Hasil pencarian

HADIDJAH Lena Mokoginta-Soekanto lahir di Desa Kotabangon, Sulawesi pada 23 Mei 1912. Ayahnya pejabat Rijkbestuur yang dalam bahasa setempat disebut Yogugu. Sementara, ibunya merupakan putri sulung Raja Bolaang Mongondow. Lena bersekolah di HIS Kotamobagu lalu melanjutkan ke MULO di Tondano, Sulawesi Utara selama enam bulan sebelum pindah ke MULO Pasar Baru. Ketika menginjak kelas dua, Lena pindah ke Christelijke MULO di Gang Menjangan. Di sinilah Lena berkawan dengan Johanna Tumbuan yang kemudian dikenal dengan Jo Masdani. Lena juga bergabung dengan Jong Celebes yang kala itu diketuai Empu Senduk (dr. Senduk).   Ketika organisasi kedaerahan itu difusikan mejadi Indonesia Muda (IM), Lena terpilih menjadi ketua peretemuan tersebut. Di IM ia akrab dengan Soenarti, yang kemudian hari menikah dengan Soelistio Wironagoro. Soenartilah yang mengenalkan Lena pada kakaknya, Soekanto. “Tadinya terjadi perang batin ketika aku hendak menentukan pilihan hati, siapa yang akan menjadi suami. Hati sudah tertambat pada Mas Kanto tapi sayang dia seorang pegawai pemerintah Belanda,” kata Lena dalam kumpulan memoar perempuan Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi.  Keraguannya terhapuskan setelah dinasihati Mr. Sartono. Kata Sartono, pilihan Soekanto justru mendapat dukungan dari para pemimpin pergerakan karena bila Indonesia merdeka kelak, mereka pasti membutuhkan personil yang ahli di bidang masing-masing. “Mendengar hal itu, mantaplah hatiku untuk memilih Mas Kanto sebagai suamiku,” kata Lena. Di masa pendudukan Jepang, Lena dan Soekanto tinggal di asrama Sekolah Kepolisian di Sukabumi. Soekanto mengajar di sana. Sementara, Lena bergabung dengan Palang Merah di Rumahsakit Bunut, membantu dr. Abu Hanifah dan mengajar baca-tulis serta keterampilan lain pada perempuan muda buta huruf. Setelah Proklamasi, Soekanto ditunjuk Bung Karno untuk membentuk polisi nasional yang disebut Jawatan Kepolisian, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun Awaloedin Djamin dan G Ambar Wulan, disebutkan, ketika ibukota pindah ke Yogyakarta, Kementrian Dalam negeri juga memindahkan kantornya, namun ke Purwokerto. Kantor Jawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri juga dipindah ke Purwokerto. Soekanto beserta staf memulai tugasnya di sana. Kebetulan, ayah dari ajudan Kepala Kepolisian Negara Toti Soebianto menjabat sebagai Patih Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto. Raden Mochammad Poerwodirejo (ayah Toti Soebianto) kemudian menyediakan tempat untuk dijadikan markas kepolisian negara.   Lena mengikuti Seokanto pindah ke Purwokerto. Seminggu sekali, Soekanto berangkat ke Yogyakarta untuk melapor pada Bung Karno dan Hatta. Pada Juli 1947, tentara Belanda membombardir Purwokerto. Penduduk kalang kabut, termasuk tantara Indonesia. Lena sendiri terpisah dari Soekanto yang sedang menghadap presiden di Yogyakarta. Lantaran tak memungkinkan bertahan di Purwokerto, ia pun berjalan kaki ke Yogyakarta dan mengungsi dari desa ke desa bersama pembantunya, Mbok Irah. “Di desa pertama yang kami singgahi aku bertemu seorang teman, Zus Do Walandouw dan suaminya yang seorang dokter hewan, setelah berjalan dua hari kami bertemu dengan Keluarga Mudang,” kenang Lena. Dalam perjalanan bersama keluarga Mudang, Lena bersimpati pada Nyonya Mudang, seorang putri Solo, yang harus meniti terjalnya tebing sungai. Namun Lena yang ingin lekas sampai ke Yogyakarta harus meninggalkan keluarga Mudang karena mereka harus beristirahat lantaran Nyonya Mudang sakit. Wajah Lena yang tak terlihat seperti orang Jawa membuat penduduk suka menanyakan identitasnya selama di perjalanan. Mbok Irah selalu pasang badan dan menjawab dalam bahasa Jawa bahwa Lena merupakan menantunya.  Ketika keduanya sampai di sebuah desa, penduduk sudah mengungsi. Mereka lantas menginap di rumah lurah yang hanya dijaga oleh dua orang suami-istri lanjut usia. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sedang beristirahat di tepi sungai, Lena dikagetkan dengan kedatangan dua orang pemuda. Karena takut, Lena berusaha sembunyi namun kemudian diteriaki dua pemuda itu.  “Bu Kanto, kami disuruh Bapak mencari Ibu!” teriaknya dari jauh. Lena kemudian diantar ke Wonosobo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang. Di sana sudah menanti suaminya. Begitu berkumpul lagi dengan Soekanto, Lena berangkat menuju Yogyakarta. Di Yogya, mereka tinggal di kediaman Bung Hatta yang sudah ditinggal pergi pemiliknya mengungsi ke Madiun. Lena dan Soekanto mendapat kamar di depan. Alangkah senangnya Lena karena bisa berbaring di kasur setelah beberapa hari berjalan dan tidur tidak menentu.

Ketika mengikuti delegasi Suratkabar HarianRakyat ke Vietnam pada 1964, Mendiang Amarzan Lubis, redaktur budaya harian itu, ikut menemui pemimpin Vietnam Ho Chi Minh. Delegasi bertemu Paman Ho di tempat tinggalnya, sebuah rumah kecil di kompleks Istana Kepresidenan Vietnam. Rumah itu terletak di belakang istana. “Antara rumah itu dengan istana ada tali yang direntangkan. Paman Ho harus meloncati tali itu setiap kali ke istana. Itulah caranya melatih fisiknya, kata Amarzan kepada Historia beberapa tahun silam. Dalam kesempatan itu, Paman Ho tak lupa menanyakan kabar Bung Karno. Namun begitu mendapat jawaban Bung Karno secara umum sehat, Paman Ho bertanya lebih jauh apakah mereka sudah lama tidak bertemu dengan presidennya alias tidak setiap saat bisa menghadapnya. “Kalau di sini, Paman Ho bisa ditemui kapan pun oleh wartawan,” kata Paman Ho, dikutip Amarzan.    Sukarno memang tak lagi leluasa bergerak menemui sembarang orang sejak dibentuknya Tjakrabirawa. Meski dirinya sempat menolak, pendirian pasukan pengawal presiden yang digagas KSAD Jenderal Nasution itu tetap dilanjutkan karena pengamanan lebih kepada presiden menjadi keniscayaan mengingat beberapa upaya percobaan pembunuhan dilakukan terhadap Sukarno. Dengan sendirinya Sukarno harus merelakan “kemerdekaannya” sedikit dikurangi. “Biasanya dulu aku bisa keluar istana dengan diam-diam, kadang-kadang seorang diri. Semenjak berdirinya Cakrabirawa ini tak mungkin lagi kulakukan,” kata Sukarno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia .   Sejak menempati Istana pada 1950 hingga sebelum Tjakrabirawa, 1962, Sukarno kerap melakukan hobinya “turba” keliling kota hanya dengan seorang ajudan berpakaian preman yang mengawal. “Kami pergi dengan mobil kecil tanpa tanda pengenal. Kalau hari sudah malam aku menukar pakaian, pakai sandal, pantalon dan kalau hari terlalu panas aku hanya memakai kemeja. Dan dengan kacamata berbingkai tanduk rupaku lain samasekali. Aku dapat berkeliaran tanpa dikenal orang dan memang kulakukan. Ini kulakukan karena ingin melihat kehidupan ini. Aku adalah kepunyaan rakyat, aku harus melihat rakyat, aku harus mendengarkan rakyat dan bersentuhan dengan mereka,” sambungnya. Berbeda-beda jalan dilaluinya, berbagai sudut kota didatanginya, bermacam orang ditemui Sukarno dalam “turba”-nya. Obrolan, perdebatan, guyonan , rayuan orang yang sedang bermesraan, dan semua dinamika kehidupan rakyat menjadi “santapan rohani” Sukarno dalam turba itu. Sukarno kadang mengajak komunikasi orang-orang yang ditemuinya. Namun itu jarang dilakukannya karena khawatir suaranya dikenal orang. Suara “singa podium” memang familiar di telinga rakyat. Suara itulah yang pernah membuat “penyamarannya” ketahuan. Terbongkarnya penyamaran itu bermula dari ketika Sukarno menanyakan seorang kuli yang sedang mengangkat batu bata. Suara Sukarno itu terdengar oleh seorang perempuan yang tak jauh darinya. Karena kaget mengetahui ada presiden di tengah kampungnya, perempuan itu segera berteriak mengumumkan bahwa Bung Karno ada di situ. Orang-orang pun berduyun-duyun datang sehingga pengawal terpaksa melarikan presiden ke dalam mobil untuk kemudian meninggalkan kerumunan. Selain meminimalisir komunikasi, untuk menghilangkan kecurigaan orang dalam penyamarannya, Sukarno melakukannya dengan meniru kebiasaan yang ada pada rakyat. Ketika lapar, dia akan langsung menuju pedagang kaki lima yang diinginkan dan makan sebagaimana pembeli lain makan. “Ada kalanya aku membeli sate di pinggir jalan. Kududuk seorang diri di pinggir trotoar dan menikmati jajanku dari bungkus daun pisang. Sungguh saat-saat yang menyenangkan,” kata Sukarno. Saat-saat menyenangkan itu tak bisa lagi dilakukan Sukarno ketika Tjakrabirawa sudah mengelilinginya 24 jam dalam tiap harinya. Praktis “nyantai” hanya dilakukan Sukarno di lingkungan Istana entah dengan menteri-menterinya yang dia panggil ikut sarapan bareng atau dengan para pegawai Istana yang tinggal di kompleks Istana. Ketidakbisaan berada di tengah rakyat itu amat menyiksa batinnya. “Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti pengasingan yang terpencil. Seringkali aku duduk-duduk seorang diri di beranda Istana Merdeka. Merenung. Dan memandang keluar ke taman indah yang menghilangkan kelelahan pikiran, taman yang kutanami dengan tanganku sendiri. Dan batinku merasa sangat sepi. Aku merasa terpisah dari jelata. Aku ingin bercampur dengan rakyat. Itulah yang menjadi kebiasaanku. Akan tetapi aku tidak dapat lagi berbuat demikian. Seringkali aku merasakan badanku seperti akan lemas, napasku akan berhenti apabila aku tidak bisa keluar dan bersatu dengan rakyat jelata yang melahirkanku,” ujarnya.

Grand Ballroom Plaza Hotel, New York, 11 Juli 32 tahun silam (1988) penuh sesak oleh para jurnalis olahraga dan bisnis. Keriuhan mengemuka seiring dua sosok yang dinanti naik ke podium. Para fotografer bertubi-tubi membidik dua obyek foto utama mereka: Donald Trump dan Mike Tyson. Ajang menghebohkan itu merupakan konferensi pers bahwa Trump mulai hari itu jadi penasihat keuangan petinju kelas berat yang tengah naik daun berjuluk “Leher Beton” itu. Trump bakal jadi “pekerjanya” Tyson dalam manajemen yang belum lama didirikannya, Mike Tyson Enterprise. Senyum Tyson dan Trump tak henti mengembang ketika hendak mengumumkannya. Trump, yang saat itu tengah naik daun sebagai miliuner real estate, dan anggota dewan penasihat lainnya di dalam manajemen akan membawa Tyson ke masa depan yang lebih cerah. Baca juga:  Penjelajahan Antariksa dari JFK hingga Trump “Saya teman baik Mike dan saya ingin memastikan dia memiliki masa depan yang substansial. Dia juga respek terhadap saya, jadi saya berada dalam posisi menawarkan nasihat yang bermanfaat,” tutur Trump, dikutip suratkabar The New York Times , 12 Juli 1988. “Apapun yang saya hasilkan dari posisi ini akan diserahkan untuk amal melawan AIDS, celebral palsy (kelumpuhan otak, red. ), sklerosis ganda (penyakit autoimun), dan membantu para tunawisma. Dan sebagai penasihat di pertarungan-pertarungan Mike berikutnya, menjadi kewajiban moral saya untuk membawanya dalam kesepakatan bisnis yang tinggi,” lanjutnya dengan bangga. Donald John Trump (kiri) bangga jadi penasihat keuangan Mike Tyson. (Twitter @darrenrovell). Hari itu Trump resmi jadi penasihat untuk membenahi kekacauan finansial pemilik sabuk gelar kelas berat WBA, WBC, dan IBF itu. Sebelumnya, Tyson terlibat perseteruan dengan promotor dan manajer lamanya, Bill Cayton. Perseteruan dengan Cayton muncul ketika Cayton masih memanajeri Tyson bersama dua mitra lainnya, Jim Jacobs dan Kevin Rooney. “Sebelumnya Cayton dalam kontraknya selalu mendapat 30 persen dari uang pertarungan Mike. Tetapi setelah Jacobs meninggal karena kanker pada Maret 1988, bagian yang diterima Cayton menjadi lebih besar dan itu dipermasalahkan (istri Tyson, Robin) Givens,” tulis John R. O’Donnell, pebisnis kasino yang pernah bekerja sebagai chiefoperating officer (COO) Trump Plaza Hotel and Casino, dalam Trumped! The Inside Story of the Real Donald Trump . Baca juga: Presiden Jago Tinju, Gulat Hingga Jiu-Jitsu Dalam klausul kontrak itu disebutkan bahwa jika salah satu dari tiga manajer itu tiada, bagiannya akan diberikan ke mitra lainnya. Dalam kasus ini Cayton. Pasalnya Tyson tak tahu ketika ia meneken kontraknya, Jacobs sudah sakit parah. Hasilnya setelah Jacobs meninggal, sebagian besar pendapatan Tyson beralih ke Cayton. Tyson nyaris tak mendapat apa-apa dari pertarungannya sendiri. Pertarungan Mike Tyson vs Michael Spinks di Trump Plaza. (Griffins Boxing and Fitness). Ketika Tyson bersama istrinya ingin menegosiasi ulang kontraknya, Cayton menolak. Terlebih pada 27 Juni 1988, Tyson mendapatkan deal pertarungan terbesar dalam kariernya saat itu, melawan Michael Spinks. Tyson yang tengah mempertahankan ketiga gelarnya (WBA, WBC, IBF), menang KO di ronde pertama hanya dalam kurun 1 menit 31 detik. “ Deal pertarungan itu antara Trump dan manajemen Tyson. Pertarungannya pun digelar di Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City. Pertarungan itu menjadi pertarungan tinju dengan nilai bisnis terbesar di dunia pada saat itu. Pihak (manajemen) Tyson pada saat itu menerima USD20 juta, sementara Spinks USD13,5 juta,” ungkap Thomas Pentzek dalam King of Debt: Businessman Donald J. Trump . Trump Selingkuhi Istri Tyson? Trump sudah mengagumi Tyson sejak lama dan meyakini Tyson akan jadi petinju terhebat dunia sejak 1987. Trump saat itu tengah menjajaki perluasan jaringan bisnisnya dari bisnis kasino ke bisnis tinju. Lewat Tyson, Trump meyakini dia bakal bisa masuk ke lingkaran bisnis tinju global yang kala itu dipegang promotor kondang nan flamboyan Don King. “Donald selalu terkesima akan kemampuan Mike di ring. Dia senang melihat Mike latihan. Jika Mike berlatih tanding di gym kami dan Donald sedang berada di Atlantic City, dia pasti akan selalu menyempatkan hadir. Donald kemudian melihat kesempatan bermitra dengan Tyson ketika manajer lamanya, Clayton, berseteru dengan Robin Givens dan mertua Tyson, Ruth Roper,” sambung O’Donnell. Alih-alih jadi penengah, Trump malah dituduh selingkuh dengan Robin Givens (kanan). (Twitter @MichaelDeLauzon). Sayangnya kerjasama Tyson-Trump hanya seumur jagung. Pemicunya urusan rumah tangga Tyson. Pada September 1988 hubungan Tyson dan istrinya mulai retak. Dalam wawancaranya dengan The New York Times , 30 September 1988, Givens mengklaim jadi korban kekerasan dalam rumahtangga (KDRT). “Mike seorang manic depressive . Hidup bersama Tyson adalah siksaan seperti di neraka, lebih buruk dari yang bisa saya bayangkan,” ujar Givens yang juga seorang aktris itu. Baca juga: Tinju Kiri Muhammad Ali di Jakarta Masalah itu jadi lebih kusut lantaran Trump malah ikut campur. Trump dikabarkan main serong dengan Givens. Dalam TrumpNation: The Art of Being the Donald Tim O’Brien mengungkapkan, Tyson sampai datang melabrak Trump di kantornya dan nyaris kena bogem mentah si “Leher Beton”. “Dia bilang: ‘Saya tanya, apakah Anda meniduri istri saya?’ Saya pun diam membeku. Mati saya, nol kesempatan untuk selamat. Dia juara kelas berat dunia dan saya hanya seonggok samsak,” kata Trump dikutip O’Brien. Namun Trump tak menyingkap bagaimana akhirnya. Kepada O’Donnell, Trump hanya menyampaikan bantahannya. “Bisakah Anda bayangkan saya berselingkuh dengannya? Masak saya mau terlibat hubungan di tempat tidur dengan istri Mike Tyson?” kata Trump, dikutip O’Donnell. Desiree Washington, ratu kecantikan yang disebutkan jadi korban perkosaan oleh Tyson. ( Indianapolis Monthly /Indiana Dept. of Correction). Meski masih jadi misteri, kemungkinan besar tuduhan itu sekadar gosip belaka. Buktinya, Tyson masih sudi minta tolong pada Trump ketika dia terbelit kasus dugaan pemerkosaan terhadap Desiree Washington, ratu kecantikan asal Rhode Island. “Satu orang yang dihubungi Tyson setelah ditahan adalah Trump. Beberapa pekan sebelum sidang putusan vonis, Trump mengadakan konferensi pers untuk mengajukan proposal bahwa Tyson tak semestinya dipenjara karena dugaan itu dan harus diperbolehkan tetap berlatih dan bertarung. Sebagai timbal-baliknya, yang didapat Tyson dalam pertarungannya akan disumbangkan untuk Desiree Washington dan para korban kasus pemerkosaan lainnya,” tulis Michael Kranish dalam Trump Revealed: The Devinitife Biography of the 45 th President. Baca juga:  Kakek Donald Trump Korban Pandemi Kendati begitu, Pengadilan Tinggi Marion County tetap menjatuhkan vonis hukuman enam tahun penjara pada Tyson pada 26 Maret 1992. Tyson akhirnya hanya menjalani hukumannya kurang dari tiga tahun karena bebas bersyarat pada Maret 1995. “Bertahun-tahun kemudian ketika saya datang ke kantornya Trump, saya mendapati satu sabuk kejuaraan tinju terpajang milik Tyson. Trump menjelaskan bahwa itu jadi bayaran terhadap utang yang ‘tak bisa dijelaskan’,” tambahnya, menjelaskan persahabatan Tyson dan Trump yang tetap terpelihara. “Tyson kembali memberi bukti akan rasa terimakasihnya dengan memberi dukungan pada Trump saat hendak maju ke pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2015, meski isu Islamofobia begitu kencang dilantangkan dalam kampanye Trump,” tandas Kranish.

Pada April 1965, seorang Armenia bertubuh tinggi langsing, rambut dan kumis mulai beruban, bersikap aristokratis, tidak menarik perhatian banyak orang. Di Kedutaan Besar Uni Soviet pun hanya beberapa orang dalam yang tahu bahwa orang itu berpangkat jenderal, anggota Dinas Intelijen Uni Soviet. Jenderal Agayants, kepala departemen berita-berita palsu, datang ke Indonesia untuk mengawasi sendiri operasi rahasia yang sedang berlangsung. Dia merasa puas dengan hasil Operasi Palmer. Dinas Intelijen Cekoslowakia menunggangi gerakan anti-Amerika Serikat dengan menjadikan Bill Palmer sebagai korban. Kepala American Motion Picture Association of Indonesia (AMPAI) itu dituduh agen CIA. Sehingga, dia di- persona non grata , AMPAI ditutup, dan impor film-film Amerika Serikat dihentikan. “Hubungan Indonesia-Amerika telah mencapai taraf yang sangat gawat. Bukan Palmer saja yang menghadapi kesulitan,” kata Ladislav Bittman, agen Dinas Intelijen Cekoslowakia, dalam Permainan Curang: Peranan Intelijen Cekoslowakia dalam Perang Politik Uni Soviet . Sukarelawan Peace Corps dari Amerika Serikat di Indonesia juga dituduh agen-agen CIA. Pada pertengahan April 1965, pemerintah Indonesia meminta mereka menghentikan kegiatannya. Perpustakaan-perpustakaan USIA (United States Information Agency) juga ditutup. Pemerintah juga mengambil alih pimpinan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan minyak milik Amerika Serikat. Setelah kembali ke Uni Soviet, Jenderal Agayants memerintahkan siaran luar negeri Radio Moskow untuk menyiarkan mengenai kegiatan mata-mata Amerika Serikat di Indonesia, di antaranya menyebut Palmer sebagai agen CIA kawakan yang tertangkap basah. Operasi Tahap Berikutnya Jenderal Agayants kemudian mengirim telegram persetujuan ke Dinas Intelijen Cekoslowakia di Praha untuk operasi tahap berikutnya, yang disebut Rencana Bersama Inggris-Amerika Serikatuntuk menyerbu Indonesia ( British-American Joint Plan to Invade Indonesia ). “Palmer tidak memainkan peranan pada tahap ini,” kata Bittman. Menurut Bittman, rencana ini dikemukakan oleh Mayor Louda, penggagas Operasi Palmer, dengan pertimbangan “Presiden Sukarno telah matang untuk menerima setiap bukti baru mengenai komplotan Amerika Serikat. Mari kita berikan itu kepadanya supaya senang.” “Sebuah dokumen palsu, berupa laporan dari duta besar Inggris di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Inggris, akan digunakan sebagai bukti. Dokumen palsu ini diteruskan kepada dr. Soebandrio,” kata Bittman. Duta besar Inggris itu adalah Sir Andrew Gilchrist sehingga disebut Dokumen Gilchrist. Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio menerima surat berisi dokumen itu pada 15 Mei 1965. “Saya orang pertama yang menerima Dokumen Gilchrist, sudah tergeletak di meja kerja saya dalam keadaan terbuka, mungkin karena telah dibuka salah seorang staf saya,” kata Soebandrio dalam Kesaksianku Tentang G30S . Stafnyamelaporkan bahwa surat itu dikirim kurir mengaku bernama Kahar Muzakar. Surat itu tanpa identitas dan alamat. “Namun, berdasar informasi yang kemudian saya terima, dokumen tersebut awalnya disimpan di rumah Bill Palmer,” kata Soebandrio. Dokumen itu ditemukan di rumah Bill Palmer di Gunung Mas, Puncak, Bogor, ketika digerebek oleh pemuda pada 1 April 1965. Menurut wartawan senior Kompas , Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang , kalau dicermati, kurang logis bahwa surat rahasia antara dua diplomat senior Inggris, tindasannya justru disimpan oleh orang Amerika Serikat. Surat Gilchrist itu ditujukankepada Sir Harold Caccia, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris. Soebandrio kemudian menugaskan Kepala Staf BPI Brigjen Pol. Raden Soegeng Soetarto untuk membandingkan surat itu dengan jenis surat yang pernah diambil dari reruntuhan Kedutaan Besar Inggris dua tahun lalu. Pada 16 September 1963, massa yang berdemonstrasi membakar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Dari reruntuhan itu, BPI menemukan dokumen kajian strategis, seperti mengenai rivalitas antarangkatan dalam ABRI, dan analisi s Gilchrist yang menyebut posisi Sukarno bagaikan tikus terpojok. Menurut Julius Pour, Soetarto memastikan jenis kertas Dokumen Gilchrist sama dengan surat resmi Kedutaan Besar Inggris. Namun, dia memberikan catatan bahwa belum jelas siapa yang dimaksud dengan local army friends (sahabat Amerika Serikat di Angkatan Darat) dan terdapat kesalahan tata bahasa sehingga diragukan penulisnya diplomat Inggris. Sebelumnya, Soetarto melaporkan kepada Soebandrio mengenai informasi sejumlah jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal, khususnya dalam kebijakan Ganyang Malaysia. Pada saat informasi itu sedang didalami, Soebandrio menerima surat berisi Dokumen Gilchrist. Soebandrio mengabaikan catatan Soetarto. Dia meyakini dokumen itu otentik. Sebab, sebelumnya beredar buku mengenai rencana Inggris dan Amerika Serikat menyerang Indonesia. “Saya selaku Kepala BPI telah mengerahkan petugas intelijen untuk melakukan pengecekan. Hasilnya membuat saya merasa yakin, dokumen tersebut otentik,” kata Soebandrio. Namun, Soebandrio menegaskan, lepas dari asli tidaknya, Dokumen Gilchrist merupakan upaya provokasi pertama untuk memainkan Angkatan Darat dalam situasi politik di Indonesia yang tidak stabil. Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Soebandrio melaporkan Dokumen Gilchrist kepada Sukarno pada 26 Mei 1965. Sukarno segera memanggil semua panglima angkatan untuk menanyakan tentang our local army friends , apakah ada kesatuan yang harus dicurigai. Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Achmad Yani menjawab tidak perlu. Kalau secara perseorangan, Yani memang menugaskan Mayjen TNI Soewondo Parman dan Brigjen TNI Soekendro berhubungan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris untuk mencari informasi yang harus dilaporkan kepadanya. Mengenai Dewan Jenderal, Yani menjawab memang ada, malah dia sendiri yang memimpinnya. Yang dimaksud Yani adalah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang bertugas membahas kenaikan pangkat dan jabatan tinggi di Angkatan Darat. Menurut Julius Pour, selesai rapat, Sukarno mengumumkan bahwa memiliki bukti pihak imperialis merencanakan serangan terbatas ke Indonesia untuk membunuh dirinya, Soebandrio, dan Achmad Yani. Serangan itu untuk menggagalkan Konferensi Asia Afrika II di Aljazair pada Juli 1965. Diumumkan di Kairo Konferensi Asia Afrika II ditundakarena terjadi kudeta di Aljazair. Sukarno yang dalam perjalanan menuju Aljazair terdampar di Mesir. Di sana, dia memerintahkan Soebandrio untuk menyebarkan Dokumen Gilchrist kepada pers internasional. Bittman menyebut, kemungkinan besar Soebandrio dan Sukarno sepakat untuk tidak mengumumkannyadi Indonesia, melainkan dalam pertemuan pemimpin Asia dan Afrika di Aljazair, untuk memberikan arti dan publisitas yang lebih besar kepada dokumen itu. “Ketika Konferensi Asia Afrika itu diundurkan, Sukarno dan Soebandrio memutuskan untuk mengumumkan dokumen itu pada akhir kunjungan mereka ke Kairo,” kata Bittman. Koran Al Ahram , 5 Juli 1965, memuat fotokopi Dokumen Gilchrist dan keterangan Soebandrio bahwa dengan diundurnya Konferensi Asia Afrika II, dia memutuskan untuk mengungkapkan dokumen rahasia itu di Kairo. Sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa sikap Indonesia terhadap Malaysia semata-mata untuk mempertahankan diri. Maksud lain untuk memberi tahu dunia mengenai untuk apa Inggris mempunyai pangkalan militer di Singapura dan Malaysia. Soebandrio menambahkan , beberapa dokumen lain mengenai rencana operasional yang akan dilancarkan Inggris dengan bantuan Amerika Serikat juga telah dirampas. Inggris merencanakan serangan ke Indonesia setelah Konferensi Asia Afrika II di Aljazair. Serangan itu akan dilancarkan dari Malaysia , yang berdekatan dengan Sumatra; dari Singapura, pangkalan militer Inggris terbesar di Asia; dan dari daerah-daerah Kalimantan Utara yang berada di bawah kontrol Inggris. Penguasa Inggris dan Amerika Serikat menyangkal keras dokumen itu. Marsekal Sir John Grandy, pemimpin angkatan perang Inggris di Timur Jauh, menyebut tuduhan itu omong kosong. “Tetapi sanggahan-sanggahan Inggris dan Amerika itu hanya menambah panasnya situasi saja. Sanggahan-sanggahan itu dianggap sebagai tipu muslihat untuk menyelimuti maksud-maksud mereka yang agresif,” kata Bittman. Pada akhirnya, Inggris tidak menyerang Indonesia. Konflik bersenjata pasukan Indonesia dan Inggris hanya terjadi di Kalimantan dalam rangka Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dan yang terjadi adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan dalih untuk menggagalkan kudeta oleh Dewan Jenderal yang dianggap sebagai our local army friends . Julius Pour menyebut bahwa Dokumen Gilchrist masih selalu dipertanyakan sebab belum terjawab tuntas. Catatan CIA pada 1968 yang sudah dideklasifikasi menyebut tiga pihak yang diduga ingin Sukarno segera menindak sejumlah jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal. Dugaan CIA, salah satu dari tiga pihak itu membuat dokumen palsu sebagai pemicu: Soebandrio, PKI, atau Dinas Rahasia Republik Rakyat China. Sementara itu, menurut pengakuan Bittman, dokumen palsu itu dibuat oleh Dinas Intelijen Cekoslowakia dengan arahan dari Uni Soviet. Dokumen itu disampaikan melalui saluran duta besar Indonesia yang disebut Polan, bukan nama sebenarnya, hingga akhirnya sampai di tangan Soebandrio. Mengapa Dinas Intelijen Cekoslowakia beroperasi di Indonesia? Dalam pengantar bukunya untuk edisi Indonesia tahun 1973, Bittman mengungkapkan, pada waktu itu tidak seorang pun mengetahui bahwa Cekoslowakia, sebuah negara kecil di Eropa, telah ikut serta dalam permainan politik di Indonesia. Indonesia bukan ancaman bagi kepentingan Cekoslowakia di bidang ekonomi, politik, dan militer. “Tetapi Dinas Rahasia Cekoslowakia, seperti halnya dinas rahasia negara-negara satelit Soviet yang lain, adalah alat Soviet,” kata Bittman. Di bawah pengawasan penasihat-penasihat Uni Soviet, lanjut Bittman, departemen informasi palsu Dinas Intelijen Cekoslowakia merencanakan kampanye penipuan dan propaganda untuk menggambarkan Amerika Serikat sebagai musuh utama dan kambing hitam bagi semua kesulitan dalam negeri Indonesia. Informasi palsu itu tidak diberitahukan kepada orang PKI karena model ideologi, pelindung, dan penasihatnya Partai Komunis China, bukan Partai Komunis Uni Soviet. “Sebagai akibatnya, pengaruh Amerika menjadi lemah dan kedudukan Soviet menjadi semakin kuat,” kata Bittman. Mayor Ladislav Bittman alias Brychta kemudian menyeberang ke Amerika Serikat pada 1968 setelah Uni Soviet menyerang Cekoslowakia .

DIET kantong plastik sekali pakai mulai berlaku per 1 Juli 2020 di Jakarta. Tak boleh lagi ada kantong plastik untuk belanjaan di pertokoan, swalayan, mal, dan pasar rakyat Jakarta. Penerapan aturan ini untuk menekan produksi jumlah sampah dan mencegah degradasi lingkungan hidup di Jakarta.

Pasca 1965, nasib buruk tidak hanya menimpa orang-orang yang dituduh terlibat G30S. Anak dan cucu dari mereka yang bersinggungan dengan PKI atau organisasinya juga kena getahnya. Stigma pemberontak atau pengkhianat negara terus dilekatkan pada mereka yang bahkan ketika peristiwa kelam itu terjadi, masih berusia seumur jagung. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Asvi Warman Adam dalam dialog sejarah “Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI” live  di saluran Facebook  dan Youtube   Historia , Selasa 7 Juli 2020, menyebut bahwa stigma ini harus dihentikan karena “dosa” orang tua tidak seharusnya ditanggung oleh anak cucunya. “Jadi, ini yang seyogianya dipahami oleh masyarakat, kita tidak menganut dosa turunan. Jadi, kalau orang tuanya PKI atau anggota ormas kiri, anaknya tidak otomatis akan menganut ajaran komunis,” kata Asvi. Stigma itu pun juga tak berdasar mengingat Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dilarang sejak 1966. Lebih-lebih, mereka yang dituduh demikian juga belum tentu bersalah, mengingat banyak orang ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan pasca 1965. Menurut Asvi, stigma terhadap anak PKI harus dihilangkan karena merugikan demokrasi. Ia mencontohkan, yang sering didengung-dengungkan bahwa ada anggota PKI yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Jelas tidak ada. Sejak masa Orde Baru sudah ada yang disebut dengan surat bebas G30S/PKI. Mereka sudah di- screening , diseleksi, dan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat,” kata Asvi. Yang dimaksud Asvi adalah Ribka Tjiptaning, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sering dilabeli sebagai anggota PKI. Pasalnya, ia menulis buku yang menghebohkan berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI . Buku itu kemudian digunakan banyak pihak untuk menyerang Ribka. Padahal, kata Asvi, buku itu berisi kisah penderitaan seorang anak yang orang tuanya ditangkap dan dipenjara karena dituduh terlibat peristiwa 1965. Sementara Ribka sendiri selain memang tidak telibat, telah menjalani screening  dan memiliki Surat Keterangan Tidak Terlibat G30S/PKI. “Dia sudah di- screening  oleh kepolisian di Jakarta Timur dan dikeluarkan surat bebas G30S/PKI, bahwa dia bukan PKI. Dan proses untuk menjadi anggota partai itu bertahap, bertingkat, tentunya kalau ada anggota PKI tidak akan mungkin lolos. Semua partai yang ada di Indonesia akan bersikap demikian,” ujar Asvi. Menurut Asvi, alih-alih hanya menebarkan isu, mereka yang menuduh harusnya membuktikan atau melaporkan ke pihak berwajib jika memang ada anggota PKI di DPR. Berbeda dengan Ribka, Okky Asokawati anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2014–2019 tidak mendapat stigma berlebih seperti yang terima Ribka. Padahal, ayahnya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anwas Tanuamidjaja adalah wakil komandan G30S. Anwas hanya satu tingkat di bawah Komandan G30S Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Namun, apapun kaitannya, Okky juga tidak seharusnya menerima stigma anak pemberontak. “Jadi Okky sendiri kan tidak memilih bahwa ayahnya adalah wakil komandan G30S. Tapi faktanya atau takdirnya demikian dan Okky jelas bukan komunis. Dan dia seorang muslimah,” katanya. Okky tetap bisa menjadi anggota DPR dan bahkan berangkat dari partai Islam, sekarang pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Okky menuliskan kisah masa lalunya dalam buku Jangan Menoleh ke Belakang . Tetapi, menurut Asvi, buku Okky tidak dipermasalahkan orang karena judulnya tidak menggebrak seperti buku Ribka. Dari generasi ketiga orang-orang yang distigma PKI, Asvi bercerita tentang aktor kenamaan Indonesia, Reza Rahadian. Nenek Reza, Francisca C. Fanggidaej adalah anggota parlemen Indonesia. Ia juga seorang aktivis dan ikut berjuang di Surabaya pada 1945. Pada 1 Oktober 1965, Francisca tengah berada di Beijing. Peristiwa yang menyeret pula orang-orang yang dekat dengan Sukarno itu kemudian membuatnya tak bisa pulang. Ia sendiri juga dekat dengan Bung Besar. “Dan selama 20 tahun itu di Tiongkok dan kemudian minta suaka ke Belanda. Baru di Belanda dia memberi tahu kepada keluarganya di Indonesia bahwa dia masih hidup. Coba bayangkan 20 tahun itu memendam rahasia,” ungkap Asvi. Francisca kala itu menyembunyikan keberadaannya agar keluarganya di Indonesia tidak terkena imbas peristiwa itu. Stigma yang diterima Francisca tidak ingin ia wariskan kepada anak cucunya. “Banyak orang seharusnya tidak disalahkan karena orang tua atau karena neneknya itu pernah tersangkut atau berhubungan dengan Gerakan 30 September '65,” kata Asvi. Asvi kembali menegaskan bahwa jika ada yang menuduh anggota PKI duduk di DPR misalnya, lebih baik melapor ke pihak berwajib. Karena jelas, tuduhan itu tidak berdasar. “Jadi, menurut saya, bahaya laten PKI itu hanya halusinasi,” ujarnya.

Istana Cipanas 7 Juli 1953. Hartini resmi menjadi istri ke-4 dalam hidup Presiden Sukarno. Kendati acara pernikahan itu dirahasiakan, namun tak ayal kabarnya tetap tertiup ke luar Istana Cipanas. Orang-orang kemudian sibuk memperbicangkannya. Organisasi Persatuan Istri Tentara (Persit), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) melakukan demonstrasi menolak pernikahan tersebut. Perwari bahkan mendukung penuh keputusan istri pertama Sukarno, Fatmawati, keluar dari Istana Negara. Seperti tak mau kalah dengan para aktivis organisasi-organisasi perempuan itu, jurnalis perempuan senior S.K. Trimurti pun angkat pena. Di Suluh Indonesia , harian kaum nasionalis yang menjadi pendukung utama Presiden Sukarno, Trimurti “menghabisi” Bung Karno dalam suatu tulisan berjudul “Bandot Tua Memakan Daun Muda". Tulisan itu membuat geger istana. Bukan saja karena yang mengkritik adalah pengikut setia Bung Karno sejak era pergerakan melawan kolonialisme Belanda, namun juga kalimat-kalimatnya menohok perasaan Bung Besar. Namun yang terkena getah langsung dari tulisan tersebut adalah Suluh Indonesia . “Sebagai wartawan Suluh Indonesia yang mangkal di Istana, saya kemudian dilarang untuk datang ke Istana Negara selama tiga bulan oleh Kolonel R.H. Sugandhi, salah satu ajudan Presiden Sukarno,” kenang Satya Graha, eks awak koran yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI) itu. Soal kritik ini, sebelumnya kejadian yang lebih seru dialami oleh Rosihan Anwar, jurnalis terkemuka dari Pedoman . Dia pernah diintimidasi oleh Menteri Perekonomian era Kabinet Sukiman yakni Soejono Hadinoto. Ceritanya, suatu hari di tahun 1951,  Pedoman via Kili-Kili (tulisan pojok khas koran tersebut) mengkritik kebiasaan Soejono yang kerap menggunakan voorrijders lengkap dengan sirene setiap keluar dari kantornya. “Buat zaman itu, hal seperti ini dianggap sebagai tidak biasa,” ungkap Rosihan Anwar dalam Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi . Dikritik demikian, Soejono tersinggung. Beberapa hari usai penayangan tulisan pojok itu, sekitar pukul dua siang, tetiba Soejono muncul dengan dua pengawalnya di kamar redaksi Pedoman . Dia kemudian menghampiri Rosihan yang saat itu tengah menulis. Sambil melotot, dia memarahi Rosihan. “Ayo kalau kamu laki-laki, mari kita sekarang juga berkelahi! Aku tantang kamu!” teriaknya. “Ada apa ini?” jawab Rosihan dalam nada tenang. “Ada apa?! Seperti tidak tahu. Sudah menulis tentang orang, kok bertanya ada apa? Ayo berani enggak berkelahi dengan aku?!” ujar Soejono masih dalam nada keras. Rosihan tidak meladeni mau Soejono. Alih-alih menerima tantangan, dia malah menyarankan Soejono untuk menggunakan prosedur hak jawab kalau memang merasa kritik Pedoman tidak benar. “Ah, saya tidak mau berkelahi. Jika memang tidak senang dengan tulisan itu, silakan menulis sanggahannya,” jawab Rosihan. “Ja, je bent een vis wift. Je bent een lafaard (Ya, kau perempuan yang hanya banyak ngomong. Kau seorang penakut),” ledek Soejono. “Terserah!” kata Rosihan. Sejurus lamanya Soejono Hadinoto berdiri di depan meja Rosihan dengan tatapan mata merah menyala. Rosihan sendiri hanya meladeni dengan sikap tenang-tenang saja. Mungkin karena bosan atau merasa tidak diladeni, pada akhirnya Soejono dan dua pengawalnya pergi meninggalkan redaksi Pedoman. Rupanya dendam sang mentri belum juga sirna. Beberapa hari kemudian saat menghadiri suatu resepsi, Rosihan bersirobok dengannya di beranda belakang Istana Negara. Refleks Soejono kembali melayangkan tantangan. “Ayo bilang, kapan kita berduel dengan badik dan di dalam sarung. Ayo, berani?!” gertaknya. Rosihan hanya mengangkat bahu seraya menjawab: “ Dat is te middlelueuws voor mij, nee hoor (Cara itu bagi saya terlalu abad pertengahan, saya tidak mau melakukannya).” Sejak itu, Soejono tak pernah lagi membahas soal “ajakan berduel” tersebut. Ketika dia dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri, dia malah menjadi seorang kawan yang baik untuk Rosihan. Gegara tulisan pojok pula, dua media ternama saat itu, Merdeka dan Indonesia Raja,  pernah saling hantam. Tulisan pojok Merdeka yang menyebut diri sebagai dr. Clenik menyebut gaya tulisan Mas Kluyur , tulisan pojok kepunyaan Indonesia Raja , sebagai gaya straatjongen (berandalan). Mas Kluyur membalas serangan itu dengan pertanyaan: mengapa setiap kritik atau bentrokan pendapat harus dimaki dengan kata-kata kasar oleh dr. Clenik ? Besoknya dr. Clenik malah menyebut Mas Kluyur dengan makian baru: straatmeid (pelacur). Kili-Kili sendiri menyebut gaya dr. Clenik itu sebagai “upaya usang” untuk menaikan oplah. Tahun 1964, “pertempuran berdarah-darah” juga terjadi antara Suluh Indonesia vs Harian Rakjat . Adalah Satya Graha, wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia , yang mendengar pada sutau hari mendapat laporan bahwa ratusan eksemplar korannya telah ditemukan berserakan sepanjang jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari para informan terpercaya, Satya Graha mendapat kabar bahwa itu merupakan ulah para buruh kereta api yang berafiliasi ke SOBSI, organisasi buruh yang terkait dengan PKI. Mereka mendapat perintah dari pihak  Harian Rakjat , koran kiri saingan berat  Suluh Indonesia . “Cara mereka memang kasar, maka saya putuskan untuk membalas aksi mereka tersebut,” kenang Satya. Dia lantas meminta tolong kepada para buruh kereta api yang berafiliasi dengan KBM, organisasi buruh onderbouw  Partai Nasional Indonesia, untuk “menahan” koran  Harian Rakjat  supaya terlambat datang ke pelosok-pelosok tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Dibandingkan aksi mereka, cara saya itu bisa dikatakan masih halus lho,” kata Satya. Rupanya aksi balasan tersebut sampai ke telinga Presiden Sukarno, yang secara pribadi memang dekat dengan Satya. Maka pada suatu pagi, usai sarapan, Sukarno pun memanggil Satya. “Satya, kamu sekarang sudah mulai  komunistophobia  juga ya?” selidik Bung Karno “Lho, maksudnya bagaimana, Pak?” “ Aku dengar kamu mulai menyusahkan  Harian Ra k jat. ” Mendengar jawaban Bung Karno tersebut, Satya langsung maklum: dia telah dilaporkan oleh orang-orang PKI. Tanpa ragu dia lantas menceritakan duduk persoalan pertamanya mengapa semua itu terjadi. Lantas bagaimana reaksi Bung Karno? “Dia diam saja, tapi sepertinya paham dengan apa yang saya sampaikan,” ujar Satya. Suluh Indonesia  memang kerap memilih “jalur keras” terkait dengan PKI. Saat ramai-ramainya aksi sepihak yang dilakukan oleh aktivis-aktivis tani komunis, koran kaum nasionalis itu pun tampil mengecam aksi-aksi tersebut sebagai “revolusi kebablasan”.

Luasnya yang tak sampai 2 km membuat Pulau Penyengat bisa dikelilingi dengan berjalan kaki. Kendati mungil, Kerajaan Melayu Riau-Lingga pernah membangun ibu kota di sini. Setidaknya 46 peninggalan cagar budaya terdapat di Pulau Penyengat. Ada yang masih utuh, tapi ada pula yang hanya pondasi atau dinding, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Istana Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII, perigi atau sumur, dan Benteng Bukit Kursi, serta bekas dermaga kuno. "Beragam bangunan peninggalan sejarah yang terkait dengan peranan Pulau Penyengat sebagai pusat pertahanan, pemerintahan masa Kerajaan Riau-Johor dan Riau-Lingga," ujar Surjadi, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, dalam seminar daring berjudul "Warisan Budaya Pulau Penyengat, Tantangan, dan Peluang Pelestarian serta Pengelolaannya" yang diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat . Karenanya Pulau Penyengat dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dua tahun lalu. "Ini satu-satunya pulau seluas 1,12 km persegi yang pernah menjadi pusat kerajaan besar, bukan kerajaan kaleng-kaleng," kata Surjadi. Titik Penting Kesejarahan Marsis Sutopo, arkeolog Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, menjelaskan bahwa Kerajaan Melayu di Kepualauan Riau berasal dari Melayu di Johor, di ujung Semenanjung Malaka. Ketika terjadi pertempuran dengan Belanda, pusat Kerajaan Melayu pindah ke Kepulauan Riau yang pusatnya di Pulau Bintan pada awal abad ke-18. Dari sana, Sultah Mahmud Syah III memindahkan pusat pemerintahan ke Daik, Pulau Lingga pada 1787. Lalu pindah lagi ke Pulau Penyengat pada awal abad ke-20, dari tahun 1900–1911. "Ada peperangan dengan Belanda, Pulau Penyengat ditinggalkan,"  kata Marsis . Ketika membangun Daik Lingga, Sultan Mahmud Syah III juga membangun Pulau Penyengat. Konon, pulau ini menjadi mas kawin saat sultan menikah dengan Engku Putri. "Terkenal sebagai Pulau Mas Kawin, karena saat Sultan Mahmud Syah meminang Raja Hamidah sebagai permaisuri, ia menjadikan Pulau Penyengat sebagai mas kawin, walaupun konteks mas kawin ini masih dalam perdebatan," kata Surjadi. Namun, beberapa bangunan di Pulau Penyengat sengaja dihancurkan supaya tak diambil alih Belanda. "Dalam sejarahnya ada proses bumi hangus waktu Belanda mengambil alih," kata Surjadi. Pulau Penyengat juga menyimpan titik kesejarahan penting terkait proses pemisahan kekuasaan Inggris dan Belanda di semenanjung. Pasca wafatnya Sultan Mahmud Syah III di Lingga , Sultan Tengku Abdul Rahman menjadi penggantinya. Padahal, putra sulung sultan adalah Tengku Hussin. Raja Hamidah sebagai pemegang regalia kerajaan tak merestui penobatan Tengku Abdul Rahman. Ia menolak menyerahkan regalia sebagai tanda ditabalkannya sultan. Menurutnyapentahbisan Tengku Abdul Rahman sebagai raja melanggar pakem kerajaan. Inggris memanfaatkan situasi itu. Ketika Inggris dan Belanda membuat perjanjian di London pada 17 Maret 1824, Inggris mengangkat Tengku Hussin sebagai Sultan Johor di Singapura. "Ini yang akhirnya dimanfaatkan Inggris, yaitu ditabalkan Sultan Hussin di Singapura. Ini awal pecahnya Johor menjadi Riau-Lingga," kata Surjadi. Sedangkan Sultan Abdul Rahman Syah bertahan sebagai Sultan Riau-Lingga dari1824–1832. Persoalan Tata Kota Kuno Sayangnya, selama ini belum banyak yang mempelajari kota kuno di Pulau Penyengat. Tujuannya untuk merekonstruksi tata letak, misalnya rumah raja, alun-alun, dan rumah-rumah pejabat tinggi pada masa lalu. "Ada bangunan istana, ini pusat istana atau rumah sultan? Ada juga bekas situs kedaton," ujar Marsis. Dalam hal ini, rekonstruksi fungsi ruang juga memungkinkan untuk dikerjakan. Pasalnya sisa-sisa bangunan masih banyak yang bisa ditemukan. Berbeda dengan di Daik, sisa istana tak lagi utuh. Kendati bangunan lainnya, seperti masjid sultan masih ada. Sedangkan di hulu sungai di Pulau Bintan, sisa bangunannya hanya sedikit. Lebih sulit untuk membayangkan bagaimana tata kotanya. "Bisa dibandingkan (Pulau Penyengat, red. ) dengan tata kota di Daik. Dari sana bisa diambil kesimpulan, bagaimana tata kota pada masa Melayu Kepulauan, baik di Daik maupun di Penyengat," kata Marsis. Selama ini kajian di Pulau Penyengat kebanyakan berkaitan dengan masalah zonasi bagi perlindungan situs-situs cagar budaya. "Ini tantangan baru untuk melakukan kajian di Pulau Penyengat. Tata kota Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan tentu punya,"  u jar Marsis. Menurut Marsis, peristiwa lokasi pemerintahan Melayu Johor yang berubah menjadi Riau-Lingga Daik merupakan hal menarik. Tantangannya membangun narasi Kerajaan Melayu yang waktu itu bisa menguasai dunia maritim atau laut di sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Riau sendiri. "Ini hal menarik," ujar Marsis, "Ini bukan kerajaan daratan tapi yang warna lautnya lebih banyak, ada pelabuhannya. Ini pusat kerajaan yang berbasis pada kelautan."

Sukarno sebagai manusia memiliki hobi dan kesukaan lain. Ini adalah hobi dan kesukaan Bung Besar.

Di puncak kekuasaannya, Sukarno memiliki serenceng gelar kebesaran. Mulai dari Proklamator Kemerdekaan, Pemimpin Besar Revolusi, hingga Penyambung Lidah Rakyat.  Kendati demikian, dengan kuasa yang dimilikinya Bung Karno tidak selalu bisa berbuat sekehendaknya. Apalagi untuk kepentingan keluarganya. Ali Sadikin menjadi salah seorang pejabat yang berani menolak permintaan Sukarno. Pada periode 1964—1966, Ali Sadikin menjabat Menteri Koordinator Urusan Maritim dalam Kabinet Dwikora I. Sebagai menteri dalam kabinet, Ali Sadikin kerap kali berurusan dengan presiden. “Ada yang mengatakan bahwa dulu kemauan dan kehendak Bung Karno tidak bisa dicegah. Pengalaman saya, ya, bisa,” ujar Ali Sadikin dalam Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi yang disusun Ramadhan K.H.   Kepentingan Mertua Sekali waktu Presiden Sukarno memanggil Menko Urusan Maritim Ali Sadikin. Rupanya Bung Karno meminta bantuan Ali Sadikin untuk kepentingan sang mertua, Hasan Din. Menurut Ali, Bung Karno tidak bilang harus dipenuhi, tapi bertanya, “Bisa nggak ?” Alih-alih menuruti, Ali malah menimbang-nimbang. Ali Sadikin membawa berkas-berkas Hasan Din ke kantornya. Bersama para stafnya, Ali Sadikin mempelajari masalah dalam berkas tersebut. Ternyata Ali Sadikin tidak dapat memenuhi permintaan Sukarno untuk membantu proyek mertuanya. Setelah Ali Sadikin menjelaskan duduk persoalannya, Bung Karno berkata, “Baiklah kalau begitu.” Selesai persoalan. “Ini orang benar-benar hebat. Ia tidak mempergunakan kekuasannya sebagai presiden untuk soal-soal begitu,” kenang Ali Sadikin. Walau terpaksa menolak, sebagai pembantu presiden Ali Sadikin merasa dihargai oleh Sukarno. Menurut Ali, Sukarno sama sekali tidak marah. Apalagi sentimen. Buktinya Bung Karno masih sering mengajak Ali Sadikin bersama istrinya, Nani berlenso ria di Istana. Ali Sadikin bahkan dipercaya Sukarno untuk memimpin ibu kota Jakarta sebagai gubernur pada 1966. Melayani Istri Kejadian yang persis serupa juga pernah dialami Hoegeng Iman Santoso. Pada 1965, Bung Karno mengundang Hoegeng beserta istrinya Mery ke Istana Bogor. Saat itu, Bung Karno meminta Hoegeng untuk mengisi salah satu kementrian baru yang akan dibentuk. Hoegeng bersedia. Namun setelah itu, Bung Karno mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mery mengenai para istrinya.  “Mery kenal dengan Bu Fatmawati?” kata Sukarno “Kenal, kami satu pengajian,” jawab Mery. “Bagaimana dengan Haryati? tanya Sukarno lagi. “Kenal,” ujar Mery, “soalnya waktu di Surabaya, rumah Haryati berhadapan dengan rumah kami.” “Lalu dengan Bu Hartini?”   “Belum.” “Bu Dewi?” “Belum juga.” “Nah, Mery,” pinta Sukarno, “Kamu layani salah satu istri saya yang Mey kenal.” Hoegeng dan Mary sama terdiam mendengar permintaan Sukarno. Menurut Hoegeng, zaman itu pelayanan yang habis-habisan terhadap istri Bung Karno maupun istri menteri menjadi suatu mode. Pelayanan itu bahkan dibarengi dengan membeo-nya cara hidup para istri menteri. Sementara itu, Hoegeng tahu betul istrinya tidak ingin larut dalam mode semacam itu. Semua istri Bung Karno dianggapnya sama saja Akhirnya, Mery menolak secara halus permintaan Sukarno untuk melayani istrinya. Mery beralasan kalau hanya meladeni satu orang, maka tidak enak dengan yang lain. Perlakuan demikian akan menimbulkan ketegangan nantinya. Mendengar itu, Bung Karno hanya mengangguk seraya berkata, “Ya, itu betul.” Jawaban tersebut tentu diluar dugaan Mery dan Hoegeng. Padahal, mereka telah siap pasang telinga apabila mendengar Bung Karno marah.    “Dari jawaban Bung Karno terhadap pendirian kami, saya menyimpulkan betapa demokratnya beliau. Ia tidak marah dengan keterusterangan kami,” kata Hoegeng dalam wawancara dengan wartawati Tempo  Leila S. Chudori pada 22 Agustus 1992, sebagaimana terkisah dalam jilid ketiga  Memoar Senarai Kiprah Sejarah . Tidak lama setelah kejadian itu, Hoegeng pun ditunjuk Sukarno sebagai Menteri Iuran Negara (setara Dirjen Pajak) dalam Kabinet Dwikora II. Selepas jadi menteri Sukarno, Hoegeng kemudian meniti puncak kariernya di kepolisian sebagai Kapolri periode 1968—1971. Dia dikenal sebagai polisi jujur dan anti suap. “Begitu kagumnya saya pada Bung Karno,” kenang Hoegeng, “Buat saya, ia adalah pemimpin yang demokrat dan seorang Bapak Negara.”

Pada 1950, setelah berhasil mengamankan pemerintahan pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), Mohammad Natsir resmi melepas jabatan Menteri Penerangan di Kabinet Hatta I (1948-1949). Dia segera mengalihkan fokus kepada urusan lain, yakni mengemban amanah sebagai ketua Partai Masyumi. Natsir bertekad menjadikan partai berasas Islam itu garda terdepan perjuangan. Namun di tengah upaya tersebut, Natsir harus membuat keputusan yang sulit. Pada 22 Agustus 1950 di Istana, Presiden Sukarno menyampaikan keputusannya menunjuk Natsir menjadi formatur kabinet. Menurut Lukman Hakiem dalam Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan,  berdasar keputusan muktamar Masyumi tahun 1949, ketua partai dilarang menduduki jabatan di pemerintahan, termasuk menjadi perdana menteri. “Natsir merespon keputusan presiden itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan dia musyawarahkan dulu dengan pimpinan partai Masyumi. Sesudah mendapat persetujuan dari pimpinan partai, keesokan harinya Natsir kembali menemui Bung Karno, dan menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas dari presiden,” tulis Lukman. Dalam melaksanakan tugas formatur kabinet, Natsir dibantu oleh dua pimpinan Masyumi lain: Sjafruddin Prawiranegara, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim. Ketiganya sepakat membentuk kabinet yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai dan sebesar mungkin suara di parlemen. Mereka merasa harus mendapat dukungan luas agar sifat kesatuan nasional dari kabinet yang akan disusun benar-benar tercermin sebagai persatuan bangsa Indonesia. Selain Masyumi, mereka juga merasa perlu membuat basis dukungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) agar kebinet berdiri kokoh. Ketika Natsir menyampaikan pemikirannya itu kepada Sukarno, presiden merasa senang dan mendoakan agar Natsir dapat berhasil mengemban tugasnya.  Ternyata menjalankan keinginan baik itu tidaklah mudah bagi Natsir. Menurut Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Intergralism , sikap PNI seringkali bersebrangan dengan Masyumi, begitu pula sebaliknya. Sulit rasanya membuat kedua partai ini menyepakati sebuah hal bersama-sama. Banyak perundingan yang berujung perdebatan keras di antara keduanya, seperti ketika koalisi PNI dan PSI menolak usulan Masyumi soal bentuk Negara Kesatuan yang seharusnya dikelola dalam sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer. Di dalam kabinet yang akan dibentuk Natsir, PNI menuntut hak yang sama dengan Masyumi. Bukan saja soal jumlah kursi, tetapi juga dalam menentukan posisi mana saja yang hendak mereka isi. PNI misalnya, meminta jatah Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. “Tuntutan yang tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh Natsir, sebab bagaimanapun dirinyalah (sebagai Masyumi) yang ditunjuk oleh presiden menjadi formatur kabinet. Sebagai formatur, tentu saja Masyumi harus mendapat hak lebih, dibanding partai lain,” tulis Lukman. Demi tercapainya kabinet ideal yang dicita-citakan, Natsir mencoba menurunkan ego kepartaiannya. Dia memilih berdialog dengan pimpinan PNI untuk mencari solusi terbaik dari permintaan kursi tersebut. Beberapa kali Natsir menghubungi dua pimpinan PNI, Sidik Djojosukarto dan Sarmadi Mangungsarkoro. Tetapi tidak mudah menemui keduanya. Pimpinan PNI lainnya, Mr. Soewirjo, meski berhasil dihubungi selalu berdalih tidak bisa asal memutuskan dan perlu kesepakatan partai. Akibatnya, upaya berunding dengan PNI selalu terhambat. Ternyata Presiden Sukarno tidak begitu saja lepas tangan dalam upaya pembentukan kabinet ini. Dia mencoba mendukung Natsir karena rupanya presiden tidak ingin Natsir gagal dalam mewujudkan kabinet yang menurutnya sangat baik tersebut. Beberapa kali Sukarno mengundang Natsir dan beberapa pemimpin partai untuk mendiskusikan pembentukan kabinet itu. Meski para pimpinan beberapa partai sepakat menjalani koalisi, Natsir tatap tidak puas selama PNI belum bergabung memberi dukungan. Tanpa keikutsertaan partai yang dibentuk Sukarno itu, Natsir merasa penyusunan kabinetnya tidak akan ideal. Karena tidak kunjung mendapat dukungan PNI, Natsir merasa telah gagal menjalankan tugas. “Apa salah saya kepada PNI?” keluh Natsir kepada Anwar Harjono seperti ditulis Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan . Natsir lalu menghadap Sukarno bermaksud mengembalikan mandat yang diberikan kepadanya. Tetapi presiden menolak. Bantuan lain malah diberikan Sukarno dengan menawarkan diri berdiskusi dengan Djojosukarto dan Mangunsarkoro. Upaya itu juga ternyata mengalami kegagalan. Natsir kembali menemui Sukarno dengan maskud yang sama seperti sebelumnya. Namun Sukarno tetap pada pendiriannya menunjuk Natsir sebagai formatur. Natsir mulai ragu dengan keputusannya menjalankan kabinet. Melihat hal itu, Sukarno menegaskan keputusannya: membentuk kabinet dengan atau tanpa PNI di dalamnya. Menurut Lukman, itulah kali pertama Sukarno “meninggalkan” PNI untuk memberikan sokongan penuh kepada Natsir dalam pembentukan kabinetnya. “Di masa itu, Sdr. Natsir masih tetap favorit Bung Karno,” kata Mohammad Hatta seperti diutarakan Yusuf Abdullah Puar dalam Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan . Akhirnya pada 6 September 1950, Kabinet Natsir terbentuk. Sehari setelahnya, Presiden Sukarno secara resmi mengumumkan pendirian kabinet pertama setelah Indonesia resmi memakai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersahabat dengan Bung Karno membuat Hasjim Ning, pengusaha yang merupakan keponakan Bung Hatta, tahu begitu besar rasa kemanusiaan yang dimiliki sang presiden. Rasa kemanusiaan itu membuat Bung Karno kerap legawa  memaafkan lawan-lawan politiknya. Hasjim dapat menyaksikan langsung karena kerap diminta menemani presiden ngobrol dalam sarapan atau resepsi-resepsi lain di Istana. Salah satu peristiwa berkaitan dengan hal itu yang diingat Hasjim terjadi pada suatu siang di tahun 1960-an. Saat itu Hasjim diajak makan oleh Bung Karno. Melihat Bung Karno sedang senang, Hasjim pun membuka pembicaraan soal Des Husein, istri Kolonel Ahmad Husein. Kata Hasjim, beberapa waktu sebelunya Des Husein datang menemuinya dan minta agar diusahakan bisa menemui Bung Karno untuk membicarakan nasib A. Husein suaminya. Ahmad Husein merupakan panglima Dewan Banteng yang menjadi kekuatan utama PRRI dalam memaksakan tuntutannya kepada pemerintah pusat pada 1958. Penggunaan senjata oleh PRRI dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat sehingga dijawab dengan menggelar operasi militer –Operasi Tujuh Belas Agustus. Setelah secara militer PRRI dapat dikalahkan, satu per satu pemimpinnya memilih kembali ke pangkuan republik. Ahmad Husein termasuk di dalamnya. “Pemerintah pusat bergembira karena Achmad Husein telah menyerah tanggal 23 Juni lalu,” tulis wartawan Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965 . Para pemimpin PRRI itu lalu menjalani “rehabilitasi” di Jakarta. Husein tak terkecuali. Hal itu membuat Des Husein perlu membicarakannya dengan presiden. Untuk itulah Des Husein menemui Hasjim. Meski tak menjanjikan akan menolong, Hasjim bertekad untuk membantu Des Husein. “Maka ketika makan (siang, red .) itu aku bertanya apakah Bung Karno kenal dengan Des Husein,” kata Hasjim dalam dalam otobiografinya yang ditulis AA Navis, Pasang Surut Pengusaha Pejuang .  “Des Husein? Siapa itu?” kata Bung Karno balik bertanya pada Hasjim. “Istri A. Husein.” “Mengapa dia?” “Katanya dia mau datang menemui Bapak?” “Oh, suruh dia datang. Aku senang pada itu anak. Dulu waktu ibuku sakit dan dirawat di St. Carolus, dia yang merawat. Karena mengantuk oleh sebab kurang tidur menjaga ibuku, ketika ia pulang, tahunya ditabrak oleh trem. Suruh dia datang ke sini,” kata Bung Karno pula. Jawaban Bung Karno membuat Hasjim lega. Beberapa waktu kemudian, istri A Husein pun menemui presiden di Istana. Hasjim tak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya karena dia tak ada di sana waktu pertemuan terjadi. Itu jelas bukan satu-satunya pengalaman Hasjim melihat kemurahan hati sahabatnya. Tentu yang paling sering disaksikan langsung Hasjim adalah perhatian Bung Karno kepada Bung Hatta –begitu pula sebaliknya. Namun kepada lawan politik yang paling keras pun Bung Karno tak pernah ragu memberi bantuan pribadi. Ketika mantan Perdana menteri Sjahrir sakit keras dan perlu dirawat ke luar negeri, Bung Karno membiayai pengobatannya ke Swiss. Hasjim tahu sejak awal lantaran Nyonya Sjahrir meminta bantuan Hasjim. Para pemimpin PRRI seperti M. Natsir atau Sjafruddin Prawiranegara pun diterima sebagai sahabat setelah kembali ke republik. Bahkan kepada keluarga Sjafruddin yang menderita ketika sang kepala keluarga ditahan, Bung Karno memberi dua mobil untuk mobilitas keluarga mereka. Dalam kaitan dengan pengampunan tokoh-tokoh yang terlibat PRRI itulah Hasjim kembali melihat bagaimana Bung Karno merespon permintaan maaf dari lawan politiknya. Itu terjadi pada 1966 ketika kekuasaan Bung Karno telah jauh berkurang akibat G30S. Saat itu Hasjim sedang di Istana menemani presiden yang kemudian menerima Jaksa Agung Soegih Arto. Saat sedang menerima jaksa agung itulah Bung Karno kedatangan tamu seorang perempuan. Nyonya Nawawi, tamu itu, datang bersama saudaranya untuk meminta pengampunan presiden atas keterlibatan suaminya dalam PRRI. Mayor Nawawi merupakan wakil kepala staf TT II Sumatera Selatan pada masa kepemimpinan Panglima Kolonel Barlian. Nawawi diutus Barlian mewakilinya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KSAD sehubungan dengan meningkatnya gerakan daerah terhadap pemerintah pusat. “Akan tetapi apa yang dilakukan Nawawi setelah itu bukanlah pergi ke Jakarta, melainkan kabur ke Prabumulih bersama anak buahnya dengan membawa senjata lengkap. Peristiwa itu membuat situasi di TT-II menjadi goncang,” kata Ibnu Sutowo, panglima TT-II sebelum Barlian, dalam biografi yang ditulis Mara Karma, Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi . Setelah PRRI dihancurkan pemerintah, Nawawi menyerah dan ditahan di Jakarta. Karena itulah istri Nawawi perlu menghadap presiden. Ketika diterima Bung Karno, Nyonya Nawawi menangis memohon maaf presiden. Presiden pun langsung menanyakan Hasjim. “Apa jij  kenal perempuan yang lagi menangis itu?” “Kenal, Pak. Ia istri Nawawi. Dahulu, waktu Bapak di Bengkulu, ia sering menating air buat Bapak. Ia termasuk kerabat Ibu Fatmawati,” jawab Hasjim yang kenal baik dengan Nyonya Nawawi. Mendapat keterangan Hasjim, Bung Karno langsung bertanya kepada jaksa agung untuk mencari solusi. “Apa keberatannya kalau Nawawi dibebaskan?” “Tidak ada keberatannya, Pak,” jawab Jaksa Agung Sugih Arto. Tak lama kemudian, Nawawi pun bebas.