Douwes Dekker menulis Max Havelaar dalam kamar kecil di kota Brussel, Belgia, selama hampir dua bulan, September-November 1859. Dia menggunakan catatan dan pengalamannya sebagai bahan penulisan. Dia memperoleh keduanya setelah bertugas sebagai Asisten Residen di Lebak selama tiga bulan pada 1856. Max Havelaar memuat kisah perilaku menyeleweng Bupati Lebak, sikap abai atasan Dekker terhadap penyelewengan, kondisi penduduk yang rudin, dan hayat tokoh utama bernama Max Havelaar yang menjadi personifikasi Dekker. Max Havelaar terbit perdana di Belanda pada 14 Mei 1860. Dekker menggunakan Multatuli sebagai nama penulisnya. Multatuli berarti aku sudah banyak menderita. Orang-orang Belanda membaca Max Havelaar . Mulai anak-anak sekolah hingga pejabat tinggi. Negeri Belanda gempar. Kemudian orang-orang bertanya tentang kebenaran isi Max Havelaar dan tokoh-tokoh di dalamnya. Mereka memperdebatkan isi Max Havelaar di sekolah, rumah, dan universitas. “ Pembaca Max Havelaar terbelah menjadi Multatulian dan Anti-Multatuli,” kata Ubaidillah Muchtar, Kepala Museum Multatuli Rangkasbitung kepada Historia. Multatulian meyakini Dekker alias Multatuli telah bekerja secara benar dan tepat membela rakyat Hindia Belanda. Sedangkan anti-Multatuli memandang Dekker hanya menulis sebagai wujud ambisi pribadinya demi naik ke jenjang birokrasi selanjutnya. Nyaris Dijegal Perdebatan tentang Max Havelaar sebenarnya telah dimulai sebelum buku ini terbit. Saat itu Dekker baru saja usai menyerahkan urusan penerbitan kepada dua rekannya : Van Hasselt dan Jacob van Lennep. B Van Hasselt adalah ahli hukum sekaligus bekas anggota parlemen, sedangkan Van Lennep bekerja sebagai pengacara di Belanda Utara dan pengarang amatiran. Dua orang ini memang membantu Dekker menerbitkan Max Havelaar . Tapi di belakang Dekker, mereka bersuratan. Isinya menjelek-jelekkan diri Dekker berikut karyanya. Orang bermuka dua. Demikian sebutan Rob Nieuwenhuys, penulis buku Mitos dari Lebak sekaligus pengkritik Multatuli, untuk dua nama tadi. Van Hasselt sempat kepikiran untuk memanipulasi Max Havelaar agartak jadi terbit. Dia ingin melakukan itu setelah membacanya sampai tuntas. Dia tahu buku ini nanti akan merepotkan Pemerintah Belanda. Dia tak bisa membantah kualitas sastrawi buku ini atau kebenaran faktual di dalamnya. Dia takut sekali pada isinya. “Saya berpendapat bahwa buku itu harus segera dicegah penerbitannya,” tulis Van Hasselt dalam suratnya kepada Rochussen, Menteri Daerah Jajahan, 11 November 1859, seperti dikutip oleh Willem Frederik Hermans dalam Multatuli yang Penuh Teka Teki .  Van Hasselt bahkan bisa-bisanya menghakimi niat Dekker menerbitkan Max Havelaar sebatas cari makan saja. Dia mengipasi Rochussen agar turut memberikan nilai jelek untuk Dekker dan karyanya. Rochussen secara pribadi mengenal dan menghormati Dekker. Tapi dia setuju Max Havelaar tak seharusnya terbit. Dia menawarkan posisi enak di pemerintahan kepada Dekker asalkan bersedia mengurungkan penerbitan itu. Tapi Dekker menolaknya. Cara penolakan Dekker unik. Dekker sengaja melempar syarat tinggi-tinggi supaya tak bisa diraih oleh Rochussen. Tekad Dekker telah bulat : mau menjadi pengarang saja. Dia tak bersedia duduk di pemerintahan lagi. Setelah tahu Rochussen tak sanggup penuhi syarat Dekker, Van Lennep bergerak. Dia punya keinginan serupa dengan Van Hasselt : menghambat Max Havelaar terbit. Tapi rasa takutnya pada Max Havelaar tak sebesar Van Hasselt. Dia merasa pengetahuannya tentang Hindia Belanda lebih banyak daripada Dekker. “Jika pengarang ini mengira bahwa ia lebih banyak tahu dari kita, maka ia keliru,” kata Van Lennep. Van Lennep melakukan berbagai cara untuk melucuti kekuatan Max Havelaar . Antara lain dengan menghapus beberapa data dan kata dalam tulisan asli Dekker. Van Hasselt kurang setuju dengan cara van Lennep. Menurutnya, cara itu tak bisa menahan kekuatan Max Havelaar. Van Lennep enggan menyerah. Dia membatasi sirkulasi Max Havelaar dengan menaikkan harga agar orang tak mampu beli. Tapi harapannya mampus. Max Havelaar tetap beredar dan dibaca banyak orang. Buku yang Menggetarkan Getaran Max Havelaar menjalar ke antero Belanda. Istilah ‘getaran’ berasal dari Baron van Hoevell, anggota Majelis Rendah (Parlemen Belanda) dari Partai Liberal. Hoevell telah melihat adanya kesewenang-wenangan di daerah koloni sepuluh tahun sebelum Dekker menulis Max Havelaar . Dia menyerang sistem tanam paksa dan kebijakan turunan Partai Konservatif Belanda untuk melestarikan sistem itu. Termasuk pula pidato-pidato semu dari anggota Partai Konservatif  tentang keadaan negeri koloni. Kata Partai Konservatif, “Negeri Koloni baik-baik saja.” Tapi Hoevell tak percaya itu. Dia mencoba mendiskusikan isi Max Havelaar dalam Sidang Parlemen 25 September 1860. Hoevell bertanya, “Apakah pidato kerajaan yang nadanya menenangkan dapat menghilangkan pengaruh buku itu?” Dalam sidang itu Duymaer van Twist, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa Dekker menjabat Asisten Residen Lebak, hadir. Dialah orangnya yang berupaya menjinakkan Dekker agar tak terlalu nafsu menyerang Raden Adipati Karta Natanegara, Bupati Lebak. Menanggapi pertanyaan Hoevell, van Twist mengatakan tak mau membahas Max Havelaar . Baginya, masalah Dekker sudah kelar. Dia enggan menyebut nama itu lagi, bahkan mengucapkan judul bukunya pun tidak. Sikap van Twist diikuti oleh anggota parlemen lain. Mereka meminta Hoevell jangan coba-coba memancing perdebatan soal Max Havelaar dalam sidang. Kebenaran Multatuli Di luar sidang parlemen, orang menyikapi Max Havelaar secara lebih terbuka. Profesor Veth, guru besar bahasa-bahasa Timur di Amsterdam dan kemudian di Leiden, membenarkan cerita Multatuli dengan penuh wibawa pada 1860. “Orang-orang Jawa, bangsa pribumi pada umumnya, diperlakukan dengan tidak adil. Ini berlaku bagi Lebak, ini berlaku pula bagi daerah-daerah lainnya,” kata Veth seperti dikutip Gerard Termorshuizen dalam “ Max Havelaar di Lebak” termuat di Kian Kemari : Indonesia dan Belanda dalam Sastra. Profesor P.J. Veth, Guru Besar Bahasa Timur di Universitas Leiden, membenarkan cerita Multatuli dalam Max Havelaar. Keyakinan Veth bersambungan dengan keyakinan Multatulian setelahnya, baik dari kalangan Anak Negeri maupun Eropa. Dekker dan Max Havelaar -nya beroleh tempat cukup kuat di kalangan kaum pergerakan nasional. Keduanya menjadi inspirasi perjuangan. Sesudah Indonesia merdeka, Max Havelaar diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Yang paling terkenal adalah terjemahan H.B. Jassin, Paus Sastra Indonesia. Terjemahan itu terbit pada 1972. " Max Havelaar bukan saja suatu dokumen sejarah tapi juga suatu gugatan terhadap keburukan-keburukan yang terasa aktuil dalam setiap masyarakat," kata Jassin menjawab pertanyaan mengapa dia bersusah-payah menerjemahkan buku berbahasa Belanda itu. Keterangannya termuat dalam Horison , November 1973. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan ternama lainnya, searus dengan Jassin. Dia menyatakan gagasan Dekker dalam Max Havelaar­ mempunyai pengaruh tidak langsung dalam dekolonisasi Indonesia dan negara-negara di Afrika. “Dia itulah yang kasih tahu pada orang Indonesia bahwa dirinya dijajah,” kata Pram kepada Koesalah Soebagyo Toer dalam Pramoedya Ananta Toer Dari Dekat Sekali. Pembendung Multatuli Tapi arus puja-puji terhadap Dekker dan Max Havelaar bertemu bendungan kuat. Pembangun bendungan adalah Rob Nieuwenhuys. Dia menulis De Mythe van Lebak pada 1956 . Tujuannya mengkaji ulang tindakan Dekker melaporkan Bupati Lebak atas sangkaan menyeleweng dan mengkritik sikap cuek-bebek atasannya terhadap perilaku Bupati. Nieuwenhuys mengumpulkan sejumlah pandangan dari kaum anti-Multatuli. Beralas itulah dia mendirikan pandangan bahwa Dekker tak mengenal dunia dimana dia tinggal. Dunia yang terbangun atas struktur sosial khas masyarakat Banten sekaligus juga hierarki birokrasi kolonial. Rob Nieuwenhuys, penulis buku  Mitos dari Lebak , mengkritik Multatuli dan  Max Havelaar. Dalam pemahaman Nieuwenhuys, orang-orang di Banten melakukan pekerjaan untuk Bupati sebagai bentuk pengabdian sukarela dan penghormatan. Sebaliknya, bagi Bupati, mengerahkan orang untuk bekerja bukanlah pemerasan. Kalaupun ada penyelewengan dari Bupati, Nieuwenhuys berpendapat seharusnya Dekker memberantas penyelewengan itu dengan mempertimbangkan struktur sosial dan kebudayaan di Banten. Dekker tak bisa seenaknya meminta atasannya agar menyingkirkan Bupati ke luar Lebak untuk diadili. Cara itu justru merusak struktur sosial dan kebudayaan setempat. Bahkan juga melangkahi hierarki birokrasi kolonial. Nieuwenhuys juga menyerang Max Havelaar . Bukan gagasan dan kualitas sastrawinya, melainkan kebenaran faktualnya. Menurut Nieuwenhuys, buku itu fiksi. “Multatuli tidak menulis sebuah laporan mengenai kejadian di Lebak itu, bukan pula sebuah brosur ataupun pamflet, melainkan benar-benar sebuah roman, yaitu dalam arti kata suatu produk yang didasarkan pada angan-angan,” tulis Nieuwenhuys dalam Mitos dari Lebak , terjemahan Indonesia De Mythe van Lebak. JJ Rizal, direktur penerbit Komunitas Bambu yang menerbitkan ulang buku Nieuwenhuys, mengatakan sosok Dekker tampil dengan corak hiperbola tersebab pertempuran pemaknaan. Ini terjadi pada 1970-an ketika gerakan sosial penentang arus modal asing dan wacana hegemonik Orde Baru membutuhkan sosok perlawanan. “Salah seorang tokoh yang dipilih untuk dilibatkan dalam pertempuran ini adalah Multatuli,” kata Rizal. Max Havelaar pun tak luput sebagai alat pertempuran pemaknaan. Gagasan dalam Max Havelaar dianggap memenuhi semua persyaratan untuk melawan wacana hegemonik Orde Baru. Tetap Relevan Menanggapi serangan Nieuwenhuys dan penerbitan ulang buku Mitos dari Lebak , Ubaidillah Mucthar menganggapnya sebagai kewajaran. Yang terpenting ide Multatuli dalam Max Havelaar tetap abadi. Biarpun Dekker sudah berjarak 200 tahun lamanya dan karyanya telah lewat 160 tahun lalu. “Sebab apa yang dimaksudkan oleh Dekker dalam Max Havelaar tidak dapat dibantah, ‘orang Jawa dieksploitasi!’ Multatuli menuntut ketidakadilan di tanah Hindia Belanda dihentikan. Multatuli menuntut kemanusiaan,” kata Ubaidillah.  Ubaidillah menambahkan, perdebatan soal Dekker dan Max Havelaar justru memperkaya cara pandang. Ini penting untuk mengaktualisasikan terus ide-ide Dekker pada masa sekarang. Misalnya untuk mengupayakan pemerintahan bersih dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. “Publik menjadi mengerti bahwa Perkara Lebak yang terjadi jauh di belakang kita masih tetap dapat dilihat di kehidupan hari ini,” ujar Ubai. Dekker dan Max Havelaarnya akan terus dibaca.

Sejak era Sukarno, upaya untuk mengembalikan benda bersejarah Indonesia dari Belanda telah dilakukan. Bagaimana hasilnya?

Diponegoro memiliki banyak senjata pusaka. Ada yang dibawa hingga ke liang lahat, ada yang dibawa pasukan Belanda, ada yang sudah diberikan kepada putra-putrinya.

LORONG di lingkungan RSUD Dr. Adjidarmo itu disusuri Arjan Onderdenwinjgaard. Pria Belanda berambut dan berengos putih itu sempat mencoba mengingat lagi tujuannya. Hingga tiba pada sebuah bangunan telantar di belakang rumahsakit berplat merah di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pandangan matanya ke mana-mana. Serasa sarat keprihatinan di dalam dada melihat sisa-sisa bekas tempat tinggal eks Asisten Residen Lebak, humanis, cum penulis yang pernah menggemparkan negerinya sendiri, Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. ‘Sret…sret…sret…’ Beberapakali ia mencoba menyeka puing lantai keramik zaman modern yang sudah rompal dengan kakinya. Ia terhenti ketika sudah melihat apa di baliknya. Sisa-sisa ubin kuno yang ternyata sempat ditindih lapisan keramik era modern yang tentunya tak berasal dari zaman berkuasanya Bupati Lebak Adipati Karta Natanegara (periode 1830-1865). Ubin motif persegi lima dengan kombinasi warna hitam dan putih. Setidaknya hanya itu yang tersisa dari bangunan lama tempat tinggal Multatuli, selain sebidang tembok setinggi kira-kira 6,5 meter yang menempel di bangunan zaman modern namun sudah mangkrak itu. Setidaknya begitu sutradara Yogi D. Sumule membuka tirai dokumenter Setelah Multatuli Pergi . Film yang mengorbit dalam rangka memperingati 200 tahun kelahiran Multatuli. Sosok Belanda pertama yang melantangkan kesewenang-wenangan dan perselingkuhan kaum feodal di Lebak dan kolonialis negerinya lewat novel satir Max Havelaar (1860). Maka tak heran alur cerita yang mengikuti perjalanan Arjan membawanya ke Museum Multatuli dekat Alun-Alun Rangkasbitung. Museum bertama antikolonial pertama di Indonesia yang baru diresmikan medio Februari 2018. Selain menengok narasi sejarah kolonial di dalamnya, Arjan juga lega melihat salah satu sumbangannya masih terpelihara – sebuah bekas ubin lama peninggalan rumah Multatuli yang menyisakan puing saat ia berkunjung pertamakali ke Lebak 32 tahun silam. Bupati Lebak Hj.Iti Octavia Jayabaya memberikan sambutan dalam pemutaran perdana film "Setelah Multatuli Pergi" di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Lebak (Foto: Dok. Bonnie Triyana) Beberapa plot Setelah Multatuli Pergi juga kemudian berselip deretan footage lawas milik Arjan kala datang ke Lebak, awal 1987, secara bergantian dengan alur maju-mundur. Selebihnya, Arjan seolah melakoni napak tilas sebagaimana yang ia lakukan 32 tahun lalu, baik saat mengintip suasana pasar nan sibuk di Rangkasbitung, hingga perjalanannya yang menantang ke Desa Badur. Kenapa Badur? Buat Arjan, ia merasa harus kembali ke desa terpencil di pedalaman Lebak yang aksesnya masih tak sedap itu. Alasan pertama, lantaran Desa Badur merupakan latarbelakang salah satu petikan roman Saidjah dan Adinda yang dikandung Max Havelaar. Film yang digarap mulai awal 2019 itu diputar perdana di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (7/3/2020) yang lalu. Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya turut hadir bersama puluhan tamu undangan dan penonton lainnya di pendopo museum. Setelah pemutaran perdananya, menurut rencana film ini bakal menjajal panggung festival di beberapa negara, termasuk Belanda mulai April mendatang. Di Balik Layar Tone dalam Setelah Multatuli Pergi yang jernih cukup nyaman untuk asupan pandangan mata sepanjang durasi sekira 90 menit. Pun dengan iringan scoring yang minimalis nan pas, agar substansi yang ingin disampaikan dalam alur cerita tetap menonjol. Untuk perjalanan Arjan di titimangsa 2019 narasinya mengombinasikan metode observatori dan ekspositori, di mana selain menyuguhkannya via aktivitas Arjan di Kota Rangkasbitung hingga Desa Badur, juga lewat wawancara beberapa tokoh terkait. Mulai dari sejarawan cum pemred Historia.id Bonnie Triyana, Kepala Museum Multatuli Ubaidillah Muchtar, hingga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang notabene masih putri dari bupati sebelumnya, Mulyadi Jayabaya. Tak ketinggalan Arjan menyambangi beberapa tokoh arus bawah di Desa Badur, seperti H. Sapari yang mengaku sebagai keturunan Saidjah, hingga Jumar dan Rasti Guna. Menariknya, Jumar dan Rasti Guna pernah pula tertangkap mata kamera yang dibawa Arjan kala pertamakali menginjakkan kaki di Desa Badur 32 tahun lampau. Makanya kala bersua, Arjan pun memperlihatkan lagi rekaman video lawas itu kepada Jumar dan Rasti. Dua sosok yang dianggapnya sebagai Saidjah dan Adinda “milik” Arjan. Dua sosok yang jadi serat inti Arjan mengisahkan narasi dalam dokumenter ini. Suasana Nobar Perdana film "Setelah Multatuli Pergi" (Foto: Dok. Yogi D. Sumule) Bicara rekaman video lawasnya, Arjan bercerita bahwa video itu dibuat dalam rangka pekerjaannya sebagai wartawan lepas Katholieke Radio Omroep ( KRO ). Video yang akhirnya selama 32 tahun itu juga ia simpan dan baru pada 2019 digunakan untuk “bahan jahitan” film Setelah Multatuli Pergi. “Untuk ukuran video lama, rekamannya masih baik ya. Waktu itu saya gunakan Camcorder Semi Pro Sony. Aslinya waktu saya ambil gambar 1987 itu ada enam tape . Ya, kira-kira durasinya sembilan jam. Tetapi hanya sekitar 15-20 menit yang dipakai di film ini. Tapi kemudian saya kecewa. Karena ketika saya tawarkan ke dua stasiun TV di Belanda, mereka menolak,” ujar Arjan kepada Historia . “Saya kecewanya karena mereka menolak sebelum melihat isi videonya. Katanya kualitas teknisnya tidak baik karena saya hanya pakai camcorder. Padahal di zaman Orde Baru, tidak mungkin bisa dengan kru ke Indonesia dan syuting begitu tanpa izin dan tanpa diikuti agen pemerintah. Berarti itu semua syuting saya rahasia,” sambung pria yang juga sudah terlibat di 12 film Indonesia itu. Yang Tercecer Sederhananya, Arjan kembali ke Lebak setelah 32 tahun atau menjelang dua abad kelahiran Multatuli (2 Maret 1820), ibarat ingin membandingkan kehidupan rakyat Lebak. Mengulang yang dilakoninya pada 1987 kala ia napak tilas isi roman Max Havelaar , utamanya bab-bab tentang Hindia Belanda (kini Indonesia) di Rangkasbitung hingga Badur dalam rangka 100 tahun wafatnya Multatuli (19 Februari 1887). Bahwa apa yang tercecer usai Multatuli pergi, pun kala Belanda angkat kaki dari Bumi Pertiwi, pergulatan hidup itu masih setia menemani. Utamanya bagi orang-orang kecil macam Jumar dan Rasti – Saidjah dan Adinda “milik” Arjan. Betapa pendidikan masih sulit dinikmati Jumar dan Rasti hingga berimbas pada masa depan mereka yang gampang ditebak – juga harus bergulat pedih. “Yang saya alami pada 1987 dan 2019 adalah, bahwa tidak seorangpun peduli dengan rakyat Lebak. Semua fokus pada buku ( Max Havelaar ), berdebat ini fiksi atau fakta, ini mitos atau bukan. Di 1987 pun suasana yang saya bayangkan di Max Havelaar tidak berubah. Saya masih bisa bayangkan Saidjah-Adinda hidup di sana,” tambah Arjan. “Bedanya 2019 sudah ada rumah tembok, sebelumnya 1987 semua masih rumah panggung. Makanya saya kembali ke Badur dalam hal itu mewakili rakyat kecil Lebak. Bahwa sampai zaman ini keadaan tidak banyak berubah. Kekuasaan juga masih dikuasai kaum elit, seperti zamannya Multatuli,” tutur Arjan menyiratkan kritik. Keluarga Jumar masih hidup dalam keadaan memprihatinkan (Foto: Dok. Arjan Onderdenwijgaard) Kritik sosial juga begitu terasa dalam Setelah Multatuli Pergi, kala Arjan menemui seorang seniman mural yang termarjinalkan. Padahal mural bergambar wajah Multatuli yang mengungkit kata-kata: “Apakah ketamakan pejabat terkait keluarga yg kuat”, begitu menyentil lantaran mengungkit relasi sensitif terkait garis keluarga dalam lingkar kekuasaan saat ini. “Bahwa si pelukis mural itu antara enggak berani atau enggak sadar, bahwa karyanya itu perlawanan. Itu kritik yang kuat. Si pelukis, Jumar, sampai Rasti, memang tidak serta-merta nyambung terkait tulisan dan pesan Max Havelaar. Tapi apa yang terjadi pada mereka, perjuangan dan perlawanan itu masih begitu aktual karena terjadi di manapun di dunia ini,” papar Arjan. “Kalau bisa menyesapi substansinya itu menyedihkan. Mereka mewakili rakyat kecil seperti yang ditulis Multatuli. Meski fiksi tapi cerita fiksi itu seperti ditulis Multatuli, menggambarkan kebenaran yang luas. Mungkin tidak hanya apa yang kita lihat tapi justru cara pikir orangnya. Cara mereka putus asa atau berjuang begitu kuat untuk bertahan hidup,” tandasnya.

DI depan corong radio London, Ratu Belanda Wilhelmina berpidato. Bukan dalam bahasa Belanda, Sri Ratu menyampaikan sabdanya lewat bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti sebab keberadaan Ratu Wilhelmina di Inggris dalam status pelarian setelah negerinya diduduki oleh tentara Jerman. Dalam pidatonya, Wilhelmina mengenang betapa kejinya serangan Jepang terhadap Amerika Serikat (AS) setahun silam. Sang Ratu menekankan peran Belanda yang tanpa ragu ikut ke kancah perang berada bersama AS sebagai sekutu. Pidato tersebut disiarkan pada 7 Desember 1942 dan harian Inggris, Time ikut pula memuatnya. Yang menarik, Wilhelmina juga menyanjung jasa negeri koloninya, Hindia Belanda. Wilhelmina menyampaikan rasa terimakasih kepada Hindia Belanda karena telah mempertahankan diri dari serbuan pasukan Jepang dengan heroik. Dan pada kesempatan itulah untuk kali pertama, Sang Ratu menyebut nama Indonesia dalam pidato resminya. Indonesia –bersama dengan Suriname dan Curacao– kata Wilhelmina akan dilibatkan dalam satu konferensi yang setara dengan Kerajaan Belanda. Ratu Belanda itu menjanjikan bentuk pemerintahan baru bagi negeri koloninya untuk bebas sesuai dengan spirit Piagam Atlantik. Wilhelmina bersedia memenuhi janjinya untuk duduk berembuk bersama Indonesia setelah perang berakhir. Sekilas terdengar seperti angin sejuk, namun pidato Wilhelmina itu mengandung muatan politis cukup besar. Di tengah deru Perang Dunia II yang masih berlangsung, Belanda tengah menarik simpati para sekutunya. Belanda sejatinya masih memiliki kepentingan terhadap negeri koloni. “Tanpa memandang apakah pernyataan tersebut jujur atau hanya basa-basi, pernyataan Ratu Wilhelmina tersebut berhasil menimbulkan akibat yang diharapkan,” ujar sejarawan Universitas Amsterdam Belanda Frances Gouda dan peneliti militer Thijs Brocadees Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?   Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia, 1920-1949. Menurut Gouda dan Zaalberg, pemerintah Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina ingin menggiring opini guna menarik dukungan AS. Di balik pidato itu, tersebutlah peran Hubertus van Mook, pamong praja Belanda yang berpengalaman sekaligus progresif. Van Mook kelak menjadi penguasa Belanda yang terakhir dan sangat berpengaruh bagi negeri tersebut selama revolusi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Memang terbukti, sepanjang Perang Dunia II, Presiden AS, Franklin Roosevelt memakai janji Wilhelmina sebagai contoh untuk ditiru Inggris dan Prancis. Pernyataan Roosevelt kepada Duta Besar Australia di Washington pada akhir 1944 menjadi bukti keberpihakan AS kepada Belanda. Roosevelt percaya Belanda akan menepati janji memberikan demokrasi dan status persemakmuran kepada koloninya di Asia Tenggara. Keganjilan dalam pidato Ratu Wilhelmina juga disampaikan oleh sejarawan Belanda lainnya, Cees Fasseur. Menurut guru besar sejarah Universitas Leiden ini mengapa pidato sepenting itu baru diucapkan di masa perang. Ketika pemerintah Belanda berada dalam pengasingan dan wilayah negeri Belanda diduduki Jerman. “Pendudukan Jerman atas Nederland telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah berpemerintahan kolonial tanpa negeri induk,” tulis Fasseur seperti dikutip M. Adnan Kamal dalam Kepulauan Rempah-Rempah . Di Hindia Belanda sendiri, komitmen Ratu Wilhelmina itu kurang begitu bergaung. Orang-orang Indonesia menyambut dingin pidato Sri Ratu. Menurut sejarawan Ongokham dalam Runtuhnya Hindia Belanda , peluang besar Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda kandas setelah penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Ketika ancaman pendudukan Jepang datang, ajakan Ratu Wilhelmina mempertahankan Hindia hanya seruan yang melempem. Dan ketika perang usai, janji Wilhelmina pun tidak pernah benar-benar ditunaikan. Sabda Sri Ratu tidak lebih dari janji politik yang dijadikan alat oleh para politisinya belaka. Alih-alih diwujudkan, Belanda malah melakukan dua agresi militer-nya untuk kembali menguasai Hindia yang telah memerdekakan diri sebagai Republik Indonesia.*

Lebih dari seabad usia Hari Perempuan Internasional. Indonesia turut memeriahkannya pada era presiden Sukarno dan kembali ‘sepi’ di masa presiden Soeharto.

SEKALI waktu Mayor Jenderal (tituler) Tengku Daud Beureueh berkunjung ke Tanah Karo. Daud Beureueh merupakan gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Selama tiga hari, Daud Beureueh menginspeksi pasukan Resimen I Divisi X Sumatra yang dipimpin Letkol Djamin Gintings. Selain itu, ulama kharismatik asal Aceh itu berceramah untuk meningkatkan moral pasukan menghadapi Belanda. Pada hari ketiga, 28 Januari 1948, rombongan Daud Beureueh tiba di Kutabaluhberteng. Komandan front setempat, Kapten Rimrim Ginting menjadi perwira yang bertugas mempersiapkan penyambutan dan pelayanan. Kepada para rombongan, Kapten Rimrim memberitahukan bahwa makanan berupa nasi bungkus sudah tersedia. “Tiap bungkus berisi nasi beserta dua buah cabai merah dan sedikit garam. Tidak ada lauk yang lain,” tutur Djamin Gintings dalam catatan hariannya yang pada 1964 dibukukan dengan judul Bukit Kadir . Sambil tersenyum masam Daud Beureueh dan para perwira pengiringnya terpaksa memakan isi nasi bungkus yang disajikan. Apa boleh buat, perut mereka sudah keroncongan. Walau sudah barang tentu tidak sesuai selera, mereka melahap saja nasi garam-cabe itu daripada kelaparan. Letkol Djamin Gintings sang komandan resimen beserta staf nya agak keheranan menyaksikan menu makanan yang memprihatinkan itu. Pasalnya, biaya makanan untuk menyambut gubernur militer sudah diberikan. Biaya yang dianggarkan bahkan cukup untuk menyembelih seekor sapi atau kerbau. Setelah selesai makan, gunjingan pun bermunculan. Mayor Minggu mengoceh kepada sesama perwira. “Komandan apa ini, biaya telah diberikan, tapi makanan cuma dengan cabai," katanya dalam nada ketus. Alih-alih merasa malu, komandan front Kapten Rimrim Ginting malah menjadi tersinggung. Dengan muka merah ia lalu menimpali omelan atasannya itu, “Saya harap Mayor jangan bicara lagi seperti itu, sebab Mayor belum tahu maksud saya.” Daud Beureueh memanggil Kapten Rimrim Ginting. Sambil tersenyum kecut, dia menanyakan riwayat hidup sang komandan front. Setelah rombongan Daud Beureueh berangkat meninggalkan Kutabuluhberteng, barulah makanan yang enak-enak disuguhkan. Kapten Rimrim menginstruksikan pasukannya untuk menyantap makanan itu. Mereka pun bersantap ria diiringi rasa terkejut dan sedikit keanehan.   “Mengapa Komandan berbuat demikian?” tanya salah seorang prajurit. “Maksud saya menunjukkan kepada rombongan Gubernur Militer,” kata Kapten Rimrim. “Bahwa kita setiap harinya makan nasi hanya dengan cabai dan garam di front ini. Kalau para pembesar datang baru diberi ektramakanan.” Rupanya Kapten Rimrim ingin memberikan pelajaran agar pasukannya juga diperhatikan dengan diberikan asupan makanan yang cukup. Duh, berani-beraninya ya.*

HUBUNGAN India dan Pakistan kerap kali dirundung konflik. Namun bagi Indonesia, kedua negara itu merupakan sahabat lama. Hubungan baik dengan kedua negara setidaknya sudah terjejaki pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Dalam otobiografinya, Sukarno mengenang orang-orang India yang punya jasa di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. “Orang India suka menolong. Selama pertempuran (di) Surabaya, 600 orang (India) menyeberang memihak kepada kami,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat. Ketika India dilanda bencana kelaparan, Indonesia membalas budi dengan mengirimkan bantuan 500 ribu ton beras pada April 1946. Saling sokong antara India dan Indonesia terjalin karena kedekatan pemimpin masing-masing: Sukarno dan Pandit Jawaharlal Nehru. Saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, Nehru yang memimpin Partai Kongres Nasional India menyatakan dukungan dan simpati. Nehru bahkan mengajukan protes kepada Inggris yang cenderung memihak Belanda.

Tanggal 2 Maret adalah hari lahir Multatuli. Hari ini, 2 Maret 2020, Multatuli genap 200 tahun. Peringatan hari lahirnya Multatuli sebaiknya dijadikan tradisi yang akan terus diulang pada setiap tahunnya. Ada orang bertanya: mengapa? Multatuli penting sebagai pengarang, pengarang besar yang secara kebetulan berkebangsaan Belanda. Negeri kecil tempat ia lahir. Mengapa Multatuli harus diperingati. Mengapa tidak memperingati Liebig, Moliere, Schiller, Goethe, Heine, Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Scialoja, Smith, Shakespeare, Byron, Vondel… Jawabannya, karena di samping kebesarannya sebagai pengarang, Multatuli besar pula sebagai seorang humanis. Multatuli yang menuntut keadilan bagi rakyat Indonesia. Dialah orang pertama yang mengatakan, bahwa orang Indonesia pun sama manusianya dengan orang kulit putih, manusia dengan segala sifat-sifat dan konsekuensi-konsekuensinya. Multatuli yang pertama kali berteriak bahwa “Orang Jawa diperlakukan dengan buruk!”, “Orang Jawa dieksploitasi secara berlebihan!” Multatuli menuntut hak dan keadilan bagi “orang Jawa” bagi bangsa Indonesia. Multatuli melakukan hal tersebut dengan gagah dan penuh keberanian. Ia mengorbankan kedudukan dan kariernya untuk memasuki kehidupan yang bahkan hingga kematiannya penuh kepahitan, kemelaratan, dan penderitaan. Multatuli jelas menentang pengisapan dan penindasan. Multatuli menuntut kasih sayang, perikemanusiaan, dan pengertian. Meskipun belum kepada terhapusnya penjajahan. Akan tetapi, Multatuli telah berupaya untuk membuka mata dan pikiran dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia serta memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Kepada Multatuli, bangsa Indonesia berutang budi. Karena itu kalau ada pengarang Belanda yang paling dikenal di Indonesia dialah Multatuli. R.A Kartini dan Sukarno mendapat pengaruh Multatuli. Juga para pemimpin lainnya. Lalu, apakah sebenarnya yang diperjuangkan Multatuli? Apakah yang digugat oleh Multatuli? Multatuli menggugat tanam paksa yang memberi keuntungan berlimpah kepada kaum penjajah. Ia menggugat liberalisme yang saat itu sedang dipropagandakan. Ia menggugat rodi, menggugat permintaan paksa, dan korupsi dengan menggunakan jabatan. Multatuli memiliki arti politik penting ke arah timbulnya perubahan-perubahan cara pemerintahan di Indonesia. Meskipun seberapa besar dan jauh pengaruhnya masih dapat diperdebatkan. Tapi di antara kita, bukankah masih ingat kepada pidato Havelaar di hadapan para pemimpin Lebak, juga petikan-petikan kisah Saidjah dan Adinda. Itulah sedikit di antara yang memengaruhi hati dan pikiran kita. Bukankah kesadaran di hati dan pikiran kita timbul dari Multatuli? Masihkah ada pertanyaan mengapa kita memperingati Multatuli? Kita tidak perlu lagi bertanya: mengapa? Multatuli lahir di Amsterdam, 2 Maret 1820, dan meninggal di Ingelheim, Jerman, 19 Februari 1887. Multatuli telah memberikan landasan bagi sosialisme di Belanda sebagaimana yang ditempuh oleh Pieter Jelles Troelstra, pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Dia juga telah menjadi dasar bagi pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda, yang membuka kesempatan pendidikan bagi warga bumiputera. Setelah menempuh berbagai penugasan di Manado dan Natal, Sumatera Utara, Eduard Douwes Dekker mulai bertugas sebagai asisten residen di Rangkasbitung, Lebak, Januari 1856. Tiga bulan bertugas di Lebak, dia mendapat laporan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Bupati Lebak Adipati Karta Natanagara. Laporan Dekker kepada Residen Banten Brest van Kempen tidak ditanggapi malah menyebabkan pemecatannya sebagai asisten residen Lebak. Ketika kembali ke Eropa, pada 1859 Dekker mengurung dirinya dalam sebuah kamar hotel di Brussel, Belgia, menuliskan riwayat pengalamannya semasa bertugas di Hindia Belanda. Di bawah nama pena Multatuli (berarti “aku yang banyak menderita”), dia mengungkapkan bagaimana pemerintah kolonial menjalankan sistem penidasan bagi rakyat Jawa. Novel Max Havelaar atau Persekutuan Lelang Dagang Kopi di Hindia Belanda terbit perdana pada 1860, dianggap sebagai pembuka aib penjajahan Belanda di Indonesia, sekaligus tonggak kesusasteraan modern di Belanda. Ronald van Raak, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis (SP), menghargai jasa Multatuli dalam membongkar praktik-praktik menyimpang yang terjadi di Hindia Belanda. Menurutnya, Multatuli adalah raja diraja dari semua pembongkar kejahatan. “Apa yang telah dia lakukan telah membawa dampak yang berharga: sebuah undang-undang kerajaan yang telah disahkan untuk melindungi para pembongkar kejahatan. Tidaklah sia-sia baginya mempersembahkan karyanya, Max Havelaar , kepada Raja Willem III dengan harapan agar raja bisa menyelesaikan masalah penyelewengan yang terjadi di Hindia Belanda,” ujar Ronald seperti dikutip dari historia.id. Pada kenyataannya memang tak ada yang dilakukan oleh Raja Willem III untuk menyelesaikan persoalan di negeri jajahannya. Dampak politis dari penerbitan roman Max Havelaar baru terasa menjelang akhir abad ke-19, di saat kaum liberal seperti Van Deventer, mempertanyakan apa yang telah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas warga jajahannya. Muncul pula kesan kalau roman Max Havelaar lebih menyerupai sebuah gugatan atas ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda ketimbang novel biasa. “Ini bukan sekadar roman biasa, melainkan sebuah gugatan,” kata Winnie Sordrager, ketua Perhimpunan Multatuli yang juga pernah menjabat menteri kehakiman Belanda periode 1994-1998. Winnie adalah cicit kemenakan dari Eduard Douwes Dekker. Mengutip kalimat pengarang novel Bumi Manusia , Pramoedya Ananta Toer(dalam Andre Vltchek & Rossie Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian , KPG, 2006, hlm. 15) yang menempatkan Multatuli sebagai sosok penting dalam sejarah Indonesia dengan alasan: “Saya masih berpendapat bahwa Multatuli besar jasanya kepada bangsa Indonesia, karena dialah yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa mereka dijajah. Sebelumnya, di bawah pengaruh Jawaisme, kebanyakan orang Indonesia bahkan tidak merasa bahwa mereka dijajah.” Itulah penghormatan Pram terhadap Multatuli yang disebutnya sebagai penyadar rakyat Indonesia; bahwa sebenarnya mereka tengah dirantai oleh belenggu penjajahan –terlepas dari status si penulis sebagai orang Belanda.

PADA 1987, tepat pada seratus tahun kematiannya, sebagai wartawan lepas dari sebuah stasiun radio di Belanda, saya dan seorang kawan menelusuri perjalanan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli yang pernah bertugas sebagai asisten residen Lebak mulai Januari sampai April 1856. Berbekal roman Max Havelaar yang saya baca sejak masa sekolah di Belanda, saya melihat kembali apa yang pernah Multatuli lihat pada seratus tahun sebelumnya. Medio 1987 kami tiba di Rangkasbitung setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta melalui Serang dan Pandeglang. Sama seperti Max Havelaar yang datang ke Serang terlebih dahulu untuk melaporkan diri kepada Residen Banten Brest van Kempen, kami berangkat dari Jakarta langsung menuju Serang menggunakan mobil melalui rute sama dengan yang Multatuli tempuh menggunakan kereta kudanya pada awal 1856. Saat itu belum ada jalan tol yang menghubungkan Jakarta ke Serang. Tiba di Serang siang, kami mengunjungi kembali alun-alun Serang di mana rumah dinas residen Banten berada tak jauh dari sana. Rumah tersebut sempat beralih fungsi menjadi kantor gubernur Banten dan kini tak lagi digunakan. Dalam kisahnya, Max Havelaar sempat menginap satu malam di rumah Residen Banten Brest van Kempen sebelum melanjutkan perjalanan ke Rangkasbitung pada pagi keesokan harinya. Dalam roman Max Havelaar , Multatuli menulis kisah perjalanan itu di Bab V. “Pagi-pagi jam sepuluh ada keramaian yang tidak lazim di jalan besar yang menghubungkan daerah Pandeglang dengan Lebak. 'Jalan besar' mungkin terlalu hebat untuk jalan kecil yang demi menghormati dan karena tidak ada yang lebih baik, disebut jalan; tapi jika kita, dengan kereta empat kuda berangkat dari Serang, ibu kota Bantam, dengan maksud untuk pergi ke Rangkasbetung, ibu kota baru daerah Lebak, maka bolehlah dipastikan bahwa kita akan sampai ke tempat itu sesudah beberapa waktu. Jadi, memang itu jalan. Saban sebentar kereta masuk ke dalam lumpur, yang di tanah rendah Bantam itu padat, liat dan kental…” Lumpur memang tak lagi kami temukan dalam perjalanan dari Serang menuju ke Rangkasbitung. Jalanan aspal menghubungkan Serang ke Rangkasbitung melalui Pandeglang saat itu jelas lebih baik ketimbang yang dilintasi oleh Multatuli ketika datang untuk pertama kalinya ke Rangkasbitung. Perjalanan menempuh waktu nyaris seharian, sejak pagi hingga sore, mulai dari Jakarta sampai ke Rangkasbitung. Jalanan berlumpur baru kami temukan ketika menempuh perjalanan dari Rangkasbitung ke Badur, desa di mana Saidjah dan Adinda berasal. Dua kilometer ke arah luar kota menuju Cileles, mobil yang kami tumpangi terjebak lumpur. Ban selip terbenam di dalam lumpur tanah liat kental, sehingga mobil tak beranjak jalan. Tanpa bantuan penduduk yang berkumpul di sepajang jalan berlumpur itu mungkin saya tak pernah sampai ke desa Badur. Pengalaman itu mengingatkan saya kembali kepada apa yang ditulis Multatuli di dalam novelnya. “...Setiap kali terpaksa diminta bantuan dari penduduk di desa-desa dekat situ, – meskipun tidak terlalu dekat, sebab desa-desa itu tidak banyak di daerah itu – , tetapi apabila kita akhirnya berhasil mengumpulkan dua puluh petani dari sekitar situ, maka biasanya tidak lama kemudian kuda-kuda dan kereta sudah berada di tanah keras lagi… Demikian perjalanan diteruskan beberapa waktu tergoncang-goncang, sampai datang lagi saat yang menyedihkan, kereta masuk lagi sampai ke-asnya kedalam lumpur,” demikian tulis Multatuli.  Bukan hanya lumpur yang jadi penghalang perjalanan kami saat itu, tapi juga jembatan kayu yang bobrok, tak layak lagi digunakan menghampar di hadapan seakan menyambut kami memasuki Cileles. Mungkin jembatan itu sudah puluhan tahun tak pernah diperbaiki. Balok kayu yang tersusun di atas jembatan tak lagi terikat rapi dan ajeg menyisakan celah longgar, membuat ban mobil truk angkutan kelapa yang berada di depan mobil saya terperosok ke dalamnya. Untuk beberapa jam lamanya perjalanan tertunda. Kami turun dari mobil dan ikut membantu menurunkan semua kelapa dari bak mobil tersebut untuk membuat beban mobil ringan dan bisa melaju lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan dan tiba di Cileles menjelang magrib. Seorang lurah berbaik hati memberi tumpangan menginap pada sebuah pondok tanpa listrik. Pelita yang menerangi kegelapan malam itu hanya terpancar dari sebuah lentera dengan sumbu berlumur minyak kelapa.       Mungkin cara yang sama untuk menerangi malam juga digunakan oleh penduduk pada abad di saat Multatuli masih tinggal di Lebak. Padahal saat itu sudah seabad Multatuli pergi meninggalkan daerah yang membuatnya senang ditugaskan kesana. Beberapa hal agaknya memang belum banyak berubah saat itu. Diam-diam saya mulai sedikit percaya kalau Multatuli tak sekadar menulis fiksi. Perjalanan kami lanjutkan pada pagi hari, menuju ke desa Badur, tempat Saidjah dan Adinda berasal. Saya penasaran ingin menyaksikan langsung kondisi warga desa yang pernah digambarkan oleh Multatuli hidup dalam kemiskinan, tertindas dan penuh ketakutan. Mereka, kata Multatuli, tak bisa memanen padi yang ditanamnya sendiri dan memilih meninggalkan desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Ada yang mujur, namun lebih banyak yang berujung nahas: tewas di ujung senapan serdadu karena melancarkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial. Tiba di Badur menjelang siang. Matahari bersinar terang menyengat kulit, membuat keringat terus menerus mengucur membasahi kemeja. Padi terlihat mulai menguning, sementara ilalang yang mengering bergoyang-goyang diterpa angin. Desa Badur terlihat sepi. Tak banyak penduduk di luar rumah. Sekelompok anak kecil bermain bersama seekor kerbau yang sedang digembala. Dua anak kecil di antaranya terlihat sedang menungganginya. Pada sudut lain desa, dua anak perempuan bercengkerama. Salah satunya tampak merapikan rambut gadis kecil yang ada di hadapannya. Apa yang diceritakan Multatuli sulit untuk saya bantah. Kondisi desa terlihat jauh dari kata sejahtera. Sebagian warga Badur masih memilih untuk meninggalkan desa, seperti seabad sebelumnya, merantau ke kota lain mengadu nasib. Kami sempat memfilmkan situasi itu: mendokumentasikan anak-anak kecil yang bermain dengan seekor kerbau, situasi desa dan semua yang kami temui di Badur. Setelah berkeliling desa, dengan buku Max Havelaar di tangan, kami kembali ke Rangkasbitung melalui rute yang berbeda. Menghindari jalan berlumpur dan jembatan rusak yang kami lalui sehari sebelumnya. Di Rangkasbitung, kami menginap pada sebuah hotel yang sederhana, berada di sebelah bioskop dan berseberangan dengan terminal. Kami punya kesempatan untuk melacak jejak Multatuli lebih leluasa sepulangnya dari Badur. Tempat pertama yang kami tuju adalah sebuah rumah yang pernah dihuni oleh Multatuli ketika dia bertugas jadi asisten residen. Rumah itu terletak di belakang rumah sakit yang kala saya mengunjunginya pada 1987 masih berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Ketika saya tiba di sana, sebagian rumah telah berganti rupa menjadi bangunan yang lebih modern. Rupanya rumah asli telah hancur dan mungkin dipugar. Namun sisa-sisanya masih dapat bisa dilihat, terutama lantai ubin kuno motif persegi lima berwarna hitam dan putih. Rupanya bekas rumah asisten residen tersebut sedang diperbaiki, menambahkan bangunan lain yang baru di tempat yang sama. Pembangunan agaknya tak mengindahkan aspek pelestarian atau mungkin tak banyak yang tahu kalau rumah tersebut bangunan sejarah yang pernah ditinggali oleh penulis yang karyanya sempat menggemparkan negeri kolonial. Dari kejauhan saya lihat tukang bangunan membuang begitu saja ubin kuno yang berasal dari bangunan rumah. Saya memutuskan untuk memungut dua ubin dari tempat sampah: satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna abu-abu keputihan. Dua ubin itu saya simpan dan kemudian hari saya bawa pulang ke Belanda. Pengalaman kunjungan ke Lebak seratus tahun setelah kematian Multatuli itu sangat membekas dalam benak saya. Ketika sedang mendokumentasikan situasi kota Rangkasbitung di tahun 1987 itu, seorang aparat militer mendekati kami. Menegur untuk tidak merekam film sembarangan. Kami digelandang ke kantor Dinas Sosial Politik yang berada tak jauh dari alun-alun. Diminta untuk menjawab pertanyaan dari pejabat kantor dan mengikuti seluruh proses administratif, termasuk menunggu keluarnya surat izin selama tiga jam lebih. Setelah memenuhi permintaan untuk membayar 30 ribu rupiah, kami bisa keluar tenang dengan surat izin di tangan. Di Lebak, saat itu, saya melihat kondisi telah berubah namun sisa-sisa bayangan masa lalu yang kelam masih tertinggal di sana. Bayangan itu kemudian saya temukan kembali saat saya pergi ke Lebak 32 tahun kemudian setelah kunjungan pertama saya pada 1987. Di tahun 2019 saya pergi mengunjungi Museum Multatuli yang setahun sebelumnya sudah diresmikan. Sebuah kebetulan jika salah satu dari dua ubin yang sempat saya selamatkan dari tong sampah pada 1987 ternyata bisa menjadi koleksi tetap museum. Ubin tersebut menjadi salah satu benda yang diserahkan oleh Multatuli Huis, Amsterdam kepada Bupati Lebak Iti Octavia dalam kunjungannya ke Belanda April 2016. Ubin hitam, simbol kelam kekejaman kolonial tetap menjadi koleksi Multatuli Huis, Amsterdam, sementara yang abu-abu keputihan, simbol perdamaian atas masa lalu yang suram, diserahkan kepada bupati Lebak. Pada 2019, saya dan beberapa kawan memutuskan untuk membuat sebuah film dokumenter menggunakan dokumentasi yang pernah saya bikin dari tahun 1987. Lagi-lagi saya kembali mengunjungi desa Badur. Berbekal rekaman film buatan 32 tahun lalu, saya mencari anak-anak kecil yang pernah saya rekam. Saya merasa beruntung karena masih bisa menemukan dua orang anak, Rasti dan Jumar, yang kini telah dewasa dan menikah. Saya penasaran apa yang terjadi pada hidup mereka selama 32 tahun terakhir. Rasti, gadis kecil yang terlihat sedang merapikan rambut adiknya pada dokumentasi film saya di tahun 1987, kini berusia 37 tahun, sudah menikah dan dikaruniai seorang anak. Apa yang terjadi padanya 30 tahun terakhir sejak dia difilmkan? Rasti hanya sekolah sampai Madrasah Ibtidaiyah (sekolah Islam setara Sekolah Dasar). Dalam usia 12 tahun dia harus bekerja jadi pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga di Jakarta demi menghidupi ibunya yang telah menjanda dan seorang adiknya. Sementara itu, Jumar, anak angon kerbau yang juga sempat terdokumentasikan oleh saya, nasibnya tak jauh berbeda dari Rasti. Jumar hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Islam. Melanjutkan pendidikannya ke pesantren namun tak pernah menyelesaikannya karena memutuskan untuk menikah pada usia remaja. Setelah empat kali menikah, Jumar kini membuka usaha bengkel las sendiri di desa Badur. Setelah melihat data statistik tentang indeks rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak tahun 2018, saya bisa paham mengapa Rasti dan Jumar tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Data itu memperlihatkan kenyataan kepada saya bahwa rata-rata kesempatan anak untuk sekolah hanya mencapai 6,7 tahun. Artinya mereka hanya mengeyam pendidikan sampai kelas enam sekolah dasar dan sempat mencicipi tujuh bulan di bangku sekolah menengah tanpa pernah bisa meneruskan lagi pendidikannya.  Buat saya, Rasti dan Jumar seperti gambaran Saidjah dan Adinda di masa kini. Mereka terpaksa bertarung untuk nasib yang lebih baik di tengah himpitan kondisi yang serba tak menentu. Dua abad lebih setelah roman Max Havelaar terbit ternyata jauh lebih banyak melibatkan para intelektual untuk berdebat di seputar soal apakah karya Multatuli itu fiksi atau fakta? Namun, mereka mungkin tak pernah berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana nasib rakyat Lebak sesungguhnya yang sampai hari ini tak banyak beranjak dari kenyataan getir untuk hidup dalam ironi “tak bisa memanen padi yang ditanamnya sendiri.”

Jonathan Carnes, pelaut dari Amerika telah membuka jalan perdagangan lada dari Sumatra ke Amerika.

SERPONG pada tahun 1970 masih terhitung daerah pedalaman. Jalan masih tanah berbatu, listrik tak ada, wilayahnya pun masih didominasi kebun. “Dulu waktu Papa dinas di Tangerang, tahun 70-an ya, main paling jauh ke selatan ya Serpong. (Pohon, red .) Karet semua. Sering nembak rusa, berburu,” ujar Eddy Hidayat, wiraswastawan di Bogor, kepada Historia  mengisahkan masa kecilnya ketika sering diajak berburu oleh ayahnya yang tentara. Di wilayah itu, jumlah petugas medis terbatas. Pasca-kemerdekaan hingga 1970-an, hanya ada satu dokter yang menangani seluruh wilayah Tangerang. Dialah dr. Kimar Wiramihardja. Saking jarangnya dokter, pada 1950 Kementerian Kesehatan berupaya mendatangkan sekira 200 dokter dari India dan Eropa barat, seperti dimuat dalam Antara , Sabtu 1 November 1950. Maka ketika dr. Firman Lubis, yang juga dosen Fakultas Kedokteran UI, akan mengadakan proyek penelitian kesehatan di Serpong (Proyek Serpong) pada 1970, dr. Kimar amat senang. Ada juga dokter yang akan meringankan beban kerjanya. Lantaran Serpong belum teraliri listrik, Firman pun harus mencari kulkas berbahan bakar minyak untuk menyimpan obat-obatan. Dalam bukunya Jakarta 1970-an, Firman menceritakan, lampu teplok dan pompa air jadi teman akrabnya kala Proyek Serpong. Dalam mengerjakan proyek itu, Firman dibantu beberapa peneliti dan dokter dari Indonesia dan Belanda, salah satunya sosiolog Anke Borken Niehof. Bantuan dari sosiolog dan antropolog itu memungkinkan pengerjaan dilakukan dengan pendekatan antropologi-medis. Dalam temuan timnya, hubungan sosial antara dukun beranak dan pasiennya terjalin erat dan kekeluargaan. Hubungan ini terbangun lantaran hampir semua dukun bayi memberikan pertolongan tambahan seperti memandikan bayi, mengobati demam, dan pegal linu. Pertolongan semacam ini, tambahnya, bersifat sosial-psikologis yang mendekatkan hubungan dukun-pasien sekaligus membuat para dukun beranak sangat dipercaya oleh masyarakat. Imbasnya, dukun bayi dianggap sebagai pemimin informal. Meski di beberapa kampung terdapat bidan atau mantri, kebanyakan penduduk masih lebih suka lari ke dukun jika menemui keluhan kesehatan. Beberapa alasan yang disebutkan Firman ialah, ketidaktahuan mereka akan tenaga medis atau kekhawatiran kalau-kalau mereka tak akan sanggup membayar. Perkara melahirkan misalnya. Dalam catatan Firman hingga 1970-an, hanya 20% peralinan tercatat ditangani oleh tenaga medis, sisanya lebih memilih meminta bantuan dukun bersalin. Kedekatan hubungan ini tentu menyulitkan tim peneliti Proyek Serpong. Salah-salah bukan menanggulangi masalah kesehatan malah buyar. Ia pun paham kalau model pelarangan pada para dukun hanya akan menimbulkan konflik sosial. Maka, alih-alih menyingkirkan para dukun, ia menggunakan cara yang jauh lebih halus, yakni melatih para dukun tentang hiegenitas dan kebidanan dasar. “Kita ingin berusaha agar dalam waktu yang akan datang bayi yang baru lahir tidak akan meninggal karna penyakit tetanus lagi,” kata Firman dalam laporannya. Temuan dalam laporan Proyek Serpong menyebut bahwa penyebab utama kematian bayi kebanyakan ialah tetanus. Para bayi bisa terjangkit lantaran setelah lahir, tali pusat mereka dibubuhi abu agar cepat kering bukan alkohol dan iodium. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Pada 1950 misalnya, angka kematian bayi mencapai 600.000 dalam setahun sementara angka kematian ibu mencapai 55.000. Cara-cara seperti inilah yang kemudian dibenahi. Penggunaan bambu ( welad ) dianggap berbahaya sehingga para dukun dibekali tetang ilmu kebidanan dasar, hieginitas, dan medical kit . Isinya gunting, klem, dan alkohol. Kala itu, ada dua orang dukun beranak yang diajar Firman dan para bidan, yakni Mak Kancas dan Mak Icot. Keduanya sudah berusia senja dan buta huruf. Namun dengan penyampaian materi yang lucu dan santai, mereka bisa lekas paham. Firman bahkan mengadakan arisan di setiap pertemuan untuk mendekatkan tim medis dengan para dukun. Alhasil, suasana akrablah yang terjadi. Tidak ada intimidasi, pandangan merendahkan, atau penyingkiran. Lantaran cukup berhasil, proyek serupa dilakukan pula di Yogyakarta. Bidan Nunik Endang Sunarsih, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia menceritakan pada Historia pengalamannya mendampingi dukun beranak pada 1980-an. Tiap selapan (lima minggu) Nunik membuka pelatihan kebidanan pada para dukun beranak di Yogyakarta. Misinya ialah mengurangi risiko kematian bayi akibat tetanus dengan mengajari para dukun tentang hiegenitas dan melarang mereka menggunakan sembarang ramuan untuk membungkus tali pusat bayi. Dalam tiap pertemuan, Nunik akan meminta para dukun untuk menceritakan proses persalinan yang mereka tangani selama lima minggu sebelumnya. Ia juga memeriksa medical kit  yang ia berikan. “Kalau rusak ya diganti. Tapi kadang ada yang takut kalau ketahuan rusak. Padahal ya tidak akan saya marahi,” kata Nunik sambil terkekeh.