ayunkan sayap pesawatnya (rocking wing) sebagai isyarat pertemanan dalam dunia penerbangan. Dia meminta izin mendarat. Rupanya dia, Orestes Lorenzo Perez, adalah pilot AU Kuba yang hendak membelot ke AS. Dia tak tahan hidup di Kuba. Menurutnya, pemerintahan Fidel Castro hanya memperhatikan masalah politik dan Perang Dingin. Ekonomi dan lain-lainnya terabaikan. Setelah Fidel Castro menggulingkan diktator Fulgencio Batista, kaki tangan AS, hubungan Kuba dengan AS menjadi tegang. Selain mengubah hubungan politik-ekonomi dari AS ke Uni Soviet, Castro juga menasionalisasi banyak industri milik AS dan menaikkan pajak impor barang dari AS. AS membalas dengan memotong kuota impor gula, melarang hampir semua ekspor, dan puncaknya embargo ekonomi. Pada masa pemerintahan John F. Kennedy, CIA juga melatih para pelarian Kuba ke AS untuk menggulingkan rezim Castro. Dengan dukungan Uni Soviet, rival utama AS dalam Perang Dingin, Kuba-Soviet hampir terjerembab ke dalam perang nuklir melawan AS. “Pembelotan militer meningkat secara substansial pada 1992 dan 1993, bersamaan dengan bertambahnya penduduk Kuba yang melarikan diri,” tulis Andres Oppenheimer dalam Castro’s Final Hour . Perez mendapat suaka politik dari Paman Sam. Namun istrinya, Victoria, dan kedua anaknya tak mendapat izin dari pemerintah Kuba sehingga terpaksa hidup terpisah darinya. Dia kemudian meminta bantuan berbagai pihak guna menekan pemerintahan Castro. Dia berbicara di radio, media lainnya, serta Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dia juga menemui tokoh-tokoh penting dari Presiden George Bush hingga Mikhail Gorbachev. Bahkan dia menggelar aksi mogok makan di Madrid, Spanyol. Pembelotan Perez menjadi berita utama. Di Kuba, Castro mengirim pejabatnya untuk memaksa Victoria melupakan suaminya. Mereka juga mengatakan Perez bukan sekadar pengkhianat tapi juga homoseks yang berencana menikah di luar negeri. Perez memutuskan menjemput istri dan kedua anaknya. Atas bantuan Valladeres Foundation, organisasi pegiat hak asasi manusia yang didirikan eksil Kuba di AS, Perez mendapatkan pesawat bekas, Cessna 310. “Seorang janda kaya kelahiran Kuba yang tinggal di Columbus, Georgia, mendonasikan $30 ribu kepada yayasan untuk membeli pesawat yang bakal digunakan dalam penerbangan itu,” ujar Kristina Arriaga, direktur eksekutif Valladeres Foundation, dikutip New York Times. Dia mengikuti kursus selama enam pekan guna mendapatkan lisensi terbang sipil. Rencananya, dia terbang pada pengujung senja dan mendaratkan pesawat di jalan raya. Tempat yang dipilihnya berada di Matanzas, kota kecil dekat Havana, yang sering dipakainya mendaratkan Mig-21 semasa aktif di AU Kuba. Dia hanya punya sekitar 15 menit untuk menaikkan istri dan anak-anaknya ke dalam pesawat. Pada 19 Desember 1992, Perez melakukan penerbangan. Dia singgah di Marathon Key, Florida, untuk mengabari istrinya dan mempelajari keadaan Kuba lalu terbang lagi. Agar tak terdeteksi radar Kuba, dia mematikan peralatan elektronik, termasuk radio komunikasi. Dia juga menurunkan pesawat sampai sekira 10 kaki di atas permukaan air laut. Pada waktu yang sudah ditentukan, Perez akhirnya melihat Matanzas. Jembatan di atas sungai Canimar mulai tampak. Dia menuju ke timur. Bukit di dekat sungai menghalangi pandangannya. Dalam keterbatasan pandangan, dia memutuskan menurunkan ketinggian. Sebuah sedan berkecepatan tinggi yang melintas di bawah pesawat mengagetkannya. Sebuah truk dan bus yang akan menyalip tampak mengarah ke pesawat. Dalam keterbatasan waktu, dia mendarat di tengah sedan, truk dan bus. Setelah berhasil melewati sedan, Perez akhirnya menjejakkan roda pesawat di jalan raya. Supir truk mengerem mendadak dan terbengong-bengong karena hampir menabrak pesawat. Perez tak peduli dan langsung memutarkan pesawat, turun, serta menjemput istri dan anaknya. Karena gugup, dia dua kali gagal menutup pintu pesawat. Perez kembali menerbangkan pesawatnya. Ketegangan masih menghinggapinya, takut kepergok Mig AU Kuba. Namun akhirnya dia menyelesaikan misi “penerbangan 100 menit” itu. Dan segera dia menjadi “pahlawan” bagi komunitas Kuba. “Saya senang keluarga saya kembali mendapat kebebasan bersama saya sekarang,” ujarnya dikutip New York Times . Perez dan keluarganya menetap di Springfield, Virginia. Dia menjadi pilot di maskapai swasta sementara istrinya melanjutkan studi kedokteran gigi.*

Anggota Perhimpunan Indonesia, sekira tahun 1924-1927. (KITLV). PERHIMPUNAN Indonesia menempati posisi unik dalam sejarah. Ia adalah perkumpulan anak bangsa yang pertama kali menyandang nama Indonesia untuk menunjukkan aspirasi kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia (1924), semula bernama Indische Vereeniging dan didirikan pada 1908, mulanya perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah jadi radikal sejak Nazi-Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian menggetarkan Eropa, dan menduduki Belanda pada 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme.   Sepanjang kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrij Nederland , De Waarheid , Het Parool , dan De Vrije Katheder , membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal, karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama. Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi: mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi –kaum Yahudi dan lain-lain. Dalam edisi khusus Jubileum (HUT ke-30) majalah Indonesia Merdeka , pimpinan Perhimpunan Indonesia menyatakan: “Agresi fasis tahun-tahun belakangan ini mengancam Belanda maupun Indonesia. (Dalam kondisi itu) kerjasama antara rakyat Indonesia dengan gerakan nasionalnya dan Belanda yang demokratis, atas dasar kesetaraan dan saling-menghargai, merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan kedua rakyat negeri tersebut dari bahaya yang mengancam mereka. (Karena) rakyat tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya hak-hak demokratis mereka, maka Perhimpunan Indonesia bercita-cita menuju perombakan yang demokratis berdasarkan kesetaraan di bidang ekonomi, politik dan militer.” Jadi, Perhimpunan Indonesia memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat (Belanda dan Indonesia) sebagai kerjasama “menyelamatkan kemanusiaan” dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia menunjuk bahwa tujuan “Indonesia merdeka” hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampik begitu saja oleh pemerintah Belanda. Maka, bagi Perhimpunan Indonesia, masalah yang utama adalah menyadarkan sesama Indonesia di Belanda maupun di Indonesia agar terlibat dalam perjuangan melawan fasisme. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada para mahasiswa Indonesia yang kebanyakan berada di Leiden, kota yang menjadi markas Perhimpunan Indonesia, tetapi juga pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal Belanda di Rotterdam. Akibat pendudukan Jerman, pekerja Indonesia di perusahaan Rotterdamse Lloyd menganggur dan mereka inilah yang mendapat penyuluhan politik oleh para mahasiswa dari Perhimpunan Indonesia cabang Rotterdam. Paling kurang lima anggota Perhimpunan Indonesia menjadi korban Nazi: Djajeng Pratomo dan adiknya, Gondho, jadi pekerja-paksa di kamp Dachau meski akhirnya selamat; tiga orang tewas di kamp; dan Irawan Surjono tewas ditembak polisi Nazi (SS) ketika mengangkut pamflet di Leiden. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia juga cemas akan simpati yang berkembang di Indonesia terhadap peran Jepang. Menurut pimpinan Perhimpunan Indonesia, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa industrialisasi yang dijalankan Jepang berarti pula ekspansi kekuatan fasis ke selatan, termasuk Indonesia. Karena itu, isu tentang hubungan Sukarno dengan tentara pendudukan Jepang menimbulkan dilema. Djajeng dalam hal ini masih mempercayai Sukarno, karena dia menyadari bahwa Belanda berkepentingan untuk mendiskreditkan pemimpin Indonesia sebagai “boneka Jepang”. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Perhimpunan Indonesia memutuskan bahwa sebagian besar anggotanya kembali ke tanah air; belakangan sebagian dari mereka tewas menyusul Peristiwa Madiun (1948). Sebagian lainnya, termasuk Djajeng, tetap berada di Belanda untuk memimpin majalah Perhimpunan Indonesia, yang berganti nama menjadi Indonesie , dan melanjutkan kegiatan politik. Djajeng sempat bertugas mewakili Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Belanda. Dengan riwayatnya yang heroik sekaligus bersetiakawan internasional, perjalanan Perhimpunan Indonesia selaku wahana politik Indonesia mencerminkan sebuah era yang sarat perubahan dan tantangan fundamental –bagi Eropa maupun bagi Indonesia sebagai suatu bangsa baru.*

Jusuf Wanandi bersama Presiden Soeharto dan Liem Sioe Liong pada acara pertemuan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional di Tapos, Bogor, 1986. (Sekretariat Negara). JUSUF Wanandi membuka rahasia. Menjelang keruntuhan Sukarno, dia mengumpulkan informasi dari dalam Istana untuk mencari tahu siapa orang yang punya pengaruh kuat terhadap Sukarno. Dia dan kawan-kawan aktivis Katolik juga punya mata-mata di dalam lingkaran kelompok komunis. Pengakuan Jusuf Wanandi tersebut tertuang dalam memoarnya, Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 , yang diluncurkan di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 20 Februari lalu. Edisi bahasa Inggrisnya, Shades of Grey , sudah terbit pada 2012 di Singapura. “Banyak kisah dalam buku ini yang orang lain belum tentu mau mengisahkannya,” ujar sejarawan Anhar Gonggong, pembedah buku itu. Sementara Salim Said, mantan wartawan suratkabar Angkatan Bersenjata , mengatakan, “Buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting perpolitikan masa itu. Jarang ada buku serupa ini.” Jusuf Wanandi kala itu aktivis Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Bersama Partai Katolik, PMKRI mengambil sikap antikomunis dan menganggap muslim sebagai sekutu alamiah melawan komunis. Jusuf masuk Istana sejak 1964 sebagai sekretaris Soejono, wakil ketua II Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dengan pekerjaan itu, dia mengetahui siapa yang punya pengaruh kuat terhadap Sukarno. Menurutnya, orang tersebut adalah Njoto, orang nomor tiga di jajaran pimpinan PKI. “Menyaksikan pertemuan-pertemuan sarapan pagi, Njoto memang mempunyai hubungan yang khusus dengan Presiden. Njoto adalah sosok paling intelektual di antara pemimpin PKI. Itulah alasan mengapa dia menjadi salah satu penulis pidato Bung Karno yang paling berpengaruh,” ungkap Jusuf. Jika Jusuf mengumpulkan informasi di Istana, informan penting lainnya berada di lingkaran pejabat teras PKI. Dia lulusan Universitas Gadjah Mada, menjadi Katolik setelah menikah dengan seorang gadis Katolik. Sebelumnya, dia anggota Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), perkumpulan mahasiswa komunis. Karena pandai, pada 1960 dia dipromosikan menjadi asisten Soedisman, sekretaris jenderal PKI. “Orang muda yang berani ini –namanya tidak bisa disebut karena sensitif– memberikan informasi kepada kami mengenai apa yang sedang terjadi di dalam tubuh PKI,” kata Jusuf. “Dari informasi-informasi dia, kami tahu bahwa kesimpulan kami tidak terlalu meleset: PKI akan mengambil-alih kekuasaan, bukan dalam waktu lima tahun lagi, melainkan segera. Segera.” Menurut informan itu, kata Jusuf, sebuah pertemuan sedang direncanakan untuk mengadili kapitalisme birokrat dan spion badan intelijen Amerika Serikat (CIA) di tubuh Angkatan Darat. Untuk itu, Pemuda Rakyat dan Gerwani dilatih kemiliteran di Lanud Halim Perdanakusuma. Mereka ingin mengesankan ada pergolakan di tubuh Angkatan Darat dan peristiwa itu bebas dari jejak PKI. PMKRI pun melatih dua kelompok kader dari pemimpin mahasiswa dan akademisi di Gunung Sahari untuk melakukan konsolidasi. HMI melakukan hal yang sama di Megamendung, Bogor, di kediaman Wakil Ketua NU Subchan Zaenuri Erfan. “Hanya kami-lah –di antara kelompok nonkomunis– yang melakukan pelatihan seperti ini,” kata Jusuf. Harry Tjan Silalahi dan IJ Kasimo dari Partai Katolik menghadap dan mengatakan kepada Jenderal AH Nasution bahwa kalangan Katolik sudah mengetahui rencana PKI dan meminta pendapatnya apa yang harus mereka lakukan. Jawaban Nasution mengecewakan. Peristiwa 30 September 1965 pecah. Di luar dugaan Jusuf dan kelompoknya, tak ada pengadilan rakyat terhadap kapitalisme birokrat dan agen-agen CIA. Yang terjadi adalah pembunuhan terhadap para jenderal. Dalam memoar ini, Jusuf menyajikan beberapa tafsiran di balik Peristiwa 30 September 1965. Tentu saja dia menempatkan PKI berada di balik peristiwa itu dan membela Soeharto. Jusuf mengatakan kontak pertama dengan Soeharto terjadi pada 4 Oktober 1965. Harry Tjan dan Subchan bertemu dengan Soeharto di Mabes Kostrad. “Dari sanalah kami menjalin hubungan erat, yang bertahan hingga dua dekade,” kata Jusuf. Setelah Soeharto berkuasa, Jusuf Wanandi menjadi salah satu pendiri CSIS, lembaga pemikir (think tank) Orde Baru.*

Heinz Suetterlin (kiri) sang Romeo Merah. Leonore Heinz dan empat sekretaris di Kementerian Luar Negeri Jerman Barat menjadi korban agen KGB. SELAMA Perang Dingin, banyak agen rahasia Uni Soviet (KGB) dikirim ke beberapa negara Sekutu. Para agen tersebut, terutama laki-laki, disebar untuk mencuri dokumen dengan cara merayu perempuan-perempuan yang bekerja di beberapa departemen strategis milik Sekutu. Operasi ini dinamai Operasi Hati Sunyi ( Operation Lonely Hearts ). Menurut Harry August Rositzke dalam The KGB: The Eyes of Russia , salah satu korban yang terjerat rayuan adalah Leonore Heinz, seorang sekretaris di Kementerian Luar Negeri Jerman Barat. Dia berumur 35 tahun dan belum menikah ketika operasi itu dimulai pada musim panas 1960. Leonore kesepian. Suatu malam, bel pintu rumahnya berbunyi. Seorang pria berusia 40-an berdiri di muka pintu sambil menggenggam rangkaian bunga mawar. “Di manakah flat tempat tinggal Nyonya Schmitz?” tanya pria itu dengan logat asing. Leonore tak dapat menunjukkan lokasi yang ditanyakan pria itu. “Wah, saya mendapat alamat yang keliru. Sungguh sayang jika bunga ini terbuang. Nah, biarlah saya mempersembahkannya untuk Anda saja,” ujar pria tersebut, yang memperkenalkan diri bernama Heinz Suetterlin. Perkenalan itu berlanjut dengan makan malam, kencan, dan berakhir di pelaminan. Setelah menikah, Leonore tetap bekerja sebagai sekretaris di Kementerian Luar Negeri Jerman Barat. Sebagai sekretaris, tugasnya berat. Dia harus mengelola data pribadi dan catatan para diplomat Jerman Barat. Ketika tak selesai dikerjakan di kantor, Leonore membawa berkas-berkas, dengan tingkat kerahasiaan tinggi, ke rumah –satu hal yang seharusnya terlarang. Di rumah, Leonore rajin memasak untuk suaminya. Saat Leonore sibuk di dapur, Suetterlin sibuk memotret berkas-berkas rahasia yang dibawa Leonore. Hal tersebut berlangsung selama lima tahun. Dan hasilnya, seperti dikutip majalah Flambojan , 16 Oktober 1972, Suetterlin berhasil memotret empat ribu berkas berkode top secret dan mengirimkannya ke Moskow. Dinas Kontra Intelejen Jerman Barat mengendus ketidakberesan ini. Mereka pun menangkap Leonore dengan tuduhan membawa berkas rahasia ke rumah. Dia digelandang ke tahanan di kota Cologne, Jerman. Dari hasil penyelidikan, aksi Suetterlin terkuak. Begitu pula identitasnya sebagai agen KGB. Suettterlin dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Dari sini, kemudian terungkap sasaran Operasi Hati Sunyi yang dilancarkan agen KGB di beberapa lembaga strategis milik Sekutu. Di antaranya, kantor pemerintah di Bonn (ibukota Jerman Barat), Brussels (ibukota Belgia), lalu di markas NATO. Sasarannya jelas: sekretaris perempuan yang kesepian. Sejak itu, sekretaris-sekretaris perempuan, terutama di markas NATO, mendapat instruksi untuk menjauhi rayuan dari para “Romeo Merah”, sebutan bagi agen KGB seperti Suetterlin. Ketika Leonore dikonfirmasi mengenai identitas suaminya yang ternyata agen KGB, dia depresi dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sementara Suetterlin, yang mendekam di penjara, mengajukan banding. Dia mendapatkan seorang pengacara perempuan yang juga dipacarinya. Bandingnya diterima. Tak genap tujuh tahun mendekam di penjara, Suetterlin bebas, lalu menghilang dari Jerman Barat.*