Diperbarui: 4 Sep
LAMPU di rumah Jalan Pegangsaan Timur No. 56 menyala pada malam 2 Desember 1957. Ditingkahi kepulan asap rokok, para pemimpin Kelompok Fungsional beradu argumen tentang rencana aksi nasionalisasi semua kepentingan Belanda di Indonesia. Perintah untuk menyita Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran milik Belanda, siap ditandatangani semua yang hadir. Namun, pertemuan buntu. Bahkan, melalui wakilnya, kabinet tak mendukung langkah tersebut.
A.M. Datuk Majid, pemimpin Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI) yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia, naik kursi. “Ini tanggung jawab saya. Kami tidak dikontrol kabinet. Para pekerja di galangan kapal punya perintah mereka; mereka hanya menunggu panggilan telepon dari saya,” ujarnya, dikutip dalam biografinya, Datuk: An Indonesian Odyssey yang ditulis Ora Jonasson.
Karena pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, Majid bergerak sendiri; memerintahkan para anggotanya memulai aksi.
Pada 4 Desember, kaum buruh KBKI menggeruduk markas KPM: menyatakan pengambilalihan KPM, mengusir para manajer Belanda, dan mengganti bendera Belanda dengan bendera Indonesia. Aksi serupa terjadi di tempat lain dan menyasar semua perusahaan milik Belanda. Militer kemudian mengendalikan perusahaan-perusahaan itu. KPM harus menghentikan layanannya di Indonesia sebelum akhirnya dinasionalisasi.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
