DALAM buku pelajaran sastra dan bahasa di sekolah, Sanusi Pane dikenal sebagai sastrawan angkatan Pujangga Baru. Padahal, dia punya peran lain dalam pergerakan nasional. Dalam perhelatan Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, Sanusi termasuk salah satu konseptor yang melahirkan gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sejarawan Universitas Indonesia Djoko Marihandono menguak peran Sanusi Pane yang lebih dari sekadar sastrawan. Djoko menyandarkan pendapatnya pada arsip, koran sezaman, dan buku-buku tentang Sanusi Pane.

“Setelah saya mencoba membongkar arsip, ternyata luar biasa apa yang dilakukan Sanusi Pane ini, khususnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia,” ujar Djoko dalam Seminar Nasional Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan bertema “Menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda melalui Gerakan Sanusi Pane” yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, 27 Oktober 2026.

Sanusi Pane lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada 14 November 1905. Pada usia 20 tahun, tatkala bersekolah di Kweekschool (Sekolah Guru) Gunung Sahari, Batavia, Sanusi bersama teman-temannya menulis artikel provokatif yang bikin pemerintah kolonial meradang. Dalam tulisannya, Sanusi mengajak para siswa untuk bersatu dan berpikir untuk menjadi bangsa merdeka.

“Kutipan artikel Sanusi ‘Singkirkanlah semangat lesu itu untuk selamanya dan bersiaplah untuk menjalankan tugasmu. Jadikan Sumatra merdeka dalam arti yang seluas-luasnya’ itu membuat namanya diincar oleh residen dan polisi rahasia kolonial. Dianggap sangat membahayakan pemikiran anak-anak yang masih di sekolah,” terang Djoko.

Drama Berbahasa Belanda

Djoko menjelaskan, prinsip persatuan menjadi tonggak pemikiran Sanusi Pane sepanjang hidupnya. Dia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond dan terlibat dalam sidang Kongres Pemuda pertama dan kedua. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masih mengikat bangsa Indonesia sampai hari ini.

Keunggulan lain Sanusi Pane yang membuat pemerintah kolonial khawatir adalah kemampuan berbahasa. Sanusi tak hanya pandai menulis puisi, tapi juga menulis naskah drama. Drama yang dipentaskannya bukan hanya berbahasa Indonesia, melainkan juga berbahasa Belanda. Inilah yang bikin pemerintah kolonial jengkel.

Sanusi Pane mengetahui apa yang terjadi di Belanda karena fasih berbahasa Belanda dan menguasai informasi dari suratkabar berbahasa Belanda. Sanusi mengalihwahanakannya ke pentas drama sehingga menjadi satir yang menyindir pemerintah kolonial maupun bangsa Belanda.

“Ini menyebabkan pemerintah Belanda menjadi khawatir akan peran Sanusi Pane karena semua hal yang terjadi di Belanda, dia pasti tahu. Dia sangat fasih berbahasa Belanda karena semua sekolah yang dia ikuti semuanya berbahasa Belanda,” imbuh Djoko.

Pergaulan Sanusi Pane tidak terbatas pada kalangan sastrawan. Ketika pemerintah kolonial membentuk Volksraad, Sanusi menjalin jaringan dengan tokoh-tokoh bumiputra yang duduk di Dewan Rakyat tersebut, salah satunya Muhammad Husni Thamrin. Kepada Thamrin, Sanusi berpesan agar prinsip persatuan bangsa harus tetap dipertahankan. Selain itu, pemerintah kolonial tidak boleh melanggar hak-hak rakyat pribumi.

Sanusi Sebagai Politisi

Temuan menarik lainnya adalah peran Sanusi Pane dalam membela Sukarno. Menurut Djoko, Sukarno bersama Thamrin pernah mendatangi rumah Sanusi di Bandung. Mereka mendiskusikan tentang persatuan Indonesia. “Mereka bertiga ini dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai orang-orang yang sangat berbahaya. Namun, titik tembak berada pada Ir. Sukarno,” kata Djoko.

Ketika Sukarno ditahan di Penjara Sukamiskin, pemerintah kolonial melontarkan propaganda untuk membentuk opini bahwa Sukarno bukanlah pemimpin dengan kepribadian yang baik. Siasat pemerintah kolonial itu, sebut Djoko, mirip dengan teknik pengerahan buzzer di zaman sekarang untuk membentuk hoaks di tengah masyarakat. Sanusi Pane membela Sukarno bersama dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang saat itu diasingkan ke Banda Neira.

Sanusi Pane menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu tentang pribadi Sukarno adalah rekayasa Belanda. Sementara itu, Tjipto menulis artikel di harian Soeara Oemoem yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Sukarno tetaplah pemimpin rakyat. Pun demikian dengan isu mengenai kepribadian Sukarno tidaklah benar. Upaya membersihkan nama Sukarno inilah yang diolah terus-menerus oleh Sanusi Pane.

“Dan dialah yang memperjuangkan agar tulisan dari dr. Tjipto itu dimuat di Soeara Oemoem. Hanya koran Soeara Oemoem dan Pewarta Deli saja yang membela [Sukarno]. Koran-koran yang lain tidak, justru menonjolkan sisi negatif dari Sukarno,” ulas Djoko.

Jurnalis Kritis

Pada paruh kedua 1930, Sanusi Pane menjadi redaktur di sejumlah suratkabar. Tak sekadar mewartakan, dalam berbagai tulisannya, Sanusi kerap mengkritik kebijakan pemerintah kolonial ataupun ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Misalnya, pada 1935, pemerintah kolonial mengecilkan anggaran pendapatan dan belanja dari 500 juta gulden menjadi 250 juta gulden. Sanusi Pane mengkritik pemerintah kolonial karena tidak memiliki kreativitas untuk meningkatkan anggaran. Dengan adanya pembatasan tentu hanya warga Belanda yang diutamakan.

“Sanusi Pane mengkritik karena yang akan menjadi korban adalah para petani dan buruh pribumi,” terang Djoko.

Tak hanya kepada pemerintah kolonial, Sanusi juga mengangkat penanya untuk menangkis gagasan yang melemahkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Itulah yang terjadi antara Sanusi dengan Abdul Rivai yang memperdebatkan eksistensi nasionalisme Indonesia pada 1931. Polemik Sanusi-Rivai jadi pemberitaan di beberapa suratkabar.

“Tuan Sanusi Pane, redaktur Timboel, menulis dalam Bintang Timoer, membantah akan tulisan Dr. Rivai yang mengatakan nasionalisme Indonesia tidak ada. Dengan beberapa bukti kejadian Tuan Sanusi Pane menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia itu ada,” demikian diwartakan Sinar Deli, 30 November 1931.

Kritik tajam Sanusi Pane juga mempersoalkan praktik diskriminasi terhadap warga pribumi. Sebagai putra Sumatra, dia peka melihat penderitaan kuli-kuli perkebunan. Dia menguliti pernyataan Kolkman, ketua Perkumpulan Perkebunan Karet Sumatra (AVROS), yang mengatakan hanya orang-orang didikan Barat dan berasal dari lingkungan Barat yang dapat menerima upah dan jaminan layak.

“Yang perlu bagi orang Timur orang Indonesia pada khususnya cuma kesempatan mengembangkan kecakapannya. Bangsa Indonesia bukan bangsa kelas kambing,” sentil Sanusi dalam berita Pera Express, 24 Maret 1941.

Sanusi Pane wafat di Jakarta pada 2 Maret 1968. Sepanjang hidupnya, dia menghasilkan berbagai karya sastra meliputi puisi, naskah drama, hingga naskah terjemahan. Sebagai sejarawan, Sanusi juga menulis karya historiografi seperti Sejarah Nusantara, Sejarah Indonesia (1942), Bunga Rampai dari Hikayat Lama (1946), dan Indonesia Sepanjang Masa (1952).

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyebut Sanusi Pane sebagai salah satu putra terbaik Tapanuli Selatan. Sanusi telah memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan kesusatraan dan pemikiran kebudayaan Indonesia. Karena itulah Sanusi Pane layak diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Pengusulan ini bukan semata-mata bentuk kebanggaan daerah, melainkan juga ikhtiar untuk memberikan penghargaan yang selayaknya kepada tokoh bangsa yang telah berkontribusi dalam memperkaya khazanah sastra, pemikiran, dan kebudayaan Indonesia. Dan untuk mengabadikan semangat beliau yang tak kenal lelah mempersatukan bangsa agar tetap hidup di tengah generasi hari ini dan ke depan,” pungkasnya.*