Hasil pencarian

SEBAGAI upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, pada Juni 1948, Presiden Sukarno melakukan muhibah ke Aceh. Di ranah rencong tersebut, Sukarno disambut gempita oleh rakyat Aceh dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Beureuh, Sukarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Beureuh menyambut ajakan Sukarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. “Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid,” ujar Daud Beureuh dalam Kisah Kembalinya Tengku Muhammad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur El Ibrahimy. Sukarno mengiyakan permintaan Daud Beureuh. Dia mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Sukarno. “Hal itu tak usah Kakak (panggilan akrab Sukarno kepada Daud Beureuh) khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam,” kata Sukarno. “Tapi maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden,” ujar Daud Beureuh. “Baiklah kalau demikian, saya setujui permintaan Kakak itu.” “Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikan Saudara Presiden. Kami mohon, sudilah kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini,” kata Daud Beureuh seraya menyodorkan selembar kertas kepada Sukarno. Alih-alih menyambut kertas itu, Sukarno malah terisak-isak dan lantas berkata pelan: “Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya.” “Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang,” jawab Daud Beureuh. Seraya menyeka air matanya, Sukarno berkata: “Wallah, Billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan Wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?” “Saya tidak ragu lagi Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan hati Saudara Presiden,” ujar Daud Beureuh. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Sukarno. Sukarno dipersilakan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau…” kata Sukarno. Rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kotaradja (sekarang Banda Aceh) panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpulah dana sebesar 120.000 straits dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Seulawah (Gunung Emas), pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. “Beureuh, setelah berhasil menghimpun dana untuk perjuangan RI, memohon kepada Sukarno agar mengizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju, tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan Beureuh,” tulis Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean dalam Politik Syariat Islam Dari Indonesia sampai Nigeria . Sayangnya, Sukarno kemudian tidak menepati janjinya. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953: “Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila, dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu,” demikian dikutip Mimbar Penerangan , Tahun IV, No. 2, Februari 1953. Akibatnya, Aceh mengalami resistensi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Daud Beureuh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DI/TII S.M. Kartosoewirjo. Kekecewaan terhadap Sukarno tetap digenggamnya. Menurut Taufik dan Samsu, Beureuh bersedia turun gunung dengan syarat pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Pada 1960, Beureuh turun gunung disambut dengan pengumuman Konsepsi Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam bagi Daerah Istimewa Aceh. Pada 1961, keluar peraturan daerah No. 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan di bulan Ramadan. Pada 1962, Pangdam I/Iskandar Muda, M. Jasin sebagai Penguasa Perang Daerah, mengeluarkan keputusan No. 061/3/1962 tentang berlakunya syariat Islam di Aceh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan pada 1963, terbit peraturan daerah No. 1/1963 tentang pelaksanaan syiar agama Islam di Aceh. Sejak saat itu hingga sekarang pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah terkait penerapan syariat Islam di Aceh.*

SEJARAH resmi mencatat bahwa Tentara Nasional Indonesia terbentuk pada 5 Oktober 1945 –diperingati sebagai hari ulangtahun TNI. Namun, ternyata proklamasi tentara Indonesia telah dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari sebelumnya, 16 Agustus 1945, Sadikin, seorang bintara Heiho (pembantu prajurit Jepang) bagian artileri udara, mendapat kabar bahwa Jepang telah melakukan kapitulasi atau penyerahan terhadap Sekutu. Dia bersama teman-temannya meminta tentara Jepang untuk tetap di kantor. Dia mengambil-alih pimpinan upacara pengibaran bendera merah putih. “Pada upacara apel Sadikin berpidato bahwa Indonesia sudah merdeka dan Peta/Heiho jadi Tentara Nasional,” kata Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dalam Bisikan Nurani Seorang Jenderal. Di buku lain, Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai , Nasution bahkan menyatakan “Sadikin memproklamirkan Indonesia jauh lebih pagi daripada Bung Karno yang saat itu masih ragu-ragu.” Sadikin lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 11 April 1916. Dia menjadi sersan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dari 1939 sampai Jepang menduduki Indonesia. Dia kemudian bergabung dengan bagian artileri udara Heiho serta bertugas di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Menurut Purbo S. Suwondo dalam PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, dalam pidato proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sukarno menghindari pembentukan tentara nasional. Salah satu alasannya karena Jepang dan Inggris (Sekutu) masih memiliki persenjataan lengkap. Baru pada 23 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dia mengundang bekas anggota Peta, Heiho, dan para pemuda untuk memasuki BKR sambil menunggu terbentuknya tentara nasional, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada 5 Oktober 1945. TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia pada Januari 1946 dan Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. Proklamasi tentara oleh Sadikin dijejaki oleh Inspektur I Moehammad Jasin, komandan Polisi Istimewa, yang memproklamasikan Polisi Republik Indonesia di halaman markas Polisi Istimewa, Jalan Coen Boelevard, Surabaya –kini Jalan Polisi Istimewa– pada 21 Agustus 1945.  Baca juga:  Komandan dan Polisi Istimewa Tonton juga: Komandan dan Polisi Istimewa Karier Sadikin terbilang cemerlang. Di masa revolusi, dia berturut-turut menjadi komandan Resimen 6 Cikampek, Brigade 4 Divisi Siliwangi di Tasikmalaya, Brigade 2 Divisi Siliwangi yang hijrah dan berkedudukan di Surakarta, dan kemudian komandan daerah militer Madiun setelah memadamkan peristiwa PKI Madiun. Puncaknya, dia menjabat panglima Divisi Siliwangi (1949-1951) dan panglima Tanjungpura (1951-1956). Setelah itu, dia menjadi inspektur jenderal teritorial dan perlawanan rakyat di markas besar AD. Di masa pensiun, Sadikin menjadi presiden direktur PT Bank Internasional Indonesia di Jakarta dan ketua BPC (Badan Pembina Citra) Siliwangi, Jakarta. Dia tutup usia di Jakarta pada 1 Maret 1986.

PRESIDEN Sukarno berencana mengunjungi Jepang awal 1958. Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, kelabakan mencarikan pengamanan yang memadai. Padahal beredar rumor bahwa kelompok anti-Sukarno diam-diam masuk Jepang dan mencoba membunuhnya. “Kelompok itu diduga dari PRRI/Permesta,” kata sejarawan Aiko Kurasawa kepada Historia beberapa waktu lalu. Namun, lanjut Aiko, Kepolisian Tokyo menolak menyediakan pengamanan dengan dalih Sukarno melakukan kunjungan tidak resmi. Menurut Masashi Nishihara dalam Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966 , orang kepercayaan Sukarno, Kolonel Sambas Atmadinata, menteri muda urusan veteran, menghubungi kawannya semasa perang, Oguchi Masami. Dari Masami, dia mendapat saran menggunakan pengawal pribadi. Mengikuti saran ini, Ishak meminta Yoshio Kodama, tokoh sayap kanan dan organisasi bawah tanah yakuza. Kodama menyerahkan tugas itu kepada salah satu pengikutnya yang menonjol, Kobayashi Kusuo. Kobayashi adalah direktur utama Dai Nihon Kyogyo , perusahaan konstruksi Jepang –diduga kedok dari organisasi bawah tanah “Polisi Ginza” yang berkuasa di distrik Ginza, Tokyo. Kobayashi juga penasihat kelompok patriotik kekaisaran, Kusunoki Kodotai. “Kobayashi setuju untuk merekrut duapuluh anggota kelompok ini untuk menjaga Sukarno,” tulis Nishihara. “Kubo Masao kemudian diminta bertindak sebagai penghubung antara para gangster, polisi, dan presiden. Dia dipilih mungkin karena dia bisa berbicara bahasa Inggris dan bos Kobayashi, Kodama, adalah dewan direksi perusahaan milik Kubo, Tonichi Trading Company.” Keamanan Presiden Sukarno dan rombongannya pun terjamin selama delapan hari di Jepang. Selain itu, Sukarno mendapatkan hiburan dari perempuan-perempuan cantik. Dengan pengamanan dan hiburan yang diberikannya, Tonichi Trading Company mendapat banyak proyek pembangunan di Indonesia yang didanai dari pampasan perang. Di balik semua itu, Kodama bukan hanya menggandeng sayap kanan dan yakuza tapi juga dinas intelijen Amerika Serikat (CIA). Kodama adalah bekas penjahat perang yang kemudian menjadi agen CIA. Dia juga salah seorang pendiri Liga Antikomunis Rakyat Asia. Menurut Robert Whiting dalam Tokyo Underworld , Kodama menyalurkan dana CIA secara rahasia kepada orang-orang Partai Liberal Demokrat (LDP) dan kelompok-kelompok antikomunis. Dana tersebut berasal dari perusahaan pembuat pesawat terbang Amerika Serikat, Lockheed Aircraft Corporation. Selama puluhan tahun Lockheed mengalirkan uang lebih dari US$12,6 juta dolar ke Jepang; sebagian besar digunakan untuk menyuap tokoh-tokoh politik terkuat di Jepang. Tujuannya untuk memuluskan penjualan pesawat Lockheed senilai US$1 miliar ke perusahaan All Nippon Airlines dan Badan Pertahanan Jepang. Ketika Sukarno berkunjung ke Jepang, Kodama mendapat tugas menyediakan hiburan dan memberikan penilaian tentang potensi Sukarno sebagai pemimpin nasionalis populer beralih menjadi komunis. “Kodama juga merupakan salah satu pemrakarsa pernikahan Presiden Sukarno dengan Naoko Nemoto atau dikenal dengan nama Dewi Sukarno,” tulis Whiting. Menurut Peter Dale Scott dalam American War Machine , penggulingan Presiden Sukarno pada 1965 dicapai sebagian oleh bantuan rahasia melalui dana Lockheed Corporation dan sebagian lagi oleh intervensi Ryoichi Sasakawa, seorang agen CIA berpengaruh, bersama temannya Yoshio Kodama, serta yakuza di Jepang. Pada Mei 1965, lima bulan sebelum kudeta anti-Sukarno pada September 1965, dana Lockheed dialirkan melalui dua perantara yang mendukung Jenderal Soeharto.*

CALON Presiden Joko Widodo menulis artikel berjudul “Revolusi Mental” di harian Kompas (10/5). Menurut artikel yang menarik perhatian dan kritikan ini, revolusi mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep Trisakti yang dikemukakan Sukarno pada 1963: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Sukarno sudah mengemukakan gagasannya terkait revolusi mental dalam pidato pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1956 di Jakarta. Dalam amanat yang berjudul “Berilah Isi Kepada Hidupmu” ini, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui dua taraf perjuangan: taraf revolusi bersenjata (physical revolution) dan taraf mengatasi akibat-akibat perjuangan bersenjata (survival) . “Dan sekarang, kita berada dalam taraf investment , yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya, untuk pembangunan seterusnya. Dan telah saya jelaskan pula investment apa: investment of human skill, material investment, dan mental investment ,” kata Sukarno. Lebih lanjut Sukarno menguraikan bahwa investment of human skill adalah pemupukan modal berupa kejuruan (kepandaian khusus atau pertukangan, red ), keterampilan, keperigelan (pandai dan sigap dalam bekerja, red ). Material investment adalah pemupukan modal materi, barang, bahan, dan alat-alat. Dan mental investment adalah pemupukan modal mental berupa modal cara berpikir, pandangan hidup, tekad dan batin. “Untuk investment secara efisien, diperlukanlah iklim baik yang memungkinkan orang bekerja keras zonder (tanpa) gangguan-gangguan apapun juga,” kata Sukarno. Ganggung tersebut salahsatunya adalah kondisi politik. Sukarno menyinggung kerjasama partai-partai politik saat itu yang belum sesuai harapan. “Iklim baik itu harus diusahakan, antara lain dengan penyempurnaan hubungan antarpartai,” kata Sukarno. “Ya, sebenarnya hubungan antarpartai itu pun masuk dalam rangka mental investment yang saya maksudkan tadi. Mental kita harus berubah! Mental kita harus berevolusi! Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecilan jiwa, yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran (cakar-cakaran, red ) mempertengkarkan urusan tetek-bengek yang tidak penting.” Sukarno menyinggung hubungan partai politik tersebut karena pidatonya disampaikan pascapemilu 1955. Sukarno menyatakan, “parlemen pilihan rakyat telah tersusun, pemerintah koalisi telah terbentuk, program kerja pemerintah telah disetujui oleh seluruh DPR, mudah-mudahan kenyataan ini dapat memperbesar kemungkinan berkembangnya iklim yang baik, buat bekerja secara kontinyu guna memulai usaha-usaha investment dan pembangunan secara tingkat-meningkat dan berencana, menuju pelaksanaan cita-cita rakyat!” Kondisinya kurang lebih sama dengan keadaan sekarang menjelang pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Hubungan antarpartai atau koalisi partai harus berevolusi: dari transaksi politik bagi-bagi kekuasaan menjadi –seperti kata Joko Widodo– “kemurnian kerjasama” untuk mewujudkan Trisakti.*

PENGERAN Agong Wilis berserta 40 pengikutnya dari Kerajaan Blambangan hijrah ke Bali. Mereka bermukim di sekitar pohon beringin besar di Desa Banyubiru –kini Baluk. Di situ, selain berlindung, mereka membangun Pura Majapahit. Pura Majapahit terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kebupaten Jembrana, Bali. Lokasinya persis di pinggir jalan raya Gilimanuk-Denpasar. Berkendara sekitar 30 menit dari Pelabuhan Gilimanuk.  “Nenek moyang kami dari Blambangan. Dulu, Blambangan wilayah jajahan Majapahit. Saat Majapahit runtuh karena terdesak oleh Islam, sebagai wilayah jajahan kami ikut terdesak. Maka lari ke Bali,” kata Mangku Gede Pura Majapahit Wayan Wenen, 63 tahun, kepada Historia . Pada 1945 ada peristiwa aneh tapi nyata di Pura Majapahit. Beberapa hari setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba tumbuh jamur raksasa di dalam pura. Jamur berwarna merah dan putih itu tumbuh di pokok batang beringin besar. Pihak Belanda mengira jamur tersebut sengaja ditanam sebagai simbol keberpihakan kepada Indonesia. Maka Belanda menangkap Ketut Nista, Mangku Gede Pura Majapahit saat itu. “Setelah sehari-semalam ditahan di penjara Negara, kakek saya dilepas,” kenang Wayan Wenen. Dua minggu kemudian, jamur itu lenyap. Hingga kini, setiap menceritakan zaman perang kemerdekaan, kisah jamur raksasa merah putih masih menjadi topik utama di desa Baluk. Duapuluh tahun kemudian, ketika meletus peristiwa Gerakan 30 September 1965, Pura Majapahit berdarah. Keluarga Mangku Gede Pura Majapahit dibantai. Wayan Wenen satu-satunya yang selamat dan menjadi buronan. Dia diburu beserta orang-orang kampung lainnya karena dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam sebuah perjumpaan di Bali tempo hari, para tetua desa Baluk menceritakan kepada Historia , suatu malam di masa perburuan, tentara beserta orang-orang berkumpul di pekarangan Pura Majapahit. Tiba-tiba ada anak kecil kesurupan. “Namanya Sutarna,” kenang mereka. Anak kecil itu mengamuk. Awalnya dikira pura-pura, tapi setelah tak ada yang bisa mengendalikannya, seluruh orang menjadi ketakutan. Suara Sutarna berubah. Dalam suasana mencekam, anak kecil itu berpesan: “Jangan saling bunuh! Hentikan pembunuhan!” Sutarna juga meminta pura dipindahkan dan dibangun ulang. Dia langsung memilih beberapa orang menjadi panitia pembangunan pura. “Kamu… kamu jadi panitia,” ujarnya seraya menunjuk beberapa orang. Dan, “kamu… kamu jangan. Kamu jahat,” tandasnya kepada beberapa orang lainnya. Lazimnya sebuah pura, harus ada mangku atau ahli agama. Karena semua ahli agama sudah dibunuh, orang-orang pun bertanya: “Siapa yang jadi mangku?” Sutarna menjawab: “Wayan Wenen.” Semua saling pandang. Heran. Seseorang diangkat menjadi mangku harus menguasai agama dan biasanya berusia di atas 50 tahun. Sementara Wayan Wenen saat itu masih muda. Tapi, karena sudah amanah, semua patuh. “Saat diangkat menjadi mangku saya kelas dua Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP),” kata Wayan Wenen yang masih menjadi Mangku Gede Pura Majapahit hingga hari ini. Pohon beringin besar sudah tak ada. Pura Majapahit bergeser mundur ke belakang dari lokasi sebelumnya. Di gerbang pura tumbuh pohon Maja –siloka Majapahit. Dulu, leluhur Pura Majapahit hijrah dari Blambangan ke Bali karena terdesak Islamisasi. Kini, penduduk sekitar pura mayoritas Muslim. Sebagai bentuk toleransi, orang-orang di Pura Majapahit tidak memotong babi dalam setiap ritual, tapi menggantinya dengan itik.*

“... Dewa, Engkau harus membunuh mereka, mereka harus engkau bunuh. Jika mereka dalam perjalanan melewati ladang terbuka, semoga mereka digigit ular berbisa. Di hutan, mereka akan kehilangan arah, diserang harimau. Di air, mereka dilahap buaya, di laut mereka digigit ikan ganas. Jika mereka menuruni gunung mereka akan menabrak batu bergerigi, jatuh ke jurang berbatu, mereka akan meluncur ke bawah, hancur berkeping-keping. Jika mereka keluar saat hujan, semoga mereka disambar petir, jika mereka tinggal di rumah, mereka akan terbakar halilintar, mereka tidak akan punya waktu melihat apa yang menyambar mereka. Saat mereka berperang mereka diserang dari kiri, dari kanan, semoga kepala mereka terbelah, dada mereka robek, perut mereka sobek hingga ususnya terburai, otak mereka dijilat, darah mereka diminum, dagingnya dilahap, hingga kematian menjemputnya. Mereka akan dibawa ke neraka Rorawa, dan jika mereka lahir kembali, itu dalam keadaan buruk. Itu yang akan terjadi pada mereka yang berbuat jahat...” Itulah hukuman kutukan mengerikan yang terdapat dalam Prasasti Tuhannaru dari Kerajaan Majapahit tahun 1323. Prasasti yang ditemukan di Sidoteko, Mojokerto itu, diterjemahkan oleh Jan van den Veerdonk dalam “Curses in Javanese Royal Inscriptions form Singhasari-Majapahit Period, 1222-1486 M,” jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (2001). Selain Prasasti Tuhannaru, prasasti dari Kerajaan Majapahit yang berisi kutukan antara lain Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Cangu, dan Prasasti Kudadu. “Ketika dibandingkan (antara beberapa prasasti yang mengandung kutukan, red ), ada kesamaan besar dalam penggunaan dan struktur kata,” tulis Veerdonk. Menurut Veerdonk, bagian kutukan dalam prasasti akan diawali dengan deskripsi persiapan upacara pengucapan kutukan. Setelah itu dilanjutkan doa kepada dewa tertentu dan makhluk gaib lainnya. Mereka inilah yang diyakini berada di manapun dan menjadi saksi setiap pelanggaran atas ketentuan prasasti. Baru kemudian tertera peringatan dan permohonan atas hukuman mengerikan bagi para pelanggar. Menurut arkeolog Universitas Gadjah Mada, Tjahjono Prasodjo, kutukan ( sapatha ) dalam prasasti merupakan cara agar semua orang patuh pada keputusan penguasa. Sanksi yang dipilih ini memang lebih bersifat sakral kedewaan, bukan sanksi atau denda sebagaimana pada masa sekarang. “Saya kira pada zamannya, ketika orang sangat percaya dengan kekuatan kutukan, itu adalah cara yang paling efektif untuk mengamankan dan melindungi kelangsungan sebuah penetapan atau piagam,” ujar Tjahjono kepada Historia. Secara umum, Tjahjono menjelaskan, dalam prasasti yang ditemukan di Jawa, kutukan biasanya termuat dalam prasasti penetapan sima, yaitu tanah perdikan yang memiliki hak istimewa tidak dipungut pajak. “Kecuali ada satu atau dua prasasti yang memuat ketetapan hukum,” lanjutnya. Selain di Jawa, pada abad ke-7/8, Kerajaan Sriwijaya pun mengeluarkan prasasti kutukan, seperti Prasasti Kota Kapur dan Telaga Batu. Namun, menurut Tjahjono, prasasti kutukan yang ditemukan di Sumatera itu ditujukan kepada pejabat kerajaan agar patuh kepada raja. Sementara dalam prasasti-prasasti di Jawa kuno kutukan diarahkan agar semua orang mematuhi keputusan yang telah dibuat penguasa. Uniknya, Majapahit masih mengeluarkan sanksi kutukan ini, di saat kerajaan itu sudah memiliki kitab perundang-undangan sendiri. Dalam Kitab Agama misalnya, Majapahit mengatur tindak pidana, yang dikenakan berupa denda atau hukuman mati. “Di samping undang-undang hukum pidana,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakretagama , “terdapat juga undang-undang hukum perdata. Bab seperti jual beli, pembagian warisan, perkawinan, dan perceraian.”*

PERTENGAHAN Maret 2016. Suara riang para bocah terdengar di Petirtaan Watugede di Desa Watugede, Singosari, Kabupaten Malang. Dengan menggunakan ban dalam bekas berukuran besar, mereka berenang kian kemari di kolam yang dipercaya penduduk sebagai tempat Ken Dedes kerap membersihkan diri pada masa dahulu.

BARU-baru ini di tembok Candi Borobudur yang diteliti oleh tim arkeologis ditemukan kandungan urine yang cukup tinggi. Diduga pelakunya adalah pengunjung. Luasnya Candi Borobudur yang berbentuk labirin memungkinkan pengunjung kencing secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menunjukan adanya dekadensi apresiasi dari masyarakat terhadap cagar budaya. Fakta mengejutkan tersebut dikuak oleh arkeolog Junus Satrio Atmodjo dalam Diskusi Integratif dan Hasil Penelitian Warisan Budaya yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Amarosa, Jakarta Selatan, 21 Desember 2015. Hasil penelitian yang dilakukan tim Puslitjakdikbud memaparkan adanya masalah mendasar dalam pengembangan cagar budaya di Indonesia. Paradigma terhadap cagar budaya dianggap masih sebatas peninggalan masa lampau. Pemanfaatannya dimaknai sekadar pada aspek ekonomi (pariwisata). Akibatnya ikatan terhadap cagar budaya meluntur. “Kecendrungan ada pada pemerintah (pusat maupun daerah) untuk mengembangkan cagar budaya ke aspek ekonomi. Ketika pemerintah tidak mampu merealisasikannya, mucul respons negatif dari masyarakat,” kata Sugih Biantoro, ketua peneliti Puslitjakdikbud. Di kawasan Candi Borobudur misalnya, masyarakat lokal mulai kehilangan ikatan dengan Candi Borobudur. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat lokal mulai tergusur oleh masyarakat pendatang, yang sama-sama bertujuan mendulang keuntungan dari kegiatan pariwisata. Nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam Candi Borobuduir justru terbengkalai. Selain di Candi Borobudur, hal yang sama juga terjadi di situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Masyarakat setempat kurang berpartisipasi terhadap pengembangan situs Trowulan dengan alasan sudah memeluk agama Islam. “Peninggalan masa lalu tak selamanya primitif. Setiap masa pasti ada puncak peradabannya. Kearifan peradaban itu harus dilestarikan, karena kearifan itu bisa menyelamatkan kehidupan di masa mendatang,” Perubahan paradigma mutlak dilakukan. Baik cagar budaya ataupun museum harus diupayakan menjadi ruang publik yang mengedukasi,” ujar Judi Wahjuddin, Direktur Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud. Menurut Junus, di antara pemerintah dan masyarakat harus bersinergi menjadikan cagar budaya sebagai kebanggaan dan kepentingan bersama. Dia merujuk kepada pengembangan situs Gunung Padang di Cianjur. Di sana masyarakat dan pemerintah daerah tengah antusias menjadikan Gunung Padang sebagai warisan budaya Sunda yang kaya nilai baik ekonomi, iptek, budaya, sejarah, hingga spiritual. Padahal, lanjut Junus, situs punden berundak serupa Gunung Padang banyak terdapat di tataran pegunungan Jawa dan Nusa Tenggara. Sementara itu, menurut Nur Barlian Venus Ali, Kepala Bidang Penelitian Kebudayaan Puslitjakdikbud, pendidikan dini di bangku sekolah dapat menjadi solusi jangka panjang menumbuhkan ikatan terhadap warisan budaya. “Kebudayaan bersenyawa dengan pendidikan. Saat ini muatan pusat dalam kurikulum pendidikan lebih dominan dibandingkan muatan lokal. Permainan tradisional, lagu-lagu daerah, alat-alat tradisional, cerita daerah bisa seyogianya dapat disisipkan kedalam kurukulum pendidikan kita.”

MAKAM bermarmer merah muda terpuruk di tengah makam-makam kecil. Beringin raksasa melindunginya dari matahari dan hujan. Helaian daun kering dan batu-batu hitam memenuhi bagian tengah tempat peristirahatan terakhir itu. Warga Desa Keramat, Tapos (perbatasan Bogor-Depok) mengenalnya sebagai makam Nyimas Utari Sanjaya Ningrum. “Sebenarnya nama beliau adalah Nyimas Utari Sandijayaningsih,” ujar Ustad Sukandi (42 tahun), tokoh masyarakat Desa Keramat. Sukandi mendengar kisah dari orang-orang tua di Desa Keramat bahwa Nyimas Utari merupakan agen intelijen Kerajaan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo menugaskan dia untuk membunuh Gubernur Jenderal VOC pertama, Jan Pieterszoon Coen dalam penyerangan kedua Mataram ke Batavia. “Tugas itu berhasil dia jalani. Leher Coen berhasil dipenggalnya dengan golok Aceh,” ungkapnya. Keterangan Sukandi dibenarkan Ki Herman Janutama. Sembari mengutip Babad Jawa , sejarawan asal Yogyakarta itu menyebut bahwa pemenggalan kepala Coen merupakan misi rahasia yang sudah lama direncanakan dengan melibatkan grup intelijen Mataram,  Dom Sumuruping Mbanyu (Jarum yang Dimasukan Air). “Orang sekarang mungkin akan kaget kalau dikatakan militer Mataram memilik kesatuan telik sandi sendiri, tapi bagi kami yang akrab dengan manuskrip-manuskrip tua dan cerita-cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini tidak aneh,” ujar Ki Herman. Infiltrasi telik sandi Mataram ke Batavia sudah dirancang sejak 1627. Dengan mengerahkan orang-orang Tumenggung Kertiwongso dari Tegal, komandan kelompok intel Mataram Raden Bagus Wonoboyo membangun basis di wilayah bantaran Kali Sunter di daerah Tapos. Untuk melengkapi kerja-kerja rahasia tersebut, Wonoboyo mengirimkan putrinya yang memiliki kemampuan telik sandi mumpuni, Nyimas Utari, untuk bergabung dengan agen telik sandi asal Samudera Pasai, Mahmuddin. “Dia memiliki nama sandi: Wong Agung Aceh. Dia kemudian menikahi Nyimas Utari,” kata Ki Herman. Dari Aceh, kedua agen intelijen itu memasuki benteng VOC di Batavia dengan kamuflase sebagai pebisnis. Mereka memiliki kapal dagang yang disewa VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar. Mereka lantas dipercaya Coen sebagai mitra bisnis VOC. Begitu dekatnya, hingga mereka memiliki akses ke kastil dan bergaul dengan Eva Ment, isteri Coen, dan anak-anaknya. Pada 1629, balatentara Mataram menyerbu Batavia. Di tengah kekacauan dan kepanikan, Nyimas Utari membunuh Eva dan anak-anaknya dengan racun lewat minuman. Mahmuddin berhasil menyelinap ke ruangan Coen dan membunuhnya. “Guna bukti kesuksesan misi mereka ke Sultan Agung, Nyimas Utari dengan menggunakan golok kepunyaan Mahmuddin memenggal kepala Coen,” ujar Ki Herman. Sambil membawa kepala Coen, Mahmuddin dan Nyimas Utari diloloskan pasukan penyelundup Mataram dari dalam benteng VOC. Namun, saat pelarian tersebut mereka dihujani tembakan meriam yang menewaskan Nyimas Utari. Mahmuddin membopong jasad istrinya hingga wilayah Desa Keramat, tempat dia dimakamkan. Kepala Coen diambil oleh Wonoboyo. Secara estafet, kepala itu dibawa lewat jalur Pantai Utara oleh tentara Mataram di bawah komandan Tumenggung Surotani. Sultan Agung memerintahkan untuk menanam kepala itu di baris ke-716 tangga menuju makam raja-raja Jawa di Imogiri. “Hingga kini, para peziarah yang paham cerita ini akan melangsungkan ritual pengutukan terhadap jiwa Coen dengan cara menginjak-injak tangga ke-716 seraya mengeluarkan sumpah serapah dari mulut mereka,” ujar Ki Herman. Kendati kematian Coen terkesan mendadak, namun secara resmi kalangan sejarawan Belanda meyakini kematiannya karena penyakit kolera. Menurut H.J. De Graaf dalam Puncak Kekuasaan Mataram , pada 17 September 1629, Coen masih terlihat segar bugar saat memeriksa kesiapsiagaan tentaranya untuk mempertahankan Batavia. “Pada 20 September malam dia mendadak jatuh sakit dan sekitar jam satu malam dia meninggal dunia,” tulis De Graaf . Dalam Kisah Betawi Tempo Doeloe: Robin Hood Betawi , sejarawan Alwi Shahab mengutip versi Belanda yang menyebut jasad Coen kemudian dimakamkan di Balai Kota (kini Museum Sejarah DKI di Taman Fatahillah) dan kemudian dipindahkan ke De Oude Hollandsche Kerk (Gereja Tua Belanda yang kini menjadi Museum Wayang). Namun, sejarawan Sugiman MD dalam Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi , meragukan bahwa makam itu berisi jasad Coen. Terlebih menurut arkeolog Chandrian Attahiyyat, para arkeolog Belanda memastikan bahwa di makam itu tidak ditemukan jasad berupa tulang belulang saat mereka melakukan penggalian pada 1939. Supaya komprehensif, seharusnya penggalian pun dilakukan di Imogiri. “Memang sejauh ini belum pernah ada penelitian arkelogi soal kebenaran versi Babad Jawa tentang terbunuhnya Coen,” ujarnya.*

RAJA Mataram, Rake Watukura Dyah Balitung (898-911), mengutus Rakryan Watu Tihang Pu Sanggramadhurandhara meresmikan tanah, bangunan suci dan sawah di wilayah desa Taji menjadi daerah perdikan (bebas pajak). Para pejabat di tingkat pusat, tingkat desa, saksi dari desa tetangga, dan penduduk desa Taji, turut hadir mengikuti upacara penetapan sima itu. Setelah upacara selesai, tersuguh hidangan berupa nasi dengan lauk -pauk daging kerbau, ayam, ikan asin , dan telur. Tak lupa minuman tuak (twak) . Minuman ini acapkali menjadi suguhan pada prosesi penetapan sima. Informasi awal mengenai prosesi penetapan sima yang menyuguhkan tuak, tersua dalam prasasti Taji yang dikelurakan pada tahun 823 Caka atau 901 M. Tuak juga tercatat dalam prasasti-prasasti lain, yang dikeluarkan dari masa Dyah Balitung hingga Pu Sindok. Selain penetapan sima , tuak dan minuman keras lainnya disajikan setelah prosesi sumpah dan kutukan. Tuak juga ditenggak selagi menikmati pertunjukan topeng, lawak, dan wayang. Secara umum, menurut Titi Surti Nastiti, arkeolog pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras biasanya disebut madya yang dibuat dari pohon palem bernama sajeng . Dan semua yang disebut sajeng adalah tuak, waragang , badyag , tuak tal , budur . Perbedaan antara tuak dan tuak tal terdapat dalam teks Nagarakretagama . Dalam naskah gubahan Mpu Prapanca bertarikh 1365 M ini, terdapat dua jenis tuak: twak nyu (kelapa) dan twak siwalan . “Bahan yang digunakan untuk membuat tuak kelapa ialah air kelapa ( cocos nucifera linn ), sedangkan tuak siwalan atau terkadang disebut tuak tal berbahan air siwalan atau tal ( borassus flabelliber linn ),” ujar Titi kepada Historia . Berita Tiongkok masa Dinasti T’ang (618-907) memuat proses pembuatan tuak kelapa di Ka-ling (merujuk wilayah Jawa). “Mereka membuat arak (tuak, red ) dari bunga pohon kelapa yang menggantung. Jika mereka meminumnya, mereka cepat mabuk. Rasanya manis dan memabukan,” tulis W.P. Groeneveldt dalam Nusantara dalam Catatan Tionghoa . Menurut Titi Surti Nastiti dalam “Minuman Pada Masa Jawa Kuno,” Proceedings Pertemuan Ilmiah Arkeologi V, Yogyakarta, 4-7 Juli 1989 , adapun wadah yang digunakan untuk meminum tuak beragam jenisnya. “Dalam teks Decawarnana ( Nagarakretagama , red ), tersua bahwa tuak kelapa, tuak siwalan, arak, hano, kilang brem, juga tampo disajikan wadah berbahan emas.”*

TUAK tidak hanya minuman bagi beragam kalangan dalam upacara penetapan sima , prosesi sumpah dan kutukan, dan hiburan. Ia juga salah satu jenis minuman yang disuguhkan kepada raja. Bahkan, Raja Singhasari, Kertanegara, mati saat dia minum tuak. Kitab Pararaton , gubahan tahun 1478 dan 1486 tanpa disebutkan penggubahnya serta disalin pada 1613, menggambarkan akhir hidup Kertanegara yang diserang Jayakatwang, raja Gelang-Gelang, bawahan kerajaan Kediri. Dia kemenakan raja Kediri, Seminingrat, jadi saudara sepupu Kertanegara. Baru setelah mengalahkan Kertanegara, dia menduduki ibukota Daha dan memerintah Singhasari sebagai negara bawahan. Kitab Pararaton menyebut, Jayakatwang menyerang Kertanegara (pada 1291) saat “ Sira Bathara Siwa Budhha pijer anadhah sajeng atau Batara Siwabuda (Kertanegara masih meminum minuman keras).” Pada bagian selanjutnya disebutkan bahwa kematian Kertanegara di tempat minum tuak (Sambi atutur kamoktanira bhathara sang lumah ring panadhahan sajeng). Menurut Ery Soedewo, arkeolog Balai Arkeologi Medan, peristiwa kematian Kertanegara dalam kondisi mabuk bersama para brahmana sebagaimana tersua dalam Pararaton dan prasasti Gajah Mada, sebenarnya adalah gambaran praktik ritus Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanegara. “Jadi bukan kegemaran Kertanegara terhadap minuman keras khususnya tuak ( sajeng ),” tulis Ery Soedewo, “Produk Local Genius Nusantara Bernama Tuak,” dalam Jejak Pangan dalam Arkeologi. Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanegara tujuan akhirnya adalah sunyaparamananda , yaitu tingkatan hidup sebagai Adibuddha yang abadi, yang mengecap kebahagian tertinggi ( paramananda ), yang hakikatnya ialah kasunyatan ( sunya ). Untuk mencapai itu, menurut tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugraho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II, “salah satunya dengan meminum minuman keras ( madya ), orang yang melaksanakannya akan dapat mencapai tingkatan sunyaparamananda semasa dia hidup dengan ditahbiskan sebagai jina .”*

TAGAR #SaveGBK menjadi trending topic di twitter . Tagar itu muncul sebagai bentuk penolakan atas rencana konser boy band asal Inggris, One Direction, pada 25 Maret mendatang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Pasalnya, penyelenggaraan konser itu berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U-23. Para netizen menganggap GBK adalah stadion sepakbola, bukan untuk konser. Sukarno membangun GBK karena Federasi Asian Games menetapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games IV pada Agustus 1962. Syarat minimum yang harus dipenuhi tuan rumah adalah ketersediaan kompleks multiolahraga. Maka, Sukarno mengeluarkan Keppres No. 113/1959 tanggal 11 Mei 1959 tentang pembentukan Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) yang dipimpin Menteri Olahraga Maladi. Sebagai insinyur teknik sipil, dan juga karena memiliki ambisi dan selera tinggi dalam proyek-proyek pembangunan, Sukarno tak tinggal diam. Dia turun tangan, mulai dari pemilihan tempat sampai perancangan. Awalnya Sukarno mengusulkan lokasi dekat Jalan MH Thamrin dan Menteng, yaitu kawasan Karet, Pejompongan, atau Dukuh Atas –usulan lain adalah kawasan Bendungan Hilir atau Rawamangun. Arsitek Frederik Silaban, yang mendampingi Sukarno meninjau lokasi melalui helikopter, tak menyarankan pemilihan Dukuh Atas karena akan memperparah kemacetan dan juga rawan banjir. Sukarno pun mengalihkan perhatian dan menetapkan kawasan Senayan seluas kurang lebih 300 hektar. Pilihan ini disetujui Frederik Silaban. Setelah diberikan pengertian dan ganti rugi, warga kampung Senayan sekira 60.000 jiwa dipindahkan ke perumahan baru di Tebet, Slipi, dan Ciledug. Pada 8 Februari 1960, Sukarno memancangkan tiang pertama proyek pembangunan GBK. Pemancangan tiang keseratus secara simbolis dilakukan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. “Sesuatu yang bisa dimaklumi oleh karena proyek pembangunan stadion tersebut memperoleh bantuan kredit lunak sebesar 12,5 juta dollar AS yang disediakan pemerintah Uni Soviet,” tulis Julius Pour dalam Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno . Sukarno meresmikan GBK, yang berdaya tampung 110.000 orang, pada 21 Juli 1962. Keunikan GBK yang dibanggakan Sukarno terletak pada atap temu gelang , yang dianggapnya sebagai yang pertama di dunia. Sukarno mendapat inspirasi atap temu gelang ketika melihat air mancur di halaman Museo Antropologia de Mexico di Mexico City. Sejak itu, Indonesia memiliki kompleks yang menyediakan beragam fasilitas: stadion utama untuk sepakbola, gedung dan lapangan berbagai cabang olahraga, gedung serbaguna untuk acara kesenian, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Bahkan, agar kegiatan di kompleks GBK dapat disaksikan seluruh rakyat Indonesia, bersamaan dengan persemian GBK, diresmikan pula TVRI (Televisi Republik Indonesia). Untuk menghormati Sukarno, kompleks olahraga serbaguna tersebut dinamakan Gelora (Gelanggang Olahraga) Bung Karno. Namun, penguasa Orde Baru menggantinya menjadi Stadion Utama Senayan. Pada 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Gelora Bung Karno. Kompleks GBK, bagi Sukarno, tidak hanya untuk keperluan olahraga, memupuk persaudaraan bangsa-bangsa di dunia melalui olahraga, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan. “Nah, aku sekarang bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah engkau tidak bangga punya stadion seperti ini? Apakah engkau tidak bangga bahwa stadion yang hebat ini milik bangsa Indonesia?”*