Sebuah panitia khusus didirikan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

Selama Maret 1703, kerusuhan kerap terjadi di Cianjur. Itu disebabkan oleh serangan laskar Haji Prawatasari yang selalu datang tiba-tiba dan langsung menghilang begitu saja. Bahkan bukan hanya di Cianjur, Bogor dan pinggiran Batavia pun mulai menjadi sasaran. Menurut Gunawan Yusuf dalam Sejarah Cianjur Bagian ke-5 , tentu saja  kenyataan itu membuat VOC dan para penguasa lokal setempat menjadi tak nyaman. VOC  bereaksi. Ekspedisi militer pun dibentuk. Pertengahan Maret,  sekira 2.000 serdadu kompeni pimpinan Pieter Scorpoi bergerak dari Batavia ke Jampang Manggung. Namun sesampai di sana, mereka tak mendapat perlawanan berarti. “Penumpasan itu (pada akhirnya) membawa berita bahwa Prawatasari telah terbunuh,” ungkap Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa . Tidak mendapatkan kepala Haji Prawatasari, Scorpoi tidak mau mengambil resiko. Dia lantas mengangkut 1.354 penduduk Jampang Manggung. Mereka rencananya akan dikirim ke Batavia dan mungkin akan dijadikan budak belian. Sepanjang perjalanan, penduduk Jampang Manggung diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga sebagian besar meninggal dan melarikan diri.   “Di tengah perjalanan  hanya ada tersisa 582 orang,”ungkap Yusuf. Dalam Priangan: de Preanger –Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 , F. de Haan menyebut sisa dari tawanan itu kemudian ditempatkan pada wilayah sekitar Pantai Utara. Namun versi Yusuf, sisa orang-orang Jampang Manggung itu dipaksa untuk pindah ke Bayabang, suatu wilayah yang ada di Mande dan terletak di tepi Sungai Citarum. Kabar kematian Prawatasari terbukti kemudian hanya isapan jempol semata. Secara mengejutkan, pada 1704, dia kembali muncul bersama sekira 3.000 gerilyawan yang menjadi pengikutnya. Dengan kekuatan hampir satu resimen tersebut, Haji Prawatasari mengepung Sumedang dan nyaris mengahancurkan kota itu. “Dalam gerakan majunya ke Priangan, pengikutnya semakin bertambah…”ungkap Jan Breman. Hingga Agustus 1705, tercatat tiga kali pasukan Haji Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan kompeni. * Kejayaan Haji Prawatasari dan pasukannya, tidak lepas dari kepiawaiannya memainkan trik-trik intelijen. Gunawan Yusuf menyebut, ia memiliki seorang informan di dalam tubuh tentara VOC bernama Ki Mas Tanuwidjaya. Siapakah dia? Dalam  De Geschiedenis van Buitenzorg , CHF Riesz menyebut Ki Mas Tanu sebagai orang Sunda dari Sumedang yang berhasil membentuk "pasukan pekerja" dan mendapat perintah dari VOC untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan Kampung Baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor sekarang. “Tanuwidjaya adalah penguasa Bogor versi VOC. Ia disebut "Luitenant der Javanen" (Letnan orang-orang Jawa dan merupakan letnan senior diantara teman-temannya,”tulis Gunawan Yusuf. Pada mulanya Ki Mas Tanu sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia pernah memimpin Ekspedisi Ciliwung. Ekspedisi itulah yang kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut sebagai pemukiman penduduk sekarang. Kawasan-kawasan itu antara lain Depok, Pondok Cina dan Kedung Halang. Almarhum M.A. Salmun pernah menulis dalam  Majalah Intisari  edisi No.2 September 1963, bahwa yang dimaksud “Menak Ki Mas Tanu” dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung (sebuah lagu populer yang sering dihariringkeun oleh ibu-ibu Sunda saat meninabobokan anaknya) tak lain adalah Letnan VOC Ki Mas Tanuwidjaya . Secara akademis, memang belum ada penelitian resmi soal itu. Namun jika disimak hampir tiap bait lirik lagu tersebut, kita pantas ‘mencurigai’ pendapat itu mungkin saja benar adanya. Ayang-ayang gung Gung goong na rame Menak Ki Mas Tanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba haru biru Rucah jeung kumpeni Niat jadi pangkat Kantun kagorengan Nganteur Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong. Menurut Salmun, ‘penyair baheula’ menyindir Tanuwijaya dengan " lempa lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong ". Artinya, Letnan VOC itu telah mengejar harapan kosong dan bermesraan dengan orang tidak bergigi. Yang dimaksud "orang tidak bergigi" adalah Prawatasari yang pada akhirnya kalah dalam perjuangan. Lantas mengapa “Si Anak Emas Kompeni” yang tadinya “niat jadi pangkat (ingin meraih jabatan) itu berbalik ‘mengkhianati’ majikannya dengan menjadi informan bagi Prawatasari? Gunawan Yusuf menyebut itu terjadi tidak lepas dari kecemberuan sekaligus ketidakpuasan lelaki Sunda itu kepada pihak VOC. Kendati seorang Letnan, secara  de facto  Ki Mas Tanu harus ‘tunduk’ kepada seorang Sersan Scipio yang seorang Belanda tulen. Namun soal pengkhianatan letnan Sunda itu, sempat disangkal oleh “kuncen Bandung” Haryoto Kunto. Haryoto menulis bahwa Ki Mas Tanu alih-alih pernah bersimpati kepada Prawatasari, ia justru dilukiskan sebagai anak muda yang ambisius dan setia kepada kompeni. Begitu setia-nya hingga dijuluki “Si Raja Tega”, karena kekejamannya kepada rakyat Priangan. “Kekejaman dan kelaliman Ki Mas Tanu diperlihatkannya ketika ia memimpin kerja rodi, susuk bendung babad jalan, membangun dan melakukan pengerasan jalan antara Bogor sampai Batavia,”tulis Kunto dalam  Gung Goongna Rame  ( Pikiran Rakyat , 19 Februari 1998). Pendapat Kunto itu sempat mendapat sangkalan pula dari sastrawan Sunda Aan Merdeka Permana. Dalam sebuah artikel berjudul  Benarkah Ki Mas Tanu Pengkhianat?  ( Pikiran Rakyat , 23 Februari 1998), Aan malah menggambarkan tokoh tersebut sebagai pahlawan, pionir penemuan kembali peninggalan warisan Sunda yakni Pajajaran. “Berdasarkan riset yang saya lakukan, Ki Mas Tanu berasal dari keluarga bangsawan Sumedanglarang yang notabene masih berkerabat dengan Kerajaan Pajajaran. Bahkan kita tahu Sumedanglarang dalam perkembangannya menjadi pengganti kerajaan Pajajaran,”tulis Aan. Siapa yang benar, tentunya harus dibuat riset yang lebih mendalam lagi mengenai soal tersebut. Namun yang jelas, sekitar 1705, persekutuan Haji Prawatasari dan Ki Mas Tanu terbongkar oleh telik sandi VOC. Akibatnya Wedana Bogor itu ditangkap VOC bersama sejumlah pengikutnya. “Dengan tuduhan perlawanan, para tersangka disuruh ke Batavia dan disekap untuk selanjutnya sesudah diadili Dewan Kehakiman (mereka) didera, dihajar (sampai) remuk redam, diselar dan (mendapat hukuman) dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) selama 50 .

SEJAK 5 Mei 2020, perbatasan India-China di area Line of Actual Control (LAC), garis demarkasi yang bersinggungan antara wilayah Ladakh (India) dan Tibet (China) sepanjang 3.500 kilometer, memanas. Militer kedua negara nyaris bentrok senjata. New Delhi maupun Beijing saling klaim wilayah tersebut dan saling gertak terkait. Tetapi belakangan tensi mulai mereda setelah dua jenderal masing-masing pihak bersua di Moldo, basis militer China di Sektor Chusul, Senin (22/6/2020). Militer India diwakili Komandan Korps ke-14 Angkatan Darat (AD) India Letjen Harinder Singh, dan diterima Komandan Distrik Militer Tibet Mayjen Liu Lin. Lewat pembicaraan maraton 11 jam, kedua pihak mencapai konsensus untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. “Pembicaraan dilakukan dengan atmosfer yang positif dan konstruktif. Penarikan mundur pasukan di semua area yang berfriksi di timur Ladakh sudah disetujui dan akan segera dilakukan kedua pihak bersamaan,” sebut petugas militer India yang tak disebutkan namanya, dilansir Times of India , Selasa (23/6/2020). Tetapi bukan mustahil keduanya tak dapat menahan diri selamanya. Pasalnya, di level pengambil kebijakan, belum ada kesepakatan untuk mengikat perdamaian di perbatasan yang disengketakan. Hal ini terkait klaim China terhadap Lembah Galwan di salah satu area LAC. Terlebih, terdapat ketidakkompakan di pemerintahan India soal pertemuan trilateral yang dimediasi Rusia. Menteri Luar Negeri (Menlu) India Subrahmanyam Jaishankar bersedia bertemu Menlu China Wang Yi dengan mediator Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskwa. Tetapi Menteri Pertahanan (Menhan) India Rajnath Singh menolak duduk bersama dengan Menhan China Wei Fenghe. Krisis perbatasan India-China dipicu oleh pembangunan sebuah pos militer di Lembah Galwan oleh militer China pada 5 Mei di pesisir Danau Pangong dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan itu sebagai reaksi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Darbuk-Shyok-Daulat Bel Oldi yang dibangun India. Pembangunan jalan di perbatasan yang dipermasalahkan China. (Twitter @IAmErAijaz ) Ketegangan terjadi ketika patroli militer India melabrak pos militer China itu. Konflik pun berkobar walau tak sekali pun meletupkan senjata. Kedua pasukan terlibat tawuran dengan tangan kosong, tongkat besi, hingga lempar-lemparan batu. Belasan prajurit di masing-masing pihak dilaporkan terluka. Tiga hari berselang, tawuran serupa terjadi di Nathu La Pass. Di pekan terakhir Mei, ribuan tentara China diklaim masuk dan melanggar perbatasan. Pada 15 Juni, terjadi tawuran kolosal di tepi Sungai Galwan. Sekitar 600 prajurit di masing-masing kubu tak hanya melempar batu, tapi juga menggunakan tongkat kawat berduri. Imbasnya 20 prajurit India tewas dan tiga luka-luka, sementara di pihak China satu tewas dan 43 lainnya terluka. Namun, tak satu pun peluru ditembakkan dalam tawuran itu. Bila ada satu letupan senjata, mungkin bakal mengobarkan perang berskala besar seperti yang dialami keduanya lebih dari setengah abad lampau. Konfrontasi Peking Kontra Delhi Pada Perang Sino-India 52 tahun lampau, insiden-insiden serupa pun terjadi. Situasi kian panas lantaran muncul Pemberontakan Tibet 1959 di mana India memberi suaka untuk Dalai Lama. Belum lagi, Perdana Menteri (PM) Jawaharlal Nehru bermain “dua kaki”. Di satu sisi ia masih didukung Amerika Serikat dan Inggris, di sisi lain ia mulai saling rangkul dengan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev. Saat itu hubungan Soviet dan China sebagai dua kutub komunis sudah tak harmonis. Saling klaim wilayah antara keduanya berpangkal dari perbedaan titik pijak. India sejak masih jadi koloni Inggris terus berpegang pada Garis McMahon sebagai perbatasan wilayahnya. Garis McMahon –dinamakan dari Sekretaris British India Henry McMahon berdasarkan Konvensi Simla 1914– adalah garis demarkasi sepanjang 890 kilometer yang memisahkan wilayah timur laut India dengan Tibet. Sementara, China tak mengakui Garis McMahon. Pada 1959, PM Zhou Enlai mengklaim bahwa perbatasan mereka adalah garis LAC. Garis demarkasi sepanjang 4.056 kilometer itu mencaplok wilayah Aksai Chin yang termasuk bagian dari Kashmir dalam Garis McMahon. Setelah perundingan setingkat menteri pada 1960 deadlock , pada Mei 1961 militer China membangun pos di Sungai Chip Chap setelah menguasai Dehra Compass. India bereaksi, membangun lebih banyak pos di belakang garis perimeter pos milik China. Alhasil tentara India memotong jalur suplai pos China hingga militer China di Sungai Chip Chap terpaksa mundur. “Nehru menginginkan agresi dan kami takkan membiarkannya. Biasanya kami mencoba menahan diri tapi sepertinya kami tak bisa lagi mencegahnya. Jika dia ingin maju (melewati LAC), kami akan melakukan tindakan bersenjata. Anda menghunuskan senjata, kami juga menghunuskan senjata. Kita akan berhadapan dan beradu keberanian,” ujar pemimpin tertinggi China Mao Zedong soal insiden itu, dikutip John W. Garver dalam “China’s Decision for War with India in 1962” yang termuat di buku New Directions in the Study of China’s Foreign Policy. Masing-masing wilayah yang diklaim India dan China antara McMahon Line dan Line of Actual Control. ( cia.gov ). Konflik keduanya menjadi konfrontasi bersenjata dalam kurun Juni-September 1962 di sejumlah wilayah perbatasan. Walau pada 3 Oktober PM Zhou mengunjungi PM Nehru di Delhi untuk meredam ketegangan, konfrontasi di perbatasan tak jua berhenti. Yang terbesar adalah baku tembak di Yumtso La, perbatasan dekat Tibet, 10 Oktober, di mana sekitar 50 personil patroli India pimpinan Brigadier John Dalvi disergap 1000 personil Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China. Meski pasukan Dalvi memberi perlawanan heroik, mereka kalah jumlah. Setengah dari pasukannya tewas. Di pihak TPR, 33 prajurit tewas. Meski PLA memberi penghormatan secara militer saat menguburkan 25 prajurit India, tetap saja konfrontasi itu dianggap sebagai tindakan yang memicu perang berskala besar. Perang Tak Berimbang Meski Nehru menetapkan “Forward Policy” atau kebijakan maju ke perbatasan, ia tak mengerahkan segenap kekuatan militernya. Nehru kadung yakin China takkan mau berperang. Toh kalaupun terpaksa perang, Nehru yakin bakal disokong penuh Amerika dan Inggris. Padahal, persiapan China bukan “kaleng-kaleng”.  James Barnard Calvin dalam The China-India Border War mencatat, China menyiapkan setidaknya pasukan darat hingga 80 ribu personil. Sementara, India hanya punya dua divisi berisi 12 ribu personil di wilayah perbatasan. Pada pagi 20 Oktober 1962, Perang Sino-India pun dimulai. TPR menyerang dari dua front: di timur melalui Sungai Nam Chu dan di barat lewat Aksai Chin. Hanya dalam beberapa jam, perbatasan di Sungai Nam Chu yang dijaga satu batalyon tentara India dihancurkan tiga resimen TPR. Sementara, di front barat garnisun India di Lembah Galwan dan Danau Pangong dengan mudah ditaklukkan PLA yang mengerahkan “gelombang manusia” yang tak terbendung. Dalam dua hari, garis pertempuran TPR makin maju dan pasukan India terus-menerus terpukul mundur. Nehru lantas meminta bantuan Presiden Amerika John F. Kennedy untuk mengirim 12 skadron pesawat tempur. Namun, permintaan itu ditolak. Kennedy hanya bersedia mengerahkan Kapal Induk USS Kitty Hawk ke Teluk Benggala dan baru akan bertindak jika China keluar dari zona yang dipersengketakan untuk menginvasi India. Hingga akhir perang, sekitar empat ribu serdadu India ditawan China dan dipulangkan pasca-Perang Sino-India usai. ( Wikipedia ). Proposal Nehru untuk membeli pesawat dari Inggris dan Amerika pun ditolak. Dengan kesal Nehru pun berpaling pada Soviet yang berkenan menjual 12 jet tempur MiG-21. Namun jet-jet tempur anyar Soviet itu datang terlambat. Peking yang tujuan ofensifnya telah tercapai setelah menguasai Aksai Chin, mendeklarasikan gencatan senjata unilateral pada 19 November 1962. Delhi pun tak punya pilihan lain selain menyepakati gencatan senjata itu. Perang selama sebulan itu mengakibatkan sekira 1.300 personil India tewas, 1.600 hilang, seribu lainnya terluka, dan empat ribu ditawan. Sementara di pihak TPR, dua ribu personilnya tewas dan seribu luka-luka. “Mulai 21 November 1962, pasukan terdepan China akan menghentikan tembak-menembak di sepanjang perbatasan Sino-India. Mulai 1 Desember 1962, pasukan terdepan China akan mundur ke posisi 20 kilometer di belakang LAC,” demikian bunyi potongan deklarasi gencatan senjata PM Zhou. Delhi kemudian terpaksa mengakui LAC, di mana Aksai Chin merupakan bagian dari China secara de facto . Kendati begitu, sengketa perbatasan itu masih acap menimbulkan insiden hingga hari ini.

Selama dekade pertama abad ke-19, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus mendapat gangguan dari Belanda. Mereka selalu berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan keraton, tetapi selalu ditentang oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dia secara tegas menolak upaya Gubernur Jenderal H.W. Daendels menempatkan seorang regent di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tindakan lain HB II yang bertentangan dengan keinginan Belanda adalah pergantian wakil istana dari Patih Danuredja II yang dianggap pro-Belanda kepada Notodiningrat, keponakan HB II. Menurut Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , pergantian itu dikhawatirkan akan mengancam posisi Belanda di Yogyakarta. Sikap HB II itu membuat Daendels marah. Dia lalu mengeluarkan perintah penyerbuan ke wilayah Yogyakarta. Begitu keraton dikuasai, sang gubernur jenderal menurunkan HB II dari takhtanya. Diceritakan Joko Darmawan dalam Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-Raja Mataram di Tanah Jawa , demi mengisi kekosongan tersebut dipilihlah putra HB II, Raden Mas Surjo, pada Desember 1810 sebagai regent yang memimpin rakyat Yogyakarta. Dia mendapat gelar Sultan Raja. Daendels menilai Raden Mas Surjo dapat berkompromi dengan pihaknya. Dia juga sepakat untuk tidak mengusik aktivitas pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Namun belum genap setahun memangku jabatan, Sultan Raja harus rela menyerahkan kembali takhta keraton kepada ayahnya, Sultan HB II. Kembalinya jabatan sultan ke HB II itu merupakan buntut dari perjanjian antara Prancis dengan Inggris. Keduanya menyepakati penyerahan seluruh wilayah Nusantara dari Belanda ke tangan Inggris. Situasi perang di Eropa menjadi penyebab terbesar perpindahan kekuasaan tersebut. Gubernur Jenderal Inggris di India Sir Gilbert Eliot Murray lalu menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Raffles segera mengamankan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dan menancapkan pengaruh Inggris di dalamnya. Hal itu terlihat juga di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setiba di Jawa Raffles langsung menurunkan HB III yang dianggap berpihak kepada Belanda. “Kendatipun demikian HB II diharuskan untuk menaati aturan-aturan yang dibuat pemerintah Inggris,” tulis Darmawan. Menggalang Bantuan Raden Mas Surjo yang kehilangan jabatannya kembali menjadi putra mahkota. Tetapi diam-diam dirinya mulai menggalang kekuatan untuk kembali bertakhta. Rupanya di dalam keraton sendiri banyak pejabat yang lebih senang berada di bawah perintah Mas Surjo ketimbang HB II. Dukungan juga tidak hanya datang dari elit keraton, tetapi para pemangku birokrasi di seluruh Yogyakarta. Salah satunya seorang Kapiten Tionghoa bernama Tan Jin Sing. Sebagai seorang kapiten, Tan Jin Sing memiliki koneksi yang cukup baik dengan pihak kolonial maupun bangsawan Jawa. Dia mengetahui intrik yang terjadi di dalam istana dan memutuskan mendukung Raden Mas Surjo mendapatkan kembali takhtanya. Dia pun memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah Inggris untuk membantu sang putra mahkota. “Pangeran Surjo yang sedang dalam keadaan terjepit, karena ayahnya telah melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang setia kepadanya, sudah tentu menyambut dengan gembira tawaran Babah Djim Sing ini,” tulis Setiono. Kapiten Jin Sing melakukan usaha pendekatan terhadap Residen Yogyakarta John Crawfurd. Dia mencoba mendapat dukungan dari Raffles melalui sang residen. Menurut sejarawan Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825 , Jin Sing sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Crawfurd terkait dukungan terhadap Raden Mas Surjo tersebut. “Sebagai seorang teman, penerjemah, serta pembantu Putra Mahkota, ia juga bertindak sebagai salah seorang utusan rahasia Putra Mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris,” tulis Carey. Hasilnya, disepakati sebuah perjanjian rahasia pada 12 Juni 1812, yang memberikan jaminan dari Inggris untuk Raden Surjo mengambil alih takhta kesultanan Yogyakarta. Maka pada 17 Juni 1812 tentara Inggris pimpinan Kolonel Gillespie dan Kapten Travers masuk ke Yogyakarta. Mereka melakukan pengepungan di kediaman Sultan HB II. Selama penyerbuan berlangsung, Tan Jin Sing memainkan peranan penting dengan memberikan informasi kepada pasukan Inggris. Dia juga menjamin perbekalan makanan serta keperluan perang untuk para penyerbu tersebut. Bahkan atas kuasanya, para bawahan dan orang-orang yang setia kepada Pangeran Surjo diberi perlindungan di daerah pemukiman Tionghoa. Pada 20 Juni 1812 keraton berhasil diduduki dan HB II bersedia menyerahkan takhtanya. Raden Mas Surjo kemudian didaulat menjadi pemimpin baru Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Oleh Inggris, HB II dibuang ke Penang dan akhirnya oleh Belanda dipindahkan ke Ambon, Maluku. “Sebagai imbalan atas pelayanannya, Sultan Ketiga yang baru diangkat itu –kemungkinan berada di bawah tekanan Inggris– mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dan mendapat apanase sebanyak 1000 cacah (kepala keluarga),” tulis Carey. Keserakahan Inggris Harga yang harus dibayar HB III untuk memperoleh singgasana Yogyakarta rupanya tidaklah murah. Melalui perjanjian pada 1 Agustus 1812 Inggris menuntut banyak hal kepada HB III atas wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Di bidang ekonomi, HB III harus melepaskan hak atas penarikan pajak tol dari pelabuhan-pelabuhan, baik laut maupun sungai, serta pusat-pusat perdagangan. Sebagai gantinya, sultan akan memperoleh bayaran dari pemerintah Inggris setiap tahunnya. Di bidang lain, Inggris menuntut agar HB II melepas hak atas tanah-tanah di Kedu, Pacitan, Jipang, dan Grobogan. Inggris berencana mengelola pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian di bidang militer, para pejabat istana tidak diperkenankan memiliki tentara pribadi kecuali dengan izin pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa HB III hanya berkuasa atas orang-orang Jawa saja, sementara orang-orang asing yang tinggal di Yogyakarta berada di bawah penguasaan Inggris. Sebagai bagian dari usaha penguasaan seluruh wilayah pulau Jawa, Inggris meminta agar sultan mengakui kedudukan tersebut. Selanjutnya, Kesultanan Yogyakarta dilarang melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan dan negara lain, baik di pulau Jawa ataupun di luar Jawa. “Demikianlah antara lain isi perjanjian yang pada hakekatnya telah mengebiri kedaulatan Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah negara,” tulis Setiono. Namun ternyata Sultan HB III hanya memerintah selama dua tahun saja. Dia secara tiba-tiba meninggal dunia pada 3 November 1814 dalam usia 43 tahun. Putranya, Pangeran Ibnu Jarot yang masih berusia 10 tahun ditunjuk menggantikan posisi ayahnya. Dia mendapat gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Oleh Raffles, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali raja muda ini.

Permulaan abad ke-19 perpecahan terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Perselisihan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan pemerintah kolonial Inggris di bawah perintah Thomas Stanford Raffles berakhir dengan diturunkan sang sultan dari takhtanya. Raffles lalu mengangkat putra Hamengkubuwono II, Raden Mas Surjo, sebagai raja baru dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Selama bertakhta (1810-1814), Sultan Hamengkubuwono III dianggap sebagai raja boneka. Dia banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan kaum penjajah, terutama soal tingginya pungutan pajak dan keleluasaan orang Eropa di dalam kota. Namun di antara semua kebijakan, ada satu yang menjadi pemicu kemarahan rakyat, yakni pengangkatan kapiten Tionghoa Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta. Mengingat saat itu persaingan antara rakyat (baca: etnis Jawa) dengan orang-orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Ditambah jabatan bupati, banyak diminati bangsawan Jawa. “… Terdapat karier yang termasuk luar biasa dari seorang laki-laki yang memainkan peran sangat menentukan dan membantu menguatkan perasaan saling mencurigai dan tidak menenangkan antara kedua komunitas,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina (1755-1825) . Siapakah Tan Jin Sing? Suksesor Sultan Diceritakan Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , Tan Jin Sing lahir pada 1760 dari keluarga berbeda etnis. Ibunya, R.A. Patrawijaya, berasal dari keturunan Sunan Mataram Mangkurat Agung. Sementara ayahnya adalah seorang Tionghoa yang meninggal enam bulan sebelum kelahiran Tan Jin Sing. Namun sumber lain, T.S. Werdaya dalam Tan Jin Sing: Dari Kapitan Tionghoa Sampai Bupati Yogyakarta , menyebut bahwa Tan Jin Sing bukan dari keluarga beda etnis, melainkan keluarga priyayi Jawa. Ayahnya adalah Demang Kalibeber, dan ibunya R.A. Patrawijaya. Werdaya sendiri merupakan keturunan Tan Jin Sing yang membentuk trah Secodiningrat. Meski ada perbedaan dalam penyebutan asal-usul keluarga, kedua sumber sama-sama sepakat soal ayah angkat Tan Jin Sing bernama Oei Tek Liong. Olehnya Jin Sing diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa. Dia juga diajari bahasa kromo inggil dan tata cara budaya Jawa. Ketika Jin Sing berusia 10 tahun, Tek Liong menikah dengan Liam Lian Nio Jin Sing. Keluarga itu kemudian menetap di Magelang. Jin Sing diajarkan bahasa Belanda dan Inggris, serta budaya Eropa. “Demikianlah Jin Sing tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pandai. Orang-orang Eropa yang hidup pada zaman itu menggambarkan Tan Jin Sing sebagai ‘seorang laki-laki yang benar-benar cerdas dan terampil’. Ia mampu memadukan ‘ketajaman seorang Tionghoa’ dengan pengetahuan lokal dan ‘kecerdikan orang Jawa’,” tulis Carey. Jin Sing lalu tinggal di Yogyakarta dan menikahi putri seorang kapiten Tionghoa bernama U Li. Pada 1803, dia menggantikan posisi mertuanya sebagai kapiten Tionghoa. Sebagaimana para pendahulunya, Jin Sing memegang peran menyewakan gerbang-gerbang tol di wilayah kesultanan untuk keperluan perdagangan. Dengan jabatannya itu, dia dapat mengembangkan kegiatan dagang milik pribadinya. Namun bukan itu keresahan utama para elit Jawa atas posisi Jin Sing. Sebagai kapiten Tionghoa, dia memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kolonial. Jin Sing bisa menjadi penghubung para bangsawan yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Dan salah satu elit Jawa yang dekat dengan Jin Sing adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, Raden Mas Surjo. Menurut Peter Carey, Jin Sin dan Raden Mas Surjo berteman baik. Dia bertekad membantu Mas Surjo mengambil kembali tahta dari HB II. Kapiten Tionghoa ini lalu menerima titah sebagai utusan rahasia sang putra mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris pada 1812. Perundingan tersebut memunculkan perjanjian antara Inggris dan Raden Mas Surjo. Pihak Inggris sepakat memberi jaminan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan HB II ke Rade Mas Surjo. Pihak Inggris lalu melakukan penyerbuan ke kraton pada Juni 1812 dan menggulingkan takhta sultan. Raden Mas Surjo pun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalan atas perannya, sultan mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat. Di dalam buku Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia karya Budi Susanto (ed), disebutkan bahwa Jin Sing diberi sebuah wilayah berpenduduk 1.000 kepala keluarga di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lowanu, sebelah timur Bagelen. Bekas kapiten Tionghoa itu juga diketahui menjadi seorang Muslim. Dia mengucap dua kalimat syhadat dan disunat sebagai bentuk pengakuan diri telah memeluk Islam. “Sayangnya, persoalannya tidak berhenti di situ saja. Perihal kehadiran seorang Tionghoa dalam jabatan tinggi birokrasi orang Jawa, walaupun hal itu lazim ditemukan di Jawa Timur dan di pantai utara, tetapi hal itu tidak ada sejarahnya di Yogyakarta. Oleh sebab itu, pengangkatan Tan Jin Sing/Secodiningrat itu membangkutkan kemarahan beberapa kelompok,” tulis Carey. Akhir Hidup yang Tragis “ Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung ” (bukan lagi Tionghoa, belum lagi menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tanggung). Ungkapan tersebut begitu populer di antara rakyat Yogyakarta pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan sosok Tan Jin Sing yang terkatung-katung di antara tiga dunia (Tionghoa, Eropa, dan Jawa). Kelompok elit Jawa yang paling vokal dalam menentang jabatan Jin Sing adalah Pangeran Notokusumo (Paku Alam I), saudara kandung HB II. Kegagalan menduduki takhta Kesultanan Yogyakarta membuat Notokusumo menyimpan dendam kepada bupati Yogyakarta ini. Bahkan menurut beberapa laporan pada Oktober 1812, Notokusumo berencana menghilangkan tanah pemukiman orang-orang Tionghoa dan membunuh Tan Jin Sing. Ancaman itu tentu membuat Jin Sing hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan ancaman pembunuhan itu semakin hebat ketika pelindungnya (HB III), meninggal pada 3 November 1814. Jis Sing kehilangan koneksi utama di dalam Kesultanan Yogyakarta. Meski begitu dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati Yogyakarta. Menurut Peter Carey, Jis Sing sebenarnya tidak benar-benar kehilangan kedudukan di dalam birokrasi istana. Dia masih menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial selama HB IV bertakhta. Sebagian pejabat istana pun, khususnya istri HB III, masih senang kepadanya. “Meskipun demikian, hubungannya dengan orang di istana tetap saja renggang. Ia dinilai bersikap angkuh dan congkak oleh para pejabat istana sebab mendapat perlakuan khusus dan istimewa; suatu hal yang sesungguhnya tidak berhak untuk ia dapatkan menurut ketentuan adat istana,” tulis Carey. Bupati Yogyakarta itu sudah tidak mendapat tempat di antara bangsawan Jawa. Seorang pejabat tinggi Belanda Wouter Hendrik van Ijsseldijk mendapati kecemburuan mereka itu telah menghancurkan karir Jin Sing. Banyak pejabat istana yang menyatakan perasaan tidak senang secara terang-terangan atas kedudukan Jin Sing. Bahkan tidak hanya oleh para elit Jawa, mantan kapiten Tionghoa itu juga begitu dibenci oleh kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa di Semarang dan Surakarta akibat kedudukannya di Yogyakarta. Penolakan itu membuat Jin Sing mengusahakan permohonan gelijkgestelde (disamakan) dengan kelompok Eropa. Nantinya dia tidak lagi ada di golongan Tionghoa maupun bumiputra, tetapi Eropa. Berdasarkan keputusan gubernur jenderal hal itu bisa saja dilakukan, sudah banyak kelompok elit bumiputra yang melakukannya. Namun tidak mudah memperolehnya, dan Jin Sing mendapat penolakan atas kedudukan tersebut. “Demikianlah, Tan Jin Sing alias Secodiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa hari tuanya di dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, tidak menyenangkan, dan terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh orang senegerinya; akibat penolakannya terhadap adat Tionghoa. Ia pun dicurigai begitu rupa oleh kebanyakan orang Jawa dari kalangan atas sebagai orang kaya baru yang penuh ambisi, serta membuat dirinya sendiri digunakan oleh orang Eropa yang membutuhkan jasanya sebagai informan politik,” ungkap Carey.

Nama Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Hamid Alkadrie dari Kesultanan Pontianak kini tengah ramai diperbincangkan. Musababnya, muncul perseteruan antara Kesultanan Pontianak dengan A.M. Hendropriyono yang bermula dari komentar Hendropriyono tentang Sultan Hamid II. Dalam sebuah video yang diunggah di saluran Youtube Agama Akal TV , Hendropriyono menyebut bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pengkhianat, alih-alih seorang pahlawan. Ia juga menyebut bahwa Sultan Hamid bukanlah perancang lambang negara Garuda Pancasila. Sementara itu, pihak Kesultanan Pontianak yang kini tengah mengusahakan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Hamid II geram. Kesultanan Pontianak kemudian melaporkan Hendropriyono ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pencemaran nama baik. Polemik Sejarah Sultan Hamid II adalah sultan ke-7 (1945–1978) dari Kesultanan Qadriyah Pontianak. Lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dari pasangan sultan ke-6 Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Hamid mendapat pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Lalu melanjutkan ke Hogeere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang. Kemudian sempat ke Technische Hooge School (THS) –sekarang Institut Teknologi Bandung– namun kemudian lebih memilih Akademi Militer Belanda (Koninklijke Militaire Academie) di Breda, Belanda. Lulus pada 1938, Hamid bergabung dengan Koninklijke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) dan bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Ia pernah ditahan Jepang selama 3,5 tahun di Jakarta. Pasca kemerdekaan, Hamid dilantik menjadi sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak pada 29 Oktober 1945. Kemudian pada 1946, ia naik pangkat menjadi mayor jend e ral dan menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II dalam webinar nasional “Sultan Hamid II, Pengkhianat atau Pahlawan?” pada 21 Juni 2020 menyebut Sultan Hamid II memiliki banyak peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, ia menyayangkan, peran itu justru dinafikan karena Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah bentuk negara Indonesia. “Pertanyaannya kemudian hari ini, sejarawan-sejarawan yang menolak bahwa Sultan Hamid II itu berperan terhadap kedaulatan tersebut, apakah RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara ilegal? Kan tidak,” kata Anshari. Jasa lain Hamid yang memunculkan kontroversi adalah rancangan logo elang rajawali Garuda Pancasila. Dalam sayembara merancang lambang negara , karyanya dipilih dan ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950. Gambarnya kemudian mengalami beberapa kali perbaikan dan jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Republik Indonesia sekarang. “Beliau sebagai perancang lambang negara itu tidak bisa dinafikan. Tidak dapat dibantah. Bertahun-tahun kami melakukan penelitian dan sudah diuji oleh banyak guru besar dan kemudian sudah diakui sebagai benda cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015,” ujar Anshari. Hamid ditangkap pada 5 April 1950 atas tuduhan berniat menyuruh Westerling dan Frans Najoan menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. Hamid diadili dan pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun. Hamid dibebaskan pada 1958 dan tak lagi berpolitik. Namun, pada Maret 1962, ia kembali ditangkap dan dipenjara di Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur atas tuduhan makar dan membentuk VOC (Vrijwillige Ondergrondsche Corps). Hamid baru bebas pada 1966 setelah Sukarno lengser. Narasi terkait Westerling itu dibantah Anshari. Menurutnya, ada sentimen sejarah dari para peneliti dan pengkaji gelar pahlawan ditingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa dakwaan primer Jaksa Agung Suprapto pada 1953 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hamid terlibat Westerling. “Sultan Hamid II tidak terlibat Westerling. Apa buktinya? Kita lihat putusan Mahkamah Agung, baca betul-betul. Saya kira ini sentimen sejarah yang tidak bijak dibaca oleh orang-orang yang ada di tim peneliti dan pengkaji gelar di tingkat pusat atau TP2GP,” sebut Anshari. Politik Kepahlawanan Sejarawan J.J. Rizal lebih menyoroti mengenai kontroversi gelar Pahlawan Nasional yang sering terjadi Indonesia. Di mana persoalan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya perihal sejarah, melainkan juga politik. Ia mencontohkan misalnya, pada 2004 muncul kontroversi kepahlawanan Sultan Hasanuddin setelah terbit buku biografi The Heritage of Arung Palaka yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya. Dalam buku itu, digambarkan bahwa kejatuhan Sultan Hasanuddin dirayakan besar-besaran oleh masyarakat Bone karena dianggap sebagai kejatuhan seorang diktator. Padahal Sultan Hasanuddin telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada era Sukarno. Wacana kepahlawanan Sultan Hasanuddin pun menjadi polemik. Kemudian polemik terjadi pula pada 2007 tentang kepahlawanan Imam Bonjol setelah terbit cetak ulang buku Tuanku Rao yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan dan Greget Tuanku Rao dari Basyral Hamidy Harahap. Dari situ, muncul kritik keras terhadap kepahlawanan Imam Bonjol karena dianggap menggunakan kekerasan secara masif di Minangkabau dan Batak. Menurut Rizal, kekritisan terhadap sejarah itu muncul dan menimbulkan kontroversi terkait kepahlawanan tidak terlepas dari semangat Reformasi. “Saya pikir harus ditarik ke periode tahun 1998 di mana ada semangat besar untuk mengkritisi sejarah dari periode Orde Baru dan juga ada dorongan dari Pak Habibie sendiri untuk berdamai dengan sejarah,” kata Rizal. Ketika Orde Baru lengser, B . J . Habibie sebagai presiden baru memberikan Bintang Mahaputra kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir. Padahal, dua tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) itu pada era Sukarno dan Soeharto dianggap sebagai pemberontak. Pasca Reformasi, narasi sejarah kedua tokoh tersebut memang berubah. Ada usaha-usaha untuk membersihkan nama baik dua tokoh tersebut. Hingga pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Natsir sebagai Pahlawan Nasional. Sementara Sjafruddin ditunda karena ada kemungkinan kontroversi akan membesar. Sjafruddin baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2011. “Tapi yang paling menarik menurut saya bagaimanapun ada semangat lebih serius terkait pemberian gelar pahlawan. Ada peninjauan ulang terhadap latar belakang historis dari tokoh yang diajukan sebagai pahlawan,” kata Rizal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kemudian juga menghapus Undang-Undang No. 33 Prps Tahun 1964 yang mencantumkan kriteria “karet” bahwa calon Pahlawan Nasional tidak boleh melakukan perbuatan yang mencederai perjuangannya. Yang pada masa Orde Baru ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. “Dan di masa Orde Baru juga dengan pasal kriteria karet itu, tokoh seperti Tan Malaka, Alimin yang kiri itu dimakzulkan. Jadi dihilangkan di dalam peta universe dari para pahlawan,” terang Rizal. Berubahnya narasi sejarah Natsir dan Sjafruddin, menurut Rizal, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra sejarah seperti apa yang ingin dihadirkan dan tengah menghadapi persoalan apa pemerintah saat itu. Lalu ada semangat berdamai dengan sejarah dan politik literasi dari para intelektual dan politisi. Kemudian, ada riset sejarah besar-besaran mengenai penjernihan narasi sejarah. Dan terakhir, ada penerbitan ulang karya-karya tokoh terkait secara stimulan dan orang bisa membaca kembali tentang tokoh tersebut. “Jadi kesimpulan saya adalah proses pemilihan pahlawan ini peristiwa politik. Lebih banyak urusan politik daripada urusan sejarah tapi bukan menafikan sama sekali urusan sejarah,” pungkas Rizal.

SETIDAKNYA ada dua pencapaian pemerintah Republik Indonesia di level internasional yang patut diperhitungkan pada paruh pertama tahun 1946. Pertama, pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia oleh Mesir pada 23 Maret 1946, yang disusul negara-negara Arab lainnya. Kedua, bantuan beras Indonesia untuk India, negeri tetangga yang berjarak ribuan kilometer tapi punya ikatan sejarah dan kultural yang dalam dengan Indonesia. Sejak akhir 1945 Belanda mengadakan blokade atas laut Indonesia, dengan tujuan mengadang masuknya senjata ke Indonesia dan keluarnya komoditas dari Indonesia. Dampak blokade sangat berat untuk ekonomi dan perjuangan Indonesia. Berbagai upaya untuk menembus blokade Belanda itu dilakukan, salah satunya dengan menawarkan bantuan 500.000 ton beras untuk India yang tengah dihantam kelaparan berat.

Sosok Sukarno tak pernah habis dibahas. Perjuangan, pemikiran, dan warisannya sudah sering dibahas. Tapi ada yang sering luput dari pembahasan : sosoknya dalam foto. Banyak foto Sukarno yang menunjukkan mimik dan gestur menawan. Beberapa diantaranya sangat ikonik dalam dunia fotografi. Foto Sukarno saat mengecap pendidikan sekolah. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno tampak dengan ekspresi serius ditengah pemuda Indonesia. ( Foto :  geheugen.delpher.nl ) Salah satu potret Bung Karno dengan ekspresi khasnya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Foto Bung Karno paling ikonik terlihat ketika dia berpidato di depan ribuan massa. Gestur tangan bertenaga, pakaian penuh wibawa, dan wajah serius menambah kekuatan kata-katanya. Semangat juang rakyat pun jadi terbakar. Di foto lain, suasana justru berkebalikan. Tenang, damai, dan hening. Seperti foto saat dia membacakan teks Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, 56. Wajahnya tampak tegang seperti menyimpan banyak perasaan. Ekspresi ikonik Bung Karno ketika membacakan teks kemerdekaan di Jakarta. ( Foto : Wikimedia Commons ) Salah satu ekspresi Bung Karno saat berorasi di tengah bangsa Indonesia. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno saat bertemu dengan para pemuda bangsa Indonesia ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno dengan ekspersi khasnya yang berhasil terekam oleh kamera. ( Foto : Wikimedia Commons ) Tak semua foto Sukarno memperlihatkan keseriusan atau ketegangan. Foto lain menangkap mimik dan ekspresinya  yang segar dan ceria. Ini biasanya tampak dalam foto yang memuat dia beserta sahabatnya, dari dalam dan luar negeri. Atau ketika dia rehat di sesela menunaikan ibadah haji. Bung Karno tampak tersenyum santai saat menunaikan ibadah Haji. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sukarno tampak tersenyum saat memberikan pidato kenegaraan. ( Foto : https://geheugen.delpher.nl/ ) Di berbagai pameran fotografi, foto-foto Sukarno beberapa kali pernah dibahas. Tapi belum banyak yang serius mengungkap cerita apa yang ada di balik atau di sekeliling foto-foto itu. Foto Sukarno juga bagian dari sejarah. Masih banyak cerita yang tersimpan di dalamnya yang menjadi kenangan berharga akan semangat dan perjuangannya semasa hidup. Bung Karno tersenyum dan melambaikan tangan saat parade di Amerika Serikat. ( Foto : Wikimedia Commons )

JATUHNYA pesawat tempur BAe Hawk 200 TNI AU di Kampar, Riau pada Senin, 15 Juni 2020 menambah panjang daftar hitam petaka alutsista. Namun yang patut disyukuri, sang pilot selamat berkat ejection seat (kursi lontar) sebelum pesawat itu jatuh. Nyawa seorang pilot tempur terlatih masih jauh lebih berharga ketimbang pesawat yang ringsek. “Pilot Lettu Pnb Apriyanto berhasil selamat menggunakan ejection seat saat pesawat Hawk 209 yang dipilotinya mengalami gangguan teknis menjelang mendarat di runway 36 Lanud Rsn (Pangkalan Udara Roesmin Noerjadin) Pekanbaru,” sebut Dinas Penerangan TNI AU di akun Twitter @_TNIAU. Kursi lontar sudah jadi sistem keselamatan yang diwajibkan bagi pilot setiap pesawat tempur era pasca-Perang Dunia II. Berbagai varian pesawat Hawk buatan Inggris seperti pesawat nahas yang dipiloti Lettu Apriyanto, sudah dilengkapi kursi lontar canggih dengan Canopy Destruct System (Sistem perusak kanopi) kokpit otomatis dan Flexible Linear Shaped Charge (FLSC) sebagai pemicu lontarannya. Teknologi itu jelas tidak muncul begitu saja. Ia merupakan evolusi dari capaian-capaian dalam upaya membuat sistem keselamatan pilot tempur yang telah dirintis sejak Perang Dunia I. Adalah Everard Richard Calthrop, ilmuwan asal Inggris, yang memulainya. Ia membuat sistem penyelamat pilot dengan satu aspek terpentingnya adalah parasut yang mesti terkembang saat pilot sudah keluar dari pesawat. Parasut itu sendiri diciptakan dan dipatenkan Calthrop pada 1913. “Pada 22 September 1916 Calthrop menciptakan dan mematenkan kursi lontar untuk pesawat. Alat ini menggunakan sistem udara bertekanan untuk melontarkan si pilot. Alat ini juga kelanjutan dari pengembangan parasut yang ia ciptakan sebelumnya, di mana udara bertekanan itu melontarkan pilot dari kokpit ke jarak yang aman dari pesawat, lalu langsung membuka parasutnya,” tulis sejarawan militer Bob Taylor dalam Getting Our Wings. Rancangan Compressed Air Parachute Extraction System ciptaan Everard  Richard Calthrop  (Foto: ejection-history.org.uk ) Tentu sistem ciptaan Calthrop masih memiliki banyak kelemahan lantaran pilot harus lebih dulu menekan tuas untuk mengaktifkan pelontarnya. Sistem penyelamat buatannya pun berbeda dengan kursi lontar di era modern karena sistem yang dibuat Calthrop hanya melontarkan si pilot tanpa kursinya. Maka sebutan lengkap ciptaannya bukan ejection seat , melainkan Compressed Air Parachute Extraction System. Sistem penyelamat yang melontarkan pilot bersama kursinya baru dikembangkan penemu asal Rumania, Anastase Dragomir. Penggunaannya hampir sama, dengan menarik tuas agar si pilot terlontar bersama kursinya dengan mekanisme udara bertekanan. Setelah dipasang di pesawat Farman dan diujicoba oleh penerbang Prancis Lucien Bossoutrot di Bandara Paris-Orly, Prancis pada 28 Agustus 1929 dan sukses, Dragomir segera mematenkannya. Tetapi penemuan itu tak lantas membuat pihak militer Prancis, Inggris, maupun Rumania bersedia segera memasok pesawat-pesawat militernya dengan kursi pelontar. Hingga Perang Dunia II, mayoritas angkatan udara negara-negara Eropa dan Amerika masih sekadar membekali parasut buat para pilot mereka dan tentu mereka harus lebih dulu loncat sendiri dari kokpit untuk menyelamatkan diri. Jerman Trendsetter Kursi Lontar Di Perang Dunia II, Jerman mengembangkan sistem yang dilahirkan Colthrop. Itu seolah mengulang cerita parasut “Guardian Angel” yang kemudian lebih marak digunakan pasukan lintas udara (linud) Jerman ketimbang Inggris –Jerman menjadi negeri pertama yang melakukan operasi militer menggunakan linud. “Parasut ‘Guardian Angel’ ciptaan Calthrop mulanya sekadar untuk mengirim agen-agen intelijen di belakang garis musuh. Tetapi pada 1918 Jerman lebih mengapresiasi dengan mulai menyontek desain parasutnya untuk membekali para pilot mereka. Saat Angkatan Udara Inggris baru mulai menggunakan parasut, desain yang digunakan malah parasut buatan Amerika,” sambung Taylor. Selain Jerman, Swedia lewat manufaktur SAAB juga mengembangkan kursi lontar ciptaan Colthrop dengan sumber daya termutakhir pada 1940. Tetapi Jerman lewat manufaktur Heinkel sukses merampungkan pengembangan lebih dulu. Pesawat-pesawat Heinkel sudah dilengkapi dengan sistem penyelamat tersebut. Parasut "Guardian Angel" ciptaan Everard Colthrop (Foto: biodiversitylibrary.org/gracesguide.co.uk ) Mengutip William Green dalam The Warplanes of the Third Reich , medio 1940 ketika Jerman masih dalam euforia gilang-gemilang di berbagai front, Heinkel banyak menelurkan inovasi alutsista. Salah satunya He-280, pesawat tempur turbojet pertama yang didesain Robert Lusser. Saat membuat purwarupanya, Lusser turut memasang kursi lontar dengan sistem udara bertekanan. “Pertamakali kursi lontar di purwarupa He-280 difungsikan saat Helmut Schenk menerbangkannya dalam salah satu rangkaian ujicoba pada 13 Januari 1942. Schenk mengaktifkan kursi pelontarnya setelah mesin jetnya membeku membuat pesawatnya malfungsi,” ungkap Green. Meski Schenk kemudian menjadi penerbang pertama yang terselamatkan oleh kursi lontar, proyek He 280 tak diteruskan dengan alasan sumber daya. Alutsista aktif pertama dengan kursi lontar adalah pesawat tempur malam Heinkel He-219 Uhu yang tercatat pada 1943. Tetapi Uhu bukan pesawat tempur bermesin jet. Adalah Heinkel He-162 Volksjäger yang merupakan jet tempur pertama di dunia yang dipasangkan kursi lontar pada 1944 lewat proyek Jägernotprogramm atau program darurat pesawat tempur. Di pesawat ini, kursi lontarnya sudah dikembangkan dengan dipicu lewat mekanisme letupan kartrid. Heinkel He-219 Uhu (atas) & Heinkel He-162 Volksjäger (bawah) sebagai pemakai aktif pertama kursi lontar di masa perang (Foto: Bundesarchiv/SDASM Archives) Pilot pertama yang diselamatkan kursi pelontar di jet tempur itu adalah Letnan Rudolf Schmidt dari Jagdgeschwacher 1 Luftwaffe (Wing Tempur 1 AU Jerman) pada 20 April 1945. Sementara, Kapten Paul-Heinrich Dahne jadi pilot pertama yang tewas karena kursi lontar, 24 April 1945, lantaran kanopi pesawatnya gagal terbuka. Pasca-Perang Dunia II, kursi pelontar marak dikembangkan sejumlah negara untuk pesawat-pesawat buatan mereka masing-masing. James Martin, produsen pesawat asal Irlandia, bereksperimen untuk USAF (AU Amerika) dengan menggunakan mekanisme pegas untuk –menggantikan mekanisme udara bertekanan– kursi lontar buatannya. Ujicoba pertamanya yang dilakukan pilot Bernard Lynch di jet tempur Gloster Meteor Mk. III sukses dilakoni pada 24 Juli 1946. Seiring masa, Martin lewat perusahaan Martin-Baker, yang dirintis bareng Kapten Valentine Baker,terus memutakhirkan sistem dan mekanisme kursi pelontar yang lebih efektif dan aman bagi pilot. Disitat dari situs resmi martin-baker.com , sejak 1946 hingga kini manufaktur asal Inggris itu jadi pemasok terbesar kursi lontar dengan memasok 70 ribu unit di 93 angkatan udara seluruh dunia. Martin-Baker juga menguasai 53 persen pasar kursi pelontar yang membekali beragam jenis pesawat tempur. Mulai dari generasi F-4 Phantom ke generasi yang lebih modern macam Harrier, Tucano, Super Tucano, KT-1 Wongbee, SAAB JAS-39 Gripen, F-18 Hornet, Rafale, Eurofighter Typhoon, hingga jet tempur 5-Generation F-35, semua dilengkapi kursi lontar Martin-Baker.

Parit di kaki Gunung Jampang Manggung, Cikalong Kulon itu memanjang bak ular raksasa. Tak ada seorang pun yang tahu pasti sejak kapan sungai kecil berbatu itu ada, kecuali beberapa penduduk yang usianya sudah menanjak senja. “Kakek saya bilang itu bekas tempat pertahanan pasukan Haji Prawatasari saat melawan Belanda ratusan tahun lalu,” ujar Aza, lelaki berusia 82 tahun. Nama Haji Prawatasari bukanlah mitos. Setidaknya ada beberapa dokumen dan arsip-arsip berbahasa Belanda yang menyebut sepakterjang menak Sunda yang memiliki nama kecil Raden Alit itu. Arsip-arsip tersebut pernah dinukil oleh Jan Breman, salah satu sejarawan Belanda terkemuka. Dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 , Breman menyebut Haji Prawatasari sebagai “ulama fanatik” yang mengobarkan perlawanan terhadap “orang asing tak beragama”. “Pada tahun-tahun pertama dari abad ke-18, (gerakan) Prawatasari menyebabkan gangguan besar di Priangan,” ungkap Breman. Siapakah sebenarnya Haji Prawatasari? * Hingga kini, belum ada penelitian sejarah yang bisa memastikan secara sahih mengenai silsilah Haji Prawatasari. Cerita tutur tinular umumnya menyebut Haji Prawatasari merupakan menak keturunan raja-raja Sunda dari wilayah Panjalu (Ciamis). Ada juga yang menyebutnya sebagai bangsawan keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Namun selain versi di atas, ada satu hikayat yang cukup logis dan bisa ditelusuri mengenai asal muasal karuhun dari Haji Prawatasari. Adalah Aki Dadan (82), salah seorang tokoh budayawan Cianjur yang mendapat cerita tersebut secara turun temurun dari karuhun -nya. “Silisilah Haji Prawatasari sebenarnya tidak jauh-jauh. Dia masih keturunan Dalem Cikundul yang merupakan ayah dari bupati pertama Cianjur yakni Aria Wiratanu I,” ujar lelaki yang masih keturunan langsung dari Ayah Enggong, salah seorang pengikut Haji Prawatasari.  Menurut Aki Dadan, Prawatasari lahir pada sekitar tahun 1679. Ia merupakan putra tunggal Aria Wiratanu I alias Dalem Cikundul dengani isteri keduanya Dewi Amriti, putri Patih Kerajaan Jampang Manggung (sebuah kerajaan kecil yang letaknya di kaki Gunung Mananggel, Cianjur). Kendati dilahirkan di keraton Jampang Manggung, sampai umur 8 tahun Prawatasari dibesarkan bersama dua kakaknya se-ayah (Raden Aria Wiramanggala dan Raden Aria Cikondang) di Kadaleman Cikundul. Dari keduanya, Prawatasari belajar ilmu kanuragaan dan kenegaraan. “Namun ada kecenderungan, Prawata lebih mengidolakan Raden Aria Cikondang, yang ahli perang, dibanding mengidolakan Raden Aria Wiramanggala yang seorang negarawan,” ujar seniman Cianjur terkemuka itu. Bahkan karena kedekatannya itu, Raden Aria Cikondang  sempat mewariskan 12 strategi militer dari Jagabaya (pasukan khusus Kerajaan Pajajaran). Inilah salah satunya yang menjadi modal Haji Prawatasari saat melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda.   Berbeda dengan putera-putera menak pada umumnya, Haji Prawatasari dikenal memiliki pergaulan yang sangat luas di kalangan rakyat. Begitu akrabnya, sehingga waktu masih bocah Prawatasari mendapat panggilan sayang  dari khalayak yakni Raden Alit (anak terkecil). * Pada 1691, Raden Wiramanggala diangkat menjadi penguasa Cianjur dengan gelar Aria Wiratanu II. Di bawah putra Aria Wiratanu I itu, Cianjur resmi menjadi bagian dari kekuasaan Belanda (yang diwakili oleh VOC). “Kedatangan utusan VOC yang bernama Kapten Winckler segera diikuti pengakuan VOC terhadap dalem Cianjur Aria Wiratanu II sebagai regent (bupati) Cianjur,” ungkap Reiza D.Dienaputra dalam Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg. Penggabungan wilayah Cianjur ke dalam kekuasaan VOC memutlakan beberapa kewajiban yang diberlakukan Batavia kepada wilayah-wilayah bawahannya. Sejak itulah Cianjur harus menyerahkan beberapa produk-nya seperti belerang dan tanaman wajib yakni nila (tarum) dalam jumlah tertentu kepada VOC. “Dalam pelaksanaan di lapangan, Bupati Cianjur menyerahkannya kepada Raden Alit...” tulis sejarawan Nina Lubis dalam dalam sebuah makalah berjudul “Sepenggal Kisah Awal Abad ke-18: Haji Prawatasari versus Kompeni”. Awalnya Prawatasari melaksanakan titah sang kakak dengan baik. Karena pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat (terutama rakyat Jampang Manggung), segala perintah yang dikeluarkan Prawatasari dituruti sepenuh hati. Namun lambat-laun, pelaksanaan kerja paksa dan wajib tanam nila terasa semakin memberatkan rakyat. Keluh kesah dan ketidakpuasan terhadap sang bupati yang hanya memosisikan diri sebagai alat VOC mulai muncul. Menurut Nina, meskipun ada dalam situasi dilematis pada akhirnya Prawatasari memutuskan untuk mengajukan usul dan protes keras kepada Aria Wiratanu II. “Tentu saja usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Bupati Cianjur, karena (menuruti usulan Prawatasari) bisa-bisa ia dituduh tidak loyal kepada kompeni dan (malah) bisa dicopot jabatannya,” ungkap Nina Lubis. * Penolakan Aria Wiratanu II menyebabkan rakyat Jampang Manggung hilang kendali. Memasuki 1703, sebagai tanda protes, para petani melakukan boikot pengambilan belerang dari kawasan Gunung Gede dan membakar lahan kebun tarum secara massif. Prawatasari pun menjadi tertuduh utama biang di balik aksi tersebut. “Seorang utusan bernama Cakrayudha lantas dikirim oleh Bupati Cianjur untuk menyelesaikan insiden itu,” kata Nina. Alih-alih menuntaskan masalah, pertemuan Cakrayudha-Prawatasari malah berujung bentrok fisik. Bupati Cianjur marah. Ia lalu mengerahkan sejumlah tentara-nya untuk menangkap sang adik. Namun upaya itu gagal total, karena Prawatasari dibela habis-habisan oleh masyarakat Jampang Manggung dan Cikalong Kulon. Sejarawan Jan Breman menyebut kehadiran Haji Parawatasari dalam kekisruhan di Cianjur bukanlah sebuah kebetulan. Sebagai seorang haji pengembara, Prawatasari memiliki jaringan yang cukup luas dengan beberapa ulama fanatik di Jawa Timur terutama dari wilayah Giri. “Ia memang sengaja dikirim oleh ulama fanatik di wilayah tersebut ke dataran tinggi Sunda dengan tugas melakukan perlawanan terhadap penjajah baru,” ujar Breman. Pasca Insiden Cakrayudha, hubungan Jampang Manggung-Cianjur ada dalam situasi yang kritis. Dengan dukungan VOC di Batavia, Aria Wiratanu II yang tetap mengincar Prawatasari lantas menyiapkan penyerbuan yang lebih terencana ke Jampang Manggung. Prawatasari sendiri merespon sikap Cianjur dengan melakukan mobilisasi umum di kalangan masyarakat Jampang Manggung dan sekitarnya. Perekrutan kaum lelaki untuk menjadi bagian dari pasukan gerilya melawan VOC-Cianjur terus digalakan dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Maret 1703, sekira 3.000 orang (terdiri dari sebagian kecil menak, petani dan jawara) berhasil direkrut oleh Haji Prawatasari untuk menjadi gerilyawan. Mereka lantas menyerang tangsi-tangsi tentara kompeni di pusat kota Cianjur. “Dengan modal taktik-taktik lawas peninggalan militer Kerajaan Pajajaran, kekuatan pasukan gerilya Haji Prawatasari bergerak seolah tak terbendung,” tulis sejarawan Gunawan Yusuf dalam  Mencari Pahlawan Lokal . Setelah melalui berbagai bentrokan kecil dengan pasukan kompeni, awal Maret 1704, bataliyon-bataliyon (satu bataliyon= 700-1000 prajurit) pasukan Haji Prawatasari bergerak menyerang titik-titik vital militer VOC di Bogor, Tangerang dan beberapa kawasan Priangan Timur seperti Galuh, Imbanagara, Kawasen dan daerah muara Sungai Citanduy. Sesekali mereka juga melakukan gangguan-gangguan kecil di pinggiran Batavia. (Bersambung)

Sebagai cucu Hasyim Asyari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, sejak kecil Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima pendidikan yang baik dari keluarganya. Tidak hanya soal agama, berbagai pengetahuan umum pun dia dapatkan, terutama dari ayahnya (Wahid Hasyim) yang aktif di Nahdlatul Ulama (NU). Keluarga Gus Dur diketahui memiliki koleksi buku yang sangat beragam dan jumlahnya banyak. Itu jugalah yang menjadi pemicu tingginya minat baca Gus Dur sedari muda. Buku bacaannya tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi ada juga cetakan berbahasa Arab, Belanda, bahkan Prancis. Sedikit demi sedikit Gus Dur mempelajari bahasa asing tersebut. Perlahan dia pun mampu menguasai berbagai bahasa. Baca juga:  Gus Dur dan Buku “Sebagai santri terpelajar kota yang akrab dengan pemikiran-pemikiran tradisional dan Barat, serta menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Prancis membuat perkenalannya dengan berbagai budaya yang sedang tumbuh, yaitu modernisasi, sangat baik dan menjadi instrumen bagi analisis-analisisnya yang tajam dan komperhensif. Inilah yang menyebabkan pemikirannya berbobot,” tulis Syamsul Bakri dan Mudhofir Abdullah dalam Jombang-Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia . Pengenalan Gus Dur dengan berbagai bahasa asing dimulai saat dia menempuh pendidikan pesantren di Yogyakarta pada 1950-an. Selama berada di Kota Pelajar itu, Gus Dur banyak menghabiskan waktu membaca buku dan berdiskusi. Buku-buku yang dibacanya lebih beragam dari koleksi keluarganya. Dia melahap banyak tema politik, ekonomi, budaya, hingga ideologi, yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis, selain bahasa Arab yang memang sudah dia pelajari sejak kecil. Gus Dur meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya di pesantren Tampakberas, Jombang. Di sana, dia mempelajari sastra Arab klasik. Menurut Greg Barton dalam Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of KH. Abdurrahman Wahid , untuk mengikuti pelajaran tersebut diperlukan pengetahuan berbahasa Arab yang fasih. Dan Gus Dur mampu mendalami sastra Arab klasik itu sehingga kemampuan bahasa Arabnya jelas sangat baik. Barton juga menyebut selama di Jombang Gus Dur berhasil menghafal buku klasik standar mengenai tata bahasa Arab. Baca juga:  Petualangan Intelektual Gus Dur di Luar Negeri “Walaupun rangkaian puisi yang dihafalnya tidak berisikan pemahaman agama, namun pengetahuan bahasa Arab dan hafalan teks-teks Arab sangat penting bagi seorang siswa. Karena itu, penguasaan terhadap buku dan teks-teks tersebut dianggap memiliki jasa keagamaan yang besar,” tulis Barton. Ketika pertengahan 1960 mendapat kesempatan kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Gus Dur mengasah kemampuan bahasa Arab tersebut. Dia lebih banyak mempelajari bahasa itu secara otodidak, dari pergaulan dan beberapa teks yang dibaca. Gus Dur menolak mempelajarinya secara formal di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk pihak Al-Azhar sebagai bagian dari program universitas itu bagi pelajar asing. Bahasa Orang Barat Tidak seperti bahasa Arab yang telah diajarkan sejak kecil di lingkungan pesantren keluarganya, pengetahuan bahasa Barat didapat Gus Dur ketika masa sekolah. Dia tidak langsung fasih dalam menggunakan bahasa-bahasa ini. Gus Dur memulainya secara pasif, dan hanya mampu mengartikan teks-teks di dalam buku yang dia baca saja. Baca juga:  Dahsyatnya Humor Gus Dur “… Ia mulai membaca tulisan-tulisan ahli-ahli teori sosial terkemuka dari Eropa, kebanyakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, walaupun tidak jarang juga dalam bahasa Prancis dan kadang-kadang dalam Bahasa Belanda dan Jerman,” ungkap Barton. Kesempatan mendalami bahasa Barat, khususnya Prancis, didapatkan ketika dirinya tinggal di Mesir, Irak, dan Eropa. Sepanjang tahun 1964, saat tinggal di Mesir, Gus Dur mempelajari kebudayaan-kebudayaan Barat di Kairo. Diceritakan Munawar Ahmad dalam Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis , Gus Dur merasakan kebebasan dan keterbukaan dalam pengembangan ide-ide baru selama berada di kota itu. Di Kairo, Gus Dur mendapat keleluasaan untuk menonton film-film terbaik Prancis. Ketertarikan terhadap bahasa Prancis pun semakin besar. Namun kesempatan terbaik Gus Dur mempelajari bahasa Prancis datang ketika dia tinggal di Baghdad, Irak. Selama tiga tahun tinggal di sana, Gus Dur memperoleh kesempatan belajar bahasa Prancis di Pusat Kebudayaan Prancis. Tidak secara kebetulan Gus Dur bisa belajar di Pusat Kebudayaan Prancis. Dia punya seorang teman yang menawarkannya untuk belajar bahasa Prancis di tempat itu. Gus Dur dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Menurutnya pendekatan modern yang digunakan guru-guru di Pusat Bahasa Prancis itu sangat baik dan dia senang mengikuti kelas di sana. Tempat itu juga menjadi tempat pertama Gus Dur mempelajari bahasa Prancis secara formal. Sebelumnya, pengetahuan mengenai bahasa Prancis diperolehnya secara otodidak. Baca juga:  Cerita Kari Kepala Ikan Buatan Gus Dur “Di Kairo, teman sekamarnya, Mustofa Bisri, mencoba secara serius untuk belajar bahasa Prancis, namun ia tetap gagal walaupun sudah berulang-ulang mendengarkan latihan-latihan yang direkam. Ia pun jengkel melihat Gus Dur memiliki kemajuan pesat dalam kemampuannya bercakap-cakap dalam bahasa Prancis dengan menirukan latihan yang telah direkamnya itu,” tulis Barton.

Sehari sebelum balatentara Jepang masuk kota Bengkulu pada 23 Februari 1942, Sukarno yang sedang menjalani pembuangan di sana kedatangan dua polisi Hindia Belada. Sukarno diperintahkan untuk segera mengemasi barang-barangnya. “Tuan akan dibawa keluar,” kata salah satu polisi itu. “Malam ini juga. Dan jangan banyak tanya. Ikuti saja perintah. Tuan sekeluarga akan diangkut tengah malam nanti. Secara diam-diam dan rahasia. Hanya boleh membawa dua kopor kecil berisi pakaian. Barang lain tinggalkan. Tuan akan dijaga keras mulai dari sekarang, jadi jagan coba-coba melarikan diri,” sambungnya sebagaimana dikutip Sukarno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Meski tetap berupaya tenang dan menenangkan Sunarti, anak angkatnya yang berusia delapan tahun dan sedang bermain bersamanya, Sukarno cemas mendapat pemberitahuan itu. Kecemasannya datang dari kabar dia bakal diungsikan ke Padang untuk selanjutnya diangkut ke Australia. “Perasaanku kacau-balau. Meninggalkan kota Bengkulu berarti meninggalkan tempat pembuanganku. Mengingat akan hal ini aku gembira. Akan tetapi pergi ke Australia berarti menuju tempat pembuangan yang baru. Kalau ini kuingat, hatiku jadi susah,” kata Sukarno. Baca juga:  Korupsi di Bengkulu Tempo Dulu Toh, Sukarno dan keluarganya tetap dibawa keluar Bengkulu menuju Padang. Kepergian itu meninggalkan banyak kesan bagi Sukarno. Bengkulu merupakan tempat pembuangan yang tak hanya menambah kekayaan pengetahuannya mengenai kehidupan bangsanya tapi juga memberi banyak kesempatan berkenalan dengan banyak orang yang di kemudian hari menjadi orang-orang yang dipercayainya dalam memimpin negeri. AH Nasution, Abdul Karim Oei, Hamka, Hasjim Ning, semua dikenal pertamakali oleh Sukarno di Bengkulu. Perkenalan itu memberi kesan pada masing-masing tokoh. Nasution mengenang perkenalan itu dalam otobiografinya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1. “Semula saya kira bahwa beliau hidup sebagai seorang tawanan yang dijaga, tapi nyatanya beliau di dalam distrik bebas bergerak, walaupun tentu ada mata-mata penjajah. Saya menumpang sementara pada rumah kepala sekolah, yang berada satu lorong dengan Bung Karno, dan pada hari-hari petrama itu saya telah diperkenalkan kepada beliau. Rumah Bung Karno berada di antara rumah yang saya tumpangi itu dengan sekolah, sehingga biasanya sambil jalan, saya dapat bertatap muka dan saling memberi salam,” tulis Nasution. Dalam kehidupan pribadi, Sukarno bertemu dengan Fatmawati juga di Bengkulu. Fatmawati kemudian menjadi ibu negara setelah Sukarno dipercaya menjadi presiden pertama ketika Indonesia merdeka. Sebagaimana di Ende, di Bengkulu Sukarno juga tetap beraktivitas dalam seni peran. Dia mendirikan grup sandiwara yang pentas dari satu tempat ke tempat lain. Anggotanya terdiri dari anak-anak dan pemuda setempat. Lantaran ketatnya pengawasan aparat kolonial, grup sandiwara itu hanya bisa pentas keliling di dalam distrik tempat tinggalnya. Baca juga:  Ujung Dunia Sang Orator Hanya sekali grup sandiwara itu pentas di luar distriknya, yakni ketika mengisi sebuah acara malam amal di luar distrik. “Ini terjadi tepat setelah Residen baru menggantikan pejabat lama yang saya kenal baik. Orangnya sejenis manusia yang menghamba kepada peraturan,” kata Sukarno. Pentas sandiwara amal itu bisa terwujud setelah melalui jalan lumayan panjang. Residen baru tak ingin ambil risiko dengan begitu saja memberi izin Sukarno beserta grup sandiwaranya pentas di luar distrik. Untuk itulah sang residen memerlukan mengirim telegram kepada gubernur jenderal di Batavia mengenai boleh-tidaknya memberi izin pentas pada Sukarno. Izin baru dikeluarkan residen setelah mendapat telegram balasan dari gubernur jenderal yang berbunyi, “Saya gembira mendengar bahwa Ir. Sukarno tidak lagi berpolitik dan memusatkan perhatiannya pada pertunjukan sandiwara.” Dalam pertunjukan untuk malam amal itu, grup sandiwara pimpinan Sukarno berhasil main dengan baik. Salah satu anggota grup yang bermain apik adalah Manap Sofiano. Permainannya malam itu mengesankan Sukarno. Namun, Manap Sofiano pula yang suatu hari berulah hingga membuat Sukarno sial. Kisahnya bermula dari ketika Sofiano membeli piano dalam sebuah pelelangan. Kepada petugas lelang, dia mengatakan bahwa piano itu akan dibayar oleh Sukarno. Padahal, dia tak pernah memberitahu hal itu kepada Sukarno. Mendengar nama Sukarno, petugas lelang langsung percaya. Sofiano baru memberitahu Sukarno setelah mendapatkan piano itu. Tiga bulan berselang, Sofiano hendak pindah rumah. Sukarno pun langsung menemuinya. “Hee, tinggalkan dulu surat perjanjian yang diketahui oleh kepala kampung dan yang menyatakan bahwa engkau berjanji hendak membayarnya. Dengan begitu, kalau sekiranya kau lupa, saya mempunyai dasar yang sah,” kata Sukarno meminta perjanjian tertulis soal transaksi yang menyeret namanya itu. Begitu bulan berganti bulan hingga beberapakali, Sukarno tak juga mendapat kabar dari Sofiano. Padahal, namanya masih tersangkut dalam transaksi pembelian piano Sofian yang belum beres. Sementara, uang untuk sekadar menalangi pembayaran tak dimiliki Sukarno. Maka ketika hampir tiba jatuh tempo, Sukarno mengirim surat kepada Sofiano. “Sudah sampai waktunya. Bayar sekarang, kalau tidak, akan saya ajukan ke depan pengadilan,” demikian bunyi surat Sukarno. Beberapa waktu kemudian, datang surat balasan dari Sofiano. “Saya tidak menyusahkan diri saya sendiri, akan tetapi saya mempunyai lima orang anak. Kalau saya masuk penjara, mereka akan terlantar,” kata Sofiano. Mendapat balasan begitu, Sukarno pun dongkol dan bingung. Dia mesti mencari cara untuk melunasi piano yang dibeli Sofiano. “Saya kemudian membayar membayar utang sejumah 60 rupiah itu. Di samping itu, dia seorang pemain yang baik, sehingga saya dapat memaafkan segala-galanya,” kata Sukarno.