Maskun Iskandar, wartawan koran Indonesia Raya, masih ingat betul mimik wajah Usamah Said, wartawan Harian KAMI saat mengetik berita. Usamah, kata Maskun, “Terlihat sedang berpikir keras mencari istilah untuk suatu berita pembunuhan massal.” Maskun membatin pasti Usamah sedang menulis kasus besar. “Tetapi saya merasa tidak etis menanyakan berita apa,” kenang Maskun. Maskun dan Usamah sama-sama penghuni wisma Ikhwan yang menempati sebuah gedung bekas konsultan Republik Rakyat Tiongkok di jalan Jati Petamburan yang direbut oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Dia kini jadi pengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta.

ADA pemandangan tak biasa di warung tegal (warteg) milik Suheti di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Biasanya pengunjung yang menyambangi warungnya hanyalah warga kelas biasa. Namun, hari itu, 24 Maret 1998, warungnya kedatangan sejumlah menteri.

Regenerasi penyu terancam terputus. Ancaman terbesar dari ulah manusia. Masih ada waktu untuk menyelamatkan penyu.

SEPERTI di negara lain, area pemakaman khusus bagi korban pandemi Covid-19 disediakan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini guna mencegah penularan lebih lanjut dan menjamin kesehatan masyarakat. Praktik ini tidaklah aneh. Sejarah mencatat adanya kuburan khusus bagi korban berbagai macam pandemi di seluruh dunia.  Wabah Hitam ( peste noire atau black death ) adalah pandemi pertama yang tercatat dalam sejarah manusia yang tak tertanggulangi dan menelan banyak korban. Wabah ini melanda Eropa setidaknya selama lima tahun (1347-1351) dan menyebabkan kematian 30-50% penduduk Eropa. Baca juga:  Invasi Mongol dan Penyebaran Wabah Pes Wabah Hitam diyakini disebabkan infeksi bakteri Yersinia pestis melalui tikus. Pada kerangka manusia yang ditemukan, dilakukan analisis kedokteran berdasarkan deteksi antigen Y. pestis .  Penelitian atas pemakaman ini melibatkan kerjasama lintas-ilmu: penggalian arkeologis, analisis medis, penelitian sejarah sosial, dan studi kesehatan masyarakat. Di Prancis, ada sejumlah pemakaman yang digunakan khusus bagi korban Wabah Hitam. Di sini, akan diulas dua contoh pemakaman: di kota dan di desa. Foto 1. Gambar penguburan korban pandemi Wabah Hitam (Manuskrip Martainville 164, Bibliothèque municipale de Rouen). Aître St. Maclou di Kota Rouen (Prancis Utara) Penggalian arkeologis dan analisis kedokteran selama tiga tahun (2017-2020) memastikan bahwa Aitre St. Maclou adalah kuburan khusus bagi korban Wabah Hitam. Aître ini didirikan tahun 1348 karena pemakaman umum tidak cukup lagi menampung. Kata “Aître” berasal dari “atrium” dalam bahasa Latin yang artinya taman bagian dalam sebuah rumah.  Kata ini kerap digunakan untuk kuburan di dekat atau di depan gereja. Dalam bahasa Inggris disebut ossuary . Baca juga:  Biang Kerok di Balik Wabah Pes Roeun adalah salah satu kota penting pada Abad Pertengahan. Sejarah mencatat hampir 75% penduduk kota ini meninggal karena Wabah Hitam. Saking banyak korban, ritual keagamaan pemakaman tidak bisa diselenggarakan seperti biasanya. Juga tidak ada lagi pembedaan kelas sosial sehingga mayat orang kaya dan miskin dikuburkan berdampingan begitu saja. Menariknya, karena tidak cukup lahan, sejumlah mayat korban Wabah Hitam “dirumahkan”. Mereka ditaruh dalam bangunan yang didirikan di sekeliling kuburan (lihat Foto 2). Tiang-tiang rumah dengan ukiran tengkorak dan kerangka manusia menjadi saksi bisu selama pandemi tersebut (lihat Foto 3). Foto 2. Gambar Aître St. Maclou dari manuskrip Anatole Laquerrière 1909. Foto 3. Ukiran tengkorak dan kerangka manusia pada tiang, masih terjaga hingga kini (2020). Pemakaman di Prancis Selatan Terletak di Desa Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, pemakaman ini berada di dekat sebuah gereja. Pemakaman ini telah lama dipergunakan sejak abad ke-8 Masehi sebagai pemakaman umum. Namun, penggalian pada 2007 menemukan di dalam satu lahan kubur terdapat beberapa mayat sekaligus. Hal ini tidak lazim dalam pemakaman umum. Analisis kedokteran atas sembilan kerangka manusia membuktikan bahwa mereka adalah korban Wabah Hitam. Diperkirakan mereka terkena Wabah Hitam antara Februari-Maret 1348. Foto 4. Gambar tarian kerangka ( La danse macabre ) dari manuskrip Guyot Marchant 1490 yang menggambarkan meluasnya Wabah Hitam. Wabah Hitam melanda Prancis Selatan dari kota pelabuhan di laut Mediterania (Marseille dan Genova). Wabah menyebar ke daerah pedesaan dalam waktu singkat dan juga memakan korban anak-anak. Tingkat kematian di desa cukup tinggi seperti di kota. Terlebih, lebih dari 80% penduduk Prancis pada masa itu tinggal di pedesaan. Baca juga:  Mencegah Pes Mewabah Dua contoh pemakaman khusus bagi korban Wabah Hitam di Prancis menggambarkan bagaimana penduduk kota dan desa mengatasi kesulitan menguburkan korban pandemi. Keterbasan lahan di kota mengakibatkan penguburan dilakukan seadanya tanpa ritual keagamaan dan memedulikan kelas sosial. Di desa, lahan kuburan digunakan untuk menampung mayat korban sekaligus. Meski begitu, penelitian menemukan bahwa penguburan di desa tetap memperhatikan ritual keagamaan dan adat kebiasaan setempat.

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan telah memakan korban. Keracunan yang dialami 174 siswa peserta MBG di Pali, Sumatra Selatan jadi pemberitaan nasional belakangan ini. Anak-anak korban keracunan mengalami gejala sakit perut, diare, muntah-muntah, sampai harus dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, sejumlah daerah lain juga mengalami keracunan MBG dalam skala lebih kecil, seperti di Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Karanganyar, Kupang, sampai Bombana di Sulawesi Tenggara. Perkara yang menyebabkan keracunan beragam. Kebanyakan karena makanan dimasak terlalu cepat dan ketika disajikan sudah basi. Serentetan kasus keracunan MBG membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo tidak belajar dari sejarah. Seperti pendahulunya di masa kepresidenan Soeharto yang juga mantan mertua Prabowo, pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa konsep MBG. Namanya Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Mulai diuji coba paruh pertama 1990, PMT-AS menjadi kebijakan unggulan pemerintah dalam mengatasi masalah pangan dan gizi pada paruh kedua 1990. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan dana besar, sekira Rp62,8 miliar, demi mencapai target penerima manfaat PMT-AS. “Departemen Kesehatan mulai tahun anggaran 1996/1997 memiliki program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Program PMT ini merupakan satu paket dalam program bantuan peningkatan gizi, kesehatan anak dan remaja. Kebijaksanaan itu dikeluarkan melalui Inpres Sarana Kesehatan (Insarkes),” lansir Berita Yudha, 27 Januari 1996.

JARUM jam dinding yang terpasang di atas gerbang masuk itu membeku di angka 11:05. Ia adalah pengingat dari sebuah masa di saat ribuan warga Yahudi di kamp konsentrasi Sachsenhausen dibebaskan oleh tentara merah Uni Soviet. Pada gerbang besi usang terpatri tulisan “Arbeit Macht Frei” yang berarti “Kerja membawa kebebasan”. Kebebasan semu yang terkerangkeng pagar tembok tua kamp konsentrasi.  Saya memasuki situs kamp konsentrasi yang dibangun pada Juli 1936 itu dengan perasaan was-was bercampur ngeri. Alat peraga penyiksaan yang dipamerkan di museumnya melengkapi perasaan yang campur aduk itu. Sebuah tiang gantungan berdiri di sana. Tak jauh darinya, terdapat sebuah benda menyerupai meja berukuran 60 centimeter x 1 meter. Warga Yahudi yang “divonis” bersalah oleh tentara SS (Schutzstaffel), dipaksa membungkuk, merebahkan tubuhnya pada meja itu. Sementara itu kedua kaki tetap berdiri, dengan pergelangan kaki yang terpasung pada kotak kayu berlubang dua yang hanya muat untuk dua tungkai kaki kurus kering. Dalam keadaan demikian, petugas SS memukul pinggang tahanan menggunakan tongkat besi sebanyak 25 kali. Dalam beberapa kasus, siksaan itu menyebabkan kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kematian. Penyiksaan tak berhenti pada tiang gantungan atau deraan tongkat besi pada pinggang. Beberapa warga Yahudi yang menghuni kamp konsentrasi dijadikan obyek percobaan para dokter Nazi. Praktik keji itu dilakukan dengan cara menyuntikan bakteri penyebab tuberkolosis (TBC) ke paru-paru tahanan kamp. Membiarkannya dijangkiti penyakit TBC untuk kemudian dijadikan kelinci percobaan pembuatan vaksin anti TBC. Banyak di antaranya yang tewas karena malpraktik tersebut. Sisa-sisa lokasi percobaan itu masih bisa dilihat pada sebuah klinik yang berdiri tak jauh dari gerbang utama kamp Sachsenhausen. Dua buah bak panjang tempat meletakan mayat serupa meja bedah berlapis keramik masih berdiri di dalam klinik. Beberapa botol obat berukuran kecil, di antaranya berlogo tengkorak dengan dua tulang bersilang, tersimpan pada rak kaca. Kesaksian-kesaksian mantan tahanan yang berhasil luput dari maut tertera sebagai keterangan langsung tentang apa yang terjadi di sana sepanjang tahun 1936–1945. Kamp Sachsenhausen adalah model kamp konsentrasi pertama rezim Nazi yang khusus didesain sebagai tempat menghabisi nyawa tahanan. Tak hanya warga Yahudi yang ditahan di kamp ini, kaum komunis, homoseksual dan aktivis politik penentang Nazi bercampur baur dengan tahanan kriminal lainnya. Di antara ribuan tahanan itu, ada seorang anak Medan yang juga ikut ditahan di sini. Dia Parlindoengan Loebis, dokter lulusan Universitas Leiden, Belanda. Semasa kuliah, Parlindoengan sempat jadi ketua Perhimpunan Indonesia selama tiga tahun. Ketika Jerman menduduki Belanda pada Mei 1940, dia sempat buka praktik umum. Setahun kemudian, Parlindoengan ditangkap oleh Nazi, dikirim ke kamp konsetrasi Sachsenhausen setelah sebelumnya sempat dipenjara di Belanda. Parlindoengan Loebis luput dari maut. Dia pulang ke Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, menetap di Yogyakarta. Kemudian pada 1956, bekerja sebagai dokter perusahaan di tambang timah Bangka-Belitung dan meninggal pada 1994. Kisah berhadapan dengan Nazi tak hanya dialami oleh Parlindoengan saja. Irawan Soejono, seorang mahasiswa yang bertugas menangani alat cetak dalam kelompok bawah tanah anti Nazi di Belanda, bernasib lebih naas.Kendati tak sempat masuk ke kamp konsentrasi, dia tewas di ujung senapan tentara Jerman saat kepergok membawa mesin cetak di Leiden. Sejak 4 Mei 1990 namanya diabadikan jadi nama jalan di bilangan Osdorp, Amsterdam: Irawan Soejonostraat. Fasisme meninggalkan trauma mendalam pada sebagian besar warga Eropa, khususnya pada negeri-negeri yang pernah diduduki Nazi. Beberapa negara di eropa, seperti Jerman, Austria, Hunggaria dan Rumania memberlakukan Undang-Undang Pengingkaran Holocaust (Holocaust Denial). Undang-undang itu melarang orang untuk menggunakan simbol swastika Nazi dan mengkriminalisasi orang yang membela paham fasisme Nazi seraya mengingkari fakta pembunuhan massal terhadap warga Yahudi. David Irving, seorang sejarawan asal Inggris pernah dijerat dengan undang-undang tersebut karena mengingkari fakta adanya holocaust. Dia menulis buku The Hitler’s War dan menampik tuduhan bahwa Hitler dengan sengaja memerintahkan pembunuhan massal. Pada 1989, Irving dipersona non-grata oleh Pemerintah Austria saat menghadiri sebuah acara di Wina. Kemudian pada 1992 pemerintah Jerman mengadilinya atas tuduhan yang sama dan dihukum denda sebanyak 30 ribu DM serta dilarang masuk ke wilayah Jerman. Fasisme adalah berita duka bagi umat manusia. Dan cerita duka itu seakan masih terekam pada tiang gantungan; tungku pembakaran mayat dan pagar kawat berduri kamp konsentrasi yang masih tegak berdiri sampai hari ini.*

REINER Sprenger, kontributor Historia.ID di Jerman mengajak saya berkeliling kota Buxtehude. Kota kecil ini adalah kota di mana Reiner melewati masa kecilnya. Dia hapal betul semua jalan dan gang kecil di Buxtehude. Saking kecilnya, seorang kawan lain bisa mengendus keberadaan kami berdua dari aroma kretek yang terpapar dari sebuah cafe di mana kami duduk. Di kota itu, sebelum perang dunia kedua, sebagaimana juga di kota-kota lain di Jerman, warga terbelah. Sebagian mendukung Nazi, sebagian tentu saja anti. Salah satu yang tersisa dari zaman itu adalah sebuah pusat perbelanjaan Stackmann. Sassusnya pendiri Stackmann seorang simpatisan Nazi. Dukungan Stackmann kepada Nazi membuatnya lebih leluasa menjalankan bisnis ketimbang mereka yang berseberangan. “Keterangan itu datang dari lawan bisnisnya Stackmann, sampai di mana kebenarannya belum bisa diverifikasi,” kata Reiner.

BUXTEHUDE sebuah kota kecil di selatan Hamburg. Entah kenapa, mungkin karena saking kecilnya atau namanya yang terdengar aneh, orang-orang Jerman kerap membuatnya jadi bahan lelucon. Mereka akan menjawab “pergi ke Buxtehude” apabila malas menjawab pertanyaan “mau kemana” dari kawannya. Buxtehude seakan sebuah kota fiktif yang tak pernah ada di dalam peta Jerman. Tapi kenyataannya, kota kecil ini adalah kota yang indah dan punya sejarah yang sangat menarik. Pada abad ke-12 wilayah Buxtehude digenangi air; terdiri dari rawa-rawa yang tak berpenghuni. Kemudian penguasa setempat mengundang orang-orang Belanda untuk membangun tanggul dan kanal banjir.  Tak hanya itu, penguasa Buxtehude juga memberikan wewenang kepada warga Belanda menjadikan beberapa wilayah Buxtehude sebagai koloninya. Warga Belanda penghuni Buxtehude pun diberikan keleluasaan untuk memberlakukan hukum Belanda di koloninya.  Ini bedanya Buxtehude dari Indonesia. Orang Belanda datang ke Indonesia persis kayak jaelangkung: datang tak diundang, pulang tak diantar.  Kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia pun berselang empat abad dari kedatangan mereka ke Buxtehude. Ketika di Indonesia, Belanda menerapkan hukumnya sendiri, hukum kolonial. Untuk membedakan bagaimana hukum kolonial dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda sendiri bisa terlihat bagaimana Bung Hatta diperlakukan. Pada 1927 dia ditangkap oleh polisi Belanda. Ditahan selama kurang lebih lima bulan. Saat diadili, Hatta membacakan pledoinya yang berjudul Indonesia Vrji atau Indonesia Merdeka . Hakim di Pengadilan Den Haag memutuskan Hatta tidak bersalah. Hakim menilai jaksa “salah alamat” karena menggunakan pasal-pasal hukum kolonial untuk menuntut Hatta. Padahal Hatta berada di negeri Belanda, negeri yang bebas dan tidak sedang dijajah oleh bangsa mana pun. Sehingga hakim menilai perlakuan kepada Hatta tidak pas, tidak cocok. Hatta harus diperlakukan setara dan memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.  Begitu pula dengan pengalaman Maria Ullfah. Maria sarjana hukum perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil lulus dari Universitas Leiden. Ketika datang ke Belanda, dia merasa senang bisa membeli dan membaca buku karya-karya Sukarno. Salah satu buku yang dibelinya adalah pidato pembelaan Sukarno di hadapan Landraad Bandung, “Indonesia Menggugat”.  “Kalau di Indonesia, buku-buku itu dilarang, tapi saya bisa bebas membacanya di Belanda,” kata Maria dalam biografinya.  Namun saat kembali ke Indonesia, Maria dan Hatta, kembali jadi rakyat jajahan. Hukum yang diberlakukan kepada mereka pun hukum kolonial Belanda. Tak ada kebebasan mengeluarkan pendapat; mengkritik pemerintah dan bersikap berseberangan dengan penguasa dapat berarti pemenjaraan dan hukuman buangan.  Begitu Hatta pulang ke Indonesia, dia kembali melakukan pekerjaan politiknya. Menulis artikel dan memimpin PNI (Pendidikan Nasional Indonesia), organisasi politik yang didirikan Hatta pascabubarnya PNI (Partai Nasional Indonesia) Bung Karno.  Tapi di Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda, tak ada kebebasan sebagaimana yang terjadi di Belanda. Hukum tak menjamin kebebasan warganya untuk berbeda pendapat dengan penguasa; hukum tak menyediakan perlindungan bagi perbedaan itu sendiri. Malah penguasa kolonial memberikan landasan hukum bagi tindak diskriminasi dengan membagi-bagi masyarakat jajahan ke dalam tiga klasifikasi: Eropa, Timur Asing dan Pribumi.  Hukum tidak mengayomi secara setara kepada siapapun. Warga pribumi adalah obyek penjajahan. Subyeknya adalah bangsa Eropa dan para kakitangannya. Dengan cara itulah setiap kali ada kritik, respons pemerintah kolonial terhadap pengkritiknya dengan jalan menyeret mereka ke muka pengadilan dan membuangnya ke penjara. Hatta dan Sjahrir dibuat ke Boven Digul lantas Banda Neira. Kader-kader PKI yang melawan pemerintah kolonial pada 1926 diasingkan ke Boven Digul. Sukarno ke Ende. Tan Malaka, Semaun dan Tjipto Mangoenkoesomo ke Belanda. Entah berapa puluh pemimpin gerakan nasionalis Indonesia harus menerima nasib sebagai orang buangan hanya karena melancarkan kritik dan ingin menegakkan keadilan. Sebagian lagi bahkan dibunuh.  Sebagai negara “warisan” kolonial, sampai dengan Orde Baru, pasal-pasal karet itu pun masih diberlakukan. Bahkan pada 2007, saya masih sempat jadi saksi di Pengadilan Negeri Depok untuk Bersihar Lubis, yang dituduh menghina jaksa agung gara-gara tulisannya di Koran Tempo . Padahal, pasal itu tak berlaku di negeri Belanda, negeri yang menjajah Indonesia.  Sadar atau tidak, seringkali kita kurang menghargai perbedaan. Apapun bentuk perbedaan, selalu dianggap sebagai musuh. Apalagi kalau perbedaan itu dianggap berlawanan dengan kehendak umum; dengan mayoritas. Saya menduga-duga saja, bisa jadi alam pikiran kebanyakan orang di negeri kita ini, masih mewarisi cara berpikir di zaman penjajahan: lebih suka yang seragam daripada yang beragam.*

INI surat yang terlambat dikirim. Ditulis dari berbagai tempat yang saya kunjungi selama di Eropa. Sebagian ditulis di Den Haag, sebagian di Hamburg dan Berlin, lantas dituntaskan di Amsterdam.

BEBERAPA hari lalu saya bertandang ke rumah Professor Jan Breman. Dia seorang antropolog dan juga sejarawan ahli Indonesia yang terkemuka. Karya-karyanya banyak mengungkap kekejaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Pada 1997 dia menulis buku tentang perlakuan buruk tuan-tuan perkebunan pada buruhnya di Deli.  Baru-baru ini, bukunya tentang keuntungan kolonial dari tanam paksa kopi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku tersebut lagi-lagi mengungkap praktik busuk kolonialisme yang menghisap rakyat tanah jajahannya. Breman membuktikan bahwa kaum kolonialis meraup untung berkali lipat dari penanaman kopi di Indonesia sementara para petani semakin terhimpit hidupnya karena menerima upah minim.  Lucunya, naskah buku mengenai tanam paksa kopi tersebut sempat ditolak oleh sebuah lembaga penerbit di Belanda. Lembaga penerbitan tersebut telah dikenal sebagai lembaga yang banyak mencurahkan perhatiannya pada Indonesia dan memiliki banyak koleksi tetang sejarah Indonesia. Mereka beralasan naskah Breman tersebut “bermutu rendah”. Breman mengatakan itu kepada saya sambil mengangkat kedua bahunya dan tersenyum kecil.  Ketika saya tiba di rumahnya di kawasan Heemstede, sebuah permukiman yang terletak di antara Leiden dan Amsterdam, dia langsung menunjukkan secarik koran. “Ini untuk kamu. Sengaja saya robek untuk menunjukkan sebuah resensi buku bagus tentang kolonialisme,” kata dia.  Buku itu berjudul Album van de Indische Poëzie disusun oleh Bert Paasman dan Peter van Zonnenveld. Dalam buku tersebut termuat puisi-puisi tentang kerinduan orang Belanda pada Indonesia. Sebuah gambar ilustrasi karya Willy Sluiter yang berjudul “Aan Boord van de Juliana” melengkapi gambaran kenangan tentang Indonesia pada buku itu.  Dalam gambar tersebut nampak dua orang pelayan pribumi berdiri menyuguhi makanan kepada dua orang perempuan Belanda yang sedang duduk. Salah seorang perempuan memegang pundak anaknya yang tengah menyodorkan cangkir kepada sang pelayan pribumi. Sang pelayan dengan sikap hormat mengisi cangkir dengan teko kecil di tangannya. “Inilah apa yang saya sebut dengan metalitas kolonial,” kata Breman. Menurut dia, kerinduan orang Belanda terhadap Indonesia acapkali disertai sikap mendominasi. Kerinduan yang berelasi kuat dengan  perasaan penaklukan seorang tuan kepada jajahannya. “Hal itu tercermin dari buku ini,” kata Breman.  Kebalikan dari sikap mendominasi dari kaum kolonialis adalah mentalitas minderwaardegheid complex atau perasaan rendah diri yang sering diidap warga jajahan. Inilah yang sebenarnya ingin diubah oleh Sukarno. Pembangunan karakter manusia Indonesia, dari sekadar bangsa jajahan menjadi tuan bagi bangsanya sendiri. Berdaulat di negerinya sendiri.   Dari buku-buku yang ditulis Breman, terekam betul bagaimana bangsa Indonesia sejak dahulu diperlakukan budak. Bahkan kaum feodalnya, yang tentu saja tanpa sadar, juga digunakan sebagai perantara untuk menguasai orang-orang kecil yang dipekerjakan sebagai budak. Boleh saja ada pendapat lain soal hal ini.  Namun, dari beberapa arsip yang saya temukan di Belanda ini, menunjukkan bagaimana Indonesia atau Hindia Belanda, merupakan obyek penjajahan yang mendatangkan banyak kemakmuran bagi Belanda. “Pada abad ke-17, hampir setengah dari dana anggaran pemerintah diperoleh dari hasil tanam paksa,” kata Breman.  Bukan itu saja, sebuah perusahaan minyak Belanda, bahkan pernah membuat semacam laporan tentang betapa cemasnya mereka pada gerakan kemerdekaan di Indonesia. Mereka juga menghwatirkan masifnya gerakan kiri yang bahu-membahu dengan kaum nasionalis Indonesia.  Akhirnya, kita harus kembali memikirkan bagaimana mengubah mentalitas bangsa Indonesia. Dari sekadar mental sisa-sisa bangsa jajahan, menjadi bermental kuat setara dengan bangsa lain. Tentu saja ada berbagai cara yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan cara “Revolusi Mental” ala Mas Jokowi. Bukan begitu bukan, mas?!*

PADA Sabtu, 4 Mei yang lalu di lapangan Dam, Amsterdam, ribuan orang berkumpul untuk memperingati hari kemerdekaan Belanda dari cengkeraman pendudukan Nazi Jerman. Orang-orang di sini menyebutnya sebagai Bevrijdingsdag atau hari pembebasan. Tepat pukul 8 malam, meriam berdentum, orang-orang menundukkan kepala; saling berpegangan tangan, mengenang para korban yang tewas dan mengingat kembali semua tragedi yang terjadi pada hari-hari pendudukan rezim fasis Jerman. Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima juga turut hadir dalam upacara peringatan tersebut. Walikota Amsterdam Eberhard van der Laan memberikan sambutannya dan Nienke Woltmeijer, seorang gadis 18 tahun, membacakan puisinya yang berjudul  “De Stille Getuige” atau “Saksi Bisu”. Puisi Nienke terpilih sebagai karya terbaik dalam lomba puisi remaja usia 14–19 tahun. Dia mendapatkan kehormatan untuk membacakannya sendiri di dalam peringatan Hari Pembebasan Belanda di Amsterdam. Dalam puisinya, dia bercerita tentang sebatang pohon yang menjadi saksi bisu kekejaman perang. “Dedaunan mengisahkan kenangan, ranting-ranting menuturkan kisah...akar menyerap air mata. Pohon itu menyampaikan sebuah cerita tentang hal yang takkan pernah bisa dilupakan,” kata Nienke membacakan sajaknya. Bagi orang Belanda, pendudukan Jerman di negerinya teramat membekas; meninggalkan kenangan pahit yang sangat mendalam. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Anne Frank, seorang anak berusia 13 tahun yang terpaksa harus bersembunyi dari kejaran Nazi karena berdarah Yahudi. Selama masa persembunyiannya di sebuah rumah di Amsterdam, Anne menuliskan semua pengalamannya dibuku hariannya sejak 12 Juni 1942 sampai 1 Agustus 1944. Setelah itu dia berhenti mencatat. Kemungkinan besar persembunyiannya di “Achterhuis” diketahui tentara Nazi. Anne dan Margot Frank, saudara perempuannya, dibawa ke kamp konsentrasi Bergen-Belsen. Anne meninggal pada Maret 1945 karena sakit typus kronis. Kisah Anne menarik minat Jessica Durlaher dan Leon de Winter, pasangan suami istri yang juga penulis terkenal di Belanda untuk menulis kisah Anne sebagai naskah pertunjukan teater. Kamis, 8 Mei kemarin, teater yang berjudul “ANNE” itu resmi dibuka dan turut pula dihadiri oleh Raja Willem-Alexander. Masa lalu yang penuh tragedi dirayakan pada awal Mei ini. Kisah sejarah dimaknai ulang dan mungkin diresapi sebagai pengalaman yang tak pernah diharapkan untuk terulang kembali. Bagaimana tidak, Jerman datang ke sini pada 10 Mei 1940. Tanpa basa-basi membombardir Rotterdam sampai luluh lantak. Sedangkan tentara Belanda hanya bisa mempertahankan tanah airnya enam hari saja! Belanda memang tidak pernah siap untuk berperang. Tak punya barisan tentara yang hebat, sebagaimana yang dimiliki oleh Jerman. Selalu punya kekhawatiran terhadap perang. Bukan saja di negerinya sendiri, di Indonesia, saat masih bernama Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda pun selalu cemas terhadap kemungkinan merambatnya perang. Kala Perang Dunia Pertama berkecamuk di Eropa pada 1914-1918, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia risau. Maka mereka datang dengan ide pertahanan Hindia, atau dikenal dengan sebutan “Indie Werbaar”. Ini adalah proyek pemerintah kolonial untuk membentuk milisi yang terdiri dari warga pribumi untuk mempertahankan diri apabila kelak perang berkecamuk sampai ke Hindia Belanda. Gagasan itu ditolak oleh beberapa tokoh pergerakan, salah satunya Henk Sneevliet, yang kelak menjadi salah satu tokoh utama di dalam perlawanan bawah tanah terhadap pendudukan Nazi di Belanda. Dalam terbitan ISDV Het Vrije Woord , Sneevliet menulis sebuah sajak yang bernada mengejek rencana tersebut. Begini cuplikannya: Buitenlandsche vijand / Musuh dari luar Nu ben ik hier de Baas/ Sekarang saya jadi penguasa di sini Werbaar Comite:/ Komite Pertahanan: “Kom, kromo sta hem teweer”/ Ayo kromo lawanlah dia Java:/ orang Jawa: “Dank je wel! Ik Vecht niet mee”/ Terima kasih! Saya tidak mau ikut bertempur Mas Marco Kartodikromo dan Semaun pun sependapat dengan Sneevliet. Buat apa mereka ikut bertempur untuk sebuah negeri yang sedang dijajah oleh Belanda. Dan mereka merasa kenapa harus melindungi negerinya dari serangan bangsa asing sedangkan ada bangsa lain yang sedang menjajah mereka. Pemerintah kolonial Belanda memang terlihat culas saat itu. Mereka tak mau menanggung risiko kehilangan jajahannya dan menjadikan warga jajahannya sebagai tameng. Belanda yang kelimpungan ketika diduduki Jerman justru merasa kelimpungan pula ketika banyak tuntutan kemerdekaan dari negeri jajahannya. Belanda tak ingin dijajah, tapi mereka tak jua ingin melepaskan jajahannya. Seperti kata Bung Karno, Indonesia serupa gabus yang membuat Belanda bisa tetap mengapung. Tanpa Indonesia, saat itu, Belanda bisa karam. Tak aneh kalau selepas Perang Dunia Kedua selesai, mereka mencoba datang lagi. Mencari-cari celah untuk mengembalikan cengkeraman kekuasaan mereka di seantero Indonesia. Orang Belanda punya istilah ‘ Indie verloren rampspoed geboren ’, ‘Indonesia merdeka, bencana menimpa negeri Belanda’. “Tapi saat itu memang Belanda miskin benar. Kami tak punya banyak uang dan masih tergantung pada Indonesia,” kata Bert van der Zwan pada saya dua hari lalu (7/5). Bert adalah sejarawan Departemen Luar Negeri Belanda. Kini memang semua telah berubah. Belanda telah merdeka dari Jerman. Indonesia sudah merdeka dari Belanda. Paling tidak begitu teorinya. Pada intinya, tak satu pun manusia mau dijajah. Memanglah benar apa kata pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."*

SAYA tiba di Amsterdam tepat pada 1 Mei, hari buruh. Sebagian pekerja libur di sini, sebagian tidak. Tapi berbeda dengan di Indonesia, di Belanda “May Day” bukan hari libur nasional. Kalau memang soal libur merupakan ukuran kemajuan, bolehlah kita merasa lebih maju dari Belanda. Tapi soal kenyataan hidup buruh, memang lain adanya. Buruh di Belanda jauh lebih terjamin hidupnya ketimbang di negara kita. Itu faktanya. Den Haag adalah pusat pemerintahan di Belanda. Sejumlah kantor pemerintahan berdiri di sini, tak jauh dari penginapan di mana saya tinggal. Bangunan gedung Tweede Kamer (Majelis Rendah), Eerste Kamer (Majelis Tinggi) dan kantor Perdana Menteri terletak berdekatan. Masuk dan keluar dari pintu gerbang yang sama. Tak jauh dari pintu gerbang utama, terdapat sederet kalimat dari pasal pertama Undang-Undang Belanda yang terukir pada sebuah monumen yang juga berfunsi sebagai tempat duduk para pengunjung. Kira-kira bunyinya, “Setiap manusia di Belanda harus diperlakukan setara tanpa pengecualian. Diskriminasi yang berdasarkan pada agama, kepercayaan, aliran politik, ras dan jenis kelamin tidak pernah bisa diizinkan.” Belanda memang telah sejak lama membaptis dirinya menjadi sebuah negeri yang multikultur. Sejak periode 1960-an, ada begitu banyak imigran yang masuk ke sini. Sebagian mereka datang dari Turki, Maroko, dan berbagai negara di benua Afrika lainnya. Mereka datang sebagai pekerja kasar: mulai tukang sapu sampai kuli bangunan. Lambat laun, komunitas pendatang ini semakin membiak. Jumlahnya makin lama makin meningkat. Generasi kedua dan ketiga yang lahir di Belanda langsung mereken dirinya jadi warga negara Belanda. Masalah mulai muncul. Perlakuan yang setara ternyata, belakangan ini, cuma jadi hiasan yang tertatah di monumen cita-cita orang Belanda. Diam-diam, orang Belanda yang berkulit putih mulai merasa tak nyaman. Sentimen itu semakin menjadi-jadi ketika pada 4 November 2004, Theo van Gogh, sutradara film “Submission” yang mengkritik kedudukan perempuan dalam Islam ditemukan tergeletak tewas di pinggiran jalan Amsterdam dengan sebilah pisau tertancap di dadanya. Dia dibunuh seorang pemuda Maroko berkewarganegaraan ganda, Maroko dan Belanda. Mohammed Bouyeri, pemuda itu, meninggalkan secarik kertas pesan ancaman kepada beberapa politisi Belanda di tubuh Theo. Ketakutan merebak. Aksi kriminal berlatar belakang sentimen keagamaan itu menjadi bibit konflik rasialisme di Belanda. Adalah Geerts Wilder politikus Partij Voor Vrijheid (PVV, Partai untuk Kebebasan) yang semakin mengukuhkan perasaan rasialisme pada sebagian kalangan warga kulit putih Belanda. Pada Pemilu 2010 yang lalu, PVV berhasil meraih 24 kursi di parlemendan berhasil menjadi partai terbesar ketiga di Belanda. Pada Pemilu 2012 lalu, perolehan suara PVV menurun dan hanya beroleh 15 kursi saja. Kekuatan politik yang diperoleh PVV mencerminkan tumbuhnya perasaan rasialisme dan diskriminasi di sebagian kalangan warga Belanda, khususnya yang berkulit putih. Wilders melakukan kampanye kemana-mana. Dia menyebarkan kebencian terhadap warga pendatang, khususnya terhadap warga Maroko dan Turki, dengan embel-embel terorisme dan radikalisme. Dalam kunjungan saya ke Belanda 2010 yang lalu, saat partainya Wilders baru saja jadi salah satu peraih kursi terbanyak pada Pemilu, beberapa orang Belanda yang saya tanyai pendapatnya tentang dia kasak-kusuk bicara pada saya. “Wilders hidup tidak tenang, saya dengar dia selalu hidup berpindah-pindah rumah dengan pengawalan ketat karena ketakutannya sendiri,” ujar Peter Hoogendijk, wartawan TV Belanda sekaligus sutradara film dokumenter. Belakangan, begitu saya tiba di Den Haag, saya dengar kabar lain. PVV mulai terbelah. Itu akibat pernyataan-pernyataan Wilders yang menyebarkan kebencian pada komunitas warga Maroko di Belanda. Dalam sebuah pidatonya di depan para pendukungnya, dia bertanya apakah pendukungnya ingin lebih sedikit warga Maroko yang tinggal di Belanda atau lebih banyak. Semua menjawab sedikit. Wilders juga bertanya lagi, apakah pendukungnya ingin warga kulit putih lebih banyak apa lebih sedikit? Mereka menjawab “lebih banyak”. Kabar buruknya, cita-cita persamaan hak manusia yang tertatah pada monumen di depan kantor pemerintahan Belanda di Den Haag terancam hanya tersisa sebagai kalimat usang. Konyolnya, sassus beredar menyebutkan kalau Geerts Wilder sebetulnya seorang Indo. Bukan kulit putih berdarah murni. Neneknya, demikian kabar yang  tersebar, berdarah Jawa. Saat remaja, Wilders banyak diolok-olok sebagai seorang Indo. Kabar baiknya, tak semua orang Belanda sepakat pada kegilaan Wilders dan partainya. Itu terbukti dengan makin menurunnya orang yang memilih dia dan tentu saja karena partainya kini mulai terpecah. Mereka mulai cakar-cakaran sendiri. Tapi terkadang, kalau melihat sejarah, orang Belanda memang selalu janggal. Manusia dinyatakan harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi atas nama apapun. Tapi dulu di Hindia Belanda (sekarang jadi Indonesia), mereka pula yang memberlakukan aturan segregasi sosial dalam masyarakat jajahan. Sehingga orang seperti si Pitung, bisa dimaki-maki “Kowe orang Pitung inlanders God Verdomme” oleh Tuan Heins, atasannya Demang Meester. Sekian.*