Hasil pencarian

PADA tengah malam 1 Maret 1957, sebuah pertemuan diadakan di rumah jabatan gubernur Sulawesi. Beberapa orang dijemput tim khusus. Jalan-jalan di sekitar Makassar dijaga ketat oleh anggota militer. Menjelang pukul 03.00 dini hari, Gubernur Andi Pangerang Pettarani meyambut mereka. Orang-orang itu berasal dari kalangan militer hingga orang-orang sipil yang berpengaruh. Di antaranya Mayor M. Jusuf (kemudian menjadi Panglima TT VII Hasanuddin), Komandan TT VII Ventje Sumual, Letnan Kolonel Saleh Lahade, J. Latumahina (kepala seksi politik di kantor Gubernur), Andi Burhanuddin (residen dalam staf gubernur) dan satu-satunya perempuan Ny. Milda Towoli-Hermanses (ketua dewan kota). Dalam catatan Barbara Sillars Harvey, Permesta; Pemberontakan Setengah Hati , malam itu ada sekitar 50 orang yang berkumpul. Mereka saling memandang dan sedikit kebingungan, meski persiapan akan hal ini telah diantisipasi beberapa bulan sebelumnya. Saleh Lahade membacakan piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Salah satu isinya mengenai konsep otonomi daerah. Permesta menginginkan pembangunan dilakukan secara adil pada setiap provinsi. Hasil sumber daya daerah digunakan untuk pembangunan daerah sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk pemerintah pusat. Namun, sebelum Saleh Lahade membacakan piagam Permesta, Ventje Sumual membacakan proklamasi pemberlakuan kedaan darurat perang di suluruh Indonesia. Pernyataan itu, dititikberatkan untuk memberantas upaya dan tindakan apapun yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jakarta menuding, Permesta adalah upaya memisahkan diri dari Indonesia. Ide dasar Permesta sebenarnya dimulai sejak Januari 1957. Salah satu yang memiliki andil besar adalah anggota dari barisan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Para kader partai ini membangun komunikasi antara orang per orang, para tokoh dari kalangan sipil higga militer. Pada Februari 1957, Gubernur Andi Pangerang melakukan kunjungan ke Jakarta dan menyampaikan ide-ide masyarakat akan adanya otonomi. Bahkan telah memohon pada pemerintah pusat di Jakarta sebanyak Rp400 juta untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah. Di saat itu pula, anggota PKR telah bersidang dan mendukung penuh upaya gubernur. Sementara itu, kalangan militer pun ikut menentukan sikap dan mengirim Ventje Sumual, didampingi M. Jusuf serta Arnold Baramuli (jaksa tinggi provinsi dan militer) ke Jakarta untuk mendukung gubernur. Namun, ironisnya tak ada yang berhasil meyakinkan pemerintah akan ide otonomi ini. Keinginan melaksanakan ide otonomi daerah ini, dinilai sangat mendesak. Kemakmuran dan keadilan pembangunan manusia di Indonesia timur menjadi prioritas. “Sentralistik, atau menjadikan Jakarta sebagai pusat dalam mengatur daerah, dinilai tidak cukup baik dan sulit menjangkau semua lapisan masyarakat,” kata sejarawan Universitas Hasanuddin, Edwar Poelinggomang kepada Historia . Kemudian perkembangan Permesta yang dominan diisi oleh orang-orang dari utara (Minahasa, Sulawesi Utara) dibandingkan dengan orang-orang selatan (Bugis dan Makassar) menjadi kemelut lain. Ada kecemberuan antar sesama pelopornya. Pada 8-12 Mei 1957, diadakan Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar. Kongres inilah yang dianggap sebagai kegiatan puncak Permesta pasca proklamasi. Barbara menuliskan, dari 122 peserta kongres terdapat semua perwakilan dari Indonesia timur. Namun, kongres itu tak dihadiri Gubernur Andi Pangerang. Perbedaan pandangan yang kemudian mencolok antara utara yang menginginkan perkembangan ekonomi dan selatan yang menginginkan persoalan keamanan yang menjadi paling utama. Dan pada pertengahan 1957 kesatuan TT VII yang dipimpin Ventje Sumual dibubarkan. Dan menyerahkan jabatannya kepada Andi Mattalatta sebagai panglima militer. Akhirnya, pada Juni 1957, Ventje Sumual bersama beberapa orang perwiranya meninggalkan Makassar menuju Minahasa. Konflik pun semakin meluas. M. Jusuf yang telah menjadi Komando Hasanuddin, menyatakan ketidaksetujuannya dengan Permesta. Jusuf, memimpin beberapa aksi untuk melemahkan posisi Permesta. Sementara itu, Saleh Lahade menerima pinangan PRRI yang diproklamasikan di Sumatera sebagai menteri Penerangan. Ikut pula Mochtar Lintang sebagai menteri agama, dan Ventje Sumual sebagai panglima Angkatan Darat. Akhirnya, konsep dasar yang menginginkan desentralisasi yang digaungkan PRRI dan Permesta terlupakan. Lalu kemudian, pada era reformasi ide tersebut kembali digaungkan. Dan pada 2002, konsep otonomi daerah dilaksanakan.

RIDWAN Hutagalung meradang. Pemerhati sejarah kota Bandung itu menyayangkan penamaan tidak tepat untuk “Paris van Java”, nama salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut. Menurutnya, kalau mau mengikuti kaidah bahasa Belanda dan sejarah yang benar, kata Paris seharusnya ditulis sebagai Parijs bukan Paris. “Kalau tetap mau menggunakan kata Paris ya bagusnya jadi Paris of Java atau apalah yang sesuai kaidahnya,” katanya kepada Historia . Pernyataan Ridwan benar adanya. Julukan Parijs van Java untuk Bandung itu memang dipopulerkan pertama kali oleh orang-orang Belanda. Sejarawan Haryoto Kunto mengisahkan kemungkinan munculnya julukan itu dari seorang pedagang berdarah Yahudi Belanda bernama Roth. “Untuk mempromosikan dagangannya di pasar malam tahunan Jaarbeurs (sekarang Jalan Aceh) pada 1920, Roth mempopulerkan kalimat Parijs van Java ,” tulis Kunto dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bagi Roth, pemilik toko meubel dan interior itu, sebutan Bandung Parijs van Java sangat penting untuk promosi dagangnya. Sejak lama Paris jadi kiblat mode dunia, sehingga embel-embel nama Paris diharapkan mencuri minat orang untuk datang ke pasar malam tahunan di Bandung. "Slogan itu semakin populer setelah Bosscha (pengelola perkebunan terkemuka di Hindia Belanda) sering mengutipnya dalam berbagai kesempatan pidato di depan masyarakat Bandung…” tulis Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha dalam Braga Jantung Parijs van Java . Kiblat Mode Selain faktor tersebut, Ridwan pun berpendapat jika Bandung sebagai Paris-nya Pulau Jawa muncul karena adanya perkembangan pesat mode Paris yang berbarengan dengan antusiasme kalangan berpunya di Bandung pada seni. Sebut saja di antaranya adalah seni arsitektur, yang menerapkan art deco sebagai acuan pembangunan gedung di hampir se-antero kota Bandung. “Contoh yang paling terkemuka adalah Gedung Hotel Preanger dan Savoy Homan,” ujar Ridwan. Di dunia fesyen, selera Bandung lagi-lagi “sangat Paris” saat itu. Di Bandung pada era 1900-an, ada sebuah toko bernama Aug. Hegelsteens Kledingmagazijn (terletak di kawasan Jalan Braga), tempat orang-orang Bandung yang ingin tampil “lebih terkini”. Toko itu semakin terkenal saat berganti nama menjadi berbau Prancis: Au Bon Marche Modemagazijn yang didirikan oleh pebisnis A. Makkinga pada 1913. “Pada masa kejayaanya, busana dengan trend mode terbaru dari pusat mode di Paris akan segera dipajang di toko ini,” ungkap lelaki kelahiran Pematang Siantar pada 1967 tersebut. Toko Au Bon Marchel dikenal bergengsi saat itu, tercermin dari setiap iklan mereka di majalah-majalah. Di sana mereka menawarkan aneka mode berbahan sutera lembut dengan pilihan desain motif bunga dan sandang bergaya elegan. Di tulis di dalam iklan tersebut: wij brengen steeds de laatse mode (kami selalu menyajikan mode terbaru). “Si calon pembeli kemudian diyakinkan dengan tambahan kalimat: zie geregeld onze etalages ” (lihatlah etalase kami yang tersusun rapi),” tulis Ridwan. Bagaimana soal harga di Toko Au Bon MarcheI Modemagazijnronisnya? Jangan tanya, tentu saja selangit. Hal ini wajar mengingat pakaian yang dipajang di etalase toko tersebut adalah mode kelas satu sehingga kalangan biasa sulit untuk memilikinya. Kenyataan ini sungguh ironis jika mengetahui nama bon marche sendiri dapat diartikan secara bebas menjadi “belanja murah meriah”.

PADA 6 Januari 2016, Kota Tanjungpinang berusia 232 tahun. Penetapan hari jadi tersebut pada 1989. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa sejarah kemenangan Raja Haji Fisabilillah atas Belanda di Pulau Penyengat pada 6 Januari 1784. Opu Daeng Celak alias Engku Haji adalah bangsawan Bugis yang bermigrasi ke Riau dan memperoleh gelar Yang Dipertuan Agung (pembantu sultan dalam urusan pemerintahan) Kerajaan Riau-Johor. Ketika dia wafat tahun 1744, anaknya, Raja Haji yang berusia 19 tahun diangkat menjadi Engku Kelana. Tugasnya mengatur pemerintahan dan menjaga keamanan seluruh wilayah Kerajaan Riau-Johor. Dia juga teribat dalam pertempuran melawan Belanda dalam Perang Linggi (1756-1758). Menurut buku Jejak Pahlawan dalam Aksara yang diterbitkan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia, sejak Raja Haji menjadi Yang Dipertuan Muda IV tahun 1777, Kerajaan Riau-Johor mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, pertahanan, sosial-budaya, dan spiritual. Raja Haji mengadakan perjanjian dengan Belanda. Salah satu isinya mengenai kapal asing yang disita Belanda atau Kerajaan Riau-Johor harus dibagi dua. Perjanjian tersebut dilanggar Belanda. Usaha Raja Haji mengadakan pembicaraan dengan Gubernur Belanda di Malaka mengalami kegagalan. Pada 6 Januari 1784, pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat. Pasukan Raja Haji berhasil mengalahkannya sehingga pasukan Belanda ditarik ke Malaka pada 27 Januari 1784. Raja Haji dibantu pasukan Sultan Selangor, menyerang Belanda di Malaka pada 13 Februari 1784. Dalam situasi kritis, pasukan Belanda mendapat bantuan dari armada yang dipimpin oleh Jacob Pieter van Braam, yang sedianya akan berlayar ke Maluku. “Pertempuran meletus pada 18 Juni 1784, Raja Haji gugur dalam pertempuran tersebut bersama kurang lebih 500 orang pasukannya,” demikian tertulis dalam Jejak Pahlawan dalam Aksara . Makam Raja Haji Fisabililah di Pulau Penyengat. (Wikimedia Commons). Muhammad Sani, walikota Tanjungpinang (1985-1993) mengatakan bahwa Raja Haji telah ditetapkan sebagai Pahlawan Maritim Nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, namun pengusulan sebagai Pahlawan Nasional sempat terhenti. Setelah menjabat Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Sani mendapat tugas dari Wakil Gubernur Riau, Rustam S. Abrus, untuk mengurus kembali pengajuan Raja Haji sebagai Pahlawan Nasional. Sani kemudian mengadakan seminar kepahlawanan Raja Haji. Untuk keperluan seminar itu, dibuatlah lukisan Raja Haji oleh Arius. “Saya selaku penanggung jawab seminar memberikan contoh gambar. Saya lupa di mana gambar itu saya kutip. Gambar tersebut saya serahkan kepada Arius,” kata Sani dalam memoarnya, Untung Sabut . Gambar yang diserahkan Sani tidak berkumis. Tetapi, terjadi kejutan saat pembukaan seminar. Waktu selubung penutup lukisan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Riau, Baharuddin Yusuf, wajah Raja Haji berubah. Ada kumis melintang di wajahnya. “Semua orang terkejut. Termasuk saya. Karena semua orang tahu gambar yang saya berikan tidak berkumis,” ujar Sani. Baharuddin Yusuf tak kehilangan akal. Dia berusaha meredakan keterkejutan para peserta seminar, dengan mengatakan, “Inilah gunanya seminar, untuk mencari mana yang betul, wajah Raja Haji berkumis atau tidak berkumis.” Peserta pun tertawa. Pemerintah menetapkan Raja Haji Fisabilillah sebagai Pahlawan Nasional pada 1997. Cucunya, yaitu Raja Ali Haji, yang disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia, juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2004.*

ERA penjajahan Jepang (1942-1945) dikenang bangsa Indonesia sebagai masa-masa penuh kesengsaraan. Selain merampas bahan-bahan sandang seperti tekstil dan bahan pangan utama rakyat seperti beras, tentara Jepang pun tak segan-segan melakukan tindakan keras kepada rakyat yang dianggap tak patuh kepada peraturan mereka. “Paling ringan kalau tidak menurut, kita digampar oleh mereka,” ujar Atma (92) kepada Historia . Atma salah seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang saat itu tinggal di Bogor. Main tangan yang dilakukan militer Jepang itu tak saja dialami oleh rakyat kecil. Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno juga ternyata pernah mendapatkan gamparan dari seorang perwira Kenpeitai (Polisi Militer Angkatan Darat Jepang) berpangkat kapten. Ceritanya suatu malam, seperti biasa sirene tanda bahaya berbunyi. Bung Karno yang saat itu sudah tinggal di Jakarta terlambat memadamkan lampu seperti yang sudah diwajibkan pemerintah militer Jepang jika rakyat mendengar suara sirene. “Secercah kecil cahaya selama satu detik tampak bersinar dari luar yang gelap,” ujar Sukarno seperti dituturkannya kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Begitu Bung Karno mematikannya, tak lama kemudian terdengar derap sepatu lars tentara Jepang di halaman rumahnya. Tak lama kemudian terdengar pintu digedor-gedor secara keras dan secara cepat pula dibuka oleh isteri Bung Karno saat itu, Inggit Garnasih. “Ada apa?” tanya Inggit dengan suara gemetar. “Siapa pemilik rumah ini!?” tanya seorang kapten Kenpeitai dalam nada menggertak. “Saya,” jawab Inggit pelan. “Bukan, yang kami maksud siapa kepala keluarga di rumah ini?! Di mana suami Nyonya?” Khawatir terjadi sesuatu dengan Inggit, Bung Karno lantas keluar dari kamarnya. Saat melihat kemunculan Bung Karno, perwira itu langsung mendekat dan plak! Plak! Plak! Tanpa basa-basi dan seraya diiringi bentakan kasar, ia lalu menampar wajah, pipi kanan dan kiri pemimpin rakyat Indonesia tersebut secara keras. Demi melihat sang suami diperlakukan demikian, Inggit menjerit dan spontan jatuh berlutut. “Jangan! Jangan pukul dia. Sayalah yang harus bertanggungjawab, bukan dia! Ini bukanlah kesalahan dia! Mohon dia dimaafkan. Sayalah yang melakukannya,” teriak Inggit. Alih-alih menghentikan aksinya, perwira Jepang itu malah semakin brutal memukuli Bung Karno. Akibatnya, darah mengalir dari hidung dan bibir Sukarno. Kendati dalam situasi demikian, Sukarno tetap berdiri tenang. “Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak berusaha membela diriku sendiri. Biarlah kesakitan ini menjadi kerikil di jalan menuju kemerdekaan. Hatiku berkata: langkahilah dia. Kalau engkau jatuh karenanya, berdirilah dan terus berjalan,” ujar Bung Karno. Penganiayan perwira Kenpeitai itu selanjutnya diprotes keras oleh Sukarno dan kawan-kawannya langsung kepada Gunseikanbu (pemerintah sipil yang dibentuk militer Jepang di Indonesia). Menurut Mr. Sudjono, sebagian kecil orang Indonesia yang menjadi perwira dalam ketentaraan Jepang saat itu, dirinya tak diam saja mendengar Bung Karno diperlakukan secara kasar. “Meskipun mereka tak dapat mencegahnya, namun secara resmi pihak Gunseikanbu meminta maaf atas terjadinya peristiwa itu,” tulis Mr. Sudjono dalam buku Mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten 1942. Secara pribadi, Kepala bagian Pemerintahan militer Jepang, Kolonel Nakayama meminta maaf langsung kepada Sukarno. Ia berdalih bahwa sang kapten Kenpeitai tidak tahu apa-apa dan tidak paham siapa Sukarno sebenarnya. “Segera akan diambil tindakan terhadap orang itu,” demikian janji Kolonel Nakayama kepada Bung Karno. Lantas dihukumkah kapten Kenpeitai tersebut? Tak ada pernah kejelasan soal itu hingga sekarang.*

AKI Ucup masih ingat rutinitas mengasyikan itu. Selalu tiap tahun, bertempat di Sungai Cimandiri, Sukabumi, dirinya bersama-sama orang-orang sekampung melaksanakan nyirib (sering juga disebut marak ). Itu nama sejenis tradisi orang Pasundan untuk kegiatan menangkap ikan secara bergotong royong. “Dari kecil hingga dewasa, nyirib itu adalah kegiatan yang sering kami tunggu-tunggu karena selain untuk hiburan, kami pun bisa bertukar kabar tentang kondisi masing-masing dengan sesama penghuni kampung,” ujar lelaki berusia 91 tahun itu. Menurut Aan Merdeka Permana, tradisi nyirib atau marak sejatinya sudah ada sejak era kerajaan-kerajaan Sunda berjaya. Selain untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, nyirib juga dilaksanakan sebagai bentuk upaya penguatan sosial dan solidaritas di  kalangan masyarakat Sunda. “Saya pikir, aktivitas itu sesungguhnya lebih kental nuansa kegotongroyongannya,” ujar sejarawan cum sastrawan Sunda itu kepada Historia . Aktivitas nyirib biasanya dilakukan pada setiap tutup tahun. Kala agama Islam menjadi anutan sebagian besar orang Sunda, kegiatan ini dijalankan kala menjelang datangnya bulan puasa. Pelaksanaan kegiatan ini pun termasuk merata. Artinya hampir sebagian besar masyarakat Sunda melakukannya, terutama mereka yang lingkungannya dekat dengan aliran sungai besar dan sedang. Persiapan nyirib , umumnya dilakukan sejak pagi hari buta. Dimulai dengan  ritual-ritual doa, para lelaki lantas mengondisikan leuwi (bagian terdalam sungai yang banyak ikannya). Caranya adalah dengan mengepung wilayah leuwi dengan batu-batu dan dedaunan serta mengalirkan air dari hulu  ke hilir terjauh dengan metode dipekong (membuat beberapa saluran sungai kecil juga dengan menggunakan batu, tanah liat dan dedaunan). Setelah pembuatan bendungan kelar dan arus air dari hulu berhasil dialihkan ke hilir terjauh, air yang tersisa di dalam bendungan lantas ditawu (dikuras dengan menggunakan wadah sejenis ember) dengan melibatkan ratusan manusia. Begitu ribuan galon air sudah dikeluarkan dan  keadaan leuwi sudah dianggap aman, maka pimpinan kegiatan (biasanya kepala dusun atau kepala desa) menyilakan orang-orang (termasuk anak-anak dan kaum perempuan) untuk terjun mencari ikan dengan berbagai cara. Agus Thosin, berusia 65 tahun,  termasuk orang yang masih mengalami masa-masa nyirib di wilayah Cianjur. Ia melukiskan betapa orang-orang kampungnya bersuka cita  saat melaksanakan kegiatan itu, terutama anak-anak kecil. Dengan menggunakan berbagai jenis perangkat tradisonal untuk menangkap ikan, seperti sirib, lambit, keucrik, ayakan dan bubu) dalam tawa dan canda mereka berlomba-lomba menangkap ikan yang sudah tidak bisa lagi lari kemana-mana. Hasil dari kegiatan nyirib ini biasanya memuaskan. Berbagai jenis ikan yang saat ini mungkin jarang ditemukan lagi, seperti senggal, tawes, udang, mujaer, gengehek, gabus, lele, kancra dan nama-nama ikan jadul lainnya berhasil mereka ambil dari sungai. “Jumlahnya banyak sekali, sampai berkwintal-kwintal,” ujar Agus. Alih-alih dimiliki sendiri, ikan-ikan itu lalu ditampung dalam suatu wadah yang sangat besar dan kemudian dibagi secara merata kepada semua orang kampung tak terkecuali  para orang tua yang sudah tak mampu lagi terjun dalam aksi itu. Biasanya, ikan-ikan itu dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Sayangnya, tradisi sosial tersebut  hanya bisa disaksikan sampai akhir sekitar tahun 1970-an. Bahkan Ucup dan Agus sangat yakin saat ini nyirib sudah tinggal nama semata. Seiring merajalelanya pabrik-pabrik hingga menjadikan air sungai tercemar dan “ditumbuhinya” bantaran-bantaran sungai oleh hunian manusia hingga menjadi sempit dan dangkal, tradisi nyirib pun bergerak ke pintu kematiannya. “Mau di mana lagi nyirib dilakukan? Paling-paling kalau mau nyirib sekarang mah ke pasar saja,” ujar Ucup sambil tertawa pahit. Kini, menjelang tutup tahun atau datangnya bulan puasa, di kampung-kampung yang dilewati aliran sungai, tak ada lagi anak-anak yang dengan hati penuh suka cita mempersiapkan alat-alat menangkap ikan. Mereka sekarang lebih suka mempersiapkan terompet dan petasan untuk menyambut tahun penghabisan.

DALAM berbagai catatan sejarah Indonesia timur, selama ini hanya orang Bugis yang diakui sebagai pelaut-pelaut tanggguh. Selain pernah ke Madagaskar, mereka pun dikisahkan kerap bolak-balik Makassar-Australia untuk menjalin hubungan dagang dengan Suku Aborigin. Namun tak banyak orang tahu jika suku Biak (yang mendiami Pulau Biak dan Numfor) dari Papua, juga telah di kenal lama sebagai para penjelajah lautan yang tangguh. Demikian pernyataan  sejarawan A.B. Lapian dalam buku Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. “Suku Biak menjelajah lautan hingga Maluku, Sulawesi, Jawa bahkan konon antara 1400-1800, mereka pernah sampai di semenanjung Malaka…,” tulis A.B. Lapian. Sejatinya, masih kata Lapian, pelayaran orang Biak dan Numfor terdorong oleh beberapa hal, yaitu motif persaingan atau korfandi , lingkungan georafis Biak yang tandus dan kurang menghasilkan secara ekonomis, perang antar suku, dan adat budaya. Namun menurut Albert Rumbekwan, ada aktor lain yang menyebabkan terjadinya penjelajahan laut yang dilakukan oleh Suku Biak Numfor. “Pada sekitar tahun 1400-an terjadi kemarau panjang di daerah mereka, sehingga untuk memperoleh bahan makanan,  Suku Biak berlayar keluar kawasan mereka,” ujar sejarawan yang mengajar di FKIP Universitas Cendrawasih, Papua itu. Pasca kemarau panjang itu, orang Biak dan Numfor lebih memfokuskan pelayarannya pada aktivitas perdagangan barter, dan merompak masyarakat suku-suku di sekitar Teluk Cenderawasih, hingga ke sekitar kepulauan Raja Ampat. Dampak dari aktifitas melaut orang Biak dan Numfor adalah mereka mendominasi aspek perdagangan dan politik di wilayah tersebut. “Jejak-jejak mereka bisa kita dapat hari ini dari penamaan sejumlah tempat di Papua yang memakai istilah bahasa mereka seperti  Manokwari (berasal dari kata mnuk war artinya kampung tua), Sorong ( soren ),” ujar Albert. Dalam proses aktivitas penjelajahan itu, Suku Biak pada akhirnya  harus berhubungan dengan dengan orang-orang di luar Papua seperti para pelaut Ternate, Tidore, Halmahera-Flores-Gebe, Sulawesi, Buton, pelaut Tiongkok dan Eropa. Soal ini dibenarkan oleh A.B. Lapian saat mengisahka kiprah Suku Biak sebagai bajak laut yang menguasai sekitar kepulauan Raja Ampat, Maluku hingga ke Sulawesi.   “Sumber-sumber Belanda menyebut mereka sebagai Papoesche Zeerovers yang berarti para bajak laut Papua,” tulis Lapian. Muridan Widjojo, dalam buku Pemberontakan Nuku , menyatakan hubungan antara Suku Biak dengan orang-orang di luar mereka bahkan sudah pada tahap persekutuan politik. Itu terjadi pada sekitar tahun 1780-1810 saat para bajak laut Papua memihak Sultan Nuku dalam menghadapi Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Ternate. “Para bajak laut Papua dari Teluk Cenderawasih, mengambil bagian dalam peristiwa itu dan memberikan kemenangan bagi Sultan Nuku,” tulis sejarawan asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu dalam bukunya. Albert Rumbekwan meyakini orang-orang Papua sejak ratusan tahun lalu sudah memiliki kemampuan maritim yang kuat. Selain itu dalam bidang ekonomi, sistem dagang Suku Biak terbentuk melalui kongsi dagang antar sahabat yang disebut; Manibobi, dengan berlayar dan berdagang keliling. “Mereka menjajakan berbagai komoditas ke beberapa gugusan kepulauan Yapen-Waropen, Teluk Wondama, dan Teluk Doreri-Manokwari, Amberbaken, antara lainsagu, kulit kayu massoi, burung cenderawasih, dan budak” ujar Albert. Dari kongsi dagang itu, orang Biak memperoleh jenis-jenis komoditi dagang baru yang diperolehnya dari para pelaut dari Ternate-Tidore, Buton, Makassar, Tiongkok dan Eropa. Komoditi dagang tersebut antara lain; porselin Tiongkok, manik-manik, parang, tombak besi, gelang dari besi atau logam, serta berbagai jenis kain. Aktivitas pelayaran ini dipimpin oleh Manseren Mnu atau Suprimanggun, dan “ Mambri ” sebagai pemimpin perang. Mereka berlayar menggunakan perahu layar tradisional; Wairon, Waimansusu dan Waipapan/Karures dan telah menguasai ilmu navigasi yang mengandalkan bintang, seperti bintang Orion (Sawakoi) dan Scorpio ( Romanggwandi ). Kemampuan berlayar dan berdagang sampai ke Ternate-Tidore, menyebabkan orang Biak diberi gelar-gelar seperti Mambri, Sangaji, Korano , dan Dimara . Interaksi itu melahirkan akulturasi budaya antara orang Biak-Numfor dengan suku-suku di daerah Yapen-Waropen, Teluk Wondama, dan Manokwari melalui perkawinan dan perdagangan. Menurut Albert, suku-suku di Teluk Cenderawasih adalah suku di Papua yang pertama kali melangsungkan pelayaran maritim. Suku-suku tersebut berasal dari kepulauan Biak-Numfor, Yapen-Waropen, Teluk Umar, Kepuluaun Haarlem, dan Teluk Wondama. Menurut catatan tertulis, sejarah maritim orang Papua dari Teluk Cenderawasih ini sudah berlangsung lebih awal dari Abad ke-8, sebelum kehadiran para pelaut Nusantara, Tiongkok dan Eropa di Nieuw Guinea.

BEBERAPA tahun lalu, di Murante Kabupaten Luwu, seorang ibu yang baru saja berduka karena anak lelakinya meninggal dunia. Dikejutkan dengan kemunculan seekor anak buaya di tangga depan rumahnya. Buaya kecil itu, seukuran kaki jempol orang dewasa. Berjalannya agak lunglai. Seperti anak lelakinya yang difabel semasa hidup. Buaya itu dipercaya sebagai kembaran si anak lelaki. Tak hanya itu, di desa Suli, Kabupaten Luwu, seekor buaya hitam buntung dipercaya sebagai kembaran dari seorang warga. Bahkan sampai hari ini sebagian warga kampung Cerekang, Kabupaten Luwu Timur, yang masih menggunakan sungai untuk mandi, selalu percaya ditemani buaya. Di sungai itu, buaya selalu hilir mudik. Anak-anak dan orang tua di Cerekang tak pernah takut untuk berenang bersama. Muchsin Daeng Manakka, salah seorang penduduk di desa Cerekang mengatakan, buaya adalah jelmaan dari dunia bawah. Dia adalah leluhur dari manusia. Di Pinrang, beberapa orang juga menjadikan buaya bagian dari keluarga. Bahkan menurut Muhammad Ikbal, salah seorang warga Pinrang, setiap tahun bersama keluarganya memberi sesajen pada buaya yang ada di sungai. “Biasanya diberikan telur dua buah. Itu dilakukan kalau nenek saya sudah mimpi bertemu dengan kembaran buaya-nya itu,” katanya. Bagaimana kisah ini bermula? Dalam epik I La Galigo , ketika dunia akan diisi oleh manusia, seorang anak dewa dari langit bernama Batara Guru diturunkan ke bumi. Dan untuk menemaninya maka diangkatlah sepupunya dari penguasa dunia bawah bernama We Nyili Timong. Sejarawan Universitas Negeri Makassar, Taufik Ahmad mengatakan, di masyarakat Bugis dan Makassar buaya menjadi bagian dari kehidupan manusia adalah lumrah. Di Bone, buaya dikenal dengan nama To ri Salo (terjemahannya secara umum adalah orang yang menghuni sungai). Di Luwu disebut ampu salu (yang menguasai sungai) dan bahkan dalam menyebutnya harus mengunakan kata nenek –merujuk pada buaya. “Saya kira ini cara pandang manusia dalam hubungannya dengan alam,” katanya. Pandangan inilah, kata Taufik, sebagai cara dalam memproteksi sungai. Pada masa lalu, masyarakat tidak dibenarkan membuang hajat di sungai, menangkap ikan dengan racun. Bahkan rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggiran sungai, menjadikannya sebagai halaman depan. Namun, sejak 1905 penghormatan pada buaya mulai berkurang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, berdasarkan catatan pergantian pegawai tinggi Belanda yang diperoleh Taufik, menjelaskan adanya kegiatan yang disebut hunting crocodile . “Tahun 1907, kegiatan hunting crocodile ini dilakukan. Ada ribuan buaya yang ditangkap,” kata Taufik. “Tapi saya tak menemukan catatan, apakah itu dilakukan untuk kebutuhan pasar Eropa, untuk kulit buaya.” Pada masa itu, pegawai Belanda yang bermukim di Sulawesi Selatan merekrut dan menggaji orang-orang pribumi untuk menangkap buaya. “Apa yang terjadi? Pelan-pelan hubungan manusia dan buaya (alam) mulai luntur dan orang mulai mengotori sungai,” katanya. Fenomena ini bisa ditemui di hampir semua wilayah di Sulawesi Selatan, baik yang pedalaman maupun kota kabupaten. Sungai menjadi tempat sampah. Bahkan rumah-rumah menjadikan sungai sebagai halaman belakang. “Ingat, di kebudayaan kita halaman belakang itu adalah kotor. Itulah yang terjadi pada keberadaan sungai atau juga laut saat ini,” kata Taufik.   Peneliti Biomedik Universitas Hasanuddin, Arfan Sabran mengatakan, hubungan manusia dengan buaya adalah salah satu cara menciptakan kelas ataupun pembentukan relasi kuasa di masyarakat pesisir sungai. “Selama amatan saya, di pesisir sungai, masyarakat yang hidup lebih majemuk. Jadi untuk menciptakan kelas sosial tertentu muncullah mitologi semacam ini,” katanya. “Dan sebagai cara menjaga alam khususnya air, ini salah satu cara terbaik.” Namun, dari sisi biologi, kembar antara manusia dan buaya tidak mungkin terjadi. Menurut Arfan, hubungan DNA antara reptil dan manusia sangat jauh berbeda. Jika manusia memiliki 23 pasang kromosom, maka buaya jauh lebih sedikit dan sangat sederhana. Tidak serumit manusia. Tidak hanya itu, jenis kelamin buaya itu ditentukan oleh suhu telur. Dan sperma atau sel telur dari manusia dan buaya tidak akan bisa menyatu. "Jika kemudian ada yang mengatakan buaya itu keluar dari rahim, saya kira tidak ada yang dapat membuktikan. Jika pun buaya itu hidup dipencernaan maka itu juga sesuatu yang tidak mungkin, karena tingkat keasaman lambung akan membunuhnya,” kata Arfan.

SETIAWATI masih hapal riwayat hidup leluhurnya itu. Secara diam-diam, kisah tersebut selalu tersampaikan dari generasi ke generasi di kalangan keluarga besarnya, sebagai “kenangan pahit” yang tidak boleh terulang lagi.  “Mungkin saat itu situasinya memang tak terelakan, takdir Tuhan harus berlaku demikian kepada nenek buyut saya,” ujar perempuan kelahiran Jakarta 55 tahun lalu tersebut. Sarima, nama nenek buyut Setiawati, adalah seorang nyai. Itu adalah istilah yang ditujukan kepada seorang perempuan pribumi yang dijadikan pasangan hidup seorang lelaki kulit putih tanpa suatu ikatan pernikahan. “Sekalipun di Eropa moral Kristen menuntut penahanan nafsu seksual di luar pernikahan, ideologi di Hindia Belanda membolehkan seorang lelaki mencari jalan keluar bagi kebutuhan-kebutuhan seksnya…” tulis Tineke Hellwig dalam Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda. Terlebih, lanjut Tineke, anggapan umum saat itu menyebut bahwa iklim tropis serta makanan kaya bumbu pedas mendorong munculnya libido para lelaki Eropa yang bermukim di tanah Hindia Belanda. “Pendapat-pendapat tersebut seolah menjadi pembenar terjadinya praktek pergundikan  dan pelacuran yang dilakukan mereka…” ujar doktor sastra Indonesia dari Universiteit Leiden, Belanda itu. Hampir senada dengan penilaian Setiawati dan Tineke, penulis sejarah kolonial asal Belanda Reggie Baay, menyebut kuputusan seorang lelaki kolonial “mengambil” seorang nyai, merupakan gejala umum dan seolah sesuatu hal yang bisa diterima oleh banyak orang kala itu. Jika pada awal-awal kolonialisme terpancangkan di tanah Hindia Belanda sistem perbudakan adalah suatu keniscayaan, maka selanjutnya sistem pergundikan dengan seorang perempuan pribumi merupakan pemecahan masalah dari “rasa kesepian” para lelaki  kulit putih lajang. “Terdapat lebih dari setengah jumlah keseluruhan laki-laki Eropa di koloni yang hidup bersama seorang gundik pribumi dalam 25 tahun terakhir pada abad ke-19,” ungkap Reggie dalam Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda. Terciptanya “konsep nyai” juga tidak terlepas dari perbedaan kelas: superioritas kulit putih atas kulit coklat, dominasi penjajah terhadap pihak terjajah. Situasi tersebut berkelindan dengan sikap nrimo yang dipelihara dengan setia oleh sebagian besar para bumiputera. Tidak usah jauh-jauh, sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Sarima sendiri sekitar era 1920-an. Sebagai seorang buruh pemetik teh yang miskin di Garut, ia harus “pasrah” saat tuan adminsitratur “menginginkan dirinya”. Kendati saat itu, Sarima telah memiliki seorang suami. “Dalam hal ini, pemberian sejumlah uang (kepada pihak keluarga perempuan atau suami perempuan tersebut) kerap dilakukan,” ujar Reggie. Bahkan, pada kasus lain, seorang Njai juga bisa “dialihkan” kepada lelaki Eropa lain. Kasus-kasus seperti itu biasanya terjadi di tangsi-tangsi tentara. Seperti dialami oleh Marie (nyai yang berasal dari Purworejo) dan Enjtih (nyai yang berasal dari Cimahi). Pengalihan itu biasanya terjadi karena pihak lelaki sudah mulai jenuh atau akan dipindahtugaskan ke tempat lain. Lantas bagaimana  status hukum anak-anak yang lahir dari hubungan sejenis itu? Menurut Tineke Hellwig, sejatinya seorang nyai tidak memiliki hak apa pun, baik terhadap dirinya maupun atas anak-anak yang dilahirkannya. Karena itu, ia harus siap dicampakan oleh “pasangannya” termasuk tidak diberi imbalan apapun. “ Kadang-kadang sebelum mencampakan para nyai tersebut, para lelaki itu menyerahkan anak-anak mereka ke rumah yatim piatu,” ujar lektor kepala di University of British Columbia, Kanada tersebut. Tentunya tidak semua nyai bernasib buruk. Ada juga di antara mereka yang dicintai betul-betul oleh pasangannya hingga (setelah mendapatkan beberapa anak) dinikahi dan didaftarkan sebagai istri yang sah secara hukum. Itu dialami oleh dua orang nyai bernama Gouw Pe Nio dan Djoemiha. Alih-alih diperlakukan sewenang-wenang, mereka malah hidup bahagia sampai mati bersama para lelaki Eropa tersebut.

FOTO lama yang terpampang di buku IPPHOS, Remastered Edition itu berbicara banyak. Dalam nuansa hitam putih, nampak masyarakat Jakarta tumpah ruah. Sepanjang Bandara Kemayoran-Istana Negara Jakarta, ratusan ribu manusia menyemut. Mereka memekik, tertawa dan ada pula yang menangis. Teriakan “merdeka” bercampur baur dengan pekikan “Hidup Bung Karno”, membentuk suara bergemuruh dalam lautan massa. Demikian deskripsi yang dilukiskan oleh Presiden Sukarno dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya penulis Amerika Serikat, Cindy Adams. Pada 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Itu terjadi setelah pada 1946, demi keamanan, ia terpaksa menyingkir dari ibu kota Republik Indonesia (RI) yang sudah mulai dikuasai tentara Belanda. Setelah dua tahun berkantor di Istana Negara Yogyakarta, pada 19 Desember 1948, militer Belanda menangkap sekaligus mengasingkan Presiden Sukarno beserta pejabat-pejabat RI lainnya ke Pulau Sumatra. Namun, diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949, otomatis membebaskan Sukarno cum suis sekaligus mewajibkan Belanda untuk mengembalikan mereka ke Yogyakarta. Setelah beberapa jam singgah di Yogyakarta, dengan menumpang pesawat KLM (maskapai penerbangan Kerajaan Belanda) yang secara terburu-buru dicat simbol Garuda Indonesia Airways (GIA), Sukarno terbang menuju Jakarta. “Pesawat itu adalah satu-satunya pesawat dari Garuda Indonesia Airways yang berumur satu hari,” ujar Sukarno. Dalam Kronik Revolusi Indonesia , Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawan melukiskan kedatangan Presiden Sukarno di Jakarta sebagai sebuah pesta rakyat. Sejak subuh, rakyat Jakarta dan sekitarnya telah datang dari berbagai pelosok. Terlebih rencana kedatangan rombongan Presiden Sukarno telah diumumkan sebelumnya lewat Radio Republik Indonesia (RRI). “Riuh rendah sorak ribuan rakyat yang sejak pagi berjejal-jejal menunggu di Kemayoran,” ujar Pram yang menulis buku tersebut bersama Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil. Tepat pukul 11.40, pesawat yang ditumpangi Presiden Sukarno beserta rombongan mendarat secara mulus di Bandara Kemayoran, Jakarta. Begitu turun dari pesawat, ia dijemput dengan mobil terbuka (pinjaman dari pengusaha Dasaad) dan dikawal secara ketat oleh sepasukan tentara dan polisi. Sambil berdiri tegak, sepanjang jalan menuju Istana Negara, Sukarno tak henti-hentinya memberikan salam dan melambaikan tangannya kepada ratusan ribu massa yang meneriakan namanya secara bersemangat. “Rakyat berlari ke depan kendaraan kami. Yang lain terlanggar. Ada lagi yang terdorong. Beberapa diantaranya pingsan. Kami diserbu rakyat. Aku tidak bisa maju setapak pun. Rakyat bergelantungan di sisi kendaraan, kap mobil, di tangga. Rakyat menggapai-gapai kepadaku untuk mencium jariku,” demikian Sukarno menuturkan. Melalui kerja keras para prajurit dan polisi yang berupaya membukakan jalan, Sukarno akhirnya bisa tiba di tangga Istana Negara. Sesampai di puncak tangga, ia lantas mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya. Lautan manusia yang tadinya bergemuruh pun sontak terdiam. Sama sekali tak ada yang bergerak. “Alhamdulillah! Kita merdeka!” Suara bergemuruh kembali membahana. Kota Jakarta kembali tenggelam dalam suka cita dan pesta.*

GUNUNG Halu, Cianjur, 25 Desember 2015. Suara lonceng yang berdentang  dari Gereja Kristen Pasundan (GKP) Palalangon tiba-tiba berhenti di tengah hari itu. Sebagai gantinya, dari berbagai arah kampung tersebut berkumandanglah suara adzan. Situasi di hari Natal itu terkesan memang kontras, tapi bagi warga wilayah Gunung Halu hal tersebut memang sudah biasa. “Sengaja genta gereja kami hentikan, supaya saudara-saudara Muslim kami bisa fokus menjalankan shalat Jumat,” ujar Yudi Setiawan (43), koster  (pembantu) di GKP Palalangon. Tak banyak orang tahu, di Kabupaten Cianjur terdapat  sebuah komunitas Kristiani. Keberadaan mereka bahkan sudah berlangsung ratusan tahun dan setidaknya menurut Yudi, hingga kini sudah mencapai generasi ke-5. Lantas bagaimana ceritanya agama Kristen bisa berkembang di kota yang kerap disebut sebagai gudang pesantren tersebut? Menurut Dadan (73), salah satu sesepuh Cianjur, kedatangan agama Kristen ke Cianjur terkait dengan tibanya serombongan pedagang Portugis ke kota tersebut di era Dalem Aria Wiratanu II (1691-1707). Sebagai bentuk penghargaan dan toleransi, Dalem Wiratanu II lantas mempersilakan para tamunya untuk tinggal di satu wilayah dekat pinggiran Sungai Citarum. “ Sekarang namanya jadi kawasan Gunung Halu, kampungnya orang-orang Nasrani (Kristen) di Cianjur,”ujar Dadan yang mengaku mendapat cerita tersebut dari kakeknya. Tetapi cerita Dadan berbeda dengan versi resmi pihak GKP Palalangon. Disebutkan Yudi, keberadaan orang-orang Kristen di wilayah Cianjur bermula dari adanya permintaan  pemerintah Hindia Belanda kepada Bupati Cianjur Raden Prawiradireja II (1862-1910) pada 1901. Mereka meminta bupati Cianjur ke-10 itu, menyediakan lahan yang masih kosong untuk komunitas Kristen pribumi yang ada dalam bimbingan NZV ( Nederlandsche Zendings Vereeniging ), sebuah pekabaran misi Injil dari Belanda. Sebagai catatan, orang-orang Sunda yang memutuskan untuk memeluk agama Kristen saat itu mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Selain mengalami intimidasi, penganiayaan dan bahkan pembunuhan, mereka pun  tak diakui oleh keluarganya masing-masing. “Saat itu orang-orang Sunda mengidentikan Kristen sebagai agama orang Belanda. Jadi sangat dimengerti jika keberadaan mereka tak diterima oleh keluarga besarnya masing-masing,” ujar Raistiwar Pratama, peneliti dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) yang pernah melakukan riset mengenai komunitas Kristen Sunda itu. Setelah berhasil mengumpulkan 7 pengikut Kristen pribumi, salah seorang anggota NZV bernama B.M. Alkema kemudian menghadap Bupati Cianjur dan meminta sang bupati memberi petunjuk kira-kira lahan mana di Cianjur yang bisa mereka tempati. Bupati Raden Prawiradireja II lantas memberi wewenang kepada salah seorang wedananya yang bernama Sabri. Sabri kemudian mengajak B.M. Alkema dengan ketujuh pengikutnya bergerak ke arah timur Cianjur. Mereka menyusuri aliran sungai Cisokan dan kemudian aliran sungai Citarum. Saat mendekati kawasan yang disebut sebagai Leuwi Kuya (Lubuk Kura-Kura), tiba-tiba salah seorang dari rombongan itu terperosok masuk ke sebuah jurang. Untunglah ia masih bisa diselamatkan. Usai menolong kawannya yang terperosok itu, rombongan tidak berbalik lagi ke tempat asal. Mereka justru menaiki bagian lain dari tebing tersebut dan menemukan sebuah hutan belantara yang tanahnya agak datar. Alkema merasa cocok dengan kawasan itu. Setelah memeriksa beberapa sudut di kawasan itu, ia kemudian menancapkan tongkatnya di salah satu tempat tersebut dan berikrar: “Di tempat inilah saya tetapkan sebagai tempat pemukiman bagi orang-orang Kristen Sunda…” Begitu selesai pembabatan hutan, dibuatlah beberapa pemukiman sederhana di kawasan itu. Ketujuh orang Kristen Sunda itu kemudian menjemput keluarganya masing-masing untuk tinggal di sana. Guna memenuhi kebutuhan ibadah kebaktian, dibangunlah sebuah “gereja darurat”  yang terbuat dari bahan dasar “eurih” alias ilalang. Kebaktian pertama sendiri terjadi pada 17 Agustus 1902 dan secara resmi para anggota jemaat memberi nama kampung tersebut dengan istilah Sunda ‘palalangon” yang artinya “menara”. Kendati menganut Kristen, tidak serta merta menjadikan mereka sebagai masyarakat yang eksklusif. Aliha-alih berjarak, dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949) keberpihakan  orang-orang Kristiani Palalangon kepada pihak republik nampak nyata. Itu dibuktikan dengan pernah dijadikannya Palalangon sebagai markas oleh sebuah kesatuan tentara republik. “ Kesatuan itu dipimpin oleh Sersan Kentjong, komandan saya,” ujar Atma (85), salah seorang mantan petarung republik di Cianjur. Menurut Wijaya, salah seorang peneliti sejarah, di era Perang Kemerdekaan, orang-orang Kristen Palalangon pun mendapat jaminan perlindungan dari Lasykar Hizbullah. Bahkan saat pertama kali mendirikan Lasykar Hizbullah Ciranjang pada 3 Februari 1946, orang-orang Kristen Palalangon pimpinan Pendeta Empi menyumbangkan dua ekor kuda tunggangan dan seperangkat mesin tik untuk staf administrasi lasykar kaum Muslim tersebut. “Barang-barang yang disumbangkan kaum Kristiani Palalangon itu bermanfaat besar bagi mobilitas dan penyelesaian soal-soal administrasi kesatuan Lasykar Hizbullah cabang Ciranjang tersebut,” tulis Wijaya dalam Lasykar Hizbullah: Antara Jihad dan Nasionalisme Mempertahankan Kemerdekaan RI (1945-1949) .

SENIMAN swiss terkenal, Theo Meier, mengambil foto pesawat berlogo Nazi, swastika, dengan beberapa gadis Bali antara tanggal 7-15 Januari 1938. Foto tersebut dimuat dalam buku Theo Meier: A Swiss Artist Under the Tropics  karya Didier Hamel. Bagaimana konteks sejarah di balik foto itu dan mengapa pesawat itu melakukan terbang jarak jauh? Menurut Mark Winkel dalam Bali Expat , 20 Juni-3 Juli 2012, setelah membandingkan bentuk pesawat (terutama bentuk kanopi kokpit dan sirip ekor pesawat yang tidak biasa) dengan semua pesawat yang dikenal dalam Luftwaffe (Angkatan Udara Jerman), yang sebelum tahun 1939 adalah pesawat sipil dan pasca-1939 menjadi pesawat militer, tetapi memiliki tanda sama, termasuk swastika pada kemudi ekor; jelas bahwa pesawat itu bukan pesawat tempur karena terlalu kecil dan tidak ada senjata di atasnya. “Jadi saya kira mungkin ini pesawat pengintaian atau pelatihan,“ kata Winkel. Pesawat ini adalah prototipe kedua dari Arado 79. Dibuat oleh dua orang pelatih olahraga-terbang pada 1937, yang menerbangkannya dari Jerman ke Sydney, Australia melalui Hindia Belanda. “Foto itu mungkin diambil antara tangggal 7-15 Januari 1938 dan perempuan dalam foto itu kemungkinan sekarang berusia sekitar 75-80 tahun,” tulis Winkel. Jerman dan negara-negara maju lainnya menggunakan kemajuan teknologi (beberapa dari mereka didorong oleh Perang Dunia I) tahun 1920 untuk menunjukkan kemampuan dan kehebatan mereka. Menariknya, penerbangan adalah industri sangat kompetitif; negara-negara seperti Italia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat berusaha untuk memamerkan keunggulan pesawat mereka. Jadi, pada 1930-an tampaknya banyak kompetisi penerbangan untuk mengukur rekor ketinggian dan kejauhan. Orang Jerman juga bangga akan kemampuan teknik industrinya dan beberapa lusin desainer penerbangan mencoba membuat pesawat terbaiknya. Tentu saja, pekerjaan itu disamarkan untuk “olahraga” seperti yang telah disarankan oleh banyak klub “olahraga-terbang”, tetapi sebenarnya Nazi mendorong untuk mengembangkannya menjadi perangkat keras militer. Perusahaan Arado telah memiliki keberhasilan dengan pesawat ringan. Minat orang untuk terbang dan pasar telah mendorong perusahaan untuk membangun pesawat pelatihan untuk menghasilkan lebih banyak pilot dan pesawat olahraga. Membangun pesawat militer akan datang kemudian; bagaimanapun juga, Perjanjian Versailles mencegah Jerman mengembangkan angkatan udara militer, tetapi tidak ada masalah dengan pesawat sipil. Atas saran seseorang, perusahaan Arado membuat pesawat generasi berikutnya yang bisa mencatat rekor jarak jauh (sebelumnya, pesawat Arado telah diatur ketinggian dan catatan lainnya). Arado 79 adalah pesawat itu. Ada nomor registrasi di badan pesawat. “Meneliti sistem penomoran yang digunakan,” tulis Winkel, “saya menemukan bahwa semua pesawat Jerman beregistrasi ‘D’ (untuk Deutschland atau Jerman) diikuti dengan kode empat huruf.” Kode pesawat tersebut D-EHCR terdaftar sebagai prototipe kedua Arado 79, di mana total produksinya berjumlah 49 pesawat sejak dimulai pada 1938.  Prototipe pertama (Arado 79A V1 dengan kode D-EKCX) juga menarik karena berpartisipasi dalam berbagai acara olahraga terbang jarak jauh, dan menang. Kesuksesan itu mendorong produsen untuk mencoba rute Brandenberg-Sydney-Berlin dengan maksud untuk menunjukkan bahwa perusahaan Arado sebagai produsen atau setidaknya desainer pesawat. Dengan mesin tunggal dan dua tempat duduk, Arado 79A memiliki jangkauan terbang sekitar 1000 km. Untuk mengungkinkan D-EHCR mencatatkan rekor perjalanan Berlin-Sydney dilengkapi dengan tangki bahan bakar eksternal. Rute tersebut umumnya melewati Axis atau negara netral, termasuk Thailand. “Pesawat tersebut tampaknya telah diterbangkan ke Medan, Batavia dan Surabaya sebelum mendarat di Bali dan mungkin bahwa foto itu diambil di Buleleng,” tulis Winkel. Setelah mencapai Sydney, pilot kembali melalui Sulawesi, Kalimantan, Balikpapan sebelum kembali ke Surabaya dan kemudian kembali ke Bangkok. Nahas, sang pilot Pulkowski tewas pada 10 Februari 1938 ketika melakukan demonstrasi pesawatnya di India.

Fat Men's Clubs. Foto: www.men-in-full.livejournal.com. ALBERT Buitenhuis, seorang juru masak asal Afrika Selatan, terancam dideportasi dari Selandia Baru gara-gara obesitas. Pejabat imigrasi menyatakan bobot tubuh Albert yang mencapai 130 kg tidak memiliki “standar kesehatan yang bisa diterima”. Berat badan Albert meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, kanker, dan pelemakan hati, sehingga berdampak pada tingginya biaya pelayanan kesehatan. Menurut BBC Indonesia  (28/7), Selandia Baru merupakan negara dengan tingkat obesitas tertinggi di antara negara maju. Hampir tiga puluh persen dari populasi warganya mengalami masalah kegemukan. Albert dan istrinya menggugat putusan Departemen Keimigrasian ke pengadilan. “Kami disamakan seperti pelaku kejahatan hanya karena suami saya gemuk,” ujar Marthie. Kasus Albert mungkin masalah hukum pertama di dunia terkait kegemukan. Namun sejarah mencatat, kegemukan sudah jadi perbincangan ramai di Barat sejak lebih dari seabad silam. Menurut Derek J. Oddy dan Peter J. Atkins dalam kata pengantar bukunya, The Rise of Obesity in Europe: A Twentieth Century Food History , kegemukan punya banyak segi: sebagai fenomena ekonomi, sosial, budaya, dan fisik/medis zaman modern. Dari kegemukan pula “diet” jadi topik perbincangan sejak akhir 1800-an. Demi alasan kesehatan, orang-orang di masa lalu mengatur pola makan agar terhindar dari kegemukan. Alkitab, yang juga menyeru manusia untuk mengendalikan nafsu makan, menjadi salah satu faktor penting yang membentuk konstruksi “tubuh ideal”. Kala itu tubuh ideal diidentikkan dengan ramping. Dengan bertubuh ramping, orang bukan hanya menjaga kesehatan tapi juga menjalankan ajaran Kristiani –Islam, yang muncul beberapa abad setelah itu, juga mengajarkan kesehatan dengan mengatur asupan makanan selain berpuasa. Ajaran tersebut bertahan hingga ke Abad Pertengahan, di mana para pemuka Nasrani kerap menganjurkan umatnya berpuasa. Kultur Barat mengidentikkan kegemukan dengan kerakusan makan. Maka orang gemuk bisa dikategorikan pendosa, satu definisi yang dilahirkan Thomas Wright, seorang puritan Inggris abad ke-17. Menurut Wright, salah satu bentuk dosa akibat kerakusan adalah makan melebihi kebutuhan alami tubuh. Namun, Revolusi Industri mengubah pola hidup orang Eropa. Penemuan demi penemuan mempermudah hidup seseorang. Tak perlu keluar tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mesin siap menggantikannya. Meningkatnya kesejahteraan kelas menengah juga mengubah gaya hidup; asupan makanan meningkat, yang memicu kegemukan. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga berganti abad, kecuali di masa perang. Perusahaan farmasi dan kosmetik mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Iklan-iklan yang menggambarkan jahatnya kegemukan memenuhi ruang-ruang publik. Persepsi publik pun terbentuk bahwa obesitas merupakan “makhluk” jahat. Kelas menengah di Amerika Serikat, antara 1890-1910, mulai berjuang melawan kegemukan. Penelitian dan berbagai cara dilakukan untuk mengatasi kegemukan. “Belum pernah terjadi sebelumnya satu hal menjadi perhatian publik secara sistematis, diet atau rasa bersalah akibat tak diet menjadi bahan pokok peningkat kualitas kehidupan pribadi, bersamaan dengan kuatnya arus ‘cap’ menjijikkan terhadap mereka yang mengidap obesitas,” tulis Peter Stearns dalam Fat History: Bodies and Beauty in the Modern West . Konsep mengenai kegemukan terus berjalan hingga kini. Di berbagai tempat, tak terkecuali di negara-negara berkembang, orang mati-matian menghindari obesitas. Meski secara klinis berbahaya, kegemukan juga memakan korban lain di luar konteks kesehatan. Albert hanyalah satu dari jutaan orang yang mengalami diskriminasi akibat kegemukan. Kegemukan, ujar Sander Gilman dalam Fat: A Cultural History of Obesity , menjadi target kampanye kesehatan masyarakat dan mendorong pemikiran ulang secara global. “Kampanye yang mulanya terhadap lemak, lalu memperoleh bentuk pada 1900-an, akan tampak jinak bila dihadapkan pada standar hidup akhir abad ke-20, tapi hal itu membentuk budaya secara mendasar,” tulis Peter Stearns.