Hasil pencarian

DI sebuah gang sempit di kawasan Glodok, Jakarta Barat, ada sebuah tempat yang tak biasa di mana pemiliknya bisa memegang kepala siapapun, termasuk pejabat hingga presiden. Ya, tak mungkin ia tak memegang kepala sebab profesinya adalah pemangkas rambut. Namanya Pangkas Rambut Ko Tang –berasal dari bahasa Tiongkok, artinya kelas atas. Lokasinya di Gang Gloria, Glodok. Berdiri sejak 1936, Ko Tang menjadi salah satu pangkas rambut tertua di Jakarta.  Pi Cis saat membersihkan telinga salah satu pelanggan Ko Tang. (Fernando Randy/Historia). Para pemangkas rambut di sana bekerja turun-temurun. Semula ada sembilan orang, kini hanya menyisakan Pi Cis (58), Apauw (59), dan A  Ciu (68). Pi Cis dan Apauw sudah lebih dari 15 tahun bekerja di Ko Tang, sedangkan A Ciu baru bergabung sekitar satu tahun lalu.  Kendati sudah beroperasi lebih dari delapan dekade, dan  di tengah gempuran  barbershop  modern, Ko Tang tetap bertahan.  Ko Tang tak pernah sepi. Setiap pelanggan seringkali tertidur lelap saat rambutnya dipangkas di sini.  Para pelanggan yang kerap tertidur saat di cukur di Ko Tang. (Fernando Randy/Historia). Pi Cis, generasi ketiga pemangkas rambut Ko Tang, mengatakan ia tak punya resep khusus dalam mencukur. “Riset saya tentang model-model rambut baru paling sering jalan-jalan ke mall saja, lihat-lihat anak muda, atau sekadar duduk di sini. Terus lihat keluar, orang-orang yang lalu-lalang di depan, dan memperhatikan rambutnya.” Salah satu ciri khas Ko Tang yang tetap dipertahankan sampai sekarang adalah layanan membersihkan telinga bagi para pelanggannya. “Coba kamu lihat, jarang sekali pangkas rambut yang bisa membersihkan telinga. Mungkin hanya di sini,” kata A Pauw.  Bangku yang sudah usang seakan menunjukan umur pangkas rambut Ko Tang. (Fernando Randy/Historia). Pelanggan setia pangkas rambut Ko Tang, Zakharia saat dicukur oleh Pi Cis. ( Foto : Fernando Randy ) Bukan hanya Pi Cis dan Apauw yang puluhan tahun bekerja di sana. Para pencuci rambut hingga kasir juga sudah bekerja lebih dari 10 tahun.  Rasa kekeluargaan begitu kental di Ko Tang. Keceriaan dan kebersamaan membuat mereka betah. Hingga muncul rasa saling memiliki.  Para pegawai yang sudah puluhan tahun bekerja di Ko Tang. (Fernando Randy/Historia). Peralatan Ko Tang kian menua. Gunting, pisau cukur, sisir, dan bangku pelanggan mulai berkarat. Entah bagaimana nasib Ko Tang nantinya. “Jujur saja, saya belum tahu bagaimana nasib Ko Tang 5 atau 10 tahun lagi,” ujar Pi Cis. “Anak-anak saya juga tidak ada yang berminat menjadi tukang cukur. Regenerasi memang sulit terwujud. Apalagi kami juga sudah tua.” Namun Pi Cis bertekad tidak akan menyerah pada zaman.  Ko Tang tak akan sekadar jadi kenangan. Peralatan sederhana yang menjadi senjata utama Ko Tang. (Fernando Randy/Historia). “Kami terus mencari solusi agar Ko Tang ini tetap bertahan. Karena bagi kami, Ko Tang sudah memberikan segalanya. Untuk itulah sekuat tenaga kami akan menjaganya,” sambung Pi Cis lirih. Beberapa pelanggan datang. Mereka seumuran Pi Cis, A Pauw, dan A Ciu. Tugas memangkas rambut sudah menanti.  “Sekarang anak-anak muda sudah lebih memilih pangkas rambut yang lebih modern, lebih masa kini. Jarang yang pada mau ke sini. Padahal saya juga bisa motong rambut gaya anak zaman sekarang,” ujar Pi Cis.* Seorang pelanggan keluar dari Ko Tang usai di cukur dan dibersihkan telinga di Ko Tang. (Fernando Randy/Historia).

GERBANG perjuangan bangsa Indonesia telah terbuka sejak dekade pertama abad ke-20. Melalui berbagai organisasi, tokoh-tokoh nasionalis di negeri ini telah berupaya menghapuskan praktek ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan mereka yang sebelumnya terpisah pun berhasil disatukan dalam satu wadah yang sama, yakni Volksraad (Dewan Rakyat). Nama-nama besar seperti Muhammad Husni Thamrin, H. Agus Salim, HOS Tjokroaminoto, dan Otto Iskandardinata, pernah menduduki kursi Volksraad. Mereka adalah perwakilan rakyat Indonesia di depan parlemen Belanda. Umumnya para anggota dewan dipilih mewakili partainya masing-masing, namun tidak sedikit yang menjadi wakil dari daerah. Salah seorang tokoh Volksraad yang cukup banyak diperbincangkan kala itu adalah Muhammad Yamin. Dalam buku Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan karya Restu Gunawan, Yamin dikenal sebagai sosok yang keras oleh sesama anggota dewan. “Selama di Volksraad, Yamin merupakan tokoh yang sangat radikal dalam menanggapi berbagai masalah,” ucap Restu. Yamin sendiri bergabung bukan mewakili partainya, melainkan dari perwakilan daerah. Ia merasa partainya, Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), selalu kalah dari partai lain. Oleh karena itu demi memuluskan jalannya menduduki kursi dewan , Yamin memutuskan mendekati pejabat daerah Minangkabau. Proses untuk mengikuti pemilihan anggota Volksraadini bukan perkara mudah bagi Yamin. Pemerintah Hindia Belanda telah sejak lama memantau aktivitasnya. Ia dan beberapa anggota partai Gerindo masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi. “Muhamamd Yamin dilarang (pemerintah Hindia) Belanda untuk pulang ke Padang mendekati anggota gemeente yang akan memilih perwakilannya di Volksraad, karena Yamin dianggap merah oleh (Hindia) Belanda,” tulis Restu. Dalam Chairul Saleh: Tokoh Kontroversial, Irna H.N. Hadi Soewito menyebut pemerintah Hindia Belanda hanya melakukan usaha yang sia-sia untuk menghalangi Yamin. Karena mayoritas suara di daerah Minangkabau tetap memilih dirinya. Namun terpilihnya Yamin di kursi dewan ini berdampak kepada posisinya di dalam partai. Mayoritas anggota Gerindo tidak setuju dengan keputusan Yamin. Ia akhirnya dipecat. Pemikiran-pemikiran Yamin terkadang memang tidak dapat dipahami. Ia kerap kali melakukan perdebatan dengan sesama anggota dewan dari Fraksi Nasional pimpinan Thamrin. Seperti saat ia terlibat debat panas dengan Soetardjo Kartohadikoesoemo, salah seorang anggota Fraksi Nasional yang nantinya menjadi gubernur pertama Jawa Barat. Pada Juli 1936, Soetardjo mengajukan sebuah petisi guna mengatur hubungan baik antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda melalui sebuah konferensi. Diberitakan Surat Kabar Pembangoenan 18 September 1936, Soetardjo menginginkan adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Ia merasa wakil-wakil pribumi harus dilibatkan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Soetardjo meminta diberikan zelfstandigheid (kemandirian) di daerah-daerah. Petisi Soetardjo itu mendapat beragam reaksi. Umumnya mendukung gagasan yang dianggap berani dari seorang pegawai Hindia Belanda. Namun tidak bagi Yamin. Ia merasa isi Petisi Soetardjo itu terlalu kabur dan hanya mewakili pribadinya. Yamin tidak menangkap batas dari kemandirian yang diminta Soetardjo. Ia khawatir hal itu akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. “Langkah dan taktik Soetardjo ini boleh dipuji tetapi sebenarnya tidak ada isi dan tujuannya.” Meski begitu, pada 28 September 1936, Volksraad menerima Petisi Soetardjo. Lebih dari setengah anggota dewan ini setuju dengan usulan tersebut. Akibatnya Fraksi Nasional terpecah. Ada kubu yang mendukung Petisi Soetardjo, dan kubu yang menolaknya seperti Yamin. Menanggapi permasalahan di fraksinya, secara pribadi Thamrin berharap Petisi Soetardjo dapat dikaji dengan penjelasan yang lebih rinci. Namun ia juga merasa langkah ini baik bagi terbukanya konferensi antara Belanda dan Indonesia agar perwakilan rakyat dapat mengutarakan langsung pemikirannya di depan parlemen Belanda. Dan pada 1938 pertemuan kedua negara itu pun dapat terwujud. ”Selama menjadi anggota Volksraad, Yamin dijuluki sebagai ‘pemecah belah abadi’, mengingat Yamin pulalah yang dipandang sebagai biang keladi terjadinya perpecahan dalam Fraksi Nasional,” tulis Restu. Pada 1939 di dalam suatu sidang, Yamin mengutarakan sebuah konsepsi hasil buah pikirnya. Sutrisno Kutoyo dalam Prof. Mohamad Yamin S.H, menyebut Yamin ingin Fraksi Nasional memiliki program tersendiri di samping kegiatan Volksraad. Ia juga mengusulkan agar fraksi terbesar di Dewan Rakyat itu lebih memperhatikan kepentingan luar Pulau Jawa, jangan hanya terpusat di Jawa saja. Namun konsepsi Yamin itu kurang mendapat tanggapan. Fraksi Nasional merasa ada ketidaksesuaian dengan tujuan yang selama ini mereka bangun. Akhirnya pada 10 Juli 1939, Yamin memutuskan keluar dari Fraksi Nasional. Yamin kemudian mendirikan Golongan Nasional Indonesia (GNI), yang merupakan wadah bagi wakil-wakil utusan daerah. Kepentingan yang dibawa bukan sebatas anggota partai saja, tetapi jauh lebih luas. Tokoh-tokoh yang ikut dalam fraksi Yamin ini di antaranya, Mangaraja Suangkupon (Sumatera Utara), Dr. Abdul Rasjid, dan Mr. Tadjudin Noor (Kalimantan). Meski terpecah, Yamin dan Thamrin memiliki pandangan yang sama tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Seperti terlihat saat keduanya sepakat untuk menentang kedudukan Belanda di Indonesia ketika kekuatan hukum negeri itu hancur akibar serangan Jerman pada 10 Mei 1940. Belanda yang mengungsikan pemerintahannya ke Inggris dianggap melanggar peraturan. “Jadi perbedaan dalam prinsip dan pemikiran boleh saja terjadi, tetapi ketika sampai pada tujuan yaitu Indonesia yang merdeka para tokoh selalu pada satu kata,” ucap Restu.

Tiga film Indonesia akan mengikuti Busan International Film Festival (BIFF) ke-24 pada 3-12 Oktober 2019 mendatang. Tiga film tersebut yaitu The Science of Fictions (2019), Tak Ada yang Gila di Kota Ini (2019), dan Aladin (1953). The Science of Fiction karya Yosep Anggi Noen akan tayang perdana dalam program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film Tak Ada yang Gila di Kota Ini garapan Wregas Bhanuteja akan berkompetisi dalam program Wide Angle: Asian Short Film Competition. Yang terakhir, film Aladin masuk dalam program Busan Classics. Dalam laman resmi BIFF, ditulis, “Film ini memberi tahu kita bahwa film-film Indonesia pada 1950-an memiliki tingkat teknologi yang fantastis. Meskipun tidak cocok untuk Aladdin Disney, film ini menunjukkan tingkat film Indonesia pada saat itu dalam menggunakan efek khusus.” Film buatan tahun 1953 ini disutradarai oleh Tan Sing Hwat. Sutradara yang jarang diperbincangkan ini bernama alias Tandu Honggonegoro. Menurut arsip Sinematek, Tan Sing Hwat lahir di Pasuruan, 5 Januari 1918 dari pasangan Tan Thwan Kie dan Dewata. Sejak muda, Tan mengikuti kursus mengetik, Bahasa Indonesia, Administrasi, Boekhoeding , serta Bahasa Inggris, Belanda, hingga Jerman. Tan pernah bersekolah di sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) selama kurang dari dua tahun. Sejak 1935, Tan menulis cerita pendek dan cerita bersambung di beberapa majalah dan harian di antaranya Liberty , Sadar , Star Weekly , Aneka , dan harian Republik . Potret Tan Sing Hwat tahun 1980. (Sinematek). Leo Suryadinata, sinolog Tionghoa Indonesia dalam Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches 4th Edition menyebut Tan pernah bekerja sebagai penjaga toko di sebuah perusahaan dan terlibat konflik antara pekerja dan pemerintah Belanda hingga membuatnya ditangkap. Kemudian pada 1940, Tan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menulis artikel yang dianggap menghina Belanda. Pada 1942, pasca invasi Jepang, Tan bergabung dengan gerakan gerilya Indonesia. Sempat ditangkap Jepang, namun dibebaskan. Pada perang kemerdekaan, tepatnya pada 1948, dia ditahan Belanda karena terlibat dalam gerakan revolusioner. Tan dibebaskan pada 1950. Sebelum menggeluti dunia film, Tan merupakan wartawan harian Keng Po di Jakarta. Selain itu, dia juga membantu harian Malang Post dan Pewarta Surabaya . Karier filmnya bermula dari membantu sandiwara keliling Bintang Surabaya pimpinan Fred Young dan Nyoo Cheong Seng. Tan juga mulai belajar menulis skenario film dari Fred dan Nyoo. Pada 1950, Tan mulai pindah ke dunia film dan kemudian bekerja sebagai sutradara tetap di Golden Arraw. Dia juga pernah bekerja sama dengan Wim Umboh dan Lie Ik Sien (Iksan Lahardi). Film pertamanya, Siapa Dia? rilis tahun 1952. Sejak itu, dia mulai aktif menyutradarai berbagai film di antaranya, Bawang Merah Bawang Putih , Gadis Tiga Zaman hingga Sri Asih,  film superhero pertama Indonesia. Sinematek mencatat, dia menyutradarai 13 judul film. Pada Festival Film Indonesia (FFI) 1960, Tan mendapat penghargaan sebagai penulis skenario terbaik lewat filmnya Kunanti di Jogja. Selain sebagai sutradara, Tan juga aktif di grup teater Lekture dan Manunggal Film Surabaya. Dia tergabung dalam Yayasan Film & Teater Liberty Surabaya. Pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Film dan Televisi Dewan Kesenian Surabaya serta melatih teater untuk disiarkan TVRI stasiun Surabaya. Pada 1962, Tan bekerja sebagai sutradara lepas dan menyutradarai film untuk Perusahaan Gema Masa. Krishna Sen dalam Chinese Indonesians in National Cinema menyebut Tan Sing Hwat bersama Fred Young, adalah dua penulis-sutradara Indonesia Tionghoa paling produktif. “Tan Sing Hwat menggunakan nama Jawa, Tandu Honggonegoro (yang dia gunakan sesekali sejak awal 1950-an) menyutradarai dua film pada tahun 1961 ( In the Valley of Gunung Kawi  [ Dilereng Gunung Kawi ], dan A Song and a Book  [ Lagu dan Buku ]),” sebut Krishna Sen. Bachtiar Siagian, sutradara yang juga anggota Lekra dalam Catatan Mengenai Hubunganku dengan Teater yang dipublikasikan Indoprogress.com , menyebut bahwa Tan Sing Hwat merupakan salah satu pengurus Sarikat Buruh Film dan Seni Drama (Sarbufis). Sedangkan Leo menyebut bahwa mungkin karena hubungannya dengan Lekra, dia tidak bisa menulis lagi setelah tahun 1965. “Menurut akunya sendiri, dia bekerja sebagai pengemudi bemo (kendaraan bermotor roda tiga) selama sembilan tahun. Namun, selama tahun 1970-an dia mulai menulis lagi dan menghasilkan sejumlah drama TV,” tulis Leo. Tan Sing Hwat berganti nama menjadi Agoes Soemanto sejak terbitnya Keputusan Presedium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, yang mengatur ganti nama bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Tan Sing Hwat alias Tandu Honggonegoro alias Agoes Soemanto, sang sutradara itu meninggal dunia pada akhir 1980-an.

PADA 4 Desember 1964, seorang Belanda, Werner Verrips, yang mengendarai mobil sport barunya, Mercedes, tewas dalam kecelakaan di jalan bawah dekat Sassenheim, Belanda. Dia dimakamkan di Zeist Nieuwe Begraafplaats, Utrecht, Belanda. Kematian Verrips mencurigakan. Siapakah dia?

AJARAN Islam telah menyentuh Bali sejak abad ke-16. Keberadaannya sempat dihalang-halangi oleh para penguasa Bali yang tidak ingin ajaran Hindu di negerinya tergantikan oleh agama pendatang itu. Namun seiring waktu, keduanya bisa saling bekerjasama dan menjalin hubungan baik. Melalui penelitiannya Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang , Dhurorudin menyebut jika kegiatan keagamaan Islam dan Hindu di Bali saling menyesuaikan satu sama lain. Seperti saat beberapa pura di Bali tidak memakai daging babi sebagai sesaji karena dekat dengan lingkungan komunitas Muslim yang mengharamkan hewan itu. Atau saat orang-orang Muslim memberi ketupat saat upacara Galungan. “Secara makro hubungan Muslim dengan penduduk Hindu tidak ada perbedaan yang spesifik. Semua sama dalam corak hubungan, yakni terbangun apa yang disebut sebagai nyame slam : saudara Islam,” kata Dhurorudin. Namun yang paling unik, orang-orang Islam dan Hindu pernah terlibat dalam proses mempertahankan wilayah Bali dari penyerangan tentara Belanda. Meski akhirnya mereka terlibat dalam konflik yang sempat memecah persaudaraan dua agama tersebut. Menghalau Pengaruh Belanda Upaya kolonialisasi di wilayah Kepulauan Nusantara memasuki babak baru. Pertengahan abad ke-19 hampir tiap daerah telah berada di bawah kuasa penjajahan. Namun tidak semua. Karena hingga 1840, Bali masih memiliki kerajaan yang memerintah secara mandiri dan sama sekali tidak ada dalam kontrol pihak mana pun termasuk pemerintah Hindia Belanda. Kekhawatiran para penguasa Bali muncul saat kekuasaan mereka di Blambangan berhasil dilumpuhkan oleh tentara Belanda.  Dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali disebutkan bahwa Blambangan menjadi benteng penting bagi Bali. Sebagai daerah paling timur di pulau Jawa, yang bersebelahan langsung dengan Bali, Blambangan dapat menghalau serangan yang datang dari arah Barat. Setelah memastikan pemerintahannya di Blambangan, para pejabat Hindia Belanda mulai mengalihkan perhatiannya kepada Bali. Pada 8 Juni 1848, Belanda mengerahkan pasukannya untuk menyerang Buleleng. Mengetahui hal itu, penguasa Jembrana segera mengirim bala bantuan. Sebagai negeri vasal (yang ditaklukan) kerajaan Buleleng, Jembrana berkewajiban ikut menghalau serangan tersebut. “Sikap raja Buleleng yang menolak menyerahkan daerahnya kepada Belanda dan juga menandatangani suatu perjanjian merupakan sikap ksatria yang tidak mau bertuankan Belanda, karena perjanjian-perjanjian yang diminta oleh Belanda itu hanya berarti kehilangan kemerdekaan raja-raja saja,” tulis Made Sutaba, dkk. dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialsime dan Kolonialisme di Daerah Bali . Jembrana yang kala itu dipimpin Anak Agung Putu Ngurah memberangkatkan pasukan terbaiknya di bawah komando Pan Kelap. Menurut Dhurorudin tidak hanya rakyat Bali yang memang mayoritas Hindu saja yang terusik dengan kehadiran Belanda di negerinya, tetapi umat Muslim juga. Dalam Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali, Salah Saidi dan Yahya Anshori mengatakan kalau sejak awal orang-orang Islam di Bali anti terhadap kolonialisme. Sehingga mereka pun ikut berjuang dengan mengirim pasukannya ke Buleleng. Pejuang Muslim yang dikirim ke medan pertempuran jumlahnya sangat besar. Mereka merupakan gabungan dari komunitas Islam yang sejak abad ke-16 telah menetap di Bali dan para pendatang yang datang pada akhir abad ke-17. Para pendatang itu umumnya pelarian dari Sulawesi yang tidak menerima kekuasaan Hindia Belanda di daerahnya. Mereka menolak mengakui kejatuhan Kesultanan Gowa oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya komunitas Muslim dari Gowa itu pergi berlayar mencari tempat baru untuk ditinggali. “Kedatangan para serdadu Islam asal Sulawesi Selatan dan Pontianak ini disambut positif oleh raja Bali, di manapun mereka mendarat. Alasan utamanya, mereka dapat dimanfaatkan untuk menjadi benteng pertahanan,” tulis Dhurorudin. Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga menyebut orang-orang Islam ini bukan penduduk biasa, mayoritas adalah mantan prajurit kesultanan dan pelaut. Pengalaman militer mereka mampu diterapkan dengan baik. Sehingga dengan adanya bantuan dari komunitas Muslim ini diharapkan angin kemenangan berpihak kepada Bali. “Dengan bersatunya kekuatan beberapa kerajaan yang didukung kekuatan-kekuatan Islam, pasukan Belanda akhirnya dapat dipukul mundur dan sisa-sisa pasukannya kembali ke kapal,” tulis Dhurorudin. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Pada April 1849, Belanda kembali melakukan serangan ke wilayah Bali dengan membawa pasukan yang lebih besar. Wilayah Buleleng-Jembrana pun berhasil ditaklukan. Hindia Belanda akhirnya mendirikan pemerintahannya di sana. Bukan Konflik Agama Konflik besar antara masyarakat Hindu dan Islam pernah terjadi pasca pemerintah Hindia Belanda membangun kekuasaannya di Bali. Pertikaian ini melibatkan sebagian elit Hindu di Jembrana dengan komunitas Muslim. “Tetapi jika dicermati hal itu terjadi bukan murni akibat sentiment keagamaan, tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan politik raja yang kurang aspiratif pada masyarakat. Terbukti, sebagian elit Kerajaan Jembrana justru bekerjasama dengan umat Islam dalam kemelut ini,” kata Dhurorudin. Konflik bermula saat pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kerajaan Jembrana sebagai regenschap (kabupaten) di bawah residensi Banyuwangi. Sejak itu, banyak masyarakat Muslim Jawa yang datang ke Bali. Mereka segera menyebar, menempati beberapa daerah yang sebelumnya telah ada komunitas Muslim di dalamnya. Mayoritas umat Muslim dari Jawa membawa kemampuan mengobati. Sehingga dalam kesehariannya para ulama ini membuka praktek pengobatan di sekitar tempat mereka tinggal. “Mungkin karena banyaknya warga yang berhasil disembuhkan secara gratis, banyak kaum Hindu yang tertarik masuk Islam,” ucap Dhurorudin. Mengetahui hal itu, Raja Jembrana tidak tinggal diam. Ia segera memberlakukan larangan untuk warga Hindu masuk Islam. Raja pun meminta bantuan para pendeta untuk mempertahankan rakyatnya tersebut. Namun bukan perkara mudah bagi raja menjaga posisinya. Di dalam istana sendiri saat itu sedang terjadi konflik. Banyak pejabat yang kecewa terhadap pemerintahan Jembrana yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat peraturan. Akhirnya terbentuklah dua kekuatan yang saling berhadapan. Kubu pertama dipimpin oleh Ida Anak Agung Putu Raka dan I Gusti Agung Made Rai yang loyal terhadap pemerintahan raja. Sementara kubu penentang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Made Pasekan, dibantu pasukan Muslim, serta masyarakat Hindu yang tidak senang dengan tabiat buruk raja. Pemerintahan buruk raja Jembrana sebenarnya telah dilaporkan kepada para pejabat Hindia Belanda di Banyuwangi, melalui Surat Gugatan Komisaris Hindia Belanda No. 85 tahun 1855. Namun karena tidak kunjung mendapat tanggapan, pasukan penentang raja akhirnya melancarkan serangan. Perang antara dua kubu itu meletus pada 2 Desember 1855. Pertempuran berlangsung sengit. Kubu Made Pasekan melancarkan serangan dari wilayah Loloan menggunakan meriam bekas pertempuran dengan Belanda. Sementara pihak kerajaan memakai persediaan senjata mereka yang besar, ditambah meriam-meriam bekas penyerahan kapal-kapal pasukan Muslim dari Sulawesi. Meski pasukan Made Pasekan kalah jumlah dengan pasukan kerajaan, tetapi mereka mampu menguasai jalannya pertempuran. Tentara muslim dianggap memberikan efek besar, sama seperti saat melawan pasukan Belanda dahulu. Merasa tertekan, Raja Anak Agung Putu Raka dan para pejabat yang mendukungnya memilih mundur dari Jembrana. Pemimpin pasukan Muslim, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qodry, yang melihat kemenangan pasukannya kemudian memberi ultimatum kepada Raja Jembrana. Ia berkata: “Maaf tuanku yang mulia, anda telah diambang pintu keruntuhan. Sesungguhnya kami terlarang membunuh orang yang menyerah. Kami mengangkat senjata bukan hendak merebut kekuasaan, tetapi kami menyebarkan agama sambil berniaga dan menolak sekeras-kerasnya perbuatan dzalim yang menghambat agama kami.” Catatan milik pemerintah Hindia Belanda di Banyuwangi, dalam Raad van Bestuur Oost Indische Gouverment , menyebut kalau Raja Jembrana pergi ke Buleleng setelah meninggalkan kekuasaannya. Takhta Jembrana pun diserahkan kepada Made Pasekan (1855-1866). Masa pemerintahan Made Pasekan disebut-sebut sebagai era keemasan perkembangan Islam di Bali dan perniagaan di sekitar bandar Loloan. Wilayah komunitas Islam juga meluas ke beberapa daerah, seperti Rening, Pabuahan, dan Tegal Badeng. Hubungan Muslim-Hindu pun kembali berlangsung secara harmonis.

MAYOR Maraden Panggabean, komandan Sektor IV Sub Teritorium VII Sumatera, kesal. Usulnya kepada Komandan Sub Komandemen Tapanuli Kol. (Tit.) Mr. A. Abbas tidak didengar. Nahas yang telah diprediksinya pada awal September 1948 justru mendatanginya lewat perantaraan Abbas. Sial! Panggabean memang kerap tertimpa sial semasa Perang Kemerdekaan. Sebelum itu dia juga sial ketika diminta menemani dr. Luhut Lumbantobing, komandan resimen. Perkaranya bermula dari ditemuinya dr. Luhut oleh seorang bermarga Hutapea. Orang itu mengatakan kepada Luhut bahwa ada sepasukan bekas anak buah Liberty Malau di Divisi Banteng Negara hendak keluar dari kemiliteran menyusul akan diadakannya Re-Ra. Komandan pasukan itu menyatakan mereka akan menyerahkan persenjataan kepada pemerintah namun dengan imbalan sejumlah uang. Mendengar pemaparan itu, Luhut langsung menyanggupi. Setelah mendapatkan Rp.10 juta dari gubernur militer, dia langsung mengajak Panggabean, orang bermarga Hutapea tadi, dan Gamal Lumbantobing ke tempat yang telah ditentukan, semak-semak sekitar Rumah Sakit Tarutung. “Sampai di tempat tersebut, tiba-tiba sekeliling kami terdengar bunyi grendel senapan yang dikokang (mendorong peluru ke dalam kamarnya sehingga siap untuk ditembak) diikuti oleh suatu peringatan komando supaya jangan bergerak. Uang diambil, soal senjata yang mau diserahkan tidak disinggung, betul-betul merupakan suatu perampokan,” kata Panggabean dalam otobiografinya, Berjuang dan Mengabdi . Toh, Panggabean akhirnya bisa selamat. Namun, kesialan yang menimpanya tidak berhenti sampai di situ. Pada awal September 1948, dia diminta Mr. A. Abbas menemaninya ke Markas Komando Sumatera di Bukittinggi untuk mengajukan tambahan dana bagi pasukan-pasukan di Tapanuli. Alih-alih menjalankan perintah, Panggabean malah memberi usul. “Saya mengatakan kepadanya, bahwa lebih banyak manfaatnya jika saya tidak ikut, melihat suasana yang sangat tegang di Tapanuli pada waktu itu. Saya katakan bahwa saya pernah bertugas di Front Medan Area dan mengenal praktik laskar-laskar dalam soal lucut-melucuti,” kata Panggabean. Namun, Abbas menolak usul itu dan menyatakan dengan yakin bahwa keadaan akan baik-baik saja selama Panggabean ikut dengannya ke Bukittinggi. Dengan terpaksa, Panggabean menuruti perintah Abbas. Hingga sekembalinya mereka berdua ke Padangsidempuan, bentrok antar-laskar bersenjata memang tidak terjadi. Namun, sekira subuh tanggal 10 September, Panggabean dibangunkan dari tidurnya oleh suara rentetan tembakan. “Suara tembakan itu datang dari asrama Batalion I TNI (di bawah Kapten Koima Hasibuan) yang jika ditarik garis lurus hanya berada 500-600 meter dari rumah saya,” kata Panggabean. Dia yang gagal mengadakan hubungan dengan batalyonnya karena saluran telepon telah diputus, langsung berlari ke rumah Abbas yang terletak di sebelah rumahnya. “Saya melaporkan bahwa praduga dan keprihatinan saya sewaktu kami mau berangkat ke Bukittinggi, nyatanya benar. ‘Kita akan hancur,’ saya serukan dengan kesal,” kata Panggabean. Abbas hanya terdiam mendengarnya. Sejurus kemudian, sebuah truk mendatangi rumah Abbas. Tuan rumah dan Panggabean pun langsung digelandang beberapa personil Polisi Militer di bawah pimpinan Kapten Payung Bangun itu ke dalam truk untuk dibawa ke Sipogu, sekitar 25 kilometer dari Sipirok. Bersama 37 orang lain, Abbas dan Panggabean ditawan di bangunan bekas sekolah Gereja Advent. Mereka menerima perlakuan buruk di sana. “Makanan yang diberikan sekadar cukup untuk tidak mati dan disodorkan begitu saja ke dalam kamar,” kenang Panggabean. Siksaan verbal maupun fisik kerap mereka terima. Lebih dari itu, kata Panggabean, “Para penjaga kami betul-betul perampok yang mengambil apa saja yang berharga yang ada pada kami. Saya sudah menduga bahwa hal demikian akan terjadi, maka sejak ditangkap, cincin tanda pertunangan yang biasa saya pakai di jari manis tangan kiri, lekas-lekas saya copot dan saya masukkan di lipatan pinggang celana saya. Yang lain, jam tangan, pulpen, gigi mas (untung tidak ada pada saya), boleh saja diambil dan memang diambil.”

PB Djarum menyatakan akan menghentikan program Audisi Umum mulai 2020. Banyak pihak menyayangkan keputusan itu. Pasalnya, PB Djarum dalam 50 tahun terakhir berhasil berperan sebagai salah satu kawah candradimuka dalam melahirkan bintang-bintang bulutangkis Indonesia tingkat dunia. Keputusan PB Djarum diambil menyusul adanya tuduhan miring dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak. Kedua lembaga menyatakan Audisi Umum PB Djarum di bawah naungan Djarum Foundation telah mengeksploitasi anak demi bisnis rokoknya. Entah berapa banyak pebulutangkis Indonesia yang berjaya di pentas internasional sudah dilahirkan PB Djarum. Kevin Sanjaya dan Tontowi Ahmad yang kini sedang berjaya pun “kelahiran” Audisi Umum. Keduanya hanya menjadi penerus estafet para juara yang dilahirkan PB Djarum, yang embrionya turut mengiringi usia setengah abad PB Djarum. Prestasi Hastomo Arbi Bermula dari Audisi Kendati Audisi Umum PB Djarum baru digelar secara kolosal dan terbuka mulai 2006, PB Djarum sudah punya “program audisi” sejak 1970 kendati masih semi-terbuka. Hastomo Arbi merupakan salah satu produk binaan kedua PB Djarum setelah legenda Liem Swie King. “Saya masuk PB Djarum 1970. Swie King pertama, lalu ada Agus Susanto yang kemudian jadi kakak iparnya Swie King. Mulanya waktu saya ketemu Agus Susanto dan saya ngomong bahwa saya ingin gabung PB Djarum. Lalu kemudian saya memberanikan melamar, istilahnya,” kata Hastomo kepada Historia . Hastomo yang lahir 5 Agustus 1958 di Kudus memang berasal dari keluarga bulutangkis. Ayahnya, Ang Tjin Bik, sering juara di kejuaraan lokal di Kudus. Maka, sejak kecil Hastomo sering diajak ayahnya berlatih dan bertanding dengan peralatan sederhana, raketnya masih raket kayu. “Hanya di Djarum saja yang raketnya besi,” sambung Hastomo. PB Djarum yang berdiri pada 1969 memang berawal dari perkumpulan olahragara para karyawan. Perkumpulan itu baru menerima orang luar, Liem Swie King,  lantaran pemilik PT Djarum Budi Hartono mengajak King berlatih di Brak Bitingan Lama. Ketertarikan Hastomo pada PB Djarum tak lepas dari kiprah para karyawan Djarum yang juga turut berprestasi di ajang-ajang lokal. Terlebih saat itu di Kudus belum eksis perkumpulan bulutangkis yang menyediakan sarana dan prasarana laiknya PB Djarum. Hastomo di usianya yang baru menginjak 12 tahun, jadi yang kedua lewat proses “audisi”. “Setelah melamar, saya dites oleh pelatih Pak Arisanto. Setelah dites saya baru boleh ikut gabung. Setelah saya ada dua lagi yang ikut tes, Bejo dan Suwandi. Jadi ada empat orang luar yang jadi binaan PB Djarum waktu itu (1970),” lanjut kakak kandung Hariyanto Arbi itu. Hastomo tekun berlatih kendati aroma tembakau masih sangat kuat membaui tempat latihan. “Waktu itu lapangannya di Bitingan Lama. Itu tempat membuat rokok. Kalau pagi buat bikin rokok, kalau malam buat latihan. Alat-alatnya biasanya kita tepikan dulu, baru pasang net. Itu memang aromanya kuat sekali. Namun lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah selesai, kita tata lagi alat-alatnya untuk para karyawan bekerja besoknya,” kata Hastomo. Perlahan tapi pasti prestasi pun berdatangan. Mengutip Setengah Abad PB Djarum: Dari Kudus Menuju Prestasi Dunia , gelar pertama Hastomo adalah kejuaraan lokal Munadi Cup 1977. Setahun kemudian, ia memetik medali emas PON untuk Jawa Tengah di nomor beregu hingga membawanya masuk Pelatnas PBSI pada 1979. Di tahun itu juga Hastomo turut menyumbang dua emas untuk Indonesia di SEA Games 1979. Satu emas diraihnya dari nomor individu, satu lainnya dari nomor beregu putra. Hastomo Arbi (kanan) di Thomas Cup 1984 (Foto: Repro "Majalah All Sports" edisi Juni 1984) Namun, prestasi paling berkesan baginya adalah ikut mengantarkan tim Indonesia, yang mayoritas pemainnya jebolan PB Djarum, merebut Thomas Cup 1984. Hastomo yang tidak diunggulkan justru jadi salah satu pahlawan paling dielu-elukan. Pasalnya, di final kontra Cina, dua andalan tunggal putra Indonesia, Liem Swie King dan Icuk Sugiarto, keok lebih dulu. Beruntung, King yang juga bermain di nomor ganda berpasangan dengan Hariamanto Kartono, berhasil menang. Pasangan Christian Hadinata/Hadibowo akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Tinggallah Hastomo di partai terakhir harus menghadapi “raksasa” Han Jian. “Han Jian itu salah satu lawan paling sulit buat saya. Sebelumnya saya belum pernah menang lawan dia,” tambah Hastomo. Namun sebagai underdog , Hastomo berhasil menjawabnya dengan kemenangan setelah melewati rubber set: 14-17, 15-6, 15-8. Banyak orang terperangah kagum ia bisa mengalahkan Han Jian. Indonesia pun membawa pulang Thomas Cup untuk kedelapan kalinya. Momen itu juga jadi klimaks buat Hastomo karena dua tahun kemudian ia pensiun dari pelatnas PBSI. Setelah pensiun, Hastomo masih berkecimpung di dunia bulutangkis lewat PB Djarum. Hingga kini, ia masih giat membantu pembinaan PB Djarum di GOR Jati, Kudus. Kendati usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan staminanya masih prima. Bahkan pada 2015, Hastomo jadi juara dunia tunggal putra veteran usia 55+ di Helsingborg, Swedia. “Ya masih suka jaga fisik kadang-kadang main (bulutangkis) habis bantu melatih dan mengawasi anak-anak. Di Djarum itu kekeluargaannya kental sekali. Biarpun sudah pensiun tapi kita masih diperhatikan. Arti PB Djarum buat saya? Kalau enggak ada PB Djarum saya enggak bisa hidup,” kata pria yang tidak merokok itu.

SIKAP tak mau kalah itu perlu dalam berkompetisi di sebuah pertandingan olahraga. Namun, ia mesti tetap dalam trek sportivitas. Kalau kalah, ya mesti diakui. Jangan malah mengamuk dan melampiaskannya ke suporter lawan. Sikap tidak sportif itulah yang dilakoni sejumlah oknum suporter Indonesia terhadap suporter Malaysia usai Indonesia dikalahkan Malaysia 2-3 dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G Zona Asia, Kamis (5/9/2019) malam.  Sejumlah suporter norak justru memicu provokasi saat laga masih berlangsung. Sekira 100 suporter tim tamu yang menamakan diri “Ultras Malaya” di Tribun VIP Barat, sudah mulai dihina dan dilempar botol air mineral dari beberapa tribun berdekatan yang disesaki suporter Indonesia. Celakanya, di sana ada Menpora Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang memilih nonton bersama warganya. Ia bersama suporter Malaysia akhirnya harus dievakuasi via lorong pemain. Perilaku memalukan suporter Indonesia itu mencederai nama baik negeri lantaran disorot beberapa media asing. Lantas, bagaimana sikap PSSI? Menpora Malaysia Syed Saddiq di antara "Ultras Malaya" saat laga Indonesia vs Malaysia (Foto: Antara) Mengutip Bolalob , Jumat (6/9/2019), Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria mengaku salah dan pasrah, namun tiada permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Padahal, FAM (Induk sepakbola Malaysia) mengancam melaporkannya ke FIFA. Lewat situs resminya, fam.org.my , FAM kecewa dengan ketidakbecusan PSSI mengantisipasi insiden yang sebetulnya acap terjadi kala kedua negeri serumpun itu bersua di lapangan. Permintaan maaf hanya keluar dari Menpora RI Imam Nahrawi saat bersua Menpora Malaysia di pagi pasca-insiden. “Menpora menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah Indonesia dan memastikan proses hukum terhadap oknum akan diproses secara tegas,” demikian dinyatakan Kemenpora di akun Twitter @KEMENPORA_RI , Jumat (6/9/2019). Sikap norak dan tak terima kekalahan semacam itu menunjukkan sifat inferior dan kekerdilan jiwa dalam menerima kenyataan. Nyatanya, dalam beberapa hal negeri jiran itu memang lebih maju ketimbang Indonesia. Tengok saja kesiapan dalam menghelat sebuah kejuaraan internasional. Indonesia baru akan bersaing dalam memperebutkan kepercayaan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Kabar itu didapat setelah PSSI mengajukan diri. Berhasil atau tidaknya baru akan diumumkan di rapat Dewan FIFA di Shanghai pada 23 Oktober mendatang. Untuk keluar menjadi pemenang, Indonesia mesti bersaing dengan Peru, Brasil, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Bahrain. Salah satu aksi provokatif suporter Indonesia terhadap Malaysia di laga Indonesia vs Malaysia (Foto: Fernando Randy/HISTORIA) Dalam soal ini, Indonesia jelas tertinggal jauh dari Malaysia. Negeri jiran itu sudah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 1997. Kala itu turnamennya masih bernama Kejuaraan Dunia Yunior. Namun, tak semua hal dimenangi Malaysia. Dari statistik head to head Indonesia kontra Malaysia dalam pertemuan resmi yang berjumlah 96 pertandingan, Indonesia menang di 39 laga, sementara Malaysia baru menang di 36 laga. Pemain Indonesia juga lebih banyak berkiprah di Malaysia. Sedikitnya 17 pemain Indonesia pernah berkarier di Malaysia, sementara hanya Safee Sali pemain Malaysia yang berkarier di Indonesia. Prestasi di tingkat senior pun, sebagaimana diakui pemerhati bola sepak Malaysia Lucius Maximus mengakuinya dalam How Malaysia Never Reach the World Cup: Harimau Malaya’s 40-Year Chronicle of Failure , Indonesia lebih baik dari Malaysia. Hingga 2014, Malaysia stuck di peringkat ke-25 AFC dan masih banting tulang untuk mencapai 10 besar. “Di antara tim-tim Asia Tenggara, hanya Indonesia yang pernah mencapai Piala Dunia, meski sebagai tim Hindia Belanda di edisi Piala Dunia 1938. Walau juga tetangga kami itu pulang sangat awal setelah dikalahkan 0-6 oleh Hungaria yang saat itu dijuluki ‘ The Magnificent Magyars ’,” ungkap Lucius. Timnas Hindia-Belanda yang menjadi wakil Asia pertama di Piala Dunia 1938 dan diakui FIFA sebagai pendahulu Timnas Indonesia (Foto: the-afc.com ) Namun, dalam soal prestasi Malaysia tampak mulai menyalip Indonesia. Jangankan di Asia, di Asia Tenggara saja “sang adik” sudah lebih baik. Di SEA Games, misalnya, Malaysia sudah mengantongi tiga emas cabang sepakbola (1977, 1979, 1989). Indonesia baru dua (1987, 1991). Di ajang Piala AFF (sebelumnya Piala Tiger), Malaysia sekali mencicipi gelar juara pada 2010. Sedangkan Indonesia baru lima kali jadi finalis (2000, 2002, 2004, 2010, 2016). Politik dan Rivalitas Kedua Bangsa Mulanya, persaingan Indonesia dan tetangganya di lapangan hijau tetap dalam suhu normal. Presiden Sukarno bahkan menjuluki timnas Malaya dengan “Harimau Malaya”. Julukan itu keluar dari mulut Sukarno setelah dia terpukau pada permainan Dollah Don, pesepakbola Malaysia asal Johor, dalam laga melawan Persija pada 1953. “Sukarno menjuluki dia sebagai ‘Harimau Malaya’ setelah dia mencetak hattrick melawan klub raksasa Persija di Jakarta pada 1953,” tulis New Strait Times dalam obituari Dollah Don pada 24 Desember 2014. Politik-lah  yang menjadi sumber rivalitas panas Indonesia-Malaysia di lapangan. Proklamasi beridirinya Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman membuat Sukarno berang dan mencapnya sebagai neo kolonialisme. Seruan “Ganyang Malaysia” pun dikeluarkan Sukarno. Akibatnya, banyak segi kehidupan dalam hubungan kedua negara terjangkit sentimen nasionalisme. Sepakbola salah satu yang terparah. Tak ada asap jika tak ada api. Sukarno menyerukan “Ganyang Malaysia” bukan tanpa sebab. Perkara sebelumnya gegara demo anti-Indonesia di depan KBRI Kuala Lumpur, September 1963. KBRI diserbu dan pendemo merobek-robek foto Sukarno. Lambang Garuda di KBRI dirusak Massa juga sempat membawa lambang Garuda itu dan memaksa PM Tunku Abdul Rahman menginjak-injaknya. Kendati begitu, normalisasi hubungan kedua negara pada 1967 berhasil meredakan tensi tinggi hubungan kedua negara. Indonesia membuktikannya dalam gelaran Merdeka Games pada Oktober 1969. Mulanya, Indonesia sekadar ingin mengirim timnas “kelas dua”. Namun karena ada permohonan Malaysia, PSSI berkenan mengirim timnas utama demi memulihkan citra Malaysia pasca-kerusuhan rasialis beberapa bulan sebelumnya. Toh, bara yang terlanjur menyala belum benar-benar padam. Hingga kini sentimen nasionalisme masih kuat ketika Indonesia-Malaysia bertemu di lapangan. Laga terakhir menjadi bukti.

TAHUN 1981. Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Latihan Gabungan (Latgab) ABRI. Kegiatan itu diadakan di kawasan Indonesia Timur selama sembilan hari (24 Maret—1April). Berturut-turut latihan dimulai dari Bacau (Timor Timur), Ambon, Makassar, Morotai, Manado, Seram, hingga Irian Jaya (kini Papua). Selain 34.000 personel ABRI dari semua angkatan, Latgab juga dihadiri oleh para “jenderal tua” sesepuh TNI yang telah purnawirawan. Mereka antara lain Letjen G.P.H. Djatikusumo, Brigjen Soetoko, Marsda Wiriadinata, dan Brigjen Abdul Manaf Lubis. Turut diundang pula sejumlah tokoh insan pers untuk meliput, di antaranya Rosihan Anwar dari TVRI. Salah satu tokoh yang menarik perhatian Rosihan ialah Manaf Lubis. Secara pribadi, Rosihan kurang mengenal sosok Manaf yang pernah menjabat panglima Kodam Bukit Barisan pada 1961-1963. Setelah pensiun, Manaf berkecimpung dalam politik sebagai anggota DPR dari Komisi I. Rosihan langsung merasa akrab ketika Manaf menuturkan pengalaman perangnya di Sumatra sat zaman revolusi. “Ia tukang bercerita yang kocak,” kenang Rosihan dalam catatan perjalanannya bertajuk Perkisahan Nusa, “Sebuah istilah yang timbul dari kisah-kisahnya adalah ‘ilmu komandan’ yaitu peri laku komandan.” Dalam pertempuran semasa revolusi fisik, Manaf Lubis berkisah, ada saja akal-akalan komandan yang oportunis. Apabila si komandan melihat pertempuran akan berakhir dengan kemenangan di pihaknya, maka dengan semangat dia berada di tengah barisan depan pasukannya. Sebaliknya, kalau dilihatnya kondisi pertempuran tidak menguntungkan, sang komandan akan cari alasan untuk ngacir . Dalihnya macam-macam. Komandan bisa bilang hendak memeriksa perbekalan atau modus tugas dadakan yang membenarkannya meninggalkan front. Salah satu nama yang disebut Manaf Lubis ialah Mayor Bejo. Di front Medan Area dan Sumatra Timur, Bejo dan pasukan dikenal pemberani sehingga dijuluki “Harimau Sumatra”. Bejo memimpin pasukan yang diberi nama “Brigade B”. Pernah suatu ketika, tiada masyarakat yang mau kasih beras untuk jatah makan pasukan Bejo yang sedang bergerilya. Di daerah itu, penduduknya dominan Muslim dan terdapat perkumpulan tarekat atau mistis. Menurut pemimpin agama di sana, para tentara dianggap sudah ciut nyali melawan Belanda. Itulah sebabnya, pasukan Bejo tidak layak lagi diberi makan.      Bejo putar akal. Menurut kabar, anggota-anggota pengajian tarekat itu punya kebiasaan unik mengoles lengan dengan sejenis bubur dengan tanda pengenal. Mendegar itu, Bejo langsung beraksi ikutan mengoles bubur di lengannya. Di saat itulah Manaf Lubis bertemu Bejo dengan tangan yang sudah putih kena olesan bubur. Ketika Manaf menghampirinya, Bejo berbisik dalam bahasa Jawa, “ Kowe meneng wae, niki politik beras .” Artinya, “kamu diam saja, ini politik beras. Penyamaran Bejo berhasil. Rakyat daerah itu kembali memberikan beras pada tentara.      “Itulah yang dinamakan ‘ilmu komandan’,” ujar Manaf Lubis. Setelah cerita kocak Bejo dan bubur olesnya, Manaf lanjut mengisahkan dirinya. Pada 1952, Manaf memimpin pasukan yang didaratkan di Aceh melawan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Ketika itu, keluarlah ulama yang sudah tua-tua, berjubah putih, siap melakukan jihad. Begitu mendarat, kendaraan panser kiriman Manaf Lubis segera dikepung oleh para pejuang berjubah putih. Manaf Lubis tetap kalem menghadapi laskar DI. Keluarlah “ilmu komandan” nya. Pertama-tama, Manaf menahan anak buahnya agar tidak melepaskan tembakan. Kemudian, dia justru memerintahkan semua pasukannya memberi hormat secara militer kepada lawan-lawannya seraya mengucapkan berulang-ulang, “Assalamualaikum….Assalamualaikum….” Sapaan ramah pasukan Manaf Lubis memantik simpati di kalangan DI. Perlawanan pasukan berjubah putih itu pun dapat diatasi.   “Ini bukan kisah-kisah human interest semata-mata. Ini kisah berharga untuk pembinaan kader-kader ABRI,” demikian kesan Rosihan.

DI era kolonial, aborsi dilarang oleh hukum Kristen. Penolakan pada praktik pengguguran janin ini jadi satu suara mutlak kala itu lantaran hukum kolonial juga melarangnya. Jadi, ada kesamaan prinsip antara pemimpin moralis dari penjajah maupun terjajah. Sementara, laporan petugas kesehatan GHG Harloff tahun 1853 menyebutkan, orang Jawa tidak memandang aborsi sebagai sebuah tindakan kriminal atau dosa. Mereka bisa menjalankan aborsi karena keinginan si perempuan bahkan jika diketahui suaminya. Harloff dalam laporannya berharap praktik aborsi ini perlahan berubah karena pengaruh “peradaban Barat” dan pemberlakuan hukuman. Pernyataan Harloff tentang peradaban barat semacam kebanggaan kosong sebab perempuan Eropa juga melakukan aborsi. Liesbeth Heeselink dalam Healers on the Colonial Market menulis, secara resmi dokter Eropa tidak menjalankan prosedur pengguguran kandungan karena dilarang sehingga tidak pernah dipelajari. Aturan tentang aborsi ini disahkan pada 1881 di Belanda dalam Wetboek van Strafrecht . Peraturan ini mendapat penolakan pada 1886 yang menyasar praktisi kesehatan dan perempuan. Dari laporan Van den Burg, mayoritas dokter Eropa menolak permintaan pasien yang ingin menggugurkan janin. Namun beberapa dokter mengaku pernah melayani keinginan perempuan untuk mengugurkan kandungan. Dokter J Schülein pernah menulis surat untuk van den Burg pada 1905. Selama 25 tahun kariernya, ia mengaku pernah dua kali melayani keinginan perempuan untuk aborsi. Sangat sulit menemukan dokter yang mau membantu menggugurkan kandungan seperti Schulen. Alhasil, perempuan Eropa pergi ke dukun jika ingin melakukan aborsi. Lewat para dukun inilah praktik pengguguran kandungan dilakukan perempuan Eropa, Tionghoa, maupun pribumi. Masih dalam laporan Harloff, dukun beranak bahkan bisa menjalankan aborsi hanya dengan jamu. Selain dibekali kemampuan penanganan persalinan dan perawatan bayi, para dukun juga punya pengetahuan untuk pencegahan kehamilan (kontrasepsi) dan peningkatan kesuburan. Dalam laporannya tahun 1882, Van der Burg menyebut dukun juga bisa mencegah kehamilan pada gadis  dengan pijatan khusus. Melalui pijatannya, dukun mengubah posisi rahim, mengurangi kemungkinan untuk hamil. Jika si perempuan ingin memiliki anak, si dukun bisa mengubah posisi rahim seperti semula. Sementara dalam ilmu pengobatan Eropa, metode kontrasepsi dan obat aman untuk menggugurkan kandungan belum ditemukan. Padahal di samping melayani kebutuhan si perempuan, ilmu pengguguran kandungan juga perlu dipelajari untuk menyelamatkan nyawa ibu pada kondisi kritis. Meski sebagian dokter Eropa seperti Harloff menyerang praktik aborsi, di satu sisi ada pula dokter dan peneliti Eropa yang melakukan riset pada kerja-kerja dukun. Salah satunya Dokter Van der Scheer yang meneliti tentang resep jamu para dukun. Ia menghimpun informasi dari para dokter Jawa kenalannya. Ketertarikan ini diikuti dokter Eropa lain. Hingga 1900, para cendikiawan Eropa terus meneliti pengobatan lokal, termasuk metode perawatan dan pijatan dukun untuk melayani aborsi. Pada 1918, pemerintah kolonial mengadopsi hukum larangan aborsi yang berlaku di Belanda ke negeri jajahan. Aborsi dimasukkan dalam hukum pidana yang menghukum praktisi kesehatan pemberi layanan dan pasien yang menjalani pengguguran kandungan. Aturan hukum ini sepertinya tidak begitu ditegakkan. Terence Hull dan Ninuk Widyantoro dalam tulisannya “Abortion and Politics in Indonesia” di buku Abortion in Asia menulis, meski dari laporan pemerintah jumlah aborsi di HIndia-Belanda mencapai ratusan, aduan hukum pada pelaku aborsi tidak lebih dari hitungan jari dalam setahun. Menurut Hull dan Ninuk, alih-alih peraturan ini digunakan sebagai cara pemerintah mempresekusi orang-orang “bengal”. Dokter Suzanne Houtman misalnya yang ditangkap karena membuka praktik aborsi. Suzanne merupakan mantan istri Sam Ratulangi. Ia seorang indo yang lahir dari keluarga kaya. Setelah bercerai dengan Sam Ratulangi, Suzanne kembali ke rumah keluarganya di Jawa. Ia membuka praktik di salah satu rumah besar berpaviliun milik keluarganya. Di sana ia melayani pengobatan orang-orang pribumi dan perempuan. Sebaliknya, ia menolak mengobati keluarga Belanda atau lelaki. Orang Sunda, Jawa, dan Tionghoa, sering terlihat mengantri sebagai pasiennya. Pada 1933, Suzanne ditangkap karena membuka praktik aborsi. Dia dihukum lima tahun di penjara Semarang. Kasus ini jadi kasus yang jarang ditemui di masanya. Padahal, dokter, bidan, dan dukun beranak lain ada juga yang mempraktikkan aborsi dan tidak ditangkap. Tull dan Ninuk berasumsi, Suzanne kemungkinan ditangkap karena aktif menentang penjajahan dan sering menunjukkan perlawanan pada pemimpin konservatif terutama kertika masih jadi istri Sam Ratulangi. Sangkaan aborsi hanya celah yang digunakan untuk meringkusnya. Aturan tinggalan hukum Belanda tersebut masih berlaku hingga Indonesia merdeka. Sementara di Belanda, hukum aborsi dicabut pada 1981 karena dianggap rentan mengkriminalkan perempuan.